Category: Nasional

DEIYAI – PAPUTENG.COM – Kapolres Deiyai menyatakan komitmen jajarannya untuk terus menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Kabupaten Deiyai. Namun, ia menegaskan keberhasilan menciptakan situasi yang aman dan kondusif hanya dapat terwujud melalui sinergi antara Polri, pemerintah daerah, TNI, serta seluruh elemen masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Kapolres saat memberikan sambutan dalam upacara dan syukuran peringatan Hari Bhayangkara ke-80 yang digelar pada Rabu (1/7/2026).

Dalam sambutannya, Kapolres menyampaikan apresiasi kepada Bupati Deiyai, jajaran Pemerintah Kabupaten Deiyai, TNI, para komandan satuan tugas, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, serta seluruh masyarakat yang telah mendukung suksesnya rangkaian peringatan Hari Bhayangkara sekaligus berpartisipasi menjaga situasi kamtibmas di wilayah tersebut.

“Kami menyadari bahwa di usia Polri yang ke-80 masih banyak kekurangan yang harus dibenahi. Karena itu, kami tidak bisa bekerja sendiri. Kami membutuhkan dukungan pemerintah daerah, TNI, dan seluruh masyarakat agar keamanan dan ketertiban di Kabupaten Deiyai tetap terjaga,” ujarnya.

Kapolres menekankan bahwa kolaborasi menjadi kunci utama dalam mewujudkan kondisi daerah yang aman sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan normal.

Ia juga memaparkan perkembangan penanganan kasus gangguan kamtibmas di Deiyai. Sejak Januari hingga Juli 2026 tercatat sekitar 30 kasus yang ditangani Polres Deiyai. Dari jumlah tersebut, dua kasus menjadi prioritas penanganan, dengan satu perkara telah dinyatakan berkekuatan hukum tetap (P21) dan pelaku telah menjalani hukuman sesuai putusan pengadilan. Sementara satu kasus lainnya telah memasuki tahap pertama dan tengah dikoordinasikan bersama kejaksaan hingga proses persidangan.

“Kami mempertaruhkan seluruh jiwa dan raga untuk menjaga keamanan di Kabupaten Deiyai. Siapapun pelakunya, kami tidak akan mundur selangkah pun dalam menegakkan hukum demi terciptanya situasi yang kondusif,” tegasnya.

Kapolres kembali mengajak Pemerintah Kabupaten Deiyai, TNI, satuan tugas, serta seluruh tokoh masyarakat untuk terus memperkuat kerja sama dalam menjaga stabilitas keamanan di daerah.

Selain itu, ia menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Deiyai atas dukungan terhadap pembangunan Polres Deiyai. Menurutnya, hibah tanah dan bangunan yang diberikan pemerintah daerah pada tahun sebelumnya, serta penyerahan sertifikat aset secara resmi pada tahun ini, menjadi bentuk nyata sinergi yang sangat berarti bagi pengembangan institusi Polri di Deiyai.

“Ini merupakan kebanggaan bagi kami. Dengan dukungan pemerintah daerah, kebutuhan fasilitas Polres Deiyai dapat dipenuhi secara bertahap,” katanya.

Kapolres mengungkapkan bahwa ke depan Kantor Polres Deiyai direncanakan akan dibangun menjadi dua lantai. Ia bahkan menyampaikan harapannya agar Kantor Bupati Deiyai juga dapat dikembangkan menjadi tiga lantai sebagai simbol kuatnya sinergi antara pemerintah daerah, Polri, dan TNI dalam membangun Kabupaten Deiyai.

Menutup sambutannya, Kapolres menegaskan komitmen Polres Deiyai untuk terus mendukung seluruh program pembangunan yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Deiyai di bawah kepemimpinan Bupati.

“Apapun program yang dibuat pemerintah daerah, kami siap mendukung dan mengawal pelaksanaannya. Di momentum Hari Bhayangkara ke-80 ini, sekali lagi kami tegaskan bahwa Polri tidak dapat bekerja sendiri. Dukungan seluruh elemen masyarakat menjadi kekuatan utama dalam menjaga keamanan dan membangun Kabupaten Deiyai yang lebih baik,” pungkasnya.(ady-red paputeng)

DEIYAI, PAPUTENG.COM – Bupati Deiyai, Melkianus Mote, ST, menyerahkan penghargaan kehormatan kepada personel Polres Deiyai, Brigadir Yulianus Douw, pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke-80 yang berlangsung di Markas Kepolisian Resor (Mapolres) Deiyai, Rabu (1/7/2026).

Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi, disiplin, loyalitas, dan pengabdian Brigadir Yulianus Douw dalam menjalankan tugas sebagai anggota Polri.

Dalam sambutannya, Bupati Melkianus Mote mengatakan bahwa penghargaan tersebut merupakan wujud pengakuan atas profesionalisme anggota Polri yang senantiasa memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Penghargaan ini adalah bentuk apresiasi atas profesionalisme sebagai anggota Polri yang memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujar Melkianus.

Pada kesempatan itu, Bupati juga menyampaikan pesan Kapolda Papua Tengah, Brigjen Pol. Jermias Rontini, kepada seluruh personel Polda Papua Tengah dan jajaran agar terus menjaga kehormatan institusi, meningkatkan disiplin, loyalitas, dan profesionalisme, serta mengedepankan pendekatan humanis dalam setiap pelaksanaan tugas.

“Jadilah pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang mampu memberikan rasa aman serta menjadi teladan di tengah kehidupan bermasyarakat,” katanya.

Ia menambahkan, kepercayaan masyarakat merupakan modal utama bagi Polri untuk terus berbenah dan meningkatkan kualitas pelayanan. Menurutnya, meningkatnya citra positif Polri berdasarkan berbagai survei harus menjadi motivasi bagi seluruh personel untuk terus menjaga integritas dan menghindari tindakan yang dapat mencederai kepercayaan publik.

Selain itu, Bupati menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Papua Tengah, pemerintah kabupaten, TNI, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dunia usaha, media massa, serta seluruh elemen masyarakat yang selama ini bersinergi dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Papua Tengah.

Ia menegaskan, sinergi yang telah terjalin akan terus diperkuat guna mendukung berbagai program pembangunan daerah di bawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah.

“Polri siap mengawal setiap program pembangunan agar berjalan aman, tertib, transparan, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat Papua Tengah,” tutupnya. (ady-paputeng)

DEIYAI, PAPUTENG.COM – Bupati Kabupaten Deiyai, Melkianus Mote, ST, bertindak sebagai Inspektur Upacara pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke-80 yang digelar di Markas Kepolisian Resor (Mapolres) Deiyai, Rabu (1/7/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Melkianus Mote membacakan sambutan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Papua Tengah, Brigjen Pol. Jeremias Rontini, S.I.K., M.Si. Atas nama pribadi dan keluarga besar Polda Papua Tengah, Kapolda menyampaikan ucapan selamat Hari Bhayangkara ke-80 kepada seluruh insan Polri di mana pun bertugas.

Bupati Melkianus Mote juga menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh jajaran Kepolisian Republik Indonesia.

“Atas nama pribadi, seluruh pejabat, dan pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deiyai, saya mengucapkan Selamat Hari Bhayangkara ke-80 kepada seluruh jajaran Polri di mana pun berada dan bertugas,” ujar Bupati.

Ia mengatakan, tema Hari Bhayangkara tahun ini, “Polri untuk Masyarakat,” bukan sekadar slogan, melainkan komitmen moral yang harus diwujudkan melalui pelayanan, perlindungan, pengayoman, serta penegakan hukum yang profesional dan berintegritas.

Menurutnya, kehadiran Polri harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, menjadi solusi atas berbagai persoalan, sekaligus menjadi mitra yang humanis, profesional, dan terpercaya.

Momentum Hari Bhayangkara juga dinilai sebagai waktu yang tepat untuk melakukan refleksi terhadap pengabdian yang telah diberikan, sekaligus memperkuat tekad dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Dalam sambutan Kapolda yang dibacakan Bupati, disampaikan bahwa tantangan tugas Polri ke depan semakin kompleks. Karena itu, Polri terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat profesionalisme sumber daya manusia, memanfaatkan teknologi dalam pelayanan kepolisian, serta membangun budaya kerja yang berintegritas dan bebas dari penyimpangan.

Kapolda Papua Tengah juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat Papua Tengah atas kepercayaan, dukungan, kritik, dan masukan yang selama ini diberikan kepada institusi Polri.

Menurutnya, kepercayaan masyarakat merupakan modal utama bagi Polri untuk terus berbenah. Berbagai hasil survei yang menunjukkan meningkatnya citra positif Polri diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh personel untuk terus memberikan pelayanan terbaik, menjaga integritas, serta menghindari tindakan yang dapat mencederai kepercayaan publik.

