Category: Berita Daerah

Nabire – PAPUTENG.COM – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Nabire menggelar Musyawarah Anak Cabang (Musancab) ke-53 di Aula Maranatha, Sabtu (16/5/2026). Kegiatan tersebut mengusung tema “Di Sanalah Aku Berdiri Untuk Selama-lamanya” sebagai momentum memperkuat konsolidasi partai hingga tingkat akar rumput.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Provinsi Papua Tengah, Yuni Wonda menegaskan pentingnya konsolidasi partai mulai dari tingkat atas hingga masyarakat bawah guna menghadapi Pemilu Legislatif 2029.

Menurutnya, Musancab merupakan bagian dari amanat partai sebagaimana tertuang dalam Peraturan Partai Nomor 1 Tahun 2025 hasil Kongres PDI Perjuangan di Bali. “Semua pengurus partai mulai dari DPD, DPC, PAC, ranting hingga anak ranting harus menjalankan roda partai dan melakukan konsolidasi organisasi,” tegas Yuni Wonda.

Ia menilai konsolidasi partai tidak hanya berfokus pada pembentukan kepengurusan, tetapi juga memperkuat kerja kolektif kader dalam membangun kekuatan politik di tengah masyarakat.

Yuni Wonda juga menekankan agar seluruh kader aktif turun langsung membantu masyarakat kecil atau wong cilik, sesuai arahan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri. “Kader tidak hanya fokus pada bagi-bagi jabatan, tetapi harus membangun kekuatan kolektif partai di tengah masyarakat,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Yuni Wonda turut mengapresiasi capaian politik PDI Perjuangan di Kabupaten Nabire pada Pemilu Legislatif sebelumnya. PDI Perjuangan berhasil meraih tiga kursi di DPR Papua Tengah dan lima kursi di DPR Kabupaten Nabire.

“Ini sejarah baru bagi kami di Papua Tengah. Saya targetkan PDI Perjuangan harus bisa merebut sedikitnya 15 kursi di DPR Papua Tengah. Kita harus menang di Pemilu 2029,” katanya.

Di akhir sambutannya, ia berpesan kepada seluruh pengurus Pengurus Anak Cabang (PAC) yang akan dilantik agar menjalankan tugas partai dengan sungguh-sungguh dan tidak hanya mementingkan jabatan.

Sementara itu, Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Nabire, Nancy Karolina Worabay mengatakan Musancab ke-53 merupakan tindak lanjut hasil konsolidasi nasional berdasarkan Peraturan Partai Nomor 1 Tahun 2025 dan hasil Rakernas Tahun 2026.

“Proses konsolidasi dilakukan mulai dari tingkat DPP, DPD, konferensi cabang, hingga saat ini kita melaksanakan Musyawarah Anak Cabang untuk kepengurusan di tingkat distrik,” kata Nancy. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Nabire atas dukungan pembangunan gedung DPC PDI Perjuangan di kawasan SP2.

Dalam agenda tersebut, DPD PDI Perjuangan Papua Tengah dijadwalkan melantik pengurus PAC dari 15 distrik yang tersebar di Kabupaten Nabire. (red-paputeng)

Nabire – PAPUTENG.COM – Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Tengah (DPRP PT), Henes Sondegou menyoroti masih maraknya praktik percaloan tiket pesawat yang diduga dilakukan oknum tertentu, khususnya pada rute penerbangan Nabire menuju Kabupaten Intan Jaya.

Sorotan tersebut disampaikan Henes saat diwawancarai awak media PAPUTENG.COM terkait harga tiket pesawat subsidi dari Nabire ke Intan Jaya.

Menurutnya, sejak Maret 2026 telah dilakukan pertemuan antara Pemerintah Kabupaten Intan Jaya, Gereja Katholik, perwakilan DPRD, Dinas Perhubungan, TNI-Polri, serta pihak maskapai penerbangan guna membahas penetapan harga tiket subsidi.

