Category: Polkam

NABIRE, PAPUTENG.com –

Musyawarah Cabang (Muscab) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) se-Papua Tengah digelar di Auditorium RRI Nabire, Sabtu (25/4/2026). Kegiatan ini menghadirkan mekanisme baru dalam proses penjaringan kepemimpinan di tingkat kabupaten/kota.

Berbeda dari pelaksanaan sebelumnya, Muscab kali ini menggunakan skema Tim Pemetaan untuk menentukan figur calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC). Skema ini merupakan arahan langsung dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB.

Sekretaris DPW PKB Provinsi Papua Tengah, Sigit Triantoro, menjelaskan bahwa Tim Pemetaan bertugas mendata sekaligus menyeleksi kandidat potensial yang akan diusulkan sebagai calon Ketua DPC. “Berdasarkan petunjuk DPP, Muscab kali ini menggunakan skema Tim Pemetaan yang akan mendata dan memilih figur-figur terbaik untuk ditetapkan sebagai calon Ketua DPC,” ujar Sigit di sela-sela kegiatan.

Ia menambahkan, dalam skema ini seluruh DPC, termasuk yang belum memiliki kursi legislatif (non seat), tetap memiliki peluang untuk mengajukan kandidat ketua. “DPC non seat masih bisa mengajukan calon Ketua DPC melalui Tim Pemetaan. Selanjutnya, Tim Pemetaan akan melakukan seleksi sebelum diajukan ke DPP,” jelasnya.

Sigit juga memaparkan bahwa Muscab dibagi ke dalam empat kategori atau grade, yakni Grade A hingga Grade D. Pembagian tersebut didasarkan pada kekuatan representasi politik DPC di DPRD, mulai dari yang memiliki fraksi hingga yang belum memiliki kursi sama sekali. Pelaksanaan Muscab PKB Papua Tengah dipusatkan di Kabupaten Nabire, sementara Kabupaten Mimika menggelar kegiatan serupa di Timika.

Agenda ini dijadwalkan berlangsung selama dua hari, yakni 25 hingga 26 April 2026. Sementara itu, Ketua DPW PKB Papua Tengah, Kristianus Agapa, menegaskan bahwa hasil Muscab akan diserahkan ke DPW untuk kemudian diteruskan ke DPP guna melalui tahapan uji kelayakan dan kepatutan. “Hasil Muscab menjadi kewenangan DPW untuk disampaikan ke DPP.

Selanjutnya akan dilakukan uji kepatutan dan kelayakan sebelum penetapan dan pelantikan Ketua DPC terpilih,” ungkap Kristianus. Terkait kesiapan menghadapi Pemilu 2029, Kristianus menyebut PKB tetap optimistis meski menghadapi tantangan perbedaan karakteristik wilayah di Papua Tengah.

Ia menjelaskan bahwa wilayah pesisir seperti Nabire menggunakan sistem pencoblosan dalam pemilu, sementara daerah pegunungan seperti Paniai, Deiyai, dan Puncak Jaya masih menggunakan sistem noken. “PKB tetap optimistis dapat merebut hati masyarakat, meskipun terdapat perbedaan mekanisme dan kultur di setiap daerah,” pungkasnya.

NABIRE, PAPUTENG.com –

Musyawarah Cabang (Muscab) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) se-Papua Tengah digelar di Auditorium RRI Nabire, Sabtu (25/4/2026). Kegiatan ini menghadirkan mekanisme baru dalam proses penjaringan kepemimpinan di tingkat kabupaten/kota.

Berbeda dari pelaksanaan sebelumnya, Muscab kali ini menggunakan skema Tim Pemetaan untuk menentukan figur calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC). Skema ini merupakan arahan langsung dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB.

Sekretaris DPW PKB Provinsi Papua Tengah, Sigit Triantoro, menjelaskan bahwa Tim Pemetaan bertugas mendata sekaligus menyeleksi kandidat potensial yang akan diusulkan sebagai calon Ketua DPC. “Berdasarkan petunjuk DPP, Muscab kali ini menggunakan skema Tim Pemetaan yang akan mendata dan memilih figur-figur terbaik untuk ditetapkan sebagai calon Ketua DPC,” ujar Sigit di sela-sela kegiatan.

