Category: Pemerintahan

Nabire – PAPUTENG.COM – Minimnya keterlibatan Orang Asli Papua (OAP) dalam pengelolaan sarana vital milik Pemerintah Provinsi Papua Tengah mendapat sorotan tajam dari Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah (DPR PT) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Selasa, 12 Mei 2026.

Anggota Komisi IV DPR Papua Tengah, Aloisius Paerong, mempertanyakan persentase keterlibatan OAP sebagai pegawai di Bandara Douw Aturure Nabire. Menurutnya, keberadaan pegawai OAP di sejumlah layanan strategis bandara masih sangat minim.

Ia menilai kondisi tersebut terlihat mulai dari ruang check-in hingga berbagai layanan publik lainnya di kawasan bandara. “Pemerintah Provinsi melalui Dinas Perhubungan yang membangun bandara dan menyediakan seluruh fasilitasnya. Namun mengapa kesempatan kerja bagi OAP masih sangat sedikit. Seharusnya kewenangan itu ada pada pemerintah,” ujarnya dalam forum RDP.

Selain sektor kepegawaian, Aloisius juga menyoroti belum adanya kios makanan maupun pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) lokal yang dikelola masyarakat asli Papua di Bandara Douw Aturure. Ia mengaku meragukan data persentase kepegawaian yang disampaikan Dinas Perhubungan Papua Tengah terkait komposisi pegawai OAP dan non-OAP.

“Saya hampir setiap hari menerima aduan masyarakat terkait kondisi kepegawaian di bandara. Jika fakta di lapangan seperti ini, tentu dapat memicu kecemburuan sosial dan memperlebar kesenjangan,” tegasnya.

Tak hanya itu, politisi Fraksi Perindo tersebut juga menyoroti pelaksanaan tender proyek di lingkungan Dinas Perhubungan Papua Tengah yang dinilai belum sepenuhnya menyentuh hak dan keterlibatan OAP.

Menurutnya, sejumlah proyek pembangunan yang bersumber dari Dinas Perhubungan masih lebih banyak dikerjakan pihak non-OAP. Ia berharap pemerintah daerah, khususnya Dinas Perhubungan, dapat lebih memprioritaskan pelibatan masyarakat asli Papua dalam berbagai program pembangunan, termasuk pengisian tenaga kerja di fasilitas strategis seperti bandara.

“Ke depan saya berharap pegawai di bandara, counter pelayanan, hingga kios-kios usaha dapat diisi oleh OAP,” katanya. Dalam kesempatan itu, Aloisius juga mendorong Dinas Perhubungan agar tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi turut mengedepankan penguatan sektor pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM).

Menurutnya, peningkatan kualitas SDM OAP penting dilakukan agar mampu bersaing dan mengisi posisi strategis di sektor transportasi darat, laut, maupun udara di Papua Tengah.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Tengah, Ewonggen Kokoya, menyampaikan bahwa pihaknya secara bertahap terus meningkatkan keterlibatan OAP di lingkungan kerja Dinas Perhubungan.

“Untuk pegawai di Kantor Dinas Perhubungan, sekitar 80 persen sudah diisi OAP. Untuk bidang lain kami sesuaikan dan lakukan secara bertahap,” ujarnya. (red-paputeng)

Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) terus mendorong pemerataan layanan keuangan bagi masyarakat, terutama di wilayah terpencil dan kelompok ekonomi kecil seperti pelaku UMKM, petani, nelayan, hingga masyarakat adat.

Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Pleno TPAKD Provinsi Papua Tengah yang dibuka Sekretaris Daerah Papua Tengah, Silwanus Sumule di Nabire, Kamis (7/5/2026).

Dalam sambutan Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa yang dibacakan Sekda Papua Tengah, dijelaskan bahwa akses terhadap layanan keuangan formal masih menjadi tantangan pembangunan di Papua Tengah. Keterbatasan akses tersebut dinilai berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat dan pemerataan pembangunan antarwilayah.

“Melalui TPAKD, pemerintah ingin memastikan masyarakat, terutama Orang Asli Papua, dapat merasakan langsung manfaat program pembangunan ekonomi daerah,” ujar Sumule saat membacakan sambutan gubernur.