Selain itu, Kapolda menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Papua Tengah, pemerintah kabupaten se-Papua Tengah, TNI, Forkopimda, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dunia usaha, media massa, dan seluruh elemen masyarakat yang selama ini telah bersinergi menjaga situasi keamanan dan ketertiban di wilayah Papua Tengah.

Ia menegaskan, sinergi yang telah terjalin akan terus diperkuat guna mendukung berbagai program pembangunan daerah. Polri berkomitmen mengawal setiap program pembangunan agar berjalan aman, tertib, transparan, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat Papua Tengah.

Upacara peringatan HUT Bhayangkara ke-80 tersebut turut dihadiri Dandim 1703/Deiyai Letkol Inf. Muhamad Habli Aufa, S.H., Kapolres Deiyai Kompol Syarifuddin Ahmad, Wakapolres Deiyai AKP M. Luther Ayomi, S.Sos., jajaran personel Polres Deiyai, serta sejumlah tamu undangan lainnya. (ady-paputeng)

NABIRE, PAPUTENG.COM – Distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kabupaten Nabire mulai menunjukkan perbaikan. Kondisi antrean kendaraan yang sebelumnya kerap mengular di SPBU Oyehe, Bumiwonorejo hingga Wadio kini mulai berkurang dan aktivitas pengisian BBM terlihat lebih tertib.

Wakil Bupati Nabire, Burhanudin Pawennari, mengatakan kondisi tersebut merupakan dampak dari penerapan Surat Edaran (SE) Bupati Nabire yang mengatur sistem pengisian BBM bersubsidi, di antaranya melalui kebijakan ganjil-genap, larangan pengisian bagi kendaraan berpelat luar Papua Tengah, serta pembatasan bagi kendaraan dinas pemerintah.

“Alhamdulillah, dengan diberlakukannya Surat Edaran Bupati Nabire terkait pengawasan di beberapa SPBU, dampaknya mulai terasa. Antrean kendaraan kini sudah jauh berkurang,” ujar Burhanudin, Sabtu (27/6/2026).

Ia mengungkapkan, antrean panjang yang selama beberapa bulan terakhir terjadi di sejumlah SPBU tidak hanya mengganggu arus lalu lintas, tetapi juga berpotensi menimbulkan kecelakaan di sekitar lokasi pengisian BBM.

Menurut Burhanudin, penerapan kebijakan tersebut memang sempat menuai pro dan kontra di tengah masyarakat, terutama dari kalangan pengemudi ojek yang setiap hari bergantung pada BBM bersubsidi untuk menunjang aktivitas mereka.

“Implementasi Surat Edaran Bupati tentu mendapat berbagai tanggapan dari masyarakat, khususnya para tukang ojek. Namun kebijakan ini dilakukan demi memastikan BBM bersubsidi benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak,” jelasnya.

Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Nabire berkomitmen mengawasi penyaluran BBM bersubsidi agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan industri maupun pihak yang tidak berhak menerima subsidi.

Selain itu, Burhanudin kembali mengingatkan agar seluruh kendaraan dinas pemerintah tidak lagi menggunakan BBM bersubsidi.

‘Kendaraan dinas berpelat merah tidak boleh lagi mengisi BBM bersubsidi. Mereka harus beralih menggunakan Dexlite atau Pertamax,” tegasnya.

Terkait maraknya usaha penjualan BBM eceran atau Pertamini di pinggir jalan, Burhanudin menyebut pemerintah dalam waktu dekat akan melakukan penertiban. Pengawasan akan mencakup legalitas usaha, kesesuaian harga jual, hingga ketepatan volume takaran BBM yang dijual kepada masyarakat.

“Setiap usaha harus memiliki izin. Pertamini juga akan kami tertibkan. Harga jual di tingkat pengecer harus tetap wajar dan tidak melambung tinggi, sementara takaran BBM juga harus sesuai,” katanya.

Pemerintah Kabupaten Nabire berharap upaya penataan distribusi BBM bersubsidi tidak hanya berjalan baik di tingkat SPBU, tetapi juga di tingkat pengecer, sehingga manfaat subsidi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan tidak menimbulkan disparitas harga di lapangan.(red-paputeng)

NABIRE, PAPUTENG.COM – Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan menggelar pelatihan teknis pengawasan bidang perdagangan di Auditorium RRI Nabire, Rabu (24/6/2026). Kegiatan yang berlangsung selama empat hari, sejak 22 hingga 25 Juni 2026, ini diikuti peserta dari delapan kabupaten di Papua Tengah.