Ia menambahkan, dalam skema ini seluruh DPC, termasuk yang belum memiliki kursi legislatif (non seat), tetap memiliki peluang untuk mengajukan kandidat ketua. “DPC non seat masih bisa mengajukan calon Ketua DPC melalui Tim Pemetaan. Selanjutnya, Tim Pemetaan akan melakukan seleksi sebelum diajukan ke DPP,” jelasnya.

Sigit juga memaparkan bahwa Muscab dibagi ke dalam empat kategori atau grade, yakni Grade A hingga Grade D. Pembagian tersebut didasarkan pada kekuatan representasi politik DPC di DPRD, mulai dari yang memiliki fraksi hingga yang belum memiliki kursi sama sekali. Pelaksanaan Muscab PKB Papua Tengah dipusatkan di Kabupaten Nabire, sementara Kabupaten Mimika menggelar kegiatan serupa di Timika.

Agenda ini dijadwalkan berlangsung selama dua hari, yakni 25 hingga 26 April 2026. Sementara itu, Ketua DPW PKB Papua Tengah, Kristianus Agapa, menegaskan bahwa hasil Muscab akan diserahkan ke DPW untuk kemudian diteruskan ke DPP guna melalui tahapan uji kelayakan dan kepatutan. “Hasil Muscab menjadi kewenangan DPW untuk disampaikan ke DPP.

Selanjutnya akan dilakukan uji kepatutan dan kelayakan sebelum penetapan dan pelantikan Ketua DPC terpilih,” ungkap Kristianus. Terkait kesiapan menghadapi Pemilu 2029, Kristianus menyebut PKB tetap optimistis meski menghadapi tantangan perbedaan karakteristik wilayah di Papua Tengah.

Ia menjelaskan bahwa wilayah pesisir seperti Nabire menggunakan sistem pencoblosan dalam pemilu, sementara daerah pegunungan seperti Paniai, Deiyai, dan Puncak Jaya masih menggunakan sistem noken. “PKB tetap optimistis dapat merebut hati masyarakat, meskipun terdapat perbedaan mekanisme dan kultur di setiap daerah,” pungkasnya.

Kodam XVII/Cenderawasih Tegaskan Kolaborasi Keamanan dan Pembangunan di Papua Tengah

NABIRE, PAPUTENG.com  – Komitmen menjaga stabilitas keamanan sekaligus mendorong percepatan pembangunan di wilayah Papua Tengah kembali ditegaskan dalam kegiatan silaturahmi dan buka puasa bersama yang berlangsung di Makorem 173/Praja Vira Braja (PVB).

Kegiatan tersebut dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Papua Tengah, Pemerintah Kabupaten Nabire, tokoh agama, tokoh adat, serta unsur TNI–Polri.

Komandan Korem 173/PVB, Brigjen TNI I Ketut Mertha Gunarda, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kunjungan Kepala Staf Kodam XVII/Cenderawasih yang hadir di Nabire di tengah dinamika situasi keamanan yang berkembang di sejumlah wilayah Papua Tengah.

Menurut Danrem, kondisi keamanan di Papua Tengah beberapa waktu terakhir menunjukkan dinamika yang cukup kompleks, baik dipengaruhi persoalan sosial maupun faktor politis yang melibatkan kelompok masyarakat tertentu. Ia menyinggung sejumlah peristiwa di wilayah Mimika dan Legari (Nabire), termasuk aksi demonstrasi yang dipicu persoalan ekonomi seperti aktivitas pertambangan emas rakyat.

“Perkembangan situasi terakhir memang cukup dinamis. Ada faktor sosial dan juga kepentingan tertentu yang ikut memengaruhi kondisi di lapangan,” ujarnya, Selasa (24/2/26).

Danrem juga mengakui respons masyarakat terhadap kehadiran aparat TNI tidak selalu seragam. Di beberapa wilayah seperti Dogiyai, Deiyai, dan Paniai masih terdapat sikap yang kurang terbuka. Namun di Distrik Bibida, kehadiran TNI justru mendapat sambutan positif dari masyarakat.

“Di Bibida kami merasa sangat diterima. Mulai anak-anak hingga orang tua menyambut baik. Ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus membangun pendekatan persuasif di wilayah lain,” katanya.

