Category: Berita Daerah

NABIRE, PAPUTENG.COM — Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana mendorong penguatan regulasi untuk memastikan pemenuhan dan perlindungan hak anak di daerah.

Upaya tersebut dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar di Nabire, Jumat (2/10/2026). Forum ini menjadi ruang untuk merumuskan langkah strategis dalam memperkuat sistem perlindungan anak, termasuk melalui kebijakan dan regulasi yang lebih konkret.

Staf Ahli II Gubernur Papua Tengah Bidang Umum, Victor Fun, mengatakan perlindungan terhadap anak bukan hanya menjadi tanggung jawab satu organisasi perangkat daerah (OPD), tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan.

“Perlindungan hak anak tidak sebatas tanggung jawab satu dinas atau instansi, tetapi menjadi tanggung jawab bersama stakeholder dan pemangku kepentingan,” ujar Victor saat membacakan sambutan Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa.

Menurutnya, sinergi lintas sektor diperlukan agar upaya perlindungan anak dapat berjalan secara menyeluruh, mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat hingga pemerintah.

Sementara itu, narasumber FGD, Josefientje Braundame Wandosa, menekankan bahwa upaya menciptakan lingkungan yang ramah dan aman bagi anak harus dimulai dari keluarga.

Ia mengatakan, kasus kekerasan terhadap anak, termasuk kekerasan dalam rumah tangga dan pelecehan seksual, masih dapat terjadi di lingkungan yang selama ini dianggap sebagai tempat paling aman bagi anak.

“Kasus kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan anak di bawah umur faktanya kerap terjadi. Hal ini diperparah ketika terjadi kekerasan atau pelecehan seksual terhadap anak, sementara lingkungan sekitar dan masyarakat justru abai terhadap korban,” kata Josefientje.

Ia menegaskan, anak yang menjadi korban kekerasan maupun pelecehan seksual seharusnya memperoleh perlindungan, pendampingan, serta dukungan dari orang tua dan lingkungan sekitar.

Menurutnya, korban justru tidak jarang mendapatkan stigma dan perlakuan tidak adil dari masyarakat.

Ia mencontohkan kasus kehamilan pada anak di bawah umur. Dalam kondisi tersebut, korban semestinya mendapatkan perhatian dan pendampingan, bukan justru dicap sebagai anak yang tidak bermoral.

“Satu contoh kasus kehamilan anak di bawah umur. Semestinya korban mendapatkan perhatian dari orang tua dan masyarakat di lingkungannya. Namun, kerap dicap sebagai anak tidak bermoral. Padahal, korban harus dirangkul dengan cinta, kasih sayang dan kepedulian yang tinggi karena secara fisiologis sudah mengalami trauma yang mendalam,” tegasnya.

Josefientje juga menyoroti masih adanya kasus pelecehan seksual terhadap anak di sejumlah lingkungan yang semestinya memberikan rasa aman, seperti rumah ibadah, sekolah agama dan lembaga pendidikan keagamaan.

Ia menilai, penanganan terhadap pelaku harus dilakukan sesuai ketentuan hukum dan tidak boleh dipengaruhi oleh status maupun latar belakang organisasi yang menaunginya.

“Pelaku yang semestinya mendapatkan hukuman setimpal dengan perbuatannya terkadang justru mendapat pembelaan atau perlakuan khusus karena terkait dengan organisasi keagamaan,” ujarnya.

Dalam FGD tersebut, peserta juga menyoroti masih minimnya regulasi yang secara khusus memperkuat perlindungan hak anak di Papua Tengah. Kondisi itu dinilai membutuhkan langkah strategis yang mendesak agar sistem perlindungan anak dapat berjalan lebih efektif.

Kabupaten Nabire sendiri telah memiliki Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Anak. Namun, unit tersebut disebut belum memiliki pejabat definitif yang memiliki kewenangan penuh dalam menjalankan tugas dan fungsi kelembagaan.

Pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap hasil FGD tidak berhenti sebagai dokumen/arsip, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran yang berpihak pada pemenuhan serta perlindungan hak anak.(Red-PAPUTENG.COM)

NABIRE – PAPUTENG.COM – Dinas Pertanian (Distan) Kabupaten Nabire mulai mempersiapkan penyusunan dan penginputan Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) pupuk bersubsidi untuk periode Musim Tanam (MT) 3 tahun 2026 hingga MT 3 tahun 2027.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan ketersediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani berjalan lancar, sesuai kebutuhan, serta tepat sasaran.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nabire, Yasor Victor Sawo, SP, M.Si mengatakan persiapan penginputan e-RDKK dilakukan setelah pihaknya menggelar rapat koordinasi pada Rabu (30/9/2026).

Menurut Victor, Kementerian Pertanian telah membuka aplikasi penginputan e-RDKK mulai 22 September hingga 25 Oktober 2026.

“Rapat koordinasi ini untuk mempersiapkan penginputan e-RDKK melalui aplikasi yang telah dibuka Kementerian Pertanian sejak 22 September sampai 25 Oktober 2026,” ujar Victor kepada wartawan saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (1/10/2026).

