Category: Isu Sosial

Nabire – PAPUTENG,COM – Peredaran obat dan kosmetik ilegal di wilayah Papua Tengah, khususnya di Kabupaten Nabire, masih menjadi perhatian serius selama periode 2025–2026. Produk tanpa izin edar hingga kosmetik yang mengandung bahan berbahaya masih ditemukan beredar, baik melalui toko offline maupun penjualan daring di media sosial dan marketplace.

Selain kosmetik ilegal, peredaran obat-obatan tanpa resep dokter juga masih marak ditemukan, terutama obat golongan antibiotik. Temuan tersebut berdasarkan hasil pengawasan rutin, kegiatan intelijen, dan penindakan yang dilakukan oleh Loka Pengawas Obat dan Makanan (Loka POM) di Kabupaten Mimika sepanjang tahun 2025.

Pihak Loka POM menyebutkan, pengawasan terus diperkuat untuk melindungi masyarakat dari risiko penggunaan produk yang tidak memenuhi ketentuan keamanan, mutu, dan manfaat. Berbagai langkah pengawasan telah dilakukan, di antaranya edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha terkait pentingnya memilih produk yang aman dan legal.

Selain itu, pengawasan rutin maupun intensifikasi juga dilakukan terhadap toko, kios kosmetik, apotek, hingga toko obat di sejumlah wilayah Papua Tengah. “Pengawasan dilakukan tidak hanya secara langsung di lapangan, tetapi juga melalui patroli siber terhadap akun maupun sarana penjualan online yang menjual produk obat dan kosmetik,” Kata Kepala Loka POM Mimika, Rudolf Suryapanduwinata Bonay melalui WhatsApp, Selasa (12/5/26)

Dalam upaya memastikan keamanan produk yang beredar, petugas juga melakukan pengambilan sampel untuk diuji di laboratorium. Sementara itu, tindakan penegakan hukum menjadi langkah terakhir terhadap pihak yang dengan sengaja mengedarkan produk yang tidak memenuhi ketentuan.

Loka POM juga mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati sebelum membeli obat maupun kosmetik. Masyarakat diminta memastikan produk memiliki nomor izin edar BPOM, memeriksa label dan informasi produsen, komposisi, serta tanggal kedaluwarsa.

Warga juga diminta menghindari produk dengan kemasan polos tanpa informasi lengkap serta tidak mudah tergiur harga murah maupun produk viral yang marak dipromosikan di media sosial.

“Jika menemukan dugaan peredaran obat atau kosmetik ilegal, masyarakat diharapkan segera melaporkannya kepada pihak berwenang,” lanjutnya.

Meski pengawasan terus dilakukan, Loka POM mengakui masih menghadapi sejumlah kendala, baik teknis maupun nonteknis. Luasnya wilayah Papua Tengah dan sulitnya akses transportasi menuju daerah pedalaman menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan pengawasan.

Selain itu, maraknya distribusi produk ilegal melalui jalur online dinilai semakin sulit dipantau karena pergerakannya yang cepat. Keterbatasan sumber daya pengawasan dibanding luas wilayah kerja juga menjadi hambatan tersendiri.

Di sisi lain, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya produk ilegal dan tingginya minat terhadap produk viral dengan klaim berlebihan turut memperparah kondisi tersebut.

Pelaku usaha juga kerap menjual produk secara sembunyi-sembunyi atau berpindah tempat untuk menghindari pengawasan.

Loka POM berharap pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah dapat memperkuat sinergi pengawasan bersama BPOM dan aparat keamanan melalui pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan sesuai surat edaran Menteri Dalam Negeri.

Selain itu, dinas kesehatan dan dinas perdagangan diharapkan dapat melaksanakan pengawasan mandiri melalui program pengawasan obat dan makanan guna menekan peredaran produk ilegal di Papua Tengah. (red-paputeng).

 

Nabire – PAPUTENG.COM – Ikatan Pelajar Mahasiswa Dogiyai (IPMADO) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR Papua Tengah, Senin (11/5/2026). Massa aksi sebelumnya berkumpul di sejumlah titik di Kota Nabire, di antaranya depan Kampus Uswim Nabire, Pasar Karang Tumaritis, dan seputaran Hotel Andaman Bumi Wonorejo sebelum bergerak menuju kantor DPR Papua Tengah.