Sebagai bagian dari pendekatan humanis, Korem 173/PVB secara rutin melaksanakan kegiatan Jumat Bersih bersama masyarakat di pasar tradisional. Kegiatan tersebut tidak hanya bertujuan menjaga kebersihan lingkungan, tetapi juga membangun kedekatan antara TNI dan masyarakat.

“Kami ingin masyarakat merasakan bahwa TNI hadir untuk membantu. Persoalan sosial cukup banyak, dan kami berharap bisa menjadi mitra dalam penyelesaiannya,” tambahnya.

Selain itu, Danrem menyoroti pentingnya penataan pertambangan emas rakyat agar dapat dilegalkan melalui skema koperasi sehingga mampu memberikan kontribusi pendapatan bagi daerah. Ia juga menekankan perlunya pengawasan terhadap keberadaan warga negara asing melalui sinergi TNI, Polri, imigrasi, dan bea cukai.

Sementara itu, Kepala Staf Kodam XVII/Cenderawasih, Brigjen TNI Thevi A. Zebua, yang hadir mewakili Pangdam XVII/Cenderawasih, menegaskan bahwa TNI memiliki tanggung jawab menjaga setiap jengkal wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk Papua Tengah.

“Kehadiran TNI di tanah Papua adalah untuk menjaga keamanan, kedamaian, dan ketenteraman. Tidak satu jengkal pun wilayah Indonesia yang tidak kita jaga,” tegasnya.

Kasdam juga menyampaikan bahwa pemerintah pusat memberikan perhatian serius terhadap pembangunan Papua melalui berbagai program strategis nasional, termasuk penempatan Batalyon Teritorial Pembangunan serta pembangunan infrastruktur penghubung di daerah terpencil.

Ia turut mengungkapkan rencana pembentukan Komando Daerah Militer (Kodam) di Papua Tengah dalam waktu dekat sebagai bagian dari penguatan struktur pertahanan wilayah.

“Tidak lama lagi akan dibentuk kotama di Papua Tengah. Ini bagian dari upaya memperkuat stabilitas dan pelayanan keamanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kasdam mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap penyebaran informasi hoaks di media sosial yang berpotensi memicu konflik dan memperkeruh situasi keamanan. Ia mencontohkan adanya narasi yang memutarbalikkan pernyataan pimpinan TNI sehingga menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

“Perang informasi saat ini sangat berbahaya. Hoaks bisa membentuk opini keliru dan memicu tindakan yang merugikan semua pihak,” katanya.

Kasdam menegaskan bahwa institusi TNI terbuka terhadap kritik dan laporan masyarakat apabila terdapat oknum prajurit yang melakukan pelanggaran. Ia memastikan mekanisme pengawasan internal berjalan tegas, termasuk pemberian sanksi pidana maupun administratif bagi pelanggar.

“Kami tidak menutup diri. Jika ada prajurit yang menyimpang, silakan laporkan. Kami akan tindak tegas,” ujarnya.

Menutup sambutannya, Kasdam mengajak seluruh unsur pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh adat, serta masyarakat untuk memperkuat kolaborasi dalam menjaga keamanan dan mendukung percepatan pembangunan di Papua Tengah.

“Keamanan bukan hanya tugas TNI-Polri, tetapi tanggung jawab bersama. Jika situasi aman, masyarakat bisa beraktivitas dengan tenang dan pembangunan dapat berjalan optimal,” pungkasnya.

NABIRE,PAPUTENG,com –

Komitmen menjaga stabilitas keamanan sekaligus mendorong percepatan pembangunan di wilayah Papua Tengah kembali ditegaskan dalam kegiatan silaturahmi dan buka puasa bersama yang berlangsung di Makorem 173/Praja Vira Braja (PVB).

Kegiatan tersebut dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Papua Tengah, Pemerintah Kabupaten Nabire, tokoh agama, tokoh adat, serta unsur TNI–Polri.

Komandan Korem 173/PVB, Brigjen TNI I Ketut Mertha Gunarda, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kunjungan Kepala Staf Kodam XVII/Cenderawasih Brigjen TNI Thevi A Zebua di Nabire. Di tengah dinamika situasi keamanan yang berkembang di wilayah Papua Tengah.

