Lima Tahun Dampingi Pengelolaan KEE, PILI Dorong Pelestarian Alam Nabire

Nabire-PAPUTENG.COM – Yayasan Pusat Informasi Lingkungan Indonesia (PILI) bersama Pemerintah Kabupaten Nabire terus memperkuat upaya pelestarian lingkungan melalui pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) dan Area Preservasi. Kolaborasi yang telah berjalan selama lima tahun di Nabire ini diarahkan tidak hanya untuk menjaga keanekaragaman hayati, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan.

Komitmen tersebut ditunjukkan melalui kegiatan Pameran Potensi dan Hasil Kegiatan Pengelolaan KEE/Area Preservasi Kabupaten Nabire Tahun 2026 dengan mengusung slogan “5 Tahun Menjaga Alam Nabire, Kolaborasi untuk KEE yang lestari, ” di halaman Kantor Bapperida Kabupaten Nabire, Selasa (17/11/2026).

Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan Monitoring dan Evaluasi (Monev) serta Rapat Koordinasi Tim Pengelola KEE. Sejumlah pihak turut terlibat, di antaranya Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah (Baperida) Kabupaten Nabire, organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), akademisi, serta perwakilan masyarakat adat dari Kampung Sima dan Wanggar Pantai.

Direktur PILI, Iwan Setiawan, menjelaskan bahwa pameran tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Nabire, PILI, dan Goodhope ASEAN Holdings. Ia menyebutkan, kerja sama PILI dengan Goodhope telah berlangsung kurang lebih selama 10 tahun dalam mendukung pengelolaan sumber daya alam di Indonesia.

“Visi kami adalah terwujudnya pengelolaan sumber daya alam Indonesia. Kami telah berkolaborasi dengan Goodhope ASEAN Holdings selama kurang lebih 10 tahun sejak program ini diluncurkan,” ujar Iwan.

Ia menjelaskan, Kawasan Ekosistem Esensial merupakan kawasan di luar Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA) yang memiliki nilai penting secara ekologis, terutama karena kekayaan keanekaragaman hayati serta perannya dalam menjaga keberlangsungan ekosistem dan kehidupan sosial masyarakat.

Menurutnya, pengelolaan KEE membutuhkan kolaborasi berbagai pihak dengan inisiatif yang berasal dari pemerintah daerah. Dalam hal ini, PILI berperan memberikan dukungan dan pendampingan agar kelestarian ekosistem tetap terjaga sekaligus mendorong pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan.

Iwan menambahkan, penetapan pengelolaan KEE di Kabupaten Nabire didasarkan pada Surat Keputusan Bupati Nabire Nomor 18 Tahun 2022. Sementara pembentukan badan pengelola KEE ditetapkan melalui SK Bupati Nabire Nomor 228 Tahun 2022.

“Jadi, kami mulai berkegiatan di KEE Nabire sejak tahun 2022,” jelasnya.

Sementara itu, Bupati Nabire Mesak Magai melalui Wakil Bupati Burhanudin Pawennari menegaskan bahwa Nabire memiliki kekayaan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati yang sangat besar. Potensi tersebut mencakup kawasan hutan, pesisir, laut, sungai, serta beragam jenis tumbuhan dan satwa yang harus dilindungi.

Menurutnya, kekayaan alam tersebut bukan semata-mata sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan saat ini, melainkan warisan berharga yang harus dijaga dan diteruskan kepada generasi mendatang.

“Pengelolaan KEE dan Area Preservasi membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan masyarakat, masyarakat adat, dunia usaha, akademisi, organisasi lingkungan serta mitra pembangunan lainnya,” demikian pesan Bupati yang disampaikan Wakil Bupati.

Ia berharap, melalui kegiatan pameran tersebut, berbagai potensi dan capaian pengelolaan KEE dapat diketahui masyarakat secara lebih luas. Selain itu, kegiatan ini diharapkan menjadi sarana evaluasi untuk melihat sejauh mana program yang telah dilaksanakan memberikan manfaat bagi lingkungan dan masyarakat.

Di kesempatan menghadiri rapat koordinasi, Kepala Baperida Kabupaten Nabire, H. Mukayat, menyampaikan apresiasi kepada PILI atas pendampingan dan dukungan yang selama ini diberikan dalam pengelolaan kawasan ekosistem esensial.