Dalam orasinya, massa menuntut keadilan atas peristiwa “Dogiyai Berdarah” yang terjadi pada akhir Maret 2026 lalu. Mereka menegaskan masyarakat Dogiyai mendambakan kedamaian dan menolak segala bentuk kekerasan yang terus berulang.

“Kami masyarakat di Dogiyai mendambakan keadilan dan kedamaian, tetapi kami menolak tegas setiap tindakan kekerasan yang berujung pertumpahan darah yang terus berulang-ulang,” ujar salah satu orator aksi. Massa juga memaparkan kronologi peristiwa yang terjadi pada 30 Maret 2026.

Saat itu, sesosok mayat ditemukan di parit dekat sebuah gereja dan kemudian diidentifikasi sebagai anggota Polres Dogiyai bernama Juventus Edowai yang mengalami luka akibat senjata tajam.

Meninggalnya anggota Polres Dogiyai tersebut diduga menjadi pemicu tindakan represif aparat yang menyebabkan lima warga sipil meninggal dunia. Dalam aksi tersebut, IPMADO menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya mendesak pengusutan tuntas atas kematian anggota kepolisian dan lima warga sipil, pembentukan tim investigasi khusus, penegakan hukum yang adil dan transparan bagi seluruh pihak yang terlibat, serta penghentian pendekatan kekerasan dalam penyelesaian konflik.

Aksi unjuk rasa diterima langsung oleh Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah, Jhon NR Gobai. Di tengah penjagaan ketat aparat keamanan, massa menyerahkan peti mati dan salib sebagai simbol duka cita atas korban yang berjatuhan dalam peristiwa tersebut.

Simbol itu disebut merepresentasikan rasa kehilangan mendalam yang dirasakan masyarakat Dogiyai terhadap para korban meninggal dunia. Dalam pernyataannya di hadapan massa aksi, Jhon Gobai berjanji akan mengawal dan mengusut tuntas kasus “Dogiyai Berdarah” hingga ke akar persoalan.

Ia juga menyatakan akan mendesak Kapolda Papua Tengah agar proses hukum dilakukan secara terbuka dan transparan. Menutup pertemuan tersebut, Jhon Gobai mengingatkan Pemerintah Daerah dan DPRK Dogiyai agar bersinergi mengawal kasus tersebut hingga tuntas.

Menurutnya, penyelesaian hukum yang adil menjadi kunci utama untuk mengembalikan rasa aman dan kenyamanan bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Dogiyai. (red-paputeng)

Nabire – PAPUTENG.COM – Sebanyak 700 personel gabungan dari Polri, TNI, dan Satpol PP diterjunkan untuk mengamankan dua aksi demonstrasi dengan tuntutan berbeda yang berlangsung di Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Senin (11/5/2026).

Kedua massa aksi diketahui memiliki satu titik tujuan yang sama, yakni Gedung DPR Papua Tengah (DPRPT). Aksi demonstrasi pertama yang tiba di Gedung DPRPT di kawasan Gedung Karel Gobai (Kargo), jantung Kota Nabire, diterima langsung oleh jajaran pimpinan dan anggota DPR Papua Tengah.

Mereka di antaranya Wakil Ketua II DPRPT Izack Suripaty, Wakil Ketua IV Jhon NR Gobai, serta anggota DPRPT Katering Maruanaya, Yulius Yapugau, dan Henes Sondegou.

Kapolres Nabire, AKBP Samuel Tatiratu, S.I.K., mengatakan pengerahan ratusan personel dilakukan guna mencegah potensi gesekan antar massa aksi yang memiliki agenda berbeda namun menuju lokasi yang sama.

“Hari ini di Kabupaten Nabire, Papua Tengah akan berlangsung dua aksi demo dengan satu target sasaran yaitu Gedung DPRPT. Guna mencegah terjadinya kesalahpahaman hingga kemungkinan bentrok dua kubu, kami menerjunkan sekitar 700 personel ke lapangan untuk memberikan pengamanan,” ujar Samuel Tatiratu.