Menurut Danrem, kondisi keamanan di Papua Tengah beberapa waktu terakhir menunjukkan dinamika yang cukup kompleks, baik dipengaruhi persoalan sosial maupun faktor politis yang melibatkan kelompok masyarakat tertentu. Ia menyinggung sejumlah peristiwa di wilayah Mimika dan Legari (Nabire), termasuk aksi demonstrasi yang dipicu persoalan ekonomi seperti aktivitas pertambangan emas rakyat.

“Perkembangan situasi terakhir memang cukup dinamis. Ada faktor sosial dan juga kepentingan tertentu yang ikut memengaruhi kondisi di lapangan,” ujarnya, Selasa (24/2/26).

Danrem juga mengakui respons masyarakat terhadap kehadiran aparat TNI tidak selalu seragam. Di beberapa wilayah seperti Dogiyai, Deiyai, dan Paniai masih terdapat sikap yang kurang terbuka. Namun di Distrik Bibida, kehadiran TNI justru mendapat sambutan positif dari masyarakat.

“Di Bibida kami merasa sangat diterima. Mulai anak-anak hingga orang tua menyambut baik. Ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus membangun pendekatan persuasif di wilayah lain,” katanya.

Sebagai bagian dari pendekatan humanis, Korem 173/PVB secara rutin melaksanakan kegiatan Jumat Bersih bersama masyarakat di pasar tradisional. Kegiatan tersebut tidak hanya bertujuan menjaga kebersihan lingkungan, tetapi juga membangun kedekatan antara TNI dan masyarakat.

“Kami ingin masyarakat merasakan bahwa TNI hadir untuk membantu. Persoalan sosial cukup banyak, dan kami berharap bisa menjadi mitra dalam penyelesaiannya,” tambahnya.

Selain itu, Danrem menyoroti pentingnya penataan pertambangan emas rakyat agar dapat dilegalkan melalui skema koperasi sehingga mampu memberikan kontribusi pendapatan bagi daerah. Ia juga menekankan perlunya pengawasan terhadap keberadaan warga negara asing melalui sinergi TNI, Polri, imigrasi, dan bea cukai.

Sementara itu, Kepala Staf Kodam XVII/Cenderawasih, Brigjen TNI Thevi A. Zebua, yang hadir mewakili Pangdam XVII/Cenderawasih, menegaskan TNI memiliki tanggung jawab menjaga setiap jengkal wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk Papua Tengah.

“Kehadiran TNI di tanah Papua adalah untuk menjaga keamanan, kedamaian, dan ketenteraman. Tidak satu jengkal pun wilayah Indonesia yang tidak kita jaga,” tegasnya.

Kasdam juga menyampaikan bahwa pemerintah pusat memberikan perhatian serius terhadap pembangunan Papua melalui berbagai program strategis nasional, termasuk penempatan Batalyon Teritorial Pembangunan serta pembangunan infrastruktur penghubung di daerah terpencil.

Ia turut mengungkapkan rencana pembentukan Komando Daerah Militer (Kodam) di Papua Tengah dalam waktu dekat sebagai bagian dari penguatan struktur pertahanan wilayah.

“Tidak lama lagi akan dibentuk kotama di Papua Tengah. Ini bagian dari upaya memperkuat stabilitas dan pelayanan keamanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kasdam mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap penyebaran informasi hoaks di media sosial yang berpotensi memicu konflik dan memperkeruh situasi keamanan. Ia mencontohkan adanya narasi yang memutarbalikkan pernyataan pimpinan TNI sehingga menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

“Perang informasi saat ini sangat berbahaya. Hoaks bisa membentuk opini keliru dan memicu tindakan yang merugikan semua pihak,” katanya.

Kasdam menegaskan bahwa institusi TNI terbuka terhadap kritik dan laporan masyarakat apabila terdapat oknum prajurit yang melakukan pelanggaran. Ia memastikan mekanisme pengawasan internal berjalan tegas, termasuk pemberian sanksi pidana maupun administratif bagi pelanggar.

“Kami tidak menutup diri. Jika ada prajurit yang menyimpang, silakan laporkan. Kami akan tindak tegas,” ujarnya.

Menutup sambutannya, Kasdam mengajak seluruh unsur pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh adat, serta masyarakat untuk memperkuat kolaborasi dalam menjaga keamanan dan mendukung percepatan pembangunan di Papua Tengah.

