Category: Polkam

NABIRE – PAPUTENG.COM – Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah, Jhon NR Gobay, menerima aspirasi yang disampaikan Gerakan Pelajar Mahasiswa Intan Jaya (GPMIJ) dalam aksi damai yang digelar di Nabire, Kamis (23/7/2026). Ia menyatakan komitmennya untuk mengawal tuntutan mahasiswa hingga ke tingkat nasional melalui mekanisme kelembagaan yang berlaku.

Aksi unjuk rasa yang dikomandoi Feri Japugau tersebut menyoroti persoalan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Intan Jaya yang menjadi perhatian dalam beberapa bulan terakhir. Massa aksi meminta pemerintah pusat dan para pemangku kepentingan memberikan perhatian serius terhadap situasi yang terjadi di wilayah tersebut.

Di bawah teriknya matahari, Jhon NR Gobai hadir di tengah massa aksi untuk mendengarkan secara langsung aspirasi mahasiswa sekaligus menerima dokumen tuntutan yang diserahkan oleh perwakilan GPMIJ.

Dalam kesempatan itu, Jhon Gobai menegaskan bahwa DPR Papua Tengah akan mengawal aspirasi yang disampaikan mahasiswa, termasuk mendorong pembahasannya di tingkat nasional.

Ia mengungkapkan, DPR Papua Tengah sebelumnya telah mengirimkan surat kepada Komisi I dan Komisi III DPR RI pada Mei 2026 untuk meminta pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait situasi keamanan dan kemanusiaan di sejumlah wilayah Papua Tengah.

“Kami sudah menyampaikan surat kepada DPR RI dan meminta agar dilaksanakan RDPU bersama Komisi I dan Komisi III. Harapan kami, persoalan yang terjadi di Intan Jaya, Puncak, Puncak Jaya, Paniai, dan daerah lainnya dapat dibahas secara langsung bersama pemerintah pusat,” ujar Jhon Gobai.

Selain persoalan keamanan, mahasiswa juga menyampaikan harapan agar pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap pembangunan yang berkeadilan di Papua, memperkuat keterlibatan Orang Asli Papua (OAP) dalam pengambilan kebijakan, serta membuka ruang dialog sebagai bagian dari penyelesaian berbagai persoalan yang terjadi.

Menanggapi aspirasi tersebut, Jhon Gobai mengajak seluruh peserta aksi untuk tetap mengedepankan cara-cara damai dalam menyampaikan pendapat. Menurutnya, dialog dan penyampaian data yang akurat menjadi langkah penting agar aspirasi masyarakat dapat diterima dan diperjuangkan secara efektif di tingkat nasional.

“Kita ingin semua persoalan ini diselesaikan melalui dialog. DPR Papua Tengah akan terus mengawal aspirasi masyarakat dan kembali mendorong agar DPR RI segera menjadwalkan RDPU sebagai ruang mencari solusi bersama,” katanya.

Usai menerima dokumen aspirasi, Jhon Gobai bersama unsur pimpinan dan anggota DPR Papua Tengah langsung melakukan koordinasi untuk menindaklanjuti tuntutan tersebut melalui mekanisme kelembagaan. Aspirasi yang diterima akan dibahas dalam rapat internal sebelum diteruskan kepada DPR RI sebagai bagian dari rekomendasi resmi DPR Papua Tengah.

Aksi damai GPMIJ berlangsung dengan tertib hingga selesai. Penyerahan aspirasi tersebut menjadi momentum penting yang menunjukkan komitmen mahasiswa dalam menyampaikan pendapat secara konstitusional, sekaligus membuka ruang komunikasi antara masyarakat dan wakil rakyat dalam mendorong penyelesaian berbagai persoalan di Papua Tengah. (red-paputeng)

NABIRE, PAPUTENG.COM – Gerakan Pelajar Mahasiswa Intan Jaya Se-Indonesia (GPMI-I) akan menggelar aksi unjuk rasa damai di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah (DPRP-PT), Kamis (23/7/2026). Aksi tersebut dilakukan untuk menyampaikan aspirasi terkait situasi yang terjadi di Kabupaten Intan Jaya.

