Category: Pemerintahan

DEIYAI – PAPUTENG.COM – Kapolres Deiyai menyatakan komitmen jajarannya untuk terus menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Kabupaten Deiyai. Namun, ia menegaskan keberhasilan menciptakan situasi yang aman dan kondusif hanya dapat terwujud melalui sinergi antara Polri, pemerintah daerah, TNI, serta seluruh elemen masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Kapolres saat memberikan sambutan dalam upacara dan syukuran peringatan Hari Bhayangkara ke-80 yang digelar pada Rabu (1/7/2026).

Dalam sambutannya, Kapolres menyampaikan apresiasi kepada Bupati Deiyai, jajaran Pemerintah Kabupaten Deiyai, TNI, para komandan satuan tugas, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, serta seluruh masyarakat yang telah mendukung suksesnya rangkaian peringatan Hari Bhayangkara sekaligus berpartisipasi menjaga situasi kamtibmas di wilayah tersebut.

“Kami menyadari bahwa di usia Polri yang ke-80 masih banyak kekurangan yang harus dibenahi. Karena itu, kami tidak bisa bekerja sendiri. Kami membutuhkan dukungan pemerintah daerah, TNI, dan seluruh masyarakat agar keamanan dan ketertiban di Kabupaten Deiyai tetap terjaga,” ujarnya.

Kapolres menekankan bahwa kolaborasi menjadi kunci utama dalam mewujudkan kondisi daerah yang aman sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan normal.

Ia juga memaparkan perkembangan penanganan kasus gangguan kamtibmas di Deiyai. Sejak Januari hingga Juli 2026 tercatat sekitar 30 kasus yang ditangani Polres Deiyai. Dari jumlah tersebut, dua kasus menjadi prioritas penanganan, dengan satu perkara telah dinyatakan berkekuatan hukum tetap (P21) dan pelaku telah menjalani hukuman sesuai putusan pengadilan. Sementara satu kasus lainnya telah memasuki tahap pertama dan tengah dikoordinasikan bersama kejaksaan hingga proses persidangan.

“Kami mempertaruhkan seluruh jiwa dan raga untuk menjaga keamanan di Kabupaten Deiyai. Siapapun pelakunya, kami tidak akan mundur selangkah pun dalam menegakkan hukum demi terciptanya situasi yang kondusif,” tegasnya.

Kapolres kembali mengajak Pemerintah Kabupaten Deiyai, TNI, satuan tugas, serta seluruh tokoh masyarakat untuk terus memperkuat kerja sama dalam menjaga stabilitas keamanan di daerah.

Selain itu, ia menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Deiyai atas dukungan terhadap pembangunan Polres Deiyai. Menurutnya, hibah tanah dan bangunan yang diberikan pemerintah daerah pada tahun sebelumnya, serta penyerahan sertifikat aset secara resmi pada tahun ini, menjadi bentuk nyata sinergi yang sangat berarti bagi pengembangan institusi Polri di Deiyai.

“Ini merupakan kebanggaan bagi kami. Dengan dukungan pemerintah daerah, kebutuhan fasilitas Polres Deiyai dapat dipenuhi secara bertahap,” katanya.

Kapolres mengungkapkan bahwa ke depan Kantor Polres Deiyai direncanakan akan dibangun menjadi dua lantai. Ia bahkan menyampaikan harapannya agar Kantor Bupati Deiyai juga dapat dikembangkan menjadi tiga lantai sebagai simbol kuatnya sinergi antara pemerintah daerah, Polri, dan TNI dalam membangun Kabupaten Deiyai.

Menutup sambutannya, Kapolres menegaskan komitmen Polres Deiyai untuk terus mendukung seluruh program pembangunan yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Deiyai di bawah kepemimpinan Bupati.

