Category: Berita Daerah

PAPUA TENGAH – PAPUTENG.COM – PT Pertamina Patra Niaga resmi melakukan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi yang mulai berlaku efektif pada 1 Juli 2026 pukul 00.00 WIB. Penyesuaian tersebut diterapkan secara nasional, termasuk di seluruh wilayah Papua dan Maluku.

Vice President Corporate Communication Pertamina Patra Niaga, Kitty Andhora, mengatakan perubahan harga dilakukan sebagai bagian dari evaluasi berkala yang mengacu pada mekanisme dan regulasi yang berlaku. Penyesuaian tersebut mempertimbangkan dinamika harga minyak dunia, aspek fiskal, serta kondisi daya beli dan perekonomian masyarakat.

“Penyesuaian harga BBM non-subsidi mengacu pada perkembangan harga minyak dunia dan mengikuti regulasi yang berlaku. Langkah ini juga telah dikoordinasikan dengan pemerintah,” ujar Kitty.

Hasil evaluasi tersebut membuat sejumlah produk BBM non-subsidi mengalami penurunan harga, di antaranya Pertamax Turbo, Pertamina Dex, Dexlite, dan Avtur.

Menurut Kitty, selain menghadirkan harga yang lebih kompetitif, Pertamina juga terus menjaga kualitas produk agar tetap sesuai standar spesifikasi. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh manfaat maksimal, baik dari sisi performa kendaraan maupun efisiensi penggunaan bahan bakar.

Sementara itu, Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku, Ispiani Abbas, menegaskan bahwa penyesuaian harga tersebut juga berlaku di seluruh provinsi di wilayah Papua dan Maluku.

Adapun rincian harga BBM non-subsidi yang berlaku mulai 1 Juli 2026 adalah sebagai berikut:

– Pertamax Turbo turun dari Rp21.200 menjadi Rp19.750 per liter atau berkurang Rp1.450 per liter.

– Pertamina Dex turun dari Rp25.350 menjadi Rp21.650 per liter atau lebih rendah Rp3.700 per liter.

– Dexlite turun dari Rp23.500 menjadi Rp20.150 per liter atau berkurang Rp3.350 per liter.

“Harga tersebut berlaku di seluruh provinsi di wilayah Papua dan Maluku dengan besaran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar 7,5 persen,” jelas Ispiani.(red-paputeng/*)

NABIRE – PAPUTENG.COM – Pemerintah Provinsi Papua Tengah terus memperkuat komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan melalui penyusunan Dokumen Teknis Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi Papua Tengah Tahun 2026–2056.

Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, dalam sambutan yang dibacakan Staf Ahli II Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Setda Papua Tengah, Herman Kayame, saat membuka Focus Group Discussion (FGD) II penyusunan dokumen teknis RPPLH di Nabire.

Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan bahwa Papua Tengah saat ini berada pada fase penting pembangunan daerah. Berbagai potensi sumber daya alam yang dimiliki menjadi peluang besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa setiap proses pembangunan harus tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup agar tidak menimbulkan kerusakan yang dapat mengancam keberlanjutan pembangunan di masa mendatang.

“Perencanaan lingkungan hidup yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan melalui penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sangat penting,” ujar Herman Kayame saat membacakan sambutan Gubernur.

Menurutnya, RPPLH merupakan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2025. Dokumen tersebut akan menjadi instrumen strategis dalam mengarahkan pemanfaatan sumber daya alam, menjaga kualitas lingkungan, mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan, sekaligus menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Gubernur berharap penyusunan RPPLH mampu menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan hidup, serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat yang selama ini menjadi bagian tak terpisahkan dari ekosistem Papua.

Penyusunan RPPLH juga disebut selaras dengan visi pembangunan Papua Tengah, yakni “Mewujudkan Papua Tengah Emas: Adil, Berdaya Saing, Bermartabat, Harmonis, Maju, dan Berkelanjutan.” Visi tersebut menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menempatkan keberlanjutan lingkungan sebagai fondasi utama.

Lebih lanjut, Gubernur menegaskan hasil pembahasan dalam FGD II akan menjadi bahan penyusunan dokumen teknis RPPLH sebelum dikonsultasikan kepada publik dan selanjutnya menjalani proses verifikasi oleh Direktorat Penyelenggaraan Sumber Daya Alam Berkelanjutan Kementerian Lingkungan Hidup.

