Category: Pemerintahan

NABIRE — Pemerintah Provinsi Papua Tengah memberikan tiga program sebagai kado bagi masyarakat dalam momentum peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia, Senin (17/8/2026).

Tiga program tersebut meliputi perluasan cakupan pendidikan gratis, subsidi tiket penerbangan menuju sejumlah daerah pedalaman, serta peluncuran program kesehatan Ko Harus Sehat.

Ketiga program itu diluncurkan Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa usai upacara peringatan HUT ke-81 RI di area Kantor Gubernur Papua Tengah. Peluncuran tersebut disaksikan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) RI Natalius Pigai, jajaran Forkopimda, serta unsur TNI dan Polri.

Gubernur Meki Nawipa mengatakan, ketiga program tersebut merupakan bentuk kehadiran pemerintah dalam memberikan pelayanan yang merata kepada seluruh masyarakat, termasuk warga yang tinggal di wilayah terpencil.

“Ketiga program ini merupakan bentuk kehadiran dan jaminan pemerintah untuk masyarakat. Bentuk pelayanan yang merata bagi seluruh lapisan, tidak terkecuali yang berada di daerah terpencil,” tegas Meki.»

Menurutnya, pembangunan di Papua Tengah membutuhkan dukungan akses transportasi, kesehatan, dan pendidikan yang memadai. Karena itu, pemerintah berupaya memastikan pelayanan publik dapat dirasakan hingga masyarakat yang berada di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Subsidi Penerbangan ke Daerah Pedalaman

Kondisi geografis Papua Tengah yang menantang menjadi salah satu kendala dalam mobilitas masyarakat maupun distribusi pelayanan pemerintah. Untuk menjawab persoalan tersebut, Pemprov Papua Tengah menjadikan subsidi penerbangan ke sejumlah daerah terpencil sebagai salah satu program prioritas.

Subsidi penerbangan akan diberikan untuk sejumlah rute yang menghubungkan Nabire dengan beberapa wilayah di Papua Tengah.

Rute Nabire–Ilaga, Nabire–Sugapa, dan Nabire–Mulia masing-masing akan dilayani tiga kali dalam sepekan. Sementara rute Nabire–Enarotali dan Nabire–Waghete akan dilayani dua kali dalam sepekan.

“Untuk mempermudah transportasi dari provinsi ke kabupaten-kabupaten tersebut dan sebaliknya, kita akan bekerja sama dengan PT Associated Business Aviation,” ujar Meki.

Pemprov Papua Tengah berharap subsidi penerbangan tersebut dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, terutama dalam mendukung kelancaran aktivitas ekonomi, pelayanan publik, serta mempercepat pembangunan dan konektivitas antarwilayah.

Perluasan Program Ko Harus Sehat

Di bidang kesehatan, Pemprov Papua Tengah meluncurkan program Ko Harus Sehat yang ditujukan untuk memperluas cakupan kepesertaan masyarakat dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Program tersebut dikolaborasikan dengan Kartu Otsus Harapan Baru Sehat–Jaminan Kesehatan Nasional (Koharussehat–JKN) di delapan kabupaten di Papua Tengah.

Berdasarkan data pemerintah daerah, program tersebut telah mencakup sekitar 50.000 peserta aktif JKN. Dari jumlah tersebut, sebanyak 44.720 merupakan Orang Asli Papua (OAP), sementara 2.679 peserta lainnya merupakan non-OAP.

Total alokasi anggaran untuk program tersebut mencapai sekitar Rp22,7 miliar.

Pemerintah berharap perluasan kepesertaan JKN dapat memastikan masyarakat memperoleh akses pelayanan kesehatan yang lebih mudah dan merata.

Pendidikan Gratis Terus Diperluas

Sementara di sektor pendidikan, Pemprov Papua Tengah juga terus memperluas program pendidikan gratis bagi anak-anak sekolah.

Hingga saat ini, program tersebut disebut telah menjangkau sekitar 58.000 pelajar di wilayah Papua Tengah.

Selain membiayai pendidikan para pelajar, pemerintah daerah juga memberikan dukungan pembiayaan pendidikan bagi sekitar 6.000 mahasiswa.

Pemprov Papua Tengah juga membantu sekitar 1.800 guru untuk memperoleh sertifikasi. Kebijakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kompetensi tenaga pendidik sekaligus berdampak terhadap kesejahteraan dan pendapatan guru.

