Lima Tahun Dampingi Masyarakat, PILI Evaluasi Program Pemberdayaan di Kawasan KEE

Kelompok Wanita Tani (KWT) Wanarari Rarei Wagi dan Wanarari Rarei Sima berdialog dengan Direktur Yayasan PILI, Iwan Setiawan, Sabtu (14/11/26)

NABIRE – PAPUTENG.COM – Upaya memperkuat kemandirian masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan di Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) Kabupaten Nabire terus dilakukan. Yayasan Pusat Informasi Lingkungan Indonesia (PILI) bersama Pemerintah Kabupaten Nabire menggelar monitoring dan evaluasi terhadap program pemberdayaan masyarakat yang telah berjalan selama lima tahun.

Kegiatan yang berlangsung di Kampung Sima Distrik Yaur dan Wanggar Pantai Distrik Wanggar, Kabupaten Nabire, Sabtu (14/11/2026), tersebut bertujuan melihat sejauh mana perkembangan kelompok masyarakat dampingan, mengidentifikasi berbagai kendala, sekaligus merumuskan langkah lanjutan agar program dapat berjalan secara berkesinambungan.

Direktur PILI, Iwan Setiawan, menjelaskan evaluasi dilakukan melalui koordinasi tahunan bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), di antaranya Dinas Ketahanan Pangan dan Bappeda Kabupaten Nabire.

Menurutnya, pendampingan masyarakat selama lima tahun terakhir telah menjangkau Kampung Sima dan Wanggar Pantai dengan cakupan wilayah sekitar 4.475 hektare. Kedua wilayah tersebut berada dalam kawasan KEE yang memiliki luas keseluruhan kurang lebih 107.582 hektare.

Ia menerangkan, program tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan Remediation and Compensation Procedure (RaCP) yang memperoleh dukungan dari Goodhope. Melalui skema ini, Goodhope menjalankan komitmen konservasinya kepada Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), baik melalui pemulihan lingkungan maupun penguatan ekonomi masyarakat. Sementara PILI bertindak sebagai lembaga pelaksana pendampingan di lapangan.

Selama pelaksanaan program, PILI telah membentuk dan mendampingi 11 kelompok masyarakat dengan beragam kegiatan. Mulai dari pemulihan hutan, pengembangan ekowisata, pertanian, patroli kawasan hutan, pencegahan kebakaran hingga pengembangan ekonomi perempuan.

Iwan menilai perkembangan setiap kelompok tidak selalu sama karena memiliki tantangan dan kebutuhan yang berbeda. Oleh sebab itu, evaluasi menjadi instrumen penting untuk mengukur hasil pendampingan sekaligus menentukan bentuk dukungan yang diperlukan ke depan.

“Yang kami harapkan bukan sekadar masyarakat aktif ketika program masih berjalan, tetapi mereka juga memiliki kemampuan untuk mengelola dan melanjutkan kegiatan secara mandiri setelah masa pendampingan selesai,” ujar Iwan.

Senada dengan itu, Manajer Program Sustainable Landscape PILI, Nur Indah Ristiana, menegaskan bahwa orientasi pendampingan bukan menciptakan ketergantungan masyarakat terhadap bantuan lembaga, melainkan membangun keterampilan agar potensi lokal dapat dikelola menjadi sumber penghidupan.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah mendorong Kelompok Wanita Tani (KWT) mengembangkan usaha produktif melalui budi daya ikan, ayam, dan tanaman sayuran.

Namun, menurutnya, keberhasilan kegiatan tersebut tidak cukup hanya diukur dari peningkatan produksi. Kelompok juga perlu dibekali kemampuan dalam pemeliharaan, pengelolaan hasil panen, hingga strategi pemasaran sehingga hasil usaha benar-benar memberikan nilai tambah bagi keluarga.

“Jika kelompok ingin meningkatkan produksi, tetapi menghadapi kendala dalam pemasaran, PILI siap memfasilitasi pelatihan pemasaran sekaligus mempertemukan produk masyarakat dengan calon pembeli dari luar wilayah,” tegas Indah.

Dari sisi pemerintah daerah, dukungan terhadap pemberdayaan masyarakat juga terus diperkuat melalui program Pekarangan Pangan Lestari.

Kepala Seksi Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire, Welly Dwi Prasongko, mengatakan pemerintah telah memberikan berbagai bantuan untuk menunjang kegiatan kelompok masyarakat.

Bantuan tersebut meliputi fasilitas pembibitan, peralatan pertanian, bibit ikan lele, ayam petelur, serta sarana pendukung lainnya untuk menunjang kegiatan produksi masyarakat.

Selain bantuan sarana produksi, pemerintah daerah juga telah membangun lumbung pangan yang diharapkan dapat mendukung penyimpanan sekaligus pemasaran hasil usaha kelompok.

Bahkan, pada 2027 mendatang, fasilitas tersebut direncanakan mendapat tambahan etalase dan lemari pendingin. Dengan demikian, lumbung pangan dapat dikembangkan sebagai tempat pemasaran berbagai produk unggulan masyarakat dari kampung-kampung sekitar.

Ia menekankan bahwa keberlanjutan program tidak hanya bergantung pada ketersediaan bantuan dan fasilitas, tetapi juga membutuhkan komitmen bersama serta pembagian tanggung jawab yang jelas di antara anggota kelompok.

Mulai dari proses produksi, perawatan sarana, pengelolaan hasil hingga pemasaran harus berjalan secara terorganisasi agar kegiatan ekonomi masyarakat dapat terus berkembang.

Melalui monitoring dan evaluasi tersebut, PILI berharap berbagai capaian dan pengalaman selama lima tahun pendampingan dapat menjadi landasan untuk memperluas program pemberdayaan ke kampung-kampung lainnya.

Kolaborasi antara pemerintah daerah, Goodhope, PILI, serta mitra pembangunan lainnya diharapkan mampu memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat sekaligus menjaga kelestarian ekosistem di Kabupaten Nabire.(red-paputeng.com)

Jadikan Postingan ini Sebagai Diskusi