Category: Berita Daerah

NABIRE — Pemerintah Provinsi Papua Tengah memberikan tiga program sebagai kado bagi masyarakat dalam momentum peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia, Senin (17/8/2026).

Tiga program tersebut meliputi perluasan cakupan pendidikan gratis, subsidi tiket penerbangan menuju sejumlah daerah pedalaman, serta peluncuran program kesehatan Ko Harus Sehat.

Ketiga program itu diluncurkan Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa usai upacara peringatan HUT ke-81 RI di area Kantor Gubernur Papua Tengah. Peluncuran tersebut disaksikan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) RI Natalius Pigai, jajaran Forkopimda, serta unsur TNI dan Polri.

Gubernur Meki Nawipa mengatakan, ketiga program tersebut merupakan bentuk kehadiran pemerintah dalam memberikan pelayanan yang merata kepada seluruh masyarakat, termasuk warga yang tinggal di wilayah terpencil.

“Ketiga program ini merupakan bentuk kehadiran dan jaminan pemerintah untuk masyarakat. Bentuk pelayanan yang merata bagi seluruh lapisan, tidak terkecuali yang berada di daerah terpencil,” tegas Meki.»

Menurutnya, pembangunan di Papua Tengah membutuhkan dukungan akses transportasi, kesehatan, dan pendidikan yang memadai. Karena itu, pemerintah berupaya memastikan pelayanan publik dapat dirasakan hingga masyarakat yang berada di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Subsidi Penerbangan ke Daerah Pedalaman

Kondisi geografis Papua Tengah yang menantang menjadi salah satu kendala dalam mobilitas masyarakat maupun distribusi pelayanan pemerintah. Untuk menjawab persoalan tersebut, Pemprov Papua Tengah menjadikan subsidi penerbangan ke sejumlah daerah terpencil sebagai salah satu program prioritas.

Subsidi penerbangan akan diberikan untuk sejumlah rute yang menghubungkan Nabire dengan beberapa wilayah di Papua Tengah.

Rute Nabire–Ilaga, Nabire–Sugapa, dan Nabire–Mulia masing-masing akan dilayani tiga kali dalam sepekan. Sementara rute Nabire–Enarotali dan Nabire–Waghete akan dilayani dua kali dalam sepekan.

“Untuk mempermudah transportasi dari provinsi ke kabupaten-kabupaten tersebut dan sebaliknya, kita akan bekerja sama dengan PT Associated Business Aviation,” ujar Meki.

Pemprov Papua Tengah berharap subsidi penerbangan tersebut dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, terutama dalam mendukung kelancaran aktivitas ekonomi, pelayanan publik, serta mempercepat pembangunan dan konektivitas antarwilayah.

Perluasan Program Ko Harus Sehat

Di bidang kesehatan, Pemprov Papua Tengah meluncurkan program Ko Harus Sehat yang ditujukan untuk memperluas cakupan kepesertaan masyarakat dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Program tersebut dikolaborasikan dengan Kartu Otsus Harapan Baru Sehat–Jaminan Kesehatan Nasional (Koharussehat–JKN) di delapan kabupaten di Papua Tengah.

Berdasarkan data pemerintah daerah, program tersebut telah mencakup sekitar 50.000 peserta aktif JKN. Dari jumlah tersebut, sebanyak 44.720 merupakan Orang Asli Papua (OAP), sementara 2.679 peserta lainnya merupakan non-OAP.

Total alokasi anggaran untuk program tersebut mencapai sekitar Rp22,7 miliar.

Pemerintah berharap perluasan kepesertaan JKN dapat memastikan masyarakat memperoleh akses pelayanan kesehatan yang lebih mudah dan merata.

Pendidikan Gratis Terus Diperluas

Sementara di sektor pendidikan, Pemprov Papua Tengah juga terus memperluas program pendidikan gratis bagi anak-anak sekolah.

Hingga saat ini, program tersebut disebut telah menjangkau sekitar 58.000 pelajar di wilayah Papua Tengah.

Selain membiayai pendidikan para pelajar, pemerintah daerah juga memberikan dukungan pembiayaan pendidikan bagi sekitar 6.000 mahasiswa.

Pemprov Papua Tengah juga membantu sekitar 1.800 guru untuk memperoleh sertifikasi. Kebijakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kompetensi tenaga pendidik sekaligus berdampak terhadap kesejahteraan dan pendapatan guru.

Tiga program tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemprov Papua Tengah untuk memperluas akses pelayanan dasar dan memastikan pembangunan tidak hanya terpusat di wilayah perkotaan, tetapi juga menjangkau masyarakat di daerah terpencil.(red-paputeng)

NABIRE — Tragedi pembunuhan yang melibatkan anak di bawah umur di Waroki, Kabupaten Nabire Barat, menjadi perhatian serius dunia pendidikan. Peristiwa tersebut diharapkan menjadi kejadian pertama sekaligus terakhir, dengan keterlibatan aktif orang tua dan masyarakat dalam menjaga serta membimbing anak-anak.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nabire, Dina Pijer, kepada wartawan seusai mengikuti Upacara Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Lapangan Sapta Marga, Makodim 1705/Nabire, Senin (17/8/2026).