Pelatihan tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam pengawasan perdagangan, khususnya untuk memastikan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting serta memperkuat perlindungan konsumen.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Tengah, Yuliten Makai, S.Sos, mengatakan pelatihan ini menghadirkan narasumber dari kementerian terkait guna memperkuat pemahaman peserta dalam menjalankan tugas pengawasan di daerah.

“Fungsi dan tujuan utama dari kegiatan ini yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia, dengan peserta dari delapan kabupaten. Kami mendatangkan narasumber dari kementerian,” kata Yuliten kepada awak media di sela-sela kegiatan.

Menurutnya, para peserta diharapkan mampu memahami mekanisme pengawasan sekaligus memfasilitasi peredaran barang yang masuk ke wilayah Papua Tengah. Hal tersebut penting untuk memastikan dokumen manifes barang tercatat dengan baik, menjaga ketersediaan stok, serta memberikan perlindungan kepada konsumen.

Dalam rangkaian pelatihan, peserta tidak hanya menerima materi dan mengikuti sesi tanya jawab di ruang kelas, tetapi juga melakukan praktik lapangan melalui kegiatan turun ke bawah atau turba.

“Dua hari peserta diberikan materi pelatihan dan tanya jawab. Selanjutnya, pada hari kedua dan hari keempat kami mempraktikkan apa yang didapatkan selama pelatihan. Kemarin kami turun ke Pasar Karang Tumaritis dan besok akan turun ke Pasar Kalibobo,” jelasnya.

Yuliten menyebutkan, kegiatan lapangan tersebut menjadi bagian penting untuk mengidentifikasi persoalan yang dihadapi dalam pengawasan perdagangan. Temuan yang belum dapat dijawab di lapangan akan dibahas kembali bersama narasumber dan peserta dalam sesi diskusi pelatihan.

Pemprov Papua Tengah berharap seluruh peserta dapat menyerap materi secara maksimal dan menerapkannya di kabupaten masing-masing. Selain itu, aparatur yang menangani bidang perdagangan diminta untuk aktif melakukan pengawasan langsung ke lapangan, tidak hanya menjalankan tugas administratif dari kantor.

Terkait peredaran minuman beralkohol atau minol tanpa label di Kabupaten Nabire, Yuliten menegaskan bahwa penanganannya menjadi kewenangan pemerintah kabupaten.

Ia menilai peredaran minol yang memiliki izin dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD), meski tetap harus diatur secara ketat untuk meminimalisir dampak sosial yang ditimbulkan.

“Peredaran minol berizin di daerah ini tentu memiliki dampak pada peningkatan PAD, meskipun di satu sisi memiliki dampak yang kurang baik,” ujarnya.

Menurut Yuliten, pemerintah daerah dapat menyusun regulasi untuk mengendalikan peredaran minol, seperti penetapan lokasi penjualan, pembatasan usia pembeli dan konsumen, serta pengaturan waktu dan mekanisme konsumsi minuman beralkohol di masyarakat.(red-paputeng).

NABIRE, PAPUTENG.COM – Bupati Nabire yang diwakili Asisten III Sekretariat Daerah Kabupaten Nabire, Benoni Arubaba, secara resmi membuka Sidang Klasis Ke-V Gereja Pentakosta di Papua (GPDP) Nabire Timur Tahun 2026, Rabu (24/6/2026). Sidang Klasis tersebut mengusung tema “Melayani dengan Penuh Pengabdian, Memimpin dengan Keteladanan”.

Kegiatan ini menjadi forum penting bagi jajaran GPDP Nabire Timur untuk melakukan evaluasi pelayanan, menyusun program kerja, memperkuat organisasi gereja, serta merumuskan langkah-langkkah strategis pelayanan ke depan.

Dalam sambutannya, Benoni Arubaba menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran GPDP Nabire Timur yang telah mempersiapkan dan menyelenggarakan Sidang Klasis Ke-V tersebut. Menurutnya, Sidang Klasis bukan sekadar agenda internal gereja, tetapi juga memiliki peran penting dalam memperkuat pelayanan umat sekaligus mendukung pembangunan masyarakat di Kabupaten Nabire.

“Sidang Klasis merupakan forum penting dalam kehidupan bergereja untuk melakukan evaluasi pelayanan, menyusun program kerja, memperkuat organisasi gereja, serta merumuskan langkah-langkah strategis bagi kemajuan pelayanan dan pembangunan umat di masa yang akan datang,” ujarnya.