Hal itu tertuang dalam surat pemberitahuan aksi bernomor 01/Aksi/GPMI-I/13/VII/2026 yang disampaikan kepada DPRP Papua Tengah. Dalam surat tersebut, GPMI-I mengangkat tema aksi “Militer Mesin Pembunuh Rakyat Intan Jaya”.

Aksi dijadwalkan dimulai pada pukul 08.00 WIT hingga selesai. Massa aksi akan berkumpul di sejumlah titik di Kota Nabire, yakni SP1, Jepara II, Pasar Karang, Siriwini, dan kawasan Universitas Satya Wiyata Mandala (USWIM), sebelum bergerak menuju Kantor DPRP Papua Tengah.

Koordinator Lapangan Umum, Feri Japugau, bersama Wakil Koordinator Lapangan Yosafat Mujijau serta para penanggung jawab aksi, yakni Marthen Hagisinijau, Melianus Sondegau, dan Ayub Wandagau, menyatakan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi secara damai yang dijamin dalam sistem demokrasi.

Dalam surat pemberitahuan yang diterima, GPMI-I juga menegaskan bahwa pemberitahuan aksi dibuat sebagai langkah antisipasi terhadap potensi tindakan yang dapat menghambat jalannya penyampaian pendapat di muka umum.

Mereka berharap seluruh peserta aksi dapat menyampaikan aspirasi secara tertib dan damai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari DPRP Papua Tengah terkait rencana penerimaan aspirasi dari massa aksi tersebut.

Sementara itu, Ketua Satria Sunda Sakti Papua Tengah, H. Doris Atang Suryana menghimbau warganya untuk berhati-hati dan waspada, menghindari titik-titik kumpul serta ruas jalan yang akan dilalui para pendemo. (red-paputeng).

Nabire – PAPUTENG.COM – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Nabire menggelar Musyawarah Anak Cabang (Musancab) ke-53 di Aula Maranatha, Sabtu (16/5/2026). Kegiatan tersebut mengusung tema “Di Sanalah Aku Berdiri Untuk Selama-lamanya” sebagai momentum memperkuat konsolidasi partai hingga tingkat akar rumput.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Provinsi Papua Tengah, Yuni Wonda menegaskan pentingnya konsolidasi partai mulai dari tingkat atas hingga masyarakat bawah guna menghadapi Pemilu Legislatif 2029.

Menurutnya, Musancab merupakan bagian dari amanat partai sebagaimana tertuang dalam Peraturan Partai Nomor 1 Tahun 2025 hasil Kongres PDI Perjuangan di Bali. “Semua pengurus partai mulai dari DPD, DPC, PAC, ranting hingga anak ranting harus menjalankan roda partai dan melakukan konsolidasi organisasi,” tegas Yuni Wonda.

Ia menilai konsolidasi partai tidak hanya berfokus pada pembentukan kepengurusan, tetapi juga memperkuat kerja kolektif kader dalam membangun kekuatan politik di tengah masyarakat.

Yuni Wonda juga menekankan agar seluruh kader aktif turun langsung membantu masyarakat kecil atau wong cilik, sesuai arahan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri. “Kader tidak hanya fokus pada bagi-bagi jabatan, tetapi harus membangun kekuatan kolektif partai di tengah masyarakat,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Yuni Wonda turut mengapresiasi capaian politik PDI Perjuangan di Kabupaten Nabire pada Pemilu Legislatif sebelumnya. PDI Perjuangan berhasil meraih tiga kursi di DPR Papua Tengah dan lima kursi di DPR Kabupaten Nabire.

“Ini sejarah baru bagi kami di Papua Tengah. Saya targetkan PDI Perjuangan harus bisa merebut sedikitnya 15 kursi di DPR Papua Tengah. Kita harus menang di Pemilu 2029,” katanya.

Di akhir sambutannya, ia berpesan kepada seluruh pengurus Pengurus Anak Cabang (PAC) yang akan dilantik agar menjalankan tugas partai dengan sungguh-sungguh dan tidak hanya mementingkan jabatan.

Sementara itu, Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Nabire, Nancy Karolina Worabay mengatakan Musancab ke-53 merupakan tindak lanjut hasil konsolidasi nasional berdasarkan Peraturan Partai Nomor 1 Tahun 2025 dan hasil Rakernas Tahun 2026.