“Apapun program yang dibuat pemerintah daerah, kami siap mendukung dan mengawal pelaksanaannya. Di momentum Hari Bhayangkara ke-80 ini, sekali lagi kami tegaskan bahwa Polri tidak dapat bekerja sendiri. Dukungan seluruh elemen masyarakat menjadi kekuatan utama dalam menjaga keamanan dan membangun Kabupaten Deiyai yang lebih baik,” pungkasnya.(ady-red paputeng)

DEIYAI, PAPUTENG.COM – Bupati Deiyai, Melkianus Mote, ST, menyerahkan penghargaan kehormatan kepada personel Polres Deiyai, Brigadir Yulianus Douw, pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke-80 yang berlangsung di Markas Kepolisian Resor (Mapolres) Deiyai, Rabu (1/7/2026).

Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi, disiplin, loyalitas, dan pengabdian Brigadir Yulianus Douw dalam menjalankan tugas sebagai anggota Polri.

Dalam sambutannya, Bupati Melkianus Mote mengatakan bahwa penghargaan tersebut merupakan wujud pengakuan atas profesionalisme anggota Polri yang senantiasa memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Penghargaan ini adalah bentuk apresiasi atas profesionalisme sebagai anggota Polri yang memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujar Melkianus.

Pada kesempatan itu, Bupati juga menyampaikan pesan Kapolda Papua Tengah, Brigjen Pol. Jermias Rontini, kepada seluruh personel Polda Papua Tengah dan jajaran agar terus menjaga kehormatan institusi, meningkatkan disiplin, loyalitas, dan profesionalisme, serta mengedepankan pendekatan humanis dalam setiap pelaksanaan tugas.

“Jadilah pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang mampu memberikan rasa aman serta menjadi teladan di tengah kehidupan bermasyarakat,” katanya.

Ia menambahkan, kepercayaan masyarakat merupakan modal utama bagi Polri untuk terus berbenah dan meningkatkan kualitas pelayanan. Menurutnya, meningkatnya citra positif Polri berdasarkan berbagai survei harus menjadi motivasi bagi seluruh personel untuk terus menjaga integritas dan menghindari tindakan yang dapat mencederai kepercayaan publik.

Selain itu, Bupati menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Papua Tengah, pemerintah kabupaten, TNI, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dunia usaha, media massa, serta seluruh elemen masyarakat yang selama ini bersinergi dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Papua Tengah.

Ia menegaskan, sinergi yang telah terjalin akan terus diperkuat guna mendukung berbagai program pembangunan daerah di bawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah.

“Polri siap mengawal setiap program pembangunan agar berjalan aman, tertib, transparan, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat Papua Tengah,” tutupnya. (ady-paputeng)

DEIYAI, PAPUTENG.COM – Bupati Kabupaten Deiyai, Melkianus Mote, ST, bertindak sebagai Inspektur Upacara pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke-80 yang digelar di Markas Kepolisian Resor (Mapolres) Deiyai, Rabu (1/7/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Melkianus Mote membacakan sambutan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Papua Tengah, Brigjen Pol. Jeremias Rontini, S.I.K., M.Si. Atas nama pribadi dan keluarga besar Polda Papua Tengah, Kapolda menyampaikan ucapan selamat Hari Bhayangkara ke-80 kepada seluruh insan Polri di mana pun bertugas.

Bupati Melkianus Mote juga menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh jajaran Kepolisian Republik Indonesia.

“Atas nama pribadi, seluruh pejabat, dan pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deiyai, saya mengucapkan Selamat Hari Bhayangkara ke-80 kepada seluruh jajaran Polri di mana pun berada dan bertugas,” ujar Bupati.

Ia mengatakan, tema Hari Bhayangkara tahun ini, “Polri untuk Masyarakat,” bukan sekadar slogan, melainkan komitmen moral yang harus diwujudkan melalui pelayanan, perlindungan, pengayoman, serta penegakan hukum yang profesional dan berintegritas.

Menurutnya, kehadiran Polri harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, menjadi solusi atas berbagai persoalan, sekaligus menjadi mitra yang humanis, profesional, dan terpercaya.

Momentum Hari Bhayangkara juga dinilai sebagai waktu yang tepat untuk melakukan refleksi terhadap pengabdian yang telah diberikan, sekaligus memperkuat tekad dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Dalam sambutan Kapolda yang dibacakan Bupati, disampaikan bahwa tantangan tugas Polri ke depan semakin kompleks. Karena itu, Polri terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat profesionalisme sumber daya manusia, memanfaatkan teknologi dalam pelayanan kepolisian, serta membangun budaya kerja yang berintegritas dan bebas dari penyimpangan.