Kapolres juga menegaskan aparat kepolisian bersikap netral dalam mengawal jalannya demonstrasi. Penegasan tersebut disampaikan untuk merespons potensi munculnya anggapan adanya keberpihakan aparat terhadap salah satu kelompok massa.

“Kami pihak kepolisian tidak ada keberpihakan kepada satu kelompok. Di mata hukum semua warga memiliki hak yang sama. Sikap kami jelas, netral dan tidak berpihak kepada salah satu kelompok demo,” tegasnya.

Selain itu, pihak kepolisian telah mengatur mekanisme pengamanan, termasuk teknis longmarch menuju Kantor DPR Papua Tengah, agar seluruh rangkaian aksi dapat berjalan tertib dan aman.

Kapolres berharap seluruh simpatisan dan peserta aksi dapat memahami kebijakan pengamanan yang diterapkan aparat, sehingga tidak muncul penafsiran keliru yang dapat memicu tudingan ketidaknetralan aparat keamanan.

Hingga berita ini diturunkan situasi keamanan di Kabupaten Nabire terpantau relatif aman dan kondusif. Aktivitas perekonomian masyarakat juga masih berjalan normal.

Meski demikian, sejumlah pelaku usaha mikro kecil menengah (UKM), seperti pemilik warung makan dan pengemudi ojek, mengaku mengalami penurunan pelanggan akibat situasi demonstrasi yang berlangsung di pusat kota. (red-paputeng)

Papua Tengah – PAPUTENG.COM -Kaesang Pangarep hadir di Nabire membawa semangat konsolidasi politik Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Papua Tengah. Namun di tengah gemuruh yel-yel kader, tepuk tangan, dan atmosfer kemenangan Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) DPW PSI Papua Tengah, Kamis (7/5/2026), ada satu sosok sederhana yang diam-diam mencuri perhatian.

Namanya Mama Emi. Perempuan paruh baya itu datang tanpa atribut partai, tanpa pengawalan, dan tanpa kursi kehormatan. Di tangannya hanya ada sebuah box plastik berisi air mineral, jagung rebus, kacang rebus, dan keripik sukun yang ia jajakan kepada peserta kegiatan.

Di sela-sela kesibukannya melayani pembeli, Mama Emi sesekali masuk ke dalam auditorium. Ia ikut bernyanyi, bertepuk tangan, dan memberikan semangat kepada peserta Rakorwil serta pengurus DPW dan DPD PSI Papua Tengah yang baru dilantik.

Bagi Mama Emi, hari itu bukan sekadar momentum politik. Itu juga kesempatan mencari rezeki. “Saya harus berjuang dengan berjualan seperti ini untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri dan anak,” ujarnya dengan nada tegar.

Wajahnya tampak lelah, tetapi semangatnya tidak surut. Perempuan yang dahulu dikenal dengan julukan “Gadis Monginsidi” itu mengaku sudah terbiasa bekerja keras demi bertahan hidup. Beberapa bulan lalu, rumahnya di Jalan Wolter Monginsidi dilalap api.

Musibah itu memaksanya memulai kembali hidup dari nol. Di tengah perjuangan tersebut, ia juga harus menerima kenyataan pahit ditinggalkan sang suami. Namun keadaan tidak membuat Mama Emi menyerah.

“Setiap ada momen, saya pasti ada dengan berjualan. Saya ingin membangun rumah,” katanya penuh harap. Di tengah hiruk-pikuk agenda politik nasional yang menghadirkan tokoh besar, Mama Emi menjadi gambaran nyata perempuan Papua yang bertahan dengan kekuatan sendiri. Ia hadir bukan untuk mencari sorotan, melainkan memperjuangkan kehidupan.

Sementara itu, Kaesang Pangarep tiba di Nabire melalui Bandara Douw Aturure sekitar pukul 15.25 WIT setelah melakukan kunjungan kerja ke sejumlah provinsi di Tanah Papua, yakni Papua, Papua Barat, dan Papua Barat Daya.

Selain membuka Rakorwil, putra Presiden RI ke-7Joko Widodo itu juga melantik pengurus DPW PSI Papua Tengah dan DPD PSI dari delapan kabupaten, yakni Nabire, Paniai, Deiyai, Dogiyai, Mimika, Puncak, Intan Jaya, dan Puncak Jaya.