“Proses konsolidasi dilakukan mulai dari tingkat DPP, DPD, konferensi cabang, hingga saat ini kita melaksanakan Musyawarah Anak Cabang untuk kepengurusan di tingkat distrik,” kata Nancy. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Nabire atas dukungan pembangunan gedung DPC PDI Perjuangan di kawasan SP2.

Dalam agenda tersebut, DPD PDI Perjuangan Papua Tengah dijadwalkan melantik pengurus PAC dari 15 distrik yang tersebar di Kabupaten Nabire. (red-paputeng)

 

Nabire – PAPUTENG.COM – Ikatan Pelajar Mahasiswa Dogiyai (IPMADO) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR Papua Tengah, Senin (11/5/2026). Massa aksi sebelumnya berkumpul di sejumlah titik di Kota Nabire, di antaranya depan Kampus Uswim Nabire, Pasar Karang Tumaritis, dan seputaran Hotel Andaman Bumi Wonorejo sebelum bergerak menuju kantor DPR Papua Tengah.

Dalam orasinya, massa menuntut keadilan atas peristiwa “Dogiyai Berdarah” yang terjadi pada akhir Maret 2026 lalu. Mereka menegaskan masyarakat Dogiyai mendambakan kedamaian dan menolak segala bentuk kekerasan yang terus berulang.

“Kami masyarakat di Dogiyai mendambakan keadilan dan kedamaian, tetapi kami menolak tegas setiap tindakan kekerasan yang berujung pertumpahan darah yang terus berulang-ulang,” ujar salah satu orator aksi. Massa juga memaparkan kronologi peristiwa yang terjadi pada 30 Maret 2026.

Saat itu, sesosok mayat ditemukan di parit dekat sebuah gereja dan kemudian diidentifikasi sebagai anggota Polres Dogiyai bernama Juventus Edowai yang mengalami luka akibat senjata tajam.

Meninggalnya anggota Polres Dogiyai tersebut diduga menjadi pemicu tindakan represif aparat yang menyebabkan lima warga sipil meninggal dunia. Dalam aksi tersebut, IPMADO menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya mendesak pengusutan tuntas atas kematian anggota kepolisian dan lima warga sipil, pembentukan tim investigasi khusus, penegakan hukum yang adil dan transparan bagi seluruh pihak yang terlibat, serta penghentian pendekatan kekerasan dalam penyelesaian konflik.

Aksi unjuk rasa diterima langsung oleh Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah, Jhon NR Gobai. Di tengah penjagaan ketat aparat keamanan, massa menyerahkan peti mati dan salib sebagai simbol duka cita atas korban yang berjatuhan dalam peristiwa tersebut.

Simbol itu disebut merepresentasikan rasa kehilangan mendalam yang dirasakan masyarakat Dogiyai terhadap para korban meninggal dunia. Dalam pernyataannya di hadapan massa aksi, Jhon Gobai berjanji akan mengawal dan mengusut tuntas kasus “Dogiyai Berdarah” hingga ke akar persoalan.

Ia juga menyatakan akan mendesak Kapolda Papua Tengah agar proses hukum dilakukan secara terbuka dan transparan. Menutup pertemuan tersebut, Jhon Gobai mengingatkan Pemerintah Daerah dan DPRK Dogiyai agar bersinergi mengawal kasus tersebut hingga tuntas.

Menurutnya, penyelesaian hukum yang adil menjadi kunci utama untuk mengembalikan rasa aman dan kenyamanan bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Dogiyai. (red-paputeng)

Dogiyai – PAPUTENG.COM – Aparat kepolisian menembak mati seorang anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) usai melakukan aksi penembakan dan pengrusakan terhadap kendaraan warga serta kendaraan patroli polisi di Jalan Poros Dogiyai–Paniai, Minggu (10/5/2026).

Peristiwa tersebut bermula saat aparat kepolisian menerima laporan masyarakat terkait aksi penembakan terhadap satu unit mobil warga dan pengrusakan satu kendaraan lainnya menggunakan senjata tajam.

Menindaklanjuti laporan itu, personel kepolisian langsung diterjunkan ke lokasi guna melakukan patroli pengamanan dan penanganan situasi. Namun saat berada di lapangan, aparat justru mendapat serangan dari kelompok bersenjata tersebut.