Kapolda Papua Tengah juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat Papua Tengah atas kepercayaan, dukungan, kritik, dan masukan yang selama ini diberikan kepada institusi Polri.

Menurutnya, kepercayaan masyarakat merupakan modal utama bagi Polri untuk terus berbenah. Berbagai hasil survei yang menunjukkan meningkatnya citra positif Polri diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh personel untuk terus memberikan pelayanan terbaik, menjaga integritas, serta menghindari tindakan yang dapat mencederai kepercayaan publik.

Selain itu, Kapolda menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Papua Tengah, pemerintah kabupaten se-Papua Tengah, TNI, Forkopimda, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dunia usaha, media massa, dan seluruh elemen masyarakat yang selama ini telah bersinergi menjaga situasi keamanan dan ketertiban di wilayah Papua Tengah.

Ia menegaskan, sinergi yang telah terjalin akan terus diperkuat guna mendukung berbagai program pembangunan daerah. Polri berkomitmen mengawal setiap program pembangunan agar berjalan aman, tertib, transparan, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat Papua Tengah.

Upacara peringatan HUT Bhayangkara ke-80 tersebut turut dihadiri Dandim 1703/Deiyai Letkol Inf. Muhamad Habli Aufa, S.H., Kapolres Deiyai Kompol Syarifuddin Ahmad, Wakapolres Deiyai AKP M. Luther Ayomi, S.Sos., jajaran personel Polres Deiyai, serta sejumlah tamu undangan lainnya. (ady-paputeng)

NABIRE, PAPUTENG.COM – Distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kabupaten Nabire mulai menunjukkan perbaikan. Kondisi antrean kendaraan yang sebelumnya kerap mengular di SPBU Oyehe, Bumiwonorejo hingga Wadio kini mulai berkurang dan aktivitas pengisian BBM terlihat lebih tertib.

Wakil Bupati Nabire, Burhanudin Pawennari, mengatakan kondisi tersebut merupakan dampak dari penerapan Surat Edaran (SE) Bupati Nabire yang mengatur sistem pengisian BBM bersubsidi, di antaranya melalui kebijakan ganjil-genap, larangan pengisian bagi kendaraan berpelat luar Papua Tengah, serta pembatasan bagi kendaraan dinas pemerintah.

“Alhamdulillah, dengan diberlakukannya Surat Edaran Bupati Nabire terkait pengawasan di beberapa SPBU, dampaknya mulai terasa. Antrean kendaraan kini sudah jauh berkurang,” ujar Burhanudin, Sabtu (27/6/2026).

Ia mengungkapkan, antrean panjang yang selama beberapa bulan terakhir terjadi di sejumlah SPBU tidak hanya mengganggu arus lalu lintas, tetapi juga berpotensi menimbulkan kecelakaan di sekitar lokasi pengisian BBM.

Menurut Burhanudin, penerapan kebijakan tersebut memang sempat menuai pro dan kontra di tengah masyarakat, terutama dari kalangan pengemudi ojek yang setiap hari bergantung pada BBM bersubsidi untuk menunjang aktivitas mereka.

“Implementasi Surat Edaran Bupati tentu mendapat berbagai tanggapan dari masyarakat, khususnya para tukang ojek. Namun kebijakan ini dilakukan demi memastikan BBM bersubsidi benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak,” jelasnya.

Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Nabire berkomitmen mengawasi penyaluran BBM bersubsidi agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan industri maupun pihak yang tidak berhak menerima subsidi.

Selain itu, Burhanudin kembali mengingatkan agar seluruh kendaraan dinas pemerintah tidak lagi menggunakan BBM bersubsidi.

‘Kendaraan dinas berpelat merah tidak boleh lagi mengisi BBM bersubsidi. Mereka harus beralih menggunakan Dexlite atau Pertamax,” tegasnya.

