Otis Monei Akui Keluarga Yason Nawipa Bagian dari Suku Wate

 

NABIRE – PAPUTENG.COM – Kepala Suku Besar Wate, Otis Monei, mengakui keluarga besar Yason Nawipa merupakan bagian dari keluarga Suku Wate. Namun, pengakuan tersebut belum serta-merta menyelesaikan persoalan hak ulayat keluarga besar Yason Nawipa atas tanah yang menjadi objek sengketa antara kedua pihak.

Hal tersebut terungkap dalam mediasi penyelesaian persoalan tanah antara Suku Wate dan keluarga besar Yason Nawipa yang berlangsung di Aula Inspektorat Kabupaten Nabire, Rabu (4/11/2026).

Mediasi tersebut dihadiri Bupati Nabire Mesak Magai, Wakil Bupati Burhanudin Pawennari, Kapolres Nabire AKBP Samuel Tatiratu, Kepala Suku Besar Wate Otis Monei bersama Daud Monei, serta sejumlah tokoh adat, yakni Daniel Mandiwa, Konstan Waray, dan Jonathan Waray. Sementara keluarga besar Yason Nawipa diwakili Deki Nawipa bersama beberapa anggota keluarga lainnya.

Dalam kesempatan itu, Bupati Nabire Mesak Magai menegaskan bahwa persoalan tanah merupakan masalah krusial yang berpotensi memicu konflik apabila tidak ditangani secara bijaksana. Bahkan, sejumlah konflik antarsuku di berbagai daerah tidak terlepas dari persoalan perebutan (klaim) hak atas tanah.

Menurutnya penyelesaian persoalan tersebut membutuhkan keterbukaan, saling menghargai, serta kesediaan kedua belah pihak untuk memahami kepentingan masing-masing.

“Saya rasa masalah ini dapat diselesaikan dengan cepat ketika dua belah pihak saling menghargai dan memaklumi. Saya katakan ini bukan sengketa, tetapi lebih kepada sebuah pengakuan dari dua pihak,” ujar Mesak.

Bupati mengungkapkan bahwa selama menjabat sebagai Bupati Nabire, sejumlah persoalan pertanahan telah berhasil diselesaikan melalui pendekatan kekeluargaan dan perdamaian, termasuk kesepakatan mengenai batas-batas tanah yang diakui oleh para pihak.

Sementara itu, Deki Nawipa selaku juru bicara (jubir) keluarga besar Yason Nawipa memaparkan sejarah kedatangan Yason Nawipa di Nabire serta hubungan kekeluargaan yang telah terjalin dengan masyarakat adat Suku Wate terutama dengan Kristian Waray.

Menurut Deki Nawipa, Yason Nawipa tiba di Nabire sekitar tahun 1957 dan memperoleh hak istimewa dari para tetua adat Suku Wate pada masa itu.

Dirinya menjelaskan, pada 1959 Yason Nawipa memperoleh hak ulayat dari Kristian Waray. Sebagai bukti, pihak keluarga membawa sejumlah dokumen pelimpahan tanah, termasuk dokumen tulisan tangan yang disebut dibuat oleh Kristian Waray.

“Pada tahun 1959, Bapak Yason Nawipa mendapat hak ulayat dari Bapak Kristian Waray. Kami di sini membawa dokumen pelimpahan tanah dari Bapak Kristian Waray, bahkan salah satu dokumennya merupakan tulisan tangan beliau,” ungkap Deki.

Dokumen tersebut lanjutnya disebut telah memperoleh pengesahan secara adat dan pemerintahan pada 1960. Selanjutnya, pada 1996, dokumen itu kembali mendapatkan pengesahan dari Kepala Suku Besar Wate saat itu, almarhum Didimus Waray. Pengakuan tersebut, menurut Deki, juga diperkuat oleh anaknya, Jonathan Waray, yang menjabat sebagai Kepala Kampung Waharia pada 2023.

Menanggapi penjelasan tersebut, tokoh adat Suku Wate, Daniel Mandiwa, menyampaikan bahwa dokumen yang diperlihatkan keluarga Nawipa kemungkinan merupakan dokumen asli. Namun, ia mengaku belum mengetahui secara langsung proses penyerahan maupun riwayat dokumen tersebut.

Mandiwa menjelaskan bahwa orang tuanya, Kristian Waray maupun Didimus Waray, tidak pernah menceritakan secara khusus mengenai dokumen pelimpahan tanah yang diperlihatkan keluarga Yason Nawipa.

Meski demikian, ia membenarkan adanya hubungan persahabatan yang baik antara para orang tua mereka dengan Yason Nawipa.

“Kami mengetahui orang tua kami berteman cukup baik dan menjadikan Bapak Yason Nawipa sebagai bagian dari Suku Wate,” kata Mandiwa.

Pernyataan tersebut turut ditegaskan Konstan Waray dan Jonathan Waray. Keduanya mengakui Yason Nawipa sebagai bagian dari Suku Wate, meskipun mereka mengaku tidak mengetahui secara terperinci dokumen-dokumen yang disampaikan pihak keluarga Nawipa.

Di sisi lain, Kepala Suku Besar Wate, Otis Monei, menyampaikan bahwa pihaknya belum dapat memastikan secara menyeluruh keabsahan dokumen yang diperlihatkan keluarga besar Yason Nawipa. Ia menilai diperlukan penelusuran lebih lanjut untuk mengetahui asal-usul dan kekuatan hukum dokumen tersebut.