Dari hasil pertemuan tersebut disepakati harga tiket reguler bersubsidi yang mulai diberlakukan sejak 9 Maret 2026, yakni rute Sugapa–Nabire/Timika sebesar Rp1.000.000 dan Nabire/Timika–Sugapa sebesar Rp2.000.000. Sementara untuk penerbangan carter, tarif Nabire–Sugapa ditetapkan Rp25.000.000 dan Timika–Sugapa Rp23.000.000.

Namun, di lapangan masih ditemukan adanya praktik penjualan tiket di atas harga yang telah disepakati. “Praktik di lapangan harga tiket yang sudah disepakati ternyata ada oknum yang memanfaatkan kesempatan ini, sehingga tiket dijual di atas harga normal mulai Rp1.500.000 hingga Rp3.000.000 per tiket,” kata Henes.

Ia mengungkapkan, harga tersebut belum termasuk biaya bagasi yang juga harus dibayar penumpang. Jika ditotal, masyarakat harus mengeluarkan biaya hingga Rp5.000.000 untuk sekali perjalanan.

“Ini jelas membebani keuangan masyarakat. Kasihan mereka. Di sana ada masyarakat umum, ASN, TNI-Polri yang gajinya mungkin hanya cukup untuk membiayai kehidupan sehari-hari,” ujarnya.

Henes juga menyoroti subsidi penerbangan yang saat ini baru berasal dari Pemerintah Pusat, sementara dukungan subsidi dari pemerintah kabupaten maupun provinsi dinilai belum maksimal dirasakan masyarakat.

Untuk menyikapi persoalan tersebut, Komisi IV DPRP PT telah mengundang Dinas Perhubungan Provinsi Papua Tengah guna mencari solusi terkait subsidi penerbangan maupun praktik percaloan tiket.

“Kemarin kami mengundang pihak Dinas Perhubungan provinsi guna mencari solusi terkait subsidi dan percaloan tiket,” jelasnya. Ia berharap persoalan tersebut tidak hanya dibahas melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP), tetapi juga melalui forum yang lebih luas dengan melibatkan seluruh pihak terkait.

Selain di Kabupaten Intan Jaya, Henes menilai persoalan serupa juga terjadi di Kabupaten Puncak. Ia pun meminta pemerintah memprioritaskan subsidi penerbangan di dua wilayah tersebut karena dinilai paling membutuhkan dan rawan praktik mafia tiket.

“Saya harap pemerintah fokuskan subsidi di dua tempat dulu, Kabupaten Intan Jaya dan Puncak karena dua tempat paling membutuhkan dan rawan mafia tiket,” pungkasnya. (red-paputeng)

Nabire – PAPUTENG.COM – Minimnya keterlibatan Orang Asli Papua (OAP) dalam pengelolaan sarana vital milik Pemerintah Provinsi Papua Tengah mendapat sorotan tajam dari Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah (DPR PT) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Selasa, 12 Mei 2026.

Anggota Komisi IV DPR Papua Tengah, Aloisius Paerong, mempertanyakan persentase keterlibatan OAP sebagai pegawai di Bandara Douw Aturure Nabire. Menurutnya, keberadaan pegawai OAP di sejumlah layanan strategis bandara masih sangat minim.

Ia menilai kondisi tersebut terlihat mulai dari ruang check-in hingga berbagai layanan publik lainnya di kawasan bandara. “Pemerintah Provinsi melalui Dinas Perhubungan yang membangun bandara dan menyediakan seluruh fasilitasnya. Namun mengapa kesempatan kerja bagi OAP masih sangat sedikit. Seharusnya kewenangan itu ada pada pemerintah,” ujarnya dalam forum RDP.

Selain sektor kepegawaian, Aloisius juga menyoroti belum adanya kios makanan maupun pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) lokal yang dikelola masyarakat asli Papua di Bandara Douw Aturure. Ia mengaku meragukan data persentase kepegawaian yang disampaikan Dinas Perhubungan Papua Tengah terkait komposisi pegawai OAP dan non-OAP.

“Saya hampir setiap hari menerima aduan masyarakat terkait kondisi kepegawaian di bandara. Jika fakta di lapangan seperti ini, tentu dapat memicu kecemburuan sosial dan memperlebar kesenjangan,” tegasnya.