Tiga program tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemprov Papua Tengah untuk memperluas akses pelayanan dasar dan memastikan pembangunan tidak hanya terpusat di wilayah perkotaan, tetapi juga menjangkau masyarakat di daerah terpencil.(red-paputeng)

NABIRE, PAPUTENG.COM — Kampung Parauto, Distrik Yaur, Kabupaten Nabire, meraih Juara I dalam kategori pengelolaan Dana Kampung tingkat Kabupaten Nabire. Penghargaan tersebut diserahkan dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia, Senin (17/8/2026).

Penyerahan penghargaan berlangsung secara simbolis di Lapangan Sapta Marga Makodim 1705/Nabire, bertepatan dengan pelaksanaan upacara bendera HUT ke-81 RI yang dipimpin Bupati Nabire, Mesak Magai, sebagai inspektur upacara.

Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Nabire memberikan penghargaan berupa sertifikat dan uang pembinaan kepada kampung-kampung yang dinilai berprestasi dalam dua kategori, yakni pengelolaan Dana Kampung dan kebersihan lingkungan.

Untuk kategori pengelolaan Dana Kampung, Parauto ditetapkan sebagai Juara I dan berhak menerima uang pembinaan sebesar Rp75 juta.

Posisi Juara II diraih Kampung Epomani dengan uang pembinaan Rp50 juta, sementara Juara III diraih Kampung Bomopai dengan uang pembinaan sebesar Rp35 juta.

Bupati Nabire, Mesak Magai, menjelaskan bahwa penilaian pengelolaan Dana Kampung hanya diberlakukan untuk kampung-kampung di wilayah tertentu. Sementara pengelolaan dana di wilayah perkotaan tidak dimasukkan dalam kategori perlombaan.

“Untuk pengelolaan dana kampung atau desa di perkotaan tidak diikutsertakan dalam lomba karena ada campur tangan pemerintah distrik maupun kabupaten,” ujar Mesak.

Selain penghargaan pengelolaan Dana Kampung, Pemkab Nabire juga memberikan penghargaan bagi kampung dan kelurahan terbersih berdasarkan zona.

Kampung Terbersih Zona Pesisir

Juara I diraih Kampung Napan Yaur dengan uang pembinaan Rp50 juta. Juara II diraih Kampung Kama dengan Rp35 juta, sedangkan Juara III diraih Kampung Moor dengan Rp25 juta.

Kampung/Kelurahan Terbersih Zona Perkotaan

Untuk kategori ini, Juara I diraih Kelurahan Girimulyo dengan uang pembinaan Rp50 juta. Juara II diraih Kampung Lagari Jaya dengan Rp35 juta, dan Juara III diraih Kampung Wadio dengan Rp25 juta.

Upacara peringatan HUT ke-81 RI tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Nabire Burhanudin Pawennari, Sekretaris Daerah Yulianus Pasang, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Nabire Hugo Karubaba, para kepala distrik dan kampung/kelurahan, tokoh adat, tokoh agama, serta perwakilan perbankan, ASN dan pihak swasta.

Penyerahan sertifikat dan uang pembinaan kepada para pemenang dilakukan oleh Bupati Nabire bersama perwakilan yang ditunjuk.

Pemerintah Kabupaten Nabire berharap penghargaan tersebut dapat menjadi motivasi bagi para kepala kampung, desa, dan kelurahan untuk terus meningkatkan tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, serta peran aktif dalam pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Prestasi Kampung Parauto dalam pengelolaan Dana Kampung diharapkan menjadi contoh bagi kampung lainnya untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan anggaran demi kepentingan masyarakat.(red-paputeng).

NABIRE — Anggota DPRK Nabire, Markus Makai, S.Hut., mengapresiasi kinerjKapolda Papua Tengah dan Kapolres Nabire beserta jajaran dalam menangani sejumlah aksi demonstrasi yang berlangsung di Kabupaten Nabire dalam beberapa bulan terakhir.

Markus menilai penanganan massa aksi yang dilakukan aparat kepolisian berjalan cukup baik, khususnya dalam menjaga keamanan dan ketertiban sekaligus memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara damai.

“Saya memberikan apresiasi kepada Kapolda Papua Tengah dan Kapolres Nabire beserta jajaran. Dalam beberapa bulan terakhir, penanganan massa aksi cukup baik. Kami berharap pendekatan yang mengedepankan komunikasi dan persuasif terus dipertahankan,” ujar Markus Makai kepada wartawan, Sabtu (15/8/26).

