NABIRE, PAPUTENG.COM — Pemerintah Provinsi Papua Tengah mengambil langkah strategis untuk memperkuat pengawasan terhadap aktivitas orang asing (ORA) yang semakin meningkat di wilayah tersebut.
Langkah itu dibahas dalam rapat Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora) yang digelar di salah satu restoran di kawasan Nabire Kota, Rabu (26/8/2026).
Tim Pora yang melibatkan pemerintah daerah, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Papua, TNI-Polri, Badan Intelijen Strategis (Bais), serta unsur terkait lainnya memiliki fungsi penting dalam pertukaran informasi mengenai keberadaan dan aktivitas orang asing di Papua Tengah.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Papua, Samuel Toba, mengatakan pengawasan terhadap orang asing membutuhkan kolaborasi berbagai unsur, termasuk media massa dan masyarakat.
“Tim Pora merupakan kolaborasi hampir seluruh unsur yang dimiliki negeri ini, termasuk media massa hingga masyarakat umum,” kata Toba.
Menurut dia, meningkatnya aktivitas orang asing di Papua Tengah perlu diimbangi dengan pengawasan yang lebih intensif, terutama terkait kelengkapan dokumen, legalitas, serta kepatuhan terhadap ketentuan keimigrasian.
Karena itu, Papua Tengah dinilai memiliki peluang besar untuk membangun kantor imigrasi sendiri guna memperkuat pelayanan sekaligus pengawasan di daerah.
“Guna meningkatkan pengawasan, pelayanan pembuatan paspor, legalitas, dan dokumen yang diperlukan bagi orang asing, Papua Tengah sangat berpeluang untuk memiliki kantor imigrasi sendiri,” ujarnya.
Toba menjelaskan, pembangunan kantor imigrasi membutuhkan sejumlah tahapan, mulai dari kajian hingga penilaian kelayakan. Hasil kajian tersebut selanjutnya akan diteruskan kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia.
Pemprov Siapkan Lahan di Wanggar

Dukungan terhadap pembangunan kantor imigrasi juga disampaikan Pemerintah Provinsi Papua Tengah. Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Papua Tengah, H. Tumiran, mengatakan pemerintah provinsi telah menyiapkan lahan untuk pembangunan kantor imigrasi di kawasan Pusat Pemerintahan (KPP) Papua Tengah, Distrik Wanggar, Kabupaten Nabire.
Tumiran mengatakan, kawasan KPP memiliki luas sekitar 300 hektare yang telah disiapkan untuk pembangunan berbagai fasilitas pemerintahan, termasuk kantor instansi vertikal.
“KPP memiliki lahan terbatas sekitar 300 hektare, tetapi melihat master plan yang ada. Selain pembangunan kantor dinas otonom Provinsi Papua Tengah, instansi vertikal yang ada di Indonesia ini semuanya harus diberi ruang. Termasuk kantor imigrasi,” kata Tumiran.
Menurutnya, kebutuhan terhadap keberadaan kantor imigrasi semakin mendesak seiring meningkatnya aktivitas orang asing di Papua Tengah.
Data pemerintah menunjukkan terdapat 33 perusahaan yang mempekerjakan 261 tenaga kerja asing di wilayah Papua Tengah. Kondisi tersebut menjadi salah satu indikator meningkatnya aktivitas orang asing sehingga keberadaan petugas imigrasi di daerah dinilai penting untuk memperkuat pengawasan.
Tumiran menegaskan, pemerintah tidak melarang keberadaan maupun aktivitas orang asing selama dilakukan secara resmi dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Pihaknya tidak melarang aktivitas mereka (orang asing), jika aktivitas yang dilakukan resmi. Tetapi jika aktivitas mereka melanggar ketentuan perundang-undangan, pemerintah akan mengambil tindakan sesuai dengan hukum yang berlaku,” tegasnya.
Permudah Pelayanan Paspor
Selain aspek pengawasan orang asing, pembangunan kantor imigrasi di Papua Tengah juga dinilai penting untuk mendekatkan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat.
Selama ini, masyarakat Papua Tengah yang membutuhkan pelayanan paspor harus mengurusnya ke sejumlah daerah lain, seperti Biak, Timika, atau Jayapura. Kondisi tersebut dinilai membutuhkan waktu dan biaya yang relatif besar.
“Kendala tadi yang kami temukan di lapangan, sehingga Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Bapak Gubernur sangat mendukung sekali keberadaan kantor imigrasi,” terang Tumiran.

Atas dasar itu, Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa disebut akan segera merekomendasikan pembangunan kantor imigrasi di Nabire.
Jika pembangunan kantor imigrasi penuh belum dapat direalisasikan dalam waktu dekat, pemerintah provinsi mendorong agar setidaknya dibentuk kantor pelayanan paspor sebagai langkah awal atau embrio menuju berdirinya kantor imigrasi di Provinsi Papua Tengah.
Langkah tersebut diharapkan tidak hanya memperkuat pengawasan terhadap aktivitas orang asing, tetapi juga meningkatkan kualitas pelayanan keimigrasian bagi masyarakat di wilayah Papua Tengah.(red-paputeng)