Tak hanya itu, politisi Fraksi Perindo tersebut juga menyoroti pelaksanaan tender proyek di lingkungan Dinas Perhubungan Papua Tengah yang dinilai belum sepenuhnya menyentuh hak dan keterlibatan OAP.

Menurutnya, sejumlah proyek pembangunan yang bersumber dari Dinas Perhubungan masih lebih banyak dikerjakan pihak non-OAP. Ia berharap pemerintah daerah, khususnya Dinas Perhubungan, dapat lebih memprioritaskan pelibatan masyarakat asli Papua dalam berbagai program pembangunan, termasuk pengisian tenaga kerja di fasilitas strategis seperti bandara.

“Ke depan saya berharap pegawai di bandara, counter pelayanan, hingga kios-kios usaha dapat diisi oleh OAP,” katanya. Dalam kesempatan itu, Aloisius juga mendorong Dinas Perhubungan agar tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi turut mengedepankan penguatan sektor pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM).

Menurutnya, peningkatan kualitas SDM OAP penting dilakukan agar mampu bersaing dan mengisi posisi strategis di sektor transportasi darat, laut, maupun udara di Papua Tengah.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Tengah, Ewonggen Kokoya, menyampaikan bahwa pihaknya secara bertahap terus meningkatkan keterlibatan OAP di lingkungan kerja Dinas Perhubungan.

“Untuk pegawai di Kantor Dinas Perhubungan, sekitar 80 persen sudah diisi OAP. Untuk bidang lain kami sesuaikan dan lakukan secara bertahap,” ujarnya. (red-paputeng)

TIMIKA,PAPUTENG.com  –

Kapolda Papua Tengah (Paputeng), Brigjen Pol Jermias Rontini menghadiri rapat koordinasi seluruh kepala daerah se-Tanah Papua dalam rangka memperkuat implementasi Otonomi Khusus (Otsus) dengan fokus pada sinkronisasi program pembangunan, penguatan kelembagaan, serta penyaluran dana Otsus yang berkualitas dan tepat sasaran.

Rapat koordinasi dibingkai dalam Forum Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan dan Penguatan Implementasi Kebijakan Otsus Papua tersebut berlangsung di Hotel Horison Diana, Kabupaten Mimika, Senin (11/5/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri para kepala daerah, unsur Forkopimda, serta berbagai pemangku kepentingan guna menyatukan langkah dalam mendukung pembangunan yang merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah Papua.

Brigjen Pol. Jermias Rontini menegaskan komitmen Polri untuk mendukung penuh program-program pembangunan yang dijalankan pemerintah daerah di Tanah Papua.

Menurutnya, stabilitas keamanan menjadi salah satu faktor penting dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Polri siap mendukung seluruh program pembangunan di Tanah Papua, terlebih di Provinsi Papua Tengah. Kami akan memerintahkan seluruh jajaran untuk bersinergi dan mendukung kebijakan pemerintah daerah demi terciptanya Papua yang aman, maju, dan sejahtera,”tukasnya.

Kapolda Papua Tengah juga menyampaikan dukungannya terhadap pernyataan Ketua Asosiasi Kepala Daerah se-Tanah Papua, Meki Fritz Nawipa, yang menegaskan bahwa forum tersebut menjadi momentum penting untuk menyatukan arah, komitmen, dan langkah bersama dalam mempercepat pembangunan Papua yang lebih sejahtera, inklusif, dan berdaya.

“Melalui koordinasi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan seluruh elemen masyarakat menjadi kunci utama keberhasilan implementasi Otsus Papua agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat hingga ke daerah terpencil,” lugasnya.

Rakor diharapkan mampu menghasilkan langkah strategis dan konkret dalam memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan efektivitas penggunaan dana Otsus, serta mempercepat pembangunan di berbagai sektor demi mewujudkan Papua yang maju dan sejahtera. (RP)

Nabire – PAPUTENG.COM – Sebanyak 700 personel gabungan dari Polri, TNI, dan Satpol PP diterjunkan untuk mengamankan dua aksi demonstrasi dengan tuntutan berbeda yang berlangsung di Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Senin (11/5/2026).