Ia juga mengajak seluruh peserta FGD, mulai dari unsur pemerintah, akademisi, masyarakat adat, pelaku usaha hingga pemangku kepentingan lainnya, untuk memberikan masukan, pandangan, dan rekomendasi yang konstruktif sehingga dokumen yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi riil Papua Tengah.

Selain itu, Gubernur berharap para tenaga ahli yang bertindak sebagai fasilitator dapat mendampingi Kelompok Kerja (Pokja) RPPLH dalam menyusun dan mengevaluasi berbagai alternatif skenario perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Dengan demikian, diharapkan lahir rumusan RPPLH yang realistis, implementatif, dan mampu menjadi dasar penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Papua Tengah Tahun 2026–2056.(red-paputeng)

DEIYAI – PAPUTENG.COM – Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke-80 di Kabupaten Deiyai menjadi momentum bagi Pemerintah Kabupaten Deiyai untuk memperkuat sinergi dengan Kepolisian sekaligus mendorong lahirnya lebih banyak perwira Polri dari putra asli daerah.

Harapan tersebut disampaikan Bupati Deiyai, Melkianus Mote, ST, saat memimpin upacara dan syukuran HUT Bhayangkara ke-80 di halaman Markas Polres Deiyai, Rabu (1/7/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Kapolres Deiyai Kompol Sarifudin Ahmad, Dandim 1703/Deiyai Letkol Inf. Muhammad Habli Aufa, SH, unsur Forkopimda, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deiyai, personel Polres Deiyai, serta tamu undangan lainnya.

Dalam amanatnya, Melkianus menegaskan bahwa menjaga keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama. Menurutnya, setiap anggota Polri yang bertugas di Deiyai merupakan bagian dari masyarakat setempat sehingga memiliki kewajiban untuk menciptakan situasi yang aman, damai, dan kondusif.

“Bapak-bapak polisi yang ditugaskan di Kabupaten Deiyai berarti menjadi bagian dari warga daerah ini. Karena itu, mari bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban demi kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Bupati menegaskan Pemerintah Kabupaten Deiyai akan terus mendukung Polri dalam menghadapi berbagai persoalan sosial yang berkembang di tengah masyarakat. Ia juga menyampaikan apresiasi atas pengabdian seluruh personel Polri yang selama ini menjalankan tugas di Kabupaten Deiyai.

“Selamat Hari Bhayangkara ke-80. Mari kita jaga daerah ini bersama-sama. Keamanan dan ketertiban bukan hanya tugas Polri, tetapi menjadi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat,” katanya.

Pada kesempatan itu, Melkianus juga menyampaikan permohonan maaf kepada Kapolres Deiyai beserta jajaran karena pada tahun ini pemerintah daerah belum dapat memberikan bantuan atau kado sebagaimana yang pernah diberikan pada peringatan HUT Bhayangkara tahun sebelumnya.

Lebih jauh, ia berharap Polres Deiyai dapat membuka peluang bagi putra-putri asli Deiyai untuk mengikuti pendidikan Sekolah Perwira Polri. Menurutnya, kehadiran perwira Polri asal Deiyai akan menjadi motivasi bagi generasi muda untuk mengabdikan diri kepada bangsa melalui institusi kepolisian.

Sementara itu, Kapolres Deiyai Kompol Sarifudin Ahmad menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Deiyai, TNI, para komandan satgas, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, dan seluruh masyarakat yang telah mendukung seluruh rangkaian kegiatan HUT Bhayangkara ke-80.

Kapolres mengakui bahwa di usia ke-80, Polri masih memiliki berbagai kekurangan yang harus terus dibenahi. Karena itu, menurutnya, menjaga keamanan dan ketertiban tidak dapat dilakukan sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi yang erat antara Polri, TNI, pemerintah daerah, dan seluruh lapisan masyarakat.

“Sinergi dan kolaborasi adalah kunci dalam menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif. Dengan dukungan semua pihak, masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan aman dan nyaman,” tutupnya.(ady-redpaputeng)

DEIYAI – PAPUTENG.COM – Kapolres Deiyai menyatakan komitmen jajarannya untuk terus menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Kabupaten Deiyai. Namun, ia menegaskan keberhasilan menciptakan situasi yang aman dan kondusif hanya dapat terwujud melalui sinergi antara Polri, pemerintah daerah, TNI, serta seluruh elemen masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Kapolres saat memberikan sambutan dalam upacara dan syukuran peringatan Hari Bhayangkara ke-80 yang digelar pada Rabu (1/7/2026).