Kapolres Dogiyai, Dennis Arya P mengatakan, tim patroli pengamanan sempat ditembaki oleh kelompok KKB sehingga aparat melakukan tindakan tegas dan terukur.

“Tim patroli pengamanan diserang KKB. Akhirnya tim melakukan tindakan tegas dan terukur, satu anggota tertembak,” ujar Dennis.

Setelah situasi berhasil dikendalikan, aparat melakukan penyisiran di sekitar lokasi kejadian. Anggota KKB yang terkena tembakan sempat melarikan diri ke area perkampungan warga sebelum akhirnya ditemukan dalam kondisi terluka dan kemudian dinyatakan meninggal dunia.

Dari hasil pemeriksaan di lokasi, polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa senjata rakitan, amunisi kaliber 5,56 milimeter, senjata tajam, panah, serta beberapa dokumen yang diduga berkaitan dengan aktivitas KKB di wilayah Papua Tengah.

Hingga kini, aparat kepolisian masih melakukan pendalaman kasus untuk mengungkap identitas pelaku serta kemungkinan keterlibatannya dengan jaringan KKB lainnya di wilayah tersebut.

Menyikapi insiden berdarah itu, aparat keamanan juga meningkatkan patroli di sekitar lokasi kejadian guna mengantisipasi adanya gangguan keamanan susulan. (red-paputeng)

NABIRE, PAPUTENG.com –

Musyawarah Cabang (Muscab) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) se-Papua Tengah digelar di Auditorium RRI Nabire, Sabtu (25/4/2026). Kegiatan ini menghadirkan mekanisme baru dalam proses penjaringan kepemimpinan di tingkat kabupaten/kota.

Berbeda dari pelaksanaan sebelumnya, Muscab kali ini menggunakan skema Tim Pemetaan untuk menentukan figur calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC). Skema ini merupakan arahan langsung dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB.

Sekretaris DPW PKB Provinsi Papua Tengah, Sigit Triantoro, menjelaskan bahwa Tim Pemetaan bertugas mendata sekaligus menyeleksi kandidat potensial yang akan diusulkan sebagai calon Ketua DPC. “Berdasarkan petunjuk DPP, Muscab kali ini menggunakan skema Tim Pemetaan yang akan mendata dan memilih figur-figur terbaik untuk ditetapkan sebagai calon Ketua DPC,” ujar Sigit di sela-sela kegiatan.

Ia menambahkan, dalam skema ini seluruh DPC, termasuk yang belum memiliki kursi legislatif (non seat), tetap memiliki peluang untuk mengajukan kandidat ketua. “DPC non seat masih bisa mengajukan calon Ketua DPC melalui Tim Pemetaan. Selanjutnya, Tim Pemetaan akan melakukan seleksi sebelum diajukan ke DPP,” jelasnya.

Sigit juga memaparkan bahwa Muscab dibagi ke dalam empat kategori atau grade, yakni Grade A hingga Grade D. Pembagian tersebut didasarkan pada kekuatan representasi politik DPC di DPRD, mulai dari yang memiliki fraksi hingga yang belum memiliki kursi sama sekali. Pelaksanaan Muscab PKB Papua Tengah dipusatkan di Kabupaten Nabire, sementara Kabupaten Mimika menggelar kegiatan serupa di Timika.

Agenda ini dijadwalkan berlangsung selama dua hari, yakni 25 hingga 26 April 2026. Sementara itu, Ketua DPW PKB Papua Tengah, Kristianus Agapa, menegaskan bahwa hasil Muscab akan diserahkan ke DPW untuk kemudian diteruskan ke DPP guna melalui tahapan uji kelayakan dan kepatutan. “Hasil Muscab menjadi kewenangan DPW untuk disampaikan ke DPP.

Selanjutnya akan dilakukan uji kepatutan dan kelayakan sebelum penetapan dan pelantikan Ketua DPC terpilih,” ungkap Kristianus. Terkait kesiapan menghadapi Pemilu 2029, Kristianus menyebut PKB tetap optimistis meski menghadapi tantangan perbedaan karakteristik wilayah di Papua Tengah.

Ia menjelaskan bahwa wilayah pesisir seperti Nabire menggunakan sistem pencoblosan dalam pemilu, sementara daerah pegunungan seperti Paniai, Deiyai, dan Puncak Jaya masih menggunakan sistem noken. “PKB tetap optimistis dapat merebut hati masyarakat, meskipun terdapat perbedaan mekanisme dan kultur di setiap daerah,” pungkasnya.