Kedua massa aksi diketahui memiliki satu titik tujuan yang sama, yakni Gedung DPR Papua Tengah (DPRPT). Aksi demonstrasi pertama yang tiba di Gedung DPRPT di kawasan Gedung Karel Gobai (Kargo), jantung Kota Nabire, diterima langsung oleh jajaran pimpinan dan anggota DPR Papua Tengah.

Mereka di antaranya Wakil Ketua II DPRPT Izack Suripaty, Wakil Ketua IV Jhon NR Gobai, serta anggota DPRPT Katering Maruanaya, Yulius Yapugau, dan Henes Sondegou.

Kapolres Nabire, AKBP Samuel Tatiratu, S.I.K., mengatakan pengerahan ratusan personel dilakukan guna mencegah potensi gesekan antar massa aksi yang memiliki agenda berbeda namun menuju lokasi yang sama.

“Hari ini di Kabupaten Nabire, Papua Tengah akan berlangsung dua aksi demo dengan satu target sasaran yaitu Gedung DPRPT. Guna mencegah terjadinya kesalahpahaman hingga kemungkinan bentrok dua kubu, kami menerjunkan sekitar 700 personel ke lapangan untuk memberikan pengamanan,” ujar Samuel Tatiratu.

Kapolres juga menegaskan aparat kepolisian bersikap netral dalam mengawal jalannya demonstrasi. Penegasan tersebut disampaikan untuk merespons potensi munculnya anggapan adanya keberpihakan aparat terhadap salah satu kelompok massa.

“Kami pihak kepolisian tidak ada keberpihakan kepada satu kelompok. Di mata hukum semua warga memiliki hak yang sama. Sikap kami jelas, netral dan tidak berpihak kepada salah satu kelompok demo,” tegasnya.

Selain itu, pihak kepolisian telah mengatur mekanisme pengamanan, termasuk teknis longmarch menuju Kantor DPR Papua Tengah, agar seluruh rangkaian aksi dapat berjalan tertib dan aman.

Kapolres berharap seluruh simpatisan dan peserta aksi dapat memahami kebijakan pengamanan yang diterapkan aparat, sehingga tidak muncul penafsiran keliru yang dapat memicu tudingan ketidaknetralan aparat keamanan.

Hingga berita ini diturunkan situasi keamanan di Kabupaten Nabire terpantau relatif aman dan kondusif. Aktivitas perekonomian masyarakat juga masih berjalan normal.

Meski demikian, sejumlah pelaku usaha mikro kecil menengah (UKM), seperti pemilik warung makan dan pengemudi ojek, mengaku mengalami penurunan pelanggan akibat situasi demonstrasi yang berlangsung di pusat kota. (red-paputeng)

Nabire – PAPUTENG.COM – Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa menyatakan komitmennya untuk mengundang seluruh pemain Persipura Jayapura ke Nabire usai kekalahan dari Adhyaksa FC pada laga yang digelar Jumat (8/5/2026) di Stadion Lukas Enembe.

Pernyataan itu disampaikan Nawipa saat menghadiri nonton bareng (nobar) pertandingan antara Persipura melawan Adhyaksa FC di halaman Kantor Gubernur Papua Tengah, Nabire.

Menurut Nawipa, undangan tersebut merupakan bentuk perhatian dan dukungan penuh Pemerintah Provinsi Papua Tengah bersama masyarakat terhadap tim berjuluk Mutiara Hitam itu.

“Kami atas nama masyarakat dan Pemerintah Provinsi Papua Tengah mengundang seluruh tim Persipura untuk datang ke Nabire,” ujar Nawipa.

Ia menegaskan, langkah tersebut dilakukan guna mengobati rasa kecewa masyarakat sekaligus membangun kembali semangat para pemain dan seluruh tim setelah hasil pertandingan yang belum memuaskan.

