Papua Tengah Susun RP3KP, Siapkan Perencanaan Perumahan dan Permukiman 20 Tahun ke Depan

Nabire-PAPUTENG.COM – Pemerintah Provinsi Papua Tengah mulai menyusun dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) sebagai pedoman pembangunan perumahan dan kawasan permukiman untuk 20 tahun ke depan.

Penyusunan dokumen tersebut diawali dengan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) I Pendahuluan yang berlangsung di Nabire. Kegiatan ini dibuka oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Papua Tengah, H. Tumiran, yang membacakan sambutan Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa.

Dalam sambutannya gubernur bahwa sebagai salah satu Daerah Otonom Baru (DOB) Papua Tengah (Paputeng ) sedang berada dalam tahap penting untuk membangun fondasi pembangunan jangka panjang.

“Pembentukan provinsi baru tersebut turut mendorong percepatan pertumbuhan wilayah, urbanisasi, peningkatan kebutuhan hunian bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun masyarakat umum, serta munculnya pusat-pusat permukiman baru, “ujar gubernur.

Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Paputeng membutuhkan dokumen RP3KP sebagai arah kebijakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang terencana, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011.

Dokumen tersebut diharapkan menjadi pedoman lintas sektor dalam mewujudkan hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan bagi masyarakat di seluruh wilayah Paputengm

Gubernur juga menegaskan bahwa FGD tahap pertama ini memiliki peran penting untuk menyepakati metodologi penyusunan, mengidentifikasi berbagai persoalan strategis, serta mengumpulkan data dasar yang akurat dari delapan kabupaten di Paputeng.

Terdapat empat aspek utama yang menjadi perhatian dalam proses penyusunan RP3KP.

Pertama, perencanaan perumahan harus memperhatikan karakteristik geografis Papua Tengah, mulai dari wilayah pesisir seperti Nabire dan Mimika hingga kawasan pegunungan yang meliputi Paniai, Deiyai, Dogiyai, Intan Jaya, Puncak, dan Puncak Jaya.

Kondisi topografi yang beragam, tantangan distribusi bahan bangunan, serta kearifan lokal dan budaya bermukim masyarakat asli Papua harus menjadi pertimbangan dalam menentukan arah pengembangan kawasan permukiman.

Kedua, diperlukan validitas data mengenai kebutuhan rumah atau backlog perumahan dan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Data yang akurat dari pemerintah provinsi dan kabupaten menjadi dasar agar program penanganan RTLH serta pengentasan kawasan kumuh dapat dilaksanakan secara tepat sasaran.

Ketiga, pengembangan kawasan permukiman harus terintegrasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Selain itu, aspek mitigasi bencana dan kelestarian lingkungan perlu diperhatikan, terutama dalam pengembangan kawasan baru di sekitar pusat pemerintahan provinsi maupun kabupaten.

Keempat, pembangunan perumahan harus didukung ketersediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU), seperti akses jalan, air bersih, sanitasi, listrik, serta fasilitas sosial dan ekonomi.

“Pembangunan perumahan tidak cukup hanya berorientasi pada penyediaan bangunan fisik, tetapi juga harus menjamin tersedianya lingkungan tempat tinggal yang layak dan didukung fasilitas dasar, “pungkasnya.

Untuk itu, seluruh perangkat daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten diminta berperan aktif dalam proses penyusunan dokumen tersebut. Setiap peserta diharapkan terbuka dalam menyampaikan data, berbagai kendala yang dihadapi di lapangan, serta memberikan masukan kepada tim tenaga ahli penyusun.

Kualitas data dan masukan dalam tahap awal ini dinilai sangat menentukan keberhasilan penyusunan RP3KP, sehingga dokumen yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat di delapan kabupaten.

Pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap melalui penyusunan dokumen ini, pembangunan perumahan dan kawasan permukiman ke depan dapat berlangsung lebih terarah, terpadu, dan berkelanjutan guna mendukung terwujudnya Paputeng yang maju, sejahtera, dan bermartabat.(red-paputeng.com)

Sekda Nabire Tegaskan ASN Malas Terancam TPP Dihentikan, Gaji Bisa Ditahan

NABIRE – PAPUTENG.COM – Pemerintah Kabupaten Nabire akan mengambil tindakan tegas terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak disiplin, malas bekerja, serta kerap mangkir dari tugas kedinasan. Sanksi yang disiapkan mulai dari penghentian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) hingga penghentian pembayaran gaji bagi pegawai yang terbukti tidak menjalankan kewajibannya.

Penegasan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Nabire, Yulianus Pasang, saat membuka kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Tahap II Pemerintah Kabupaten Nabire, Senin (16/11/2026).

Dalam arahannya, Yulianus juga menyoroti rendahnya realisasi penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Berdasarkan data yang disampaikan, hingga November ini penyerapan anggaran sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masih berada di kisaran 42 persen.

Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius seluruh pimpinan OPD agar anggaran yang telah direncanakan dapat dimanfaatkan secara maksimal sesuai program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Selain persoalan penyerapan anggaran, kedisiplinan pegawai juga menjadi sorotan. Sekda meminta seluruh pimpinan OPD meningkatkan pengawasan terhadap kehadiran dan pelaksanaan tugas ASN di lingkungan kerja masing-masing.

Ia secara khusus menginstruksikan agar apel pagi dan sore kembali ditertibkan. Menurutnya, pelaksanaan apel sebelum dan setelah jam kerja dapat menjadi salah satu instrumen untuk memantau tingkat kedisiplinan serta kehadiran pegawai.

Yulianus juga mendorong setiap OPD melakukan evaluasi kinerja pegawai secara rutin, setidaknya satu kali dalam sebulan, sehingga persoalan kedisiplinan dapat diketahui dan ditindaklanjuti.

Ia mengungkapkan, pihaknya beberapa kali telah melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah distrik yang lokasinya jauh dari pusat pemerintahan Kabupaten Nabire. Dari hasil pemantauan tersebut, masih ditemukan pegawai yang tidak masuk kantor bahkan hingga berbulan-bulan tanpa menjalankan tugas sebagaimana mestinya.