Ia mengakui bahwa pemerintah daerah belum sepenuhnya mampu melaksanakan pemberdayaan masyarakat di wilayah KEE secara maksimal. Karena itu, kegiatan monitoring dan evaluasi diharapkan menjadi dorongan bagi pemerintah untuk meningkatkan keterlibatan serta memperluas langkah nyata dalam pengelolaan kawasan konservasi dan area preservasi.

Rapat koordinasi dan evaluasi tersebut juga melibatkan PILI sebagai moderator sekaligus penyampai laporan perkembangan pemberdayaan masyarakat adat. Selain itu, forum diikuti kalangan akademisi, petugas patroli hutan hingga kelompok tani.

Melalui kolaborasi dan evaluasi berkelanjutan, pengelolaan KEE dan Area Preservasi di Kabupaten Nabire diharapkan semakin kuat, sehingga upaya menjaga kelestarian alam dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.(red-paputeng.com)

Pemkab Nabire Perkuat Pengelolaan KEE dan Pelestarian Lingkungan

Nabire-PAPUTENG.COM – Pemerintah Kabupaten Nabire terus mendorong penguatan pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) dan Area Preservasi sebagai upaya menjaga kelestarian lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Komitmen tersebut disampaikan dalam kegiatan Pameran Potensi dan Hasil Kegiatan Pengelolaan KEE/Area Preservasi Kabupaten Nabire Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan Monitoring dan Evaluasi (Monev) serta Rapat Koordinasi Tim Pengelola KEE, Pemerintah Kabupaten Nabire, dan OPD terkait, Selasa (17/11/2026).

Bupati Nabire Mesak Magai Dalam sambutan yang disampaikan Wakil Bupati Burhanudin Pawennari mengatakan, bahwa pemerintah daerah menegaskan Nabire memiliki kekayaan alam dan keanekaragaman hayati yang besar, mulai dari kawasan hutan, pesisir, laut, sungai hingga berbagai jenis tumbuhan dan satwa yang harus dilindungi.

Kekayaan alam tersebut, menurutnya, bukan sekadar sumber daya yang dapat dinikmati saat ini, melainkan warisan berharga yang harus dijaga dan diwariskan kepada anak cucu.

“Pengelolaan KEE dan Area Preservasi membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan masyarakat, masyarakat adat, dunia usaha, akademisi, organisasi lingkungan serta mitra pembangunan lainnya, “ujar bupati.

Melalui pameran ini lanjut wakil bupati, berbagai potensi dan capaian program pengelolaan kawasan diharapkan dapat diketahui secara luas sekaligus menjadi bahan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah berjalan.

Pemerintah daerah juga menekankan bahwa kegiatan ini tidak boleh sebatas menjadi ajang menampilkan hasil program, tetapi harus dimanfaatkan untuk mengidentifikasi kekurangan, mengevaluasi kendala dan merumuskan langkah perbaikan ke depan.

Terdapat lima hal penting yang menjadi perhatian bersama dalam pengelolaan KEE/Area Preservasi.

Pertama, memperkuat koordinasi antarinstansi dan seluruh pihak yang terlibat agar setiap program berjalan terpadu dan saling mendukung.

Kedua, menjadikan hasil monitoring dan evaluasi sebagai dasar perbaikan nyata. Setiap persoalan yang ditemukan di lapangan harus dicarikan solusi bersama dan ditindaklanjuti, bukan sekadar menjadi catatan dalam laporan kegiatan.

Ketiga, meningkatkan perlindungan terhadap keanekaragaman hayati dengan memastikan setiap pelaksanaan pembangunan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

Keempat, mendorong keterlibatan aktif masyarakat, khususnya masyarakat adat dan warga yang bermukim di sekitar kawasan. Pengetahuan serta pengalaman masyarakat setempat dinilai memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan ekosistem.

Kelima, mengembangkan potensi alam dan budaya secara bijaksana agar dapat memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat tanpa mengabaikan prinsip kelestarian lingkungan.

Pemerintah Nabire meminta BAPPERIDA bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dan Tim Pengelola KEE, memastikan hasil rapat koordinasi serta monitoring dan evaluasi ditindaklanjuti secara terarah.

