
Nabire – PAPUTENG.COM – Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Tengah (DPRP PT), Henes Sondegou menyoroti masih maraknya praktik percaloan tiket pesawat yang diduga dilakukan oknum tertentu, khususnya pada rute penerbangan Nabire menuju Kabupaten Intan Jaya.
Sorotan tersebut disampaikan Henes saat diwawancarai awak media PAPUTENG.COM terkait harga tiket pesawat subsidi dari Nabire ke Intan Jaya.
Menurutnya, sejak Maret 2026 telah dilakukan pertemuan antara Pemerintah Kabupaten Intan Jaya, Gereja Katholik, perwakilan DPRD, Dinas Perhubungan, TNI-Polri, serta pihak maskapai penerbangan guna membahas penetapan harga tiket subsidi.
Dari hasil pertemuan tersebut disepakati harga tiket reguler bersubsidi yang mulai diberlakukan sejak 9 Maret 2026, yakni rute Sugapa–Nabire/Timika sebesar Rp1.000.000 dan Nabire/Timika–Sugapa sebesar Rp2.000.000. Sementara untuk penerbangan carter, tarif Nabire–Sugapa ditetapkan Rp25.000.000 dan Timika–Sugapa Rp23.000.000.
Namun, di lapangan masih ditemukan adanya praktik penjualan tiket di atas harga yang telah disepakati. “Praktik di lapangan harga tiket yang sudah disepakati ternyata ada oknum yang memanfaatkan kesempatan ini, sehingga tiket dijual di atas harga normal mulai Rp1.500.000 hingga Rp3.000.000 per tiket,” kata Henes.
Ia mengungkapkan, harga tersebut belum termasuk biaya bagasi yang juga harus dibayar penumpang. Jika ditotal, masyarakat harus mengeluarkan biaya hingga Rp5.000.000 untuk sekali perjalanan.
“Ini jelas membebani keuangan masyarakat. Kasihan mereka. Di sana ada masyarakat umum, ASN, TNI-Polri yang gajinya mungkin hanya cukup untuk membiayai kehidupan sehari-hari,” ujarnya.
Henes juga menyoroti subsidi penerbangan yang saat ini baru berasal dari Pemerintah Pusat, sementara dukungan subsidi dari pemerintah kabupaten maupun provinsi dinilai belum maksimal dirasakan masyarakat.
Untuk menyikapi persoalan tersebut, Komisi IV DPRP PT telah mengundang Dinas Perhubungan Provinsi Papua Tengah guna mencari solusi terkait subsidi penerbangan maupun praktik percaloan tiket.
“Kemarin kami mengundang pihak Dinas Perhubungan provinsi guna mencari solusi terkait subsidi dan percaloan tiket,” jelasnya. Ia berharap persoalan tersebut tidak hanya dibahas melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP), tetapi juga melalui forum yang lebih luas dengan melibatkan seluruh pihak terkait.
Selain di Kabupaten Intan Jaya, Henes menilai persoalan serupa juga terjadi di Kabupaten Puncak. Ia pun meminta pemerintah memprioritaskan subsidi penerbangan di dua wilayah tersebut karena dinilai paling membutuhkan dan rawan praktik mafia tiket.
“Saya harap pemerintah fokuskan subsidi di dua tempat dulu, Kabupaten Intan Jaya dan Puncak karena dua tempat paling membutuhkan dan rawan mafia tiket,” pungkasnya. (red-paputeng)

