“Kami akan bertindak tegas terhadap ASN yang malas bekerja dan tidak masuk kantor berbulan-bulan. TPP akan dihentikan, bahkan bila perlu pembayaran gajinya juga kami hentikan,” tegas Yulianus.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa kebijakan efisiensi atau pemangkasan APBD Tahun Anggaran 2026 merupakan kebijakan pemerintah pusat yang berlaku secara nasional, bukan keputusan sepihak Pemerintah Kabupaten Nabire.

Namun, menurutnya, kebijakan efisiensi anggaran tersebut seharusnya diikuti dengan peningkatan efektivitas penggunaan anggaran oleh setiap OPD. Sebab, menjadi persoalan apabila pemerintah daerah masih belum mampu menyerap anggaran yang telah tersedia.

Ia menilai, upaya OPD yang terus mengusulkan penambahan anggaran harus dibarengi dengan kemampuan melaksanakan program dan memaksimalkan anggaran yang sudah dialokasikan.

“Pemerintah pusat melakukan efisiensi anggaran, sementara di sisi lain kita selalu meminta agar anggaran setiap OPD ditingkatkan. Ironisnya, anggaran yang sudah tersedia saja belum mampu kita serap secara maksimal. Bagaimana pemerintah pusat mau menambah anggaran kalau yang ada belum bisa kita habiskan,” sentilnya.

Melalui pelaksanaan Monev Tahap II ini, Yulianus berharap seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan secara serius dan terbuka dalam menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi di lapangan.

Ia meminta setiap OPD tidak hanya memaparkan capaian program, tetapi juga mengidentifikasi hambatan serta mencari solusi bersama agar pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran berjalan lebih optimal.

Dengan demikian, seluruh anggaran yang telah dialokasikan sejak tahap perencanaan dapat direalisasikan secara efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Nabire.(red-paputeng.com)

Lima Tahun Dampingi Masyarakat, PILI Evaluasi Program Pemberdayaan di Kawasan KEE

NABIRE – PAPUTENG.COM – Upaya memperkuat kemandirian masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan di Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) Kabupaten Nabire terus dilakukan. Yayasan Pusat Informasi Lingkungan Indonesia (PILI) bersama Pemerintah Kabupaten Nabire menggelar monitoring dan evaluasi terhadap program pemberdayaan masyarakat yang telah berjalan selama lima tahun.

Kegiatan yang berlangsung di Kampung Sima Distrik Yaur dan Wanggar Pantai Distrik Wanggar, Kabupaten Nabire, Sabtu (14/11/2026), tersebut bertujuan melihat sejauh mana perkembangan kelompok masyarakat dampingan, mengidentifikasi berbagai kendala, sekaligus merumuskan langkah lanjutan agar program dapat berjalan secara berkesinambungan.

Direktur PILI, Iwan Setiawan, menjelaskan evaluasi dilakukan melalui koordinasi tahunan bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), di antaranya Dinas Ketahanan Pangan dan Bappeda Kabupaten Nabire.

Menurutnya, pendampingan masyarakat selama lima tahun terakhir telah menjangkau Kampung Sima dan Wanggar Pantai dengan cakupan wilayah sekitar 4.475 hektare. Kedua wilayah tersebut berada dalam kawasan KEE yang memiliki luas keseluruhan kurang lebih 107.582 hektare.

Ia menerangkan, program tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan Remediation and Compensation Procedure (RaCP) yang memperoleh dukungan dari Goodhope. Melalui skema ini, Goodhope menjalankan komitmen konservasinya kepada Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), baik melalui pemulihan lingkungan maupun penguatan ekonomi masyarakat. Sementara PILI bertindak sebagai lembaga pelaksana pendampingan di lapangan.

Selama pelaksanaan program, PILI telah membentuk dan mendampingi 11 kelompok masyarakat dengan beragam kegiatan. Mulai dari pemulihan hutan, pengembangan ekowisata, pertanian, patroli kawasan hutan, pencegahan kebakaran hingga pengembangan ekonomi perempuan.

Iwan menilai perkembangan setiap kelompok tidak selalu sama karena memiliki tantangan dan kebutuhan yang berbeda. Oleh sebab itu, evaluasi menjadi instrumen penting untuk mengukur hasil pendampingan sekaligus menentukan bentuk dukungan yang diperlukan ke depan.

“Yang kami harapkan bukan sekadar masyarakat aktif ketika program masih berjalan, tetapi mereka juga memiliki kemampuan untuk mengelola dan melanjutkan kegiatan secara mandiri setelah masa pendampingan selesai,” ujar Iwan.

Senada dengan itu, Manajer Program Sustainable Landscape PILI, Nur Indah Ristiana, menegaskan bahwa orientasi pendampingan bukan menciptakan ketergantungan masyarakat terhadap bantuan lembaga, melainkan membangun keterampilan agar potensi lokal dapat dikelola menjadi sumber penghidupan.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah mendorong Kelompok Wanita Tani (KWT) mengembangkan usaha produktif melalui budi daya ikan, ayam, dan tanaman sayuran.

Namun, menurutnya, keberhasilan kegiatan tersebut tidak cukup hanya diukur dari peningkatan produksi. Kelompok juga perlu dibekali kemampuan dalam pemeliharaan, pengelolaan hasil panen, hingga strategi pemasaran sehingga hasil usaha benar-benar memberikan nilai tambah bagi keluarga.

“Jika kelompok ingin meningkatkan produksi, tetapi menghadapi kendala dalam pemasaran, PILI siap memfasilitasi pelatihan pemasaran sekaligus mempertemukan produk masyarakat dengan calon pembeli dari luar wilayah,” tegas Indah.

Dari sisi pemerintah daerah, dukungan terhadap pemberdayaan masyarakat juga terus diperkuat melalui program Pekarangan Pangan Lestari.

Kepala Seksi Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire, Welly Dwi Prasongko, mengatakan pemerintah telah memberikan berbagai bantuan untuk menunjang kegiatan kelompok masyarakat.

Bantuan tersebut meliputi fasilitas pembibitan, peralatan pertanian, bibit ikan lele, ayam petelur, serta sarana pendukung lainnya untuk menunjang kegiatan produksi masyarakat.