Kepengurusan DPW PSI Papua Tengah dipimpin Isaias Douw sebagai ketua, didampingi Jemi Patabang sebagai sekretaris dan Maria Ina Erari sebagai bendahara.

Dalam pidato politiknya, Kaesang meminta seluruh kader PSI Papua Tengah untuk solid mendukung kepemimpinan Isaias Douw menuju Pemilu Legislatif 2029. “Kita dukung Pak Douw untuk memenangkan Pemilu Legislatif 2029. Anda yang hadir sampaikan kepada keluarga dan masyarakat tentang PSI,” kata Kaesang.

Ia juga mengingatkan kader PSI agar hadir di tengah masyarakat dan peduli terhadap warga yang mengalami kesulitan. “Bantu warga sekitar anda, jangan acuh. Bawa nama PSI di masyarakat. Meskipun saya bukan siapa-siapa di birokrasi tetapi saya ada akses, akses inilah yang akan saya pergunakan untuk membesarkan PSI,” tutupnya.

Di luar pidato dan panggung politik itu, sosok Mama Emi menjadi potret kecil tentang perjuangan rakyat sederhana di Papua Tengah. Di tangan yang menjajakan jagung rebus dan keripik sukun itu, tersimpan mimpi besar untuk kembali memiliki rumah dan kehidupan yang lebih baik. (red-paputeng)

 

NABIRE, PAPUTENG.com –

Peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day pada 1 Mei tahun ini dimaknai lebih luas di Papua Tengah sebagai momentum refleksi sejarah 1 Mei 1963, yang disebut sebagai titik awal babak baru pembangunan serta tanggung jawab administratif di Tanah Papua.

Refleksi tersebut mengemuka dalam Seminar Wawasan Kebangsaan yang digelar di Auditorium RRI Nabire, dengan fokus pada penguatan persatuan, wawasan kebangsaan, serta komitmen pembangunan yang merata bagi seluruh masyarakat Papua.

Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa, melalui sambutan tertulis yang dibacakan Pelaksana Tugas (Plt) Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Papua Tengah, Alanthino Wiay, menegaskan bahwa momentum sejarah 1 Mei harus diterjemahkan dalam kerja nyata pembangunan yang berkeadilan.

“Momentum refleksi sejarah 1 Mei 1963, saat dimulainya babak baru pembangunan dan titik awal tanggung jawab administratif, yang saat ini harus diwujudkan dalam bentuk pemerataan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat Papua,” ujar Alanthino.

Ia menyampaikan apresiasi Pemerintah Provinsi Papua Tengah kepada Barisan Merah Putih (BMP) atas penyelenggaraan seminar tersebut, yang dinilai relevan dalam menghidupkan kembali nilai-nilai sejarah perjuangan dan komitmen kebangsaan.

Menurutnya, tema seminar yang diangkat menjadi pengingat bahwa persatuan bangsa yang dirasakan saat ini lahir melalui perjalanan panjang, baik melalui diplomasi, tekanan politik, maupun operasi militer.

Dalam forum tersebut, terdapat tiga poin utama yang ditekankan kepada peserta. Pertama, menyegarkan kembali ingatan kolektif bangsa agar sejarah perjuangan para pendahulu dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak dilupakan.

Kedua, memberikan edukasi kepada generasi muda agar memahami perjalanan sejarah secara utuh, sehingga tetap terhubung dengan identitas kebangsaan.

Ketiga, memperkuat semangat nasionalisme di tengah keberagaman, dengan tetap menjaga persatuan dalam bingkai NKRI.

Meki Nawipa juga mengajak generasi muda Papua Tengah untuk tidak sekadar menjadi pendengar, tetapi menjadi pemikir yang aktif menggali pengetahuan, berdiskusi kritis, serta memahami dinamika sosial dan geopolitik yang membentuk Papua saat ini.

“Mari kita bangun tanah Papua, khususnya Papua Tengah, tidak hanya maju secara fisik, tetapi juga kuat dalam persatuan, adil dalam kesejahteraan, dan bermartabat dalam kebangsaan,” pesannya.

