Category: Pemerintahan

NABIRE-PAPUTENG.COM- Bupati Kabupaten Nabire, Mesak Magai, S.Sos, M.Si melakukan peletakan batu pertama pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Smoker, Kelurahan Siriwini, Nabire, Selasa (11/8/26).

GroundBreaking dilakukan orang nomor satu di kabupaten ini, diikuti Ketua DPRK Nabire, Nancy Karolina Worabay, Danrem 173/PVB, Brigjen TNI Vivin Alivianto, Dandim 1705, Letkol. Arh Dwi Palwanto, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Nabire, Anton Pekei, Perwakilan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Paputeng, Perwakilan Polres Nabire, Kepala Suku Wate, Otis Monei, dan perwakilan terkait lainnya.

“Dengan mengucap Nama Tuhan Yang Maha Kuasa, di depan para tokoh adat, agama, masyarakat, dan wartawan. Kami di sini bersama meletakkan batu pertama pembangunan Kampung Nelayan Merah sebagai jawaban atas kondisi nelayan kita di Nabire, semoga dengan dibangunnya kampung nelayan ini menjadi penggerak ekonomi masyarakat pesisir guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan, “kata Mesak sebelum melakukan ground breaking.

Sedangkan Kepala Perikanan dan Kelautan Kabupaten Nabire, Anton Pekei, S.Sos mengatakan, bahwa pembangunan kampung nelayan Merah Putih di Kelurahan Siriwini, Nabire merupakan wujud perjuangan berat dan panjang.

“Pembangunan kampung nelayan ini merupakan wujud perjuangan yang amat berat dan panjang. Sebenarnya kami mengajukan 12 kampung nelayan bisa dibangun di Kabupaten Nabire, namun hingga hari ini terealisasi baru 6 kampung nelayan, “kata Anton.

Anton Pekei yang sebenarnya sudah memasuki masa pensiun, akunya di akhir jabatan ingin memberikan kesan manis dan meninggalkan sebuah perjuangan yang teraktualisasi dalam pembangunan kampung nelayan yang modern, terpadu, dan berkelanjutan.

Di tempat ini lanjut Anton, salah satu tanah yang pernah di survei Dirjen Perikanan dan Kelautan Nasional, dan ternyata tempat ini (Siriwini) benar-benar terealisasi pembangunan kampung nelayan yang modern dan terpadu.

Apabila menyikapi dari mapping pembangunan. Kampung Nelayan Merah Putih dilengkapi dengan cold storage, pabrik es, area service kapal nelayan, SPBU mandiri bagi para nelayan, dan koperasi terpadu.

Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih merupakan program strategis Presiden Prabowo Subianto dengan Asta Citanya, keberhasilannya ini merupakan kolaborasi antara pihak pemerintah, TNI dan Forkopimda Nabire. Enam tempat yang berhasil terealisasi, yakni Siriwini, Makimi, Sanoba, Kalibobo, Sima, dan Yaur.

Dasar pembangunannya sendiri menurut Anton mengacu pada program Asta cita 2024 – 2029, bahwa salah satu upaya pemerintah untuk membangun ekonomi hilirisasi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.

“Program pembangunan kampung nelayan Merah putih merupakan program prioritas dan terobosan Kementerian Perikanan dan Kelautan untuk mewujudkan swasembada nasional, implementasi ekonomi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru, menciptakan lapangan kerja, pemerataan ekonomi, pemberantasan kemiskinan, “paparnya.

Kepala Suku Wate, Otis Monei memberikan dukungan penuh terhadap program pemerintah yang sedang dilakukan. Namun Otis berpesan pembangunan kampung nelayan tidak bersifat sementara dan hangat-hangat tai ayam.

“Kami harap pembangunan ini tidak bersifat hangat-hangat tai ayam, ramai di awal tetapi tidak jelas arah dan tujuan di tahun-tahun berikutnya. Apapun program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kami dukung sepenuhnya, “tandas Otis.(red-paputeng).

 

 

 

 

 

 

 

 

NABIRE, PAPUTENG.COM — Bupati Nabire Mesak Magai, S.Sos., M.Si., melakukan groundbreaking pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Kelurahan Siriwini, Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Selasa (11/8/2026).

Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Nabire, Sekretaris Daerah (Sekda), Ketua DPRK Nabire, Danrem 173/PVB, Dandim 1705/Nabire, anggota DPRP Papua Tengah, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan, tokoh agama, tokoh adat, organisasi kemasyarakatan, serta masyarakat setempat.

Dalam sambutannya, Mesak mengatakan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih merupakan program pemerintah pusat yang perlu mendapat dukungan seluruh pihak, khususnya pemerintah daerah dan masyarakat.