NABIRE, PAPUTENG.com –

Musyawarah Cabang (Muscab) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) se-Papua Tengah digelar di Auditorium RRI Nabire, Sabtu (25/4/2026). Kegiatan ini menghadirkan mekanisme baru dalam proses penjaringan kepemimpinan di tingkat kabupaten/kota.

Berbeda dari pelaksanaan sebelumnya, Muscab kali ini menggunakan skema Tim Pemetaan untuk menentukan figur calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC). Skema ini merupakan arahan langsung dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB.

Sekretaris DPW PKB Provinsi Papua Tengah, Sigit Triantoro, menjelaskan bahwa Tim Pemetaan bertugas mendata sekaligus menyeleksi kandidat potensial yang akan diusulkan sebagai calon Ketua DPC. “Berdasarkan petunjuk DPP, Muscab kali ini menggunakan skema Tim Pemetaan yang akan mendata dan memilih figur-figur terbaik untuk ditetapkan sebagai calon Ketua DPC,” ujar Sigit di sela-sela kegiatan.

Ia menambahkan, dalam skema ini seluruh DPC, termasuk yang belum memiliki kursi legislatif (non seat), tetap memiliki peluang untuk mengajukan kandidat ketua. “DPC non seat masih bisa mengajukan calon Ketua DPC melalui Tim Pemetaan. Selanjutnya, Tim Pemetaan akan melakukan seleksi sebelum diajukan ke DPP,” jelasnya.

Sigit juga memaparkan bahwa Muscab dibagi ke dalam empat kategori atau grade, yakni Grade A hingga Grade D. Pembagian tersebut didasarkan pada kekuatan representasi politik DPC di DPRD, mulai dari yang memiliki fraksi hingga yang belum memiliki kursi sama sekali. Pelaksanaan Muscab PKB Papua Tengah dipusatkan di Kabupaten Nabire, sementara Kabupaten Mimika menggelar kegiatan serupa di Timika.

Agenda ini dijadwalkan berlangsung selama dua hari, yakni 25 hingga 26 April 2026. Sementara itu, Ketua DPW PKB Papua Tengah, Kristianus Agapa, menegaskan bahwa hasil Muscab akan diserahkan ke DPW untuk kemudian diteruskan ke DPP guna melalui tahapan uji kelayakan dan kepatutan. “Hasil Muscab menjadi kewenangan DPW untuk disampaikan ke DPP.

Selanjutnya akan dilakukan uji kepatutan dan kelayakan sebelum penetapan dan pelantikan Ketua DPC terpilih,” ungkap Kristianus. Terkait kesiapan menghadapi Pemilu 2029, Kristianus menyebut PKB tetap optimistis meski menghadapi tantangan perbedaan karakteristik wilayah di Papua Tengah.

Ia menjelaskan bahwa wilayah pesisir seperti Nabire menggunakan sistem pencoblosan dalam pemilu, sementara daerah pegunungan seperti Paniai, Deiyai, dan Puncak Jaya masih menggunakan sistem noken. “PKB tetap optimistis dapat merebut hati masyarakat, meskipun terdapat perbedaan mekanisme dan kultur di setiap daerah,” pungkasnya.

Kodam XVII/Cenderawasih Tegaskan Kolaborasi Keamanan dan Pembangunan di Papua Tengah

NABIRE, PAPUTENG.com  – Komitmen menjaga stabilitas keamanan sekaligus mendorong percepatan pembangunan di wilayah Papua Tengah kembali ditegaskan dalam kegiatan silaturahmi dan buka puasa bersama yang berlangsung di Makorem 173/Praja Vira Braja (PVB).

Kegiatan tersebut dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Papua Tengah, Pemerintah Kabupaten Nabire, tokoh agama, tokoh adat, serta unsur TNI–Polri.

Komandan Korem 173/PVB, Brigjen TNI I Ketut Mertha Gunarda, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kunjungan Kepala Staf Kodam XVII/Cenderawasih yang hadir di Nabire di tengah dinamika situasi keamanan yang berkembang di sejumlah wilayah Papua Tengah.