Rapat tersebut merupakan tindak lanjut atas surat edaran Kementerian Pertanian tertanggal 15 September 2026 yang mengatur tata cara penginputan e-RDKK kelompok tani.

Selain untuk mendukung kebutuhan pupuk bersubsidi, penyusunan e-RDKK juga berkaitan dengan persiapan rencana penanaman padi melalui program nasional Pertanian Modern Advanced Agriculture System (PM-AAS) di Kabupaten Nabire.

Dalam pelaksanaannya, koordinasi melibatkan sejumlah pihak, di antaranya Dinas Pertanian Kabupaten Nabire, PT Pupuk Indonesia, distributor dan pengecer pupuk resmi.

Tim verifikasi dan validasi data pupuk bersubsidi serta Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dari delapan distrik di Kabupaten Nabire juga dilibatkan dalam proses tersebut.

Ia menjelaskan, tahap awal yang menjadi perhatian utama adalah melakukan verifikasi dan validasi data kelompok tani secara menyeluruh. Langkah ini dilakukan untuk memastikan data yang nantinya masuk ke dalam sistem benar-benar akurat.

“Kelompok tani yang sudah tidak aktif tetapi namanya masih terdaftar perlu diperbarui. Begitu juga kelompok tani yang belum masuk dalam sistem harus diverifikasi dan divalidasi agar memiliki akses terhadap pupuk bersubsidi,” jelasnya.

Menurutnya, penertiban data menjadi penting karena mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi saat ini telah berbasis sistem digital. Setiap kelompok tani harus terdaftar secara resmi dalam Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (Simluhtan).

Setelah proses verifikasi dan validasi selesai, tim akan melanjutkan dengan penginputan data petani secara rinci berdasarkan bidang usaha dan komoditas yang dibudidayakan.

Penginputan tersebut mencakup sejumlah sektor pertanian, mulai dari tanaman pangan, hortikultura, perkebunan hingga peternakan, termasuk perhitungan kebutuhan dosis pupuk sesuai ketentuan yang berlaku.

Victor menyebut, berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2025, alokasi pupuk bersubsidi difokuskan pada sejumlah komoditas tertentu, antara lain padi, jagung, bawang merah, bawang putih, tebu, kopi, kakao dan padang penggembalaan rumput.

“Dari hasil rapat koordinasi kemarin, kita sepakati jadwal untuk melakukan penginputan e-RDKK berdasarkan jadwal yang sudah dikeluarkan Kementerian Pertanian,” pungkasnya.

Dengan proses verifikasi, validasi dan penginputan yang dilakukan secara terkoordinasi, Distan Nabire berharap data kebutuhan pupuk petani dapat tersusun secara akurat sehingga penyaluran pupuk bersubsidi dapat berjalan sesuai ketentuan dan kebutuhan di lapangan.(Red-Paputeng.com)

 

NABIRE – PAPUTENG.COM — Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa mendorong agar setiap kebijakan pembangunan di Papua Tengah dirumuskan berdasarkan data, kajian, penelitian, serta bukti empiris di lapangan.

Pesan tersebut disampaikan Gubernur melalui Staf Ahli II Bidang Perekonomian dan Pembangunan saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Pengkajian Prioritas Daerah Provinsi Papua Tengah, Kamis (1/10/2026).

Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan bahwa setiap kebijakan pembangunan harus memiliki dasar yang kuat dan mampu menjawab sejumlah persoalan mendasar, mulai dari masalah yang harus diselesaikan, penyebabnya, masyarakat yang terdampak, bentuk intervensi yang diperlukan hingga indikator keberhasilannya.

“Setiap kebijakan pembangunan harus memiliki dasar yang kuat dan mampu menjawab pertanyaan mendasar: apa permasalahan yang harus diselesaikan, mengapa permasalahan tersebut terjadi, siapa yang terdampak, apa intervensi yang diperlukan, dan bagaimana keberhasilannya dapat diukur,” demikian disampaikan dalam sambutan tersebut.

Menurutnya, pendekatan berbasis kajian diperlukan agar pembangunan di Papua Tengah dapat berjalan lebih efektif, efisien, inklusif dan berkelanjutan, sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Gubernur juga menekankan pentingnya menempatkan masyarakat sebagai subjek sekaligus penerima manfaat utama pembangunan. Karena itu, suara masyarakat, karakteristik sosial budaya, kondisi geografis, kebutuhan kelompok rentan serta potensi lokal harus menjadi bagian penting dalam proses perencanaan pembangunan.

“Pembangunan yang kita laksanakan harus menempatkan masyarakat sebagai subjek sekaligus penerima manfaat utama pembangunan,” tegasnya.

Selain itu, pemerintah provinsi juga didorong memperkuat keterpaduan dengan pemerintah kabupaten, lembaga adat, dunia pendidikan, dunia usaha, masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan.

Kolaborasi lintas sektor dan lintas wilayah dinilai penting karena berbagai persoalan pembangunan tidak dapat diselesaikan hanya oleh satu sektor maupun satu perangkat daerah.