Pemerintah Provinsi Papua Tengah juga menegaskan arah pembangunan daerah yang berfokus pada penguatan ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan UMKM dan koperasi, peningkatan akses pembiayaan, serta pengembangan sektor unggulan daerah.

Selain itu, pemerintah meminta seluruh pemangku kepentingan memperluas jangkauan layanan keuangan hingga daerah terisolasi, memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, perbankan dan Otoritas Jasa Keuangan, serta meningkatkan literasi keuangan masyarakat.

Rapat pleno TPAKD tahun 2026 ini diharapkan menghasilkan langkah-langkah konkret untuk mempercepat inklusi keuangan dan memperkuat pembangunan ekonomi di Papua Tengah. (red-paputeng).

 

NABIRE, PAPUTENG. com –

Bupati Kabupaten Nabire, Mesakh Magai, menegaskan komitmennya untuk mengevaluasi sistem pembagian jasa pelayanan bagi tenaga kesehatan di BLUD RSUD Kabupaten Nabire.

Komitmen tersebut disampaikan langsung dalam kegiatan pembahasan Peraturan Bupati (Perbup) terkait jasa pelayanan yang berlangsung di Aula Poliklinik BLUD RSUD Nabire, Kamis (16/04/2026).

Sebagai pemilik sekaligus pengawas BLUD RSUD Nabire, Bupati Mesakh menekankan pentingnya menghadirkan regulasi yang adil dan transparan guna menjamin hak seluruh tenaga kesehatan.

“Kami sedang menyiapkan Perbup sebagai payung hukum yang kuat untuk mekanisme pembayaran jasa pelayanan. Ini langkah strategis agar seluruh tenaga kesehatan—baik dokter spesialis, dokter umum, perawat, hingga tenaga medis lainnya—mendapatkan hak secara adil dan transparan,” ujar Mesakh.

Kegiatan tersebut difokuskan pada sinkronisasi hak tenaga medis guna menciptakan keharmonisan dalam lingkungan kerja rumah sakit. Evaluasi ini juga dilatarbelakangi oleh sejumlah aduan terkait ketimpangan pembagian jasa, khususnya antara perawat dan dokter spesialis.

Menurut Bupati, keluhan tersebut datang dari berbagai pihak, termasuk dokter spesialis yang turut menyampaikan aspirasi secara langsung. Ia menilai, sistem kerja di rumah sakit yang bersifat kolaboratif menuntut adanya pembagian jasa yang proporsional dan berkeadilan.

“Dalam satu rangkaian pelayanan, mulai dari tindakan operasi hingga perawatan pasca-operasi, semua tenaga medis memiliki peran penting. Perbedaan persepsi terhadap beban kerja inilah yang harus kita luruskan melalui kebijakan yang tepat,” jelasnya.

Sebagai tindak lanjut, Bupati Nabire telah menginstruksikan manajemen BLUD RSUD Nabire untuk segera merancang skema pembagian jasa yang proporsional. Skema tersebut mencakup dokter spesialis, tenaga medis, tim anestesi, perawat, hingga asisten tenaga medis yang terlibat dalam tindakan operasi.

Langkah ini diharapkan mampu menciptakan rasa keadilan serta meningkatkan motivasi kerja seluruh tenaga kesehatan.

Di akhir arahannya, Bupati Mesakh juga memberikan apresiasi kepada Direktur RSUD Nabire atas transparansi dalam pengelolaan dana BLUD. Keterbukaan tersebut dinilai membantu pemerintah daerah dalam meminimalisir potensi konflik terkait pembagian jasa.

Berdasarkan hasil pembahasan, Bupati optimistis solusi yang dirumuskan dapat diterima seluruh pihak demi peningkatan mutu pelayanan kesehatan di Kabupaten Nabire.

Sementara itu, dari pantauan awak media, jalannya diskusi sempat berlangsung alot dan memanas, khususnya saat sesi penyampaian pendapat dari perwakilan tenaga medis di ruang ICU, ruang operasi, dan ruang perawatan pasca-operasi.