Ia menegaskan bahwa memahami sejarah saja tidak cukup, melainkan harus menjadikan sejarah sebagai fondasi dalam membangun masa depan Papua Tengah yang damai, maju, dan sejahtera.

 

NABIRE , PAPUTENG.com –

Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Nabire menyatakan kesiapan penuh untuk menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis (30/4/2026).

Rapat paripurna tersebut akan dilaksanakan di hadapan Bupati Nabire sebagai bagian dari agenda konstitusional pemerintahan daerah dalam menyampaikan laporan pelaksanaan program dan penggunaan anggaran selama tahun berjalan.

Sekretaris DPRK Nabire, Jan Victor Ambrauw, menegaskan bahwa seluruh unsur legislatif telah siap menyelenggarakan agenda penting tersebut dan kini menunggu kepastian kehadiran dari pihak eksekutif.

“Pihak kami dari legislatif sudah siap. Tinggal menunggu pelaksanaan dan informasi dari eksekutif. Dari informasi yang kami terima, Bupati Mesakh Magai saat ini masih berada di luar Nabire,” ujar Victor.

Pantauan di lapangan menunjukkan jajaran Sekretariat DPRK Nabire mulai melakukan berbagai persiapan teknis, termasuk pembenahan Ruang Panitia Musyawarah (Panmus) yang akan digunakan sebagai lokasi rapat paripurna. Persiapan tersebut dilakukan guna memastikan seluruh rangkaian sidang berjalan lancar, tertib, dan sesuai mekanisme yang berlaku.

Rapat LKPJ sendiri menjadi momentum penting bagi DPRK untuk mendengarkan serta mengevaluasi capaian kinerja pemerintah daerah selama Tahun Anggaran 2025. Dengan kesiapan yang telah dilakukan, DPRK Nabire berharap agenda paripurna dapat terlaksana sesuai jadwal dan menjadi bagian dari penguatan fungsi pengawasan legislatif terhadap jalannya pemerintahan daerah.

 

NABIRE, PAPUTENG.com –

Komisi A DPRK Nabire menggelar rapat terbuka jajak pendapat bersama unsur masyarakat terkait aspirasi penutupan aktivitas perjudian di Kabupaten Nabire. Pertemuan berlangsung di Ruang Badan Musyawarah (Bamus) DPRK Nabire, Selasa (28/4/2026).

Rapat tersebut dihadiri berbagai elemen masyarakat, mulai dari tokoh denominasi gereja, Lembaga Musyawarah Adat (LMA), hingga para lurah dari sejumlah kelurahan di beberapa distrik di Kabupaten Nabire.

Dalam forum itu, para tokoh masyarakat secara tegas menyampaikan keberatan atas maraknya praktik perjudian seperti togel dan roulete yang dinilai semakin meresahkan warga. Salah satu tokoh masyarakat, Vabianus Tebay, menegaskan bahwa perjudian telah menjadi penyakit sosial yang harus segera dihentikan karena berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat.

“Togel adalah penyakit masyarakat yang harus segera ditutup,” tegas Vabianus. Ia menilai, berdasarkan pengamatannya selama ini, maraknya perjudian turut memicu gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk menjadi salah satu penyebab keretakan rumah tangga di wilayah Kota maupun Kabupaten Nabire.

Menanggapi aspirasi tersebut, Keta Komisi A DPRK Nabire, Karel Tabuni mengakui belum dapat memberikan solusi konkret dalam forum tersebut, namun menegaskan komitmennya sebagai wakil rakyat untuk menampung dan meneruskan seluruh aspirasi masyarakat kepada pihak berwenang.

“Kami sebagai wakil rakyat sebatas menampung dan menyampaikan aspirasi dari para pendeta, tokoh adat, dan kepala kelurahan. Selanjutnya akan kami teruskan ke tingkat eksekutif dan yudikatif,” ujar Karel.

Sebelum pelaksanaan rapat menurutnya, DPRK Nabire diketahui telah melayangkan surat resmi kepada sejumlah institusi terkait, termasuk Polda Papua Tengah, Polres Nabire, Korem, dan Kodim Nabire agar dapat hadir dalam pertemuan tersebut.