Ia mengatakan, gereja memiliki peran strategis dalam membangun kualitas kehidupan masyarakat. Selain menjalankan pelayanan rohani, gereja juga berkontribusi dalam pembentukan karakter, menjaga persatuan, menciptakan kedamaian, serta mendukung pembangunan melalui pelayanan sosial, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Nabire, lanjut Benoni, terus membuka ruang kemitraan dengan seluruh lembaga keagamaan, termasuk GPDP, dalam mewujudkan masyarakat Nabire yang maju, sejahtera, aman, damai, dan berkeadilan.

Benoni berharap Sidang Klasis Nabire Timur Ke-V GPDP dapat mempererat persaudaraan antarjemaat, memperkuat komitmen pelayanan, serta menghasilkan keputusan-keputusan yang bijaksana dan bermanfaat bagi gereja maupun masyarakat luas.

Ia juga mengajak seluruh peserta sidang untuk menjadikan forum tersebut sebagai momentum memperkuat sinergi antara gereja, pemerintah, dan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga kerukunan serta mendukung pembangunan daerah. Di tengah tantangan kehidupan masyarakat yang semakin kompleks, gereja diharapkan terus berperan aktif dalam menanamkan nilai kasih, kejujuran, toleransi, disiplin, dan tanggung jawab kepada generasi muda.

“Dengan demikian, kita dapat mempersiapkan generasi yang beriman, berkarakter, dan mampu menjadi pelopor pembangunan di Kabupaten Nabire,” katanya. Pada kesempatan tersebut, Benoni mengajak seluruh jemaat GPDP untuk menjaga persatuan dan kesatuan, menjunjung tinggi semangat kebersamaan, serta menjadi teladan dalam menciptakan kehidupan bermasyarakat yang harmonis di tengah keberagaman.

Mengakhiri sambutannya, ia mengucapkan selamat mengikuti Sidang Klasis Ke-V GPDP Nabire Timur Tahun 2026 dan berharap seluruh rangkaian persidangan dapat berjalan lancar, tertib, serta menghasilkan keputusan yang membawa kemajuan bagi pelayanan gereja dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Sidang Klasis Ke-V Gereja Pentakosta di Papua (GPDP) Nabire Timur Tahun 2026 secara resmi dibuka.

Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Sidang Klasis Nabire Timur Ke-V GPDP, Pdt. Michael Marhole, S.Pi, mengatakan kegiatan tersebut menjadi momentum refleksi, evaluasi, sekaligus pemilihan pengurus klasis yang baru.

“Sidang Klasis kami laksanakan setiap lima tahun sekali. Selain memilih dan menetapkan para pengurus baru serta melakukan evaluasi terhadap program yang sudah berjalan, kami juga membahas program baru guna meningkatkan pelayanan terhadap umat,” kata Pdt. Michael saat diwawancarai di sela-sela kegiatan.

Terkait peran gereja dalam mendukung program pemerintah, Michael menegaskan bahwa pelayanan gereja tetap berpedoman pada firman Tuhan dengan mengajak umat untuk hidup dalam kasih, beriman, bertakwa, dan senantiasa berbuat baik.

“Keberadaan gereja tetap mendukung dan selaras dengan program-program pemerintah. Hubungan yang terjalin selama ini berjalan sesuai koridor dan harmonis,” tutupnya.(red-paputeng)

NABIRE, enagoNews – Polda Papua Tengah menggelar upacara tabur bunga di perairan Nabire dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-80 Tahun 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Dermaga Pelabuhan Laut Nabire, Selasa (23/6/2026).

Upacara tabur bunga ini menjadi bentuk penghormatan dan penghargaan kepada para pahlawan yang telah berjasa dalam memperjuangkan kemerdekaan serta menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kegiatan dipimpin Irwasda Polda Papua Tengah Kombes Pol Gatot Suprasetya, S.I.K., M.H. Turut hadir para pejabat utama Polda Papua Tengah, personel Polres Nabire, serta anggota yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan.

Sejumlah pejabat yang hadir di antaranya Karo SDM, Karo Logistik, Dirpolairud, Dirpamobvit, Dirresnarkoba, Dirreskrimum, Dirbinmas, Kabid Propam, serta Danyon A Pelopor Satbrimob Polda Papua Tengah.

