Author: rusyadi

NABIRE – PAPUTENG.COM – Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Tentara Nasional Indonesia (TNI) tahun 2026 di Kabupaten Nabire tidak sekadar diwarnai seremoni dan kemeriahan. Rangkaian kegiatan yang digelar justru menampilkan wajah TNI yang hadir dan berinteraksi langsung bersama masyarakat.

Mengusung semangat “TNI Bersama Rakyat Indonesia Bernartabat Adil dan Makmur”, berbagai kegiatan sosial, kemanusiaan, pemberdayaan masyarakat, pendidikan, hingga pelestarian seni dan budaya digelar secara bertahap sejak September hingga awal Oktober 2026.

Rangkaian tersebut menjadi gambaran bagaimana hubungan TNI dengan masyarakat dibangun melalui kegiatan yang menyentuh langsung kehidupan warga.

Bersihkan Taman Gizi, Dukung Penataan Kawasan Kuliner

Salah satu kegiatan diawali dengan operasi bersih (opsih) di kawasan Taman Gizi Nabire pada Jumat (18/9/2026). Kegiatan ini melibatkan unsur TNI dari tiga matra, yakni TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara, bersama Polri, Pemerintah Kabupaten Nabire, organisasi perangkat daerah serta masyarakat.

Kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap rencana pemerintah menjadikan Taman Gizi sebagai salah satu pusat aktivitas kuliner di Kabupaten Nabire, termasuk sebagai lokasi bagi pedagang yang sebelumnya beraktivitas di kawasan Pantai Nabire.

Komandan Korem (Danrem) 173/Praja Vira Braja (PVB), Brigjen TNI Vivin Alivianto, melalui Kepala Seksi Teritorial (Kasiter) Kolonel Inf. Fajar Wibawa Angkasa mengatakan, kegiatan itu merupakan bentuk kolaborasi antara TNI-Polri, pemerintah daerah dan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.

“Kami pihak TNI-Polri berkolaborasi dengan Pemda Kabupaten Nabire dan masyarakat melakukan kebersihan di Taman Gizi yang akan dijadikan tempat para pedagang eks Pantai Nabire,” kata Fajar, Jumat (18/9/2026).

Menurutnya, kegiatan kebersihan tersebut diharapkan dapat mendukung kesiapan kawasan Taman Gizi sebelum dimanfaatkan sebagai lokasi aktivitas para pedagang.

Peduli Warakawuri dan Kemanusiaan

Kepedulian TNI dalam rangkaian HUT ke-81 juga ditujukan kepada keluarga besar TNI. Persit Kartika Chandra Kirana melaksanakan anjangsana sekaligus memberikan santunan kepada para warakawuri.

Santunan diberikan di sejumlah lokasi, di antaranya Asrama Kodim Karang Tumaritis, Asrama Kodim Siriwini dan Asrama Detasemen Zeni Tempur (Den Zipur) 12/OHH.

Kegiatan sosial tersebut menjadi bagian dari upaya mempererat tali silaturahmi sekaligus memberikan perhatian kepada keluarga besar TNI yang membutuhkan.

Di bidang kemanusiaan dan kesehatan, TNI juga menggelar kegiatan donor darah di Markas Kodim 1705/Nabire pada Minggu (20/9/2026).

Bazar Murah Perkuat Kebersamaan dengan Masyarakat

Kegiatan HUT TNI kemudian berlanjut melalui bazar murah yang digelar di Markas Kodim 1705/Nabire pada Selasa (22/9/2026).

Bazar tersebut menghadirkan bahan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau sekaligus memberikan ruang bagi pelaku usaha kecil dan menengah untuk memasarkan produk mereka.

Danrem 173/PVB Brigjen TNI Vivin Alivianto mengatakan, bazar murah merupakan bagian dari rangkaian HUT ke-81 TNI sekaligus bentuk kepedulian terhadap ketersediaan bahan pokok dan upaya membantu menekan inflasi.

“Dengan bazar murah ini kami peduli akan ketersediaan bahan pokok dengan harga terjangkau, sekaligus kami mewadahi para peserta UKM untuk terlibat dalam kegiatan ini,” ujar Vivin.

Vivin mengakui keterlibatan Orang Asli Papua (OAP) dalam kegiatan bazar tersebut masih belum sesuai harapan. Namun, kehadiran salah satu pelaku UKM OAP, Maria Tigi, yang menjual hasil pertanian dinilai menjadi bagian dari upaya membuka ruang keterlibatan masyarakat lokal.

Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penyerahan bantuan kepada purnawirawan TNI serta keluarga kurang mampu yang berada di sekitar lokasi kegiatan.

Sementara itu, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Papua Tengah, H. Dr. Tumiran, saat membacakan sambutan Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa, menyampaikan bahwa bazar murah tersebut menunjukkan kehadiran TNI di tengah masyarakat.