Gubernur berharap FGD tersebut dapat memperkuat penerapan evidence-based policy, yakni kebijakan yang disusun berdasarkan data, hasil penelitian, kajian, pengalaman serta bukti lapangan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan pendekatan tersebut, kebijakan pembangunan diharapkan tidak berhenti pada aspek administratif, tetapi benar-benar memiliki relevansi dengan persoalan yang dihadapi masyarakat.

Papua Tengah, kata Gubernur, memiliki potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang besar, kekayaan budaya serta keragaman karakteristik wilayah. Namun, provinsi tersebut juga menghadapi berbagai tantangan pembangunan yang kompleks sehingga membutuhkan penanganan secara terpadu, terarah dan berkelanjutan.

“Pembangunan tidak cukup hanya dilaksanakan berdasarkan asumsi ataupun pendekatan rutin. Kita membutuhkan perencanaan yang didasarkan pada data, informasi, kajian, bukti empiris, serta pemahaman yang mendalam terhadap kondisi dan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Melalui kegiatan tersebut, Gubernur berharap dapat dirumuskan rekomendasi yang realistis, terukur, implementatif dan dapat ditindaklanjuti oleh masing-masing perangkat daerah sesuai tugas dan kewenangannya.

Seluruh proses pengkajian, lanjutnya, harus bermuara pada satu tujuan utama, yakni mewujudkan pembangunan Papua Tengah yang semakin berkualitas dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Dengan mengucapkan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, maka pada hari ini, Kamis, 1 Oktober 2026, kegiatan Focus Group Discussion Pengkajian Prioritas Daerah Provinsi Papua Tengah secara resmi saya nyatakan dibuka,” kata Gubernur dalam sambutannya.(red-paputeng.com)

NABIRE, PAPUTENG.COM – Angka stunting di Provinsi Papua Tengah masih tergolong tinggi, mencapai sekitar 32,5 persen. Kabupaten Intan Jaya, Puncak, dan kabupaten di pegunungan/pedalaman disebut menjadi wilayah dengan angka kasus stunting cukup tinggi.

Kondisi tersebut mendorong Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Baperida) Provinsi Papua Tengah memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten untuk mempercepat penanganan stunting.

Kepala Baperida Papua Tengah, Elieser Yogi, mengatakan hal tersebut di sela-sela Rapat Koordinasi Strategi Penguatan Intervensi Kesehatan dan Sinergi Lintas Sektor dalam Percepatan Penurunan Stunting serta Integrasi Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di Nabire, Selasa (29/9/2026).

“Angka stunting di Papua Tengah terbilang tinggi, yaitu 32,5 persen. Kami sebagai perpanjangan pemerintah pusat memberikan pembinaan, koordinasi, dan komunikasi kepada kabupaten-kabupaten,” ujar Yogi.

Menurutnya, rapat koordinasi tersebut diharapkan menghasilkan langkah strategis dan rencana konkret untuk mempercepat penurunan angka stunting di Papua Tengah. Forum itu juga menjadi ruang evaluasi terhadap berbagai program dan intervensi yang sebelumnya telah dilakukan pemerintah.

Untuk memperkuat hasil pembahasan, Pemprov Papua Tengah menghadirkan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri serta para ahli di bidang penanganan stunting.

Yogi menjelaskan, upaya percepatan penurunan stunting juga sejalan dengan program Papua Tengah Bangkit yang telah diluncurkan Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa.

Program tersebut menyasar kelompok yang dinilai rentan, khususnya balita dan ibu hamil, sebagai penerima manfaat.

“Program Papua Tengah Bangkit menyasar balita dan ibu hamil. Ini dinilai cukup tepat sasaran,” katanya.

Yogi menambahkan, persoalan stunting memiliki keterkaitan erat dengan kemiskinan ekstrem yang masih dihadapi sebagian masyarakat, terutama mereka yang tinggal di wilayah pegunungan dan pedalaman Papua Tengah.

Menurutnya, kondisi geografis berupa wilayah yang terisolasi serta keterbatasan akses terhadap layanan dasar menjadi salah satu tantangan dalam upaya menekan angka stunting.

“Tempat yang terisolasi dan akses yang terbatas menjadi alasan kuat mengapa angka stunting di Papua Tengah masih tinggi hingga hari ini,” ujarnya.

Karena itu, pemerintah provinsi mendorong adanya sinergi yang lebih kuat antara pemerintah provinsi dan kabupaten, termasuk lintas sektor, agar intervensi penanganan stunting dapat berjalan lebih efektif dan menyentuh masyarakat yang membutuhkan.(red-paputeng.com)

NABIRE, PAPUTENG.COM — Pemerintah Kabupaten Nabire menetapkan harga daging babi sebesar Rp150.000 per kilogram sebagai upaya menjaga stabilitas harga dan meningkatkan kembali daya beli masyarakat pasca wabah African Swine Fever (ASF).

Kebijakan tersebut disepakati dalam rapat koordinasi terkait ketersediaan stok, kebutuhan, dan stabilisasi harga daging babi yang mempertemukan Pemerintah Kabupaten Nabire, peternak, pemotong, serta pedagang di Aula Dinas Ketahanan Pangan Nabire, Senin (28/9/2026).