Direktur BLUD RSUD Nabire, Sukatemin, menjelaskan bahwa skema pembagian jasa layanan telah dipaparkan sejak awal. Ia menyebut perhitungan tersebut mengacu pada regulasi Kementerian Dalam Negeri serta perbandingan dengan sejumlah RSUD di Indonesia, termasuk di wilayah Papua.

“Pembagian jasa yang kami presentasikan merupakan hasil dari aspirasi tenaga medis saat ini, dengan tetap memperhatikan regulasi yang berlaku,” ujarnya.

Pemerintah Kabupaten Nabire berharap, melalui evaluasi dan penyusunan regulasi yang komprehensif, sistem pembagian jasa layanan di RSUD Nabire dapat berjalan lebih adil, transparan dan berkelanjutan.

 

NABIRE, PAPUTENG.com —

Pemerintah Kabupaten Nabire terus memperkuat penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai bagian dari transformasi birokrasi menuju pemerintahan digital yang efektif, efisien, transparan, dan terintegrasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Nabire, Wenz Lamere, menegaskan bahwa implementasi SPBE tidak hanya sebatas digitalisasi layanan, melainkan diarahkan menjadi ekosistem pelayanan publik berbasis teknologi yang saling terhubung. “Sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat, penyelenggaraan birokrasi harus terkoneksi antar OPD.

Karena itu, setiap OPD penting memiliki website resmi sebagai bentuk transparansi informasi kepada masyarakat,” ujar Wenz saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (15/4/2026).

Menurutnya, langkah pembenahan terus dilakukan setelah dirinya menjabat sebagai Kepala Dinas Kominfo, terutama dalam peningkatan konektivitas jaringan internet yang menjadi fondasi utama digitalisasi layanan.

Pemerintah Kabupaten Nabire menargetkan seluruh OPD sudah memiliki website resmi yang terintegrasi paling lambat tahun 2026. Saat ini, sebagian OPD telah memiliki domain sendiri, sementara lainnya masih menggunakan domain resmi pemerintah daerah (.go.id) yang terhubung dengan portal utama Pemkab Nabire.

Website tersebut nantinya berfungsi sebagai pusat layanan informasi publik, sekaligus mendukung keterbukaan informasi sesuai regulasi nasional. Selain itu, penguatan SPBE juga difokuskan pada integrasi aplikasi layanan antar OPD, pengelolaan data terpusat, peningkatan keamanan siber, serta pengembangan sistem informasi publik berbasis digital.

Wenz menjelaskan, pengelolaan website secara terpusat oleh Kominfo memiliki sejumlah manfaat, di antaranya menghindari tumpang tindih sistem, mempermudah akses layanan bagi masyarakat, serta mendukung kebijakan kerja digital bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk penerapan work from home (WFH).

“Ke depan, kita akan mengandalkan sistem digital seperti e-office, absensi elektronik, hingga tanda tangan digital. Ini sekaligus mendorong budaya kerja ASN yang berbasis teknologi,” jelasnya.

Ia menambahkan, SPBE bukan hanya soal sistem, tetapi juga perubahan pola kerja birokrasi. Implementasi SPBE di Nabire diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat akses informasi, mendorong transparansi pemerintahan, serta menciptakan efisiensi anggaran dan birokrasi di era digital.

Meski demikian, penerapan SPBE di seluruh OPD pada tahun 2026 diperkirakan masih menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya keterbatasan sumber daya manusia (SDM) di bidang teknologi informasi, infrastruktur jaringan internet yang belum merata, serta kesiapan sistem di masing-masing OPD. Kondisi tersebut, lanjut Wenz, juga menjadi tantangan umum yang dihadapi sejumlah daerah di Papua dalam mengimplementasikan SPBE secara optimal.

NABIRE,PAPUTENG.com  —

Kabar baik bagi masyarakat Papua Tengah. Maskapai Batik Air dipastikan akan mulai beroperasi di wilayah tersebut pada 23 April 2026, setelah sebelumnya sempat mengalami beberapa kali penundaan jadwal.