Menurut Markus, demonstrasi merupakan bagian dari kehidupan demokrasi. Masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, aspirasi, maupun kritik terhadap pemerintah dan kebijakan publik.

Ia menegaskan, kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak konstitusional yang dijamin dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28E ayat (3). Selain itu, penyampaian pendapat di muka umum juga diatur melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

“Masyarakat mempunyai hak untuk menyampaikan aspirasi. Namun, dalam menyampaikan pendapat, kita juga harus menghormati aturan dan menjaga ketertiban umum. Begitu pula aparat harus terus mengedepankan pendekatan yang humanis dan menghormati hak warga negara,” katanya.

Markus berharap sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, DPRK, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, serta seluruh elemen masyarakat dapat terus diperkuat. Menurutnya, komunikasi dan koordinasi yang baik menjadi salah satu kunci untuk mencegah kesalahpahaman sekaligus menjaga situasi keamanan dan ketertiban di Kabupaten Nabire dan Provinsi Papua Tengah.

Ia juga mengimbau masyarakat agar menyampaikan aspirasi secara damai serta tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi kebenarannya.

“Kita boleh berbeda pendapat, tetapi jangan sampai perbedaan itu merusak persaudaraan. Mari kita sama-sama menjaga Nabire dan Papua Tengah tetap aman, damai, dan kondusif. Aspirasi masyarakat harus didengar, sementara keamanan bersama juga harus kita jaga,” pungkas Markus Makai.(red-paputeng)

NABIRE, PAPUTENG.COM — Hari Ulang Tahun (HUT) ke-22 SMAN 2 Nabire diperingati meriah pada Sabtu (15/8/2026). Perayaan yang mengusung semangat syukur dan refleksi perjalanan sekolah itu diwarnai jalan santai serta pembagian puluhan door prize, mulai dari hadiah hiburan, kipas angin, mesin cuci hingga langganan pulsa data gratis selama satu tahun.

Kegiatan diawali dengan jalan santai yang diikuti siswa kelas X hingga XII, dewan guru, staf dan karyawan sekolah, serta sejumlah alumni dari beberapa angkatan pendukung kegiatan.

Kepala SMAN 2 Nabire, Suriati Mangallo, mengatakan sekolah tersebut berdiri pada 15 Agustus 2004 dengan nama SMAN 3 Nabire. Setelah melalui perjalanan panjang, nama sekolah kemudian resmi berubah menjadi SMAN 2 Nabire berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nabire Nomor 100.3.2-81 yang ditetapkan pada 29 Januari 2026.

“Puji syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menatap masa depan lebih baik. SMAN 2 atau Smanda kokoh berdiri dengan banyak kemajuan yang telah dicapai, baik dari segi gedung sekolah maupun jumlah siswa yang bersekolah di sini,” ujar Suriati dalam sambutannya.

Menurutnya, peringatan HUT bukan sekadar kegiatan seremonial atau penanda bertambahnya usia sekolah. Momentum tersebut menjadi kesempatan untuk melihat kembali perjalanan panjang yang telah dilalui, mensyukuri berbagai capaian, sekaligus menatap masa depan dengan target yang lebih besar.

Dari Tiga Ruang Kelas dan Jalan Berlumpur

Dalam perjalanan 22 tahun, SMAN 2 Nabire telah melewati berbagai fase dan tantangan. Saat pertama kali berdiri sebagai SMAN 3 Nabire pada 2004, kondisi sekolah masih jauh dari memadai.

Saat itu, sekolah hanya memiliki tiga ruang kelas dengan 65 siswa dan delapan orang guru. Keterbatasan fasilitas tidak menyurutkan semangat para perintis pendidikan untuk terus menjalankan proses belajar mengajar.

Salah satu kenangan yang masih membekas adalah kondisi akses menuju sekolah. Jalan yang berlubang dan berlumpur menjadi tantangan tersendiri bagi para guru maupun siswa.

Tidak jarang, para guru harus mengenakan sepatu bot untuk dapat mencapai sekolah dan menjalankan tugasnya.

Namun, keterbatasan tersebut justru menjadi bagian penting dari sejarah perjuangan SMAN 2 Nabire. Dengan dukungan masyarakat melalui swadaya, peran alumni angkatan pertama, serta bantuan pemerintah, akses menuju sekolah secara bertahap mulai diperbaiki.

Semangat gotong royong dan kekeluargaan kemudian menjadi salah satu fondasi dalam membangun lingkungan sekolah yang lebih aman, nyaman dan kondusif.