“Bazar dalam rangka memperingati HUT TNI ke-81 tahun ini merupakan bentuk kepedulian nyata dan kebersamaan TNI dan rakyat,” ujar Tumiran.

Menurutnya, pelaksanaan bazar murah turut membantu pemerintah dalam memenuhi kebutuhan bahan pokok masyarakat dengan harga yang lebih terjangkau.

Sosialisasi Penerimaan Prajurit TNI AD

Selain kegiatan sosial, TNI tetap menjalankan program pembinaan dan perekrutan prajurit. Salah satunya melalui sosialisasi Penerimaan Prajurit TNI Angkatan Darat Gelombang I Tahun 2027.

Sosialisasi tersebut dilaksanakan di SMA Negeri Wanggar pada Jumat (25/9/2026), dipimpin Pasipers Kodim 1705/Nabire, Kapten Inf. La Samute.

Menurut La Samute, sosialisasi bertujuan memberikan pemahaman kepada para siswa mengenai mekanisme penerimaan prajurit, tahapan seleksi hingga pendidikan pembentukan.

“Kegiatan sosialisasi ini bertujuan memberikan pemahaman kepada siswa-siswi, khususnya mereka yang berada di sekolah ini bagaimana mekanisme seleksi penerimaan prajurit TNI hingga pendidikan pembentukan menjadi prajurit,” kata La Samute.

Kegiatan tersebut sekaligus menjadi ruang bagi para pelajar untuk memperoleh informasi secara langsung mengenai kesempatan mengikuti seleksi penerimaan prajurit TNI AD.

Senam Kreasi Jadi Ruang Pelestarian Budaya

Semangat kebersamaan TNI dan masyarakat juga diwujudkan melalui kegiatan seni dan budaya.

Kodim 1705/Nabire menggelar Lomba Senam Kreasi di Aula RRI Nabire pada Sabtu (26/9/2026). Kegiatan tersebut mengangkat tema “TNI Bersama Rakyat Membangun Papua Tengah Damai dan Sejahtera dalam Bingkai Keindahan Seni Budaya.”

Kegiatan dibuka oleh Dandim 1705/Nabire, Letkol Arh. Dwi Palwanto.

Dalam sambutannya, Dwi mengatakan lomba tersebut tidak semata-mata berorientasi pada perebutan juara. Lebih dari itu, kegiatan menjadi wadah bagi generasi muda untuk menyalurkan kreativitas sekaligus melestarikan dan mengembangkan seni budaya.

“LSK ini tidak sebatas mencari pemenang, tetapi menjadi wadah menyalurkan kreativitas generasi muda, melestarikan serta mengembangkan budaya, mempererat tali persaudaraan dan kebersamaan masyarakat Nabire, membangun semangat persatuan dan kesatuan serta cinta tanah air,” ujar Dwi.

Ia menegaskan, TNI berasal dari rakyat, berjuang bersama rakyat dan hadir untuk rakyat. Karena itu, seluruh peserta diharapkan dapat menunjukkan kemampuan terbaik dengan semangat, kreativitas dan sportivitas.

Sebanyak 11 tim mengikuti lomba tersebut, yakni Andika Dance, Panda Crew, MJ WJ Polban, Wanggar, Dan Studio, Anker Dance, Ganestrom Dance, Bocil Sakti AS, AWDC Squad, Besty Polban dan Adivar Crew.

Ditutup dengan Doa Bersama

Rangkaian kegiatan peringatan HUT ke-81 TNI di Nabire kemudian ditutup dengan doa bersama yang digelar di Batalion 753/AVT pada Jumat (2/10/2026).

Berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan sepanjang rangkaian peringatan tersebut memperlihatkan bahwa perayaan HUT TNI tidak hanya ditempatkan sebagai agenda seremonial, tetapi juga diisi dengan kegiatan yang menyentuh aspek sosial, kemanusiaan, ekonomi, pendidikan serta budaya.

Semangat “TNI Bersama Rakyat Indonesia Bernartabat Adil dan Makmur” pun menjadi benang merah dari rangkaian kegiatan tersebut, dengan membangun kebersamaan melalui keterlibatan langsung bersama masyarakat dan pemerintah daerah.(red-paputeng.com)

NABIRE, PAPUTENG.COM — Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana mendorong penguatan regulasi untuk memastikan pemenuhan dan perlindungan hak anak di daerah.

Upaya tersebut dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar di Nabire, Jumat (2/10/2026). Forum ini menjadi ruang untuk merumuskan langkah strategis dalam memperkuat sistem perlindungan anak, termasuk melalui kebijakan dan regulasi yang lebih konkret.

Staf Ahli II Gubernur Papua Tengah Bidang Umum, Victor Fun, mengatakan perlindungan terhadap anak bukan hanya menjadi tanggung jawab satu organisasi perangkat daerah (OPD), tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan.