Terkait maraknya usaha penjualan BBM eceran atau Pertamini di pinggir jalan, Burhanudin menyebut pemerintah dalam waktu dekat akan melakukan penertiban. Pengawasan akan mencakup legalitas usaha, kesesuaian harga jual, hingga ketepatan volume takaran BBM yang dijual kepada masyarakat.

“Setiap usaha harus memiliki izin. Pertamini juga akan kami tertibkan. Harga jual di tingkat pengecer harus tetap wajar dan tidak melambung tinggi, sementara takaran BBM juga harus sesuai,” katanya.

Pemerintah Kabupaten Nabire berharap upaya penataan distribusi BBM bersubsidi tidak hanya berjalan baik di tingkat SPBU, tetapi juga di tingkat pengecer, sehingga manfaat subsidi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan tidak menimbulkan disparitas harga di lapangan.(red-paputeng)

NABIRE – PAPUTENG.COM – Pemerintah Kabupaten Nabire resmi mengangkat Hugo Martinus Karubaba, SE, M.Ec.Dev sebagai Sekretaris Dewan (Sekwan) Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Nabire menggantikan Pelaksana Tugas (Plt.) Sekwan Jan Victor Ambrau, S.IP.

Prosesi serah terima jabatan (Sertijab) dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Nabire, Yulianus Pasang, S.Pd., M.Pd, dan berlangsung di Aula Kantor Inspektorat Kabupaten Nabire, Jumat (26/6/2026).

Pergantian tersebut merupakan bagian dari dinamika organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nabire sebagai upaya menjaga efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta penyegaran dalam struktur birokrasi.

Dalam sambutannya, Sekda Yulianus Pasang menegaskan bahwa pengangkatan, pergantian, maupun pergeseran Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan hal yang lazim dalam birokrasi pemerintahan.

“Pengangkatan, pergantian, dan pergeseran Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan hal yang biasa terjadi. Kita sebagai ASN harus memahami bahwa kedudukan dan jabatan tidak selamanya kita tempati,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Yulianus menyampaikan apresiasi kepada Jan Victor Ambrau atas dedikasi dan pengabdiannya selama menjalankan tugas sebagai Plt. Sekwan DPRK Nabire.

“Terima kasih atas perhatian dan kinerja selama ini. Semoga ke depan mendapatkan tempat yang lebih baik dan pengalaman yang diperoleh dapat menjadi bekal untuk karier selanjutnya,” katanya.

Sementara kepada Hugo Martinus Karubaba, Sekda memberikan arahan agar segera melakukan evaluasi dan pembenahan di lingkungan Sekretariat DPRK Nabire, khususnya dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada pimpinan dan anggota dewan.

Menurutnya, jabatan Sekwan menuntut ketelitian tinggi, terutama dalam pengelolaan administrasi dan keuangan.

“Harus mampu memberikan pelayanan terbaik. Tugas di sana memerlukan ketelitian, terutama terkait tata kelola administrasi dan keuangan,” tegasnya.

Yulianus juga mengingatkan pentingnya menjaga integritas dalam pengelolaan anggaran, terutama anggaran perjalanan dinas anggota DPRK, agar seluruh proses administrasi berjalan sesuai ketentuan dan terhindar dari persoalan hukum.

“Saya ingatkan, kelola anggaran dengan transparan. Jangan sampai ada fasilitas yang tidak sesuai atau administrasi yang tidak tepat karena itu akan menjadi tanggung jawab nantinya,” pesannya.

Lebih lanjut, Sekda menekankan bahwa kejujuran, profesionalisme, serta keberanian menjalankan tugas sesuai aturan merupakan kunci utama keberhasilan seorang ASN, khususnya di lingkungan legislatif yang memiliki dinamika tersendiri.

Ia berharap Hugo Martinus Karubaba mampu membawa perubahan positif, memperkuat tata kelola Sekretariat DPRK Nabire, serta menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab.

Mengakhiri sambutannya, Yulianus mengajak seluruh ASN memberikan dukungan kepada pejabat lama maupun pejabat baru agar dapat menjalankan tugas dengan baik.

