Papua Tengah Susun RP3KP, Siapkan Perencanaan Perumahan dan Permukiman 20 Tahun ke Depan

Nabire-PAPUTENG.COM – Pemerintah Provinsi Papua Tengah mulai menyusun dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) sebagai pedoman pembangunan perumahan dan kawasan permukiman untuk 20 tahun ke depan.

Penyusunan dokumen tersebut diawali dengan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) I Pendahuluan yang berlangsung di Nabire. Kegiatan ini dibuka oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Papua Tengah, H. Tumiran, yang membacakan sambutan Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa.

Dalam sambutannya gubernur bahwa sebagai salah satu Daerah Otonom Baru (DOB) Papua Tengah (Paputeng ) sedang berada dalam tahap penting untuk membangun fondasi pembangunan jangka panjang.

“Pembentukan provinsi baru tersebut turut mendorong percepatan pertumbuhan wilayah, urbanisasi, peningkatan kebutuhan hunian bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun masyarakat umum, serta munculnya pusat-pusat permukiman baru, “ujar gubernur.

Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Paputeng membutuhkan dokumen RP3KP sebagai arah kebijakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang terencana, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011.

Dokumen tersebut diharapkan menjadi pedoman lintas sektor dalam mewujudkan hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan bagi masyarakat di seluruh wilayah Paputengm

Gubernur juga menegaskan bahwa FGD tahap pertama ini memiliki peran penting untuk menyepakati metodologi penyusunan, mengidentifikasi berbagai persoalan strategis, serta mengumpulkan data dasar yang akurat dari delapan kabupaten di Paputeng.

Terdapat empat aspek utama yang menjadi perhatian dalam proses penyusunan RP3KP.

Pertama, perencanaan perumahan harus memperhatikan karakteristik geografis Papua Tengah, mulai dari wilayah pesisir seperti Nabire dan Mimika hingga kawasan pegunungan yang meliputi Paniai, Deiyai, Dogiyai, Intan Jaya, Puncak, dan Puncak Jaya.

Kondisi topografi yang beragam, tantangan distribusi bahan bangunan, serta kearifan lokal dan budaya bermukim masyarakat asli Papua harus menjadi pertimbangan dalam menentukan arah pengembangan kawasan permukiman.

Kedua, diperlukan validitas data mengenai kebutuhan rumah atau backlog perumahan dan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Data yang akurat dari pemerintah provinsi dan kabupaten menjadi dasar agar program penanganan RTLH serta pengentasan kawasan kumuh dapat dilaksanakan secara tepat sasaran.

Ketiga, pengembangan kawasan permukiman harus terintegrasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Selain itu, aspek mitigasi bencana dan kelestarian lingkungan perlu diperhatikan, terutama dalam pengembangan kawasan baru di sekitar pusat pemerintahan provinsi maupun kabupaten.

Keempat, pembangunan perumahan harus didukung ketersediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU), seperti akses jalan, air bersih, sanitasi, listrik, serta fasilitas sosial dan ekonomi.

“Pembangunan perumahan tidak cukup hanya berorientasi pada penyediaan bangunan fisik, tetapi juga harus menjamin tersedianya lingkungan tempat tinggal yang layak dan didukung fasilitas dasar, “pungkasnya.

Untuk itu, seluruh perangkat daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten diminta berperan aktif dalam proses penyusunan dokumen tersebut. Setiap peserta diharapkan terbuka dalam menyampaikan data, berbagai kendala yang dihadapi di lapangan, serta memberikan masukan kepada tim tenaga ahli penyusun.

Kualitas data dan masukan dalam tahap awal ini dinilai sangat menentukan keberhasilan penyusunan RP3KP, sehingga dokumen yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat di delapan kabupaten.

Pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap melalui penyusunan dokumen ini, pembangunan perumahan dan kawasan permukiman ke depan dapat berlangsung lebih terarah, terpadu, dan berkelanjutan guna mendukung terwujudnya Paputeng yang maju, sejahtera, dan bermartabat.(red-paputeng.com)

Baperida Nabire Evaluasi Penyerapan Anggaran, OPD Diminta Bekerja Sesuai Perencanaan

NABIRE – PAPUTENG.COM – Badan Pendapatan, Perencanaan, Pembangunan dan Riset Daerah (Baperida) Kabupaten Nabire menggelar Monitoring dan Evaluasi (Monev) Meja II Tahun Anggaran 2026 di Aula LPP RRI Nabire, Senin (16/11/2026). Kegiatan ini bertujuan mengevaluasi realisasi penyerapan anggaran, progres pelaksanaan program, serta berbagai kendala yang dihadapi organisasi perangkat daerah (OPD).

Monev tersebut dibuka Bupati Nabire, Mesak Magai, melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Nabire, Yulianus Pasang. Kegiatan dipimpin Kepala Baperida Nabire, H. Mukayat, dan diikuti Kepala dan perwakilan OPD serta distrik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nabire.

Dalam arahannya, Mukayat menegaskan bahwa monitoring dan evaluasi merupakan agenda rutin pemerintah daerah yang dilaksanakan setiap tahun. Kegiatan ini menjadi sarana untuk mengetahui sejauh mana realisasi anggaran berjalan sekaligus mengidentifikasi hambatan yang menyebabkan penyerapan anggaran belum optimal.

“Monev ini bukan sesuatu yang baru atau kegiatan yang jarang kita hadapi. Ini merupakan rutinitas tahunan untuk mengetahui sejauh mana serapan anggaran serta kendala apa saja yang dihadapi sehingga penyerapan anggaran belum maksimal,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pelaksanaan Monev Meja II yang kali ini digelar di luar Aula Baperida diharapkan dapat menghadirkan suasana berbeda sekaligus mendorong seluruh peserta lebih terbuka dalam menyampaikan perkembangan pelaksanaan program di masing-masing instansi.

Menurutnya, terdapat sejumlah hal penting yang menjadi fokus evaluasi. Pertama, melihat kesesuaian antara perencanaan dan realisasi penggunaan anggaran sejak awal tahun hingga November 2026. Kedua, mengevaluasi perkembangan pekerjaan fisik, termasuk sejauh mana progres pelaksanaan proyek di lapangan.