Kepastian ini disampaikan Kepala Dinas Perhubungan Papua Tengah, Ewonggen Kokoya, saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (14/04/2026). Ia menyebutkan, informasi tersebut diperoleh langsung dari manajemen Batik Air setelah melalui proses koordinasi intensif.

“Ini menjadi jawaban atas penantian masyarakat. Kami sudah menerima konfirmasi resmi bahwa Batik Air akan mulai beroperasi pada 23 April mendatang,” ujarnya.

Maskapai tersebut akan melayani rute Ambon–Nabire (AMQ – NBX) dengan Nomor Penerbangan ID-6174, jadwal berangkat 07.10 WIT, tiba 08.55 WIT. Nabire – Ambon (NBX – AMQ) dengan Nomor Penerbangan ID-6175, jadwal berangkat 09.35 WIT, tiba 11.10 WIT.

Rute ini dinilai strategis karena membuka akses konektivitas lebih luas ke sejumlah kota besar di Indonesia, seperti Jakarta, Makassar, Surabaya, Ternate, Tual, hingga Namlea, melalui jaringan penerbangan lanjutan.

Selain itu, tiket penerbangan sudah mulai tersedia dan dapat diakses oleh masyarakat. Jadwal operasional direncanakan berlangsung empat kali dalam sepekan, yakni setiap Senin, Selasa, Kamis, dan Sabtu.

Ewonggen menegaskan, kehadiran Batik Air akan memberikan dampak signifikan bagi mobilitas masyarakat serta mendukung percepatan pembangunan di berbagai sektor, termasuk ekonomi dan pelayanan publik. Pemerintah Provinsi Papua Tengah pun menyambut baik kehadiran rute baru ini.

Meningkatnya konektivitas udara diyakini mampu menekan biaya logistik, memperlancar aktivitas bisnis dan pemerintahan, serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.

NABIRE, PAPUTENG.com –

Pemerintah Kabupaten Nabire memastikan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap menjalankan aktivitas kerja seperti biasa di kantor. Hal ini disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kabupaten Nabire, Yulianus Pasang, S.Pd., M.Pd, yang menegaskan hingga saat ini belum ada petunjuk teknis maupun dasar hukum yang mengatur kebijakan kerja dari rumah (daring) bagi ASN.

Menurut Yulianus, wacana mengenai kebijakan kerja dari rumah yang berkembang di masyarakat menjelang libur Hari Raya Idul fitri dan Paskah masih sebatas informasi dari pusat yang belum disertai aturan resmi.

“Hal tersebut masih sebatas wacana yang berkembang dari pemerintah pusat. Sampai sekarang belum ada bukti atau dasar hukum yang mengatur ASN bekerja dari rumah, sehingga aktivitas perkantoran maupun kegiatan belajar mengajar tetap berjalan seperti biasa,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nabire tetap bekerja dengan ketentuan lima hari kerja. Para pegawai diwajibkan masuk kantor mulai pukul 07.30 WIT hingga 16.00 WIT, dengan waktu istirahat pada pukul 12.00 hingga 13.00 WIT.

Sementara itu, untuk kegiatan pendidikan di sekolah tetap berjalan dengan ketentuan enam hari sekolah. Jam masuk sekolah dimulai pada pukul 07.15 WIT, sedangkan jam pulang menyesuaikan dengan aturan yang berlaku di masing-masing satuan pendidikan.

Yulianus menegaskan bahwa hingga kini pemerintah pusat belum mengeluarkan regulasi resmi terkait penerapan kerja dari rumah bagi ASN di daerah, termasuk di Kabupaten Nabire. Oleh karena itu, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta memastikan seluruh ASN tetap melaksanakan tugas seperti biasa.

“Kami berharap seluruh pimpinan OPD dapat memastikan para ASN kembali bekerja di kantor sesuai ketentuan lima hari kerja, karena tugas utama ASN adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan fungsi masing-masing instansi,” tegasnya.