Menurut Danrem, kondisi keamanan di Papua Tengah beberapa waktu terakhir menunjukkan dinamika yang cukup kompleks, baik dipengaruhi persoalan sosial maupun faktor politis yang melibatkan kelompok masyarakat tertentu. Ia menyinggung sejumlah peristiwa di wilayah Mimika dan Legari (Nabire), termasuk aksi demonstrasi yang dipicu persoalan ekonomi seperti aktivitas pertambangan emas rakyat.

“Perkembangan situasi terakhir memang cukup dinamis. Ada faktor sosial dan juga kepentingan tertentu yang ikut memengaruhi kondisi di lapangan,” ujarnya, Selasa (24/2/26).

Danrem juga mengakui respons masyarakat terhadap kehadiran aparat TNI tidak selalu seragam. Di beberapa wilayah seperti Dogiyai, Deiyai, dan Paniai masih terdapat sikap yang kurang terbuka. Namun di Distrik Bibida, kehadiran TNI justru mendapat sambutan positif dari masyarakat.

“Di Bibida kami merasa sangat diterima. Mulai anak-anak hingga orang tua menyambut baik. Ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus membangun pendekatan persuasif di wilayah lain,” katanya.

Sebagai bagian dari pendekatan humanis, Korem 173/PVB secara rutin melaksanakan kegiatan Jumat Bersih bersama masyarakat di pasar tradisional. Kegiatan tersebut tidak hanya bertujuan menjaga kebersihan lingkungan, tetapi juga membangun kedekatan antara TNI dan masyarakat.

“Kami ingin masyarakat merasakan bahwa TNI hadir untuk membantu. Persoalan sosial cukup banyak, dan kami berharap bisa menjadi mitra dalam penyelesaiannya,” tambahnya.

Selain itu, Danrem menyoroti pentingnya penataan pertambangan emas rakyat agar dapat dilegalkan melalui skema koperasi sehingga mampu memberikan kontribusi pendapatan bagi daerah. Ia juga menekankan perlunya pengawasan terhadap keberadaan warga negara asing melalui sinergi TNI, Polri, imigrasi, dan bea cukai.

Sementara itu, Kepala Staf Kodam XVII/Cenderawasih, Brigjen TNI Thevi A. Zebua, yang hadir mewakili Pangdam XVII/Cenderawasih, menegaskan bahwa TNI memiliki tanggung jawab menjaga setiap jengkal wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk Papua Tengah.

“Kehadiran TNI di tanah Papua adalah untuk menjaga keamanan, kedamaian, dan ketenteraman. Tidak satu jengkal pun wilayah Indonesia yang tidak kita jaga,” tegasnya.

Kasdam juga menyampaikan bahwa pemerintah pusat memberikan perhatian serius terhadap pembangunan Papua melalui berbagai program strategis nasional, termasuk penempatan Batalyon Teritorial Pembangunan serta pembangunan infrastruktur penghubung di daerah terpencil.

Ia turut mengungkapkan rencana pembentukan Komando Daerah Militer (Kodam) di Papua Tengah dalam waktu dekat sebagai bagian dari penguatan struktur pertahanan wilayah.

“Tidak lama lagi akan dibentuk kotama di Papua Tengah. Ini bagian dari upaya memperkuat stabilitas dan pelayanan keamanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kasdam mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap penyebaran informasi hoaks di media sosial yang berpotensi memicu konflik dan memperkeruh situasi keamanan. Ia mencontohkan adanya narasi yang memutarbalikkan pernyataan pimpinan TNI sehingga menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

“Perang informasi saat ini sangat berbahaya. Hoaks bisa membentuk opini keliru dan memicu tindakan yang merugikan semua pihak,” katanya.

Kasdam menegaskan bahwa institusi TNI terbuka terhadap kritik dan laporan masyarakat apabila terdapat oknum prajurit yang melakukan pelanggaran. Ia memastikan mekanisme pengawasan internal berjalan tegas, termasuk pemberian sanksi pidana maupun administratif bagi pelanggar.

“Kami tidak menutup diri. Jika ada prajurit yang menyimpang, silakan laporkan. Kami akan tindak tegas,” ujarnya.