Transformasi Menuju Sekolah Modern

Selama 22 tahun, SMAN 2 Nabire telah mengalami empat kali pergantian kepemimpinan kepala sekolah. Masing-masing kepemimpinan membawa karakter, program dan capaian tersendiri dalam perkembangan sekolah.

Pada masa kepemimpinan kepala sekolah ketiga, Titis Sulistyowati, periode 2018-2026, transformasi sekolah berlangsung cukup signifikan.

Modernisasi tidak hanya terlihat dari perkembangan sarana dan prasarana, tetapi juga dalam peningkatan prestasi akademik dan nonakademik serta pemantapan kualitas tenaga pendidik.

Perjalanan tersebut akhirnya mencapai tonggak sejarah baru setelah nama SMAN 3 Nabire resmi berubah menjadi SMAN 2 Nabire berdasarkan keputusan pemerintah daerah.

“Setelah berjalan selama dua dekade, tonggak sejarah baru tercipta berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 100.3.2-81, ditetapkan pada tanggal 29 Januari 2026. Nama sekolah resmi berganti dari SMAN 3 Nabire menjadi SMAN 2 Nabire,” katanyam

Pendidikan Butuh Dukungan Semua Pihak

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nabire, Dina Pijer, memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang hadir dalam peringatan HUT tersebut, termasuk orang tua siswa, alumni, tokoh adat dan para pemangku kepentingan pendidikan.

Menurut Dina, kehadiran berbagai elemen masyarakat menunjukkan besarnya dukungan terhadap dunia pendidikan di Kabupaten Nabire.

“Kehadiran para tamu undangan merupakan bukti dukungan mereka terhadap dunia pendidikan. Mereka sadar bahwa pendidikan adalah kunci untuk mewujudkan masa depan yang cerah,” ujar Dina.

Ia menegaskan, kemajuan pendidikan tidak dapat hanya dibebankan kepada pihak sekolah dan pemerintah. Dibutuhkan keterlibatan berbagai unsur, mulai dari alumni, komite sekolah, masyarakat, tokoh adat hingga stakeholder lainnya.

Pemerintah Kabupaten Nabire melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kata Dina, menyambut baik pelaksanaan HUT ke-22 SMAN 2 Nabire.

Selain menjadi ungkapan syukur atas berbagai capaian pendidikan, kegiatan tersebut juga menjadi sarana mempererat silaturahmi antara sekolah, siswa, alumni, orang tua dan seluruh pihak yang memiliki kepedulian terhadap kemajuan pendidikan.

Dari sekolah yang dahulu hanya memiliki tiga ruang kelas, 65 siswa dan harus melewati jalan berlumpur, SMAN 2 Nabire kini terus bergerak menuju pendidikan yang lebih modern. Perjalanan 22 tahun menjadi pengingat bahwa kemajuan pendidikan lahir dari proses panjang, semangat gotong royong dan komitmen banyak pihak.(red-paputeng)

NABIRE, PAPUTENG.COM — Pemerintah Provinsi Papua Tengah (Paputeng) memastikan pelayanan pemerintahan di Kabupaten Puncak, khususnya di Ilaga, tetap berjalan pascakerusuhan yang terjadi pada Selasa malam, 11 Agustus 2026.

Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Papua Tengah, Silwanus Sumule, mengatakan Pemprov Papua Tengah telah menerima laporan terkait aksi kekerasan massa dan terus berkomunikasi dengan Pemerintah Kabupaten Puncak untuk memastikan kondisi pemerintahan tetap berjalan.

“Kita pastikan pelayanan pemerintahan di Ilaga, Puncak tetap jalan. Pemprov Paputeng tidak akan tinggal diam. Kita akan bekerja sama untuk memulihkan kondisi di sana,” kata Silwanus, Kamis (13/8/2026).

Menurut dia, Pemkab Puncak saat ini tengah melakukan inventarisasi serta menyusun laporan terkait kerusakan dan kerugian akibat kerusuhan. Data tersebut nantinya menjadi dasar bagi pemerintah provinsi dalam menentukan langkah penanganan selanjutnya.

Silwanus menyebut kondisi keamanan di Kabupaten Puncak saat ini mulai kondusif. Namun, aktivitas pelayanan pemerintahan masih menghadapi kendala karena sejumlah gedung perkantoran mengalami kerusakan, bahkan sebagian dibakar dan tidak dapat digunakan.