Dina mengajak para orang tua untuk lebih aktif mengawasi aktivitas anak, termasuk di luar lingkungan sekolah. Menurutnya, keselamatan dan pendidikan anak bukan semata-mata menjadi tanggung jawab pihak sekolah.

“Kejadiannya memang di luar jam sekolah. Untuk itu, mari para orang tua dan masyarakat terus menjaga dan mengawasi dengan baik putra-putri kita. Tanggung jawab keselamatan dan pendidikan anak-anak bukan hanya tanggung jawab sekolah,” kata Dina.

Ia menilai komunikasi antara orang tua dan anak menjadi salah satu langkah penting untuk mencegah anak terjerumus dalam pergaulan yang tidak diinginkan. Selain itu, nilai kedisiplinan juga perlu ditanamkan sejak usia dini.

Hak Pendidikan Tetap Diperhatikan

Terkait informasi mengenai pelaku yang disebut telah dikeluarkan dari sekolah, Dina menjelaskan bahwa pihak sekolah mengambil langkah pemberhentian sementara. Menurutnya, keputusan tersebut merupakan konsekuensi yang perlu ditempuh, namun hak anak untuk memperoleh pendidikan tetap harus diperhatikan.

“Sebenarnya si pelaku tidak dikeluarkan sebelum vonis dijatuhkan, diberhentikan tidak sekolah sementara. Namun Pasal 31 UUD 1945, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak,” jelasnya.

Dina menerangkan, sebelum adanya putusan pengadilan, pelaku untuk sementara tidak mengikuti pendidikan di sekolah. Setelah vonis dijatuhkan, pendidikan bagi yang bersangkutan akan disesuaikan dengan masa hukuman.

Jika pelaku harus menjalani hukuman sehingga tidak dapat mengikuti pendidikan formal, kata Dina, hak memperoleh pendidikan tetap dapat diberikan melalui jalur nonformal.

Dinas Perkuat Sosialisasi Sekolah Ramah Anak

Dina juga mengungkapkan bahwa sejak terjadinya kasus di Waroki, dirinya belum menerima pengaduan maupun berkomunikasi langsung dengan pihak keluarga pelaku.

Meski demikian, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nabire terus memantau perkembangan di lapangan. Dinas juga telah menjalin koordinasi dengan sekolah-sekolah untuk memperkuat pelayanan dan sosialisasi terkait pencegahan perundungan (bullying) serta kekerasan di lingkungan pendidikan.

“Kami dari dinas terus melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah guna melakukan sosialisasi sekolah ramah anak. Di sekolah tempat pelaku belajar banyak terpasang pamflet, selebaran, maupun brosur lain terkait pentingnya menjaga keamanan lingkungan sekolah,” pungkasnya.

Dina berharap tragedi di Waroki menjadi momentum bagi semua pihak untuk memperkuat pengawasan, komunikasi, serta perlindungan terhadap anak. Dengan demikian, kasus serupa tidak kembali terjadi di lingkungan masyarakat maupun dunia pendidikan Kabupaten Nabire.(red-paputeng)

NABIRE, PAPUTENG.COM — Kampung Parauto, Distrik Yaur, Kabupaten Nabire, meraih Juara I dalam kategori pengelolaan Dana Kampung tingkat Kabupaten Nabire. Penghargaan tersebut diserahkan dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia, Senin (17/8/2026).

Penyerahan penghargaan berlangsung secara simbolis di Lapangan Sapta Marga Makodim 1705/Nabire, bertepatan dengan pelaksanaan upacara bendera HUT ke-81 RI yang dipimpin Bupati Nabire, Mesak Magai, sebagai inspektur upacara.

Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Nabire memberikan penghargaan berupa sertifikat dan uang pembinaan kepada kampung-kampung yang dinilai berprestasi dalam dua kategori, yakni pengelolaan Dana Kampung dan kebersihan lingkungan.

Untuk kategori pengelolaan Dana Kampung, Parauto ditetapkan sebagai Juara I dan berhak menerima uang pembinaan sebesar Rp75 juta.

Posisi Juara II diraih Kampung Epomani dengan uang pembinaan Rp50 juta, sementara Juara III diraih Kampung Bomopai dengan uang pembinaan sebesar Rp35 juta.

Bupati Nabire, Mesak Magai, menjelaskan bahwa penilaian pengelolaan Dana Kampung hanya diberlakukan untuk kampung-kampung di wilayah tertentu. Sementara pengelolaan dana di wilayah perkotaan tidak dimasukkan dalam kategori perlombaan.