Mukayat berharap seluruh program yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai target dan ketentuan, sehingga tidak menimbulkan persoalan administrasi maupun temuan pemeriksaan pada kemudian hari.

‘Kami berharap apa yang direncanakan dan apa yang dikerjakan benar-benar sesuai. Dengan demikian, tidak ada temuan di kemudian hari dan tidak terjadi sisa anggaran yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan,” tegasnya.

Ia juga meminta seluruh peserta, baik dari dinas maupun distrik, menyampaikan laporan secara terbuka mengenai perkembangan kegiatan dan penggunaan anggaran. Keterbukaan tersebut dinilai penting agar setiap persoalan dapat diketahui lebih awal dan segera dicarikan solusi sebelum menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Mukayat secara khusus mengingatkan para pejabat dan pegawai agar menjalankan tanggung jawab pengelolaan anggaran secara amanah. Ia tidak menginginkan munculnya persoalan pertanggungjawaban keuangan ketika pegawai yang menangani kegiatan tersebut sudah tidak lagi aktif bekerja, termasuk karena telah memasuki masa pensiun.

“Saya tegaskan sekali lagi, silakan Bapak dan Ibu berkoordinasi dengan kepala dinas maupun kepala bidang masing-masing. Tanyakan bagaimana perencanaan anggarannya, sejauh mana penyerapannya, dan bagaimana progres pekerjaan fisiknya. Ingat, Baperida merupakan mitra seluruh OPD di Kabupaten Nabire,” katanya.

Lebih lanjut ia memaparkan kondisi APBD Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2026. Dari pagu awal sekitar Rp2,2 triliun, anggaran tersebut mengalami penyesuaian menjadi Rp1,557 triliun setelah kebijakan efisiensi.

Dari jumlah tersebut, kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) disebut berada di kisaran Rp100 miliar. Sementara itu, sekitar Rp480 miliar dialokasikan untuk belanja pegawai dan pembayaran gaji, belum termasuk Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

Besarnya kebutuhan belanja pegawai tersebut, menurut Mukayat, menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah. Karena itu, Kabupaten Nabire perlu terus menggali potensi daerah untuk meningkatkan PAD agar mampu memperkuat kemampuan keuangan daerah dalam membiayai berbagai program pembangunan.

“Namun kami optimistis Kabupaten Nabire memiliki potensi yang besar. Tugas kita adalah bagaimana potensi tersebut dapat digali dan menghasilkan pendapatan untuk mendukung pembiayaan program-program yang telah direncanakan,” ungkapnya.

Ia menilai, apabila potensi ekonomi daerah dapat dikelola dan dikembangkan secara maksimal, bukan tidak mungkin Nabire ke depan mampu menjadi salah satu kabupaten yang mandiri secara fiskal.

Di sisi lain, Mukayat menyampaikan bahwa sejumlah indikator makro pembangunan Kabupaten Nabire menunjukkan perkembangan. Pertumbuhan ekonomi yang pada 2024 tercatat sebesar 3,81 persen disebut mengalami penurunan menjadi 3,2 persen.

Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka yang pada 2024 berada di angka 4,1 persen menurun menjadi 3,62 persen. Adapun angka kemiskinan juga mengalami penurunan dari 24 persen pada 2024 menjadi 22,69 persen pada 2025.

Selain indikator ekonomi dan sosial tersebut, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga menjadi salah satu tolok ukur yang perlu diperhatikan dalam menilai capaian pembangunan daerah.

Melalui Monev Meja II ini, Baperida berharap seluruh OPD dapat memperkuat koordinasi, meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan anggaran, serta memastikan setiap program berjalan sesuai perencanaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Nabire.(red-paputeng.com)

Sekda Nabire Tegaskan ASN Malas Terancam TPP Dihentikan, Gaji Bisa Ditahan

NABIRE – PAPUTENG.COM – Pemerintah Kabupaten Nabire akan mengambil tindakan tegas terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak disiplin, malas bekerja, serta kerap mangkir dari tugas kedinasan. Sanksi yang disiapkan mulai dari penghentian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) hingga penghentian pembayaran gaji bagi pegawai yang terbukti tidak menjalankan kewajibannya.

Penegasan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Nabire, Yulianus Pasang, saat membuka kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Tahap II Pemerintah Kabupaten Nabire, Senin (16/11/2026).

Dalam arahannya, Yulianus juga menyoroti rendahnya realisasi penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Berdasarkan data yang disampaikan, hingga November ini penyerapan anggaran sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masih berada di kisaran 42 persen.

Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius seluruh pimpinan OPD agar anggaran yang telah direncanakan dapat dimanfaatkan secara maksimal sesuai program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Selain persoalan penyerapan anggaran, kedisiplinan pegawai juga menjadi sorotan. Sekda meminta seluruh pimpinan OPD meningkatkan pengawasan terhadap kehadiran dan pelaksanaan tugas ASN di lingkungan kerja masing-masing.

Ia secara khusus menginstruksikan agar apel pagi dan sore kembali ditertibkan. Menurutnya, pelaksanaan apel sebelum dan setelah jam kerja dapat menjadi salah satu instrumen untuk memantau tingkat kedisiplinan serta kehadiran pegawai.

Yulianus juga mendorong setiap OPD melakukan evaluasi kinerja pegawai secara rutin, setidaknya satu kali dalam sebulan, sehingga persoalan kedisiplinan dapat diketahui dan ditindaklanjuti.

Ia mengungkapkan, pihaknya beberapa kali telah melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah distrik yang lokasinya jauh dari pusat pemerintahan Kabupaten Nabire. Dari hasil pemantauan tersebut, masih ditemukan pegawai yang tidak masuk kantor bahkan hingga berbulan-bulan tanpa menjalankan tugas sebagaimana mestinya.