“Perlindungan hak anak tidak sebatas tanggung jawab satu dinas atau instansi, tetapi menjadi tanggung jawab bersama stakeholder dan pemangku kepentingan,” ujar Victor saat membacakan sambutan Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa.

Menurutnya, sinergi lintas sektor diperlukan agar upaya perlindungan anak dapat berjalan secara menyeluruh, mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat hingga pemerintah.

Sementara itu, narasumber FGD, Josefientje Braundame Wandosa, menekankan bahwa upaya menciptakan lingkungan yang ramah dan aman bagi anak harus dimulai dari keluarga.

Ia mengatakan, kasus kekerasan terhadap anak, termasuk kekerasan dalam rumah tangga dan pelecehan seksual, masih dapat terjadi di lingkungan yang selama ini dianggap sebagai tempat paling aman bagi anak.

“Kasus kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan anak di bawah umur faktanya kerap terjadi. Hal ini diperparah ketika terjadi kekerasan atau pelecehan seksual terhadap anak, sementara lingkungan sekitar dan masyarakat justru abai terhadap korban,” kata Josefientje.

Ia menegaskan, anak yang menjadi korban kekerasan maupun pelecehan seksual seharusnya memperoleh perlindungan, pendampingan, serta dukungan dari orang tua dan lingkungan sekitar.

Menurutnya, korban justru tidak jarang mendapatkan stigma dan perlakuan tidak adil dari masyarakat.

Ia mencontohkan kasus kehamilan pada anak di bawah umur. Dalam kondisi tersebut, korban semestinya mendapatkan perhatian dan pendampingan, bukan justru dicap sebagai anak yang tidak bermoral.

“Satu contoh kasus kehamilan anak di bawah umur. Semestinya korban mendapatkan perhatian dari orang tua dan masyarakat di lingkungannya. Namun, kerap dicap sebagai anak tidak bermoral. Padahal, korban harus dirangkul dengan cinta, kasih sayang dan kepedulian yang tinggi karena secara fisiologis sudah mengalami trauma yang mendalam,” tegasnya.

Josefientje juga menyoroti masih adanya kasus pelecehan seksual terhadap anak di sejumlah lingkungan yang semestinya memberikan rasa aman, seperti rumah ibadah, sekolah agama dan lembaga pendidikan keagamaan.

Ia menilai, penanganan terhadap pelaku harus dilakukan sesuai ketentuan hukum dan tidak boleh dipengaruhi oleh status maupun latar belakang organisasi yang menaunginya.

“Pelaku yang semestinya mendapatkan hukuman setimpal dengan perbuatannya terkadang justru mendapat pembelaan atau perlakuan khusus karena terkait dengan organisasi keagamaan,” ujarnya.

Dalam FGD tersebut, peserta juga menyoroti masih minimnya regulasi yang secara khusus memperkuat perlindungan hak anak di Papua Tengah. Kondisi itu dinilai membutuhkan langkah strategis yang mendesak agar sistem perlindungan anak dapat berjalan lebih efektif.

Kabupaten Nabire sendiri telah memiliki Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Anak. Namun, unit tersebut disebut belum memiliki pejabat definitif yang memiliki kewenangan penuh dalam menjalankan tugas dan fungsi kelembagaan.

Pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap hasil FGD tidak berhenti sebagai dokumen/arsip, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran yang berpihak pada pemenuhan serta perlindungan hak anak.(Red-PAPUTENG.COM)

NABIRE – PAPUTENG.COM – Dinas Pertanian (Distan) Kabupaten Nabire mulai mempersiapkan penyusunan dan penginputan Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) pupuk bersubsidi untuk periode Musim Tanam (MT) 3 tahun 2026 hingga MT 3 tahun 2027.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan ketersediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani berjalan lancar, sesuai kebutuhan, serta tepat sasaran.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nabire, Yasor Victor Sawo, SP, M.Si mengatakan persiapan penginputan e-RDKK dilakukan setelah pihaknya menggelar rapat koordinasi pada Rabu (30/9/2026).

Menurut Victor, Kementerian Pertanian telah membuka aplikasi penginputan e-RDKK mulai 22 September hingga 25 Oktober 2026.

“Rapat koordinasi ini untuk mempersiapkan penginputan e-RDKK melalui aplikasi yang telah dibuka Kementerian Pertanian sejak 22 September sampai 25 Oktober 2026,” ujar Victor kepada wartawan saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (1/10/2026).

Rapat tersebut merupakan tindak lanjut atas surat edaran Kementerian Pertanian tertanggal 15 September 2026 yang mengatur tata cara penginputan e-RDKK kelompok tani.