“Untuk pengelolaan dana kampung atau desa di perkotaan tidak diikutsertakan dalam lomba karena ada campur tangan pemerintah distrik maupun kabupaten,” ujar Mesak.

Selain penghargaan pengelolaan Dana Kampung, Pemkab Nabire juga memberikan penghargaan bagi kampung dan kelurahan terbersih berdasarkan zona.

Kampung Terbersih Zona Pesisir

Juara I diraih Kampung Napan Yaur dengan uang pembinaan Rp50 juta. Juara II diraih Kampung Kama dengan Rp35 juta, sedangkan Juara III diraih Kampung Moor dengan Rp25 juta.

Kampung/Kelurahan Terbersih Zona Perkotaan

Untuk kategori ini, Juara I diraih Kelurahan Girimulyo dengan uang pembinaan Rp50 juta. Juara II diraih Kampung Lagari Jaya dengan Rp35 juta, dan Juara III diraih Kampung Wadio dengan Rp25 juta.

Upacara peringatan HUT ke-81 RI tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Nabire Burhanudin Pawennari, Sekretaris Daerah Yulianus Pasang, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Nabire Hugo Karubaba, para kepala distrik dan kampung/kelurahan, tokoh adat, tokoh agama, serta perwakilan perbankan, ASN dan pihak swasta.

Penyerahan sertifikat dan uang pembinaan kepada para pemenang dilakukan oleh Bupati Nabire bersama perwakilan yang ditunjuk.

Pemerintah Kabupaten Nabire berharap penghargaan tersebut dapat menjadi motivasi bagi para kepala kampung, desa, dan kelurahan untuk terus meningkatkan tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, serta peran aktif dalam pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Prestasi Kampung Parauto dalam pengelolaan Dana Kampung diharapkan menjadi contoh bagi kampung lainnya untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan anggaran demi kepentingan masyarakat.(red-paputeng).

NABIRE — Anggota DPRK Nabire, Markus Makai, S.Hut., mengapresiasi kinerjKapolda Papua Tengah dan Kapolres Nabire beserta jajaran dalam menangani sejumlah aksi demonstrasi yang berlangsung di Kabupaten Nabire dalam beberapa bulan terakhir.

Markus menilai penanganan massa aksi yang dilakukan aparat kepolisian berjalan cukup baik, khususnya dalam menjaga keamanan dan ketertiban sekaligus memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara damai.

“Saya memberikan apresiasi kepada Kapolda Papua Tengah dan Kapolres Nabire beserta jajaran. Dalam beberapa bulan terakhir, penanganan massa aksi cukup baik. Kami berharap pendekatan yang mengedepankan komunikasi dan persuasif terus dipertahankan,” ujar Markus Makai kepada wartawan, Sabtu (15/8/26).

Menurut Markus, demonstrasi merupakan bagian dari kehidupan demokrasi. Masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, aspirasi, maupun kritik terhadap pemerintah dan kebijakan publik.

Ia menegaskan, kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak konstitusional yang dijamin dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28E ayat (3). Selain itu, penyampaian pendapat di muka umum juga diatur melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

“Masyarakat mempunyai hak untuk menyampaikan aspirasi. Namun, dalam menyampaikan pendapat, kita juga harus menghormati aturan dan menjaga ketertiban umum. Begitu pula aparat harus terus mengedepankan pendekatan yang humanis dan menghormati hak warga negara,” katanya.

Markus berharap sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, DPRK, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, serta seluruh elemen masyarakat dapat terus diperkuat. Menurutnya, komunikasi dan koordinasi yang baik menjadi salah satu kunci untuk mencegah kesalahpahaman sekaligus menjaga situasi keamanan dan ketertiban di Kabupaten Nabire dan Provinsi Papua Tengah.

Ia juga mengimbau masyarakat agar menyampaikan aspirasi secara damai serta tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi kebenarannya.

“Kita boleh berbeda pendapat, tetapi jangan sampai perbedaan itu merusak persaudaraan. Mari kita sama-sama menjaga Nabire dan Papua Tengah tetap aman, damai, dan kondusif. Aspirasi masyarakat harus didengar, sementara keamanan bersama juga harus kita jaga,” pungkas Markus Makai.(red-paputeng)

NABIRE, PAPUTENG.COM — Hari Ulang Tahun (HUT) ke-22 SMAN 2 Nabire diperingati meriah pada Sabtu (15/8/2026). Perayaan yang mengusung semangat syukur dan refleksi perjalanan sekolah itu diwarnai jalan santai serta pembagian puluhan door prize, mulai dari hadiah hiburan, kipas angin, mesin cuci hingga langganan pulsa data gratis selama satu tahun.