“Kami akan bertindak tegas terhadap ASN yang malas bekerja dan tidak masuk kantor berbulan-bulan. TPP akan dihentikan, bahkan bila perlu pembayaran gajinya juga kami hentikan,” tegas Yulianus.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa kebijakan efisiensi atau pemangkasan APBD Tahun Anggaran 2026 merupakan kebijakan pemerintah pusat yang berlaku secara nasional, bukan keputusan sepihak Pemerintah Kabupaten Nabire.

Namun, menurutnya, kebijakan efisiensi anggaran tersebut seharusnya diikuti dengan peningkatan efektivitas penggunaan anggaran oleh setiap OPD. Sebab, menjadi persoalan apabila pemerintah daerah masih belum mampu menyerap anggaran yang telah tersedia.

Ia menilai, upaya OPD yang terus mengusulkan penambahan anggaran harus dibarengi dengan kemampuan melaksanakan program dan memaksimalkan anggaran yang sudah dialokasikan.

“Pemerintah pusat melakukan efisiensi anggaran, sementara di sisi lain kita selalu meminta agar anggaran setiap OPD ditingkatkan. Ironisnya, anggaran yang sudah tersedia saja belum mampu kita serap secara maksimal. Bagaimana pemerintah pusat mau menambah anggaran kalau yang ada belum bisa kita habiskan,” sentilnya.

Melalui pelaksanaan Monev Tahap II ini, Yulianus berharap seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan secara serius dan terbuka dalam menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi di lapangan.

Ia meminta setiap OPD tidak hanya memaparkan capaian program, tetapi juga mengidentifikasi hambatan serta mencari solusi bersama agar pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran berjalan lebih optimal.

Dengan demikian, seluruh anggaran yang telah dialokasikan sejak tahap perencanaan dapat direalisasikan secara efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Nabire.(red-paputeng.com)

Lima Tahun Dampingi Masyarakat, PILI Evaluasi Program Pemberdayaan di Kawasan KEE

NABIRE – PAPUTENG.COM – Upaya memperkuat kemandirian masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan di Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) Kabupaten Nabire terus dilakukan. Yayasan Pusat Informasi Lingkungan Indonesia (PILI) bersama Pemerintah Kabupaten Nabire menggelar monitoring dan evaluasi terhadap program pemberdayaan masyarakat yang telah berjalan selama lima tahun.

Kegiatan yang berlangsung di Kampung Sima Distrik Yaur dan Wanggar Pantai Distrik Wanggar, Kabupaten Nabire, Sabtu (14/11/2026), tersebut bertujuan melihat sejauh mana perkembangan kelompok masyarakat dampingan, mengidentifikasi berbagai kendala, sekaligus merumuskan langkah lanjutan agar program dapat berjalan secara berkesinambungan.

Direktur PILI, Iwan Setiawan, menjelaskan evaluasi dilakukan melalui koordinasi tahunan bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), di antaranya Dinas Ketahanan Pangan dan Bappeda Kabupaten Nabire.

Menurutnya, pendampingan masyarakat selama lima tahun terakhir telah menjangkau Kampung Sima dan Wanggar Pantai dengan cakupan wilayah sekitar 4.475 hektare. Kedua wilayah tersebut berada dalam kawasan KEE yang memiliki luas keseluruhan kurang lebih 107.582 hektare.

Ia menerangkan, program tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan Remediation and Compensation Procedure (RaCP) yang memperoleh dukungan dari Goodhope. Melalui skema ini, Goodhope menjalankan komitmen konservasinya kepada Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), baik melalui pemulihan lingkungan maupun penguatan ekonomi masyarakat. Sementara PILI bertindak sebagai lembaga pelaksana pendampingan di lapangan.

Selama pelaksanaan program, PILI telah membentuk dan mendampingi 11 kelompok masyarakat dengan beragam kegiatan. Mulai dari pemulihan hutan, pengembangan ekowisata, pertanian, patroli kawasan hutan, pencegahan kebakaran hingga pengembangan ekonomi perempuan.

Iwan menilai perkembangan setiap kelompok tidak selalu sama karena memiliki tantangan dan kebutuhan yang berbeda. Oleh sebab itu, evaluasi menjadi instrumen penting untuk mengukur hasil pendampingan sekaligus menentukan bentuk dukungan yang diperlukan ke depan.

“Yang kami harapkan bukan sekadar masyarakat aktif ketika program masih berjalan, tetapi mereka juga memiliki kemampuan untuk mengelola dan melanjutkan kegiatan secara mandiri setelah masa pendampingan selesai,” ujar Iwan.

Senada dengan itu, Manajer Program Sustainable Landscape PILI, Nur Indah Ristiana, menegaskan bahwa orientasi pendampingan bukan menciptakan ketergantungan masyarakat terhadap bantuan lembaga, melainkan membangun keterampilan agar potensi lokal dapat dikelola menjadi sumber penghidupan.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah mendorong Kelompok Wanita Tani (KWT) mengembangkan usaha produktif melalui budi daya ikan, ayam, dan tanaman sayuran.

Namun, menurutnya, keberhasilan kegiatan tersebut tidak cukup hanya diukur dari peningkatan produksi. Kelompok juga perlu dibekali kemampuan dalam pemeliharaan, pengelolaan hasil panen, hingga strategi pemasaran sehingga hasil usaha benar-benar memberikan nilai tambah bagi keluarga.

“Jika kelompok ingin meningkatkan produksi, tetapi menghadapi kendala dalam pemasaran, PILI siap memfasilitasi pelatihan pemasaran sekaligus mempertemukan produk masyarakat dengan calon pembeli dari luar wilayah,” tegas Indah.

Dari sisi pemerintah daerah, dukungan terhadap pemberdayaan masyarakat juga terus diperkuat melalui program Pekarangan Pangan Lestari.

Kepala Seksi Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire, Welly Dwi Prasongko, mengatakan pemerintah telah memberikan berbagai bantuan untuk menunjang kegiatan kelompok masyarakat.

Bantuan tersebut meliputi fasilitas pembibitan, peralatan pertanian, bibit ikan lele, ayam petelur, serta sarana pendukung lainnya untuk menunjang kegiatan produksi masyarakat.