“Kami belum bisa memahami dan mengetahui secara jelas dokumen-dokumen yang Bapak Deki Nawipa perlihatkan. Sama seperti pernyataan Bapak Mandiwa, saya pun belum mengetahui atau mendengar cerita dari orang tua terkait dokumen itu,” jelas Otis.

Menurut Otis, pembuktian keabsahan dokumen perlu dilakukan melalui proses hukum atau pembuktian secara yuridis. Kendati demikian, ia secara tegas mengakui bahwa keluarga besar Yason Nawipa merupakan bagian dari Suku Wate.

Namun, terkait klaim kepemilikan hak ulayat atas tanah yang dipersoalkan, Otis menyatakan pihaknya masih memiliki keberatan dan membutuhkan pembahasan lebih lanjut.

“Kami mengakui bahwa keluarga besar Yason Nawipa merupakan bagian dari Suku Wate. Tetapi, terkait pemilik hak ulayat, kami masih keberatan. Meski demikian, kami tetap akan memberikan hak-hak (tanah) kepada keluarga Bapak Yason Nawipa. Hal ini membutuhkan tindak lanjut melalui persetujuan kedua belah pihak,” tutupnya.

Mediasi tersebut menjadi langkah awal untuk membangun kesepahaman antara kedua pihak. Penyelesaian lebih lanjut diharapkan dapat ditempuh melalui dialog, penelusuran dokumen, serta kesepakatan bersama dengan tetap menghormati hak-hak masyarakat adat dan ketentuan hukum yang berlaku.(red-paputeng.com)

Kodam XXIX/Mambruk Hadir, Membawa Rasa Aman dan Harapan Baru bagi Papua Tengah

NABIRE – PAPUTENG.COM — Di tengah geliat pembangunan Papua Tengah yang terus bergerak, hadirnya Komando Daerah Militer (Kodam) XXIX/Mambruk membawa harapan baru. Bukan semata sebagai kekuatan pertahanan, tetapi juga sebagai bagian dari upaya menciptakan rasa aman dan nyaman sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitas dan pembangunan dengan lebih tenang.

Komitmen itu ditegaskan Pangdam XXIX/Mambruk, Mayor Jenderal TNI Aminton Manurung, saat memberikan keterangan pers di Nabire, Rabu (21/10/2026). Pernyataan tersebut disampaikan setelah dirinya menjalankan sejumlah agenda kedinasan sekaligus berkoordinasi dengan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di wilayah Papua Tengah.

Bagi Aminton, kehadiran Kodam XXIX/Mambruk harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. TNI, kata dia, tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari masyarakat dan bekerja bersama pemerintah daerah serta seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga kondusivitas wilayah.

“Kehadiran Kodam XXIX/Mambruk untuk menciptakan rasa aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat Papua Tengah. Kami hadir untuk membantu masyarakat dan berkolaborasi erat dengan Forkopimda demi menjaga kondusivitas wilayah,” ujar Aminton.

Mengawali Tugas di Tanah Papua

Perjalanan Aminton memimpin Kodam XXIX/Mambruk dimulai setelah dirinya dilantik langsung oleh Presiden Republik Indonesia pada 5 Oktober 2026. Setelah mengikuti prosesi Serah Terima Jabatan (Sertijab) dan serah terima Alih Kendali (Alih Kodal) di Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad), ia kemudian melanjutkan kunjungan kerja ke Timika.

Kini, tugas tersebut mulai dijalankan di wilayah Papua Tengah dengan cakupan kerja yang meliputi delapan kabupaten.

Penguatan organisasi menjadi salah satu pekerjaan awal yang dilakukan. Dua Batalyon Pembangunan (Yon TP) telah masuk dalam jajaran satuan, masing-masing Yon TP 820 di Timika dan Yon TP 804 di Nabire. Sementara enam batalyon lainnya masih dalam tahap persiapan.

Bagi Kodam XXIX/Mambruk, keberadaan satuan-satuan tersebut tidak hanya membutuhkan personel, tetapi juga pangkalan dan berbagai fasilitas pendukung. Karena itu, koordinasi dengan pemerintah daerah terus dilakukan untuk mempersiapkan kebutuhan pangkalan di setiap wilayah.

Pada saat yang sama, berbagai sarana dan prasarana pendukung, termasuk kendaraan dan perlengkapan satuan, secara bertahap dikirim dari Jakarta.

Ketika Kehadiran Prajurit Menggerakkan Ekonomi

Ada sisi lain dari keberadaan satuan TNI di daerah yang menjadi perhatian Pangdam. Selain menjalankan fungsi pertahanan dan keamanan, kehadiran ribuan prajurit juga dipandang dapat memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.

Aminton memperkirakan satu Batalyon Pembangunan dapat diperkuat sekitar 1.190 personel. Jumlah tersebut, menurutnya, berpotensi menciptakan perputaran ekonomi baru melalui kebutuhan sehari-hari para prajurit.

“Satu Yon TP diperkirakan diperkuat sekitar 1.190 personel. Jika dihitung secara kasar, ada potensi perputaran uang mencapai sekitar Rp7,2 miliar per bulan di daerah tersebut dari aktivitas belanja prajurit. Ini tentu sangat membantu perekonomian masyarakat sekitar,” jelasnya.