Pemerintah Kabupaten Nabire juga mengimbau seluruh ASN agar tidak terpengaruh oleh informasi yang belum memiliki dasar hukum yang jelas, serta tetap menjalankan tugas pelayanan publik secara optimal.

NABIRE, PAPUTENG.com –

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nabire memastikan ketersediaan stok pangan pokok aman selama bulan suci Ramadhan hingga Idul Fitri 1447 Hijriah/2026 Masehi.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire, Yasor Victor Sawo, menegaskan pemerintah telah mengambil langkah proaktif guna menjamin ketersediaan bahan kebutuhan pokok masyarakat menjelang Hari Raya.

“Pemerintah melakukan langkah proaktif untuk memastikan stok kebutuhan pokok selama bulan Ramadhan hingga Idul Fitri tetap tersedia,” ujar Victor, Senin (2/3/2026).

Melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pemkab Nabire bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) melakukan pemantauan langsung terhadap stok dan harga bahan pokok di sejumlah pasar, di antaranya Pasar Central Kalibobo dan Pasar Bumi Raya (SP 1).

Pemantauan tersebut difokuskan pada komoditas utama kebutuhan dapur seperti bawang merah, bawang putih, telur, daging ayam ras, serta daging sapi.

Dari hasil pengecekan di lapangan, terdapat kenaikan tipis pada komoditas bawang merah berdasarkan Indeks Perkembangan Harga (IPH). “Komoditas bawang merah mengalami kenaikan tipis,” jelasnya.

Sementara itu, harga daging sapi segar di kedua pasar tersebut masih berada pada kisaran normal, yakni sekitar Rp200.000 per kilogram. Kendati demikian, pemerintah tidak menutup kemungkinan adanya kenaikan harga seiring meningkatnya permintaan menjelang Idul Fitri.

Sebagai langkah antisipasi, pemerintah merencanakan penambahan pasokan daging sapi melalui impor dari Australia guna menjaga stabilitas harga. Victor memastikan daging sapi impor tersebut aman dan telah memenuhi standar kesehatan.

“Kami upayakan pasokan daging sapi sudah dapat masuk sebelum Lebaran,” katanya.

Selain itu, Pemkab Nabire juga terus berkoordinasi dengan produsen dan pemasok daging sapi lokal guna memastikan ketersediaan stok tetap terjaga serta harga tetap stabil di pasaran.

Dengan ketersediaan bahan pokok yang terjamin dan harga yang terkendali, pemerintah berharap masyarakat dapat menjalankan ibadah puasa dan merayakan Idul Fitri dengan tenang tanpa kekhawatiran terhadap kelangkaan maupun lonjakan harga pangan.

NABIRE, PAPUTENG.com –

Pemerintah Provinsi Papua Tengah menargetkan program penerangan jalan hingga ke wilayah kampung dapat segera terealisasi pada tahun 2026. Upaya ini diharapkan mampu mewujudkan Papua Tengah yang terang, mulai dari kawasan perkotaan hingga daerah pelosok.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua Tengah, Frits J. Boray, mengatakan perbaikan dan pemeliharaan lampu jalan akan dilakukan seiring berjalannya anggaran tahun 2026.

“Seiring anggaran 2026 berjalan, kami dari Pemerintah Provinsi Papua Tengah akan melakukan perbaikan di sejumlah titik sesuai data yang sudah ada,” ujarnya, Rabu (25/2/2026).

Menurutnya, pemeliharaan lampu jalan khususnya di jalur protokol tercatat sekitar 30 titik. Perbaikan meliputi penggantian lampu serta kabel yang rusak atau putus. Namun, pihaknya menegaskan perbaikan belum mencakup penggantian atau rehabilitasi tiang lampu.

“Sementara perbaikan yang dapat kami lakukan yaitu lampu rusak atau kabel putus, tetapi tidak dengan perbaikan tiang,” jelasnya.

Berdasarkan data dinas, pemeliharaan lampu jalan di wilayah provinsi belum dilakukan selama tiga tahun terakhir. Padahal program penerangan jalan merupakan salah satu program strategis yang telah dicanangkan Gubernur Meki Nawipa.