Selain untuk mendukung kebutuhan pupuk bersubsidi, penyusunan e-RDKK juga berkaitan dengan persiapan rencana penanaman padi melalui program nasional Pertanian Modern Advanced Agriculture System (PM-AAS) di Kabupaten Nabire.

Dalam pelaksanaannya, koordinasi melibatkan sejumlah pihak, di antaranya Dinas Pertanian Kabupaten Nabire, PT Pupuk Indonesia, distributor dan pengecer pupuk resmi.

Tim verifikasi dan validasi data pupuk bersubsidi serta Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dari delapan distrik di Kabupaten Nabire juga dilibatkan dalam proses tersebut.

Ia menjelaskan, tahap awal yang menjadi perhatian utama adalah melakukan verifikasi dan validasi data kelompok tani secara menyeluruh. Langkah ini dilakukan untuk memastikan data yang nantinya masuk ke dalam sistem benar-benar akurat.

“Kelompok tani yang sudah tidak aktif tetapi namanya masih terdaftar perlu diperbarui. Begitu juga kelompok tani yang belum masuk dalam sistem harus diverifikasi dan divalidasi agar memiliki akses terhadap pupuk bersubsidi,” jelasnya.

Menurutnya, penertiban data menjadi penting karena mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi saat ini telah berbasis sistem digital. Setiap kelompok tani harus terdaftar secara resmi dalam Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (Simluhtan).

Setelah proses verifikasi dan validasi selesai, tim akan melanjutkan dengan penginputan data petani secara rinci berdasarkan bidang usaha dan komoditas yang dibudidayakan.

Penginputan tersebut mencakup sejumlah sektor pertanian, mulai dari tanaman pangan, hortikultura, perkebunan hingga peternakan, termasuk perhitungan kebutuhan dosis pupuk sesuai ketentuan yang berlaku.

Victor menyebut, berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2025, alokasi pupuk bersubsidi difokuskan pada sejumlah komoditas tertentu, antara lain padi, jagung, bawang merah, bawang putih, tebu, kopi, kakao dan padang penggembalaan rumput.

“Dari hasil rapat koordinasi kemarin, kita sepakati jadwal untuk melakukan penginputan e-RDKK berdasarkan jadwal yang sudah dikeluarkan Kementerian Pertanian,” pungkasnya.

Dengan proses verifikasi, validasi dan penginputan yang dilakukan secara terkoordinasi, Distan Nabire berharap data kebutuhan pupuk petani dapat tersusun secara akurat sehingga penyaluran pupuk bersubsidi dapat berjalan sesuai ketentuan dan kebutuhan di lapangan.(Red-Paputeng.com)

NABIRE, PAPUTENG.COM — Kapolres Nabire AKBP Samuel Tatiratu menekankan tiga hal penting kepada seluruh personel Polres Nabire dalam menjalankan tugas, pengabdian, dan pelayanan kepada masyarakat.

Penekanan tersebut disampaikan Tatiratu saat menjadi inspektur upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila (HKP) 2026 yang digelar di halaman Mapolres Nabire, Kamis (1/10/2026).

Dalam amanatnya, Kapolres mengingatkan seluruh anggota untuk menjadikan Pancasila sebagai landasan dalam setiap pelaksanaan tugas kepolisian. Nilai-nilai kebangsaan, kata dia, harus menjadi pedoman dalam menjaga persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pertama, seluruh personel diminta memegang teguh Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945 sebagai pedoman kehidupan berbangsa, serta semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

Anggota Polri juga diingatkan agar tidak mudah terprovokasi maupun terpengaruh paham dan ideologi yang bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan.

Kedua, nilai-nilai Pancasila harus diwujudkan secara nyata dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan kepolisian harus diberikan secara adil tanpa membedakan ras, suku, agama, golongan maupun kelompok.

Ketiga, seluruh jajaran Polres Nabire diminta berperan aktif menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) agar tetap kondusif.

Menurut Tatiratu, fungsi Intelkam, Samapta, Binmas, Reskrim, Lantas hingga jajaran Polsek harus terus memperkuat deteksi dini terhadap berbagai potensi gangguan kamtibmas.

Selain itu, komunikasi dengan tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda dan berbagai elemen masyarakat perlu terus dibangun sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas keamanan di wilayah Nabire.

“Setiap potensi gangguan kamtibmas, Polri harus bisa bertindak cepat dan melakukan penanganan dini dengan cara komunikasi, koordinasi, pendekatan persuasif, serta mengedepankan kearifan lokal,” ujar Tatiratu.

Ia menegaskan, setiap persoalan yang berpotensi mengganggu keamanan perlu direspons sedini mungkin. Pendekatan yang mengutamakan komunikasi dan kearifan lokal dinilai penting dalam menyelesaikan persoalan di tengah masyarakat.

Dalam amanat tersebut, Kapolres juga mengingatkan seluruh personel beserta keluarga agar bijak menggunakan media sosial.