Menutup sambutannya, Kasdam mengajak seluruh unsur pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh adat, serta masyarakat untuk memperkuat kolaborasi dalam menjaga keamanan dan mendukung percepatan pembangunan di Papua Tengah.

“Keamanan bukan hanya tugas TNI-Polri, tetapi tanggung jawab bersama. Jika situasi aman, masyarakat bisa beraktivitas dengan tenang dan pembangunan dapat berjalan optimal,” pungkasnya.

NABIRE,PAPUTENG,com –

Komitmen menjaga stabilitas keamanan sekaligus mendorong percepatan pembangunan di wilayah Papua Tengah kembali ditegaskan dalam kegiatan silaturahmi dan buka puasa bersama yang berlangsung di Makorem 173/Praja Vira Braja (PVB).

Kegiatan tersebut dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Papua Tengah, Pemerintah Kabupaten Nabire, tokoh agama, tokoh adat, serta unsur TNI–Polri.

Komandan Korem 173/PVB, Brigjen TNI I Ketut Mertha Gunarda, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kunjungan Kepala Staf Kodam XVII/Cenderawasih Brigjen TNI Thevi A Zebua di Nabire. Di tengah dinamika situasi keamanan yang berkembang di wilayah Papua Tengah.

Menurut Danrem, kondisi keamanan di Papua Tengah beberapa waktu terakhir menunjukkan dinamika yang cukup kompleks, baik dipengaruhi persoalan sosial maupun faktor politis yang melibatkan kelompok masyarakat tertentu. Ia menyinggung sejumlah peristiwa di wilayah Mimika dan Legari (Nabire), termasuk aksi demonstrasi yang dipicu persoalan ekonomi seperti aktivitas pertambangan emas rakyat.

“Perkembangan situasi terakhir memang cukup dinamis. Ada faktor sosial dan juga kepentingan tertentu yang ikut memengaruhi kondisi di lapangan,” ujarnya, Selasa (24/2/26).

Danrem juga mengakui respons masyarakat terhadap kehadiran aparat TNI tidak selalu seragam. Di beberapa wilayah seperti Dogiyai, Deiyai, dan Paniai masih terdapat sikap yang kurang terbuka. Namun di Distrik Bibida, kehadiran TNI justru mendapat sambutan positif dari masyarakat.

“Di Bibida kami merasa sangat diterima. Mulai anak-anak hingga orang tua menyambut baik. Ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus membangun pendekatan persuasif di wilayah lain,” katanya.

Sebagai bagian dari pendekatan humanis, Korem 173/PVB secara rutin melaksanakan kegiatan Jumat Bersih bersama masyarakat di pasar tradisional. Kegiatan tersebut tidak hanya bertujuan menjaga kebersihan lingkungan, tetapi juga membangun kedekatan antara TNI dan masyarakat.

“Kami ingin masyarakat merasakan bahwa TNI hadir untuk membantu. Persoalan sosial cukup banyak, dan kami berharap bisa menjadi mitra dalam penyelesaiannya,” tambahnya.

Selain itu, Danrem menyoroti pentingnya penataan pertambangan emas rakyat agar dapat dilegalkan melalui skema koperasi sehingga mampu memberikan kontribusi pendapatan bagi daerah. Ia juga menekankan perlunya pengawasan terhadap keberadaan warga negara asing melalui sinergi TNI, Polri, imigrasi, dan bea cukai.

Sementara itu, Kepala Staf Kodam XVII/Cenderawasih, Brigjen TNI Thevi A. Zebua, yang hadir mewakili Pangdam XVII/Cenderawasih, menegaskan TNI memiliki tanggung jawab menjaga setiap jengkal wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk Papua Tengah.

“Kehadiran TNI di tanah Papua adalah untuk menjaga keamanan, kedamaian, dan ketenteraman. Tidak satu jengkal pun wilayah Indonesia yang tidak kita jaga,” tegasnya.

Kasdam juga menyampaikan bahwa pemerintah pusat memberikan perhatian serius terhadap pembangunan Papua melalui berbagai program strategis nasional, termasuk penempatan Batalyon Teritorial Pembangunan serta pembangunan infrastruktur penghubung di daerah terpencil.

Ia turut mengungkapkan rencana pembentukan Komando Daerah Militer (Kodam) di Papua Tengah dalam waktu dekat sebagai bagian dari penguatan struktur pertahanan wilayah.