Bagi Nawipa, perjuangan para pemain, pelatih, dan seluruh elemen tim tetap layak mendapat apresiasi tinggi meskipun harus menerima kekalahan 0-1 dari Adhyaksa FC.

“Kekalahan 0-1 dari Adhyaksa FC memang menyakitkan, kita semua kecewa, kita semua sedih. Tetapi ini pertandingan, tidak ada kemenangan mutlak. Persipura tetap tim kebanggaan dan darah kami,” katanya.

Gubernur yang juga berprofesi sebagai pilot itu menekankan bahwa dukungan pemerintah dan masyarakat Papua terhadap Persipura tidak akan berubah, baik saat meraih kemenangan maupun ketika mengalami kekalahan.

Ia berharap seluruh pemain dapat hadir memenuhi undangan tersebut, termasuk legenda Persipura seperti Boaz Solossa, Ferinando Pahabol, Ian Louis Kabes, para pemain muda, hingga staf pelatih yang telah berjuang membawa nama besar Persipura.

Menurut Nawipa, sebagai gubernur dan bagian dari masyarakat Papua, dirinya ingin menyampaikan apresiasi serta ucapan terima kasih secara langsung kepada tim yang selama ini telah mengharumkan nama Papua di kancah sepak bola nasional.(red-paputeng)

Dogiyai – PAPUTENG.COM – Aparat kepolisian menembak mati seorang anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) usai melakukan aksi penembakan dan pengrusakan terhadap kendaraan warga serta kendaraan patroli polisi di Jalan Poros Dogiyai–Paniai, Minggu (10/5/2026).

Peristiwa tersebut bermula saat aparat kepolisian menerima laporan masyarakat terkait aksi penembakan terhadap satu unit mobil warga dan pengrusakan satu kendaraan lainnya menggunakan senjata tajam.

Menindaklanjuti laporan itu, personel kepolisian langsung diterjunkan ke lokasi guna melakukan patroli pengamanan dan penanganan situasi. Namun saat berada di lapangan, aparat justru mendapat serangan dari kelompok bersenjata tersebut.

Kapolres Dogiyai, Dennis Arya P mengatakan, tim patroli pengamanan sempat ditembaki oleh kelompok KKB sehingga aparat melakukan tindakan tegas dan terukur.

“Tim patroli pengamanan diserang KKB. Akhirnya tim melakukan tindakan tegas dan terukur, satu anggota tertembak,” ujar Dennis.

Setelah situasi berhasil dikendalikan, aparat melakukan penyisiran di sekitar lokasi kejadian. Anggota KKB yang terkena tembakan sempat melarikan diri ke area perkampungan warga sebelum akhirnya ditemukan dalam kondisi terluka dan kemudian dinyatakan meninggal dunia.

Dari hasil pemeriksaan di lokasi, polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa senjata rakitan, amunisi kaliber 5,56 milimeter, senjata tajam, panah, serta beberapa dokumen yang diduga berkaitan dengan aktivitas KKB di wilayah Papua Tengah.

Hingga kini, aparat kepolisian masih melakukan pendalaman kasus untuk mengungkap identitas pelaku serta kemungkinan keterlibatannya dengan jaringan KKB lainnya di wilayah tersebut.

Menyikapi insiden berdarah itu, aparat keamanan juga meningkatkan patroli di sekitar lokasi kejadian guna mengantisipasi adanya gangguan keamanan susulan. (red-paputeng)

Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) terus mendorong pemerataan layanan keuangan bagi masyarakat, terutama di wilayah terpencil dan kelompok ekonomi kecil seperti pelaku UMKM, petani, nelayan, hingga masyarakat adat.

Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Pleno TPAKD Provinsi Papua Tengah yang dibuka Sekretaris Daerah Papua Tengah, Silwanus Sumule di Nabire, Kamis (7/5/2026).

Dalam sambutan Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa yang dibacakan Sekda Papua Tengah, dijelaskan bahwa akses terhadap layanan keuangan formal masih menjadi tantangan pembangunan di Papua Tengah. Keterbatasan akses tersebut dinilai berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat dan pemerataan pembangunan antarwilayah.