“Tindak lanjut harus memiliki rencana kerja yang jelas, pembagian tugas, target pencapaian serta mekanisme evaluasi sehingga pengelolaan kawasan dapat memberikan dampak nyata, “imbuhnya.

Pemerintah pun berharap pengelolaan KEE/Area Preservasi tidak hanya berkontribusi terhadap perlindungan lingkungan dan keanekaragaman hayati, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan.

Dalam kesempatan itu, pemerintah menyampaikan apresiasi kepada BAPPERIDA Kabupaten Nabire, Tim Pengelola KEE/Area Preservasi, OPD terkait, masyarakat dan seluruh mitra yang telah berkontribusi dalam mendukung pengelolaan kawasan.

Mengakhiri sambutannya, bupati mengajak seluruh elemen masyarakat untuk membangun komitmen bersama bahwa menjaga lingkungan merupakan tanggung jawab semua pihak.

Dengan sinergi dan kerja sama yang kuat, pembangunan di Kabupaten Nabire diharapkan dapat terus berjalan, memberikan manfaat bagi masyarakat, sekaligus menjaga kelestarian alam bagi generasi mendatang.(red-paputeng.com)

Negara Ambil Alih Area Tambang Ilegal di Nabire

NABIRE, PAPUTENG.COM — Pemerintah resmi mengambil alih dan menutup aktivitas pertambangan di kawasan PT Kristalin Ekalestari (KEL) yang berada di Kampung Biha (SP 1), Distrik Makimi, Kabupaten Nabire, Papua Tengah.

Penertiban kawasan tambang tersebut dilakukan negara setelah ditemukan aktivitas pertambangan yang dinilai melanggar ketentuan dan berada di luar kewenangan perizinan perusahaan.

Dalam penertiban itu, pemerintah menugaskan empat pejabat tinggi negara, yakni Menteri Pertahanan Syafrie Sjamsoeddin, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, Panglima TNI Agus Subiyanto, dan Kapolri Suyudi Ario Seto. Keempatnya hadir dalam proses penutupan kawasan pertambangan di sekitar Sungai Musairo, Makimi, Kamis (22/10/2026).

Penutupan dilakukan berdasarkan laporan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang menemukan adanya aktivitas pertambangan ilegal di kawasan tersebut.

Berdasarkan hasil penertiban, aktivitas pertambangan PT KEL tercatat mencakup area seluas 275,9025 hektare. Dari luasan tersebut, sekitar 170,4459 hektare berada dalam kawasan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), sementara 105,4566 hektare lainnya berada di luar WIUP.

Sebelumnya, Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT KEL telah dicabut melalui keputusan Menteri Investasi dan Hilirisasi selaku Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal pada 12 Oktober 2026. SK Menteri ESDM Nomor 20261012-01-0001.

Dengan pencabutan izin tersebut, penguasaan atas lokasi tambang seluas sekitar 3.500 hektare dikembalikan kepada negara.

Selanjutnya, setelah kawasan tersebut berada dalam penguasaan negara, pengelolaan kegiatan pertambangan di wilayah Musairo dilimpahkan kepada PT Aneka Tambang Tbk (Antam).

Selain aktivitas pertambangan yang dinilai ilegal, pemerintah juga menemukan sejumlah pelanggaran administratif dan perizinan lainnya. Di antaranya, PT KEL belum memiliki Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH), belum menempatkan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang, serta Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) masih dalam tahap evaluasi oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.

Menteri Pertahanan Syafrie Sjamsoeddin menegaskan, pemerintah akan terus menjalankan penertiban kawasan yang menjadi bagian dari tugas negara.

“Kami tetap berkomitmen untuk terus melanjutkan tugas yang sangat berat ini, namun mulia,” ujar Syafrie di Makimi, Nabire, Kamis (22/10/2026).

Syafrie menjelaskan, pelaksanaan tugas Satgas PKH berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan.