Anggota diminta tidak menyebarkan berita bohong, ujaran kebencian, provokasi maupun konten yang berpotensi memicu perpecahan di tengah masyarakat.

Menurutnya, disiplin dan kepatuhan terhadap aturan merupakan bagian penting yang harus melekat dalam diri setiap anggota Polri.

“Pengamalan nilai-nilai luhur Pancasila harus tertanam dalam jiwa masing-masing anggota,” tegasnya.

Ia berharap peringatan Hari Kesaktian Pancasila tidak sekadar menjadi seremoni, tetapi menjadi momentum bagi seluruh personel untuk memperkuat integritas, disiplin, profesionalisme serta komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.(red-paputeng.com)

 

NABIRE – PAPUTENG.COM — Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa mendorong agar setiap kebijakan pembangunan di Papua Tengah dirumuskan berdasarkan data, kajian, penelitian, serta bukti empiris di lapangan.

Pesan tersebut disampaikan Gubernur melalui Staf Ahli II Bidang Perekonomian dan Pembangunan saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Pengkajian Prioritas Daerah Provinsi Papua Tengah, Kamis (1/10/2026).

Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan bahwa setiap kebijakan pembangunan harus memiliki dasar yang kuat dan mampu menjawab sejumlah persoalan mendasar, mulai dari masalah yang harus diselesaikan, penyebabnya, masyarakat yang terdampak, bentuk intervensi yang diperlukan hingga indikator keberhasilannya.

“Setiap kebijakan pembangunan harus memiliki dasar yang kuat dan mampu menjawab pertanyaan mendasar: apa permasalahan yang harus diselesaikan, mengapa permasalahan tersebut terjadi, siapa yang terdampak, apa intervensi yang diperlukan, dan bagaimana keberhasilannya dapat diukur,” demikian disampaikan dalam sambutan tersebut.

Menurutnya, pendekatan berbasis kajian diperlukan agar pembangunan di Papua Tengah dapat berjalan lebih efektif, efisien, inklusif dan berkelanjutan, sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Gubernur juga menekankan pentingnya menempatkan masyarakat sebagai subjek sekaligus penerima manfaat utama pembangunan. Karena itu, suara masyarakat, karakteristik sosial budaya, kondisi geografis, kebutuhan kelompok rentan serta potensi lokal harus menjadi bagian penting dalam proses perencanaan pembangunan.

“Pembangunan yang kita laksanakan harus menempatkan masyarakat sebagai subjek sekaligus penerima manfaat utama pembangunan,” tegasnya.

Selain itu, pemerintah provinsi juga didorong memperkuat keterpaduan dengan pemerintah kabupaten, lembaga adat, dunia pendidikan, dunia usaha, masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan.

Kolaborasi lintas sektor dan lintas wilayah dinilai penting karena berbagai persoalan pembangunan tidak dapat diselesaikan hanya oleh satu sektor maupun satu perangkat daerah.

Gubernur berharap FGD tersebut dapat memperkuat penerapan evidence-based policy, yakni kebijakan yang disusun berdasarkan data, hasil penelitian, kajian, pengalaman serta bukti lapangan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan pendekatan tersebut, kebijakan pembangunan diharapkan tidak berhenti pada aspek administratif, tetapi benar-benar memiliki relevansi dengan persoalan yang dihadapi masyarakat.

Papua Tengah, kata Gubernur, memiliki potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang besar, kekayaan budaya serta keragaman karakteristik wilayah. Namun, provinsi tersebut juga menghadapi berbagai tantangan pembangunan yang kompleks sehingga membutuhkan penanganan secara terpadu, terarah dan berkelanjutan.

“Pembangunan tidak cukup hanya dilaksanakan berdasarkan asumsi ataupun pendekatan rutin. Kita membutuhkan perencanaan yang didasarkan pada data, informasi, kajian, bukti empiris, serta pemahaman yang mendalam terhadap kondisi dan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Melalui kegiatan tersebut, Gubernur berharap dapat dirumuskan rekomendasi yang realistis, terukur, implementatif dan dapat ditindaklanjuti oleh masing-masing perangkat daerah sesuai tugas dan kewenangannya.

Seluruh proses pengkajian, lanjutnya, harus bermuara pada satu tujuan utama, yakni mewujudkan pembangunan Papua Tengah yang semakin berkualitas dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Dengan mengucapkan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, maka pada hari ini, Kamis, 1 Oktober 2026, kegiatan Focus Group Discussion Pengkajian Prioritas Daerah Provinsi Papua Tengah secara resmi saya nyatakan dibuka,” kata Gubernur dalam sambutannya.(red-paputeng.com)

NABIRE, PAPUTENG.COM – Angka stunting di Provinsi Papua Tengah masih tergolong tinggi, mencapai sekitar 32,5 persen. Kabupaten Intan Jaya, Puncak, dan kabupaten di pegunungan/pedalaman disebut menjadi wilayah dengan angka kasus stunting cukup tinggi.