Selain bantuan sarana produksi, pemerintah daerah juga telah membangun lumbung pangan yang diharapkan dapat mendukung penyimpanan sekaligus pemasaran hasil usaha kelompok.

Bahkan, pada 2027 mendatang, fasilitas tersebut direncanakan mendapat tambahan etalase dan lemari pendingin. Dengan demikian, lumbung pangan dapat dikembangkan sebagai tempat pemasaran berbagai produk unggulan masyarakat dari kampung-kampung sekitar.

Ia menekankan bahwa keberlanjutan program tidak hanya bergantung pada ketersediaan bantuan dan fasilitas, tetapi juga membutuhkan komitmen bersama serta pembagian tanggung jawab yang jelas di antara anggota kelompok.

Mulai dari proses produksi, perawatan sarana, pengelolaan hasil hingga pemasaran harus berjalan secara terorganisasi agar kegiatan ekonomi masyarakat dapat terus berkembang.

Melalui monitoring dan evaluasi tersebut, PILI berharap berbagai capaian dan pengalaman selama lima tahun pendampingan dapat menjadi landasan untuk memperluas program pemberdayaan ke kampung-kampung lainnya.

Kolaborasi antara pemerintah daerah, Goodhope, PILI, serta mitra pembangunan lainnya diharapkan mampu memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat sekaligus menjaga kelestarian ekosistem di Kabupaten Nabire.(red-paputeng.com)

DP3AKB Nabire Gelar Pameran Produk Lokal, Dorong Kemandirian Ekonomi Keluarga

NABIRE – PAPUTENG.COM – Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Nabire menggelar pameran pangan dan produk lokal selama dua hari, 13–14 November 2026. Kegiatan ini menjadi salah satu upaya memperkuat kerja sama antar-lembaga penyedia layanan sekaligus mendorong peningkatan kualitas keluarga melalui pemberdayaan perempuan dan pengembangan potensi ekonomi lokal.

Pameran yang berlangsung di halaman Kantor DP3AKB Kabupaten Nabire tersebut dibuka oleh Bupati Nabire, Mesak Magai, melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Nabire, Yulianus Pasang.

Dalam sambutannya, Yulianus mengajak kaum perempuan, khususnya ibu rumah tangga, agar berperan aktif dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga melalui kreativitas serta pengolahan pangan dan produk lokal.

“Saya ingin menyampaikan kepada ibu-ibu rumah tangga bahwa perempuan juga dapat berperan aktif meningkatkan pendapatan keluarga, salah satunya melalui pengolahan pangan dan pengembangan produk lokal,” ujar Yulianus.

Ia juga membacakan sambutan tertulis Bupati Nabire yang menekankan pentingnya menjaga kekayaan tradisional lokal di tengah perkembangan zaman.

Menurutnya, tema kegiatan “Kekayaan Tradisional Lokal Tetap Lestari di Tengah Modernisasi” memiliki makna penting agar masyarakat tidak kehilangan identitas dan jati diri daerah di tengah arus modernisasi.

Kekayaan tradisional yang diwariskan oleh para leluhur, kata dia, harus terus dijaga, dikembangkan, dan diperkenalkan kepada generasi muda.

Bupati juga mengapresiasi keterlibatan tujuh distrik dalam kegiatan tersebut, yakni Distrik Nabire, Wanggar, Wapoga, Teluk Umar, Yaur, Napan, dan Kepulauan Moora. Selain itu, pameran turut melibatkan TP PKK, DP3AKB, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Ia berharap pameran tersebut tidak sekadar menjadi ajang memamerkan hasil karya masyarakat, tetapi juga menjadi ruang pembelajaran, pertukaran pengalaman, serta pengembangan jaringan pemasaran.

Melalui kegiatan ini, pemerintah daerah ingin mendorong peningkatan penjualan hasil karya perempuan, memperluas pemasaran produk khas Papua, serta memberikan kesempatan kepada para pengrajin untuk meningkatkan kualitas dan mutu produk.

Bupati juga berpesan kepada perempuan, pengrajin, dan pelaku UMKM agar tidak takut mengikuti perkembangan teknologi, termasuk memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi dan pemasaran produk tanpa meninggalkan ciri khas serta nilai budaya Papua.

“Pemerintah Kabupaten Nabire akan terus mendorong berbagai kegiatan yang dapat meningkatkan keterampilan, kreativitas, dan kemandirian masyarakat, khususnya perempuan dan keluarga,” demikian sambutan Bupati yang dibacakan Sekda.

Sementara itu, Kepala DP3AKB Kabupaten Nabire, Novita Yupi, mengatakan pameran tersebut merupakan kegiatan strategis pemerintah daerah untuk mempromosikan hasil karya perempuan sekaligus mendorong peningkatan ekonomi keluarga melalui produk-produk yang memiliki ciri khas dan kearifan lokal masing-masing wilayah.

Menurutnya, kegiatan ini juga menjadi sarana mempererat silaturahmi serta wadah studi dan pembelajaran antar-peserta dalam mengembangkan hasil produksi lokal.

“Kegiatan pameran peningkatan kualitas keluarga ini merupakan kegiatan strategis Pemerintah Kabupaten Nabire dalam upaya mempromosikan hasil karya perempuan,” ujar Novita.

Pameran tersebut diikuti perwakilan tujuh distrik, TP PKK, serta pelaku UMKM yang menampilkan berbagai produk pangan dan hasil kreativitas masyarakat.

Novita berharap koordinasi dan kerja sama antar-lembaga maupun organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dapat terus ditingkatkan sehingga kegiatan serupa dapat kembali dilaksanakan pada tahun mendatang dengan jumlah peserta yang lebih banyak.