Namun, pihak-pihak yang memiliki kewenangan langsung dalam pengambilan keputusan terkait penertiban perjudian tidak dapat menghadiri rapat tersebut. Meski demikian, Komisi A DPRK Nabire berjanji akan kembali menggelar rapat lanjutan dengan menghadirkan seluruh pihak terkait guna mencari langkah konkret dalam merespons keresahan masyarakat terhadap praktik perjudian di Nabire.

 

NABIRE, PAPUTENG.com –

Perkembangan digitalisasi yang masif telah mengubah wajah dunia jurnalistik secara signifikan. Jika sebelumnya media konvensional menjadi rujukan utama publik, kini peran tersebut bergeser ke platform digital yang serba cepat dan berbasis algoritma. Dalam lanskap baru ini, elektabilitas sebuah karya jurnalistik tidak lagi sepenuhnya ditentukan oleh kualitas konten, melainkan oleh performa algoritma—seperti jumlah klik, tayangan, dan interaksi.

Kondisi ini dinilai mendorong perubahan paradigma kerja jurnalis dari yang idealis menjadi lebih asimetris dan pragmatis. Wartawan senior Papua, Abdul Munib, menyoroti fenomena tersebut saat memimpin rapat redaksi Papuapos Nabire, Jumat (24/4/2026).

Ia menyebut bahwa propaganda digitalisasi yang digadang-gadang sebagai puncak kemajuan teknologi justru membawa dampak destruktif terhadap tatanan jurnalistik yang telah lama terbangun. “Propaganda era digital yang dihembuskan sebagai bentuk kemudahan itu omong kosong. Nyatanya, justru menjadi penghancur sistem yang selama ini berjalan,” tegasnya.

Menurutnya, perubahan sistem ekonomi global yang kini beralih ke transaksi digital, termasuk penggunaan QRIS, juga menyimpan potensi kerawanan. Ia menilai, tidak sedikit oknum yang menyalahgunakan teknologi tersebut untuk tindakan penipuan.

Di sisi lain, industri media konvensional seperti surat kabar telah banyak yang gulung tikar. Peralihan ke media online memang membuka akses informasi yang lebih luas dan murah, namun sekaligus menghadirkan kompetisi yang semakin ketat. “Sekarang bukan soal siapa yang paling hebat, tetapi siapa yang mampu bertahan lebih lama. Kunci eksistensi wartawan saat ini ada pada relasi—relasi, dan relasi,” ujarnya.

Fenomena ini turut memengaruhi kesejahteraan jurnalis. Banyak wartawan yang bekerja dengan risiko tinggi harus menerima kenyataan bahwa karya mereka hanya dibaca oleh segelintir orang, tanpa nilai ekonomi yang memadai.

Kendati demikian, Papuapos Nabire yang kini memasuki usia ke-22 tahun atau mendekati usia perak, masih mampu bertahan dan terus memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat di delapan kabupaten di Provinsi Papua Tengah.

Abdul Munib menambahkan, jurnalis masa kini dituntut memiliki kemampuan multidimensi. Tidak hanya sebagai pencari berita, tetapi juga sebagai entrepreneur yang mampu membangun jejaring luas dan adaptif terhadap perubahan zaman. “Jurnalis sekarang harus asimetris—punya visi, punya relasi, dan mampu berdiri di banyak kaki,” pungkasnya.

 

NABIRE, PAPUTENG.com –

Massa aksi yang menamakan diri Front Rakyat Bergerak menggelar demonstrasi di depan Pasar Karang Tumaritis, Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Selasa (7/4/2026). Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan sejumlah tuntutan, di antaranya penutupan PT Freeport Indonesia (PT FI) serta pembubaran Majelis Rakyat Papua (MRP).

Aksi demonstrasi ini turut dipantau langsung oleh aparat keamanan. Kapolres Nabire AKBP Samuel D. Tatiratu  bersama Dandim 1705/Nabire Letkol Arh Dwi Palwanto terlihat mendatangi lokasi untuk berdialog dengan massa aksi.