Selain bantuan sarana produksi, pemerintah daerah juga telah membangun lumbung pangan yang diharapkan dapat mendukung penyimpanan sekaligus pemasaran hasil usaha kelompok.

Bahkan, pada 2027 mendatang, fasilitas tersebut direncanakan mendapat tambahan etalase dan lemari pendingin. Dengan demikian, lumbung pangan dapat dikembangkan sebagai tempat pemasaran berbagai produk unggulan masyarakat dari kampung-kampung sekitar.

Ia menekankan bahwa keberlanjutan program tidak hanya bergantung pada ketersediaan bantuan dan fasilitas, tetapi juga membutuhkan komitmen bersama serta pembagian tanggung jawab yang jelas di antara anggota kelompok.

Mulai dari proses produksi, perawatan sarana, pengelolaan hasil hingga pemasaran harus berjalan secara terorganisasi agar kegiatan ekonomi masyarakat dapat terus berkembang.

Melalui monitoring dan evaluasi tersebut, PILI berharap berbagai capaian dan pengalaman selama lima tahun pendampingan dapat menjadi landasan untuk memperluas program pemberdayaan ke kampung-kampung lainnya.

Kolaborasi antara pemerintah daerah, Goodhope, PILI, serta mitra pembangunan lainnya diharapkan mampu memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat sekaligus menjaga kelestarian ekosistem di Kabupaten Nabire.(red-paputeng.com)

DP3AKB Nabire Gelar Pameran Produk Lokal, Dorong Kemandirian Ekonomi Keluarga

NABIRE – PAPUTENG.COM – Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Nabire menggelar pameran pangan dan produk lokal selama dua hari, 13–14 November 2026. Kegiatan ini menjadi salah satu upaya memperkuat kerja sama antar-lembaga penyedia layanan sekaligus mendorong peningkatan kualitas keluarga melalui pemberdayaan perempuan dan pengembangan potensi ekonomi lokal.

Pameran yang berlangsung di halaman Kantor DP3AKB Kabupaten Nabire tersebut dibuka oleh Bupati Nabire, Mesak Magai, melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Nabire, Yulianus Pasang.

Dalam sambutannya, Yulianus mengajak kaum perempuan, khususnya ibu rumah tangga, agar berperan aktif dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga melalui kreativitas serta pengolahan pangan dan produk lokal.

“Saya ingin menyampaikan kepada ibu-ibu rumah tangga bahwa perempuan juga dapat berperan aktif meningkatkan pendapatan keluarga, salah satunya melalui pengolahan pangan dan pengembangan produk lokal,” ujar Yulianus.

Ia juga membacakan sambutan tertulis Bupati Nabire yang menekankan pentingnya menjaga kekayaan tradisional lokal di tengah perkembangan zaman.

Menurutnya, tema kegiatan “Kekayaan Tradisional Lokal Tetap Lestari di Tengah Modernisasi” memiliki makna penting agar masyarakat tidak kehilangan identitas dan jati diri daerah di tengah arus modernisasi.

Kekayaan tradisional yang diwariskan oleh para leluhur, kata dia, harus terus dijaga, dikembangkan, dan diperkenalkan kepada generasi muda.

Bupati juga mengapresiasi keterlibatan tujuh distrik dalam kegiatan tersebut, yakni Distrik Nabire, Wanggar, Wapoga, Teluk Umar, Yaur, Napan, dan Kepulauan Moora. Selain itu, pameran turut melibatkan TP PKK, DP3AKB, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Ia berharap pameran tersebut tidak sekadar menjadi ajang memamerkan hasil karya masyarakat, tetapi juga menjadi ruang pembelajaran, pertukaran pengalaman, serta pengembangan jaringan pemasaran.

Melalui kegiatan ini, pemerintah daerah ingin mendorong peningkatan penjualan hasil karya perempuan, memperluas pemasaran produk khas Papua, serta memberikan kesempatan kepada para pengrajin untuk meningkatkan kualitas dan mutu produk.

Bupati juga berpesan kepada perempuan, pengrajin, dan pelaku UMKM agar tidak takut mengikuti perkembangan teknologi, termasuk memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi dan pemasaran produk tanpa meninggalkan ciri khas serta nilai budaya Papua.

“Pemerintah Kabupaten Nabire akan terus mendorong berbagai kegiatan yang dapat meningkatkan keterampilan, kreativitas, dan kemandirian masyarakat, khususnya perempuan dan keluarga,” demikian sambutan Bupati yang dibacakan Sekda.

Sementara itu, Kepala DP3AKB Kabupaten Nabire, Novita Yupi, mengatakan pameran tersebut merupakan kegiatan strategis pemerintah daerah untuk mempromosikan hasil karya perempuan sekaligus mendorong peningkatan ekonomi keluarga melalui produk-produk yang memiliki ciri khas dan kearifan lokal masing-masing wilayah.

Menurutnya, kegiatan ini juga menjadi sarana mempererat silaturahmi serta wadah studi dan pembelajaran antar-peserta dalam mengembangkan hasil produksi lokal.

“Kegiatan pameran peningkatan kualitas keluarga ini merupakan kegiatan strategis Pemerintah Kabupaten Nabire dalam upaya mempromosikan hasil karya perempuan,” ujar Novita.

Pameran tersebut diikuti perwakilan tujuh distrik, TP PKK, serta pelaku UMKM yang menampilkan berbagai produk pangan dan hasil kreativitas masyarakat.

Novita berharap koordinasi dan kerja sama antar-lembaga maupun organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dapat terus ditingkatkan sehingga kegiatan serupa dapat kembali dilaksanakan pada tahun mendatang dengan jumlah peserta yang lebih banyak.