Kegiatan diawali dengan jalan santai yang diikuti siswa kelas X hingga XII, dewan guru, staf dan karyawan sekolah, serta sejumlah alumni dari beberapa angkatan pendukung kegiatan.

Kepala SMAN 2 Nabire, Suriati Mangallo, mengatakan sekolah tersebut berdiri pada 15 Agustus 2004 dengan nama SMAN 3 Nabire. Setelah melalui perjalanan panjang, nama sekolah kemudian resmi berubah menjadi SMAN 2 Nabire berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nabire Nomor 100.3.2-81 yang ditetapkan pada 29 Januari 2026.

“Puji syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menatap masa depan lebih baik. SMAN 2 atau Smanda kokoh berdiri dengan banyak kemajuan yang telah dicapai, baik dari segi gedung sekolah maupun jumlah siswa yang bersekolah di sini,” ujar Suriati dalam sambutannya.

Menurutnya, peringatan HUT bukan sekadar kegiatan seremonial atau penanda bertambahnya usia sekolah. Momentum tersebut menjadi kesempatan untuk melihat kembali perjalanan panjang yang telah dilalui, mensyukuri berbagai capaian, sekaligus menatap masa depan dengan target yang lebih besar.

Dari Tiga Ruang Kelas dan Jalan Berlumpur

Dalam perjalanan 22 tahun, SMAN 2 Nabire telah melewati berbagai fase dan tantangan. Saat pertama kali berdiri sebagai SMAN 3 Nabire pada 2004, kondisi sekolah masih jauh dari memadai.

Saat itu, sekolah hanya memiliki tiga ruang kelas dengan 65 siswa dan delapan orang guru. Keterbatasan fasilitas tidak menyurutkan semangat para perintis pendidikan untuk terus menjalankan proses belajar mengajar.

Salah satu kenangan yang masih membekas adalah kondisi akses menuju sekolah. Jalan yang berlubang dan berlumpur menjadi tantangan tersendiri bagi para guru maupun siswa.

Tidak jarang, para guru harus mengenakan sepatu bot untuk dapat mencapai sekolah dan menjalankan tugasnya.

Namun, keterbatasan tersebut justru menjadi bagian penting dari sejarah perjuangan SMAN 2 Nabire. Dengan dukungan masyarakat melalui swadaya, peran alumni angkatan pertama, serta bantuan pemerintah, akses menuju sekolah secara bertahap mulai diperbaiki.

Semangat gotong royong dan kekeluargaan kemudian menjadi salah satu fondasi dalam membangun lingkungan sekolah yang lebih aman, nyaman dan kondusif.

Transformasi Menuju Sekolah Modern

Selama 22 tahun, SMAN 2 Nabire telah mengalami empat kali pergantian kepemimpinan kepala sekolah. Masing-masing kepemimpinan membawa karakter, program dan capaian tersendiri dalam perkembangan sekolah.

Pada masa kepemimpinan kepala sekolah ketiga, Titis Sulistyowati, periode 2018-2026, transformasi sekolah berlangsung cukup signifikan.

Modernisasi tidak hanya terlihat dari perkembangan sarana dan prasarana, tetapi juga dalam peningkatan prestasi akademik dan nonakademik serta pemantapan kualitas tenaga pendidik.

Perjalanan tersebut akhirnya mencapai tonggak sejarah baru setelah nama SMAN 3 Nabire resmi berubah menjadi SMAN 2 Nabire berdasarkan keputusan pemerintah daerah.

“Setelah berjalan selama dua dekade, tonggak sejarah baru tercipta berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 100.3.2-81, ditetapkan pada tanggal 29 Januari 2026. Nama sekolah resmi berganti dari SMAN 3 Nabire menjadi SMAN 2 Nabire,” katanyam

Pendidikan Butuh Dukungan Semua Pihak

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nabire, Dina Pijer, memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang hadir dalam peringatan HUT tersebut, termasuk orang tua siswa, alumni, tokoh adat dan para pemangku kepentingan pendidikan.

Menurut Dina, kehadiran berbagai elemen masyarakat menunjukkan besarnya dukungan terhadap dunia pendidikan di Kabupaten Nabire.

“Kehadiran para tamu undangan merupakan bukti dukungan mereka terhadap dunia pendidikan. Mereka sadar bahwa pendidikan adalah kunci untuk mewujudkan masa depan yang cerah,” ujar Dina.

Ia menegaskan, kemajuan pendidikan tidak dapat hanya dibebankan kepada pihak sekolah dan pemerintah. Dibutuhkan keterlibatan berbagai unsur, mulai dari alumni, komite sekolah, masyarakat, tokoh adat hingga stakeholder lainnya.

Pemerintah Kabupaten Nabire melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kata Dina, menyambut baik pelaksanaan HUT ke-22 SMAN 2 Nabire.