Rapat dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Nabire Yulianus Pasang dan dihadiri Sekretaris Dinas Peternakan dan Perkebunan Fransisco Maker serta Penjabat Kepala Satuan Pelayanan Balai Karantina Hewan, Tri Kurniawan.

Yulianus mengatakan, harga daging babi di pasaran Nabire saat ini masih berada di kisaran Rp200.000 per kilogram. Kondisi tersebut terjadi setelah daerah itu dilanda wabah ASF dan berdampak terhadap daya beli masyarakat.

“Pasca Nabire dilanda virus ASF, harga daging babi di daerah ini mengalami kenaikan cukup tajam, yakni di kisaran Rp200.000 per kilogram,” ujar Yulianus.

Menurutnya, tingginya harga tidak hanya membebani konsumen, tetapi juga berdampak pada peternak. Sejumlah peternak mengaku babi yang mereka produksi sulit terserap pasar karena daya beli masyarakat menurun.

Karena itu, kata Yulianus, rapat koordinasi tersebut digelar untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi riil di lapangan, termasuk persoalan yang dihadapi peternak, pemotong, pedagang, hingga konsumen.

“Dari pertemuan ini sedikitnya kami mendapatkan tiga poin utama. Pertama, pemerintah menetapkan dan menyeragamkan harga Rp150.000 per kilogram. Kedua, menutup suplai atau distribusi babi dan daging dari luar Nabire. Ketiga, kita akan melakukan koordinasi terkait harga pakan atau konsentrat sampai ke luar Papua, seperti Surabaya dan Jakarta,” jelasnya.

Yulianus menambahkan, tingginya harga daging babi di Nabire juga menarik pemasok atau distributor dari luar daerah untuk masuk mengisi kebutuhan pasar. Kondisi tersebut dinilai turut memengaruhi keberlangsungan pemasaran daging yang diproduksi peternak lokal.

Ia menegaskan, harga sejumlah komoditas pangan di Nabire menjadi perhatian pemerintah karena masuk dalam pemantauan inflasi daerah. Selain daging babi, harga daging sapi, bawang merah, bawang putih, dan cabai juga menjadi komoditas yang perlu dikendalikan.

“Harga daging sapi pun masih tinggi. Begitu juga komoditas seperti bawang merah, bawang putih, dan cabai. Ini juga yang akan kita bahas ke depan,” pungkasnya.

Pemkab Nabire berharap langkah stabilisasi harga tersebut dapat menjaga keseimbangan antara kepentingan peternak dan kemampuan masyarakat sebagai konsumen, sekaligus memastikan ketersediaan bahan pangan di daerah.(red-paputeng.com)

NABIRE-PAPUTENG.COM – Komandan Kodim (Dandim) 1705/Nabire Letkol Arh. Dwi Palwanto membuka Lomba Senam Kreasi (LSK) dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 TNI di Auditorium RRI Nabire, Sabtu (26/9/2026).

Lomba tersebut menjadi salah satu rangkaian kegiatan yang digelar dengan mengusung tema “TNI Bersama Rakyat Membangun Papua Tengah Damai dan Sejahtera dalam Bingkai Keindahan Seni Budaya.”

Dalam sambutannya, Dwi Palwanto mengatakan, Lomba Senam Kreasi tidak semata-mata berorientasi pada perebutan juara. Menurutnya, kegiatan tersebut juga menjadi ruang bagi generasi muda untuk menyalurkan kreativitas sekaligus melestarikan dan mengembangkan seni budaya.

“LSK ini tidak sebatas mencari pemenang, tetapi menjadi wadah menyalurkan kreativitas generasi muda, melestarikan serta mengembangkan budaya, mempererat tali persaudaraan dan kebersamaan masyarakat Nabire, membangun semangat persatuan dan kesatuan serta cinta tanah air,” ujar Dwi.

Ia menegaskan, TNI berasal dari rakyat, berjuang bersama rakyat dan hadir untuk rakyat. Karena itu, Dwi berharap seluruh peserta dapat menampilkan kemampuan terbaik dengan penuh semangat, kreativitas dan sportivitas.

Menurutnya, perlombaan juga hendaknya dimanfaatkan sebagai ruang untuk belajar, berekspresi, menambah pengalaman serta membangun kepercayaan diri.

“Menang dan kalah hanya dinamika perlombaan. Kebersamaan dan persaudaraan itulah kemenangan yang sesungguhnya,” katanya.

Dwi juga berharap dewan juri dapat menjalankan tugas secara objektif, transparan dan profesional sesuai ketentuan serta kriteria penilaian yang telah ditetapkan.

“Kami berharap kepada dewan juri bisa memberikan nilai yang objektif, transparan dan profesional sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan,” harapnya.

Lebih lanjut, Dandim mengajak masyarakat menjadikan seni dan budaya sebagai sarana untuk mempererat persatuan, menjaga keharmonisan serta memperkokoh semangat Bhinneka Tunggal Ika, khususnya di Kabupaten Nabire.