Ia juga berharap seluruh distrik di Kabupaten Nabire dapat berpartisipasi sehingga potensi pangan, kerajinan, dan produk unggulan lokal dari setiap wilayah semakin dikenal luas serta mampu memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan keluarga. (red-paputeng.com)

Dinkes Nabire Peringati HKN ke-62, Tekankan Pentingnya Layanan Kesehatan Merata

NABIRE – PAPUTENG.COM – Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire memperingati Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62 melalui kegiatan sederhana, namun berlangsung penuh makna dan suasana kekeluargaan. Peringatan ini menjadi momentum mempererat kebersamaan seluruh insan kesehatan sekaligus memperkuat komitmen meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Kegiatan yang berlangsung pada Kamis (12/11/2026) tersebut diikuti jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire, RSUD Nabire, Puskesmas, pusat pelayanan kesehatan, para dokter, tenaga medis, serta pegawai dan staf yang selama ini berkecimpung dalam pelayanan kesehatan.

Rangkaian kegiatan diawali dengan upacara bendera. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire, Elisabeth Sisilia Dimara, bertindak sebagai inspektur upacara mewakili Kepala Dinas Kesehatan, Elias Numubogre.

Dalam upacara tersebut, Elisabeth membacakan sambutan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Budi Gunadi Sadikin, yang mengusung tema semangat Sehat untuk Semua.

Dalam sambutannya, Menkes RI menegaskan bahwa kesehatan merupakan hak setiap warga negara tanpa terkecuali. Karena itu, tidak boleh ada masyarakat yang tertinggal dalam memperoleh pelayanan kesehatan, termasuk mereka yang tinggal di wilayah terpencil dan sulit dijangkau (3T).

Budi Sadikin menyampaikan tiga pijakan utama dalam transformasi kesehatan nasional, yakni mencegah sebelum sakit, mendekatkan layanan kesehatan yang lengkap kepada masyarakat, serta menjamin kualitas hidup yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia.

Salah satu upaya yang terus didorong pemerintah adalah perubahan pola pelayanan kesehatan, dari sebelumnya lebih banyak menunggu masyarakat jatuh sakit menjadi gerakan aktif menjaga masyarakat agar tetap sehat.

Upaya tersebut diwujudkan melalui program Cek Kesehatan Gratis (CKG). Hingga 1 November 2026, lebih dari 114 juta penduduk Indonesia telah menjalani pemeriksaan kesehatan sepanjang tahun 2026. Program tersebut juga telah menjangkau seluruh kabupaten dan kota di Indonesia.

“Melalui pemeriksaan itu, lebih dari delapan juta warga terdeteksi mengalami hipertensi atau diabetes, meskipun sebagian belum merasakan gejala. Namun, baru sekitar 900 ribu orang yang secara aktif menjalani pengobatan, “ujar Budi.

Kondisi ini menunjukkan pentingnya pemeriksaan kesehatan secara rutin dan penanganan sejak dini untuk mencegah risiko penyakit kronis, seperti stroke, serangan jantung, gagal ginjal, hingga kanker.

Selain itu, pemerintah juga mendorong perubahan pola konsumsi masyarakat melalui inovasi Nutri-Level. Program ini membantu masyarakat mengenali kandungan gizi minuman sehingga dapat memilih produk yang lebih sehat, termasuk membiasakan keluarga membaca label gizi sebelum membeli makanan dan minuman.

Dalam upaya pengendalian penyakit menular, pemerintah juga memperkuat penemuan kasus Tuberkulosis (TB) secara aktif di tengah masyarakat. Sepanjang tahun 2026, lebih dari 700 ribu kasus TB berhasil ditemukan dan sekitar 90 persen di antaranya telah memulai pengobatan.

Pemerintah menargetkan Indonesia bebas TB pada 2030.

Menteri Kesehatan juga menyoroti pentingnya pemerataan fasilitas pelayanan kesehatan, mulai dari Puskesmas hingga rumah sakit rujukan.

“Pemerintah merencanakan pembangunan hampir 2.000 Puskesmas baru serta renovasi lebih dari 8.000 Puskesmas yang sudah beroperasi. Fasilitas tersebut akan dilengkapi peralatan kesehatan dan laboratorium standar agar masyarakat semakin mudah memperoleh pelayanan kesehatan dasar, “imbuhnya.

Pada tingkat rujukan lanjutnya, pemerintah juga meningkatkan kapasitas 66 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dari kelas D menjadi kelas C, khususnya di wilayah yang memiliki keterbatasan akses pelayanan kesehatan.

Dari target tersebut, sebanyak 21 RSUD telah selesai dibangun dan beroperasi melayani masyarakat.

Pemerataan pelayanan kesehatan juga membutuhkan ketersediaan tenaga medis dan tenaga kesehatan yang memadai. Karena itu, pemerintah mengembangkan Program Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama (RSPPU) untuk memperluas kesempatan pendidikan dokter spesialis, terutama bagi putra-putri daerah yang dipersiapkan kembali mengabdi di daerah asal.

Selain itu, penugasan khusus lebih dari 3.600 tenaga medis dan tenaga kesehatan di Puskesmas wilayah terpencil serta pemberian lebih dari 4.500 beasiswa sejak 2024 menjadi bagian dari upaya memperkuat sumber daya manusia kesehatan.

Dari sisi pembiayaan, program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) disebut telah mencakup sekitar 284 juta jiwa atau setara 98 persen penduduk Indonesia. Cakupan tersebut diharapkan terus diperkuat agar masyarakat mendapatkan akses pelayanan kesehatan berkualitas sekaligus perlindungan finansial.

Dalam sambutan tersebut, Menteri Kesehatan juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh tenaga medis, tenaga kesehatan, kader kesehatan, pemerintah daerah, mitra pembangunan, dunia usaha, serta masyarakat yang telah berkontribusi menjaga kesehatan bangsa.

Ia menegaskan, keberhasilan transformasi kesehatan tidak semata-mata diukur dari jumlah fasilitas kesehatan yang dibangun maupun masyarakat yang menjalani pemeriksaan, tetapi dari semakin banyaknya masyarakat Indonesia yang mampu hidup sehat, produktif, dan berkualitas.

Sementara itu, peringatan HKN ke-62 di Kabupaten Nabire tidak hanya diisi dengan upacara bendera. Sejumlah kegiatan kebersamaan turut memeriahkan peringatan tersebut, di antaranya jalan sehat, senam zumba, pemberian penghargaan kepada pegawai berprestasi, serta pembagian doorprize.