«“Pembangunan kampung nelayan ini merupakan program pemerintah pusat yang harus kita dukung. Di Papua Tengah terdapat dua wilayah pesisir yang memiliki potensi perikanan, yaitu Nabire dan Timika,” ujar Mesak.»

Menurutnya, Nabire dan Timika memiliki posisi strategis dalam pengembangan sektor kelautan dan perikanan di Papua Tengah. Karena itu, pemerintah daerah bersama pemerintah provinsi perlu mencari langkah konkret untuk memberdayakan masyarakat pesisir sekaligus meningkatkan perekonomian nelayan.

Mesak menyebut sektor perikanan dan pariwisata menjadi dua potensi utama wilayah pesisir yang harus terus dikembangkan.

Ia juga menyoroti perubahan pola hidup masyarakat Papua yang menghadapi tantangan modernisasi. Menurutnya, pola hidup tradisional memiliki peran penting dalam menjaga budaya dan kearifan lokal serta kelestarian alam. Namun, perkembangan kebutuhan hidup juga menuntut adanya peningkatan produktivitas ekonomi masyarakat.

Nabire dan Timika Jadi Penopang Ekonomi Papua Tengah

Mesak mengatakan Nabire dan Timika memiliki sumber daya alam yang besar dan berpotensi menjadi penopang perekonomian bagi wilayah Papua Tengah.

«“Kabupaten Nabire dan Timika menjadi dapur bagi enam kabupaten lain di Papua Tengah. Dua kabupaten ini memiliki sumber daya alam yang luar biasa, seperti pertambangan emas, kakao, gaharu, dan berbagai potensi lainnya,” katanya.»

Ia menilai kekayaan sumber daya alam Papua merupakan modal penting untuk mendorong pembangunan ekonomi daerah. Bahkan, menurut Mesak, dampak krisis moneter yang melanda Indonesia pada 1998 hingga 2000 tidak dirasakan separah sejumlah wilayah lain di luar Papua karena karakteristik ekonomi dan sumber daya alam Papua.

Sebagai ibu kota Provinsi Papua Tengah, kata dia, Nabire memiliki posisi strategis sebagai pusat mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi. Berbagai suku hidup berdampingan di Nabire, ditambah kondisi geografis yang strategis serta situasi keamanan yang terus terpelihara.

Karena itu, kondisi tersebut harus diimbangi dengan peningkatan pembangunan, khususnya di bidang ekonomi dan pendidikan.

Produksi Pangan Lokal Harus Diperkuat

Mesak juga menekankan pentingnya pengembangan sektor perikanan, pertanian, dan peternakan yang berbasis produksi lokal.

Ia mencontohkan kebutuhan daging ayam di Nabire dan sejumlah kabupaten di Papua Tengah yang hingga kini masih belum sepenuhnya dapat dipenuhi oleh produksi lokal.

Wilayah yang menjadi pasar kebutuhan tersebut antara lain Nabire, Deiyai, Dogiyai, Paniai, Puncak, Puncak Jaya, dan Intan Jaya.

«“Hingga hari ini kita masih mengonsumsi daging ayam beku yang berasal dari Surabaya dan Makassar. Produksi ayam kita belum mampu memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat kita,” terang Mesak.»

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi pekerjaan rumah yang harus segera ditangani melalui peningkatan produksi pangan lokal sehingga ketergantungan terhadap pasokan dari luar Papua dapat dikurangi.

Pemilik Hak Ulayat Dukung Pembangunan

Sementara itu, Ketua Suku Wate sekaligus pemilik hak ulayat, Otis Monei, menyatakan dukungan penuh terhadap pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih.

Otis menilai program tersebut memiliki tujuan yang baik, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

«“Kampung nelayan ini adalah kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Apapun yang berhubungan dengan kebijakan yang berpihak kepada rakyat, kami dukung,” ujar Otis.»

Ia menegaskan masyarakat pesisir siap mendukung dan bermitra dengan pemerintah dalam pelaksanaan program tersebut.

Namun, Otis berharap pembangunan yang telah mengalokasikan anggaran besar itu dapat dimanfaatkan secara optimal dan tidak berhenti sebatas pembangunan fisik.

Menurutnya, fasilitas Kampung Nelayan Merah Putih harus memiliki fungsi dan tujuan jangka panjang sehingga mampu menjadi bagian dari pembangunan ekonomi berkelanjutan dan benar-benar memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan.(Redaksi PAPUTENG.COM)

NABIRE, PAPUTENG.COM — Kekeringan mulai dirasakan masyarakat di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Hujan yang tidak turun selama lebih dari sebulan menyebabkan sejumlah sumber air warga, terutama sumur, mulai mengering.