Dengan mulai berjalannya proses anggaran tahun 2026, pemerintah berharap ibu kota provinsi, Nabire, dapat segera menjadi lebih terang dalam waktu dekat. Bahkan, sesuai program pemerintah daerah, penerangan diharapkan dapat dirasakan hingga ke kampung-kampung di seluruh wilayah Papua Tengah. (red-paputeng)

JAYAPURA, PAPUTENG.Com –

Kementerian Agraria bersama Pemerintah daerah sudah ada kesepakatan untuk segera membuka Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Papua Tengah, bertempat di Nabire sebagai ibukota provinsi.

“Diharapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Kemungkinan rencananya di tahun 2026, sudah ada Kanwil baru yang diresmikan di Nabire nanti. Kita akan dorong supaya segera akan direalisasikan untuk tahun depan,”ungkap

Kakanwil ATR/BPN Papua, Roy EF Wayoi saat ditemui di ruang kerjanya. Senin (10/11/2025).

Nantinya Kanwil ATR/BPN Provinsi Papua Tengah meliputi, Kantor BPN Timika, Nabire, Paniai dan Puncak Jaya.

“Kita harapkan sudah bisa beroperasi dan melayani masyarakat di Papua Tengah dari Nabire,”harapnya.

Lanjutnya proses ini mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Agraria dan juga dari pemerintah daerah setempat, dalam hal ini pemerintah provinsi, yang memberikan dukungan positif agar segera dibuka.

Dengan akan dibukanya Kantor Wilayah (Kanwil) ATR/BPN Provinsi Papua Tengah, maka persoalan yang ada keterkaitannya dengan masalah tanah bisa diselesaikan dengan hadirnya Kanwil baru di Nabire.

Karena jangkauan dan wilayah tugas lebih dekat dengan Nabire. Selain itu juga bisa memberikan perhatian kepada masyarakat adat, orang asli Papua. Maupun masyarakat lain di wilayah itu, jika mengurus berkas bisa langsung ke Kanwil Papua Tengah dan tidak perlu lagi ke Jayapura.

Sementara untuk lokasi kantor akan dipinjam pakaikan oleh Pemprov Papua Tengah, dikarenakan belum ada gedung. “Kita akan gunakan bangunan pinjaman dari pemerintah provinsi,”ungkapnya lagi.

Kemudian untuk Perangkat ASN-nya akan sharing dengan Kanwil di Jayapura dan juga dengan kantor lainnya yang ada di Papua. Akan susun formasi baru untuk dikirim ke Nabire.

“Karena Kanwil baru ini kan butuh sejumlah pejabat yang berasal dari Kanwil ataupun dari kantor kabupaten. Kita akan susun formasi, setelah ada persetujuan dulu tentang SK Pembentukkan itu akan disusun formasi jabatan yang diambil dari seputar wilayah Papua,”jelasnya.

Seluruh pegawai akan dikerahkan untuk mengisi formasi baru. Baik pegawai senior maupun yunior. Karena ada Tingkat pimpinan, Tingkat kepala kantor, kepala seksi dan juga pelaksana.

Pendidikan Khusus Agraria

Kemudian ada kesepakatan antara Pemprov Papua Tengah dan Kementerian Agraria untuk membuka program kerjasama Pendidikan khusus untuk tenaga pertanahan.

“Anak – anak akan di didik khusus di bidang pertanahan. Mereka diambil dari semua Kabupaten di Papua Tengah. Kemudian akan di kerjakan di Kanwil baru. Menggunakan dana dari Pemerintah Provinsi,”terangnya.