Perputaran ekonomi tersebut diharapkan tidak berhenti pada aktivitas internal satuan. Pedagang pasar, pelaku usaha kecil, penyedia kebutuhan sehari-hari hingga masyarakat yang bergerak di berbagai sektor jasa berpeluang ikut merasakan dampaknya.

Namun, angka tersebut merupakan perkiraan. Besaran realisasinya akan sangat bergantung pada pola belanja dan aktivitas ekonomi prajurit di masing-masing wilayah.

Dengan demikian, pembangunan pangkalan dan penempatan satuan TNI juga dapat menjadi bagian dari dinamika ekonomi baru di tengah masyarakat Papua Tengah.

Di balik penguatan struktur pertahanan tersebut, Aminton ingin memastikan satu pesan penting tersampaikan kepada masyarakat: kehadiran Kodam XXIX/Mambruk bukan untuk menimbulkan ketakutan.

Sebaliknya, TNI ingin membangun kedekatan dengan masyarakat dan menjaga ruang yang aman bagi pembangunan.

Karena itu, insan pers juga ditempatkan sebagai mitra strategis. Menurut Aminton, media memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi secara akurat sekaligus membangun komunikasi yang sehat antara TNI dan masyarakat.

Ia berharap pemberitaan mengenai pelaksanaan tugas Kodam XXIX/Mambruk dapat memberikan gambaran yang utuh kepada publik mengenai tujuan dan kehadiran satuan tersebut di Papua Tengah.

“Kehadiran Kodam ini bukan untuk ditakuti. Kami adalah bagian dari masyarakat Papua Tengah dan hadir untuk bersilaturahmi serta memberikan jaminan keamanan agar pembangunan daerah dapat berjalan lancar,” tegasnya.

Bagi Papua Tengah, keamanan dan pembangunan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Ketika masyarakat merasa aman, aktivitas ekonomi dapat bergerak, pelayanan publik dapat berjalan dan pembangunan dapat dilaksanakan dengan lebih optimal.

Karena itu, kehadiran Kodam XXIX/Mambruk diharapkan tidak hanya menjadi babak baru dalam penguatan pertahanan di Papua Tengah, tetapi juga menjadi bagian dari perjalanan panjang daerah ini menuju kehidupan masyarakat yang lebih aman, tertib dan sejahtera.

“Harapan saya, kehadiran Kodam ini dapat membawa kemajuan pesat bagi Papua Tengah,” pungkas Aminton.

Dengan penguatan satuan, pembangunan pangkalan, koordinasi bersama pemerintah daerah serta dukungan masyarakat dan insan pers, Kodam XXIX/Mambruk diharapkan mampu menjalankan perannya menjaga stabilitas keamanan sekaligus menjadi mitra dalam mendorong percepatan pembangunan di delapan kabupaten di Provinsi Papua Tengah.(red-paputeng.com)

Polres Nabire Mediasi Pembayaran Kepala Rp6 Miliar atas Konflik Suku Dani Uwapa dan Suku Dani Sanoba

NABIRE – PAPUTENG.COM – Kepolisian Resor (Polres) Nabire memediasi pembayaran denda adat (bayar kepala) atas kerugian yang dialami pihak Suku Dani Sanoba dalam konflik antarsuku yang terjadi pada 2023. Dalam penyelesaian tersebut, pihak Suku Dani Uwapa menyepakati pembayaran denda adat sebesar Rp6 miliar untuk dua korban jiwa.

Prosesi pembayaran denda adat berlangsung di depan Aula Wicaksana Legawa, Mapolres Nabire, Senin (12/10/2026). Kegiatan tersebut disaksikan langsung oleh Kapolres Nabire AKBP Samuel Tatiratu, Kapolsek Uwapa AKP I Wayan Widia, jajaran pejabat Polres Nabire, tokoh adat, tokoh agama, insan pers, serta ratusan warga dari kedua belah pihak.

Acara diawali dengan doa yang dipimpin seorang gembala. Dalam doa tersebut, dipanjatkan harapan agar segala bentuk kekerasan, kemarahan, permusuhan, dan dendam di antara kedua belah pihak dapat dihilangkan, sehingga proses penyerahan denda adat berlangsung dengan tulus dan penuh keikhlasan.

Dalam arahannya, Kapolres Nabire AKBP Samuel Tatiratu menegaskan bahwa persoalan tersebut telah diselesaikan melalui proses mediasi di Mapolres Nabire dimulai sekitar pukul 12.30 WIT.

Ia meminta kedua belah pihak menerima hasil penyelesaian adat tersebut dan tidak lagi terlibat dalam konflik.

“Persoalan sudah diselesaikan di sini, jadi tidak ada lagi konflik. Saya harap kedua belah pihak, baik yang berasal dari Sanoba maupun Uwapa, pulang dengan tertib,” tegasnya.

Kapolres juga menyampaikan apresiasi kepada kedua belah pihak yang telah hadir dan mengikuti proses mediasi hingga pelaksanaan pembayaran ganti rugi. Ia berharap penyelesaian tersebut dapat menjadi langkah untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif di wilayah Kabupaten Nabire.

Setelah penyerahan uang denda adat selesai, massa dari kedua belah pihak membubarkan diri secara tertib. Untuk memastikan kepulangan warga berjalan aman, personel Polres Nabire dan Polsek Uwapa mengawal rombongan menggunakan sejumlah kendaraan dinas. Sebagian warga lainnya pulang menggunakan kendaraan pribadi maupun kendaraan sewaan.