“Kondisi keamanan di Puncak sudah cukup kondusif. Meskipun pelayanan pemerintahan belum aktif sepenuhnya, kami pastikan dalam waktu dekat aktivitas perkantoran di sana sudah normal,” ujarnya.

Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa, juga telah mengutus sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) ke Kabupaten Puncak untuk melihat langsung kondisi di lapangan sekaligus melakukan langkah penanganan pascakerusuhan.

“Kita pastikan masyarakat Puncak tidak dibiarkan berjalan sendirian. Kita bantu, kita support. Pemprov Paputeng segera melakukan rapat koordinasi guna mengevaluasi kondisi terkini dan menentukan langkah lanjutan agar pemerintahan di sana segera pulih,” tegasnya.

Sementara itu, Bupati Puncak Elvis Tabuni memastikan roda pemerintahan di daerah tersebut tetap berjalan meskipun sejumlah fasilitas perkantoran mengalami kerusakan akibat aksi massa.

Berdasarkan pendataan sementara, sejumlah fasilitas pemerintah mengalami kerusakan berat hingga rata dengan tanah. Di antaranya ruang kerja DPRK Puncak, Kantor Dinas Kesehatan, gudang BNPB, serta Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Sementara itu, sejumlah fasilitas lainnya mengalami kerusakan sebagian, yakni Kantor Bupati dan Wakil Bupati, ruang kerja staf ahli, Kantor Keuangan, serta Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung. Kerusakan juga terjadi pada pagar Dinas Pendidikan dan satu unit kendaraan milik Bagian Umum Setda Puncak.

Adapun Kantor Diskominfo, Inspektorat, Kesbangpol, PTSP, BKD, serta Dinas Perindagkop dilaporkan mengalami kerusakan dan penjarahan oleh massa.

Pemprov Papua Tengah menyatakan akan terus berkoordinasi dengan Pemkab Puncak untuk memastikan pemulihan fasilitas pemerintahan dan pelayanan publik dapat dilakukan secepatnya.(red-paputeng)

NABIRE- PAPUTENG.FOM- Pemerintah Provinsi Papua Tengah terus memacu penguatan tata kelola pemerintahan sebagai kunci mempercepat pembangunan dan menghadirkan pelayanan publik yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Upaya itu dilakukan melalui kuliah umum bertema “Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Provinsi Papua Tengah” dalam rangka Otonomi Khusus (Otsus) Jilid II di Ballroom Provinsi Papua Tengah, Rabu (12/8/2026).

Kuliah umum menghadirkan Prof. Dr. Djohermansyah Djohan, M.A. sebagai narasumber dan diikuti staf ahli gubernur, asisten sekretaris daerah, pimpinan OPD, kepala biro, serta pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemprov Papua Tengah.

Dalam pemaparannya, Djohermansyah menekankan bahwa keberhasilan pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran dan kewenangan, tetapi juga kualitas kepemimpinan, profesionalisme aparatur, integritas birokrasi, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Menurutnya, kebijakan harus mampu diterjemahkan menjadi program yang tepat sasaran dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

Sebagai provinsi baru, Papua Tengah masih menghadapi pekerjaan besar dalam membangun fondasi pemerintahan, mulai dari penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas aparatur, penataan aset hingga pengembangan sistem data yang kuat.

Tantangan tersebut membutuhkan birokrasi yang tidak hanya kompeten, tetapi juga mampu bekerja cepat dan efektif dalam mengeksekusi kebijakan.

Penguatan tata kelola juga menjadi semakin penting dalam pelaksanaan Otsus. Kewenangan dan dukungan fiskal yang besar harus berjalan beriringan dengan pemerintahan yang transparan, akuntabel dan adaptif terhadap kondisi daerah.

Apalagi, karakter Papua Tengah sangat beragam, dari wilayah pesisir hingga pegunungan dan pedalaman. Karena itu, pembangunan tidak bisa menggunakan satu pendekatan untuk semua wilayah. Kebijakan harus disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, kondisi sosial budaya, serta tantangan geografis masing-masing daerah.

Melalui kegiatan tersebut, Pemprov Papua Tengah mendorong lahirnya birokrasi yang semakin profesional, kelembagaan yang kuat dan pengelolaan keuangan yang lebih akuntabel.

Dengan tata kelola yang semakin solid, pemerintah daerah diharapkan mampu memperkuat pelayanan publik sekaligus mempercepat hadirnya manfaat pembangunan bagi masyarakat Papua Tengah.(red-paputeng).