“Mari kita berikan doa dan dukungan agar keduanya diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Tuhan Yang Maha Esa dalam menjalankan tugas terbaik bagi masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Nabire,” tutupnya.

Acara serah terima jabatan tersebut dihadiri Kepala BKPSDM Kabupaten Nabire, Asisten I Bidang Pemerintahan, Kepala BPBD, Kabag Humas, serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nabire. (red-paputeng)

DEIYAI, PAPUTENG.COM – Pemerintah Kabupaten Deiyai menambah satu unit mobil operasional untuk mendukung pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Deiyai, Melkianus Mote, usai memimpin apel pagi bersama jajaran Satpol PP di halaman Kantor Bupati Deiyai, Jumat (26/6/2026).

Mobil operasional tersebut diterima langsung oleh Kepala Satpol PP Kabupaten Deiyai, Gerhorius Mote. Penambahan armada ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas Satpol PP, khususnya dalam menjalankan pengawasan serta penegakan peraturan daerah di lapangan.

Bupati Melkianus Mote mengatakan, kendaraan dinas tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap peningkatan kinerja Satpol PP dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.

“Saya kira dengan penambahan satu unit mobil ini dapat meningkatkan kinerja Satpol PP dalam membantu pelaksanaan tugas sehari-hari di lapangan,” ujar Melkianus.

Ia menegaskan bahwa mobil operasional tersebut merupakan aset milik Pemerintah Kabupaten Deiyai yang harus dijaga, dirawat, dan dimanfaatkan sesuai peruntukannya. Karena itu, kendaraan dinas tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi maupun keluarga.

“Saya harap tambahan armada ini dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja. Jangan digunakan untuk kepentingan pribadi, apalagi dijadikan sarana bisnis seperti angkutan umum,” tegasnya.

Selain itu, Bupati juga mengingatkan agar kendaraan operasional hanya dikendarai oleh personel Satpol PP. Kebijakan tersebut diterapkan guna memudahkan pengawasan sekaligus memperjelas tanggung jawab terhadap penggunaan aset daerah.

Sementara itu, Kepala Satpol PP Kabupaten Deiyai, Gerhorius Mote, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Deiyai atas dukungan berupa penambahan kendaraan operasional.

Menurutnya, armada baru tersebut akan dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang pelaksanaan tugas Satpol PP dalam menjaga aset pemerintah daerah, menegakkan peraturan daerah, serta menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Kami akan menjaga, merawat, dan menggunakan mobil operasional dinas yang merupakan aset Pemerintah Kabupaten Deiyai sebagaimana mestinya. Kami berharap dengan penambahan satu unit mobil ini, kinerja Satpol PP semakin meningkat dalam menjaga aset pemerintah, menegakkan perda, serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat,” ujar Gerhorius.(red-paputeng)

DEIYAI, PAPUTENG.COM – Bupati Deiyai, Melkianus Mote, memimpin apel bersama personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di halaman Kantor Bupati Deiyai, Jumat (26/6/2026). Dalam arahannya, ia menegaskan bahwa personel Satpol PP harus lebih banyak bertugas di lapangan dan ditempatkan pada sejumlah lokasi strategis demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Bupati Melkianus, tugas dan fungsi Satpol PP tidak hanya berpusat di lingkungan perkantoran pemerintah daerah. Personel juga harus disebar ke berbagai fasilitas pelayanan publik seperti puskesmas, sekolah, serta fasilitas umum lainnya.

“Tugas dan fungsi Satpol PP tidak sebatas administrasi yang bertugas di kantor ataupun lingkungan perkantoran bupati, tetapi harus juga bertugas di lapangan,” tegas Melkianus.

Ia menjelaskan, Satpol PP memiliki peran penting dalam menjaga aset milik Pemerintah Kabupaten Deiyai, menegakkan peraturan daerah (Perda), serta menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Bupati juga menilai keberadaan Satpol PP selama ini belum berjalan secara optimal.

Ia tidak ingin muncul persepsi di tengah masyarakat bahwa personel Satpol PP hanya berkumpul dan beraktivitas di sekitar kawasan perkantoran pemerintah. Selain menyoroti penempatan personel, Melkianus memberikan peringatan keras terkait kedisiplinan anggota Satpol PP.