Rangkaian upacara diawali dengan penghormatan kepada arwah para pahlawan. Selanjutnya, inspektur upacara melarungkan karangan bunga ke laut sebagai simbol penghargaan atas pengorbanan para pendahulu bangsa.

Setelah prosesi pelarungan karangan bunga, seluruh peserta melaksanakan tabur bunga di perairan Nabire. Prosesi berlangsung khidmat dan menjadi momentum refleksi bagi seluruh insan Bhayangkara untuk terus meneladani semangat perjuangan, pengabdian, dan pengorbanan para pahlawan.

Upacara tabur bunga merupakan salah satu tradisi yang rutin dilaksanakan dalam rangkaian peringatan Hari Bhayangkara. Melalui peringatan Hari Bhayangkara ke-80, Polda Papua Tengah menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan profesionalisme dalam memberikan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat.

Polda Papua Tengah juga berkomitmen menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat agar tetap kondusif di seluruh wilayah Papua Tengah. Seluruh rangkaian kegiatan tabur bunga berlangsung aman, tertib, dan lancar. (red-paputeng).

 

NABIRE, PAPUTENG.COM – Pondok Pesantren Darul Fikri Bumiwonorejo, Kabupaten Nabire, berencana segera membangun Sekolah Dasar Islam (SDI) Tahfidzul Qur’an. Kehadiran sekolah dasar berbasis pembelajaran Al-Qur’an tersebut diharapkan dapat mendukung lahirnya generasi Qur’ani, termasuk qori-qoriah serta hafidz dan hafidzah di Kabupaten Nabire.

Rencana pembangunan SDI Tahfidzul Qur’an itu disampaikan Pengasuh Pondok Pesantren Darul Fikri Bumiwonorejo, Kiai Imam Muchlasi Al-Bukhari, saat acara Imtihan Haflah Akhirussanah ke-XIV dan Wisuda Juz Amma ke-XII, Minggu (21/6/2026). Kiai Imam Muchlasi mengatakan, pembangunan sekolah tersebut akan direalisasikan setelah pondok pesantren memiliki kavling tanah sebagai lokasi pembangunan.

Untuk mendukung rencana itu, pihak pesantren membuka program lelang tanah dengan nilai Rp100 ribu per meter. “Insyaallah pembangunan SDI Tahfidzul Qur’an segera kami realisasikan setelah ponpes memiliki kavling tanahnya. Jadi kami adakan lelang tanah per meter Rp100 ribu untuk pembangunan gedung SDI ini,” ujar Kiai Imam Muchlasi.

Menurutnya, pembangunan SDI Tahfidzul Qur’an menjadi bagian dari upaya menjawab kebutuhan daerah terhadap sumber daya manusia yang memiliki kemampuan membaca, memahami, serta menghafal Al-Qur’an. Terlebih, tuntutan keterampilan bagi qori dan qoriah saat ini semakin kompleks dan perlu didukung pendidikan dasar yang terarah.

Pondok Pesantren Darul Fikri Bumiwonorejo sendiri telah menjalankan sejumlah program unggulan, di antaranya hafalan Al-Qur’an serta percepatan membaca kitab melalui metode Amtsilati.

 

Pemerintah Kabupaten Nabire menyambut positif rencana pembangunan SDI Tahfidzul Qur’an tersebut. Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten Nabire, La Halim, yang hadir mewakili Bupati Nabire Mesak Magai, menyampaikan apresiasi atas kontribusi Ponpes Darul Fikri dalam membina generasi muda melalui pendidikan keagamaan.

“Kami Pemerintah Kabupaten Nabire menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada ponpes ini yang telah melahirkan para tahfidz dan tahfidzah Juz Amma. Ini akan dibutuhkan untuk melengkapi kemampuan qori dan qoriah dengan keterampilan menghafal Al-Qur’an,” kata La Halim.

Ia menegaskan, keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya diukur dari pembangunan fisik, tetapi juga harus berjalan seiring dengan pembangunan mental dan spiritual masyarakat. Pendidikan keagamaan, kata dia, memiliki peran penting dalam membentuk generasi yang berakhlak mulia, berilmu, serta memiliki budi pekerti yang baik.