Penyelesaian melalui mekanisme adat ini diharapkan dapat mengakhiri perselisihan yang terjadi serta memperkuat kembali hubungan sosial antara kedua kelompok masyarakat, sehingga kehidupan bermasyarakat dapat berlangsung dengan aman dan damai.(Red-PAPUTENG.COM)

Kodim 1705/Nabire Siap Berkolaborasi dengan Pemerintah dan Masyarakat

NABIRE – PAPUTENG.COM – Kodim 1705/Nabire resmi menempati markas baru di Gedung KNPI, Kelurahan Morgo, Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Kamis (8/10/2026).

Perpindahan markas tersebut ditandai dengan ibadah syukur yang dilanjutkan dengan pembagian paket sembako kepada warga di sekitar kantor serta makan bersama.

Komandan Kodim (Dandim) 1705/Nabire, Letkol Arh Dwi Palwanto Tirtamentari, mengatakan perpindahan markas merupakan bagian dari penyesuaian struktur satuan TNI di wilayah Papua Tengah menyusul terbentuknya Kodam XXIX/Mambruk.

Menurutnya, Kodam XXIX/Mambruk untuk sementara menempati Markas Korem 173/PVB. Selanjutnya, Korem 173/PVB menempati Makodim 1705/Nabire, sementara Kodim 1705/Nabire menggunakan Gedung KNPI di Kelurahan Morgo.

“Pergeseran pusat komando kesatuan ini dilakukan karena adanya Kodam XXIX/Mambruk yang sementara menduduki Korem 173/PVB. Korem kemudian bergeser menempati Makodim 1705/Nabire, dan kesatuan kami bergeser atau menempati Kantor KNPI,” ujar Dwi.

Dandim menegaskan, markas baru tersebut tidak hanya menjadi tempat menjalankan tugas kedinasan, tetapi juga diharapkan menjadi pusat koordinasi dan komunikasi antara jajaran Kodim dengan pemerintah serta masyarakat.

Ia mengatakan, keberadaan Kodim di tengah lingkungan masyarakat harus dibangun melalui komunikasi dan kerja sama yang baik dengan berbagai pihak.

“Kami membutuhkan kolaborasi dengan pihak lain, seperti kepolisian, Pemerintah Kabupaten Nabire, dan masyarakat,” katanya.

Dwi juga menyampaikan komitmennya untuk menjaga dan merawat Gedung KNPI yang digunakan sebagai markas sementara. Menurutnya, gedung tersebut merupakan fasilitas negara yang harus dipelihara dan digunakan secara bertanggung jawab.

“Gedung KNPI ini merupakan fasilitas negara dan kita gunakan sementara. Kami berkomitmen menjaga dan merawat fasilitas gedung ini dengan penuh tanggung jawab,” tegasnya.

Selama menempati Gedung KNPI, jajaran Kodim 1705/Nabire juga akan menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan lingkungan sekitar.

Dandim mengajak seluruh personel untuk meningkatkan kekompakan, kedisiplinan, serta menjaga hubungan yang baik dengan masyarakat.

Pada kesempatan tersebut, Dwi menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Nabire, pengurus KNPI, dan seluruh pihak yang telah memberikan dukungan sehingga Kodim 1705/Nabire dapat melaksanakan tugas di tempat yang baru.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Daerah, Pengurus KNPI, dan semua pihak yang telah mendukung kami sehingga Kodim sudah bisa berjalan. Kami siap mendukung program pemerintah dan masyarakat, khususnya masyarakat sekitar sini,” ujarnya.

Ia juga mengajak masyarakat untuk tidak ragu berkomunikasi dan meminta bantuan kepada jajaran Kodim apabila membutuhkan dukungan.

“Jangan ragu apabila memerlukan bantuan dari kami,” pungkasnya.

Dalam kegiatan tersebut, suasana kebersamaan semakin terasa ketika jajaran Kodim bersama rekan-rekan wartawan turut memberikan kejutan sederhana berupa perayaan ulang tahun ke-42 Dandim Dwi Palwanto Tirtamentari dengan prosesi pemotongan kue ulang tahun.(red-paputeng.com)

DPRP Papua Tengah Akan Panggil Kapolda, Pertanyakan Penanganan Kasus Dogiyai Berdarah

NABIRE, PAPUTENG.COM — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah (DPRP) Deben Elaby memastikan pihaknya akan memanggil Kapolda Papua Tengah untuk meminta penjelasan terkait perkembangan penanganan kasus yang dikenal sebagai Dogiyai Berdarah yang terjadi pada akhir Maret 2026.

Hal tersebut disampaikan Deben saat menerima aspirasi Ikatan Pelajar Mahasiswa Kabupaten Dogiyai (IPMADO) di Nabire, Senin (28/9/2026). Dalam pertemuan tersebut, IPMADO mendesak DPRP Papua Tengah untuk mendorong kepastian hukum dan kejelasan proses penanganan kasus tersebut.

“Kami DPRP dipilih oleh rakyat. Pintu gedung kami selalu terbuka untuk rakyat,” ujar Deben.

Menurutnya, aspirasi yang disampaikan para pelajar dan mahasiswa Dogiyai merupakan bagian dari tanggung jawab DPRP sebagai lembaga representasi masyarakat. Aspirasi tersebut, kata dia, telah disampaikan kepada Kapolda Papua Tengah sebagai mitra DPRP dalam bidang keamanan.

“Mohon maaf, bukan niat menyinggung pihak mana pun. Namun kami tegaskan, kita masing-masing punya tugas,” tegasnya.