Dalam pelaksanaannya, Satgas PKH melibatkan 12 kementerian dan lembaga serta unsur negara lainnya. Pelibatan lintas kementerian dan lembaga tersebut dilakukan untuk memastikan kebijakan penertiban dan pengelolaan kawasan hutan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penertiban kawasan pertambangan di Musairo menjadi bagian dari langkah pemerintah dalam menata kembali pengelolaan sumber daya alam serta memastikan kegiatan pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan dan ketentuan hukum yang berlaku.(red-paputeng.com)

Menhan Tutup PT Kristalin Ekalestari di Nabire, Ditemukan Pelanggaran Tambang dalam Kawasan Hutan

NABIRE — PAPUTENG.COM — Menteri Pertahanan (Menhan) Syafrie Sjamsoeddin mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Kristalin Ekalestari (KEL) yang beroperasi di Distrik Makimi, Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Kamis (22/10/2026).

Pencabutan izin perusahaan yang berada di bawah Kristalin Grup pimpinan Arif Budi Setiawan tersebut dilakukan setelah Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menemukan sejumlah pelanggaran dalam aktivitas pertambangan.

Direktur Pengendalian Operasi Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Erich Folanda, dalam pemaparannya mengungkapkan adanya dugaan aktivitas penambangan ilegal di dalam kawasan hutan, baik di dalam maupun di luar wilayah izin usaha pertambangan (WIUP).

“Pelanggaran penambangan ilegal dalam kawasan hutan di dalam dan luar WIUP. Total 275,9025 hektare, terdiri dari dalam WIUP 170,4459 hektare dan luar WIUP 105,4566 hektare,” ujar Erich.

Selain aktivitas penambangan ilegal, tim juga menemukan sejumlah bentuk ketidakpatuhan perusahaan. Di antaranya, belum memiliki Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH), belum menempatkan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang, serta dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang masih dalam proses evaluasi terkait sanksi minerba.

Temuan Pasca Penertiban

Erich juga memaparkan temuan setelah dilakukan penertiban dan penguasaan kembali kawasan pertambangan.

Pada 4 Agustus 2026, dalam inspeksi mendadak pasca penguasaan kembali lokasi, ditemukan 23 warga negara asing (WNA), termasuk 17 orang yang diketahui beraktivitas pada perusahaan subkontraktor.

Selanjutnya, pada 11 Agustus 2026, para tenaga kerja asing tersebut telah dideportasi ke negara asalnya.

Sementara itu, IUP PT Kristalin Ekalestari dengan Nomor 112/IUP-OP/EMAS/DPMPTSP/2020 telah dicabut pada 12 Oktober 2026. “IUP telah dicabut melalui SK Menteri ESDM Nomor 20261012-01-0001 tanggal 12 Oktober 2026,” tegas Erich.

Survei Logam Tanah Jarang Dilanjutkan

Dalam kesempatan yang sama, Tenaga Ahli Madya Badan Industri Mineral (BIM), Kelik Prasetyo, memaparkan perkembangan survei dan penelitian lanjutan potensi logam tanah jarang (LTJ) di wilayah tersebut.

Menurut Kelik, survei pemetaan LTJ telah dilakukan di sejumlah titik, antara lain wilayah Kristalin sebanyak 32 titik, Goal 1 sebanyak 70 titik, Goal 2 sebanyak 40 titik, Goal 3 sebanyak 44 titik, dan Goal 4 sebanyak 46 titik. Semuanya dinyatakan 100 persen telah dilaksanakan.

Sementara untuk wilayah Siriwo Utara atau Goal 5, sebanyak 13 titik survei direncanakan dilaksanakan pada minggu keempat Oktober 2026.

Namun, pelaksanaan survei masih menghadapi sejumlah kendala. Di antaranya sebagian sungai mengalami kekeringan, kondisi medan yang terjal dan curam, serta sejumlah titik yang sulit dijangkau melalui jalur darat sehingga membutuhkan dukungan helikopter.

Selain itu, sebagian besar lokasi penelitian tahap lanjutan disebut sudah pernah diolah oleh penambang sebelumnya. Penelitian saat ini masih difokuskan di sekitar KM 40 dan belum memasuki lokasi eks-WIUP PT Kristalin Ekalestari berdasarkan SK 112.

Sampel LTJ Dikirim ke Bandung

Kelik menjelaskan, sejumlah sampel telah dikirim ke Bandung untuk dilakukan analisis kandungan unsur logam tanah jarang.

Berdasarkan hasil sementara menggunakan XRF handheld, kandungan total LTJ tercatat maksimum 0,91 persen, rata-rata 0,21 persen, dan minimum 0,04 persen. Sementara hasil analisis laboratorium masih menunggu.