Selain menjadi ungkapan syukur atas berbagai capaian pendidikan, kegiatan tersebut juga menjadi sarana mempererat silaturahmi antara sekolah, siswa, alumni, orang tua dan seluruh pihak yang memiliki kepedulian terhadap kemajuan pendidikan.

Dari sekolah yang dahulu hanya memiliki tiga ruang kelas, 65 siswa dan harus melewati jalan berlumpur, SMAN 2 Nabire kini terus bergerak menuju pendidikan yang lebih modern. Perjalanan 22 tahun menjadi pengingat bahwa kemajuan pendidikan lahir dari proses panjang, semangat gotong royong dan komitmen banyak pihak.(red-paputeng)

NABIRE — Di usia 54 tahun, sosok Nicholas F. Mayor mungkin tampak sederhana dalam kesehariannya. Namun, di balik sikapnya yang humanis dan terbuka, tersimpan perjalanan hidup penuh dinamika, perjuangan, bahkan titik balik yang mengubah arah kehidupannya.

Lahir di Sukarno Pura (Jayapura: sekarang) pada 3 November 1971 dari seorang ayah asal Biak dan ibu asal Nabire, Mayor menghabiskan masa sekolah menengah atas di Jayapura. Seperti kebanyakan anak muda pada zamannya, ia pernah melewati fase pencarian jati diri yang tidak selalu berjalan mulus.

Masa remaja membawa Mayor bersentuhan dengan pergaulan yang kurang baik. Ia mengakui pernah terjerumus dalam kebiasaan mengonsumsi minuman keras dan berbagai bentuk kenakalan remaja. Kelompok pergaulan yang dipimpinnya bahkan cukup dikenal sehingga membuat lingkungan sekitar merasa resah.

Namun, di tengah masa sulit tersebut, hadir sosok seorang agamawan Muslim bernama Haji Muslimin (alm) yang kemudian menjadi salah satu titik balik penting dalam kehidupannya.

Haji Muslimin yang merupakan pengurus masjid mengajak Mayor dan kawan-kawannya untuk melakukan kegiatan positif. Selama kurang lebih tiga tahun, Mayor bersama kelompoknya terlibat dalam berbagai aktivitas di masjid, mulai dari membersihkan lingkungan masjid, menjaga keamanan, menata tempat salat hingga membantu menjaga sandal jamaah saat salat Jumat, salat berjamaah, maupun selama Ramadan.

“Setelah lulus SMA sempat menganggur. Saya dipanggil Pak Haji untuk membantu menjaga keamanan masjid, menyiapkan tempat salat sampai menjaga sandal jamaah saat tarawih,” tutur Mayor.

Pengalaman tersebut tidak hanya mengubah aktivitas kesehariannya, tetapi juga perlahan membentuk cara pandang Mayor terhadap kehidupan. Ia bahkan pernah mengikuti salat bersama umat Muslim di bawah bimbingan Haji Muslimin.

Setelah menjalani masa pelayanan di masjid, perjalanan spiritual dan sosial Mayor berlanjut. Ia kemudian aktif melayani di gereja selama kurang lebih tujuh tahun. Di tengah aktivitas pelayanan tersebut, ia juga melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi.

Menurutnya pengalaman dibimbing oleh dua tokoh agama dari latar belakang berbeda menjadi tempaan yang sangat berarti. Keduanya mengajarkannya tentang disiplin, pelayanan, kehidupan bermasyarakat dan pentingnya memiliki arah hidup.

Perubahan itu kemudian mengantarkannya pada babak baru. Pada 1999, Mayor mendaftarkan diri sebagai calon Pegawai Negeri Sipil (PNS). Setahun kemudian, ia dinyatakan lulus dan mulai mengabdi sebagai aparatur sipil negara di lingkungan Dinas Perdagangan.

Kariernya terus berkembang. Pada masa akhir pemerintahan Gubernur Papua Barnabas Suebu, Mayor dilantik sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPTD Samsat Waropen. Jabatan tersebut dijalaninya selama sekitar empat tahun sebelum dimutasi ke Samsat Sentani dengan posisi yang sama.

Perjalanan kedinasannya kemudian berlanjut ke Samsat Paniai selama dua tahun. Pada 2017, ia kembali dimutasi ke Nabire.

“Dari Sentani kami dimutasi lagi ke Samsat Paniai selama dua tahun. Tahun 2017 dimutasi ke Nabire. Pada masa pemerintahan Gubernur Lukas Enembe, saya dilantik menjadi Kepala Samsat Puncak Jaya dan menjabat selama dua tahun,” ujarnya.

Ketika Nabire berkembang dalam dinamika pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB), sejumlah pegawai Samsat Nabire kembali ke Provinsi Papua sebagai provinsi induk. Mayor memilih tetap melanjutkan pengabdiannya di Nabire.