NABIRE — Sebanyak 14 Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Provinsi Papua Tengah ditargetkan selesai dibangun dan mulai beroperasi pada 2026. Pembangunan tersebut tersebar di Kabupaten Nabire dan Mimika.

Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Papua Tengah, Carlos Matuan, menyampaikan hal itu saat menghadiri groundbreaking KNMP Siriwini, Rabu (12/8/2026).

Dari total 14 KNMP yang disetujui, enam di antaranya berada di Kabupaten Nabire, yakni Kelurahan Siriwini, Sanoba, Kimi, Teluk Kimi, Kalibobo, serta Sima dan Yaur. Sementara delapan KNMP lainnya dialokasikan di Kabupaten Mimika, di antaranya Timika Timur Jauh dan Timika Barat Daya.

Matuan menjelaskan, jumlah tersebut merupakan hasil proses verifikasi atas usulan pemerintah daerah. Untuk Nabire, pemerintah daerah sebelumnya mengusulkan 12 lokasi, namun enam lokasi dinyatakan memenuhi persyaratan. Sedangkan di Mimika, dari 19 lokasi yang diusulkan, delapan lokasi disetujui.

“Awalnya kita usulkan 12 KNMP dibangun di Nabire, setelah diverifikasi terealisasi enam, sedangkan untuk Timika dari 19 yang kita ajukan, delapan yang disetujui,” ujar Matuan.

Secara keseluruhan, pemerintah mengalokasikan pembangunan 200 KNMP di wilayah Papua. Kawasan nelayan terpadu tersebut ditargetkan dapat diselesaikan dan dioperasikan pada 2026.

Menurut Matuan, peluang pengajuan pembangunan KNMP masih terbuka pada 2027. Namun, realisasi program tersebut sangat bergantung pada kesiapan lahan di masing-masing daerah.

Anggaran dari Pemerintah Pusat

Matuan menegaskan, seluruh anggaran pembangunan KNMP bersumber dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pemerintah daerah berperan dalam menyiapkan lahan untuk pembangunan.

“Semua anggaran pembangunan berasal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, kami di daerah tinggal menyiapkan lahan,” katanya.

Ia memperkirakan tidak seluruh alokasi 200 KNMP di Papua dapat terserap apabila persoalan penyediaan dan pembebasan lahan tidak segera diselesaikan.

Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri di Papua karena sebagian lahan masih berstatus tanah adat, tanah marga, maupun tanah milik keluarga.

Matuan mengatakan, lahan yang akan digunakan untuk pembangunan harus memiliki status kepemilikan yang sah dan dapat digunakan pemerintah. Jika lahan masih berstatus milik adat atau masyarakat, pemilik dapat menghibahkannya kepada pemerintah untuk kemudian dimanfaatkan sebagai lokasi pembangunan KNMP.

“Lahannya sendiri itu merupakan aset daerah atau negara yang sah. Jadi, jika masih merupakan lahan milik adat atau masyarakat, bisa dihibahkan dulu ke pemerintah kemudian dibangun,” jelasnya.

Adapun kebutuhan lahan untuk satu kawasan KNMP diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1 hektare.

Program KNMP diharapkan tidak hanya menyediakan permukiman, tetapi juga membangun kawasan nelayan yang terintegrasi dengan sarana pendukung aktivitas perikanan sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat pesisir.(red-paputeng)

NABIRE, PAPUTENGM.COM — Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Nabire, Papua Tengah, menyiapkan sebanyak 50 unit perahu fiber untuk membantu nelayan di sejumlah wilayah pesisir dan kepulauan.

Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Nabire, Anton Pekei, S.Sos., mengatakan bantuan tersebut bersumber dari Dana Otonomi Khusus (Otsus) Tahun Anggaran 2026. Hal itu disampaikannya kepada wartawan, Kamis (13/8/2026).

Dari 50 unit perahu yang disiapkan, enam unit secara khusus akan diberikan kepada enam suku pesisir terpilih. Pemberian tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap masyarakat adat pesisir dan kepulauan Nabire.

Pekei mengatakan, gagasan bantuan tersebut muncul setelah dirinya menghadiri Musyawarah Besar (Mubes) Masyarakat Adat Pesisir dan Kepulauan Nabire yang berlangsung pada 30 Juli hingga 1 Agustus 2026.

“Pada Mubes masyarakat adat pesisir dan kepulauan, kemarin saya hadir pada acara pemilihan dan saya merasa terketuk hati. Saya berpikir, kira-kira apa yang dapat saya berikan kepada mereka,” ujar Pekei.