Situasi sempat memanas ketika massa bersikeras melakukan long march menuju Kantor DPR Papua Tengah. Sementara itu, berdasarkan hasil rapat koordinasi yang digelar oleh Polres Nabire bersama Forkopimda, tokoh agama, tokoh masyarakat, ketua-ketua adat, serta perwakilan paguyuban, aksi long march tidak diperbolehkan.

Pihak keamanan menawarkan solusi dengan menyiapkan kendaraan untuk mengangkut massa menuju titik aksi di depan Gedung DPR Papua Tengah. Namun tawaran tersebut ditolak oleh para demonstran.

“Kami menghendaki Gubernur Papua Tengah untuk bisa hadir di tengah-tengah kami,” ujar juru bicara aksi dalam orasinya.

Wakapolres Nabire Kompol Peter Kendek yang turun langsung menemui massa kembali mengimbau agar para demonstran tidak melakukan long march dari titik kumpul mereka.

Ia menegaskan bahwa aparat keamanan telah menyiapkan skema pengawalan menggunakan kendaraan menuju Kantor DPR Papua Tengah guna menjaga situasi tetap kondusif.

“Jika bapak-bapak memaksa melakukan long march, dengan terpaksa kami akan membubarkan aksi demo ini. Tolong dimengerti dan dihargai,” tegas Kendek.

Menurutnya, pemerintah daerah juga telah menyiapkan mekanisme penerimaan aspirasi massa di Kantor DPR Papua Tengah. Bahkan, ia menyebutkan bahwa Gubernur Papua Tengah telah berada di lokasi untuk menerima perwakilan demonstran.

Hingga berita ini diturunkan, aparat keamanan masih melakukan pendekatan persuasif kepada massa aksi agar situasi tetap terkendali dan aspirasi dapat disampaikan secara tertib. (red-paputeng)

PUNCAK JAYA,PAPUTENG.Com –  Situasi tegang mewarnai jalur Poros Papua, tepatnya di depan Lapangan Amanah, Kampung Pagaleme, Distrik Pagaleme, pada Rabu kemarin (26/11/2025).

Dua kubu pendukung calon Bupati Puncak Jaya, yakni kubu 01 dan kubu 02, terlibat aksi saling serang yang memicu perang panah di tengah keramaian.

Konflik berawal dari kesalahpahaman terkait aturan adat saat pelaksanaan acara bakar batu oleh kubu 01. Dimana kubu 02 dianggap melanggar batas wilayah adat dengan melintasi sektor yang seharusnya dihindari.

Bentrok yang berlangsung cepat ini mengakibatkan satu orang meninggal dunia akibat terjatuh dari kendaraan, serta tiga orang lainnya mengalami luka-luka terkena panah. Situasi yang memanas tersebut memicu kepanikan warga sekitar, termasuk anak-anak sekolah yang berada di area kejadian.

Mendapat laporan tersebut, Letkol Inf Bagus Kurniawan, M.Han, Komandan Kodim 1714/Puncak Jaya bergerak cepat, dengan melakukan pendekatan persuasif, Dandim mengumpulkan para kepala suku dari kedua kubu untuk melakukan perundingan dan mencari penyelesaian damai.

“Saya bersama para kepala suku telah melakukan perundingan dan mencari jalan keluar untuk mengatasi kesalahpahaman yang terjadi. Puji Tuhan, perang berhasil kami hentikan dan kini kondisi Kabupaten Puncak Jaya sudah kembali kondusif,”terangnya.

Ditengah situasi mencekam, Babinsa Kodim 1714/PJ berperan sigap mengevakuasi anak-anak sekolah dan warga sipil dari lokasi konflik menuju Makodim 1714/PJ. Markas TNI tersebut menjadi tempat perlindungan sementara bagi masyarakat hingga kondisi dinyatakan aman.

Selain langkah pengamanan, TNI juga melakukan pendekatan teritorial dan budaya, berkoordinasi dengan tokoh adat serta pemerintah daerah. Upaya ini bertujuan meredakan emosi massa dan memutus rantai konflik melalui dialog adat serta negosiasi.

Upaya cepat dan terukur ini tidak hanya meredam konflik, tetapi juga menunjukkan pentingnya peran TNI dalam membangun kedamaian melalui pendekatan humanis dan budaya yang selaras dengan nilai-nilai masyarakat Papua. (rls/red)