Keputusan tersebut membawanya pada kepercayaan baru. Ia kemudian dilantik dan dipercaya oleh Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa sebagai Kepala UPT Samsat Nabire, jabatan yang masih diembannya hingga kini.

Dari perjalanan hidup yang pernah berada di persimpangan hingga dipercaya memegang tanggung jawab sebagai aparatur negara, Mayor melihat bahwa masa lalu bukanlah alasan untuk berhenti melangkah.

Kini, menjelang masa purna baktinya sebagai ASN, ia memilih meninggalkan pesan bagi generasi muda, khususnya Generasi Z, agar tidak mudah menyerah menghadapi perubahan zaman.

“Jangan takut jatuh. Terus berjuang dan berdoa. Era reformasi digital seperti sekarang tantangannya jauh lebih besar. Informasi begitu mudah didapatkan. Karena itu, hati-hati dalam memilih tontonan dan tayangan di handphone,” pesannya.

Bapak dengan dua anak laki-laki dan beristri seorang PNS di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Papua itu, juga mengingatkan generasi muda agar tidak meninggalkan nilai-nilai agama dalam menjalani kehidupan.

“Bekali diri dengan ilmu agama. Apa pun agamanya, secara dasar ajarannya mengajarkan ketuhanan dan cinta. Jangan pernah jauh dari agamamu, dalam kondisi apa pun. Agama yang akan mampu membangkitkan kita dari keterpurukan,” tegasnya.

Perjalanan Nicholas F. Mayor menunjukkan bahwa kehidupan tidak selalu berjalan lurus. Ada masa ketika seseorang jatuh, tersesat dan berada di persimpangan. Namun, selalu ada kesempatan untuk bangkit dan menentukan arah baru.

Dari lingkungan pergaulan yang penuh gejolak, pelayanan lintas komunitas keagamaan, hingga perjalanan panjang sebagai ASN, Mayor telah melewati berbagai fase kehidupan.

Bagi dirinya, menembus batas zaman bukan sekadar soal usia atau jabatan, melainkan tentang keberanian untuk berubah, belajar dari masa lalu, terus melayani, dan meninggalkan pesan baik bagi generasi yang akan datang.(red-paputeng)

NABIRE, PAPUTENG.COM — Pemerintah Provinsi Papua Tengah (Paputeng) memastikan pelayanan pemerintahan di Kabupaten Puncak, khususnya di Ilaga, tetap berjalan pascakerusuhan yang terjadi pada Selasa malam, 11 Agustus 2026.

Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Papua Tengah, Silwanus Sumule, mengatakan Pemprov Papua Tengah telah menerima laporan terkait aksi kekerasan massa dan terus berkomunikasi dengan Pemerintah Kabupaten Puncak untuk memastikan kondisi pemerintahan tetap berjalan.

“Kita pastikan pelayanan pemerintahan di Ilaga, Puncak tetap jalan. Pemprov Paputeng tidak akan tinggal diam. Kita akan bekerja sama untuk memulihkan kondisi di sana,” kata Silwanus, Kamis (13/8/2026).

Menurut dia, Pemkab Puncak saat ini tengah melakukan inventarisasi serta menyusun laporan terkait kerusakan dan kerugian akibat kerusuhan. Data tersebut nantinya menjadi dasar bagi pemerintah provinsi dalam menentukan langkah penanganan selanjutnya.

Silwanus menyebut kondisi keamanan di Kabupaten Puncak saat ini mulai kondusif. Namun, aktivitas pelayanan pemerintahan masih menghadapi kendala karena sejumlah gedung perkantoran mengalami kerusakan, bahkan sebagian dibakar dan tidak dapat digunakan.

“Kondisi keamanan di Puncak sudah cukup kondusif. Meskipun pelayanan pemerintahan belum aktif sepenuhnya, kami pastikan dalam waktu dekat aktivitas perkantoran di sana sudah normal,” ujarnya.

Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa, juga telah mengutus sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) ke Kabupaten Puncak untuk melihat langsung kondisi di lapangan sekaligus melakukan langkah penanganan pascakerusuhan.

“Kita pastikan masyarakat Puncak tidak dibiarkan berjalan sendirian. Kita bantu, kita support. Pemprov Paputeng segera melakukan rapat koordinasi guna mengevaluasi kondisi terkini dan menentukan langkah lanjutan agar pemerintahan di sana segera pulih,” tegasnya.

Sementara itu, Bupati Puncak Elvis Tabuni memastikan roda pemerintahan di daerah tersebut tetap berjalan meskipun sejumlah fasilitas perkantoran mengalami kerusakan akibat aksi massa.