Dalam perlombaan tersebut, sejumlah aspek menjadi kriteria penilaian dewan juri, di antaranya kreativitas, unsur aerobik dan unsur daerah.

Sebanyak 11 tim turut ambil bagian dalam Lomba Senam Kreasi tersebut, yakni Andika Dance, Panda Crew, MJ WJ Polban, Wanggar, Dan Studio, Anker Dance, Ganestrom Dance, Bocil Sakti AS, AWDC Squad, Besty Polban dan Adivar Crew.

Kegiatan berlangsung semarak dengan penampilan para peserta yang memadukan gerakan senam, kreativitas tari dan unsur seni budaya daerah. (Red-Paputeng.com)

NABIRE – PAPUTENG.COM – Bupati Nabire Mesak Magai meminta PT PLN (Persero) terus memperkuat kualitas pelayanan kelistrikan sekaligus memperluas sinergi dan program kemitraan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Pesan tersebut disampaikan Bupati melalui Wakil Bupati Nabire Burhanudin Pawennari saat membacakan sambutan pada Customer Gathering dalam rangka memperingati Hari Pelanggan Nasional (HPN) 2026 yang digelar PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Nabire di Auditorium RRI Nabire, Jumat (25/9/2026).

Bupati menegaskan, listrik saat ini telah menjadi kebutuhan vital masyarakat dan memiliki keterkaitan langsung dengan berbagai sektor pembangunan, mulai dari rumah tangga, pemerintahan, pendidikan, kesehatan, kegiatan ekonomi hingga dunia usaha.

Karena itu, pelayanan kelistrikan tidak cukup hanya memastikan listrik tersedia. PLN juga dituntut menghadirkan layanan yang aman, andal, cepat, mudah, ramah, transparan dan responsif terhadap kebutuhan pelanggan.

“Pelanggan tidak hanya membutuhkan ketersediaan listrik, tetapi juga membutuhkan pelayanan yang mudah, cepat, ramah, transparan serta mampu memberikan solusi ketika masyarakat menghadapi kendala,” kata Bupati dalam sambutannya.

HPN Momentum Perkuat Hubungan PLN dan Pelanggan

Menurut Mesak, Hari Pelanggan Nasional tidak semestinya hanya menjadi agenda seremonial. Momentum tersebut harus dimanfaatkan untuk memperkuat komunikasi dan hubungan antara PLN dengan masyarakat sebagai pelanggan.

Ia menilai kegiatan Customer Gathering dapat menjadi ruang untuk mendengarkan aspirasi pelanggan, menerima masukan, memahami kebutuhan masyarakat serta mencari solusi bersama terhadap berbagai persoalan pelayanan.

Bupati juga mengapresiasi pelaksanaan Customer Experience Activities sebagai bagian dari rangkaian kegiatan tersebut.

Menurutnya, pengalaman pelanggan menjadi salah satu indikator penting dalam peningkatan kualitas pelayanan.

“Saya berharap PLN terus membangun budaya pelayanan yang menempatkan pelanggan sebagai bagian penting dalam setiap proses pelayanan,” ujarnya.

Program Kemitraan Jangan Sekadar Seremonial

Selain persoalan pelayanan, Bupati Mesak Magai memberikan perhatian khusus terhadap program kemitraan PLN dengan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Ia mengatakan program kemitraan harus diarahkan pada kegiatan yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat, bukan sekadar menghasilkan kegiatan atau dokumentasi.

“Program kemitraan hendaknya tidak hanya menghasilkan kegiatan, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, meningkatkan kemandirian, membuka peluang ekonomi dan mendukung pembangunan daerah,” tegasnya.

Bupati menyambut baik berbagai bentuk kemitraan PLN yang dapat mendukung masyarakat Nabire. Menurutnya, publikasi dan dokumentasi program kemitraan juga penting untuk memperlihatkan proses pelaksanaan sekaligus manfaat yang dihasilkan.

Dorong Pemerataan Listrik hingga Wilayah Pegunungan

Mesak juga menyoroti karakteristik Kabupaten Nabire yang memiliki wilayah beragam, mulai dari pesisir hingga kawasan pegunungan.

Kondisi geografis tersebut, kata dia, perlu menjadi perhatian dalam peningkatan kualitas dan pemerataan pelayanan kelistrikan.

“Pemerataan pelayanan dan peningkatan kualitas infrastruktur kelistrikan menjadi bagian penting dalam mendukung kemajuan daerah,” katanya.

Untuk itu, Bupati mengajak PLN membangun komunikasi yang terbuka dengan Pemerintah Kabupaten Nabire dan masyarakat.

Ia juga mengajak masyarakat sebagai pelanggan untuk menggunakan energi listrik secara bijaksana, menjaga keamanan instalasi listrik serta mendukung upaya PLN meningkatkan keandalan pelayanan.

PLN Diminta Jadi Mitra Strategis Pemkab Nabire

Bupati berharap sinergi antara PLN, Pemerintah Kabupaten Nabire, dunia usaha, lembaga masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dapat terus diperkuat.