“Keamanan bukan hanya tugas TNI-Polri, tetapi tanggung jawab bersama. Jika situasi aman, masyarakat bisa beraktivitas dengan tenang dan pembangunan dapat berjalan optimal,” pungkasnya.

SUGAPA, PAPUTENG.com –
Satuan Tugas Operasi Damai Cartenz (ODC) 2026 memastikan keamanan Bandara Bilogai, Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, guna menjamin kelancaran transportasi dan distribusi logistik bagi masyarakat.
Bandara Bilogai merupakan objek vital strategis bagi warga Intan Jaya. Selain melayani transportasi penumpang, bandara ini menjadi jalur utama masuknya bahan kebutuhan pokok, obat-obatan, serta layanan kesehatan yang sangat bergantung pada akses udara di wilayah pegunungan tengah Papua.
Pengamanan dilaksanakan pada Senin (2/2/2026) di bawah pimpinan AKP Syahril Arditya,  Personel Operasi Damai Cartenz melakukan sterilisasi area bandara, pengamanan landasan pacu, serta pemantauan wilayah perbukitan di sekitar bandara guna mencegah potensi gangguan keamanan.
Kepala Operasi Damai Cartenz 2026, Brigjen Pol.  Faizal Ramadhani, menegaskan bahwa pengamanan objek vital menjadi prioritas dalam menjaga stabilitas keamanan di Papua.
“Keamanan bandara sangat penting untuk menjamin kelancaran transportasi dan logistik masyarakat. Namun, pelaksanaannya tetap mengedepankan pendekatan humanis agar masyarakat merasa aman dan nyaman,” ujarnya.
Ia menambahkan, kelancaran operasional bandara merupakan wujud kehadiran negara dalam menjamin hak dasar masyarakat, khususnya akses logistik, layanan kesehatan, dan mobilitas warga. Seluruh personel diinstruksikan bertugas secara profesional, tegas, dan humanis.
Sementara itu, Dansektor Belukar 4.0 Operasi Damai Cartenz, AKP Syahril Arditya, menyampaikan bahwa fokus pengamanan diarahkan agar seluruh aktivitas penerbangan berjalan aman tanpa gangguan.
“Keamanan Bandara Bilogai menjadi kunci agar distribusi logistik ke Sugapa tetap lancar dan harga kebutuhan pokok masyarakat dapat terjaga,” katanya.
Selain pengamanan, personel juga melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat sekitar bandara. Interaksi humanis terlihat saat personel berkomunikasi dengan warga dan anak-anak di area aman bandara.
Berkat pengamanan terpadu tersebut, seluruh aktivitas penerbangan penumpang dan kargo di Bandara Bilogai berjalan aman dan lancar. Situasi terpantau kondusif.
Operasi Damai Cartenz 2026 menegaskan komitmennya untuk terus menjaga stabilitas keamanan di Papua, khususnya pada objek vital yang menjadi penopang utama kehidupan masyarakat, demi terciptanya situasi yang aman dan damai.(rls/ode)

ILAGA ,  PAPUTENG

Kapolda Papua Tengah Brigjen Pol Alfred Papare menitipkan anggotanya kepada masyarakat Kabupaten Puncak. “Apabila ada hal – hal yang kurang pas atau bersingungan dengan masyarakat. Saya mohon mari kita duduk bicara baik – baik supaya tidak ada korban jiwa yang jatuh,”pesannya.

Penekanan itu disampaikannya sesaat sebelum meresmikan Gedung Mapolsek Ilaga di Kota Ilaga, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah. Kamis (3/7/2025). Acara peresmian yang juga disaksikan Danrem 173/PVB Brigjen TNI Frits Wilem Rizard Pelamonia Bupati Elvis Tabuni, Wakil Bupati Naftali Awakal, Forkompimda Kabupaten Puncak, TP PKK, Dharma Wanita, Persit KCK, Bhayangkara dan Personil Mapolsek Ilaga.

Dalam laporan singkatnya Kapolres Puncak Kompol Mardi Marpaung mengatakan Mapolsek ini dibangun sejak tahun 2024 dengan menggunakan dana DIPA Polres Puncak tahun 2024  dengan pagu Anggaran sebesar Rp. 4.907.050.000,- (Empat Milyar Sembilan Ratus Tujuh Juta, Lima Puluh Ribu Rupiah)

Pada kesempatan itu Kapolres Mardi Marpaung mengungkapkan masih ada sisa tanah lapang di samping Mapolsek.  Untuk itu dirinya meminta perhatian dari pemerintah daerah setempat dan juga Polda Papua Tengah Agar dapat dibangun barak prajurit.  Sebab selama ini anggota hanya tidur di dalam gedung aula.