Deben menjelaskan, DPRP memiliki tugas menerima dan menyampaikan aspirasi masyarakat, termasuk menyuarakan berbagai persoalan yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Papua Tengah kepada pihak yang berwenang.

Ia juga meminta media massa turut menyuarakan aspirasi masyarakat agar perkembangan penanganan kasus tersebut mendapat perhatian publik.

“Terkait wewenang keamanan daerah, DPRP mempunyai mitra, yaitu Polda. Sampai hari ini kami juga belum mendapat informasi terkait penanganan Dogiyai Berdarah, padahal persoalan ini pernah kami sampaikan,” katanya.

Karena itu, DPRP Papua Tengah akan kembali melakukan pertemuan dengan Kapolda Papua Tengah untuk meminta penjelasan mengenai sejauh mana proses penanganan kasus tersebut.

“Kami akan kembali duduk bersama Pak Kapolda dan menanyakan sampai di mana kasus ini, supaya ada kepastian dan rasa keadilan di hati masyarakat, terutama keluarga korban,” pungkas Deben.(red-paputeng.com)

Pemkab Nabire Dirikan Pos Pantau untuk Atasi Karhutla dan Kekeringan

NABIRE — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nabire menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kekeringan yang melanda sejumlah wilayah. Kondisi tersebut dinilai semakin perlu diantisipasi seiring dampak El Nino yang masih berlanjut.

Bupati Nabire, Mesak Magai, menggelar pertemuan bersama Dandim 1705/Nabire, Kapolres Nabire, Sekretaris Daerah, para kepala distrik, organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, Bulog Nabire, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.

Pertemuan yang berlangsung dalam bentuk forum diskusi dan tanya jawab itu juga diisi dengan laporan dari para kepala distrik mengenai kondisi masyarakat di wilayah masing-masing, baik di kawasan pesisir maupun pegunungan.

Dari laporan tersebut, persoalan kekeringan dan keterbatasan akses terhadap air bersih menjadi masalah yang hampir merata di sejumlah distrik.

Dampak kekeringan juga mulai dirasakan sektor pertanian. Produktivitas sejumlah tanaman hortikultura, seperti kacang-kacangan dan tomat, mengalami penurunan. Bahkan, masa panen tomat disebut tidak lagi berlangsung sesuai siklus normal.

Kondisi serupa terjadi pada tanaman pangan alternatif seperti singkong dan ubi. Kekeringan berpotensi menghambat produksi dalam jangka panjang apabila tidak segera ditangani.

Kepala Distrik Menou, dalam laporan pada Rabu (26/8/2026), mengatakan sebagian lahan pertanian di wilayahnya sebelumnya tertimbun material longsor. Kondisi tersebut kini diperparah dengan kekeringan yang membuat petani kesulitan kembali mengolah lahan.

“Di Distrik Menou sudah lama terjadi longsor dan menimbun sebagian lahan pertanian singkong dan ubi. Sekarang petani yang panen pun cukup sekali, tidak bisa tanam lagi karena lahan kering,” ujarnya.

Ia menambahkan, dua sungai yang selama ini menjadi sumber air bersih masyarakat di Distrik Menou juga mulai mengering. Debit air kedua sungai tersebut dilaporkan mengalami penyusutan cukup signifikan.

Sementara itu, kondisi berbeda dilaporkan dari Distrik Makimi. Ketersediaan air di saluran irigasi yang digunakan untuk persawahan dan perkebunan masih terpantau, tetapi air tersebut belum dapat dimanfaatkan untuk mengairi sawah karena diduga tercemar aktivitas pertambangan di bagian hulu.

“Saya lihat air di irigasi masih ada, tetapi tidak bisa digunakan untuk mengairi sawah karena kemungkinan tercemar limbah tambang dari hulu sungai,” kata Kepala Distrik Makimi, Wendelinus Bere.

Pemkab Bangun Pos Pemantauan

Menanggapi kondisi tersebut, Bupati Nabire, Mesak Magai, mengatakan Pemkab Nabire bersama jajaran terkait akan mendirikan pos-pos strategis di setiap distrik.

Pos tersebut akan difungsikan sebagai pusat pemantauan, pemetaan, koordinasi, sekaligus pengaduan masyarakat terkait potensi karhutla dan persoalan kekeringan.

“Kami Pemerintah Nabire bersama Pak Kapolres akan mendirikan pos-pos pemantau, pemetaan, dan pengaduan langsung dari masyarakat apabila terdapat potensi kebakaran yang harus segera ditangani,” kata Mesak.

Menurutnya, keberadaan pos di setiap distrik diharapkan dapat mempercepat penyampaian informasi dari masyarakat kepada pemerintah sehingga potensi kebakaran maupun kondisi darurat lainnya dapat segera ditindaklanjuti.

Selain penanganan karhutla, Pemkab Nabire juga berupaya mencari solusi atas persoalan ketersediaan air bersih yang mulai dirasakan masyarakat.

Mesak mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Kodim 1705/Nabire yang memiliki peralatan untuk mendeteksi sumber air.

“Tadi pun saya sudah koordinasi dengan Pak Dandim, bahwa beliau (Kodim) memiliki alat deteksi. Ini cukup efektif bagi masyarakat yang kesulitan mendapatkan air bersih sebelum tindakan bor sumur dilakukan,” pungkasnya.