Menurutnya, kolaborasi lintas pihak diperlukan untuk memastikan pelayanan publik dan pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Semoga PT PLN (Persero) semakin mampu memberikan pelayanan kelistrikan yang andal, aman, berkualitas dan berorientasi kepada kebutuhan masyarakat, serta terus menjadi mitra strategis Pemerintah Kabupaten Nabire dalam mendukung pembangunan daerah,” pungkasnya.

Customer Gathering PLN UP3 Nabire tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan HPN 2026 yang juga dirangkaikan dengan kegiatan Customer Experience Activities serta persiapan publikasi dan dokumentasi implementasi program kemitraan PLN di Kabupaten Nabire.(red-paputeng.com)

NABIRE – PAPUTENG.COM – PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Nabire menggelar Customer Gathering dalam rangka memperingati Hari Pelanggan Nasional (HPN) 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Auditorium RRI Nabire, Jumat (25/9/2026).

Kegiatan ini menjadi momentum bagi PLN UP3 Nabire untuk mempererat hubungan dengan pelanggan sekaligus menyampaikan berbagai informasi terkait peningkatan kualitas pelayanan kelistrikan.

Sejumlah agenda turut mewarnai kegiatan tersebut, di antaranya pemaparan mengenai layanan pelanggan dan aplikasi PLN Mobile, capaian PLN UP3 Nabire, pengenalan kompor listrik, pembagian door prize, serta lomba memasak yang diikuti ibu-ibu pelanggan dari lingkungan kepolisian, pemerintahan, BUMD, dan BUMN.

Manajer PLN UP3 Nabire, Yulianus Mahuse, dalam sambutannya mengatakan, Hari Pelanggan Nasional bukan sekadar agenda seremonial yang diperingati setiap tahun. Menurutnya, HPN menjadi momentum bagi PLN untuk kembali menegaskan bahwa keberadaan perusahaan tidak terlepas dari keberadaan pelanggan.

“HPN bukan sekadar peringatan setiap tahun, tetapi bagi kami ini adalah momentum kembali pada pengukuhan keberadaan kami karena adanya pelanggan,” kata Mahuse.

Ia menjelaskan, setiap energi listrik yang disalurkan PLN memiliki peran penting dalam menunjang kehidupan masyarakat. Listrik, kata dia, tidak hanya berkaitan dengan pasokan energi, tetapi juga mendukung berbagai aktivitas masyarakat, termasuk anak-anak yang belajar pada malam hari.

“Setiap listrik yang tersalurkan, ada kehidupan yang terus bergerak. Anak-anak yang belajar di malam hari membutuhkan energi. Di situlah PLN hadir, bukan sekadar menyalurkan listrik, tetapi memberikan energi bagi kehidupan,” ujarnya.

Mahuse menambahkan, keberadaan listrik terkadang baru benar-benar dirasakan ketika terjadi pemadaman. Kondisi tersebut, menurutnya, menunjukkan betapa pentingnya energi listrik dalam menunjang aktivitas masyarakat sehari-hari.

“Pasokan listrik bukan hanya tentang angka meteran. Di balik angka pasokan terdapat aktivitas masyarakat yang tetap berjalan, pelanggan yang menunggu, dan petugas PLN yang bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang terbaik,” katanya.

Ia menegaskan, PLN UP3 Nabire terus berupaya meningkatkan keandalan sistem serta kualitas pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu, PLN juga mengajak pelanggan menggunakan listrik secara hemat, aman, dan bijak.

“Kami mengajak bapak dan ibu pelanggan untuk bersama-sama menggunakan listrik secara hemat, aman dan bijak, menjaga instalasi listrik, memanfaatkan tanah resmi PLN, serta menyampaikan keluhan dan kebutuhan kepada kami,” tutur Mahuse.

Menurutnya, kepercayaan yang diberikan pelanggan harus dijawab melalui kinerja dan pelayanan nyata. Hal tersebut mencakup kecepatan pelayanan, integritas, serta kepedulian terhadap kebutuhan pelanggan.

PLN UP3 Nabire berharap pelayanan kelistrikan di wilayah Nabire dapat semakin mudah diakses, cepat, responsif, transparan, dan semakin dekat dengan pelanggan.

Mahuse mengakui, meningkatnya harapan masyarakat terhadap pelayanan PLN menjadi tantangan sekaligus amanah bagi perusahaan. Ia juga menyadari masih terdapat sejumlah hal yang perlu dibenahi, termasuk pemadaman listrik, proses pelayanan yang perlu ditingkatkan, serta berbagai keluhan pelanggan yang harus diselesaikan.

“Satu hal yang perlu kami sampaikan, kami tidak akan berhenti memperbaiki diri, belajar dari setiap keluhan, setiap proses, terus mendengarkan kebutuhan pelanggan setia kami,” pungkasnya.

Turut hadir dalam acara unsur Forkopimda Kabupaten Nabire, Perwakilan Pemprov Paputeng, Perwakilan BPB Papua, perwakilan KOREM 173, perwakilan Polda Paputeng, Kepala LPP RRI Nabire, serta tamu undangan lainnya. (Red-Paputeng.com)

NABIRE –PAPUTENG.COM- Pemerintah Kabupaten Nabire mendorong pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM), khususnya Orang Asli Papua (OAP), untuk meningkatkan kualitas, kemasan, serta daya saing produk lokal supaya mampu bersaing di tengah persaingan pasar global.