Kondisi tersebut membuat sebagian masyarakat di wilayah perkotaan dan pinggiran kota harus membeli air bersih dari penyedia swasta. Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Nabire juga berupaya membantu masyarakat dengan mendistribusikan air menggunakan armada tangki yang tersedia.

Berdasarkan data tahun 2024, rata-rata hari hujan di Kabupaten Nabire berkisar antara 19 hingga 29 hari dalam sebulan dengan intensitas sedang hingga lebat. Sementara pada 2025, kondisi cuaca ekstrem dengan curah hujan cukup tinggi bahkan sempat meningkatkan potensi banjir di Distrik Yaro dan Wanggar.

Namun, kondisi berbeda terjadi dalam beberapa pekan terakhir. Minimnya hujan membuat sejumlah sumber air warga mengalami penurunan debit.

 

Wakil Bupati Nabire, Burhanudin Pawennari, mengaku prihatin dengan kondisi kekeringan yang mulai berdampak terhadap kebutuhan dasar masyarakat, khususnya warga yang tinggal di wilayah pinggiran kota seperti Kali Semen, Bumi Raya, dan Wadiio.

Hal itu disampaikan Burhanudin kepada wartawan usai membuka kegiatan Sosialisasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kabupaten Nabire Tahun 2026, Kamis (6/8/2026).

“Sebulan lebih hujan belum turun. Saya pun ikut merasakan kesulitan mendapatkan air. Di tempat saya sendiri ada dua sumur penyedia air, tetapi debit airnya mulai berkurang,” ujar Burhanudin.

Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Nabire telah mengambil langkah cepat dengan mengoptimalkan armada yang dimiliki pemerintah, termasuk mobil tangki milik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat.

Pelayanan Air Bersih Masih Terbatas

Sementara itu, Direktur Perumda Tirta Adrian (PDAM) Nabire, Jhon Monim, mengatakan pelayanan air bersih bagi masyarakat terdampak kekeringan tetap dilakukan, khususnya di wilayah Kali Semen, Distrik Nabire Barat.

“Kami tetap melakukan pelayanan air bersih bagi warga Kali Semen, meskipun kami rasa masih kurang maksimal karena keterbatasan bak penampung,” kata Monim saat dihubungi melalui telepon.

Ia menjelaskan, debit air dari jaringan pipa hingga kini masih relatif stabil dan belum mengalami penurunan signifikan. Kendala utama justru berada pada kapasitas bak penampungan yang digunakan.

Menurut Monim, bak penampungan yang masih menggunakan konstruksi bronjong dan terpal memiliki daya tampung terbatas. Kondisi tersebut membuat sebagian air tidak dapat ditampung secara maksimal dan berpotensi terbuang.

“Warga yang mendapat pelayanan air masih sebatas di jalur poros dan sekitar bak penampung,” jelasnya.

Monim mengatakan pihaknya sebenarnya ingin memperluas distribusi air hingga ke tengah permukiman warga. Namun, rencana tersebut terkendala kondisi armada mobil tangki yang mengalami kerusakan.

“Sebenarnya kami ingin lebih jauh lagi memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan mengangkut air ke tengah permukiman warga. Namun, mobil tangki kami rusak,” ungkapnya.

 

BPBD Distribusikan Air Setiap Hari

Sementara itu, Sekretaris BPBD Kabupaten Nabire, Charles Saroi, mengatakan pemerintah daerah telah mengambil langkah antisipatif dengan menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan.

Menurut Charles, mobil tangki BPBD setiap hari dikerahkan untuk mendistribusikan air bersih ke sejumlah lokasi. “Mobil tangki kami setiap hari memberikan bantuan air bersih kepada masyarakat. Hari ini pun sejak pagi mobil tangki sudah beroperasi,” ujar Charles.

Meski demikian, ia mengakui pelayanan belum dapat dilakukan secara maksimal. Keterbatasan armada serta tingginya permintaan masyarakat menjadi kendala dalam menjangkau seluruh wilayah yang membutuhkan.

Charles menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Nabire apabila pelayanan distribusi air bersih belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan warga.

“Kami mohon maaf kepada masyarakat karena pelayanan belum maksimal. Ini karena keterbatasan armada, sementara permintaan masyarakat yang masuk ke BPBD cukup tinggi,” katanya.

Selain mendistribusikan air bersih untuk kebutuhan masyarakat, BPBD Nabire juga mengerahkan armadanya untuk menyiram rumput dan tanaman di kawasan perkantoran Pemerintah Kabupaten Nabire serta sejumlah ruas jalan raya.