Ia menegaskan tidak akan mentoleransi personel yang kerap mangkir dari tugas. “Bagi anggota Satpol PP yang sering bolos kerja, saya akan mencoret namanya dari daftar pegawai,” ujarnya.

Saat ini, jumlah personel Satpol PP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deiyai mencapai sekitar 500 orang yang terdiri atas PNS, CPNS, dan tenaga honorer. Dengan jumlah tersebut, pemerintah daerah berencana melakukan pembagian tugas secara proporsional agar pelaksanaan tugas menjadi lebih efektif dan efisien.

Ke depan, personel akan ditempatkan sesuai kebutuhan, baik di lingkungan perkantoran, puskesmas, sekolah, maupun berbagai fasilitas umum lainnya.

Bupati berharap penataan tugas tersebut dapat meningkatkan kehadiran Satpol PP di tengah masyarakat sehingga mampu mendukung program pemerintah daerah, memperkuat penegakan Perda, menjaga aset daerah, serta menciptakan keamanan dan ketertiban di Kabupaten Deiyai.(red-paputeng)

NABIRE, PAPUTENG.COM – Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan menggelar pelatihan teknis pengawasan bidang perdagangan di Auditorium RRI Nabire, Rabu (24/6/2026). Kegiatan yang berlangsung selama empat hari, sejak 22 hingga 25 Juni 2026, ini diikuti peserta dari delapan kabupaten di Papua Tengah.

Pelatihan tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam pengawasan perdagangan, khususnya untuk memastikan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting serta memperkuat perlindungan konsumen.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Tengah, Yuliten Makai, S.Sos, mengatakan pelatihan ini menghadirkan narasumber dari kementerian terkait guna memperkuat pemahaman peserta dalam menjalankan tugas pengawasan di daerah.

“Fungsi dan tujuan utama dari kegiatan ini yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia, dengan peserta dari delapan kabupaten. Kami mendatangkan narasumber dari kementerian,” kata Yuliten kepada awak media di sela-sela kegiatan.

Menurutnya, para peserta diharapkan mampu memahami mekanisme pengawasan sekaligus memfasilitasi peredaran barang yang masuk ke wilayah Papua Tengah. Hal tersebut penting untuk memastikan dokumen manifes barang tercatat dengan baik, menjaga ketersediaan stok, serta memberikan perlindungan kepada konsumen.

Dalam rangkaian pelatihan, peserta tidak hanya menerima materi dan mengikuti sesi tanya jawab di ruang kelas, tetapi juga melakukan praktik lapangan melalui kegiatan turun ke bawah atau turba.

“Dua hari peserta diberikan materi pelatihan dan tanya jawab. Selanjutnya, pada hari kedua dan hari keempat kami mempraktikkan apa yang didapatkan selama pelatihan. Kemarin kami turun ke Pasar Karang Tumaritis dan besok akan turun ke Pasar Kalibobo,” jelasnya.

Yuliten menyebutkan, kegiatan lapangan tersebut menjadi bagian penting untuk mengidentifikasi persoalan yang dihadapi dalam pengawasan perdagangan. Temuan yang belum dapat dijawab di lapangan akan dibahas kembali bersama narasumber dan peserta dalam sesi diskusi pelatihan.

Pemprov Papua Tengah berharap seluruh peserta dapat menyerap materi secara maksimal dan menerapkannya di kabupaten masing-masing. Selain itu, aparatur yang menangani bidang perdagangan diminta untuk aktif melakukan pengawasan langsung ke lapangan, tidak hanya menjalankan tugas administratif dari kantor.

Terkait peredaran minuman beralkohol atau minol tanpa label di Kabupaten Nabire, Yuliten menegaskan bahwa penanganannya menjadi kewenangan pemerintah kabupaten.

Ia menilai peredaran minol yang memiliki izin dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD), meski tetap harus diatur secara ketat untuk meminimalisir dampak sosial yang ditimbulkan.