Pemkab Nabire berharap sinergi antara pemerintah daerah, TNI-Polri, pemerintah distrik, serta masyarakat dapat memperkuat langkah pencegahan dan penanganan karhutla sekaligus mengantisipasi dampak kekeringan di wilayah tersebut.(Red-Paputeng)

Ilaga Membara, Tujuh Kantor Pemerintah Kabupaten Puncak Dibakar Massa

ILAGA, PAPUA TENGAH — Sedikitnya tujuh kantor pemerintahan di Kabupaten Puncak, Papua Tengah, dibakar massa pada Selasa (11/8/2026) malam. Aksi tersebut diduga dipicu ketidakpuasan warga terhadap pembagian Dana Desa atau Dana Kampung Tahap I Tahun 2026.

Peristiwa terjadi sekitar pukul 18.45 WIT di tengah berlangsungnya acara penyerahan Dana Desa yang dilakukan Bupati Puncak, Elvis Tabuni, di Ilaga.

Kapolres Puncak, Dominggus F. Ximenes, mengatakan tujuh bangunan pemerintah yang menjadi sasaran pembakaran masing-masing Kantor Bupati Puncak, Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Kantor Keuangan, Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DMK), Kantor DPRD, Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), serta Kantor Dinas Sosial.

Selain bangunan perkantoran, satu unit mobil yang terparkir di halaman Kantor Bupati turut hangus terbakar.

Kericuhan diduga bermula dari ketidakpuasan sejumlah warga terhadap mekanisme pembagian Dana Desa Tahap I Tahun 2026. Bupati Elvis Tabuni sempat turun tangan untuk mencegah aksi anarkis, namun situasi kemudian berkembang hingga terjadi pembakaran sejumlah fasilitas pemerintah.

Pasca-kejadian, aparat keamanan langsung melakukan pengamanan di sejumlah titik yang dianggap rawan. Sedikitnya 40 personel kepolisian yang dipimpin Kasat Sabhara diterjunkan untuk mengantisipasi meluasnya aksi.

Personel Satgas Operasi Damai Cartenz (ODC) bersama anggota Polsek juga disiagakan di sekitar alun-alun Ilaga dan sejumlah lokasi lainnya. Aparat turut melibatkan tokoh masyarakat dalam upaya meredam situasi dan mencegah terjadinya aksi susulan.

Pada Rabu (12/8/2026) pagi, kepolisian memasang garis polisi atau police line di sekitar puing-puing sejumlah kantor pemerintahan Kabupaten Puncak yang terbakar.

Hingga berita ini diturunkan, situasi keamanan di Ilaga dan sekitarnya dilaporkan telah terkendali dan kondusif. Aparat keamanan masih melakukan penjagaan serta pemantauan untuk memastikan kondisi tetap aman dan mencegah potensi gangguan keamanan lanjutan.(red-paputeng)

Massa Front Peduli Alam dan Manusia Simapitowa Gelar Aksi di DPR Papua Tengah, Soroti Tanah Adat hingga Aktivitas Militer

NABIRE, PAPUTENG.COM – Massa yang tergabung dalam Front Peduli Alam dan Manusia Wilayah Simapitowa menggelar aksi penyampaian aspirasi di depan Gedung Karel Gobay (Kargo), DPR Provinsi Papua Tengah, Senin (10/8/2026).

Massa aksi bergerak dari sejumlah titik di Nabire, di antaranya Kampung Wadio, sekitar Hotel Andamans, dan kawasan Pasar Karang Tumaritis. Massa kemudian berkumpul dan menyampaikan aspirasi di depan gedung DPR Papua Tengah.

Dalam orasinya, massa menyuarakan sejumlah persoalan yang dinilai berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat adat di wilayah Simapitowa. Aspirasi tersebut mencakup perlindungan masyarakat dan tanah adat, persoalan lingkungan, serta keberadaan dan aktivitas aparat militer di wilayah tersebut.

Salah seorang orator dalam orasinya menyerukan penghentian aktivitas eksplorasi yang dinilai berpotensi mengancam alam dan lingkungan.

«“Kami masyarakat adat wilayah Simapitowa menyatakan sikap, stop eksplorasi alam dan lingkungan, tarik mundur militer organik dan nonorganik dari Papua,” lantang orator.»

Selain itu, massa meminta pihak TNI mencabut sejumlah plang yang disebut terpasang di KM 95 dan KM 102.

Mereka juga menyampaikan penolakan terhadap segala bentuk tekanan terhadap masyarakat adat, khususnya terkait pelepasan atau penguasaan tanah adat.

Tidak hanya persoalan tanah, massa turut mendesak pemerintah menghentikan rencana pembangunan kanal di Kali Bumi, KM 95, serta sejumlah kawasan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan pembangunan infrastruktur oleh perusahaan.

Menurut massa, berbagai rencana pembangunan tersebut perlu mempertimbangkan keberadaan masyarakat adat serta dampaknya terhadap lingkungan dan wilayah adat.

Pantauan PAPUTENG.COM di lokasi, sejumlah anggota DPR Papua Tengah terlihat berada di tengah-tengah massa. Mereka menyimak secara langsung aspirasi yang disampaikan para demonstran.

Sementara itu, aparat keamanan gabungan TNI-Polri terlihat melakukan pengamanan di sekitar lokasi aksi. Pengamanan dilakukan untuk memastikan penyampaian aspirasi berlangsung tertib dan tidak menimbulkan gangguan keamanan.