Selain potensi LTJ, dalam pemaparan juga disebutkan potensi emas (Au) di Nabire yang diperkirakan mencapai 500 kilogram per bulan.

Hingga 21 Oktober 2026, total produksi emas yang tercatat dari PT Kristalin Ekalestari mencapai 241,46 gram.

Menhan dan Pejabat Negara Pasang Plang Penutupan

Usai menerima pemaparan, Menhan Syafrie Sjamsoeddin bersama Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, Panglima TNI Agus Subiyanto, dan Kapolri Suyudi Ario Seto memasang plang peringatan penutupan di lokasi eks lahan tambang PT Kristalin Ekalestari.

Pemasangan plang tersebut menjadi penanda resmi penutupan aktivitas pertambangan di lokasi tersebut menyusul berbagai temuan pelanggaran yang telah dipaparkan Satgas PKH.

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin dalam sambutannya menegaskan, masyarakat tetap diperbolehkan melakukan kegiatan pertambangan dalam skala terbatas untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Namun, aktivitas pertambangan secara besar-besaran dengan menggunakan alat berat tidak diperbolehkan.

“Penindakan penutupan kegiatan pertambangan harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat Papua dan rakyat Indonesia,” kata Burhanuddin.

Menurutnya, kekayaan bumi dan sumber daya alam tidak semata-mata harus dilihat dari nilai ekonominya. Pengelolaan sumber daya alam juga harus mampu menghadirkan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat Papua.

Di akhir sambutannya, Burhanuddin mengharapkan peran aktif media massa dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat secara berimbang dan berkeadilan, dengan tetap mempertimbangkan kepentingan bangsa dan negara.(red-paputeng.com)

Markas Baru Kodim 1705/Nabire Jadi Pusat Pengabdian dan Gagasan Baru

NABIRE – PAPUTENG.COM – Kodim 1705/Nabire resmi menempati markas baru di Gedung KNPI, Kelurahan Morgo, Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Kamis (8/10/2026).

Perpindahan markas tersebut diawali dengan ibadah dan syukuran yang dilanjutkan dengan makan bersama. Momentum ini menjadi penanda dimulainya aktivitas Kodim 1705/Nabire dari tempat baru sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat semangat pengabdian kepada masyarakat.

Bupati Nabire Mesak Magai dalam sambutannya yang dibacakan Wakil Bupati Burhanudin Pawennari menyampaikan ucapan selamat kepada jajaran Kodim 1705/Nabire atas penggunaan gedung baru tersebut.

“Kami Pemerintah Kabupaten Nabire menyampaikan selamat atas penggunaan kantor baru ini,” kata Bupati dalam sambutan yang dibacakan Wakil Bupati.

Menurutnya, perpindahan markas tidak semata-mata dimaknai sebagai perubahan tempat kerja dan fasilitas, tetapi harus menjadi momentum untuk membangun semangat serta memperkuat komitmen dan pengabdian di Kabupaten Nabire.

Pemkab Nabire berharap keberadaan markas baru dapat menjadi titik awal bagi jajaran Kodim 1705/Nabire untuk meningkatkan kinerja, disiplin, tanggung jawab, profesionalisme, loyalitas, dan integritas dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara sekaligus pelindung masyarakat.

“Kami berharap kesatuan ini dapat meningkatkan kinerja, disiplin, tanggung jawab, profesionalisme, loyalitas, dan integritas dalam melaksanakan tugas sebagai abdi negara dan pelindung masyarakat,” ujarnya.

Bupati juga berharap perpindahan markas tersebut membawa semangat baru bagi seluruh personel dalam melaksanakan tugas dan pengabdian. Setiap tugas, kata dia, harus dipandang sebagai sebuah kepercayaan dan kehormatan yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, kesungguhan, dan ketulusan.

“Di balik setiap keberhasilan terdapat penyertaan Tuhan Yang Maha Esa dan kerja keras dari semua pihak. Oleh karenanya, kita terus jaga dengan baik,” tutupnya.