Kondisi tersebut mendorong Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Baperida) Provinsi Papua Tengah memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten untuk mempercepat penanganan stunting.

Kepala Baperida Papua Tengah, Elieser Yogi, mengatakan hal tersebut di sela-sela Rapat Koordinasi Strategi Penguatan Intervensi Kesehatan dan Sinergi Lintas Sektor dalam Percepatan Penurunan Stunting serta Integrasi Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di Nabire, Selasa (29/9/2026).

“Angka stunting di Papua Tengah terbilang tinggi, yaitu 32,5 persen. Kami sebagai perpanjangan pemerintah pusat memberikan pembinaan, koordinasi, dan komunikasi kepada kabupaten-kabupaten,” ujar Yogi.

Menurutnya, rapat koordinasi tersebut diharapkan menghasilkan langkah strategis dan rencana konkret untuk mempercepat penurunan angka stunting di Papua Tengah. Forum itu juga menjadi ruang evaluasi terhadap berbagai program dan intervensi yang sebelumnya telah dilakukan pemerintah.

Untuk memperkuat hasil pembahasan, Pemprov Papua Tengah menghadirkan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri serta para ahli di bidang penanganan stunting.

Yogi menjelaskan, upaya percepatan penurunan stunting juga sejalan dengan program Papua Tengah Bangkit yang telah diluncurkan Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa.

Program tersebut menyasar kelompok yang dinilai rentan, khususnya balita dan ibu hamil, sebagai penerima manfaat.

“Program Papua Tengah Bangkit menyasar balita dan ibu hamil. Ini dinilai cukup tepat sasaran,” katanya.

Yogi menambahkan, persoalan stunting memiliki keterkaitan erat dengan kemiskinan ekstrem yang masih dihadapi sebagian masyarakat, terutama mereka yang tinggal di wilayah pegunungan dan pedalaman Papua Tengah.

Menurutnya, kondisi geografis berupa wilayah yang terisolasi serta keterbatasan akses terhadap layanan dasar menjadi salah satu tantangan dalam upaya menekan angka stunting.

“Tempat yang terisolasi dan akses yang terbatas menjadi alasan kuat mengapa angka stunting di Papua Tengah masih tinggi hingga hari ini,” ujarnya.

Karena itu, pemerintah provinsi mendorong adanya sinergi yang lebih kuat antara pemerintah provinsi dan kabupaten, termasuk lintas sektor, agar intervensi penanganan stunting dapat berjalan lebih efektif dan menyentuh masyarakat yang membutuhkan.(red-paputeng.com)

NABIRE, PAPUTENG.COM — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah (DPRP) Deben Elaby memastikan pihaknya akan memanggil Kapolda Papua Tengah untuk meminta penjelasan terkait perkembangan penanganan kasus yang dikenal sebagai Dogiyai Berdarah yang terjadi pada akhir Maret 2026.

Hal tersebut disampaikan Deben saat menerima aspirasi Ikatan Pelajar Mahasiswa Kabupaten Dogiyai (IPMADO) di Nabire, Senin (28/9/2026). Dalam pertemuan tersebut, IPMADO mendesak DPRP Papua Tengah untuk mendorong kepastian hukum dan kejelasan proses penanganan kasus tersebut.

“Kami DPRP dipilih oleh rakyat. Pintu gedung kami selalu terbuka untuk rakyat,” ujar Deben.

Menurutnya, aspirasi yang disampaikan para pelajar dan mahasiswa Dogiyai merupakan bagian dari tanggung jawab DPRP sebagai lembaga representasi masyarakat. Aspirasi tersebut, kata dia, telah disampaikan kepada Kapolda Papua Tengah sebagai mitra DPRP dalam bidang keamanan.

“Mohon maaf, bukan niat menyinggung pihak mana pun. Namun kami tegaskan, kita masing-masing punya tugas,” tegasnya.

Deben menjelaskan, DPRP memiliki tugas menerima dan menyampaikan aspirasi masyarakat, termasuk menyuarakan berbagai persoalan yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Papua Tengah kepada pihak yang berwenang.

Ia juga meminta media massa turut menyuarakan aspirasi masyarakat agar perkembangan penanganan kasus tersebut mendapat perhatian publik.

“Terkait wewenang keamanan daerah, DPRP mempunyai mitra, yaitu Polda. Sampai hari ini kami juga belum mendapat informasi terkait penanganan Dogiyai Berdarah, padahal persoalan ini pernah kami sampaikan,” katanya.

