Papua Tengah Susun RP3KP, Siapkan Perencanaan Perumahan dan Permukiman 20 Tahun ke Depan

Nabire-PAPUTENG.COM – Pemerintah Provinsi Papua Tengah mulai menyusun dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) sebagai pedoman pembangunan perumahan dan kawasan permukiman untuk 20 tahun ke depan.

Penyusunan dokumen tersebut diawali dengan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) I Pendahuluan yang berlangsung di Nabire. Kegiatan ini dibuka oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Papua Tengah, H. Tumiran, yang membacakan sambutan Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa.

Dalam sambutannya gubernur bahwa sebagai salah satu Daerah Otonom Baru (DOB) Papua Tengah (Paputeng ) sedang berada dalam tahap penting untuk membangun fondasi pembangunan jangka panjang.

“Pembentukan provinsi baru tersebut turut mendorong percepatan pertumbuhan wilayah, urbanisasi, peningkatan kebutuhan hunian bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun masyarakat umum, serta munculnya pusat-pusat permukiman baru, “ujar gubernur.

Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Paputeng membutuhkan dokumen RP3KP sebagai arah kebijakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang terencana, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011.

Dokumen tersebut diharapkan menjadi pedoman lintas sektor dalam mewujudkan hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan bagi masyarakat di seluruh wilayah Paputengm

Gubernur juga menegaskan bahwa FGD tahap pertama ini memiliki peran penting untuk menyepakati metodologi penyusunan, mengidentifikasi berbagai persoalan strategis, serta mengumpulkan data dasar yang akurat dari delapan kabupaten di Paputeng.

Terdapat empat aspek utama yang menjadi perhatian dalam proses penyusunan RP3KP.

Pertama, perencanaan perumahan harus memperhatikan karakteristik geografis Papua Tengah, mulai dari wilayah pesisir seperti Nabire dan Mimika hingga kawasan pegunungan yang meliputi Paniai, Deiyai, Dogiyai, Intan Jaya, Puncak, dan Puncak Jaya.

Kondisi topografi yang beragam, tantangan distribusi bahan bangunan, serta kearifan lokal dan budaya bermukim masyarakat asli Papua harus menjadi pertimbangan dalam menentukan arah pengembangan kawasan permukiman.

Kedua, diperlukan validitas data mengenai kebutuhan rumah atau backlog perumahan dan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Data yang akurat dari pemerintah provinsi dan kabupaten menjadi dasar agar program penanganan RTLH serta pengentasan kawasan kumuh dapat dilaksanakan secara tepat sasaran.

Ketiga, pengembangan kawasan permukiman harus terintegrasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Selain itu, aspek mitigasi bencana dan kelestarian lingkungan perlu diperhatikan, terutama dalam pengembangan kawasan baru di sekitar pusat pemerintahan provinsi maupun kabupaten.

Keempat, pembangunan perumahan harus didukung ketersediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU), seperti akses jalan, air bersih, sanitasi, listrik, serta fasilitas sosial dan ekonomi.

“Pembangunan perumahan tidak cukup hanya berorientasi pada penyediaan bangunan fisik, tetapi juga harus menjamin tersedianya lingkungan tempat tinggal yang layak dan didukung fasilitas dasar, “pungkasnya.

Untuk itu, seluruh perangkat daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten diminta berperan aktif dalam proses penyusunan dokumen tersebut. Setiap peserta diharapkan terbuka dalam menyampaikan data, berbagai kendala yang dihadapi di lapangan, serta memberikan masukan kepada tim tenaga ahli penyusun.

Kualitas data dan masukan dalam tahap awal ini dinilai sangat menentukan keberhasilan penyusunan RP3KP, sehingga dokumen yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat di delapan kabupaten.

Pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap melalui penyusunan dokumen ini, pembangunan perumahan dan kawasan permukiman ke depan dapat berlangsung lebih terarah, terpadu, dan berkelanjutan guna mendukung terwujudnya Paputeng yang maju, sejahtera, dan bermartabat.(red-paputeng.com)

Baperida Nabire Evaluasi Penyerapan Anggaran, OPD Diminta Bekerja Sesuai Perencanaan

NABIRE – PAPUTENG.COM – Badan Pendapatan, Perencanaan, Pembangunan dan Riset Daerah (Baperida) Kabupaten Nabire menggelar Monitoring dan Evaluasi (Monev) Meja II Tahun Anggaran 2026 di Aula LPP RRI Nabire, Senin (16/11/2026). Kegiatan ini bertujuan mengevaluasi realisasi penyerapan anggaran, progres pelaksanaan program, serta berbagai kendala yang dihadapi organisasi perangkat daerah (OPD).