“Peredaran minol berizin di daerah ini tentu memiliki dampak pada peningkatan PAD, meskipun di satu sisi memiliki dampak yang kurang baik,” ujarnya.

Menurut Yuliten, pemerintah daerah dapat menyusun regulasi untuk mengendalikan peredaran minol, seperti penetapan lokasi penjualan, pembatasan usia pembeli dan konsumen, serta pengaturan waktu dan mekanisme konsumsi minuman beralkohol di masyarakat.(red-paputeng).

NABIRE, PAPUTENG.COM – Pemerataan pendidikan di Kabupaten Nabire dinilai masih menjadi pekerjaan rumah besar, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di wilayah terdepan, tertinggal, dan terluar(3T).

Ketimpangan distribusi tenaga pendidik serta keterbatasan sarana prasarana disebut menjadi salah satu persoalan utama yang perlu segera ditangani. Ketua Yayasan Yashaki Nabire, Davidzoon Manuaron, SH, MH, mengatakan sejumlah sekolah di wilayah perkotaan justru mengalami penumpukan tenaga guru, terutama guru mata pelajaran seperti Matematika, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris.

Sementara itu, sekolah-sekolah di wilayah terpencil masih membutuhkan tenaga pendidik yang bersedia mengabdi. Hal tersebut disampaikan Davidzoon saat ditemui awak media, Jumat (19/6/2026). Menurutnya, seorang guru tidak hanya dituntut memiliki kemampuan akademik dan ijazah sarjana, tetapi juga harus memiliki jiwa pengabdian serta kemampuan membangun hubungan sosial dengan masyarakat di tempat tugasnya.

“Menjadi seorang guru minimal ijazah yang dibutuhkan sarjana, tetapi apakah gelar sarjana itu hanya sebatas selembar ijazah, saya rasa tidak,” kata Davidzoon. Ia menilai, guru seharusnya hadir sebagai mentor dan solusi bagi persoalan pendidikan di daerah 3T, bukan justru menghindari penugasan di wilayah terpencil.

Salah satu alasan yang kerap muncul adalah keterbatasan fasilitas pendukung di daerah seperti Dipa dan Menao. Menurut Davidzoon, kondisi tersebut seharusnya tidak menjadi alasan untuk berhenti mengabdi. Guru, kata dia, perlu membaur dengan masyarakat serta ikut memahami kehidupan sosial dan ekonomi warga setempat, termasuk melalui kegiatan pertanian maupun perkebunan.

“Guru harus menjadi jawaban dengan cara membaur dengan masyarakat sekitar. Mereka bisa bersama mengolah pertanian ataupun perkebunan, agar tidak susah mencari tempat tinggal, ‘ujarnya.

Selain persoalan pemerataan guru, Davidzoon juga menyoroti pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang dinilai masih menimbulkan penumpukan pendaftar di sekolah-sekolah tertentu. Fenomena tersebut terjadi mulai dari jenjang SD hingga SMA/SMK, sementara sekolah lain justru minim peminat.

Pendiri SMK Yasaki dan KPG Nabire itu menilai persoalan distribusi tenaga pendidik maupun ketimpangan jumlah peserta didik harus dibahas secara bersama-sama oleh pemerintah daerah dan DPRK Nabire.

“Hal-hal ini, baik persoalan ketidakmerataan tenaga pendidik dan tenaga pengajar, harus bersama-sama dibahas di DPR. Begitu pun persoalan adanya penumpukan pendaftar di sekolah-sekolah tertentu, sementara sekolah yang lain sepi peminat, itu tidak boleh terjadi,” tegasnya.

Ia meminta Dinas Pendidikan untuk memperkuat manajemen pemerataan, termasuk dalam pelaksanaan SPMB. Menurutnya, sistem zonasi perlu dievaluasi secara teknis agar daya tampung sekolah tetap sesuai dengan kapasitas yang tersedia.

“Kalau yang dibutuhkan 100 murid, jangan menerima 200 murid,” katanya. Davidzoon juga mendorong organisasi perangkat daerah terkait, terutama Dinas Pendidikan dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPKSDM), agar mampu menerjemahkan arahan Bupati Nabire dalam bentuk kebijakan dan langkah nyata.