“Tidak lama lagi akan dibentuk kotama di Papua Tengah. Ini bagian dari upaya memperkuat stabilitas dan pelayanan keamanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kasdam mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap penyebaran informasi hoaks di media sosial yang berpotensi memicu konflik dan memperkeruh situasi keamanan. Ia mencontohkan adanya narasi yang memutarbalikkan pernyataan pimpinan TNI sehingga menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

“Perang informasi saat ini sangat berbahaya. Hoaks bisa membentuk opini keliru dan memicu tindakan yang merugikan semua pihak,” katanya.

Kasdam menegaskan bahwa institusi TNI terbuka terhadap kritik dan laporan masyarakat apabila terdapat oknum prajurit yang melakukan pelanggaran. Ia memastikan mekanisme pengawasan internal berjalan tegas, termasuk pemberian sanksi pidana maupun administratif bagi pelanggar.

“Kami tidak menutup diri. Jika ada prajurit yang menyimpang, silakan laporkan. Kami akan tindak tegas,” ujarnya.

Menutup sambutannya, Kasdam mengajak seluruh unsur pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh adat, serta masyarakat untuk memperkuat kolaborasi dalam menjaga keamanan dan mendukung percepatan pembangunan di Papua Tengah.

“Keamanan bukan hanya tugas TNI-Polri, tetapi tanggung jawab bersama. Jika situasi aman, masyarakat bisa beraktivitas dengan tenang dan pembangunan dapat berjalan optimal,” pungkasnya.

SUGAPA, PAPUTENG.com –
Satuan Tugas Operasi Damai Cartenz (ODC) 2026 memastikan keamanan Bandara Bilogai, Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, guna menjamin kelancaran transportasi dan distribusi logistik bagi masyarakat.
Bandara Bilogai merupakan objek vital strategis bagi warga Intan Jaya. Selain melayani transportasi penumpang, bandara ini menjadi jalur utama masuknya bahan kebutuhan pokok, obat-obatan, serta layanan kesehatan yang sangat bergantung pada akses udara di wilayah pegunungan tengah Papua.
Pengamanan dilaksanakan pada Senin (2/2/2026) di bawah pimpinan AKP Syahril Arditya,  Personel Operasi Damai Cartenz melakukan sterilisasi area bandara, pengamanan landasan pacu, serta pemantauan wilayah perbukitan di sekitar bandara guna mencegah potensi gangguan keamanan.
Kepala Operasi Damai Cartenz 2026, Brigjen Pol.  Faizal Ramadhani, menegaskan bahwa pengamanan objek vital menjadi prioritas dalam menjaga stabilitas keamanan di Papua.
“Keamanan bandara sangat penting untuk menjamin kelancaran transportasi dan logistik masyarakat. Namun, pelaksanaannya tetap mengedepankan pendekatan humanis agar masyarakat merasa aman dan nyaman,” ujarnya.
Ia menambahkan, kelancaran operasional bandara merupakan wujud kehadiran negara dalam menjamin hak dasar masyarakat, khususnya akses logistik, layanan kesehatan, dan mobilitas warga. Seluruh personel diinstruksikan bertugas secara profesional, tegas, dan humanis.
Sementara itu, Dansektor Belukar 4.0 Operasi Damai Cartenz, AKP Syahril Arditya, menyampaikan bahwa fokus pengamanan diarahkan agar seluruh aktivitas penerbangan berjalan aman tanpa gangguan.
“Keamanan Bandara Bilogai menjadi kunci agar distribusi logistik ke Sugapa tetap lancar dan harga kebutuhan pokok masyarakat dapat terjaga,” katanya.
Selain pengamanan, personel juga melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat sekitar bandara. Interaksi humanis terlihat saat personel berkomunikasi dengan warga dan anak-anak di area aman bandara.
Berkat pengamanan terpadu tersebut, seluruh aktivitas penerbangan penumpang dan kargo di Bandara Bilogai berjalan aman dan lancar. Situasi terpantau kondusif.
Operasi Damai Cartenz 2026 menegaskan komitmennya untuk terus menjaga stabilitas keamanan di Papua, khususnya pada objek vital yang menjadi penopang utama kehidupan masyarakat, demi terciptanya situasi yang aman dan damai.(rls/ode)