Peresmian yang disaksikan masyarakat ini ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Kapolda Papua Tengah Brigjen Pol Alfred Papare. Pengguntingan pita oleh Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan,SDM dan Pengembangan Otsus  Provinsi Papua Tengah, Ukas S.Sos M.KP dan Pembukaan pintu Mapolsek oleh Bupati Puncak Elvis Tabuni. (Julia)

Nabire, Paputeng News

Polres Nabire melaksanakan upacara  serah terima jabatan beberapa pejabat utama. Upacara ini dipimpin oleh Kapolres Nabire , AKBP. Samuel D.Tatiratu, pada Selasa (10/6) yang dilaksanakan di halaman Mapolres Nabire.

Jabatan yang diserahterimakan antara lain: Wakapolres, Kabag Ren, Kabag SDM, Kabag Ops, Kasat Lantas, Kasat Binmas, Kasat Narkoba, Kasat Polairud, Kasi Propam, Kasiwas, dan Kapolsek Nabire Kota.

Dikatakan Kapolres Tatiratu, pergantian dan rotasi jabatan ini merupakan hal biasa sebagai bagian dari penyegaran organisasi guna meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.

Kapolres berharap,  para pejabat yang baru dilantik dapat mengemban amanah dengan penuh dedikasi dan profesionalisme.

Berikut nama-nama pejabat Kepolisian yang melakukan serahterima pergantian jabatan :

1. Kompol Dr. Piter Kendek, S.Sos.,MM dari Kabag Ops diangkat sebagai Wakapolres Nabire
2. AKP Fransiskus Kia Tapun dari Kasubbagopsnal Ditsamapta Polda Papua Tengah menjadi PS Kabag Ops Polres Nabire
3. AKP Didit Permadi, S.T.K., S.IK dari Kasatlantas Polres Nabire digeser menjadi PS Kasubbagrenmin Roops Polda Papua Tengah.
4. IPTU Axaudio Palti Raja Hasibuan,S.Tr.K.,MM dari PS.Kasatnarkoba Polres Nabire menjadi PS Kasatlantas Polres Nabire.
5. IPTU Hans Nataniel Raubaba,SE., dari PS Kaur Mintu Subbagrenmin Ditresnarkoba Polda Papua Tengah menjadi PS Kasat Polairud Polres Nabire.
6. IPTU Hardiman Irianto Sirait,SH., dari PS Kasat Polairud Polres Nabire menempati posisi PS Kasatnarkoba Polres Nabire.
7. Suyanto,SH., dari Wakapolres Deiyai menduduki kabag SDM Polres Nabire.
8. Kompol Mansur, SH.,MH dari Kabag SDM Polres Nabire menjadi Wakapolres Puncak.
9. AKP Ibnu Rudiharyono,S.T.K., dari PS.Kapolsek Nabire Kota digeser PS Kasubdit 3 Disreskrimsus Polda,Papua Tengah.
10. Suparmin,SH, dari Kanit Reskrim Polsek Nabire kota menjadi PS Kapolsek Nabire Kota.

(Red/Ihin)

NABIRE, PAPUTENG  –

12 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah jalur pengangkatan (Otsus) resmi mengucapkan sumpah/janji jabatan. Pengucapan sumpah dipimpin Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, Djaniko M.H. Girsang. Selasa (27/5/2025).

Pelantikan ini berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.2-1800 Tahun 2025 untuk mekanisme pengangkatan dan Nomor 100.2.1.4-2082 Tahun 2025 untuk pengganti.

Hadir diantaranya Wakil Gubernur Papua Tengah, Deinas Geley menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah mengucapkan selamat kepada mereka yang hadir.

“Atas nama Pemerintah dan seluruh masyarakat Papua Tengah, saya menyampaikan selamat dan apresiasi kepada saudara yang hari ini resmi dilantik dan mengucapkan sumpah/janji sebagai anggota DPR Papua Tengah, Semoga saudara dapat mengemban amanah,” kata Deinas Geley.