Dalam sambutannya, Kapolres menyampaikan apresiasi kepada Bupati Deiyai, jajaran Pemerintah Kabupaten Deiyai, TNI, para komandan satuan tugas, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, serta seluruh masyarakat yang telah mendukung suksesnya rangkaian peringatan Hari Bhayangkara sekaligus berpartisipasi menjaga situasi kamtibmas di wilayah tersebut.

“Kami menyadari bahwa di usia Polri yang ke-80 masih banyak kekurangan yang harus dibenahi. Karena itu, kami tidak bisa bekerja sendiri. Kami membutuhkan dukungan pemerintah daerah, TNI, dan seluruh masyarakat agar keamanan dan ketertiban di Kabupaten Deiyai tetap terjaga,” ujarnya.

Kapolres menekankan bahwa kolaborasi menjadi kunci utama dalam mewujudkan kondisi daerah yang aman sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan normal.

Ia juga memaparkan perkembangan penanganan kasus gangguan kamtibmas di Deiyai. Sejak Januari hingga Juli 2026 tercatat sekitar 30 kasus yang ditangani Polres Deiyai. Dari jumlah tersebut, dua kasus menjadi prioritas penanganan, dengan satu perkara telah dinyatakan berkekuatan hukum tetap (P21) dan pelaku telah menjalani hukuman sesuai putusan pengadilan. Sementara satu kasus lainnya telah memasuki tahap pertama dan tengah dikoordinasikan bersama kejaksaan hingga proses persidangan.

“Kami mempertaruhkan seluruh jiwa dan raga untuk menjaga keamanan di Kabupaten Deiyai. Siapapun pelakunya, kami tidak akan mundur selangkah pun dalam menegakkan hukum demi terciptanya situasi yang kondusif,” tegasnya.

Kapolres kembali mengajak Pemerintah Kabupaten Deiyai, TNI, satuan tugas, serta seluruh tokoh masyarakat untuk terus memperkuat kerja sama dalam menjaga stabilitas keamanan di daerah.

Selain itu, ia menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Deiyai atas dukungan terhadap pembangunan Polres Deiyai. Menurutnya, hibah tanah dan bangunan yang diberikan pemerintah daerah pada tahun sebelumnya, serta penyerahan sertifikat aset secara resmi pada tahun ini, menjadi bentuk nyata sinergi yang sangat berarti bagi pengembangan institusi Polri di Deiyai.

“Ini merupakan kebanggaan bagi kami. Dengan dukungan pemerintah daerah, kebutuhan fasilitas Polres Deiyai dapat dipenuhi secara bertahap,” katanya.

Kapolres mengungkapkan bahwa ke depan Kantor Polres Deiyai direncanakan akan dibangun menjadi dua lantai. Ia bahkan menyampaikan harapannya agar Kantor Bupati Deiyai juga dapat dikembangkan menjadi tiga lantai sebagai simbol kuatnya sinergi antara pemerintah daerah, Polri, dan TNI dalam membangun Kabupaten Deiyai.

Menutup sambutannya, Kapolres menegaskan komitmen Polres Deiyai untuk terus mendukung seluruh program pembangunan yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Deiyai di bawah kepemimpinan Bupati.

“Apapun program yang dibuat pemerintah daerah, kami siap mendukung dan mengawal pelaksanaannya. Di momentum Hari Bhayangkara ke-80 ini, sekali lagi kami tegaskan bahwa Polri tidak dapat bekerja sendiri. Dukungan seluruh elemen masyarakat menjadi kekuatan utama dalam menjaga keamanan dan membangun Kabupaten Deiyai yang lebih baik,” pungkasnya.(ady-red paputeng)

DEIYAI, PAPUTENG.COM – Bupati Deiyai, Melkianus Mote, ST, menyerahkan penghargaan kehormatan kepada personel Polres Deiyai, Brigadir Yulianus Douw, pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke-80 yang berlangsung di Markas Kepolisian Resor (Mapolres) Deiyai, Rabu (1/7/2026).

Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi, disiplin, loyalitas, dan pengabdian Brigadir Yulianus Douw dalam menjalankan tugas sebagai anggota Polri.

Dalam sambutannya, Bupati Melkianus Mote mengatakan bahwa penghargaan tersebut merupakan wujud pengakuan atas profesionalisme anggota Polri yang senantiasa memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Penghargaan ini adalah bentuk apresiasi atas profesionalisme sebagai anggota Polri yang memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujar Melkianus.

Pada kesempatan itu, Bupati juga menyampaikan pesan Kapolda Papua Tengah, Brigjen Pol. Jermias Rontini, kepada seluruh personel Polda Papua Tengah dan jajaran agar terus menjaga kehormatan institusi, meningkatkan disiplin, loyalitas, dan profesionalisme, serta mengedepankan pendekatan humanis dalam setiap pelaksanaan tugas.

“Jadilah pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang mampu memberikan rasa aman serta menjadi teladan di tengah kehidupan bermasyarakat,” katanya.

Ia menambahkan, kepercayaan masyarakat merupakan modal utama bagi Polri untuk terus berbenah dan meningkatkan kualitas pelayanan. Menurutnya, meningkatnya citra positif Polri berdasarkan berbagai survei harus menjadi motivasi bagi seluruh personel untuk terus menjaga integritas dan menghindari tindakan yang dapat mencederai kepercayaan publik.

Selain itu, Bupati menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Papua Tengah, pemerintah kabupaten, TNI, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dunia usaha, media massa, serta seluruh elemen masyarakat yang selama ini bersinergi dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Papua Tengah.

Ia menegaskan, sinergi yang telah terjalin akan terus diperkuat guna mendukung berbagai program pembangunan daerah di bawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah.

“Polri siap mengawal setiap program pembangunan agar berjalan aman, tertib, transparan, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat Papua Tengah,” tutupnya. (ady-paputeng)

DEIYAI, PAPUTENG.COM – Bupati Kabupaten Deiyai, Melkianus Mote, ST, bertindak sebagai Inspektur Upacara pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke-80 yang digelar di Markas Kepolisian Resor (Mapolres) Deiyai, Rabu (1/7/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Melkianus Mote membacakan sambutan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Papua Tengah, Brigjen Pol. Jeremias Rontini, S.I.K., M.Si. Atas nama pribadi dan keluarga besar Polda Papua Tengah, Kapolda menyampaikan ucapan selamat Hari Bhayangkara ke-80 kepada seluruh insan Polri di mana pun bertugas.

Bupati Melkianus Mote juga menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh jajaran Kepolisian Republik Indonesia.

“Atas nama pribadi, seluruh pejabat, dan pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deiyai, saya mengucapkan Selamat Hari Bhayangkara ke-80 kepada seluruh jajaran Polri di mana pun berada dan bertugas,” ujar Bupati.

Ia mengatakan, tema Hari Bhayangkara tahun ini, “Polri untuk Masyarakat,” bukan sekadar slogan, melainkan komitmen moral yang harus diwujudkan melalui pelayanan, perlindungan, pengayoman, serta penegakan hukum yang profesional dan berintegritas.

Menurutnya, kehadiran Polri harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, menjadi solusi atas berbagai persoalan, sekaligus menjadi mitra yang humanis, profesional, dan terpercaya.

Momentum Hari Bhayangkara juga dinilai sebagai waktu yang tepat untuk melakukan refleksi terhadap pengabdian yang telah diberikan, sekaligus memperkuat tekad dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Dalam sambutan Kapolda yang dibacakan Bupati, disampaikan bahwa tantangan tugas Polri ke depan semakin kompleks. Karena itu, Polri terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat profesionalisme sumber daya manusia, memanfaatkan teknologi dalam pelayanan kepolisian, serta membangun budaya kerja yang berintegritas dan bebas dari penyimpangan.

Kapolda Papua Tengah juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat Papua Tengah atas kepercayaan, dukungan, kritik, dan masukan yang selama ini diberikan kepada institusi Polri.

Menurutnya, kepercayaan masyarakat merupakan modal utama bagi Polri untuk terus berbenah. Berbagai hasil survei yang menunjukkan meningkatnya citra positif Polri diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh personel untuk terus memberikan pelayanan terbaik, menjaga integritas, serta menghindari tindakan yang dapat mencederai kepercayaan publik.

