Tag: DOB

JAKARTA,PAPUTENG  –

Ratusan mahasiswa asal Kabupaten Puncak seluruh Indonesia yang menamakan diri Gerakan Mahasiswa Peduli Kabupaten Puncak, menggelar aksi demo damai di depan Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Utara, Gambir, Jakarta Pusat. Selasa (15/7/2025).

Aksi demo digelar mencermati berbagai fakta terkait kejahatan terhadap warga sipil Papua di Kabupaten Puncak selama dua rezim kepemimpinan di era Pemerintahan Presiden Joko Widodo hingga memasuki masa Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Aksi demo yang mayoritas para mahasiswa ini juga menyinggung peran TNI di wilayah itu.

“Sejak awal menjadi daerah otonom baru, terutama sejak 2018 hingga 2025, Kabupaten Puncak menjadi salah satu wilayah konflik bersenjata paling parah di tanah Papua. Banyak warga sipil menjadi korban dari konflik antara aparat negara dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB),” kata Deris Murib, perwakilan unjuk rasa kepada wartawan di Jakarta.

Menurutnya, pemekaran wilayah selama ini, termasuk rencana pembentukan DOB lanjutan di tanah Papua malah dipertanyakan efektivitas dan niat sebenarnya.

Pasalnya, kehadiran DOB dan rencana pembentukan DOB susulan akan dibarengi dengan langkah operasi militer besar-besaran yang berujung terjadi peningkatan eskalasi kekerasan terhadap orang asli Papua.

Lanjutnya, era Presiden Jokowi pemerintah pusat mengusung pembangunan infrastruktur di Tanah Papua sebagai bagian dari Program Nawacita. Namun, pembangunan jalan, bandara, dan Proyek Strategis Nasional (PSN) justru dibarengi dengan operasi militer secara masif yang ditujukan ke Puncak atas nama ‘menjaga stabilitas’.

“Operasi militer di Puncak malah menghasilkan peningkatan jumlah pengungsi internal yang dalam taksasi kami sejak 2018 hingga 2024 mencapai lebih dari 60.000 orang. Sebagian besar pengungsi di Puncak berasal dari Distrik Gome, Ilaga, Beoga, dan Sinak. Penggerebekan kampung atau desa secara membabi buta, termasuk pembakaran rumah dan gedung Gereja GKII sejak Maret–April 2023 adalah contoh miris nyata,”bebernya.

Kemudian terjadi penembakan dan pembunuhan warga sipil atas nama Meton Magay (21), Derminus Waker (20), dan Wanimbo (32) di Ilaga. Selanjutnya Tarina Murib, seorang perempuan Papua tewas tertembak aparat pada 3 Maret 2023 di Desa Pamebut.

Belum lagi stigmatisasi kolektif terhadap orang asli Papua sebagai bagian dari kelompok separatisme memicu penyiksaan, penangkapan sewenang-wenang, dan trauma berkepanjangan.

“Pelibatan aparat TNI-Polri dan militerisasi kehidupan sipil tak hanya terbatas pada operasi keamanan tetapi masuk juga ke berbagai ruang publik seperti sekolah dan fasilitas kesehatan. Banyak warga takut dan mengalami kesulitan dalam akses layanan dasar. Karena kehadiran militer dianggap warga sebagai ancaman langsung, bukan menjadi pelindung masyarakat,”ujarnya.

Dirinya juga menyoroti kebijakan keamanan dengan sebutan Komando Operasi Habema era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam seratus hari kerja. Deris menyebut, Prabowo dengan latar militer melanjutkan pendekatan keamanan dengan menebalkan intensitas operasi udara.

“Berdasarkan laporan Human Rights Watch pada Mei 2025, drone dan helikopter dijadikan alat serangan di Puncak. Bom dan mortal juga dihamburkan di sekitar kampung dan gereja di Ilaga dan Beoga yang berujung pelajar berusia 18 tahun bernama Deris Kogoya tewas terkena mortir tak jauh dari gereja,”ungkapnya.

Disisi lain Laporan Human Rights Watch juga menyebut terjadi pembakaran kampung dan penguburan jenazah tanpa prosedur manusiawi seperti yang dialami Hetina Mirip. Warga di Puncak mengalami krisis kemanusiaan dan ribuan orang asli Papua terpaksa mengungsi ke Kabupaten Mimika, Nabire, Jayapura dan wilayah pegunungan lainnya.

“Operasi militer sama sekali tidak mematuhi prinsip dasar hukum humaniter internasional. Operasi tidak membedakan mana kombatan dan warga sipil. Perlindungan terhadap fasilitas rohani, rumah penduduk, dan sekolah diabaikan,”tukasnya.

Tolak DOB

Menurutnya, penolakan terkait rencana pembentukan DOB dan militerisasi pemekaran datang dari berbagai elemen di daerah. Penolakan bukan hanya datang dari warga tetapi tokoh gereja, adat, pemuda, perempuan, dan lain-lain.

“Militerisasi daerah otonom baru malah menambah eskalasi kekerasan dan pengungsian warga malah terjadi secara masif di tanah leluhurnya sendiri. Apalagi ditopang dengan eksploitasi lahan masyarakat adat untuk kepentingan elite ekonomi dan militer,”ujarnya beralasa.

Rencana pemekaran Puncak dalam melihat dan mencermati kondisi saat ini mubazir, berbahaya secara sosial dan dapat memperparah marginalisasi serta militerisasi terhadap orang asli Papua.