“Melalui TPAKD, pemerintah ingin memastikan masyarakat, terutama Orang Asli Papua, dapat merasakan langsung manfaat program pembangunan ekonomi daerah,” ujar Sumule saat membacakan sambutan gubernur.

Pemerintah Provinsi Papua Tengah juga menegaskan arah pembangunan daerah yang berfokus pada penguatan ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan UMKM dan koperasi, peningkatan akses pembiayaan, serta pengembangan sektor unggulan daerah.

Selain itu, pemerintah meminta seluruh pemangku kepentingan memperluas jangkauan layanan keuangan hingga daerah terisolasi, memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, perbankan dan Otoritas Jasa Keuangan, serta meningkatkan literasi keuangan masyarakat.

Rapat pleno TPAKD tahun 2026 ini diharapkan menghasilkan langkah-langkah konkret untuk mempercepat inklusi keuangan dan memperkuat pembangunan ekonomi di Papua Tengah. (red-paputeng).

Papua Tengah – PAPUTENG.COM -Kaesang Pangarep hadir di Nabire membawa semangat konsolidasi politik Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Papua Tengah. Namun di tengah gemuruh yel-yel kader, tepuk tangan, dan atmosfer kemenangan Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) DPW PSI Papua Tengah, Kamis (7/5/2026), ada satu sosok sederhana yang diam-diam mencuri perhatian.

Namanya Mama Emi. Perempuan paruh baya itu datang tanpa atribut partai, tanpa pengawalan, dan tanpa kursi kehormatan. Di tangannya hanya ada sebuah box plastik berisi air mineral, jagung rebus, kacang rebus, dan keripik sukun yang ia jajakan kepada peserta kegiatan.

Di sela-sela kesibukannya melayani pembeli, Mama Emi sesekali masuk ke dalam auditorium. Ia ikut bernyanyi, bertepuk tangan, dan memberikan semangat kepada peserta Rakorwil serta pengurus DPW dan DPD PSI Papua Tengah yang baru dilantik.

Bagi Mama Emi, hari itu bukan sekadar momentum politik. Itu juga kesempatan mencari rezeki. “Saya harus berjuang dengan berjualan seperti ini untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri dan anak,” ujarnya dengan nada tegar.

Wajahnya tampak lelah, tetapi semangatnya tidak surut. Perempuan yang dahulu dikenal dengan julukan “Gadis Monginsidi” itu mengaku sudah terbiasa bekerja keras demi bertahan hidup. Beberapa bulan lalu, rumahnya di Jalan Wolter Monginsidi dilalap api.

Musibah itu memaksanya memulai kembali hidup dari nol. Di tengah perjuangan tersebut, ia juga harus menerima kenyataan pahit ditinggalkan sang suami. Namun keadaan tidak membuat Mama Emi menyerah.

“Setiap ada momen, saya pasti ada dengan berjualan. Saya ingin membangun rumah,” katanya penuh harap. Di tengah hiruk-pikuk agenda politik nasional yang menghadirkan tokoh besar, Mama Emi menjadi gambaran nyata perempuan Papua yang bertahan dengan kekuatan sendiri. Ia hadir bukan untuk mencari sorotan, melainkan memperjuangkan kehidupan.

Sementara itu, Kaesang Pangarep tiba di Nabire melalui Bandara Douw Aturure sekitar pukul 15.25 WIT setelah melakukan kunjungan kerja ke sejumlah provinsi di Tanah Papua, yakni Papua, Papua Barat, dan Papua Barat Daya.

Selain membuka Rakorwil, putra Presiden RI ke-7Joko Widodo itu juga melantik pengurus DPW PSI Papua Tengah dan DPD PSI dari delapan kabupaten, yakni Nabire, Paniai, Deiyai, Dogiyai, Mimika, Puncak, Intan Jaya, dan Puncak Jaya.

Kepengurusan DPW PSI Papua Tengah dipimpin Isaias Douw sebagai ketua, didampingi Jemi Patabang sebagai sekretaris dan Maria Ina Erari sebagai bendahara.