Ia juga berharap seluruh distrik di Kabupaten Nabire dapat berpartisipasi sehingga potensi pangan, kerajinan, dan produk unggulan lokal dari setiap wilayah semakin dikenal luas serta mampu memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan keluarga. (red-paputeng.com)

Dinkes Nabire Peringati HKN ke-62, Tekankan Pentingnya Layanan Kesehatan Merata

NABIRE – PAPUTENG.COM – Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire memperingati Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62 melalui kegiatan sederhana, namun berlangsung penuh makna dan suasana kekeluargaan. Peringatan ini menjadi momentum mempererat kebersamaan seluruh insan kesehatan sekaligus memperkuat komitmen meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Kegiatan yang berlangsung pada Kamis (12/11/2026) tersebut diikuti jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire, RSUD Nabire, Puskesmas, pusat pelayanan kesehatan, para dokter, tenaga medis, serta pegawai dan staf yang selama ini berkecimpung dalam pelayanan kesehatan.

Rangkaian kegiatan diawali dengan upacara bendera. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire, Elisabeth Sisilia Dimara, bertindak sebagai inspektur upacara mewakili Kepala Dinas Kesehatan, Elias Numubogre.

Dalam upacara tersebut, Elisabeth membacakan sambutan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Budi Gunadi Sadikin, yang mengusung tema semangat Sehat untuk Semua.

Dalam sambutannya, Menkes RI menegaskan bahwa kesehatan merupakan hak setiap warga negara tanpa terkecuali. Karena itu, tidak boleh ada masyarakat yang tertinggal dalam memperoleh pelayanan kesehatan, termasuk mereka yang tinggal di wilayah terpencil dan sulit dijangkau (3T).

Budi Sadikin menyampaikan tiga pijakan utama dalam transformasi kesehatan nasional, yakni mencegah sebelum sakit, mendekatkan layanan kesehatan yang lengkap kepada masyarakat, serta menjamin kualitas hidup yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia.

Salah satu upaya yang terus didorong pemerintah adalah perubahan pola pelayanan kesehatan, dari sebelumnya lebih banyak menunggu masyarakat jatuh sakit menjadi gerakan aktif menjaga masyarakat agar tetap sehat.

Upaya tersebut diwujudkan melalui program Cek Kesehatan Gratis (CKG). Hingga 1 November 2026, lebih dari 114 juta penduduk Indonesia telah menjalani pemeriksaan kesehatan sepanjang tahun 2026. Program tersebut juga telah menjangkau seluruh kabupaten dan kota di Indonesia.

“Melalui pemeriksaan itu, lebih dari delapan juta warga terdeteksi mengalami hipertensi atau diabetes, meskipun sebagian belum merasakan gejala. Namun, baru sekitar 900 ribu orang yang secara aktif menjalani pengobatan, “ujar Budi.

Kondisi ini menunjukkan pentingnya pemeriksaan kesehatan secara rutin dan penanganan sejak dini untuk mencegah risiko penyakit kronis, seperti stroke, serangan jantung, gagal ginjal, hingga kanker.

Selain itu, pemerintah juga mendorong perubahan pola konsumsi masyarakat melalui inovasi Nutri-Level. Program ini membantu masyarakat mengenali kandungan gizi minuman sehingga dapat memilih produk yang lebih sehat, termasuk membiasakan keluarga membaca label gizi sebelum membeli makanan dan minuman.

Dalam upaya pengendalian penyakit menular, pemerintah juga memperkuat penemuan kasus Tuberkulosis (TB) secara aktif di tengah masyarakat. Sepanjang tahun 2026, lebih dari 700 ribu kasus TB berhasil ditemukan dan sekitar 90 persen di antaranya telah memulai pengobatan.

Pemerintah menargetkan Indonesia bebas TB pada 2030.

Menteri Kesehatan juga menyoroti pentingnya pemerataan fasilitas pelayanan kesehatan, mulai dari Puskesmas hingga rumah sakit rujukan.

“Pemerintah merencanakan pembangunan hampir 2.000 Puskesmas baru serta renovasi lebih dari 8.000 Puskesmas yang sudah beroperasi. Fasilitas tersebut akan dilengkapi peralatan kesehatan dan laboratorium standar agar masyarakat semakin mudah memperoleh pelayanan kesehatan dasar, “imbuhnya.

Pada tingkat rujukan lanjutnya, pemerintah juga meningkatkan kapasitas 66 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dari kelas D menjadi kelas C, khususnya di wilayah yang memiliki keterbatasan akses pelayanan kesehatan.

Dari target tersebut, sebanyak 21 RSUD telah selesai dibangun dan beroperasi melayani masyarakat.

Pemerataan pelayanan kesehatan juga membutuhkan ketersediaan tenaga medis dan tenaga kesehatan yang memadai. Karena itu, pemerintah mengembangkan Program Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama (RSPPU) untuk memperluas kesempatan pendidikan dokter spesialis, terutama bagi putra-putri daerah yang dipersiapkan kembali mengabdi di daerah asal.

Selain itu, penugasan khusus lebih dari 3.600 tenaga medis dan tenaga kesehatan di Puskesmas wilayah terpencil serta pemberian lebih dari 4.500 beasiswa sejak 2024 menjadi bagian dari upaya memperkuat sumber daya manusia kesehatan.

Dari sisi pembiayaan, program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) disebut telah mencakup sekitar 284 juta jiwa atau setara 98 persen penduduk Indonesia. Cakupan tersebut diharapkan terus diperkuat agar masyarakat mendapatkan akses pelayanan kesehatan berkualitas sekaligus perlindungan finansial.

Dalam sambutan tersebut, Menteri Kesehatan juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh tenaga medis, tenaga kesehatan, kader kesehatan, pemerintah daerah, mitra pembangunan, dunia usaha, serta masyarakat yang telah berkontribusi menjaga kesehatan bangsa.

Ia menegaskan, keberhasilan transformasi kesehatan tidak semata-mata diukur dari jumlah fasilitas kesehatan yang dibangun maupun masyarakat yang menjalani pemeriksaan, tetapi dari semakin banyaknya masyarakat Indonesia yang mampu hidup sehat, produktif, dan berkualitas.

Sementara itu, peringatan HKN ke-62 di Kabupaten Nabire tidak hanya diisi dengan upacara bendera. Sejumlah kegiatan kebersamaan turut memeriahkan peringatan tersebut, di antaranya jalan sehat, senam zumba, pemberian penghargaan kepada pegawai berprestasi, serta pembagian doorprize.

