NABIRE – PAPUTENG.COM – Badan Pendapatan, Perencanaan, Pembangunan dan Riset Daerah (Baperida) Kabupaten Nabire menggelar Monitoring dan Evaluasi (Monev) Meja II Tahun Anggaran 2026 di Aula LPP RRI Nabire, Senin (16/11/2026). Kegiatan ini bertujuan mengevaluasi realisasi penyerapan anggaran, progres pelaksanaan program, serta berbagai kendala yang dihadapi organisasi perangkat daerah (OPD).
Monev tersebut dibuka Bupati Nabire, Mesak Magai, melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Nabire, Yulianus Pasang. Kegiatan dipimpin Kepala Baperida Nabire, H. Mukayat, dan diikuti Kepala dan perwakilan OPD serta distrik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nabire.
Dalam arahannya, Mukayat menegaskan bahwa monitoring dan evaluasi merupakan agenda rutin pemerintah daerah yang dilaksanakan setiap tahun. Kegiatan ini menjadi sarana untuk mengetahui sejauh mana realisasi anggaran berjalan sekaligus mengidentifikasi hambatan yang menyebabkan penyerapan anggaran belum optimal.
“Monev ini bukan sesuatu yang baru atau kegiatan yang jarang kita hadapi. Ini merupakan rutinitas tahunan untuk mengetahui sejauh mana serapan anggaran serta kendala apa saja yang dihadapi sehingga penyerapan anggaran belum maksimal,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pelaksanaan Monev Meja II yang kali ini digelar di luar Aula Baperida diharapkan dapat menghadirkan suasana berbeda sekaligus mendorong seluruh peserta lebih terbuka dalam menyampaikan perkembangan pelaksanaan program di masing-masing instansi.
Menurutnya, terdapat sejumlah hal penting yang menjadi fokus evaluasi. Pertama, melihat kesesuaian antara perencanaan dan realisasi penggunaan anggaran sejak awal tahun hingga November 2026. Kedua, mengevaluasi perkembangan pekerjaan fisik, termasuk sejauh mana progres pelaksanaan proyek di lapangan.
Mukayat berharap seluruh program yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai target dan ketentuan, sehingga tidak menimbulkan persoalan administrasi maupun temuan pemeriksaan pada kemudian hari.
‘Kami berharap apa yang direncanakan dan apa yang dikerjakan benar-benar sesuai. Dengan demikian, tidak ada temuan di kemudian hari dan tidak terjadi sisa anggaran yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan,” tegasnya.
Ia juga meminta seluruh peserta, baik dari dinas maupun distrik, menyampaikan laporan secara terbuka mengenai perkembangan kegiatan dan penggunaan anggaran. Keterbukaan tersebut dinilai penting agar setiap persoalan dapat diketahui lebih awal dan segera dicarikan solusi sebelum menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Mukayat secara khusus mengingatkan para pejabat dan pegawai agar menjalankan tanggung jawab pengelolaan anggaran secara amanah. Ia tidak menginginkan munculnya persoalan pertanggungjawaban keuangan ketika pegawai yang menangani kegiatan tersebut sudah tidak lagi aktif bekerja, termasuk karena telah memasuki masa pensiun.
“Saya tegaskan sekali lagi, silakan Bapak dan Ibu berkoordinasi dengan kepala dinas maupun kepala bidang masing-masing. Tanyakan bagaimana perencanaan anggarannya, sejauh mana penyerapannya, dan bagaimana progres pekerjaan fisiknya. Ingat, Baperida merupakan mitra seluruh OPD di Kabupaten Nabire,” katanya.
Lebih lanjut ia memaparkan kondisi APBD Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2026. Dari pagu awal sekitar Rp2,2 triliun, anggaran tersebut mengalami penyesuaian menjadi Rp1,557 triliun setelah kebijakan efisiensi.

Dari jumlah tersebut, kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) disebut berada di kisaran Rp100 miliar. Sementara itu, sekitar Rp480 miliar dialokasikan untuk belanja pegawai dan pembayaran gaji, belum termasuk Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
Besarnya kebutuhan belanja pegawai tersebut, menurut Mukayat, menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah. Karena itu, Kabupaten Nabire perlu terus menggali potensi daerah untuk meningkatkan PAD agar mampu memperkuat kemampuan keuangan daerah dalam membiayai berbagai program pembangunan.
“Namun kami optimistis Kabupaten Nabire memiliki potensi yang besar. Tugas kita adalah bagaimana potensi tersebut dapat digali dan menghasilkan pendapatan untuk mendukung pembiayaan program-program yang telah direncanakan,” ungkapnya.
Ia menilai, apabila potensi ekonomi daerah dapat dikelola dan dikembangkan secara maksimal, bukan tidak mungkin Nabire ke depan mampu menjadi salah satu kabupaten yang mandiri secara fiskal.
Di sisi lain, Mukayat menyampaikan bahwa sejumlah indikator makro pembangunan Kabupaten Nabire menunjukkan perkembangan. Pertumbuhan ekonomi yang pada 2024 tercatat sebesar 3,81 persen disebut mengalami penurunan menjadi 3,2 persen.
Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka yang pada 2024 berada di angka 4,1 persen menurun menjadi 3,62 persen. Adapun angka kemiskinan juga mengalami penurunan dari 24 persen pada 2024 menjadi 22,69 persen pada 2025.
Selain indikator ekonomi dan sosial tersebut, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga menjadi salah satu tolok ukur yang perlu diperhatikan dalam menilai capaian pembangunan daerah.
Melalui Monev Meja II ini, Baperida berharap seluruh OPD dapat memperkuat koordinasi, meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan anggaran, serta memastikan setiap program berjalan sesuai perencanaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Nabire.(red-paputeng.com)