“Indonesia yang kuat berawal dari rakyat yang sehat, kami di Nabire mengadakan kegiatan jalan santai dan senam sebagai bentuk menjaga kesehatan, ” terang Elizabeth disela-sela kegiatan.

Melalui momentum HKN ke-62 ini, diharapkan seluruh insan kesehatan di Kabupaten Nabire semakin memperkuat sinergi dan semangat pengabdian dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, sejalan dengan cita-cita mewujudkan kesehatan yang merata dan berkualitas bagi semua.(red-paputeng.com)

Pendidikan, Kesehatan, dan Penanganan Stunting Jadi Fokus Gerakan PKK Nabire

NABIRE – PAPUTENG.COM – Di tengah tantangan geografis Kabupaten Nabire yang memiliki wilayah cukup luas dan akses transportasi yang belum merata, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Nabire terus berupaya hadir di tengah masyarakat. Pendidikan, kesehatan, pemenuhan kebutuhan pangan keluarga, serta penanganan stunting menjadi sejumlah perhatian utama dalam menjalankan program pemberdayaan keluarga.

Komitmen tersebut disampaikan Ketua TP PKK Kabupaten Nabire, Mince Mesak Magai, saat menghadiri sekaligus meninjau pameran pangan dan produk lokal yang diselenggarakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Nabire, Kamis (12/11/2026).

Mince mengatakan, TP PKK Nabire terus bergerak menjalankan 10 Program Pokok PKK dengan memberikan perhatian pada berbagai aspek kehidupan keluarga, terutama pendidikan, kesehatan, pangan, penanganan stunting, dan peningkatan kualitas gizi masyarakat.

“Kami TP PKK Nabire tetap aktif dan bergerak menjalankan program pokok PKK, meliputi pendidikan, kesehatan, dan penanganan stunting,” ujar Mince.

Menurutnya, upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga tidak bisa dilakukan hanya melalui satu sektor. Diperlukan keterlibatan berbagai pihak agar masyarakat, khususnya kaum ibu, memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam menjaga kesehatan keluarga, memenuhi kebutuhan gizi anak, serta meningkatkan kualitas kehidupan rumah tangga.

Namun, pelaksanaan program tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya keterbatasan tenaga serta kondisi geografis Kabupaten Nabire yang menyebabkan tidak semua distrik dan kampung dapat dijangkau secara langsung oleh pengurus TP PKK kabupaten.

Mince mengungkapkan, pihaknya memberikan perhatian lebih kepada sejumlah wilayah yang memiliki angka stunting relatif tinggi. Meski demikian, keterbatasan sumber daya dan akses transportasi menjadi kendala dalam menjangkau seluruh masyarakat.

“Ada beberapa distrik yang mendapat perhatian serius dari kami, terutama wilayah dengan angka stunting paling tinggi. Namun, karena keterbatasan tenaga dan kondisi geografis Nabire yang cukup ekstrem, tidak semua distrik atau kampung bisa kami datangi,” jelasnya.

Untuk mengatasi kendala tersebut, TP PKK Nabire mengoptimalkan koordinasi dengan jajaran kepengurusan PKK di tingkat distrik hingga kampung. Pola koordinasi ini dinilai penting agar program pemberdayaan dan bantuan kepada masyarakat tetap berjalan, termasuk di wilayah yang sulit dijangkau melalui transportasi.

Ia menjelaskan, PKK merupakan organisasi kemasyarakatan sekaligus gerakan nasional yang memiliki struktur kepengurusan mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, distrik hingga kampung.

“PKK adalah organisasi kemasyarakatan dan gerakan nasional. Karena itu, dalam memberikan bantuan berupa pangan di daerah yang sulit dijangkau transportasi, kami melakukan koordinasi dengan pengurus di tingkat distrik maupun kampung,” ungkapnya.

Selain berfokus pada kesehatan dan penanganan stunting, TP PKK Nabire juga mendorong pemberdayaan ekonomi keluarga melalui pengembangan kreativitas dan keterampilan masyarakat.

Hal tersebut terlihat dalam dukungan TP PKK terhadap pameran yang digelar DP3AKB Kabupaten Nabire dengan mengusung tema ‘Kekayaan Tradisi Lokal Tetap Lestari di Tengah Modernisasi’.

Pameran yang berlangsung selama dua hari, Kamis hingga Jumat (12–13 November 2026), menjadi ruang bagi masyarakat, khususnya kaum perempuan, untuk memperkenalkan sekaligus memasarkan berbagai produk kerajinan tangan dan olahan lokal yang memiliki nilai ekonomi.

Mince menilai kegiatan tersebut bukan sekadar ajang memamerkan hasil kreativitas masyarakat, tetapi juga menjadi kesempatan bagi kaum ibu untuk mengembangkan keterampilan menjadi sumber penghasilan tambahan bagi keluarga.

“Kegiatan pameran ini kami dukung. Ini merupakan ajang bagi masyarakat, khususnya ibu-ibu, untuk menjual hasil kerajinan tangan guna meningkatkan atau membantu penghasilan keluarga,” katanya.

Ia berharap kesempatan tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh para ibu yang tergabung dalam kelompok PKK dan kelompok wanita untuk memperkenalkan dan memasarkan hasil karya mereka.

Keterampilan yang selama ini diperoleh melalui pembinaan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) diharapkan tidak berhenti sebatas pelatihan, tetapi dapat dikembangkan menjadi produk kreatif yang memiliki daya jual dan mampu menopang ekonomi rumah tangga.

Melalui berbagai kegiatan tersebut, TP PKK Kabupaten Nabire berharap pemberdayaan keluarga dapat berjalan secara berkesinambungan. Sebab, keluarga yang sehat, berpendidikan, memiliki kecukupan gizi, serta didukung kemampuan ekonomi yang baik merupakan fondasi penting dalam mewujudkan masyarakat Nabire yang lebih sejahtera.(red-paputeng.com)

Ratusan Pelajar SMAN 1 Nabire Ikuti Sosialisasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

NABIRE – PAPUTENG.COM – Sekitar 150 siswa kelas X dan XI SMA Negeri 1 Nabire mengikuti sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA). Kegiatan yang digelar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Papua Tengah bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) Papua tersebut berlangsung di Aula SMA Negeri 1 Nabire, Rabu (11/11/2026).

Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana SMA Negeri 1 Nabire, Sofyan Ismail, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan memberikan pemahaman sekaligus membentengi para peserta didik dari ancaman penyalahgunaan narkoba, khususnya di lingkungan sekolah.

“Sosialisasi ini diikuti sekitar 150 siswa-siswi kelas X dan XI dengan tujuan membentengi anak-anak dari pengaruh dan bahaya narkoba,” ujar Sofyan.

Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan bentuk kerja sama antara Kesbangpol Provinsi Papua Tengah, BNN Papua, dan SMA Negeri 1 Nabire sebagai sasaran pelaksanaan program edukasi pencegahan narkoba.

Ia berharap, melalui sosialisasi tersebut, para pelajar semakin memahami dampak buruk penyalahgunaan NAPZA serta mampu membangun kesadaran untuk menjauhi segala bentuk penggunaan zat terlarang yang dapat membahayakan kesehatan dan masa depan mereka.

Sementara itu, narasumber yang juga Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Iknatius Adii, menekankan pentingnya membangun benteng moral dan spiritual bagi generasi muda agar tidak terjerumus dalam perilaku menyimpang, termasuk penyalahgunaan narkoba dan pergaulan seks bebas.

Menurut Adii, salah satu landasan utama dalam membentuk karakter dan perilaku positif generasi muda adalah pendidikan agama.

“Kunci utama agar anak-anak terhindar dari kehidupan menyimpang seperti mengonsumsi narkoba adalah tuntunan agama. Apa pun agamanya, semua mengajarkan tentang baik dan buruk, budi pekerti, serta tuntunan hidup yang benar,” jelasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa dampak penyalahgunaan narkoba tidak selalu dirasakan secara langsung, tetapi dapat muncul secara bertahap akibat kebiasaan mengonsumsi zat adiktif yang menimbulkan ketergantungan.

Penggunaan narkoba dalam jangka panjang, lanjutnya, dapat merusak sistem saraf, menurunkan kemampuan berpikir, serta mengganggu kecerdasan. Kondisi tersebut berpotensi menghambat proses belajar hingga menghancurkan cita-cita para pelajar.

“Mengonsumsi narkoba dalam jangka panjang dapat menimbulkan ketergantungan. Dampaknya merusak saraf dan menurunkan kemampuan berpikir anak sekolah. Tentu hal ini akan menghambat pendidikan dan menghancurkan cita-cita,” imbuhnya.

Pada kesempatan yang sama, narasumber dari BNN Papua, Nurjanah, menjelaskan bahwa kelompok usia remaja merupakan salah satu kelompok yang rentan terhadap penyalahgunaan narkoba. Masa peralihan dari remaja menuju dewasa dinilai menjadi fase yang rawan karena tingginya rasa ingin tahu dan keinginan mencoba hal-hal baru.

“Usia remaja seperti kalian sering dijadikan sasaran oleh para pengedar narkoba karena usia ini merupakan fase peralihan dari remaja menuju dewasa. Pada masa ini, rasa ingin tahu sangat tinggi dan ada keinginan untuk mencoba sesuatu yang baru,” kata Nurjanah.

Ia menambahkan, terdapat berbagai faktor yang dapat mendorong seorang remaja terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba, mulai dari lingkungan, pergaulan, hingga pengaruh media sosial.

Kemudahan mengakses internet tanpa pengawasan yang memadai dari orang tua, pihak sekolah, maupun lingkungan sekitar juga dapat meningkatkan risiko remaja terpapar konten negatif dan informasi yang menyesatkan.

Melalui kegiatan sosialisasi tersebut, pihak sekolah bersama Kesbangpol Papua Tengah dan BNN Papua berharap para pelajar memperoleh pengetahuan yang lebih baik mengenai bahaya penyalahgunaan NAPZA.

Edukasi ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kewaspadaan peserta didik, tetapi juga menumbuhkan komitmen generasi muda untuk menjauhi narkoba demi menjaga kesehatan, keberlangsungan pendidikan, dan masa depan mereka.(red-paputeng.com)

Kesbangpol Papua Tengah Sosialisasikan Bahaya Napza kepada Siswa SMAN 1 Nabire

NABIRE – PAPUTENG.COM – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Papua Tengah menggelar sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (Napza) di SMA Negeri 1 Nabire, Rabu (11/11/2026).

Kegiatan yang mengusung tema “Wujudkan Papua Tengah Maju, Damai, dan Bebas dari Penyalahgunaan Napza untuk Generasi Penerus Bangsa” tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman serta kesadaran generasi muda terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba.

Dalam kegiatan itu, Kesbangpol Papua Tengah menghadirkan sejumlah narasumber, yakni Riski Dwi Putriani dan Nurjana dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Papua, serta Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama, Iknatius Adii.

Dalam pemaparannya, Riski Dwi Putriani menjelaskan bahwa penggunaan zat tertentu dalam kehidupan sehari-hari perlu dibedakan dari tindakan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif lainnya.

“Tidak ada yang salah dengan penggunaan narkotika, yang salah adalah penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif lainnya,” ujar Riski.

Ia mencontohkan kopi dan rokok sebagai produk yang mengandung zat adiktif dan dapat digunakan secara legal dengan tetap memperhatikan batasan serta dampaknya terhadap kesehatan.

Riski juga menyoroti fenomena penggunaan vape atau rokok elektrik yang belakangan menjadi perhatian masyarakat. Menurutnya, penggunaan produk tersebut perlu diwaspadai, terutama apabila cairan atau liquid yang digunakan mengandung zat berbahaya, termasuk alkohol maupun ganja.

Penggunaan vape dalam jangka panjang juga perlu mendapat perhatian karena berpotensi menimbulkan ketergantungan serta gangguan kesehatan.