Selain itu, Kapolda menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Papua Tengah, pemerintah kabupaten se-Papua Tengah, TNI, Forkopimda, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dunia usaha, media massa, dan seluruh elemen masyarakat yang selama ini telah bersinergi menjaga situasi keamanan dan ketertiban di wilayah Papua Tengah.

Ia menegaskan, sinergi yang telah terjalin akan terus diperkuat guna mendukung berbagai program pembangunan daerah. Polri berkomitmen mengawal setiap program pembangunan agar berjalan aman, tertib, transparan, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat Papua Tengah.

Upacara peringatan HUT Bhayangkara ke-80 tersebut turut dihadiri Dandim 1703/Deiyai Letkol Inf. Muhamad Habli Aufa, S.H., Kapolres Deiyai Kompol Syarifuddin Ahmad, Wakapolres Deiyai AKP M. Luther Ayomi, S.Sos., jajaran personel Polres Deiyai, serta sejumlah tamu undangan lainnya. (ady-paputeng)

NABIRE, PAPUTENG.COM – Distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kabupaten Nabire mulai menunjukkan perbaikan. Kondisi antrean kendaraan yang sebelumnya kerap mengular di SPBU Oyehe, Bumiwonorejo hingga Wadio kini mulai berkurang dan aktivitas pengisian BBM terlihat lebih tertib.

Wakil Bupati Nabire, Burhanudin Pawennari, mengatakan kondisi tersebut merupakan dampak dari penerapan Surat Edaran (SE) Bupati Nabire yang mengatur sistem pengisian BBM bersubsidi, di antaranya melalui kebijakan ganjil-genap, larangan pengisian bagi kendaraan berpelat luar Papua Tengah, serta pembatasan bagi kendaraan dinas pemerintah.

“Alhamdulillah, dengan diberlakukannya Surat Edaran Bupati Nabire terkait pengawasan di beberapa SPBU, dampaknya mulai terasa. Antrean kendaraan kini sudah jauh berkurang,” ujar Burhanudin, Sabtu (27/6/2026).

Ia mengungkapkan, antrean panjang yang selama beberapa bulan terakhir terjadi di sejumlah SPBU tidak hanya mengganggu arus lalu lintas, tetapi juga berpotensi menimbulkan kecelakaan di sekitar lokasi pengisian BBM.

Menurut Burhanudin, penerapan kebijakan tersebut memang sempat menuai pro dan kontra di tengah masyarakat, terutama dari kalangan pengemudi ojek yang setiap hari bergantung pada BBM bersubsidi untuk menunjang aktivitas mereka.

“Implementasi Surat Edaran Bupati tentu mendapat berbagai tanggapan dari masyarakat, khususnya para tukang ojek. Namun kebijakan ini dilakukan demi memastikan BBM bersubsidi benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak,” jelasnya.

Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Nabire berkomitmen mengawasi penyaluran BBM bersubsidi agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan industri maupun pihak yang tidak berhak menerima subsidi.

Selain itu, Burhanudin kembali mengingatkan agar seluruh kendaraan dinas pemerintah tidak lagi menggunakan BBM bersubsidi.

‘Kendaraan dinas berpelat merah tidak boleh lagi mengisi BBM bersubsidi. Mereka harus beralih menggunakan Dexlite atau Pertamax,” tegasnya.

Terkait maraknya usaha penjualan BBM eceran atau Pertamini di pinggir jalan, Burhanudin menyebut pemerintah dalam waktu dekat akan melakukan penertiban. Pengawasan akan mencakup legalitas usaha, kesesuaian harga jual, hingga ketepatan volume takaran BBM yang dijual kepada masyarakat.

“Setiap usaha harus memiliki izin. Pertamini juga akan kami tertibkan. Harga jual di tingkat pengecer harus tetap wajar dan tidak melambung tinggi, sementara takaran BBM juga harus sesuai,” katanya.

