NABIRE, PAPUTENG.com –
Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) Papua ke-30 di Provinsi Papua Tengah menjadi momentum penting untuk menegaskan kembali arah pemanfaatan dana otonomi daerah agar benar-benar menyentuh masyarakat asli Papua, khususnya yang berada di wilayah pedalaman dan pesisir.
Upacara peringatan yang digelar Senin (27/4/2026) berlangsung khidmat dengan dihadiri unsur Forkopimda, DPR Papua Tengah, TNI-Polri, serta para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah. Staf Ahli II Bidang Ekonomi Setda Papua Tengah, Herman Kayame, bertindak sebagai inspektur upacara.
Usai kegiatan, Ketua Komisi V DPR Papua Tengah, Naomi Kotouki, menegaskan bahwa tiga dekade pelaksanaan Otsus harus menjadi bahan evaluasi serius, terutama dalam memastikan distribusi anggaran benar-benar dirasakan masyarakat yang tinggal di daerah terpencil.
“Pada peringatan Otda ke-30 ini, yang paling penting adalah dana Otsus harus tepat sasaran dan benar-benar dirasakan masyarakat di wilayah pesisir maupun pedalaman,” ujar Naomi. Menurutnya, semangat utama Otsus merupakan bentuk keberpihakan negara dalam mempercepat pembangunan di Tanah Papua, termasuk Papua Tengah.
Karena itu, alokasi anggaran tidak boleh hanya terpusat di kawasan perkotaan, tetapi harus menyasar daerah pinggiran yang masih minim akses pembangunan. Naomi yang membidangi pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial menilai dua sektor dasar tersebut wajib menjadi prioritas utama.
Ia menekankan bahwa kualitas pendidikan dan layanan kesehatan merupakan fondasi penting dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat Papua. “Dana Otsus harus mampu membuka akses pendidikan dan kesehatan yang merata, terutama bagi masyarakat di daerah yang selama ini belum tersentuh layanan secara maksimal,” katanya.
Ia juga menyoroti pentingnya pengawasan ketat terhadap pelaksanaan program-program yang didanai melalui Otsus. DPR Papua Tengah, kata Naomi, telah melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan guna memastikan program pemerintah provinsi berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
Hasil evaluasi sementara menunjukkan sejumlah program telah mulai tersebar di kabupaten dan kota, namun pengawasan terhadap implementasi di lapangan tetap menjadi fokus utama legislatif.
“Perencanaan boleh baik, tetapi yang paling penting adalah realisasi dan dampaknya bagi masyarakat. Dana Otsus harus dikelola dengan tanggung jawab dan integritas,” tegasnya. Selain menyoroti Otsus, Naomi turut memberi perhatian pada pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya setelah adanya laporan sejumlah pelajar di Nabire mengalami gangguan kesehatan usai mengonsumsi makanan program tersebut.
Ia meminta pemerintah memastikan dapur penyedia makanan memenuhi standar kebersihan dan sterilisasi yang ketat agar kualitas makanan tetap terjamin. “Jangan sampai program yang bertujuan baik justru menimbulkan persoalan kesehatan. Kebersihan dapur dan kualitas makanan harus menjadi prioritas,” ujarnya.
Naomi berharap evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG di ibu kota Provinsi Papua Tengah segera dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang, sekaligus memastikan kesehatan para pelajar tetap terlindungi.(charge)