Pesan tersebut disampaikan Bupati Nabire Mesak Magai melalui Wakil Bupati Nabire Burhanudin Pawennari saat membacakan sambutan Bupati pada pembukaan kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri serta peran serta OAP dan fasilitasi bantuan peralatan dan/atau mesin bagi IKM milik OAP Tahun Anggaran 2026, Rabu (23/9/26).

Dalam sambutannya, Bupati menegaskan pentingnya dukungan pemerintah daerah dan pelaku usaha dalam menciptakan iklim kewirausahaan yang mandiri, kompetitif, dan berkelanjutan.

Menurut bupati, tantangan pelaku industri lokal semakin besar seiring dengan masuknya berbagai produk impor ke pasar. Produk impor dinilai memiliki keunggulan dari sisi kualitas, kemasan, mutu, hingga harga yang relatif terjangkau.

“Hal ini tentu akan mempengaruhi segmen pasar,” pesan Bupati yang dibacakan Wakil Bupati.

Lanjut dikatakannya, Pemerintah Kabupaten Nabire melalui Dinas Perindustrian telah menjalankan sejumlah program untuk mendorong pengembangan produk unggulan daerah, salah satunya melalui Program Perencanaan dan Pembangunan Industri.

Program tersebut meliputi koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri serta peran serta OAP, serta fasilitasi bantuan peralatan dan mesin bagi industri kecil dan menengah milik OAP.

Bupati menilai masyarakat Papua memiliki kemampuan dan kreativitas dalam mengolah berbagai potensi sumber daya alam. Hal itu terlihat dari adanya hasil alam Nabire yang dipasarkan hingga ke luar daerah dan antarpulau.

Namun, probelematika timbul ketika hasil tersebut lebih banyak dipasarkan dalam bentuk bahan mentah.

“Jika kita menghitung secara ekonomis, sebenarnya yang diuntungkan adalah para tengkulak atau pembeli bahan dan hasil mentah. Sementara kita sebagai produsen justru dirugikan karena memperoleh pendapatan yang jauh dari harapan,” katanya.

Menurutnya, kondisi tersebut antara lain disebabkan keterbatasan fasilitas produksi dan tempat pengolahan. Selain itu, desain serta kualitas kemasan sejumlah produk lokal dinilai belum memenuhi standar yang dibutuhkan pasar sehingga berimbad terhadap daya tarik dan pemasaran produk.

Oleh karena itu, Pemda Nabire memberikan atensi terhadap peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan dukungan sarana produksi bagi pelaku IKM, khususnya OAP.

Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten Nabire yang telah memprogramkan kegiatan perencanaan dan pembangunan industri. Diharapkan dari program itu dapat membantu pelaku IKM mengolah produk secara lebih baik sehingga memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi.

Apresiasi pemerintah juga disampaikan kepada para instruktur yang telah meluangkan waktu untuk memberikan pelatihan kepada masyarakat.

“Diharapkan SDM masyarakat Orang Asli Papua yang selama ini masih awam dalam bidang-bidang tertentu dapat menjadi lebih baik dan memiliki keterampilan yang dapat dikembangkan,” kata bupati.

Adapun pelatihan yang diberikan meliputi pembuatan bakso buah merah, keripik sari gula jahe, depot air isi ulang, instalasi listrik, servis elektronik, pembuatan batako, menjahit, ukiran kayu, hingga pembuatan kecap.

Bupati meminta seluruh peserta dapat mengikuti pelatihan dengan sungguh-sungguh dan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memahami setiap materi yang diberikan.

Seiring harapan, keterampilan yang diperoleh dapat menjadi bekal bagi peserta untuk mengembangkan usaha sekaligus menciptakan lapangan kerja baru di Kabupaten Nabire.

Selain pelatihan produksi tadi, Pemkab Nabire juga memberikan fasilitasi mesin membatik kepada penerima bantuan. Bantuan tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mengembangkan potensi sumber daya alam dan meningkatkan produktivitas usaha masyarakat.

“Gunakan waktu ini sebaik mungkin untuk mengikuti pelatihan dengan baik dan pahami setiap materi yang diberikan agar dapat menjadi bekal dalam menciptakan lapangan kerja yangbaru,” pinta Bupati.(red-paputeng.com)

 

NABIRE – PAPUTENG.COM – Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa menekankan pentingnya pembinaan olahraga yang terencana dan berkelanjutan untuk meningkatkan prestasi atlet di daerah.

Pesan tersebut disampaikan Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa melalui Asisten III Sekda Papua Tengah Bidang Administrasi umum, Victor Fun, saat membacakan sambutan Gubernur dalam acara pelantikan pengurus Pengurus Besar Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI), Persatuan Tinju Amatir Indonesia (PERTINA), Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia (POSSI) Provinsi Papua Tengah, Selasa (22/9/26).