Pemerintah daerah berharap kondisi kekeringan tidak berlangsung lebih lama dan hujan segera turun, sehingga sumber-sumber air masyarakat kembali terisi dan kebutuhan air bersih warga dapat terpenuhi secara normal.(red-paputeng)

DOGIYAI, PAPUTENG.COM – Sosialisasi dan Pendampingan Manajemen Talenta, E-Kinerja, Disparitas Data Kepegawaian, dan Dokumentasi Management System (DMS) Kabupaten Dogiyai Tahun 2026 resmi ditutup pada Kamis (6/8/2026), setelah berlangsung selama sepekan sejak 31 Juli 2026.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Dogiyai, Yohan Kegakoto, SE., MAP, berharap seluruh peserta segera mengimplementasikan materi yang telah diperoleh selama kegiatan berlangsung.

Yohan mengatakan, Subbagian Kepegawaian bersama dua tenaga user pada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus segera melakukan pembenahan terhadap data kepegawaian, khususnya terkait E-Kinerja dan disparitas data ASN.

“Saya berharap setelah kegiatan ini selesai, Subbagian Kepegawaian dan dua user di masing-masing OPD benar-benar memahami materi yang telah diberikan, kemudian segera melakukan perbaikan E-Kinerja dan disparitas data yang masih terjadi di setiap OPD,” ujarnya usai penutupan kegiatan.

Menurutnya, penerapan manajemen talenta yang baik, didukung data kepegawaian yang akurat dan sistem E-Kinerja yang tertata, akan meningkatkan kualitas pelayanan kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dogiyai.

Ia optimistis, apabila seluruh OPD konsisten menerapkan hasil pendampingan tersebut, pelayanan administrasi ASN akan semakin efektif dan tidak lagi terjadi perbedaan atau disparitas data kepegawaian.

Yohan juga menyampaikan apresiasi kepada Kepala Kantor Regional IX Badan Kepegawaian Negara (BKN) Jayapura, Nur Ikhsan, beserta tim yang telah memberikan pendampingan secara intensif selama kegiatan berlangsung.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Kepala Kanreg IX BKN Jayapura beserta seluruh tim yang telah mendampingi peserta dengan sabar dan telaten selama proses sosialisasi,” katanya.

Ia menegaskan BKPSDM Dogiyai akan terus menjalin koordinasi dan konsultasi dengan BKN Regional IX Jayapura guna memastikan pendampingan terkait manajemen talenta, E-Kinerja, disparitas data kepegawaian, hingga DMS terus berlanjut demi optimalisasi pelayanan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN).

Selain itu, Yohan mengungkapkan Bupati Dogiyai, Yudas Tebai, telah menginstruksikan seluruh Subbagian Kepegawaian di OPD agar segera mengumpulkan dokumen kepegawaian seluruh ASN untuk dilakukan proses input data, khususnya bagi pejabat yang menduduki jabatan eselon II, IIIA, IIIB, dan IV.

Sementara itu, Kepala Kantor Regional IX BKN Jayapura, Nur Ikhsan, menilai kegiatan serupa perlu dilaksanakan kembali di masa mendatang agar kapasitas pengelola kepegawaian semakin meningkat serta mampu meminimalkan terjadinya disparitas data.

Menurutnya, pendampingan yang berkelanjutan akan membantu pemerintah daerah mewujudkan sistem manajemen ASN yang lebih tertib, akurat, dan profesional.(red-paputeng).

NABIRE, PAPUTENG.COM – Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Samsat Kabupaten Nabire terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan menghadirkan berbagai kemudahan bagi wajib pajak kendaraan bermotor. Selain program penghapusan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), masyarakat juga dapat mengajukan keringanan pajak serta menikmati potongan biaya mutasi kendaraan hingga 40 persen.

Kepala Samsat Kabupaten Nabire, Nicholas F. Mayor, mengatakan program pemutihan denda PKB yang dimulai sejak 1 Juli 2026 akan berakhir pada 31 Agustus 2026. Karena itu, masyarakat diimbau segera memanfaatkan kesempatan tersebut sebelum masa program berakhir.

“Program penghapusan denda PKB tinggal beberapa minggu lagi berakhir. Kami mengajak masyarakat di Kabupaten Nabire, Mimika, Paniai, hingga Mulia untuk segera melunasi pajak kendaraannya sebelum periode program selesai,” ujar Nicholas di Nabire, Rabu (5/8/2026).

Selain pemutihan denda, Samsat Nabire juga membuka layanan pengajuan keringanan bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak dalam jumlah besar, khususnya di kisaran Rp7 juta hingga Rp10 juta atau lebih. Permohonan dapat diajukan melalui aplikasi Samsat Online dengan alamat : www.samsat.online.