Berdasarkan pendataan sementara, sejumlah fasilitas pemerintah mengalami kerusakan berat hingga rata dengan tanah. Di antaranya ruang kerja DPRK Puncak, Kantor Dinas Kesehatan, gudang BNPB, serta Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Sementara itu, sejumlah fasilitas lainnya mengalami kerusakan sebagian, yakni Kantor Bupati dan Wakil Bupati, ruang kerja staf ahli, Kantor Keuangan, serta Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung. Kerusakan juga terjadi pada pagar Dinas Pendidikan dan satu unit kendaraan milik Bagian Umum Setda Puncak.

Adapun Kantor Diskominfo, Inspektorat, Kesbangpol, PTSP, BKD, serta Dinas Perindagkop dilaporkan mengalami kerusakan dan penjarahan oleh massa.

Pemprov Papua Tengah menyatakan akan terus berkoordinasi dengan Pemkab Puncak untuk memastikan pemulihan fasilitas pemerintahan dan pelayanan publik dapat dilakukan secepatnya.(red-paputeng)

NABIRE- PAPUTENG.FOM- Pemerintah Provinsi Papua Tengah terus memacu penguatan tata kelola pemerintahan sebagai kunci mempercepat pembangunan dan menghadirkan pelayanan publik yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Upaya itu dilakukan melalui kuliah umum bertema “Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Provinsi Papua Tengah” dalam rangka Otonomi Khusus (Otsus) Jilid II di Ballroom Provinsi Papua Tengah, Rabu (12/8/2026).

Kuliah umum menghadirkan Prof. Dr. Djohermansyah Djohan, M.A. sebagai narasumber dan diikuti staf ahli gubernur, asisten sekretaris daerah, pimpinan OPD, kepala biro, serta pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemprov Papua Tengah.

Dalam pemaparannya, Djohermansyah menekankan bahwa keberhasilan pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran dan kewenangan, tetapi juga kualitas kepemimpinan, profesionalisme aparatur, integritas birokrasi, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Menurutnya, kebijakan harus mampu diterjemahkan menjadi program yang tepat sasaran dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

Sebagai provinsi baru, Papua Tengah masih menghadapi pekerjaan besar dalam membangun fondasi pemerintahan, mulai dari penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas aparatur, penataan aset hingga pengembangan sistem data yang kuat.

Tantangan tersebut membutuhkan birokrasi yang tidak hanya kompeten, tetapi juga mampu bekerja cepat dan efektif dalam mengeksekusi kebijakan.

Penguatan tata kelola juga menjadi semakin penting dalam pelaksanaan Otsus. Kewenangan dan dukungan fiskal yang besar harus berjalan beriringan dengan pemerintahan yang transparan, akuntabel dan adaptif terhadap kondisi daerah.

Apalagi, karakter Papua Tengah sangat beragam, dari wilayah pesisir hingga pegunungan dan pedalaman. Karena itu, pembangunan tidak bisa menggunakan satu pendekatan untuk semua wilayah. Kebijakan harus disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, kondisi sosial budaya, serta tantangan geografis masing-masing daerah.

Melalui kegiatan tersebut, Pemprov Papua Tengah mendorong lahirnya birokrasi yang semakin profesional, kelembagaan yang kuat dan pengelolaan keuangan yang lebih akuntabel.

Dengan tata kelola yang semakin solid, pemerintah daerah diharapkan mampu memperkuat pelayanan publik sekaligus mempercepat hadirnya manfaat pembangunan bagi masyarakat Papua Tengah.(red-paputeng).

NABIRE — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah meminta seluruh pemerintah kabupaten di wilayah tersebut memperkuat sosialisasi terkait perubahan dan efisiensi Anggaran Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2026.

Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah munculnya disinformasi dan kesalahpahaman di tengah masyarakat menyusul adanya perbedaan jumlah dana desa yang diterima setiap kampung dibandingkan tahun sebelumnya.

Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Tengah, Silwanus Sumule, mengatakan masyarakat perlu mendapatkan penjelasan secara terbuka mengenai perubahan alokasi dana desa tersebut.

“Ada perbedaan atau pengurangan jumlah dana desa yang diterima masing-masing desa untuk tahun ini dibandingkan 2025. Ini yang perlu dipahami masyarakat,” kata Silwanus.

Menurutnya, efisiensi anggaran tersebut merupakan bagian dari kebijakan pemerintah pusat untuk mendukung sejumlah program prioritas Presiden Prabowo Subianto, di antaranya Koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih.

Karena itu, Silwanus meminta para sekda kabupaten bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait tidak hanya menyampaikan informasi melalui pemerintahan di tingkat kota atau kabupaten, tetapi juga turun langsung ke masyarakat.

“Sekda dan OPD terkait di tiap kabupaten harus turun ke masyarakat memberikan pemahaman dengan bahasa yang sederhana dan mengena, khususnya bagi masyarakat yang berada di pedalaman dan jauh dari pusat kota,” tegasnya.