“Indonesia yang kuat berawal dari rakyat yang sehat, kami di Nabire mengadakan kegiatan jalan santai dan senam sebagai bentuk menjaga kesehatan, ” terang Elizabeth disela-sela kegiatan.

Melalui momentum HKN ke-62 ini, diharapkan seluruh insan kesehatan di Kabupaten Nabire semakin memperkuat sinergi dan semangat pengabdian dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, sejalan dengan cita-cita mewujudkan kesehatan yang merata dan berkualitas bagi semua.(red-paputeng.com)

Pendidikan, Kesehatan, dan Penanganan Stunting Jadi Fokus Gerakan PKK Nabire

NABIRE – PAPUTENG.COM – Di tengah tantangan geografis Kabupaten Nabire yang memiliki wilayah cukup luas dan akses transportasi yang belum merata, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Nabire terus berupaya hadir di tengah masyarakat. Pendidikan, kesehatan, pemenuhan kebutuhan pangan keluarga, serta penanganan stunting menjadi sejumlah perhatian utama dalam menjalankan program pemberdayaan keluarga.

Komitmen tersebut disampaikan Ketua TP PKK Kabupaten Nabire, Mince Mesak Magai, saat menghadiri sekaligus meninjau pameran pangan dan produk lokal yang diselenggarakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Nabire, Kamis (12/11/2026).

Mince mengatakan, TP PKK Nabire terus bergerak menjalankan 10 Program Pokok PKK dengan memberikan perhatian pada berbagai aspek kehidupan keluarga, terutama pendidikan, kesehatan, pangan, penanganan stunting, dan peningkatan kualitas gizi masyarakat.

“Kami TP PKK Nabire tetap aktif dan bergerak menjalankan program pokok PKK, meliputi pendidikan, kesehatan, dan penanganan stunting,” ujar Mince.

Menurutnya, upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga tidak bisa dilakukan hanya melalui satu sektor. Diperlukan keterlibatan berbagai pihak agar masyarakat, khususnya kaum ibu, memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam menjaga kesehatan keluarga, memenuhi kebutuhan gizi anak, serta meningkatkan kualitas kehidupan rumah tangga.

Namun, pelaksanaan program tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya keterbatasan tenaga serta kondisi geografis Kabupaten Nabire yang menyebabkan tidak semua distrik dan kampung dapat dijangkau secara langsung oleh pengurus TP PKK kabupaten.

Mince mengungkapkan, pihaknya memberikan perhatian lebih kepada sejumlah wilayah yang memiliki angka stunting relatif tinggi. Meski demikian, keterbatasan sumber daya dan akses transportasi menjadi kendala dalam menjangkau seluruh masyarakat.

“Ada beberapa distrik yang mendapat perhatian serius dari kami, terutama wilayah dengan angka stunting paling tinggi. Namun, karena keterbatasan tenaga dan kondisi geografis Nabire yang cukup ekstrem, tidak semua distrik atau kampung bisa kami datangi,” jelasnya.

Untuk mengatasi kendala tersebut, TP PKK Nabire mengoptimalkan koordinasi dengan jajaran kepengurusan PKK di tingkat distrik hingga kampung. Pola koordinasi ini dinilai penting agar program pemberdayaan dan bantuan kepada masyarakat tetap berjalan, termasuk di wilayah yang sulit dijangkau melalui transportasi.

Ia menjelaskan, PKK merupakan organisasi kemasyarakatan sekaligus gerakan nasional yang memiliki struktur kepengurusan mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, distrik hingga kampung.

“PKK adalah organisasi kemasyarakatan dan gerakan nasional. Karena itu, dalam memberikan bantuan berupa pangan di daerah yang sulit dijangkau transportasi, kami melakukan koordinasi dengan pengurus di tingkat distrik maupun kampung,” ungkapnya.

Selain berfokus pada kesehatan dan penanganan stunting, TP PKK Nabire juga mendorong pemberdayaan ekonomi keluarga melalui pengembangan kreativitas dan keterampilan masyarakat.

Hal tersebut terlihat dalam dukungan TP PKK terhadap pameran yang digelar DP3AKB Kabupaten Nabire dengan mengusung tema ‘Kekayaan Tradisi Lokal Tetap Lestari di Tengah Modernisasi’.

Pameran yang berlangsung selama dua hari, Kamis hingga Jumat (12–13 November 2026), menjadi ruang bagi masyarakat, khususnya kaum perempuan, untuk memperkenalkan sekaligus memasarkan berbagai produk kerajinan tangan dan olahan lokal yang memiliki nilai ekonomi.

Mince menilai kegiatan tersebut bukan sekadar ajang memamerkan hasil kreativitas masyarakat, tetapi juga menjadi kesempatan bagi kaum ibu untuk mengembangkan keterampilan menjadi sumber penghasilan tambahan bagi keluarga.

“Kegiatan pameran ini kami dukung. Ini merupakan ajang bagi masyarakat, khususnya ibu-ibu, untuk menjual hasil kerajinan tangan guna meningkatkan atau membantu penghasilan keluarga,” katanya.

Ia berharap kesempatan tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh para ibu yang tergabung dalam kelompok PKK dan kelompok wanita untuk memperkenalkan dan memasarkan hasil karya mereka.

Keterampilan yang selama ini diperoleh melalui pembinaan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) diharapkan tidak berhenti sebatas pelatihan, tetapi dapat dikembangkan menjadi produk kreatif yang memiliki daya jual dan mampu menopang ekonomi rumah tangga.

Melalui berbagai kegiatan tersebut, TP PKK Kabupaten Nabire berharap pemberdayaan keluarga dapat berjalan secara berkesinambungan. Sebab, keluarga yang sehat, berpendidikan, memiliki kecukupan gizi, serta didukung kemampuan ekonomi yang baik merupakan fondasi penting dalam mewujudkan masyarakat Nabire yang lebih sejahtera.(red-paputeng.com)

Ratusan Pelajar SMAN 1 Nabire Ikuti Sosialisasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

NABIRE – PAPUTENG.COM – Sekitar 150 siswa kelas X dan XI SMA Negeri 1 Nabire mengikuti sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA). Kegiatan yang digelar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Papua Tengah bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) Papua tersebut berlangsung di Aula SMA Negeri 1 Nabire, Rabu (11/11/2026).

Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana SMA Negeri 1 Nabire, Sofyan Ismail, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan memberikan pemahaman sekaligus membentengi para peserta didik dari ancaman penyalahgunaan narkoba, khususnya di lingkungan sekolah.

“Sosialisasi ini diikuti sekitar 150 siswa-siswi kelas X dan XI dengan tujuan membentengi anak-anak dari pengaruh dan bahaya narkoba,” ujar Sofyan.

Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan bentuk kerja sama antara Kesbangpol Provinsi Papua Tengah, BNN Papua, dan SMA Negeri 1 Nabire sebagai sasaran pelaksanaan program edukasi pencegahan narkoba.

Ia berharap, melalui sosialisasi tersebut, para pelajar semakin memahami dampak buruk penyalahgunaan NAPZA serta mampu membangun kesadaran untuk menjauhi segala bentuk penggunaan zat terlarang yang dapat membahayakan kesehatan dan masa depan mereka.

Sementara itu, narasumber yang juga Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Iknatius Adii, menekankan pentingnya membangun benteng moral dan spiritual bagi generasi muda agar tidak terjerumus dalam perilaku menyimpang, termasuk penyalahgunaan narkoba dan pergaulan seks bebas.

Menurut Adii, salah satu landasan utama dalam membentuk karakter dan perilaku positif generasi muda adalah pendidikan agama.

“Kunci utama agar anak-anak terhindar dari kehidupan menyimpang seperti mengonsumsi narkoba adalah tuntunan agama. Apa pun agamanya, semua mengajarkan tentang baik dan buruk, budi pekerti, serta tuntunan hidup yang benar,” jelasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa dampak penyalahgunaan narkoba tidak selalu dirasakan secara langsung, tetapi dapat muncul secara bertahap akibat kebiasaan mengonsumsi zat adiktif yang menimbulkan ketergantungan.

Penggunaan narkoba dalam jangka panjang, lanjutnya, dapat merusak sistem saraf, menurunkan kemampuan berpikir, serta mengganggu kecerdasan. Kondisi tersebut berpotensi menghambat proses belajar hingga menghancurkan cita-cita para pelajar.

“Mengonsumsi narkoba dalam jangka panjang dapat menimbulkan ketergantungan. Dampaknya merusak saraf dan menurunkan kemampuan berpikir anak sekolah. Tentu hal ini akan menghambat pendidikan dan menghancurkan cita-cita,” imbuhnya.

Pada kesempatan yang sama, narasumber dari BNN Papua, Nurjanah, menjelaskan bahwa kelompok usia remaja merupakan salah satu kelompok yang rentan terhadap penyalahgunaan narkoba. Masa peralihan dari remaja menuju dewasa dinilai menjadi fase yang rawan karena tingginya rasa ingin tahu dan keinginan mencoba hal-hal baru.

“Usia remaja seperti kalian sering dijadikan sasaran oleh para pengedar narkoba karena usia ini merupakan fase peralihan dari remaja menuju dewasa. Pada masa ini, rasa ingin tahu sangat tinggi dan ada keinginan untuk mencoba sesuatu yang baru,” kata Nurjanah.

Ia menambahkan, terdapat berbagai faktor yang dapat mendorong seorang remaja terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba, mulai dari lingkungan, pergaulan, hingga pengaruh media sosial.

Kemudahan mengakses internet tanpa pengawasan yang memadai dari orang tua, pihak sekolah, maupun lingkungan sekitar juga dapat meningkatkan risiko remaja terpapar konten negatif dan informasi yang menyesatkan.

Melalui kegiatan sosialisasi tersebut, pihak sekolah bersama Kesbangpol Papua Tengah dan BNN Papua berharap para pelajar memperoleh pengetahuan yang lebih baik mengenai bahaya penyalahgunaan NAPZA.

Edukasi ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kewaspadaan peserta didik, tetapi juga menumbuhkan komitmen generasi muda untuk menjauhi narkoba demi menjaga kesehatan, keberlangsungan pendidikan, dan masa depan mereka.(red-paputeng.com)

Wabup Nabire dan Kapolda Papua Tengah Ajak HKJSM Perkuat Persatuan dan Keamanan

NABIRE – PAPUTENG.COM – Bupati Nabire Mesak Magai melalui Wakil Bupati Nabire, H. Burhanudin Pawennari, mengajak seluruh keluarga besar Himpunan Keluarga Jawa, Sunda, Madura (HKJSM) untuk terus memperkuat persatuan, menjaga toleransi, serta berperan aktif mendukung pembangunan daerah.

Ajakan tersebut disampaikan dalam sambutannya pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-4 HKJSM Kabupaten Nabire Tahun 2026. Ia menegaskan bahwa keberagaman suku, budaya, agama, dan adat istiadat merupakan kekayaan sekaligus kekuatan yang harus dijaga bersama.

Menurut Burhanudin, Kabupaten Nabire merupakan miniatur Indonesia karena dihuni masyarakat dari berbagai latar belakang suku dan budaya yang hidup berdampingan.

Atas nama Pemerintah Kabupaten Nabire, ia menyampaikan selamat ulang tahun ke-4 kepada seluruh keluarga besar HKJSM. Ia berharap organisasi tersebut semakin solid, berkembang, dan terus menjadi wadah pemersatu serta perekat persaudaraan di tengah masyarakat.

“Saya berharap Himpunan Keluarga Jawa, Sunda, Madura tidak hanya menjadi wadah untuk mempererat hubungan kekeluargaan sesama anggota, tetapi juga mampu membangun hubungan harmonis dengan seluruh elemen masyarakat, khususnya masyarakat asli Papua,” Burhanudin.

Ia mengajak seluruh anggota HKJSM untuk terus menumbuhkan semangat toleransi, gotong royong, saling menghargai, serta menjaga persatuan dan kesatuan.