Pemerintah Kabupaten Nabire berharap upaya penataan distribusi BBM bersubsidi tidak hanya berjalan baik di tingkat SPBU, tetapi juga di tingkat pengecer, sehingga manfaat subsidi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan tidak menimbulkan disparitas harga di lapangan.(red-paputeng)

NABIRE – PAPUTENG.COM – Pemerintah Kabupaten Nabire resmi mengangkat Hugo Martinus Karubaba, SE, M.Ec.Dev sebagai Sekretaris Dewan (Sekwan) Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Nabire menggantikan Pelaksana Tugas (Plt.) Sekwan Jan Victor Ambrau, S.IP.

Prosesi serah terima jabatan (Sertijab) dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Nabire, Yulianus Pasang, S.Pd., M.Pd, dan berlangsung di Aula Kantor Inspektorat Kabupaten Nabire, Jumat (26/6/2026).

Pergantian tersebut merupakan bagian dari dinamika organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nabire sebagai upaya menjaga efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta penyegaran dalam struktur birokrasi.

Dalam sambutannya, Sekda Yulianus Pasang menegaskan bahwa pengangkatan, pergantian, maupun pergeseran Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan hal yang lazim dalam birokrasi pemerintahan.

“Pengangkatan, pergantian, dan pergeseran Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan hal yang biasa terjadi. Kita sebagai ASN harus memahami bahwa kedudukan dan jabatan tidak selamanya kita tempati,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Yulianus menyampaikan apresiasi kepada Jan Victor Ambrau atas dedikasi dan pengabdiannya selama menjalankan tugas sebagai Plt. Sekwan DPRK Nabire.

“Terima kasih atas perhatian dan kinerja selama ini. Semoga ke depan mendapatkan tempat yang lebih baik dan pengalaman yang diperoleh dapat menjadi bekal untuk karier selanjutnya,” katanya.

Sementara kepada Hugo Martinus Karubaba, Sekda memberikan arahan agar segera melakukan evaluasi dan pembenahan di lingkungan Sekretariat DPRK Nabire, khususnya dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada pimpinan dan anggota dewan.

Menurutnya, jabatan Sekwan menuntut ketelitian tinggi, terutama dalam pengelolaan administrasi dan keuangan.

“Harus mampu memberikan pelayanan terbaik. Tugas di sana memerlukan ketelitian, terutama terkait tata kelola administrasi dan keuangan,” tegasnya.

Yulianus juga mengingatkan pentingnya menjaga integritas dalam pengelolaan anggaran, terutama anggaran perjalanan dinas anggota DPRK, agar seluruh proses administrasi berjalan sesuai ketentuan dan terhindar dari persoalan hukum.

“Saya ingatkan, kelola anggaran dengan transparan. Jangan sampai ada fasilitas yang tidak sesuai atau administrasi yang tidak tepat karena itu akan menjadi tanggung jawab nantinya,” pesannya.

Lebih lanjut, Sekda menekankan bahwa kejujuran, profesionalisme, serta keberanian menjalankan tugas sesuai aturan merupakan kunci utama keberhasilan seorang ASN, khususnya di lingkungan legislatif yang memiliki dinamika tersendiri.

Ia berharap Hugo Martinus Karubaba mampu membawa perubahan positif, memperkuat tata kelola Sekretariat DPRK Nabire, serta menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab.

Mengakhiri sambutannya, Yulianus mengajak seluruh ASN memberikan dukungan kepada pejabat lama maupun pejabat baru agar dapat menjalankan tugas dengan baik.

“Mari kita berikan doa dan dukungan agar keduanya diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Tuhan Yang Maha Esa dalam menjalankan tugas terbaik bagi masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Nabire,” tutupnya.

Acara serah terima jabatan tersebut dihadiri Kepala BKPSDM Kabupaten Nabire, Asisten I Bidang Pemerintahan, Kepala BPBD, Kabag Humas, serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nabire. (red-paputeng)

DEIYAI, PAPUTENG.COM – Pemerintah Kabupaten Deiyai menambah satu unit mobil operasional untuk mendukung pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Deiyai, Melkianus Mote, usai memimpin apel pagi bersama jajaran Satpol PP di halaman Kantor Bupati Deiyai, Jumat (26/6/2026).

Mobil operasional tersebut diterima langsung oleh Kepala Satpol PP Kabupaten Deiyai, Gerhorius Mote. Penambahan armada ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas Satpol PP, khususnya dalam menjalankan pengawasan serta penegakan peraturan daerah di lapangan.