 

Belajar dari Kasus Puncak

Silwanus menilai kejadian pembakaran sejumlah fasilitas pemerintahan di Kabupaten Puncak harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Peristiwa tersebut diduga berkaitan dengan persoalan pembagian dana desa yang berbeda dibandingkan tahun sebelumnya.

Kondisi itu, menurutnya, menjadi sinyal penting agar pemerintah daerah melakukan sosialisasi terlebih dahulu sebelum dana desa disalurkan kepada masyarakat.

“Jangan sampai masyarakat menerima informasi yang keliru mengenai perubahan dana desa. Pemerintah harus hadir menjelaskan kebijakan tersebut secara langsung,” ujarnya.

Sebelumnya, sejumlah fasilitas pemerintahan di Kabupaten Puncak, Papua Tengah, dilaporkan dibakar massa. Fasilitas yang terdampak di antaranya Kantor Bupati Puncak, Kantor Keuangan, Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, serta Kantor Dinas Sosial.

Selain membakar sejumlah bangunan pemerintahan, massa juga dilaporkan membakar satu unit mobil yang terparkir di depan Kantor Bupati.

Tim identifikasi (Inafis) yang melakukan penyisiran di lokasi memperkirakan kerugian akibat aksi tersebut mencapai miliaran rupiah.

Pemprov Papua Tengah berharap kejadian serupa tidak kembali terjadi. Sosialisasi yang dilakukan secara masif, transparan, dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami masyarakat dinilai menjadi salah satu langkah penting untuk mencegah kesalahpahaman terkait kebijakan dana desa tahun 2026.(red-paputeng)

NABIRE — Sebanyak 14 Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Provinsi Papua Tengah ditargetkan selesai dibangun dan mulai beroperasi pada 2026. Pembangunan tersebut tersebar di Kabupaten Nabire dan Mimika.

Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Papua Tengah, Carlos Matuan, menyampaikan hal itu saat menghadiri groundbreaking KNMP Siriwini, Rabu (12/8/2026).

Dari total 14 KNMP yang disetujui, enam di antaranya berada di Kabupaten Nabire, yakni Kelurahan Siriwini, Sanoba, Kimi, Teluk Kimi, Kalibobo, serta Sima dan Yaur. Sementara delapan KNMP lainnya dialokasikan di Kabupaten Mimika, di antaranya Timika Timur Jauh dan Timika Barat Daya.

Matuan menjelaskan, jumlah tersebut merupakan hasil proses verifikasi atas usulan pemerintah daerah. Untuk Nabire, pemerintah daerah sebelumnya mengusulkan 12 lokasi, namun enam lokasi dinyatakan memenuhi persyaratan. Sedangkan di Mimika, dari 19 lokasi yang diusulkan, delapan lokasi disetujui.

“Awalnya kita usulkan 12 KNMP dibangun di Nabire, setelah diverifikasi terealisasi enam, sedangkan untuk Timika dari 19 yang kita ajukan, delapan yang disetujui,” ujar Matuan.

Secara keseluruhan, pemerintah mengalokasikan pembangunan 200 KNMP di wilayah Papua. Kawasan nelayan terpadu tersebut ditargetkan dapat diselesaikan dan dioperasikan pada 2026.

Menurut Matuan, peluang pengajuan pembangunan KNMP masih terbuka pada 2027. Namun, realisasi program tersebut sangat bergantung pada kesiapan lahan di masing-masing daerah.

Anggaran dari Pemerintah Pusat

Matuan menegaskan, seluruh anggaran pembangunan KNMP bersumber dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pemerintah daerah berperan dalam menyiapkan lahan untuk pembangunan.

“Semua anggaran pembangunan berasal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, kami di daerah tinggal menyiapkan lahan,” katanya.

Ia memperkirakan tidak seluruh alokasi 200 KNMP di Papua dapat terserap apabila persoalan penyediaan dan pembebasan lahan tidak segera diselesaikan.

Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri di Papua karena sebagian lahan masih berstatus tanah adat, tanah marga, maupun tanah milik keluarga.

Matuan mengatakan, lahan yang akan digunakan untuk pembangunan harus memiliki status kepemilikan yang sah dan dapat digunakan pemerintah. Jika lahan masih berstatus milik adat atau masyarakat, pemilik dapat menghibahkannya kepada pemerintah untuk kemudian dimanfaatkan sebagai lokasi pembangunan KNMP.

“Lahannya sendiri itu merupakan aset daerah atau negara yang sah. Jadi, jika masih merupakan lahan milik adat atau masyarakat, bisa dihibahkan dulu ke pemerintah kemudian dibangun,” jelasnya.

Adapun kebutuhan lahan untuk satu kawasan KNMP diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1 hektare.

Program KNMP diharapkan tidak hanya menyediakan permukiman, tetapi juga membangun kawasan nelayan yang terintegrasi dengan sarana pendukung aktivitas perikanan sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat pesisir.(red-paputeng)