Selain itu, narasumber memberikan penjelasan mengenai bahaya ganja (Cannabis sativa) yang masuk dalam kategori narkotika golongan I. Kandungan senyawa aktif tetrahidrokanabinol (THC) dalam ganja dapat menimbulkan efek euforia atau mabuk serta berpotensi menyebabkan ketergantungan.

Karena itu, para siswa diingatkan agar memahami risiko penyalahgunaan narkotika dan tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan maupun ajakan yang dapat merusak masa depan.

Sementara itu, Kepala Bidang Ekonomi, Sosial, Budaya (Ekososbud) dan Humas Badan Kesbangpol Papua Tengah, Siman Tangalayu, dalam sambutannya menegaskan bahwa penyalahgunaan narkoba merupakan ancaman serius bagi bangsa dan negara.

Menurutnya, dampak narkoba tidak hanya merusak kondisi fisik dan kesehatan individu, tetapi juga menghambat daya saing serta mengancam masa depan generasi muda.

“Permasalahan narkoba sudah seperti fenomena gunung es yang semakin lama semakin membesar dan membahayakan siapa saja tanpa pandang bulu,” demikian disampaikan Siman.

Ia mengatakan, sosialisasi tersebut memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran bersama sekaligus membekali peserta dengan pengetahuan dan keterampilan dasar mengenai upaya pencegahan serta penanggulangan penyalahgunaan narkoba.

Siman juga menekankan bahwa upaya memerangi narkoba tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah maupun aparat penegak hukum. Diperlukan sinergi dan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat, mulai dari keluarga, orang tua, lingkungan sekolah, masyarakat luas hingga organisasi kepemudaan.

Melalui kegiatan tersebut, Kesbangpol Papua Tengah berharap para siswa dapat menjadi pelopor dalam mencegah penyalahgunaan Napza serta turut menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat, aman, dan bebas narkoba.

Kegiatan tersebut dihadiri Kepala SMAN 1 Nabire, Isak Pigai, Kepala Bidang Ekososbud dan Humas Badan Kesbangpol Papua Tengah, Siman Tangalayu, sejumlah staf Kesbangpol Papua Tengah, serta sejumlah guru SMAN 1 Nabire.(red-paputeng.com)

Turnamen Catur HKJSM Perebutkan Hadiah Jutaan Rupiah

NABIRE – PAPUTENG.COM – Turnamen catur yang digelar Persatuan Catur Seluruh Indonesia (Percasi) Provinsi Papua Tengah dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-4 Himpunan Kerukunan Jawa, Sunda, dan Madura (HKJSM) berlangsung meriah dan kompetitif.

Kegiatan tersebut berlangsung di salah satu kafe di Kelurahan Girimulyo, Kabupaten Nabire, Minggu (8/11/2026), dengan diikuti 47 pecatur dari Nabire.

Ketua Panitia Pelaksana, Muh. Rizka Fahrudin, S.Pd., menjelaskan bahwa jumlah peserta yang sebelumnya mendaftar mencapai 74 orang. Namun, hingga pelaksanaan turnamen dimulai, tercatat 47 pecatur yang hadir dan mengikuti pertandingan.

Menurut Fahrudin, jumlah tersebut tetap menunjukkan antusiasme yang baik dari para pecatur di Nabire. Terlebih, panitia menyediakan hadiah berupa uang tunai bagi para peserta yang berhasil meraih posisi terbaik.

“Semula peserta terdaftar berjumlah 74 pecatur, namun hingga turnamen dimulai menyisakan 47 pecatur. Pertandingan dilaksanakan dalam tujuh babak. Saya pikir angka ini juga cukup bagus,” ujar Fahrudin.

Sebagai bentuk apresiasi sekaligus motivasi bagi para pecatur, panitia menyiapkan hadiah uang tunai bagi 10 peserta terbaik.

Juara pertama memperoleh Rp1 juta, juara kedua Rp800 ribu, juara ketiga Rp600 ribu, juara keempat Rp500 ribu, dan juara kelima Rp400 ribu.

Sementara itu, juara keenam mendapatkan Rp300 ribu, juara ketujuh Rp200 ribu, sedangkan peringkat kedelapan hingga kesepuluh masing-masing memperoleh Rp100 ribu.

Ketua HKJSM Provinsi Papua Tengah, Dr.H. Mohammad Iskandar, M.IP yang secara resmi membuka turnamen tersebut, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pecatur yang telah berpartisipasi.

Ia berharap kegiatan tersebut dapat menjadi wadah mempererat silaturahmi sekaligus mendorong perkembangan olahraga catur di Kabupaten Nabire.

“Kami atas nama warga HKJSM menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada para peserta yang telah ambil bagian dalam turnamen catur kali ini. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, turnamen ini saya buka,” ucap Iskandar.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Percasi Provinsi Papua Tengah terpilih, Tabroni Cahya, SH menyampaikan bahwa dirinya telah menerima Surat Keputusan (SK) sebagai Ketua Percasi Provinsi Papua Tengah. Saat ini, pihaknya tinggal menunggu proses pelantikan dan pengukuhan kepengurusan.

“Kami telah mendapatkan SK menjadi Ketua Percasi Provinsi Papua Tengah, tinggal menunggu pelantikan dan pengukuhan,” jelas Tabroni.

Lebih lanjut, Tabroni mengungkapkan bahwa Papua dijadwalkan menyelenggarakan Babak Kualifikasi Pekan Olahraga Nasional (BK PON) pada 2027. Namun, penentuan lokasi penyelenggaraan masih menjadi pembahasan antara Provinsi Papua dan Provinsi Papua Tengah.

Ia mengatakan, Percasi Papua Tengah akan berupaya agar daerah tersebut dapat dipercaya menjadi tuan rumah pelaksanaan BK PON.

“Papua akan mengadakan BK PON pada 2027. Namun, terkait tuan rumah penyelenggara masih menjadi perdebatan antara Papua dan Papua Tengah. Kami akan mengusahakan agar BK PON dapat dilaksanakan di Papua Tengah,” tutupnya.(red-paputeng.com)