Dalam kesempatan itu dirinya berpesan DPR Papua Tengah sebagai mitra strategis Pemerintah Daerah,  memiliki peran sentral dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.

“Jangan berfikir bahwa ini kita dua lembaga, bahwa  kami satu  Otonomi Khusus, satu Partai Politik, jadi disini jangan ada dibeda – bedakan tetapi satukan komitmen, satukan hati membawa aspirasi, untuk membangun Papua Tengah,”jelasnya. (gi)

TIMIKA, PAPUTENG –
Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPR RI
Zulfikar Arae Sadikin bersama para Anggota Komisi diantaranya terlihat Komarudin Watubun ke Kota Timika Kabupaten Mimika adalah dalam rangka Evaluasi Otonom Baru di Papua Tengah (Paputeng).
Hadir juga Dirjen Otda Kemendagri Ahmad Malik.
Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, mulai tanggal 1 – 2 Mei itu juga dihadiri Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa serta para Bupati dan Wakil Bupati se Papua Tengah.
Dalam sambutan  Gubernur Meki Nawipa mengucapkan selamat datang di Bumi Amungsa dan Negeri Sejuta Bakau seribu suku. Merasa sangat terhormat dan bangga.
Sebagai daerah otonomi baru, saat ini pihaknya sedang menjalani proses penting dalam pembangunan fondasi pemerintahan, pelayanan publik serta penataan kembali.
“Tentu saja perjalanan ini penuh dengan dinamika dan tantangan. Kami memahami bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya bergantung pada semangat dan kerja keras kami di daerah. Tetapi juga pada dukungan dan Sinergi dengan pemerintah pusat serta pengawasan dan arahan dan DPR RI khususnya Komisi II,”katanya.
Disertai harapan Papua Tengah bisa menjadi contoh provinsi baru yang berhasil dengan mengedepankan kolaborasi transparansi dan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
Untuk itu sebagai bentuk komitmen terhadap kolaborasi ini. Pada rapat tanggal 15 April 2025 lalu. Pemprov Papua Tengah  telah menginisiasi rapat kerja Asosiasi Gubernur se Tanah Papua bersama juga digelar Rapat Kerja Bupati  Se Papua Tengah
Lewat Rapat itu kata Meki, pihaknya membangun keterbukaan antara provinsi dan kabupaten duduk bersama mendengarkan langsung kebutuhan nyata di lapangan dan mencari tahu apa yang bisa provinsi bantu untuk mendukung percepatan pembangunan dan kesejahteraan di seluruh wilayah Papua
“Khusus di Papua Tengah kami menyadari membangun Papua Tengah bukan bisa dilakukan hanya dari kantor gubernur saja. Tetapi dibutuhkan kerja sama erat saling percaya  dari semua pihak dan Kami yakin dengan Sinergi yang baik bersama pemerintah pusat dan DPR RI harapan besar rakyat Papua Tengah akan perlahan-lahan menjadi kenyataan,”harapnya.

Bukan Ingin Menguliti
Sementara itu Wakil Ketua Komisi II DPR RI  Zulfikar Arae Sadikin mengaku merasa terhormat dan terkesan diterima dengan penuh sukacita dan berharap silahturahmi ini menjadi keberkahan sebagai DOB di Papua.
“Yang jelas kami ke sini ada 8 orang bukan untuk nanya macam – macam. Bukan untuk menguliti. Tetapi kami ingin mendengar yang sesungguhnya dan senyatanya. Bukan yang dibuat-buat. Bukan yang di karang-karang. Tetapi ini yang benar-benar terjadi. Sesungguhnya di Papua Tengah ini sebagai daerah otonomi baru di Papua. Agar kita bisa menindaklanjuti, pada saat di DPR RI. Untuk mengatasi apa yang berlangsung di Papua Tengah,”pungkas.
Sementara itu Dirjen Otda Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik sama pada hari ini tidak lain adalah bagian dari ikhtiar baik kita bersama-sama untuk mendorong pelaksanaan otonomi khusus di Papua Tengah.
Sesungguhnya kami  akan melaksanakan brain storming  dengan empat provinsi Khusus DOB.
Hari ini dengan Papua Tengah.
Selanjutnya besok di Papua Barat Daya, dengan tim yang berbeda. Kemudian ke Papua Selatan dan pada tanggal 15 bersama Papua Pegunungan.
“Kami ingin menyampaikan beserta seluruh jajaran ini adalah bagian dari ikhtiar yang dulu kita mulai. Ketika kita melakukan revisi terhadap  Undang-Undang Nomor  21 dan juga kemudian menghadirkan beberapa undang-undang pembentukan daerah otonom baru,”jelasnya.
Lanjutnya   ada 12 agenda utama yang menjadi amanah dari hadirnya DOB.  “Kami ingin menyampaikan pak, dari 12 agenda utama Road map terhadap empat daerah otonom itu Saya melihat yang paling Progresif adalah Papua Tengah,”pujinya.
Dari 12 road map tinggal satu yang masih berproses dan ini menunjukkan keberhasilan sebuah sistem tergantung sangat tergantung pada aktor – aktornya.
“Aktor – aktor yang menjadi leading sistem hadirnya Provinsi Papua Tengah sudah bekerja dengan sangat bagus. Itu terlihat dari capaian – capaian kinerja yang sudah berjalan selama tiga tahun ini. (Odeodata h Julia)