Menurut dia, bantuan perahu motor dinilai tepat sasaran karena sebagian besar masyarakat pesisir menggantungkan kehidupan pada sektor perikanan tangkap. Dengan dukungan sarana melaut yang memadai, nelayan diharapkan dapat meningkatkan hasil tangkapan dan secara bertahap memperkuat perekonomian keluarga.

Pekei menjelaskan, perahu yang disiapkan akan menggunakan mesin dengan kapasitas tidak lebih dari 30 PK. Namun, untuk aktivitas nelayan pada zona tangkap 1 hingga 20 mil laut, mesin berkapasitas 10-15 PK dinilai sudah memadai.

“Jarak 1 sampai 20 mil merupakan medan mereka, para nelayan, untuk memancing ikan. Zona ini merupakan ladang mereka, sawah mereka. Saya kira dengan perahu kapasitas mesin 10-15 PK sudah cukup,” jelasnya.

Saat ini, Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Nabire telah melakukan verifikasi data calon penerima bantuan. Pemerintah daerah menargetkan penyaluran 50 unit perahu fiber tersebut dapat dilakukan pada Oktober atau November 2026.

Selain menyiapkan bantuan melalui anggaran Otsus Kabupaten Nabire, Pekei juga mendorong Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Papua Tengah agar memberikan dukungan serupa bagi nelayan di enam suku pesisir. Bantuan yang diharapkan antara lain perahu fiber dan mesin tempel (Johnson).

Program bantuan perahu tersebut juga disebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah merealisasikan visi pembangunan “Nabire Hebat” yang dicanangkan Bupati Nabire, Mesak Magai.

Bantuan perahu fiber direncanakan menyasar sejumlah distrik, di antaranya Wapoga, Moor, Kimi, Teluk Kimi, Nabire, Nabire Barat, Sima, dan Yaur.

Pemerintah berharap dukungan sarana produksi tersebut tidak hanya membantu mobilitas nelayan, tetapi juga meningkatkan produktivitas perikanan tangkap serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir dan kepulauan di Kabupaten Nabire.(red-paputeng)

ILAGA, PAPUA TENGAH — Sedikitnya tujuh kantor pemerintahan di Kabupaten Puncak, Papua Tengah, dibakar massa pada Selasa (11/8/2026) malam. Aksi tersebut diduga dipicu ketidakpuasan warga terhadap pembagian Dana Desa atau Dana Kampung Tahap I Tahun 2026.

Peristiwa terjadi sekitar pukul 18.45 WIT di tengah berlangsungnya acara penyerahan Dana Desa yang dilakukan Bupati Puncak, Elvis Tabuni, di Ilaga.

Kapolres Puncak, Dominggus F. Ximenes, mengatakan tujuh bangunan pemerintah yang menjadi sasaran pembakaran masing-masing Kantor Bupati Puncak, Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Kantor Keuangan, Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DMK), Kantor DPRD, Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), serta Kantor Dinas Sosial.

Selain bangunan perkantoran, satu unit mobil yang terparkir di halaman Kantor Bupati turut hangus terbakar.

Kericuhan diduga bermula dari ketidakpuasan sejumlah warga terhadap mekanisme pembagian Dana Desa Tahap I Tahun 2026. Bupati Elvis Tabuni sempat turun tangan untuk mencegah aksi anarkis, namun situasi kemudian berkembang hingga terjadi pembakaran sejumlah fasilitas pemerintah.

Pasca-kejadian, aparat keamanan langsung melakukan pengamanan di sejumlah titik yang dianggap rawan. Sedikitnya 40 personel kepolisian yang dipimpin Kasat Sabhara diterjunkan untuk mengantisipasi meluasnya aksi.

Personel Satgas Operasi Damai Cartenz (ODC) bersama anggota Polsek juga disiagakan di sekitar alun-alun Ilaga dan sejumlah lokasi lainnya. Aparat turut melibatkan tokoh masyarakat dalam upaya meredam situasi dan mencegah terjadinya aksi susulan.

Pada Rabu (12/8/2026) pagi, kepolisian memasang garis polisi atau police line di sekitar puing-puing sejumlah kantor pemerintahan Kabupaten Puncak yang terbakar.

