Nabire-PAPUTENG.COM – Pemerintah Provinsi Papua Tengah mulai menyusun dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) sebagai pedoman pembangunan perumahan dan kawasan permukiman untuk 20 tahun ke depan.
Penyusunan dokumen tersebut diawali dengan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) I Pendahuluan yang berlangsung di Nabire. Kegiatan ini dibuka oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Papua Tengah, H. Tumiran, yang membacakan sambutan Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa.
Dalam sambutannya gubernur bahwa sebagai salah satu Daerah Otonom Baru (DOB) Papua Tengah (Paputeng ) sedang berada dalam tahap penting untuk membangun fondasi pembangunan jangka panjang.
“Pembentukan provinsi baru tersebut turut mendorong percepatan pertumbuhan wilayah, urbanisasi, peningkatan kebutuhan hunian bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun masyarakat umum, serta munculnya pusat-pusat permukiman baru, “ujar gubernur.
Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Paputeng membutuhkan dokumen RP3KP sebagai arah kebijakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang terencana, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011.
Dokumen tersebut diharapkan menjadi pedoman lintas sektor dalam mewujudkan hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan bagi masyarakat di seluruh wilayah Paputengm
Gubernur juga menegaskan bahwa FGD tahap pertama ini memiliki peran penting untuk menyepakati metodologi penyusunan, mengidentifikasi berbagai persoalan strategis, serta mengumpulkan data dasar yang akurat dari delapan kabupaten di Paputeng.
Terdapat empat aspek utama yang menjadi perhatian dalam proses penyusunan RP3KP.
Pertama, perencanaan perumahan harus memperhatikan karakteristik geografis Papua Tengah, mulai dari wilayah pesisir seperti Nabire dan Mimika hingga kawasan pegunungan yang meliputi Paniai, Deiyai, Dogiyai, Intan Jaya, Puncak, dan Puncak Jaya.
Kondisi topografi yang beragam, tantangan distribusi bahan bangunan, serta kearifan lokal dan budaya bermukim masyarakat asli Papua harus menjadi pertimbangan dalam menentukan arah pengembangan kawasan permukiman.
Kedua, diperlukan validitas data mengenai kebutuhan rumah atau backlog perumahan dan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Data yang akurat dari pemerintah provinsi dan kabupaten menjadi dasar agar program penanganan RTLH serta pengentasan kawasan kumuh dapat dilaksanakan secara tepat sasaran.
Ketiga, pengembangan kawasan permukiman harus terintegrasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Selain itu, aspek mitigasi bencana dan kelestarian lingkungan perlu diperhatikan, terutama dalam pengembangan kawasan baru di sekitar pusat pemerintahan provinsi maupun kabupaten.
Keempat, pembangunan perumahan harus didukung ketersediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU), seperti akses jalan, air bersih, sanitasi, listrik, serta fasilitas sosial dan ekonomi.
“Pembangunan perumahan tidak cukup hanya berorientasi pada penyediaan bangunan fisik, tetapi juga harus menjamin tersedianya lingkungan tempat tinggal yang layak dan didukung fasilitas dasar, “pungkasnya.
Untuk itu, seluruh perangkat daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten diminta berperan aktif dalam proses penyusunan dokumen tersebut. Setiap peserta diharapkan terbuka dalam menyampaikan data, berbagai kendala yang dihadapi di lapangan, serta memberikan masukan kepada tim tenaga ahli penyusun.
Kualitas data dan masukan dalam tahap awal ini dinilai sangat menentukan keberhasilan penyusunan RP3KP, sehingga dokumen yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat di delapan kabupaten.
Pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap melalui penyusunan dokumen ini, pembangunan perumahan dan kawasan permukiman ke depan dapat berlangsung lebih terarah, terpadu, dan berkelanjutan guna mendukung terwujudnya Paputeng yang maju, sejahtera, dan bermartabat.(red-paputeng.com)