Menurut Nicholas, setiap permohonan akan diverifikasi secara langsung oleh tim Samsat dengan melakukan pengecekan lapangan guna memastikan kondisi ekonomi dan alasan wajib pajak mengajukan keringanan.

“Kami akan melihat secara langsung kondisi kehidupan wajib pajak, mulai dari tempat tinggal, tingkat penghasilan hingga faktor lainnya. Dari hasil verifikasi tersebut akan ditentukan apakah yang bersangkutan layak memperoleh keringanan pajak atau tidak,” jelasnya.

Ia menambahkan, program keringanan pajak tersebut merupakan kebijakan Pemerintah Provinsi Papua Tengah yang diberikan melalui koordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Diskon Mutasi Kendaraan Capai 40 Persen

Samsat Nabire juga memberikan potongan biaya mutasi kendaraan bermotor hingga 40 persen dari pokok pajak kendaraan bermotor, sebagai upaya mendorong pemilik kendaraan berpelat luar daerah segera memindahkan registrasi kendaraannya ke Papua Tengah.

Nicholas mengungkapkan, dalam dua bulan terakhir jumlah kendaraan yang melakukan mutasi mengalami peningkatan. Hal itu tidak terlepas dari imbauan Bupati Nabire, Mesak Magai, agar SPBU di wilayah Kabupaten Nabire tidak melayani pengisian BBM bagi kendaraan yang masih menggunakan pelat nomor luar Papua Tengah.

Menurutnya, kebijakan tersebut berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat untuk segera melakukan mutasi kendaraan sehingga pajak kendaraan dapat menjadi sumber pendapatan daerah.

“Pendapatan dari PKB akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan infrastruktur jalan, pelayanan publik, hingga berbagai program pemerintah lainnya yang manfaatnya dirasakan seluruh masyarakat,” katanya.

Ia menilai kurang tepat apabila kendaraan yang beroperasi setiap hari di Papua Tengah masih membayar pajak di daerah asal, sementara fasilitas jalan dan pelayanan publik dinikmati di wilayah Papua Tengah.

Target PAD Rp16 Miliar

Dalam pelaksanaan program tersebut, Samsat Nabire terus berkoordinasi dengan BPKAD, Bidang perencanaan dan evaluasi serta bidang pajak daerah dan retribusi.

Pemerintah menargetkan penerimaan Pajak dari Samsat Nabire, yang sebagian besar di dominasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Biaya Balik Nama (BBN) pada tahun 2026 mencapai lebih dari Rp16 miliar yang akan disetorkan ke kas daerah sebagai bagian dari peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat yang taat membayar pajak, pemerintah juga akan menggelar program door prize pada Desember 2026 dengan hadiah utama berupa mobil, sepeda motor, serta berbagai hadiah menarik lainnya.(red-paputeng)

NABIRE, PAPUTENG.COM – Pemerintah Kabupaten Nabire melalui Dinas Informasi dan Komunikasi (Dis Infokom) terus memperkuat tata kelola data pemerintahan dengan menggelar Sosialisasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral, Kamis (6/8/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Nabire tersebut menghadirkan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Nabire, Dio Ginting, sebagai narasumber. Sosialisasi diikuti tiga Asisten Sekretariat Daerah, 31 pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) beserta sekretaris, pimpinan RSUD Nabire beserta sekretaris, serta 15 kepala distrik beserta sekretaris. Total peserta yang hadir mencapai 97 orang.

Data Berkualitas Dukung Indonesia Emas 2045

Dalam pemaparannya, Dio Ginting menegaskan bahwa data statistik sektoral yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

“Data statistik sektoral yang akurat menjadi salah satu syarat dalam menyambut Indonesia Emas 2045. Tujuannya menghadirkan data pemerintah yang berkualitas, terintegrasi, dan mendukung implementasi Satu Data Indonesia,” ujarnya.

Menurut Dio, Sistem Statistik Nasional menempatkan BPS sebagai penyelenggara statistik dasar sekaligus koordinator statistik nasional. Sementara itu, kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah melalui perangkat daerah bertugas menghasilkan statistik sektoral sesuai kewenangannya.

Ia menilai kolaborasi antarlembaga menjadi faktor penting agar seluruh data memiliki standar yang sama dan dapat dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan kebijakan.

“Kolaborasi data harus terus diperkuat sehingga sistem statistik berjalan sesuai standar. Dengan begitu, data yang dimiliki Kabupaten Nabire dapat dibandingkan dengan kabupaten lain di Papua Tengah,” jelasnya.

Peran Kominfo Sebagai Wali Data

Dio juga mengingatkan bahwa penyelenggaraan statistik di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik.