La Halim berharap kehadiran Ponpes Darul Fikri, dengan visi melahirkan anak-anak saleh dan salehah yang berilmu, berwawasan luas, serta bermartabat, dapat menjadi modal penting bagi pembangunan Kabupaten Nabire sebagai daerah otonomi baru. (red-paputeng)

NABIRE, PAPUTENG.COM – Pondok Pesantren Darul Fikri Bumiwonorejo, Kabupaten Nabire, menggelar Haflah Imtihan Akhirussanah XIV dan Wisuda Juz Amma XII, Minggu (21/6/2026). Kegiatan tersebut menjadi momentum evaluasi, refleksi, sekaligus rasa syukur atas capaian para santri dalam menempuh pendidikan dan menghafal Al-Qur’an.

Acara ini dihadiri Bupati Nabire yang diwakili Asisten I Setda Nabire La Halim, Ketua MUI Papua Tengah KH M. Rofiq, Ketua PCNU Agus Suprayitno, Ketua Muslimat NU Papua Tengah Hj. Komariyah, Ketua Muhammadiyah, organisasi kemasyarakatan Islam, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta para wali santri.

Dalam sambutan Bupati Nabire Mesak Magai yang dibacakan La Halim, pemerintah daerah menyampaikan apresiasi kepada Pondok Pesantren Darul Fikri atas perannya dalam membina generasi muda yang berakhlak, berilmu, dan memiliki kecintaan terhadap Al-Qur’an.

“Acara ini bukan sebatas seremonial tahunan, tetapi merupakan momentum bersejarah atas capaian para santri dalam menjalani pendidikan dan hafalan Al-Qur’an, sekaligus bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa,” ujar La Halim.

Ia mengatakan, wisuda Juz Amma merupakan langkah awal yang penting untuk melahirkan para penghafal Al-Qur’an secara berkelanjutan, mulai dari hafalan 10 juz hingga 30 juz. Pemerintah berharap prestasi tersebut dapat memotivasi para santri untuk terus meningkatkan kemampuan membaca, memahami, menghafal, dan mengamalkan isi Al-Qur’an dalam kehidupan sehari-hari. La Halim juga menyampaikan harapannya agar Nabire ke depan memiliki generasi emas penghafal Al-Qur’an.

Menurutnya, Nabire telah memiliki cukup banyak qori dan qoriah, sehingga kemampuan tersebut perlu ditunjang dengan penguasaan hafalan Al-Qur’an. “Saya membayangkan suatu hari nanti, di tahun-tahun yang akan datang Nabire akan diisi dengan generasi emas penghafal Al-Qur’an.

Di Nabire sendiri sudah cukup banyak qori-qoriah, alangkah lebih baik jika ditunjang juga dengan kemampuan sebagai penghafal Al-Qur’an,” katanya.

Ia menegaskan, keberadaan pondok pesantren memiliki posisi strategis dalam melahirkan qori dan qoriah tahfidzul Qur’an yang tidak hanya mampu membaca dan menghafal, tetapi juga memahami serta mengamalkan kandungan Al-Qur’an.

“Keberhasilan pembangunan daerah bukan sekadar dinilai dari pembangunan infrastruktur, tetapi harus diimbangi dengan pembangunan mental, spiritual, dan budi pekerti mulia para warganya,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Yayasan Al-Madina Pondok Pesantren Darul Fikri, Sunaryo, menyampaikan terima kasih kepada para wali santri yang telah mempercayakan pendidikan anak-anak mereka kepada lembaga tersebut.

“Kepada wali santri kami ucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya atas kepercayaan yang dititipkan kepada kami. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada para asatidz dan asatidzah yang dengan sabar dan telaten mendidik serta membimbing para santri wisudawan dan wisudawati,” ujar Sunaryo.

Ia berharap seluruh jerih payah, perjuangan, doa, dan bimbingan para wali santri maupun tenaga pendidik mendapat ganjaran terbaik dari Allah SWT.

Puncak kegiatan diisi ceramah keagamaan oleh Dr. Bhasaruddin, S.Pd., M.Pd., M.H. Dalam tausiyahnya, ia mengingatkan tentang tiga amalan yang pahalanya tidak terputus meskipun seseorang telah meninggal dunia, salah satunya sedekah jariyah.

“Sedekah jariyah menjadi salah satu amal yang tidak akan terputus nilai pahalanya, meskipun orang yang beramal itu telah meninggal dunia,” tutur Bhasaruddin.

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa amal jariyah dapat bernilai baik maupun buruk. Ia mencontohkan, seseorang yang membangun tempat kemaksiatan seperti perjudian akan terus memperoleh dosa selama tempat tersebut masih beroperasi.(red-paputeng).