Dampak aksi juga terlihat pada arus lalu lintas. Pertigaan Jalan Pemuda dan Jalan Soedirman sementara ditutup untuk jalur dari Jalan Pemuda menuju Jalan Soedirman. Sementara arus dari Jalan Soedirman menuju Jalan Pemuda masih dapat dilalui dengan aman dan kondusif.

Hingga berita ini diterbitkan, aksi penyampaian aspirasi Front Peduli Alam dan Manusia Wilayah Simapitowa masih berlangsung dalam suasana damai di bawah pengamanan aparat keamanan.(red-paputeng)

Polres Nabire Berhasil Amankan Puluhan Sepeda Motor Curas Sepanjang Januari – Agustus

NABIRE-PAPUTENG.COM- Kapolres Nabire, AKBP Samuel D Tatiratu, S.I.K, M.H, C.P.H.R memimpin konferensi pers di Markas Kepolisian Resor (Mapolres) Nabire, Kamis 6/8/26. Kapolres mengatakan sepanjang Januari hingga awal Agustus 2026, berhasil mengungkap delapan kasus, 3 C, Curat, Curas dan Curanmor.

Selain mengungkap delapan kasus, 7 pelaku diamankan dan sebanyak 62 sepeda motor berbagai jenis, matic, bebek, hingga sport berhasil disita Satreskrim Polres Nabire.

“Keberhasilan ini merupakan bukti komitmen dan keseriusan Polres Nabire dalam menangani kasus 3 C di wilayah hukum Polres Nabire, “kata Sam. Diantara tujuh pelaku yang berhasil diamankan dua orang merupakan Genk Kapak, sepak terjangnya cukup meresahkan masyarakat. Dua orang Genk Kapak ini berhasil diringkus dalam Operasi Sikat Noken yang digelar akhir Juli – awal Agustus.

Selain mengungkap dan memamerkan 7 pelaku, Kepolisian juga menyampaikan evaluasi pola kejahatan yang digunakan para pelaku. Pola umu pelaku melancarkan aksinya, pertama didominasi dengan memanfaatkan kelengahan kelengahan masyarakat.

Pola kedua pada kasus pencurian kendaraan sepeda motor (Curanmor) masih banyak warga memarkir motor dengan kunci kontak dalam keadaan tergantung di kendaraan.

Pola ketiga kasus pencurian dengan kekerasan, pelaku beroperasi pada jam-jam rawan. Dan pola keempat, kasus pencurian dengan pemberatan, pelaku memanfaatkan situasi keamanan rumah maupun kendaraan yang di parkir di luar rumah.

Kabupaten Nabire sebagai ibukota Provinsi Papua Tengah menjadi pusat aktivitas bagi delapan kabupaten, tentu dinamika keamanan ikut berubah mobilisasi warga masyarakat meningkat diiringi meningkatnya angka kriminalitas di daerah ini.

“Kepolisian Nabire mengimbau kepada warga masyarakat untuk selalu berhati-hati dan waspada dengan dinamika keamanan yang berubah mengikuti berkembangnya kabupaten Nabire, ‘imbau Kapolres.

Dalam operasi tersebut, polisi juga mengamankan 62 unit sepeda motor yang diduga berkaitan dengan berbagai tindak pidana. Barang bukti itu terdiri atas 45 sepeda motor matik dan 17 sepeda motor sport atau motor besar.

Dari jumlah tersebut, tujuh laporan polisi telah memiliki barang bukti kendaraan yang berhasil diamankan. Sementara itu, sembilan unit sepeda motor lainnya ditemukan di lapangan tanpa adanya laporan kehilangan dari pemiliknya.

Kapolres mengimbau masyarakat yang merasa kehilangan kendaraan bermotor agar segera melapor ke Polres Nabire dengan membawa dokumen kepemilikan kendaraan. Langkah tersebut diperlukan agar penyidik dapat mencocokkan data kendaraan yang ditemukan dengan laporan kehilangan yang masuk sehingga proses pengembalian kepada pemilik yang sah dapat segera dilakukan.

“Kami mengajak masyarakat yang merasa kehilangan kendaraan bermotor agar segera melapor dan datang ke Polres Nabire dengan membawa dokumen kendaraan. Hal ini penting agar proses identifikasi dan pengembalian barang bukti kepada pemilik yang sah dapat segera dilakukan,” katanya.

Menurut Kapolres, keberhasilan Operasi Sikat Noken 2026 tidak lepas dari peran aktif masyarakat yang memberikan informasi kepada aparat kepolisian. Karena itu, ia mengajak masyarakat untuk terus menjalin kerja sama dengan melaporkan setiap dugaan tindak pidana melalui Call Center Polri 110, Polsek terdekat, maupun langsung ke Polres Nabire.

“Keamanan Nabire sebagai ibu kota Provinsi Papua Tengah bukan hanya menjadi tanggung jawab kepolisian, tetapi merupakan tanggung jawab kita bersama. Mari bergandengan tangan menciptakan situasi yang aman, damai, dan kondusif,” tutup Kapolres.(red-paputeng)

Musyawarah Besar (Mubes) Adat 6 Suku Pesisir dan Kepulauan Nabire Resmi Dibuka, Perkuat Persatuan dan Perlindungan Hak Ulayat

NABIRE – PAPUTENG.COM – Musyawarah Besar (Mubes) Adat 6 Suku Pesisir dan Kepulauan Nabire resmi dibuka oleh Asisten III Sekretariat Daerah Kabupaten Nabire, Ayomi Ayorbaba, di kawasan Menase Beach, Kalibobo, Kamis (30/7/2026).