Dalam implementasi Satu Data Indonesia, Dinas Kominfo memiliki fungsi strategis sebagai wali data yang mengoordinasikan pengelolaan data dari seluruh perangkat daerah.

“Peran Dinas Kominfo adalah sebagai wali data utama yang menghimpun data dari seluruh OPD. Dengan demikian, seluruh data sektoral dapat terintegrasi dalam satu sistem statistik nasional,” katanya.

Data Akurat Jadi Dasar Perencanaan Pembangunan

Sementara itu, Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Nabire, Wenzist J.J. Lamere, mengatakan ketersediaan data yang valid dan akurat menjadi syarat utama dalam penyusunan program pembangunan daerah.

Menurutnya, seluruh perangkat daerah harus memiliki komitmen yang sama dalam menghasilkan data yang berkualitas agar setiap kebijakan pembangunan benar-benar didasarkan pada kondisi riil di lapangan.

“Guna mendukung pembangunan Kabupaten Nabire ke depan, kita harus memiliki data yang akurat dan valid sehingga dapat dijadikan acuan dalam penyusunan program dan kegiatan pembangunan,” ujar Wenzist.

Melalui sosialisasi ini, Pemerintah Kabupaten Nabire berharap sinergi antara BPS, Dinas Infokom, serta seluruh OPD semakin kuat sehingga penyelenggaraan statistik sektoral mampu menghasilkan data yang berkualitas, terintegrasi, dan mendukung percepatan pembangunan daerah maupun target Indonesia Emas 2045.(red-paputeng)

NABIRE, PAPUTENG.COM – Wakil Bupati Nabire, Burhanudin Pawennari, mewakili Bupati Nabire Mesak Magai, secara resmi membuka kegiatan Sosialisasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kabupaten Nabire Tahun 2026 di Aula Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Nabire, Kamis (6/8/2026).

Dalam sambutannya, Burhanudin menyampaikan apresiasi kepada Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Nabire beserta seluruh pihak yang telah menginisiasi kegiatan tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola data pembangunan yang berkualitas.

“Saya menyampaikan apresiasi kepada Badan Pusat Statistik Kabupaten Nabire beserta seluruh pihak yang telah memprakarsai kegiatan ini sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola data pembangunan yang berkualitas,” ujar Burhanudin.

Menurutnya, di era digital dan keterbukaan informasi saat ini, data merupakan aset strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan. Seluruh proses mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan pembangunan, penganggaran hingga evaluasi program harus didasarkan pada data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, dan mudah diakses.

Ia menegaskan, penyelenggaraan statistik sektoral memiliki peran penting dalam memastikan setiap perangkat daerah menghasilkan data dengan standar, kualitas, dan metodologi yang sama sehingga mampu mendukung implementasi program Satu Data Indonesia.

Burhanudin berharap kegiatan sosialisasi dan koordinasi tersebut dapat membangun kesamaan persepsi mengenai tata kelola statistik sektoral, mulai dari proses pengumpulan, pengolahan, validasi, penyebarluasan hingga pemanfaatan data sebagai dasar pengambilan keputusan.

Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Nabire terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mempercepat pembangunan di berbagai sektor. Untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan sinergi yang kuat antarperangkat daerah dalam menyediakan data yang valid dan terpercaya.

Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati juga mengajak seluruh pimpinan perangkat daerah untuk meningkatkan komitmen dalam menghasilkan data sektoral yang berkualitas, memperkuat koordinasi dengan BPS sebagai pembina statistik, mengoptimalkan peran walidata dan produsen data di setiap perangkat daerah, serta menjadikan data sebagai dasar utama dalam penyusunan kebijakan, perencanaan, dan evaluasi pembangunan daerah.

“Dengan demikian, seluruh program pembangunan yang kita laksanakan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan memberikan manfaat yang nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Nabire,” katanya.

Ia berharap kegiatan tersebut tidak hanya menjadi forum sosialisasi, tetapi juga menjadi momentum memperkuat kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Nabire, BPS, dan seluruh pemangku kepentingan dalam membangun sistem statistik sektoral yang terintegrasi, akurat, dan berkelanjutan.

Mengakhiri sambutannya, Burhanudin secara resmi membuka kegiatan Sosialisasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kabupaten Nabire Tahun 2026 serta berharap seluruh peserta dapat memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis data.

Sementara itu, Kepala Bidang Statistik Dinas Infokom Nabire sekaligus Ketua Panitia, Modestus Magai, S.Kom, menjelaskan bahwa kegiatan sosialisasi ini bertujuan meningkatkan pemahaman perangkat daerah mengenai fungsi dan tanggung jawab sebagai produsen data statistik.

Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan menyamakan persepsi dalam penerapan Satu Data Indonesia di tingkat Kabupaten Nabire, sekaligus meningkatkan kualitas data sektoral yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan daerah.(red-paputeng)

 

NABIRE, PAPUTENG.COM – Pemerintah Kabupaten Nabire melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Orang Asli Papua (OAP) dengan membangun 12 unit rumah layak huni yang tersebar di sejumlah wilayah Kabupaten Nabire.

Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Nabire, Kristianus Tekege, SE, mengatakan pembangunan rumah tersebut merupakan bagian dari program bantuan bagi masyarakat OAP yang masih menempati rumah tidak layak huni (RTLH).

“Atas arahan Bupati Nabire, Bapak Mesak Magai, kami membangun delapan unit rumah bagi warga OAP dengan lokus (berlokasi di Kampung Komora, Distrik Yaro,” ujar Kristianus kepada wartawan di ruang kerjanya, Rabu (5/8/2026).

Ia menjelaskan, hingga awal Agustus 2026 progres pembangunan delapan unit rumah tersebut telah memasuki tahap pengerjaan pondasi. Berdasarkan laporan dari kontraktor pelaksana, progres fisik telah mencapai sekitar 40 persen.

Rumah bantuan yang dibangun merupakan rumah permanen dengan konstruksi full tembok berukuran tipe 36 (6×6 meter), sementara fasilitas kamar mandi dan WC tidak termasuk dalam paket pembangunan.

Delapan unit rumah tersebut dibiayai melalui Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang dialokasikan untuk mendukung peningkatan kualitas hunian masyarakat OAP.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Nabire juga membangun empat unit rumah tambahan yang pendanaannya bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan DBH Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).

Empat unit rumah tersebut juga diperuntukkan bagi masyarakat OAP, dengan rincian dua unit dibangun di kawasan Karang Tumaritis, Distrik Nabire, dan dua unit lainnya di Kampung Akudiomi, Distrik Yaur.

Kristianus berharap seluruh proses pembangunan dapat diselesaikan sesuai target sehingga penyerahan kunci kepada para penerima manfaat dapat dilakukan pada Desember 2026.

‘Kami berharap seluruh 12 unit rumah ini dapat selesai pada bulan Desember 2026 sehingga segera dapat ditempati oleh masyarakat penerima manfaat,” pungkasnya.(red-paputeng)

NABIRE, PAPUTENG.COM – Program penghapusan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang berlangsung sejak 1 Juli hingga 31 Agustus 2026 akan segera berakhir. Samsat Kabupaten Nabire mengimbau masyarakat agar memanfaatkan sisa waktu yang ada untuk melunasi kewajiban pajaknya di Kantor Samsat Nabire maupun di lokasi pelayanan resmi yang telah ditetapkan.

Kepala Samsat Kabupaten Nabire, Nicholas F. Mayor, mengatakan kesempatan memperoleh pembebasan denda tinggal beberapa pekan lagi sehingga masyarakat diharapkan tidak menunda pembayaran pajak kendaraan.

«”Periode program pemutihan denda PKB sebentar lagi berakhir. Kami mengimbau masyarakat yang belum membayar pajak kendaraan agar segera melunasi PKB langsung di Samsat Kabupaten Nabire atau tempat resmi yang telah kami tunjuk,” ujar Nicholas kepada wartawan, Rabu (5/8/2026).

Nicholas menjelaskan, Pemerintah Provinsi Papua Tengah juga memberikan berbagai kemudahan bagi wajib pajak, khususnya melalui layanan Samsat Online. Masyarakat yang merasa terbebani dengan besarnya tunggakan pajak dapat mengajukan permohonan keringanan sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurutnya, perhatian terhadap persoalan pajak kendaraan di Papua Tengah mendapat dukungan langsung dari Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa, terutama untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah yang mengalami kesulitan melunasi tunggakan PKB.

“Terkait masalah PKB di Papua Tengah, kami mendapat perhatian khusus dari Bapak Gubernur Meki Nawipa. Beliau terus memberikan dukungan dalam mengatasi kendala yang dihadapi masyarakat, terutama bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dengan memberikan bantuan keringanan, ‘katanya.

Secara umum, Gubernur memberikan insentif berupa diskon pokok tunggakan pajak kendaraan bermotor antara 10-25%. Selain diskon pajak, bagi masyarakat berpenghasilan rendah dapat mengajukan permohonan penghapusan tunggakan pajak kendaraan bermotor melalui alamat www.samsat.online.