Selain itu juga pemerintah setempat menyiapkan sejumlah pembiayaan untuk mendukung pengembangan proyek – proyek yang berkaitan dengan pemetaan tanah adat, penyelesaian konflik dan persoalan tanah yang ada di wilayah itu, yang berkaitan dengan masyarakat adat dan juga asset – asset pemerintah. (lia)

DEIYAI, PAPUTENG.Com  –

Bupati Deiyai Melkianus Mote didampingi Wakil Bupati Ayub Pigome, Kepala Distrik Bouwobado  bersama sejumlah Pejabat di lingkup Pemkab Deiyai melakukan peletakan batu pertama Pembangunan gapura tapal batas, Kantor Distrik Persiapan Memoa dan Kantor Desa di Sungai Dauwo Desa Mudetadi, Distrik Bouwobado. Jumat (31/10/2025),

“Berdasarkan Undang-Undang Pemekaran Kabupaten Deiyai, pada hari ini Jumat (31/10/2025), saya sudah meletakan batu pertama untuk Pembangunan Gapura Tapal Batas, Kantor Distrik Persiapan Memoa dan Kantor Desa di Sungai Dauwo Desa Mudetadi Distrik Bouwobado,”ucap  Bupati Melkianus di Kampung Mudetadi, Distrik Bouwobado, Deiyai.

Peletakkan batu pemekaran Distrik Persiapan Memoa dan tiga kampung tersebut bertujuan memperpendek jangkauan pelayanan pemerintah kabupaten Deiyai bagi masyarakat di daerah perbatasan agar pembangunan di daerah ini dapat terlayani.

Peletakan batu pertama  ini, disambut baik dan meriah oleh 18 Fam/marga dari Suku Mee dan Moni yang diwakili oleh tokoh adat, kepala suku, tokoh perempuan, tokoh agama dan kepala distrik dan kampung dari Distrik Bowobado, yang mana sebagai distrik induk telah menyetujui untuk dilakukan pemekaran dan penegasan tapal batas.

Masalah Tapal Batas, kata Melkianus Mote, merupakan tanggung jawab antara Bupati Deiyai dan Bupati Mimika. Maka itu, dirinya meminta kepada seluruh masyarakat agar tidak terpengaruh segala isu atau kabat yang memperkeruh situasi.

Diungkapkannya ada oknum tertentu yang sedang memperkeruh situasi, karena sedang mengejar jabatan Kepala Kampung dan Kepala Distrik baik dari Kabupaten Deiyai maupun Kabupaten Mimika.

“Kami akan meminta Kemendagri untuk menetapkan kembali batas wilayahnya sesuai dengan pemekaran kabupaten yang telah ditetapkan,”tukasnya.

Lanjutnya dirinya bersama Bupati Mimika Yohannes Rettob akan meninggalkan pondasi yang kuat untuk Papua Tengah. Khususnya tapal batas Kabupaten Deiyai dan Mimika.

Kedatangan rombongan Bupati Deiyai ini disambut hangat antusias dengan cara tarian adat dan waita sambil memanggul Bupati, kepala distrik dan DPRK utusan dari warga Suku Mee dan Moni, yang telah lama menunggu pemekaran distrik dan kampung baru di perbatasan Kampung Mudetadi.

Kunjungan pemerintah Kabupaten Deiyai kepada masyarakat di perbatasan ini sebagai kepedulian pemerintah dalam pelayanan pembangunan kepada masyarakat yang berada di wilayah perbatasan.

Nantinya di wilayah perbatasan antara kabupaten Deiyai dan Kabupaten Mimika akan dibangun Gapura.

“Kami akan bangun gapura di tapal batas antara kabupaten Deiyai dan kabupaten Mimika sesuai dengan tapal batas yang telah ditentukan oleh kementerian dalam negeri,”janjinya.

Bupati juga berencana ke depan akan berkantor di distrik Memoa dalam rangka mendorong percepatan Pembangunan di daerah perbatasan.

Dengan keseriusan ini menunjukkan komitmen Bupati dan Wakil Bupati Deiyai, Provinsi Papua Tengah membangun di semua lini, kabupaten yang dipimpinnya. Dengan memberikan perhatian serius kepada warga yang selama ini tidak mendapatkan perhatian.

Dalam kunjungan tersebut, turut hadir Bupati, Ketua DPRK dan Wakil ketua I, ketua II, Anggota DPRK jalur Otsus, Dandim, Kapolres, Asisten I dan II, Kepala suku Deiyai, serta pimpinan organisasi perangkat Daerah (OPD) serta seluruh masyarakat kampung Mudetadi. (PK/Redaksi)