Kegiatan yang akan berlangsung selama tiga hari, mulai 30 Juli hingga 1 Agustus 2026 ini menjadi momentum penting bagi masyarakat adat dalam memperkuat persatuan, identitas budaya, serta perlindungan hak-hak ulayat di tengah pesatnya pembangunan di Nabire sebagai ibu kota Provinsi Papua Tengah.

Pembukaan Mubes diawali dengan parade budaya yang diikuti enam suku peserta, yakni Suku Wate, Suku Moora, Suku Umari, Suku Gwoa (Goa), Suku Yaur, dan Suku Yeresiam. Kedatangan masing-masing kontingen disambut langsung oleh Ketua Panitia Daud Monei, Sekretaris Panitia Robertino Hanebora, Herman Sayori, serta jajaran panitia pelaksana.

Suasana berlangsung khidmat ketika seluruh peserta bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai simbol patriotisme, yang dilanjutkan dengan lagu Tanah Papua sebagai ungkapan rasa syukur, kebanggaan, dan penghormatan terhadap tanah leluhur.

Ketua Panitia Mubes, Daud Monei, dalam sambutannya menegaskan bahwa Mubes Adat 6 Suku Pesisir dan Kepulauan Nabire bukan sekadar agenda rutin kelembagaan adat, tetapi merupakan peristiwa bersejarah bagi masyarakat adat sebagai pemilik tanah leluhur di wilayah Nabire.

“Mubes ini merupakan kesadaran kolektif untuk kembali menegakkan harkat dan martabat masyarakat adat enam suku, yaitu Moora, Wate, Yaur, Yeresiam, Goa, dan Umari di tengah derasnya dinamika pembangunan Nabire yang kini menjadi ibu kota Provinsi Papua Tengah,” ujarnya.

Menurut Daud, posisi masyarakat adat saat ini berada pada persimpangan yang krusial. Oleh karena itu, Mubes 2026 bertujuan memperkuat persatuan antarsuku, melestarikan identitas budaya dan bahasa, memperkuat struktur kelembagaan adat, serta merumuskan langkah-langkah strategis dalam melindungi hak ulayat dan menjaga wilayah adat, termasuk pulau-pulau kecil dari ancaman degradasi lingkungan.

Ia menjelaskan, seluruh rangkaian Mubes yang diawali parade budaya akan dilanjutkan dengan persidangan dalam lima komisi kerja yang berlandaskan amanat Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, serta norma hukum adat enam suku yang diwariskan secara turun-temurun.

“Seluruh rangkaian Mubes merupakan panggung penegasan identitas masyarakat adat enam suku sekaligus forum untuk merumuskan arah perjuangan adat ke depan,” katanya.

Pada kesempatan tersebut, Daud Monei juga menyampaikan laporan penggunaan dan sumber pendanaan Mubes secara terbuka dan transparan. Total dana yang berhasil dihimpun panitia mencapai Rp982 juta.

Dana tersebut berasal dari swadaya masyarakat enam suku sebesar Rp142 juta, bantuan Pemerintah Kabupaten Nabire sebesar Rp800 juta, bantuan Kepala Badan Intelijen Daerah (Kabinda) Papua sebesar Rp20 juta, serta bantuan dari pihak lainnya sebesar Rp20 juta.

Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan sehingga pelaksanaan Mubes dapat berjalan dengan baik.

Daud juga mengajak seluruh peserta untuk mengikuti setiap tahapan persidangan dengan semangat persaudaraan, ketenangan berpikir, dan keberanian dalam menyampaikan gagasan.

“Mari kita mengikuti seluruh rangkaian Mubes dengan semangat menjaga adat, menjaga tanah leluhur, menjaga laut dan hutan. Enam suku, satu hati,” ajaknya.

Sementara itu, Kepala Suku Wate, Otis Monei, yang mewakili enam suku pesisir dan kepulauan Nabire, menilai Mubes 2026 menjadi momentum kebangkitan masyarakat adat yang selama puluhan tahun dinilai masih tertinggal dalam berbagai aspek pembangunan.

Menurutnya, kemajuan hanya dapat dicapai apabila seluruh elemen masyarakat adat mampu merendahkan diri, meninggalkan ego kesukuan, dan mengedepankan persatuan.

“Kunci kemajuan adalah kita sama-sama merendahkan diri dan meninggalkan ego, meruntuhkan tembok kesukuan yang menjadi penghalang persatuan dan kesatuan enam suku dari Goni hingga Kamarishano,” ungkap Otis.

Ia menambahkan, meskipun Kabupaten Nabire telah berdiri hampir 60 tahun, masyarakat adat enam suku sebagai pemilik hak ulayat masih menghadapi berbagai ketertinggalan. Karena itu, Mubes diharapkan menjadi titik awal kebangkitan bersama.

“Apabila sifat egois dan sekat-sekat perbedaan masih dipertahankan, maka pihak luar yang akan memanfaatkan perpecahan adat. Kebangkitan hanya akan terjadi jika kita bersatu,” pungkasnya.

Mubes Adat 6 Suku Pesisir dan Kepulauan Nabire diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi strategis yang memperkuat eksistensi masyarakat adat dalam pembangunan daerah, sekaligus menjaga warisan budaya dan hak-hak ulayat di tengah perkembangan Papua Tengah sebagai provinsi baru.(red-paputeng)