JAYAPURA, PAPUTENG –

Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Rudi Puruwito, memimpin upacara penutupan Pendidikan Pertama Bintara TNI AD TA 2024 (OV) TA 2025, di Lapangan Pancasila Rindam XVII/Cenderawasih, Jl. Ifar Gunung, Kelurahan Sentani Kota, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, Kamis (27/3/2025).

Diawali rangkaian upacara militer Pangdam Cenderawasih selaku Inspektur Upacara (Irup), 216 orang Bintara diambil sumpah dan dilantik prajurit TNI AD. Dengan putra terbaik Papua Serda Diryan Korwa asal Kepulauan Biak Numfor.

Serda Diryan menjadi kebanggaan keluarga dan masyarakat Papua saat dinyatakan menjadi lulusan terbaik dari ratusan bintara yang dilantik.

Dalam amanatnya Pangdam menyampaikan ucapan selamat kepada mantan Prajurit Siswa yang baru dilantik menjadi Prajurit TNI AD dengan pangkat Sersan Dua.

“Tujuan pendidikan yang telah dilalui oleh mantan prajurit siswa ini adalah untuk membentuk calon Bintara agar memiliki sikap dan perilaku sebagai prajurit Sapta Marga, Sumpah Prajurit, memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar keprajuritan golongan Bintara serta memiliki kondisi jasmani yang samapta,”ujarnya.

Untuk itu dirinya berpesan agar jangan berpuas diri atas pengetahuan dan keterampilan yang telah dimiliki saat ini. Tetapi asah dan tingkatkan kemampuan untuk melaksanakan pendidikan lanjutan sesuai dengan kecabangan masing-masing.

Kepada para Bintara yang baru dilantik, dirinya meminta agar pengabdian yang telah dipilih menjadi Prajurit Bintara TNI AD merupakan suatu kehormatan dan kebanggaan, karena kesempatan untuk mengabdi melalui TNI AD tidak dapat diraih oleh setiap orang, namun hanya pemuda-pemuda terpilih yang dapat memperolehnya.

“Dengan status sebagai prajurit dituntut untuk semakin dekat dengan rakyat, peduli terhadap kesulitan rakyat dan selalu siap membantu rakyat,”tuturnya.

Rangkaian kegiatan penutupan dilanjutkan dengan demonstrasi yang dipersembahkan oleh para Bintara yang baru dilantik tersebut.

Usai kegiatan upacara penutupan Pendidikan Pertama Bintara TNI AD TA 2024 (OV) TA 2025, Pangdam XVII/Cenderawasih melanjutkan kegiatan olahraga bersama yaitu sepak bola di lapangan Pancasila Rindam XVII/Cenderawasih dan ditutup dengan buka bersama Prajurit dan PNS serta Persit Rindam XVII/Cenderawasih.

Hadir juga diantaranya, Wakil Bupati Jayapura Haris Ricard S. Yoku, Kasdam Cenderawasih, Brigjen TNI Thevi A Zebua,  Irdam Cenderawasih,  Brigjen TNI Sapto Widhi Nugroho,  Danrindam  Cenderawasih Kolonel Inf Zaiful Rahman bersama para pejabat di lingkup Kodam XVII Cenderawasih. (mina/rilis)