Monev tersebut dibuka Bupati Nabire, Mesak Magai, melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Nabire, Yulianus Pasang. Kegiatan dipimpin Kepala Baperida Nabire, H. Mukayat, dan diikuti Kepala dan perwakilan OPD serta distrik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nabire.

Dalam arahannya, Mukayat menegaskan bahwa monitoring dan evaluasi merupakan agenda rutin pemerintah daerah yang dilaksanakan setiap tahun. Kegiatan ini menjadi sarana untuk mengetahui sejauh mana realisasi anggaran berjalan sekaligus mengidentifikasi hambatan yang menyebabkan penyerapan anggaran belum optimal.

“Monev ini bukan sesuatu yang baru atau kegiatan yang jarang kita hadapi. Ini merupakan rutinitas tahunan untuk mengetahui sejauh mana serapan anggaran serta kendala apa saja yang dihadapi sehingga penyerapan anggaran belum maksimal,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pelaksanaan Monev Meja II yang kali ini digelar di luar Aula Baperida diharapkan dapat menghadirkan suasana berbeda sekaligus mendorong seluruh peserta lebih terbuka dalam menyampaikan perkembangan pelaksanaan program di masing-masing instansi.

Menurutnya, terdapat sejumlah hal penting yang menjadi fokus evaluasi. Pertama, melihat kesesuaian antara perencanaan dan realisasi penggunaan anggaran sejak awal tahun hingga November 2026. Kedua, mengevaluasi perkembangan pekerjaan fisik, termasuk sejauh mana progres pelaksanaan proyek di lapangan.

Mukayat berharap seluruh program yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai target dan ketentuan, sehingga tidak menimbulkan persoalan administrasi maupun temuan pemeriksaan pada kemudian hari.

‘Kami berharap apa yang direncanakan dan apa yang dikerjakan benar-benar sesuai. Dengan demikian, tidak ada temuan di kemudian hari dan tidak terjadi sisa anggaran yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan,” tegasnya.

Ia juga meminta seluruh peserta, baik dari dinas maupun distrik, menyampaikan laporan secara terbuka mengenai perkembangan kegiatan dan penggunaan anggaran. Keterbukaan tersebut dinilai penting agar setiap persoalan dapat diketahui lebih awal dan segera dicarikan solusi sebelum menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Mukayat secara khusus mengingatkan para pejabat dan pegawai agar menjalankan tanggung jawab pengelolaan anggaran secara amanah. Ia tidak menginginkan munculnya persoalan pertanggungjawaban keuangan ketika pegawai yang menangani kegiatan tersebut sudah tidak lagi aktif bekerja, termasuk karena telah memasuki masa pensiun.

“Saya tegaskan sekali lagi, silakan Bapak dan Ibu berkoordinasi dengan kepala dinas maupun kepala bidang masing-masing. Tanyakan bagaimana perencanaan anggarannya, sejauh mana penyerapannya, dan bagaimana progres pekerjaan fisiknya. Ingat, Baperida merupakan mitra seluruh OPD di Kabupaten Nabire,” katanya.

Lebih lanjut ia memaparkan kondisi APBD Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2026. Dari pagu awal sekitar Rp2,2 triliun, anggaran tersebut mengalami penyesuaian menjadi Rp1,557 triliun setelah kebijakan efisiensi.

Dari jumlah tersebut, kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) disebut berada di kisaran Rp100 miliar. Sementara itu, sekitar Rp480 miliar dialokasikan untuk belanja pegawai dan pembayaran gaji, belum termasuk Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

Besarnya kebutuhan belanja pegawai tersebut, menurut Mukayat, menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah. Karena itu, Kabupaten Nabire perlu terus menggali potensi daerah untuk meningkatkan PAD agar mampu memperkuat kemampuan keuangan daerah dalam membiayai berbagai program pembangunan.

“Namun kami optimistis Kabupaten Nabire memiliki potensi yang besar. Tugas kita adalah bagaimana potensi tersebut dapat digali dan menghasilkan pendapatan untuk mendukung pembiayaan program-program yang telah direncanakan,” ungkapnya.

Ia menilai, apabila potensi ekonomi daerah dapat dikelola dan dikembangkan secara maksimal, bukan tidak mungkin Nabire ke depan mampu menjadi salah satu kabupaten yang mandiri secara fiskal.

Di sisi lain, Mukayat menyampaikan bahwa sejumlah indikator makro pembangunan Kabupaten Nabire menunjukkan perkembangan. Pertumbuhan ekonomi yang pada 2024 tercatat sebesar 3,81 persen disebut mengalami penurunan menjadi 3,2 persen.

Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka yang pada 2024 berada di angka 4,1 persen menurun menjadi 3,62 persen. Adapun angka kemiskinan juga mengalami penurunan dari 24 persen pada 2024 menjadi 22,69 persen pada 2025.

Selain indikator ekonomi dan sosial tersebut, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga menjadi salah satu tolok ukur yang perlu diperhatikan dalam menilai capaian pembangunan daerah.

Melalui Monev Meja II ini, Baperida berharap seluruh OPD dapat memperkuat koordinasi, meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan anggaran, serta memastikan setiap program berjalan sesuai perencanaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Nabire.(red-paputeng.com)

Sekda Nabire Tegaskan ASN Malas Terancam TPP Dihentikan, Gaji Bisa Ditahan

NABIRE – PAPUTENG.COM – Pemerintah Kabupaten Nabire akan mengambil tindakan tegas terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak disiplin, malas bekerja, serta kerap mangkir dari tugas kedinasan. Sanksi yang disiapkan mulai dari penghentian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) hingga penghentian pembayaran gaji bagi pegawai yang terbukti tidak menjalankan kewajibannya.

Penegasan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Nabire, Yulianus Pasang, saat membuka kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Tahap II Pemerintah Kabupaten Nabire, Senin (16/11/2026).

Dalam arahannya, Yulianus juga menyoroti rendahnya realisasi penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Berdasarkan data yang disampaikan, hingga November ini penyerapan anggaran sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masih berada di kisaran 42 persen.

Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius seluruh pimpinan OPD agar anggaran yang telah direncanakan dapat dimanfaatkan secara maksimal sesuai program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Selain persoalan penyerapan anggaran, kedisiplinan pegawai juga menjadi sorotan. Sekda meminta seluruh pimpinan OPD meningkatkan pengawasan terhadap kehadiran dan pelaksanaan tugas ASN di lingkungan kerja masing-masing.

Ia secara khusus menginstruksikan agar apel pagi dan sore kembali ditertibkan. Menurutnya, pelaksanaan apel sebelum dan setelah jam kerja dapat menjadi salah satu instrumen untuk memantau tingkat kedisiplinan serta kehadiran pegawai.

Yulianus juga mendorong setiap OPD melakukan evaluasi kinerja pegawai secara rutin, setidaknya satu kali dalam sebulan, sehingga persoalan kedisiplinan dapat diketahui dan ditindaklanjuti.

Ia mengungkapkan, pihaknya beberapa kali telah melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah distrik yang lokasinya jauh dari pusat pemerintahan Kabupaten Nabire. Dari hasil pemantauan tersebut, masih ditemukan pegawai yang tidak masuk kantor bahkan hingga berbulan-bulan tanpa menjalankan tugas sebagaimana mestinya.

“Kami akan bertindak tegas terhadap ASN yang malas bekerja dan tidak masuk kantor berbulan-bulan. TPP akan dihentikan, bahkan bila perlu pembayaran gajinya juga kami hentikan,” tegas Yulianus.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa kebijakan efisiensi atau pemangkasan APBD Tahun Anggaran 2026 merupakan kebijakan pemerintah pusat yang berlaku secara nasional, bukan keputusan sepihak Pemerintah Kabupaten Nabire.

Namun, menurutnya, kebijakan efisiensi anggaran tersebut seharusnya diikuti dengan peningkatan efektivitas penggunaan anggaran oleh setiap OPD. Sebab, menjadi persoalan apabila pemerintah daerah masih belum mampu menyerap anggaran yang telah tersedia.

Ia menilai, upaya OPD yang terus mengusulkan penambahan anggaran harus dibarengi dengan kemampuan melaksanakan program dan memaksimalkan anggaran yang sudah dialokasikan.

“Pemerintah pusat melakukan efisiensi anggaran, sementara di sisi lain kita selalu meminta agar anggaran setiap OPD ditingkatkan. Ironisnya, anggaran yang sudah tersedia saja belum mampu kita serap secara maksimal. Bagaimana pemerintah pusat mau menambah anggaran kalau yang ada belum bisa kita habiskan,” sentilnya.

Melalui pelaksanaan Monev Tahap II ini, Yulianus berharap seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan secara serius dan terbuka dalam menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi di lapangan.

Ia meminta setiap OPD tidak hanya memaparkan capaian program, tetapi juga mengidentifikasi hambatan serta mencari solusi bersama agar pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran berjalan lebih optimal.

Dengan demikian, seluruh anggaran yang telah dialokasikan sejak tahap perencanaan dapat direalisasikan secara efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Nabire.(red-paputeng.com)