Bupati Melkianus Mote mengatakan, kendaraan dinas tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap peningkatan kinerja Satpol PP dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.

“Saya kira dengan penambahan satu unit mobil ini dapat meningkatkan kinerja Satpol PP dalam membantu pelaksanaan tugas sehari-hari di lapangan,” ujar Melkianus.

Ia menegaskan bahwa mobil operasional tersebut merupakan aset milik Pemerintah Kabupaten Deiyai yang harus dijaga, dirawat, dan dimanfaatkan sesuai peruntukannya. Karena itu, kendaraan dinas tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi maupun keluarga.

“Saya harap tambahan armada ini dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja. Jangan digunakan untuk kepentingan pribadi, apalagi dijadikan sarana bisnis seperti angkutan umum,” tegasnya.

Selain itu, Bupati juga mengingatkan agar kendaraan operasional hanya dikendarai oleh personel Satpol PP. Kebijakan tersebut diterapkan guna memudahkan pengawasan sekaligus memperjelas tanggung jawab terhadap penggunaan aset daerah.

Sementara itu, Kepala Satpol PP Kabupaten Deiyai, Gerhorius Mote, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Deiyai atas dukungan berupa penambahan kendaraan operasional.

Menurutnya, armada baru tersebut akan dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang pelaksanaan tugas Satpol PP dalam menjaga aset pemerintah daerah, menegakkan peraturan daerah, serta menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Kami akan menjaga, merawat, dan menggunakan mobil operasional dinas yang merupakan aset Pemerintah Kabupaten Deiyai sebagaimana mestinya. Kami berharap dengan penambahan satu unit mobil ini, kinerja Satpol PP semakin meningkat dalam menjaga aset pemerintah, menegakkan perda, serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat,” ujar Gerhorius.(red-paputeng)

DEIYAI, PAPUTENG.COM – Bupati Deiyai, Melkianus Mote, memimpin apel bersama personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di halaman Kantor Bupati Deiyai, Jumat (26/6/2026). Dalam arahannya, ia menegaskan bahwa personel Satpol PP harus lebih banyak bertugas di lapangan dan ditempatkan pada sejumlah lokasi strategis demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Bupati Melkianus, tugas dan fungsi Satpol PP tidak hanya berpusat di lingkungan perkantoran pemerintah daerah. Personel juga harus disebar ke berbagai fasilitas pelayanan publik seperti puskesmas, sekolah, serta fasilitas umum lainnya.

“Tugas dan fungsi Satpol PP tidak sebatas administrasi yang bertugas di kantor ataupun lingkungan perkantoran bupati, tetapi harus juga bertugas di lapangan,” tegas Melkianus.

Ia menjelaskan, Satpol PP memiliki peran penting dalam menjaga aset milik Pemerintah Kabupaten Deiyai, menegakkan peraturan daerah (Perda), serta menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Bupati juga menilai keberadaan Satpol PP selama ini belum berjalan secara optimal.

Ia tidak ingin muncul persepsi di tengah masyarakat bahwa personel Satpol PP hanya berkumpul dan beraktivitas di sekitar kawasan perkantoran pemerintah. Selain menyoroti penempatan personel, Melkianus memberikan peringatan keras terkait kedisiplinan anggota Satpol PP.

Ia menegaskan tidak akan mentoleransi personel yang kerap mangkir dari tugas. “Bagi anggota Satpol PP yang sering bolos kerja, saya akan mencoret namanya dari daftar pegawai,” ujarnya.

Saat ini, jumlah personel Satpol PP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deiyai mencapai sekitar 500 orang yang terdiri atas PNS, CPNS, dan tenaga honorer. Dengan jumlah tersebut, pemerintah daerah berencana melakukan pembagian tugas secara proporsional agar pelaksanaan tugas menjadi lebih efektif dan efisien.

Ke depan, personel akan ditempatkan sesuai kebutuhan, baik di lingkungan perkantoran, puskesmas, sekolah, maupun berbagai fasilitas umum lainnya.

Bupati berharap penataan tugas tersebut dapat meningkatkan kehadiran Satpol PP di tengah masyarakat sehingga mampu mendukung program pemerintah daerah, memperkuat penegakan Perda, menjaga aset daerah, serta menciptakan keamanan dan ketertiban di Kabupaten Deiyai.(red-paputeng)