Dalam pidato politiknya, Kaesang meminta seluruh kader PSI Papua Tengah untuk solid mendukung kepemimpinan Isaias Douw menuju Pemilu Legislatif 2029. “Kita dukung Pak Douw untuk memenangkan Pemilu Legislatif 2029. Anda yang hadir sampaikan kepada keluarga dan masyarakat tentang PSI,” kata Kaesang.

Ia juga mengingatkan kader PSI agar hadir di tengah masyarakat dan peduli terhadap warga yang mengalami kesulitan. “Bantu warga sekitar anda, jangan acuh. Bawa nama PSI di masyarakat. Meskipun saya bukan siapa-siapa di birokrasi tetapi saya ada akses, akses inilah yang akan saya pergunakan untuk membesarkan PSI,” tutupnya.

Di luar pidato dan panggung politik itu, sosok Mama Emi menjadi potret kecil tentang perjuangan rakyat sederhana di Papua Tengah. Di tangan yang menjajakan jagung rebus dan keripik sukun itu, tersimpan mimpi besar untuk kembali memiliki rumah dan kehidupan yang lebih baik. (red-paputeng)

NABIRE, PAPUTENG.com –

Maraknya praktik perjudian yang beroperasi secara terbuka di tengah masyarakat Kabupaten Nabire memicu keresahan luas dan mendapat sorotan serius dari berbagai elemen, mulai dari tokoh adat, tokoh agama, masyarakat, aparat kelurahan, hingga kalangan pemuda.

Sebagai respons atas situasi tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Nabire menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) di ruang Panitia Musyawarah (Panmus), dipimpin Ketua Komisi A, Karel Tabuni, pada 28 April 2026.

Dalam forum tersebut, muncul berbagai pandangan terkait penanganan perjudian, termasuk adanya usulan yang menyinggung legalisasi demi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, Kepala Bagian Persidangan DPRK Nabire, Davidzoon, SH, MH, menegaskan bahwa negara secara hukum tidak membenarkan praktik perjudian dalam bentuk apa pun.

Davidzoon menjelaskan, dasar hukum perjudian kini tidak lagi merujuk pada Pasal 303 KUHP lama semata, melainkan telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 426 dan Pasal 427.

“Peralihan aturan perjudian kini diatur dalam KUHP baru, yakni UU Nomor 1 Tahun 2023. Pasal 426 menegaskan penyelenggara perjudian terancam pidana penjara paling lama 9 tahun atau denda maksimal Rp2 miliar, sedangkan Pasal 427 mengatur pemain judi dapat dipidana maksimal 3 tahun penjara atau denda hingga Rp50 juta,” ujar Davidzoon, Kamis (30/4/2026).

Ia menegaskan, Pasal 426 mengatur bahwa setiap orang yang tanpa izin menyelenggarakan perjudian dapat dikenai hukuman berat, sementara Pasal 427 menyasar peserta atau pemain yang terlibat dalam aktivitas perjudian ilegal.

Menurutnya, dalam jalannya RDP, terdapat aspirasi masyarakat yang muncul karena kejenuhan terhadap maraknya perjudian, bahkan sebagian mempertanyakan kemungkinan legalisasi agar bisa menjadi sumber PAD. Namun, Davidzoon menolak tegas gagasan tersebut.

“Masyarakat mungkin sudah lelah dan bosan dengan maraknya praktik perjudian, lalu muncul pertanyaan mengapa tidak dilegalkan saja supaya ada pemasukan daerah. Saya tegaskan, tidak. Apa pun alasan dan bentuknya, perjudian tetap dilarang negara,” tegasnya.

Ia juga menyoroti bahwa pemberantasan perjudian di Nabire menghadapi tantangan serius, termasuk adanya dugaan praktik perlindungan oleh oknum tertentu yang membuat penindakan terasa seperti “menghantam tembok beton”.

DPRK Nabire bersama elemen masyarakat diharapkan dapat terus mendorong penegakan hukum yang konsisten, sehingga keresahan sosial akibat perjudian tidak semakin meluas dan merusak kehidupan masyarakat.