Karena itu, DPRP Papua Tengah akan kembali melakukan pertemuan dengan Kapolda Papua Tengah untuk meminta penjelasan mengenai sejauh mana proses penanganan kasus tersebut.

“Kami akan kembali duduk bersama Pak Kapolda dan menanyakan sampai di mana kasus ini, supaya ada kepastian dan rasa keadilan di hati masyarakat, terutama keluarga korban,” pungkas Deben.(red-paputeng.com)

NABIRE, PAPUTENG.COM — Pemerintah Kabupaten Nabire menetapkan harga daging babi sebesar Rp150.000 per kilogram sebagai upaya menjaga stabilitas harga dan meningkatkan kembali daya beli masyarakat pasca wabah African Swine Fever (ASF).

Kebijakan tersebut disepakati dalam rapat koordinasi terkait ketersediaan stok, kebutuhan, dan stabilisasi harga daging babi yang mempertemukan Pemerintah Kabupaten Nabire, peternak, pemotong, serta pedagang di Aula Dinas Ketahanan Pangan Nabire, Senin (28/9/2026).

Rapat dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Nabire Yulianus Pasang dan dihadiri Sekretaris Dinas Peternakan dan Perkebunan Fransisco Maker serta Penjabat Kepala Satuan Pelayanan Balai Karantina Hewan, Tri Kurniawan.

Yulianus mengatakan, harga daging babi di pasaran Nabire saat ini masih berada di kisaran Rp200.000 per kilogram. Kondisi tersebut terjadi setelah daerah itu dilanda wabah ASF dan berdampak terhadap daya beli masyarakat.

“Pasca Nabire dilanda virus ASF, harga daging babi di daerah ini mengalami kenaikan cukup tajam, yakni di kisaran Rp200.000 per kilogram,” ujar Yulianus.

Menurutnya, tingginya harga tidak hanya membebani konsumen, tetapi juga berdampak pada peternak. Sejumlah peternak mengaku babi yang mereka produksi sulit terserap pasar karena daya beli masyarakat menurun.

Karena itu, kata Yulianus, rapat koordinasi tersebut digelar untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi riil di lapangan, termasuk persoalan yang dihadapi peternak, pemotong, pedagang, hingga konsumen.

“Dari pertemuan ini sedikitnya kami mendapatkan tiga poin utama. Pertama, pemerintah menetapkan dan menyeragamkan harga Rp150.000 per kilogram. Kedua, menutup suplai atau distribusi babi dan daging dari luar Nabire. Ketiga, kita akan melakukan koordinasi terkait harga pakan atau konsentrat sampai ke luar Papua, seperti Surabaya dan Jakarta,” jelasnya.

Yulianus menambahkan, tingginya harga daging babi di Nabire juga menarik pemasok atau distributor dari luar daerah untuk masuk mengisi kebutuhan pasar. Kondisi tersebut dinilai turut memengaruhi keberlangsungan pemasaran daging yang diproduksi peternak lokal.

Ia menegaskan, harga sejumlah komoditas pangan di Nabire menjadi perhatian pemerintah karena masuk dalam pemantauan inflasi daerah. Selain daging babi, harga daging sapi, bawang merah, bawang putih, dan cabai juga menjadi komoditas yang perlu dikendalikan.

“Harga daging sapi pun masih tinggi. Begitu juga komoditas seperti bawang merah, bawang putih, dan cabai. Ini juga yang akan kita bahas ke depan,” pungkasnya.

Pemkab Nabire berharap langkah stabilisasi harga tersebut dapat menjaga keseimbangan antara kepentingan peternak dan kemampuan masyarakat sebagai konsumen, sekaligus memastikan ketersediaan bahan pangan di daerah.(red-paputeng.com)

NABIRE, PAPUTENG.COM — Badan Gizi Nasional (BGN) Kabupaten Nabire memilih jalur dialog untuk merespons polemik program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sebelumnya mendapat penolakan dari kelompok pelajar di daerah tersebut.

Koordinator Wilayah BGN Nabire, Marsel Asyerem, mengundang Solidaritas Peduli Wilayah Papua (SPWP) dan kelompok pelajar untuk duduk bersama dalam forum diskusi yang dijadwalkan berlangsung Sabtu (26/9/2026).

Pertemuan tersebut menjadi ruang komunikasi untuk menjelaskan mekanisme pelaksanaan MBG sekaligus meluruskan kekhawatiran terkait sumber pembiayaan program. Sebelumnya, aksi penolakan MBG berlangsung di halaman Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah pada pertengahan September.

Salah satu isu yang menjadi perhatian massa adalah kekhawatiran bahwa pelaksanaan MBG akan mengurangi alokasi anggaran pendidikan dan berdampak terhadap pembiayaan sekolah.

Marsel menegaskan, anggaran MBG dan anggaran pendidikan berada pada pos pembiayaan yang berbeda. Karena itu, menurut dia, pelaksanaan program MBG tidak akan memotong maupun mengganggu keuangan sekolah.