Di samping itu, masyarakat yang melakukan pengurusan balik nama kendaraan mendapatkan diskon 10% dan mutasi masuk memperoleh diskon 40% dari pokok pajak kendaraan bermotor.

Salah seorang wajib pajak, Fani Kamiroki, mengaku sangat terbantu dengan kebijakan tersebut. Ia sebelumnya memiliki tunggakan pajak kendaraan mencapai sekitar Rp11 juta.

“Kami sempat lalai mengurus PKB sehingga tagihan pajak mencapai Rp11 juta. Setelah mengajukan keberatan melalui aplikasi Samsat Online, pemerintah memberikan potongan hampir Rp4 juta, sehingga kami hanya membayar sekitar Rp7 juta,” ungkap Fani.

Fani mengaku pengalaman tersebut menjadi pelajaran berharga agar lebih disiplin membayar pajak kendaraan setiap tahun. Ia menyadari bahwa pajak yang dibayarkan masyarakat menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan, termasuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan.

Program kemudahan pembayaran PKB ini merupakan hasil sinergi antara Pemerintah Provinsi Papua Tengah, Pemerintah Kabupaten Nabire, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta Samsat Kabupaten Nabire. Pemerintah berharap kebijakan tersebut mampu meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak sekaligus mendorong tercapainya target pendapatan daerah pada tahun 2026.(red-paputeng)

DOGIYAI, PAPUTENG.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dogiyai melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) menggelar sosialisasi dan pendampingan Manajemen Talenta, E-Kinerja, Disparitas Data Kepegawaian, serta Layanan Document Management System (DMS) Tahun 2026. Kegiatan berlangsung selama sepekan, mulai 31 Juli hingga 6 Agustus 2026.

Sosialisasi yang digelar pada Selasa (4/8/2026) ini diikuti hampir seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan distrik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dogiyai. Peserta terdiri atas pejabat dan operator yang menangani kepegawaian, disparitas data, serta pengelola kinerja ASN.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKPSDM Kabupaten Dogiyai, Yohan Kegakoto, S.Sos., M.AP, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman aparatur sipil negara (ASN) terhadap sistem manajemen talenta yang kini menjadi dasar pengelolaan karier pegawai.

Menurutnya, sistem tersebut akan mempermudah berbagai layanan kepegawaian, mulai dari promosi jabatan, kenaikan pangkat, mutasi hingga proses pensiun ASN.

“Sistem ini ibarat lemari digital bagi ASN. Di dalamnya tersimpan database pegawai, rekam jejak, serta berbagai dokumen yang dibutuhkan untuk manajemen talenta, kenaikan pangkat, mutasi hingga pengurusan pensiun,” ujar Yohan.

Ia menjelaskan, melalui sistem tersebut setiap ASN memiliki data pribadi yang tersimpan secara digital dan dapat diakses dengan lebih mudah. Kelengkapan dokumen administrasi kepegawaian, termasuk persyaratan kenaikan pangkat, juga dapat dipenuhi secara elektronik dari mana saja.

Yohan mengatakan, salah satu tujuan utama kegiatan ini adalah memastikan seluruh ASN melakukan pembaruan biodata pada aplikasi myASN. Data tersebut selanjutnya akan terintegrasi dengan Document Management System (DMS) yang berfungsi sebagai arsip digital atau “lemari digital” bagi setiap pegawai.

Dengan sistem tersebut, data kepegawaian diharapkan tersimpan lebih aman dan mudah diakses saat dibutuhkan.

Ia menambahkan, keberadaan arsip digital juga menjadi langkah antisipasi terhadap risiko hilangnya dokumen akibat bencana maupun gangguan keamanan.

Menurutnya, kondisi keamanan di Dogiyai yang dalam beberapa kesempatan diwarnai kerusuhan dan pembakaran fasilitas umum maupun kantor pemerintahan pernah menyebabkan sejumlah arsip penting ikut terbakar. Melalui digitalisasi dokumen, risiko kehilangan data kepegawaian dapat diminimalkan.

“Selain mengantisipasi faktor alam maupun gangguan keamanan yang dapat menyebabkan arsip rusak atau hilang, sistem ini memastikan seluruh data ASN tersimpan dengan aman dan mudah diperoleh kapan pun diperlukan,” katanya.

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan, Pemkab Dogiyai menghadirkan lima narasumber dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) di bawah Kantor Regional IX.

Usai mengikuti sosialisasi, seluruh peserta diberikan waktu selama enam hari untuk melakukan perbaikan dan pemutakhiran data pada OPD masing-masing. Selanjutnya, BKPSDM akan melakukan proses profiling berdasarkan hasil pembaruan data tersebut sebagai bagian dari implementasi manajemen talenta ASN.(red-paputeng)