NABIRE, PAPUTENG.COM – Pemerataan pendidikan di Kabupaten Nabire dinilai masih menjadi pekerjaan rumah besar, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di wilayah terdepan, tertinggal, dan terluar(3T).

Ketimpangan distribusi tenaga pendidik serta keterbatasan sarana prasarana disebut menjadi salah satu persoalan utama yang perlu segera ditangani. Ketua Yayasan Yashaki Nabire, Davidzoon Manuaron, SH, MH, mengatakan sejumlah sekolah di wilayah perkotaan justru mengalami penumpukan tenaga guru, terutama guru mata pelajaran seperti Matematika, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris.

Sementara itu, sekolah-sekolah di wilayah terpencil masih membutuhkan tenaga pendidik yang bersedia mengabdi. Hal tersebut disampaikan Davidzoon saat ditemui awak media, Jumat (19/6/2026). Menurutnya, seorang guru tidak hanya dituntut memiliki kemampuan akademik dan ijazah sarjana, tetapi juga harus memiliki jiwa pengabdian serta kemampuan membangun hubungan sosial dengan masyarakat di tempat tugasnya.

“Menjadi seorang guru minimal ijazah yang dibutuhkan sarjana, tetapi apakah gelar sarjana itu hanya sebatas selembar ijazah, saya rasa tidak,” kata Davidzoon. Ia menilai, guru seharusnya hadir sebagai mentor dan solusi bagi persoalan pendidikan di daerah 3T, bukan justru menghindari penugasan di wilayah terpencil.

Salah satu alasan yang kerap muncul adalah keterbatasan fasilitas pendukung di daerah seperti Dipa dan Menao. Menurut Davidzoon, kondisi tersebut seharusnya tidak menjadi alasan untuk berhenti mengabdi. Guru, kata dia, perlu membaur dengan masyarakat serta ikut memahami kehidupan sosial dan ekonomi warga setempat, termasuk melalui kegiatan pertanian maupun perkebunan.

“Guru harus menjadi jawaban dengan cara membaur dengan masyarakat sekitar. Mereka bisa bersama mengolah pertanian ataupun perkebunan, agar tidak susah mencari tempat tinggal, ‘ujarnya.

Selain persoalan pemerataan guru, Davidzoon juga menyoroti pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang dinilai masih menimbulkan penumpukan pendaftar di sekolah-sekolah tertentu. Fenomena tersebut terjadi mulai dari jenjang SD hingga SMA/SMK, sementara sekolah lain justru minim peminat.

Pendiri SMK Yasaki dan KPG Nabire itu menilai persoalan distribusi tenaga pendidik maupun ketimpangan jumlah peserta didik harus dibahas secara bersama-sama oleh pemerintah daerah dan DPRK Nabire.

“Hal-hal ini, baik persoalan ketidakmerataan tenaga pendidik dan tenaga pengajar, harus bersama-sama dibahas di DPR. Begitu pun persoalan adanya penumpukan pendaftar di sekolah-sekolah tertentu, sementara sekolah yang lain sepi peminat, itu tidak boleh terjadi,” tegasnya.

Ia meminta Dinas Pendidikan untuk memperkuat manajemen pemerataan, termasuk dalam pelaksanaan SPMB. Menurutnya, sistem zonasi perlu dievaluasi secara teknis agar daya tampung sekolah tetap sesuai dengan kapasitas yang tersedia.

“Kalau yang dibutuhkan 100 murid, jangan menerima 200 murid,” katanya. Davidzoon juga mendorong organisasi perangkat daerah terkait, terutama Dinas Pendidikan dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPKSDM), agar mampu menerjemahkan arahan Bupati Nabire dalam bentuk kebijakan dan langkah nyata.

“Perintah bapak Bupati saya pikir sudah jelas, tinggal jajaran bawahnya yang harus bisa mengimplementasikan. OPD terkait, Dinas Pendidikan dan BPKSDM harus bisa menerjemahkan dan bertindak, jangan sampai DPRK Nabire memanggil meminta pertanggungjawaban,” tutupnya.

Kabupaten Nabire memiliki wilayah yang cukup luas, terdiri atas 15 distrik, 9 kelurahan dan 72 kampung. Sejumlah distrik masih masuk kategori daerah 3T sehingga membutuhkan perhatian serius, terutama dalam pemenuhan tenaga guru, fasilitas belajar, serta akses pendidikan yang layak bagi anak-anak di wilayah terpencil. (red-paputeng)