“Program MBG dan anggaran pendidikan dialokasikan dari pos yang berbeda, jadi tidak akan memotong atau mengganggu keuangan sekolah. Kami ingin duduk bersama, kita diskusi demi masa depan mereka agar mekanisme ini dipahami secara menyeluruh,” tutur Marsel.

Dalam forum tersebut, BGN juga akan menjelaskan sejumlah aspek teknis penyelenggaraan MBG, mulai dari standar pemenuhan gizi, pengelolaan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), hingga mekanisme distribusi makanan kepada penerima manfaat.

Selain memberikan penjelasan, forum itu juga dibuka sebagai ruang bagi masyarakat sipil dan organisasi kepemudaan untuk menyampaikan kritik, masukan, serta aspirasi terkait pelaksanaan program di lapangan.

Langkah dialog tersebut mendapat respons positif dari SPWP Nabire. Perwakilan koordinator lapangan SPWP menyatakan kesiapan untuk menghadiri pertemuan sekaligus menyampaikan secara langsung aspirasi para pelajar.

“Kami siap membawa poin-poin aspirasi dan kekhawatiran kawan-kawan pelajar dalam dialog terbuka nanti, agar pemerintah mendengar langsung kondisi objektif yang dirasakan di daerah,” ujar perwakilan SPWP Nabire.

Dialog antara BGN, SPWP, dan pelajar diharapkan menjadi ruang klarifikasi sekaligus membangun pemahaman bersama mengenai pelaksanaan MBG di Kabupaten Nabire, termasuk memastikan berbagai persoalan di lapangan dapat disampaikan dan dibahas secara terbuka. (red-paputeng.com)

NABIRE-PAPUTENG.COM – Komandan Kodim (Dandim) 1705/Nabire Letkol Arh. Dwi Palwanto membuka Lomba Senam Kreasi (LSK) dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 TNI di Auditorium RRI Nabire, Sabtu (26/9/2026).

Lomba tersebut menjadi salah satu rangkaian kegiatan yang digelar dengan mengusung tema “TNI Bersama Rakyat Membangun Papua Tengah Damai dan Sejahtera dalam Bingkai Keindahan Seni Budaya.”

Dalam sambutannya, Dwi Palwanto mengatakan, Lomba Senam Kreasi tidak semata-mata berorientasi pada perebutan juara. Menurutnya, kegiatan tersebut juga menjadi ruang bagi generasi muda untuk menyalurkan kreativitas sekaligus melestarikan dan mengembangkan seni budaya.

“LSK ini tidak sebatas mencari pemenang, tetapi menjadi wadah menyalurkan kreativitas generasi muda, melestarikan serta mengembangkan budaya, mempererat tali persaudaraan dan kebersamaan masyarakat Nabire, membangun semangat persatuan dan kesatuan serta cinta tanah air,” ujar Dwi.

Ia menegaskan, TNI berasal dari rakyat, berjuang bersama rakyat dan hadir untuk rakyat. Karena itu, Dwi berharap seluruh peserta dapat menampilkan kemampuan terbaik dengan penuh semangat, kreativitas dan sportivitas.

Menurutnya, perlombaan juga hendaknya dimanfaatkan sebagai ruang untuk belajar, berekspresi, menambah pengalaman serta membangun kepercayaan diri.

“Menang dan kalah hanya dinamika perlombaan. Kebersamaan dan persaudaraan itulah kemenangan yang sesungguhnya,” katanya.

Dwi juga berharap dewan juri dapat menjalankan tugas secara objektif, transparan dan profesional sesuai ketentuan serta kriteria penilaian yang telah ditetapkan.

“Kami berharap kepada dewan juri bisa memberikan nilai yang objektif, transparan dan profesional sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan,” harapnya.

Lebih lanjut, Dandim mengajak masyarakat menjadikan seni dan budaya sebagai sarana untuk mempererat persatuan, menjaga keharmonisan serta memperkokoh semangat Bhinneka Tunggal Ika, khususnya di Kabupaten Nabire.

Dalam perlombaan tersebut, sejumlah aspek menjadi kriteria penilaian dewan juri, di antaranya kreativitas, unsur aerobik dan unsur daerah.

Sebanyak 11 tim turut ambil bagian dalam Lomba Senam Kreasi tersebut, yakni Andika Dance, Panda Crew, MJ WJ Polban, Wanggar, Dan Studio, Anker Dance, Ganestrom Dance, Bocil Sakti AS, AWDC Squad, Besty Polban dan Adivar Crew.

Kegiatan berlangsung semarak dengan penampilan para peserta yang memadukan gerakan senam, kreativitas tari dan unsur seni budaya daerah. (Red-Paputeng.com)