“Kami menolak dan menuntut negara dan Pemda mempertimbangkan seluruh faktor adat, sosial, ekonomi, dan budaya sebelum memaksakan agenda administratif ini. Jika anda memerlukan versi dalam bentuk surat resmi, naskah orasi atau dokumen hukum, kami akan menyiapkannya,”ucapnya.

Diketahui Kabupaten Puncak merupakan hasil pemekaran dari induknya, Kabupaten Puncak Jaya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2008.

Kabupaten Puncak resmi terbentuk pada 4 Januari 2008 dengan Ilaga sebagai ibu kota kabupaten. Puncak memiliki delapan distrik dan 80 kampung. Kabupaten ini dibentuk atas nama pemerataan pembangunan dan pelayanan publik yang dipandang lebih pro rakyat.(red)

TIMIKA, PAPUTENG –
Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPR RI
Zulfikar Arae Sadikin bersama para Anggota Komisi diantaranya terlihat Komarudin Watubun ke Kota Timika Kabupaten Mimika adalah dalam rangka Evaluasi Otonom Baru di Papua Tengah (Paputeng).
Hadir juga Dirjen Otda Kemendagri Ahmad Malik.
Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, mulai tanggal 1 – 2 Mei itu juga dihadiri Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa serta para Bupati dan Wakil Bupati se Papua Tengah.
Dalam sambutan  Gubernur Meki Nawipa mengucapkan selamat datang di Bumi Amungsa dan Negeri Sejuta Bakau seribu suku. Merasa sangat terhormat dan bangga.
Sebagai daerah otonomi baru, saat ini pihaknya sedang menjalani proses penting dalam pembangunan fondasi pemerintahan, pelayanan publik serta penataan kembali.
“Tentu saja perjalanan ini penuh dengan dinamika dan tantangan. Kami memahami bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya bergantung pada semangat dan kerja keras kami di daerah. Tetapi juga pada dukungan dan Sinergi dengan pemerintah pusat serta pengawasan dan arahan dan DPR RI khususnya Komisi II,”katanya.
Disertai harapan Papua Tengah bisa menjadi contoh provinsi baru yang berhasil dengan mengedepankan kolaborasi transparansi dan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
Untuk itu sebagai bentuk komitmen terhadap kolaborasi ini. Pada rapat tanggal 15 April 2025 lalu. Pemprov Papua Tengah  telah menginisiasi rapat kerja Asosiasi Gubernur se Tanah Papua bersama juga digelar Rapat Kerja Bupati  Se Papua Tengah
Lewat Rapat itu kata Meki, pihaknya membangun keterbukaan antara provinsi dan kabupaten duduk bersama mendengarkan langsung kebutuhan nyata di lapangan dan mencari tahu apa yang bisa provinsi bantu untuk mendukung percepatan pembangunan dan kesejahteraan di seluruh wilayah Papua
“Khusus di Papua Tengah kami menyadari membangun Papua Tengah bukan bisa dilakukan hanya dari kantor gubernur saja. Tetapi dibutuhkan kerja sama erat saling percaya  dari semua pihak dan Kami yakin dengan Sinergi yang baik bersama pemerintah pusat dan DPR RI harapan besar rakyat Papua Tengah akan perlahan-lahan menjadi kenyataan,”harapnya.

Bukan Ingin Menguliti
Sementara itu Wakil Ketua Komisi II DPR RI  Zulfikar Arae Sadikin mengaku merasa terhormat dan terkesan diterima dengan penuh sukacita dan berharap silahturahmi ini menjadi keberkahan sebagai DOB di Papua.
“Yang jelas kami ke sini ada 8 orang bukan untuk nanya macam – macam. Bukan untuk menguliti. Tetapi kami ingin mendengar yang sesungguhnya dan senyatanya. Bukan yang dibuat-buat. Bukan yang di karang-karang. Tetapi ini yang benar-benar terjadi. Sesungguhnya di Papua Tengah ini sebagai daerah otonomi baru di Papua. Agar kita bisa menindaklanjuti, pada saat di DPR RI. Untuk mengatasi apa yang berlangsung di Papua Tengah,”pungkas.
Sementara itu Dirjen Otda Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik sama pada hari ini tidak lain adalah bagian dari ikhtiar baik kita bersama-sama untuk mendorong pelaksanaan otonomi khusus di Papua Tengah.
Sesungguhnya kami  akan melaksanakan brain storming  dengan empat provinsi Khusus DOB.
Hari ini dengan Papua Tengah.
Selanjutnya besok di Papua Barat Daya, dengan tim yang berbeda. Kemudian ke Papua Selatan dan pada tanggal 15 bersama Papua Pegunungan.
“Kami ingin menyampaikan beserta seluruh jajaran ini adalah bagian dari ikhtiar yang dulu kita mulai. Ketika kita melakukan revisi terhadap  Undang-Undang Nomor  21 dan juga kemudian menghadirkan beberapa undang-undang pembentukan daerah otonom baru,”jelasnya.
Lanjutnya   ada 12 agenda utama yang menjadi amanah dari hadirnya DOB.  “Kami ingin menyampaikan pak, dari 12 agenda utama Road map terhadap empat daerah otonom itu Saya melihat yang paling Progresif adalah Papua Tengah,”pujinya.
Dari 12 road map tinggal satu yang masih berproses dan ini menunjukkan keberhasilan sebuah sistem tergantung sangat tergantung pada aktor – aktornya.
“Aktor – aktor yang menjadi leading sistem hadirnya Provinsi Papua Tengah sudah bekerja dengan sangat bagus. Itu terlihat dari capaian – capaian kinerja yang sudah berjalan selama tiga tahun ini. (Odeodata h Julia)