Hingga berita ini diturunkan, situasi keamanan di Ilaga dan sekitarnya dilaporkan telah terkendali dan kondusif. Aparat keamanan masih melakukan penjagaan serta pemantauan untuk memastikan kondisi tetap aman dan mencegah potensi gangguan keamanan lanjutan.(red-paputeng)

NABIRE, PAPUA TENGAH — Penerapan sistem ganjil-genap dalam pengisian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kabupaten Nabire dinilai efektif mengurangi antrean panjang kendaraan sekaligus meminimalisasi potensi kecelakaan lalu lintas.

Namun, kebijakan yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Nabire tersebut masih menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Salah satu kelompok yang terdampak adalah pengemudi ojek yang membutuhkan BBM hampir setiap hari untuk menunjang aktivitas mereka.

Polemik juga muncul terkait kebutuhan BBM bagi armada pengangkut sampah milik Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Nabire. Wakil Bupati Nabire, H. Burhanuddin Pawennari, menegaskan pemerintah daerah akan memperjuangkan agar armada pengangkut sampah tetap memperoleh BBM guna menjamin kelancaran pelayanan kebersihan kota.

Pernyataan tersebut disampaikan Burhanuddin setelah melakukan koordinasi dengan pihak Pertamina terkait kebutuhan BBM bagi kendaraan operasional DLH.

“Kemarin kami koordinasi dengan Pertamina supaya untuk DLH kuota BBM tidak boleh dibatasi,” ujar Burhanuddin saat ditemui awak media di Kantor Inspektorat, Minggu lalu.

Sementara itu, Sales Branch Manager 1 Pertamina Patra Niaga, Muhammad Reynaldi Suryanto, mengatakan pihaknya menghormati surat edaran dan instruksi Bupati Nabire terkait penerapan sistem ganjil-genap di SPBU.

Menurut Reynaldi, Pertamina tidak bermaksud membatasi pengisian BBM bagi armada pengangkut sampah. Namun, kebutuhan tersebut perlu dikoordinasikan terlebih dahulu dengan pemerintah daerah dan pihak Pertamina.

“Selama ini kami menerapkan sistem ganjil-genap sesuai dengan surat edaran dan instruksi Pak Bupati. Terkait truk sampah yang harus mendapatkan BBM, kemarin kami sudah bertemu dengan Pak Wakil Bupati dan Dinas Lingkungan Hidup guna melakukan koordinasi. Namun, hingga kini kami masih memberlakukan ganjil-genap sesuai instruksi Pak Bupati itu sendiri,” jelas Reynaldi, Selasa (11/8/2026).

Ia menegaskan, apabila terdapat hal-hal yang perlu diatur lebih lanjut dalam pelaksanaan instruksi tersebut, Pertamina siap mengikuti ketentuan berdasarkan petunjuk dan arahan pemerintah daerah.

Terkait pasokan BBM bersubsidi, Reynaldi memastikan penerapan sistem ganjil-genap tidak menyebabkan pengurangan kuota distribusi ke masing-masing SPBU.

“Kuota yang kami distribusikan ke setiap SPBU berbeda-beda, antara 10 sampai 15 kiloliter per hari. Dengan adanya ganjil-genap pun tidak memengaruhi kuota yang diberikan,” terangnya.

Di sisi lain, penerapan sistem ganjil-genap disebut berdampak terhadap panjang antrean kendaraan di SPBU. Antrean yang sebelumnya berpotensi mengganggu arus lalu lintas dan menimbulkan risiko kecelakaan kini relatif berkurang.

Meski demikian, ketersediaan BBM bersubsidi di setiap SPBU tidak selalu sama. Pada SPBU tertentu, stok BBM dapat lebih cepat habis, sementara di SPBU lainnya masih tersedia hingga batas waktu pelayanan pengisian untuk masyarakat umum.

Reynaldi juga mengungkapkan bahwa potensi penyalahgunaan atau tindak kejahatan terkait BBM bersubsidi masih perlu diwaspadai meski sistem ganjil-genap telah diberlakukan.

Ia mengimbau masyarakat yang menemukan dugaan kecurangan dalam penyaluran maupun penggunaan BBM bersubsidi agar segera melaporkannya kepada Pertamina melalui layanan kontak 135.

Dengan demikian, polemik pengisian BBM bagi armada pengangkut sampah masih membutuhkan koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Nabire dan Pertamina. Di satu sisi, pemerintah daerah berkepentingan memastikan pelayanan kebersihan tetap berjalan, sementara di sisi lain Pertamina berkewajiban menjalankan ketentuan penyaluran BBM bersubsidi sesuai regulasi dan instruksi pemerintah.(red-paputeng)