Dalam sambutannya, Meki Nawipa menyampaikan apresiasi kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Papua Tengah serta seluruh pihak yang terlibat dalam proses pembentukan hingga pelantikan kepengurusan cabang olahraga tersebut.

Ia juga menyampaikan selamat kepada seluruh pengurus PBVSI, PERTINA, POSSI dan PODSI yang menerima amanah untuk menjalankan roda organisasi sekaligus membina prestasi olahraga di Provinsi Papua Tengah.

Menurutnya, pelantikan pengurus cabang olahraga bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi menjadi awal dari tanggung jawab besar untuk membangun organisasi yang solid, profesional dan mampu menjalankan pembinaan secara berkelanjutan.

“Setiap cabang olahraga memiliki karakteristik dan tantangan masing-masing. Karena itu, diperlukan pengurus yang memiliki komitmen, integritas dan kemampuan untuk mengembangkan pembinaan secara terarah,” demikian pesan Gubernur dalam sambutannya.

Meki mengatakan, Pemerintah Provinsi Papua Tengah memandang olahraga sebagai salah satu bagian penting dalam pembangunan sumber daya manusia. Olahraga, kata dia, tidak hanya berbicara mengenai prestasi, tetapi juga pembentukan karakter, kedisiplinan, kerja keras, sportivitas, kebersamaan dan semangat pantang menyerah.

Nilai-nilai tersebut dinilai penting untuk ditanamkan kepada generasi muda Papua Tengah.

Dorong Pembinaan Atlet dari Tingkat Dasar

Gubernur menilai Papua Tengah memiliki potensi atlet yang besar dan perlu terus dikembangkan melalui sistem pembinaan yang terencana serta dukungan organisasi olahraga yang kuat.

Karena itu, pengurus cabang olahraga yang baru dilantik diminta menjalankan tugas dengan sungguh-sungguh, termasuk membangun sistem pembinaan mulai dari tingkat dasar, pengembangan atlet muda, peningkatan kualitas pelatih dan wasit, hingga pembinaan atlet berprestasi.

Meki juga meminta perhatian lebih diberikan terhadap pencarian dan pembinaan bakat-bakat muda di berbagai wilayah Papua Tengah.

“Jangan sampai ada anak-anak Papua Tengah yang memiliki potensi olahraga, tetapi tidak mendapatkan kesempatan untuk berkembang karena keterbatasan pembinaan dan akses,” pesannya.

Kepada pengurus PBVSI, PERTINA, POSSI dan PODSI, Gubernur berpesan agar amanah yang diberikan dapat dijalankan secara bertanggung jawab dengan memperkuat koordinasi bersama KONI Papua Tengah, pemerintah daerah, pelatih, atlet, sekolah, komunitas olahraga dan seluruh pemangku kepentingan.

Ia juga mendorong agar organisasi olahraga dibangun secara terbuka dan profesional dengan orientasi utama pada pembinaan serta peningkatan prestasi atlet.

Atlet Tidak Hanya Disiapkan Menjadi Juara

Selain prestasi, Gubernur menegaskan bahwa pembinaan atlet harus memperhatikan aspek kesehatan, pendidikan, karakter dan masa depan atlet.

Menurutnya, para atlet merupakan generasi muda yang harus dipersiapkan bukan hanya untuk menjadi juara di arena pertandingan, tetapi juga menjadi pribadi yang berintegritas, disiplin dan mampu memberikan kontribusi bagi masyarakat.

“Para atlet adalah generasi muda yang harus kita siapkan bukan hanya untuk menjadi juara di arena pertandingan, tetapi juga menjadi pribadi berintegritas dan mampu memberikan kontribusi bagi masyarakat,” ujarnya.

Pemerintah Provinsi Papua Tengah, lanjut Meki, akan terus mendorong pengembangan olahraga sebagai bagian dari pembangunan daerah sesuai dengan kemampuan dan kewenangan pemerintah daerah.

Namun, pembangunan olahraga tidak dapat dilakukan pemerintah sendiri. Diperlukan sinergi antara KONI, pengurus cabang olahraga, pemerintah daerah, dunia pendidikan, pelatih, atlet, masyarakat dan seluruh pihak yang memiliki kepedulian terhadap kemajuan olahraga.

“Mari kita bangun olahraga Papua Tengah dengan semangat kebersamaan. Kita ingin melihat semakin banyak atlet Papua Tengah yang mampu berprestasi di tingkat nasional maupun internasional serta membawa nama baik daerah,” pesannya.

Mengakhiri sambutannya, Gubernur Meki Nawipa kembali menyampaikan selamat kepada seluruh pengurus PBVSI, PERTINA, POSSI dan PODSI Provinsi Papua Tengah yang telah dilantik.

Ia berharap kepengurusan baru dapat membawa kemajuan bagi masing-masing cabang olahraga, menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, membangun organisasi yang solid, melakukan pembinaan secara konsisten dan memberikan ruang seluas-luasnya kepada atlet untuk berkembang.

“Semoga kepengurusan yang baru dapat membawa kemajuan bagi masing-masing cabang olahraga dan memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan prestasi olahraga di Provinsi Papua Tengah,” pungkasnya. (red-paputeng.com)