NABIRE – PAPUTENG.COM – Pemerintah Kabupaten Nabire akan mengambil tindakan tegas terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak disiplin, malas bekerja, serta kerap mangkir dari tugas kedinasan. Sanksi yang disiapkan mulai dari penghentian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) hingga penghentian pembayaran gaji bagi pegawai yang terbukti tidak menjalankan kewajibannya.
Penegasan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Nabire, Yulianus Pasang, saat membuka kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Tahap II Pemerintah Kabupaten Nabire, Senin (16/11/2026).
Dalam arahannya, Yulianus juga menyoroti rendahnya realisasi penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Berdasarkan data yang disampaikan, hingga November ini penyerapan anggaran sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masih berada di kisaran 42 persen.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius seluruh pimpinan OPD agar anggaran yang telah direncanakan dapat dimanfaatkan secara maksimal sesuai program dan kegiatan yang telah ditetapkan.
Selain persoalan penyerapan anggaran, kedisiplinan pegawai juga menjadi sorotan. Sekda meminta seluruh pimpinan OPD meningkatkan pengawasan terhadap kehadiran dan pelaksanaan tugas ASN di lingkungan kerja masing-masing.
Ia secara khusus menginstruksikan agar apel pagi dan sore kembali ditertibkan. Menurutnya, pelaksanaan apel sebelum dan setelah jam kerja dapat menjadi salah satu instrumen untuk memantau tingkat kedisiplinan serta kehadiran pegawai.
Yulianus juga mendorong setiap OPD melakukan evaluasi kinerja pegawai secara rutin, setidaknya satu kali dalam sebulan, sehingga persoalan kedisiplinan dapat diketahui dan ditindaklanjuti.
Ia mengungkapkan, pihaknya beberapa kali telah melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah distrik yang lokasinya jauh dari pusat pemerintahan Kabupaten Nabire. Dari hasil pemantauan tersebut, masih ditemukan pegawai yang tidak masuk kantor bahkan hingga berbulan-bulan tanpa menjalankan tugas sebagaimana mestinya.

“Kami akan bertindak tegas terhadap ASN yang malas bekerja dan tidak masuk kantor berbulan-bulan. TPP akan dihentikan, bahkan bila perlu pembayaran gajinya juga kami hentikan,” tegas Yulianus.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa kebijakan efisiensi atau pemangkasan APBD Tahun Anggaran 2026 merupakan kebijakan pemerintah pusat yang berlaku secara nasional, bukan keputusan sepihak Pemerintah Kabupaten Nabire.
Namun, menurutnya, kebijakan efisiensi anggaran tersebut seharusnya diikuti dengan peningkatan efektivitas penggunaan anggaran oleh setiap OPD. Sebab, menjadi persoalan apabila pemerintah daerah masih belum mampu menyerap anggaran yang telah tersedia.
Ia menilai, upaya OPD yang terus mengusulkan penambahan anggaran harus dibarengi dengan kemampuan melaksanakan program dan memaksimalkan anggaran yang sudah dialokasikan.
“Pemerintah pusat melakukan efisiensi anggaran, sementara di sisi lain kita selalu meminta agar anggaran setiap OPD ditingkatkan. Ironisnya, anggaran yang sudah tersedia saja belum mampu kita serap secara maksimal. Bagaimana pemerintah pusat mau menambah anggaran kalau yang ada belum bisa kita habiskan,” sentilnya.
Melalui pelaksanaan Monev Tahap II ini, Yulianus berharap seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan secara serius dan terbuka dalam menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi di lapangan.
Ia meminta setiap OPD tidak hanya memaparkan capaian program, tetapi juga mengidentifikasi hambatan serta mencari solusi bersama agar pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran berjalan lebih optimal.
Dengan demikian, seluruh anggaran yang telah dialokasikan sejak tahap perencanaan dapat direalisasikan secara efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Nabire.(red-paputeng.com)