“Perintah bapak Bupati saya pikir sudah jelas, tinggal jajaran bawahnya yang harus bisa mengimplementasikan. OPD terkait, Dinas Pendidikan dan BPKSDM harus bisa menerjemahkan dan bertindak, jangan sampai DPRK Nabire memanggil meminta pertanggungjawaban,” tutupnya.

Kabupaten Nabire memiliki wilayah yang cukup luas, terdiri atas 15 distrik, 9 kelurahan dan 72 kampung. Sejumlah distrik masih masuk kategori daerah 3T sehingga membutuhkan perhatian serius, terutama dalam pemenuhan tenaga guru, fasilitas belajar, serta akses pendidikan yang layak bagi anak-anak di wilayah terpencil. (red-paputeng)

NABIRE, PAPUTENG.COM – Pemerintah Kabupaten Nabire menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga harus berjalan seiring dengan pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan yang berkualitas.

Penegasan tersebut disampaikan Wakil Bupati Nabire, Burhanuddin Pawennari, saat membacakan sambutan Bupati Nabire Mesak Magai pada kegiatan Haflah Akhirussanah Pondok Pesantren dan Asrama Keguruan Nurul Yaqien Nabire, Minggu (14/6/2026).

Menurut Burhanuddin, perjalanan Pondok Pesantren Nurul Yaqien yang telah berkiprah selama 22 tahun menjadi bukti nyata kontribusi lembaga pendidikan dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya melalui peningkatan kualitas generasi muda. “Alhamdulillah, Pondok Pesantren Nurul Yaqien sudah berkiprah selama 22 tahun dan ikut andil dalam pembangunan guna memajukan Nabire yang kita banggakan dan cintai bersama,” ujarnya.

Ia mengatakan, Yayasan Al-Madinah yang menaungi SD Plus, SMP, dan SMK Nurul Yaqien telah menunjukkan eksistensinya selama lebih dari dua dekade dengan memberikan layanan pendidikan bagi masyarakat Nabire dan sekitarnya.

Burhanuddin menegaskan, pembangunan pendidikan merupakan modal utama bagi keberlanjutan pembangunan daerah. Karena itu, pemerintah terus berupaya mendorong peningkatan kualitas pendidikan sebagai investasi jangka panjang bagi masa depan Nabire.

“Anak-anak adalah generasi penerus Kabupaten Nabire dan Papua Tengah. Jangan pernah merasa minder karena berasal dari daerah pedesaan yang jauh dari pusat-pusat kemajuan. Kalian memiliki kesempatan yang sama untuk meraih kesuksesan,” pesannya kepada para santri.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga mengingatkan pentingnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibarengi dengan pemahaman agama serta pembentukan karakter yang kuat.

Menurutnya, tantangan zaman saat ini menuntut generasi muda untuk memiliki kompetensi yang lengkap, mulai dari ilmu agama, pengetahuan umum, hingga kemampuan teknologi, yang didukung akhlak mulia, moral yang baik, dan integritas tinggi.

“Keberhasilan akan berpihak kepada mereka yang memiliki disiplin, pantang menyerah, rajin berdoa, dan tekun belajar. Jangan mudah menyerah, karena setiap kesulitan dan tantangan adalah kesempatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik,” katanya.

Di akhir sambutannya, Burhanuddin menyampaikan apresiasi kepada para orang tua dan wali santri yang selama ini telah berjuang mendampingi serta memberikan dukungan penuh terhadap pendidikan anak-anak mereka.

“Terima kasih kepada seluruh orang tua dan wali santri atas pengorbanan yang tidak kenal lelah dalam membimbing dan mendukung pendidikan putra-putrinya,” ucapnya.

Pada momentum Haflah Akhirussanah tersebut, Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Yaqien, Kiai Kustanto, juga menyerahkan sertifikat penghargaan kepada 10 santri dan santriwati berprestasi sebagai bentuk apresiasi atas capaian akademik dan pengembangan karakter mereka selama menempuh pendidikan di pesantren. (red-paputeng)