Menurutnya, perbedaan latar belakang budaya bukan menjadi penghalang untuk bersama-sama mengambil tanggung jawab dalam membangun Kabupaten Nabire menuju daerah yang maju, makmur, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Burhanudin juga menekankan bahwa pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri dalam melaksanakan pembangunan. Dukungan, partisipasi, dan keterlibatan seluruh komponen masyarakat, termasuk organisasi kemasyarakatan dan paguyuban, sangat dibutuhkan.

Karena itu, HKJSM diharapkan turut berkontribusi melalui berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan, pemberdayaan ekonomi keluarga, pendidikan, pelestarian budaya, serta kegiatan lain yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Selain pembangunan, ia mengingatkan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban, memperkuat toleransi antarumat beragama, menghormati adat istiadat masyarakat asli Papua, serta membangun hubungan persaudaraan dengan seluruh kelompok masyarakat di Nabire.

“Berbeda suku dan budaya, tetapi tetap satu dalam persaudaraan dan kebersamaan untuk membangun Nabire,” pesannya.

Kapolda: Keamanan Merupakan Modal Utama Pembangunan

Sejalan dengan ajakan Pemerintah Kabupaten Nabire, Kapolda Papua Tengah, Brigjen Pol Jermias Rontini, juga menekankan pentingnya menjaga keamanan, ketertiban, dan kenyamanan masyarakat sebagai fondasi utama pembangunan di Papua Tengah, khususnya Kabupaten Nabire.

Dalam sambutannya, Rontini menyampaikan bahwa terciptanya situasi keamanan yang kondusif bukan semata-mata menjadi tanggung jawab kepolisian, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh masyarakat.

“Keamanan, ketertiban, dan rasa aman di tengah masyarakat merupakan modal utama pembangunan. Keamanan bukan sebatas tanggung jawab kepolisian, tetapi menjadi tanggung jawab kita semua, warga yang berada di Papua Tengah, khususnya Nabire,” kata Rontini.

Ia mengakui, Papua Tengah memiliki karakteristik wilayah yang kompleks, baik dari sisi kemajemukan penduduk maupun kondisi geografis yang sangat luas dan beragam. Situasi tersebut membutuhkan pola penanganan yang melibatkan kerja sama berbagai pihak.

Oleh sebab itu, Kapolda menilai kolaborasi dan sinergi antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, TNI, Polri, serta seluruh elemen masyarakat menjadi kebutuhan penting dalam menciptakan stabilitas keamanan.

Rontini juga menyampaikan bahwa Polda Papua Tengah yang genap berusia dua tahun pada 29 April 2026 masih memiliki berbagai keterbatasan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Meski demikian, ia menegaskan pentingnya semangat kebersamaan dalam menjalankan tugas kepolisian sesuai dengan slogan Polri, yakni Polisi bersama rakyat.

Melalui momentum HUT ke-4 HKJSM tersebut, pesan pemerintah daerah dan kepolisian diharapkan menjadi pengingat bahwa persatuan, toleransi, dan keamanan merupakan tanggung jawab bersama dalam menjaga kehidupan masyarakat yang harmonis serta mendukung pembangunan Kabupaten Nabire dan Provinsi Papua Tengah.(red-paputeng.com)

Serapan APBD Papua Tengah Baru 42 Persen, Akhir Tahun Diprediksi di Bawah 80 Persen

Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Papua Tengah, Alexander Manansang

NABIRE – PAPUTENG.COM – Realisasi penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua Tengah hingga awal November 2026 baru mencapai sekitar 42 persen dari total anggaran sebesar Rp2,7 triliun. Kondisi ini menjadi perhatian serius pemerintah provinsi mengingat tahun anggaran 2026 segera berakhir.

Jumlah tersebut telah memperhitungkan alokasi tambahan dana Otonomi Khusus (Otsus). Sementara itu, total anggaran daerah diperkirakan dapat meningkat menjadi lebih dari Rp3 triliun setelah memperhitungkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) dan sumber pembiayaan lainnya.

Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Provinsi Papua Tengah, Alexander Manangsang, mengungkapkan bahwa salah satu faktor utama rendahnya penyerapan anggaran adalah lambatnya proses pelelangan barang dan jasa yang dilakukan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Menurut Alexander, keterlambatan proses lelang berdampak langsung terhadap tahapan pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga realisasi anggaran tidak berjalan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.

“Kegagalan kita untuk percepatan ini, pertama, OPD dari segi proses pelelangan mungkin harus lebih dipercepat. Kalau terlambat lelang, ya, prosesnya juga agak lambat,” ujar Alexander saat diwawancarai awak media di Ballroom, Kamis (5/11/2026).

Untuk mengatasi persoalan tersebut, BPPKAD mulai melakukan pemetaan terhadap program kerja masing-masing OPD dengan memperhatikan keseimbangan antara realisasi fisik dan keuangan.

OPD yang progres pekerjaan fisiknya sudah berjalan baik, tetapi realisasi keuangannya belum optimal, didorong segera menyelesaikan administrasi pencairan anggaran.

Sebaliknya, program yang hingga saat ini belum menunjukkan perkembangan pelaksanaan diminta tidak dipaksakan untuk diselesaikan menjelang akhir tahun anggaran. Langkah tersebut dinilai penting agar pelaksanaan kegiatan tetap sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

“Kami berkeinginan realisasi fisik dan keuangan harus seimbang sehingga tidak jadi temuan di kemudian hari. Kita tidak hanya bicara soal bagaimana anggaran terserap, tapi bagaimana betul-betul pembangunan dapat dirasakan masyarakat,” tegasnya.

Selain persoalan internal OPD, Alexander menyebut kondisi geografis dan tantangan pelaksanaan pembangunan di delapan kabupaten di Provinsi Papua Tengah turut memengaruhi lambatnya realisasi program.

Sejumlah faktor seperti cuaca, kondisi alam, serta gangguan keamanan menjadi kendala tersendiri dalam pelaksanaan proyek, khususnya pembangunan infrastruktur di wilayah-wilayah yang memiliki tingkat kesulitan akses cukup tinggi.

Dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD 2026, Alexander memperkirakan realisasi penyerapan anggaran hingga akhir tahun tidak akan mencapai 80 persen.

“Prediksi saya nanti di akhir tahun ini di bawah 80 persenlah bisa terserap. Tidak bisa lebih,” ungkapnya.

Rendahnya penyerapan anggaran tersebut juga berpotensi menyebabkan kembali meningkatnya Silpa pada akhir tahun anggaran. Karena itu, Alexander menilai perencanaan dan pemetaan program harus dilakukan lebih awal agar pelaksanaan kegiatan tidak menumpuk pada APBD perubahan yang memiliki waktu pelaksanaan relatif terbatas.

Ia juga mengingatkan bahwa rendahnya realisasi anggaran dapat berdampak terhadap penilaian kinerja pemerintah daerah oleh pemerintah pusat. Lebih dari itu, kondisi tersebut berpotensi menghambat perputaran ekonomi masyarakat.

Pasalnya, belanja pemerintah melalui berbagai program pembangunan, termasuk pembangunan jalan dan infrastruktur lainnya, memiliki peran penting dalam menggerakkan sektor riil, membuka lapangan kerja bagi tenaga kerja lokal, serta meningkatkan daya beli masyarakat.

Karena itu, percepatan realisasi APBD perlu menjadi perhatian seluruh OPD, dengan tetap mengedepankan ketepatan administrasi, kualitas pekerjaan, dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku agar anggaran daerah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Papua Tengah.(red-paputeng.com)

13 Kelompok Tani OAP di Nabire Terima Bantuan Alsintan dan Bibit Sayuran

NABIRE-PAPUTENG.COM – Sebanyak 13 kelompok tani (Poktan) yang beranggotakan Orang Asli Papua (OAP) di Kabupaten Nabire menerima bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan), bibit tanaman, serta pupuk dari Pemerintah Kabupaten Nabire melalui Dinas Pertanian, Kamis (5/11/2026).

Penyerahan /penyaluran bantuan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk mendukung peningkatan produktivitas pertanian, memperkuat kapasitas petani lokal, sekaligus mendorong pengembangan sektor pertanian di Kabupaten Nabire.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nabire, Yasor Victor Sawo, mengatakan bantuan tersebut bersumber dari Dana Otonomi Khusus (Otsus), Dana Bagi Hasil (DBH), serta sisa lebih (SiLva) Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2026.

Adapun bantuan yang disalurkan meliputi cultivator, power thresher, hand sprayer, mesin sensor, mesin babat, pupuk urea, pupuk NPK, serta berbagai jenis benih tanaman pangan dan hortikultura.

Berikut 13 kelompok tani penerima bantuan tersebut:

1. Kelompok Tani Mamai, Kampung Kimi, penerima manfaat Manuel Mandabayan, memperoleh satu unit cultivator.

2. Kelompok Tani Maleo, Kampung Topo Jaya, penerima manfaat Yulianus Degei, memperoleh satu unit cultivator.

3. Kelompok Tani Dani, Kampung Biha, penerima manfaat Lince Wanimbo, memperoleh satu unit cultivator.

4. Kelompok Tani Ahyo, Kampung Samabusa, penerima manfaat Marlisa Sawaki, memperoleh satu unit power thresher.

5. Kelompok Tani Ruba Deo, Kampung Manunggal Jaya, penerima manfaat Fitro Kahamahu, memperoleh satu unit power thresher.

6. Kelompok Tani Mulia II, Kampung Lani, penerima manfaat Denius Enumbi, memperoleh satu unit power thresher.

7. Kelompok Tani Lembah Sunyi, Kampung Karadiri, penerima manfaat Finsensius Pekei, memperoleh satu unit power thresher.

8. Kelompok Tani Anigo, Kampung Topo, penerima manfaat Yafet Mauri, memperoleh satu unit hand sprayer.

9. Kelompok Tani Eromani, Kampung Epomani, penerima manfaat Marthen Uwiya, memperoleh satu unit mesin sensor, satu unit mesin babat, dan satu unit hand sprayer.

 

10. Kelompok Tani Makmur Jaya, Kampung Wanggar Sari, penerima manfaat Welem Muyapa, memperoleh dua sak pupuk urea dan 20 kilogram benih jagung Bisi 18 yang diserahkan secara simbolis.

11. Kelompok Tani Kairoa, Kampung Kalibobo, penerima manfaat Hans Yohanis Imbiri, memperoleh 20 sachet benih cabai rawit, 50 sachet benih jagung manis, dan satu unit mesin babat.

12. Kelompok Tani Dadi Mamu, penerima manfaat Langgeng, memperoleh berbagai sarana produksi pertanian berupa empat botol herbisida Supremo, delapan liter insektisida Lense, 40 kilogram pupuk NPK, dua kilogram benih kacang panjang, enam sachet benih semangka nonbiji, sembilan sachet benih cabai keriting, 30 sachet benih cabai rawit, 20 sachet benih kangkung, enam sachet benih sawi putih, 28 sachet benih tomat, satu unit hand sprayer, satu unit mesin babat, serta satu rol plastik mulsa.

13. Kelompok Tani Lembah Hijau, Kampung Karadiri, penerima manfaat Yustus Korowa, memperoleh satu unit cultivator.

Victor menjelaskan, bantuan tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masing-masing kelompok tani untuk meningkatkan hasil produksi dan mengembangkan usaha pertanian secara berkelanjutan.

Selain penyaluran bantuan, Dinas Pertanian Nabire juga memberikan perhatian terhadap komoditas pangan yang memiliki pengaruh terhadap stabilitas harga dan inflasi daerah.

Menurut Victor, bawang merah menjadi salah satu komoditas dengan harga relatif tinggi di pasar Nabire sehingga turut memberikan tekanan terhadap inflasi.

“Bawang merah menjadi salah satu komoditas pemicu inflasi. Ke depan, kami akan memberikan bantuan bibit bawang merah kepada petani agar produksi lokal meningkat dan harga di pasaran bisa lebih terjangkau,” jelasnya.

Melalui program bantuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Nabire berharap petani, khususnya kelompok tani OAP, semakin berkembang, produktivitas pertanian meningkat, serta ketergantungan terhadap pasokan komoditas dari luar daerah dapat dikurangi.(red-paputeng.com)