Dandim: Markas Baru Jadi Pusat Koordinasi

Sementara itu, Dandim 1705/Nabire Letkol Arh Dwi Palwanto Tirtamentari menjelaskan, perpindahan markas Kodim merupakan bagian dari penataan satuan kewilayahan di Papua Tengah seiring dengan rencana pengembangan struktur komando kewilayahan.

Ia menyebut Papua Tengah akan dikembangkan menjadi Kodam XXIX/Mambruk yang direncanakan bermarkas di Distrik Makimi. Dalam skema tersebut, sejumlah satuan juga akan menempati lokasi baru.

“Papua Tengah akan dikembangkan menjadi Kodam XXIX/Mambruk, sementara menempati Makorem 173/PVB, Korem menempati Makodim 1705/Nabire, serta kita Kodim sendiri bertempat di sini, kantor KNPI,” jelasnya.

Menurut Dandim, penggunaan Gedung KNPI sebagai markas Kodim 1705/Nabire merupakan kebijakan Pemerintah Kabupaten Nabire yang mendapat dukungan dari pengurus KNPI.

Ia menegaskan komitmennya untuk menjaga dan merawat gedung tersebut selama digunakan sebagai markas Kodim, termasuk dari sisi kebersihan, ketertiban, dan keamanan.

“Kami akan merawat dan menjaga, baik kebersihan, ketertiban maupun keamanan selama berkantor di gedung KNPI ini,” ujarnya.

Dandim berharap markas baru tidak hanya menjadi tempat menjalankan aktivitas kedinasan, tetapi juga menjadi pusat koordinasi dan komunikasi antara TNI dengan masyarakat.

Dari tempat baru tersebut, pihaknya akan terus membangun kekompakan antaranggota, meningkatkan disiplin serta memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Daerah, Polri, dan masyarakat.

Dengan demikian, keberadaan markas baru Kodim 1705/Nabire diharapkan menjadi ruang baru untuk memperkuat komunikasi, koordinasi, dan sinergi dalam mendukung pelaksanaan tugas serta pengabdian kepada masyarakat di Kabupaten Nabire.(red-paputeng.com)

TNI Mengakar dan Tumbuh Bersama Rakyat, Dari Aksi Sosial hingga Pelestarian Budaya di Nabire

NABIRE – PAPUTENG.COM – Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Tentara Nasional Indonesia (TNI) tahun 2026 di Kabupaten Nabire tidak sekadar diwarnai seremoni dan kemeriahan. Rangkaian kegiatan yang digelar justru menampilkan wajah TNI yang hadir dan berinteraksi langsung bersama masyarakat.

Mengusung semangat “TNI Bersama Rakyat Indonesia Bernartabat Adil dan Makmur”, berbagai kegiatan sosial, kemanusiaan, pemberdayaan masyarakat, pendidikan, hingga pelestarian seni dan budaya digelar secara bertahap sejak September hingga awal Oktober 2026.

Rangkaian tersebut menjadi gambaran bagaimana hubungan TNI dengan masyarakat dibangun melalui kegiatan yang menyentuh langsung kehidupan warga.

Bersihkan Taman Gizi, Dukung Penataan Kawasan Kuliner

TNI-Polri Bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Nabire dan masyarakat bersihkan Taman Gizi, Jum’at (18/9/26)

Salah satu kegiatan diawali dengan operasi bersih (opsih) di kawasan Taman Gizi Nabire pada Jumat (18/9/2026). Kegiatan ini melibatkan unsur TNI dari tiga matra, yakni TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara, bersama Polri, Pemerintah Kabupaten Nabire, organisasi perangkat daerah serta masyarakat.

Kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap rencana pemerintah menjadikan Taman Gizi sebagai salah satu pusat aktivitas kuliner di Kabupaten Nabire, termasuk sebagai lokasi bagi pedagang yang sebelumnya beraktivitas di kawasan Pantai Nabire.

Komandan Korem (Danrem) 173/Praja Vira Braja (PVB), Brigjen TNI Vivin Alivianto, melalui Kepala Seksi Teritorial (Kasiter) Kolonel Inf. Fajar Wibawa Angkasa mengatakan, kegiatan itu merupakan bentuk kolaborasi antara TNI-Polri, pemerintah daerah dan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.

“Kami pihak TNI-Polri berkolaborasi dengan Pemda Kabupaten Nabire dan masyarakat melakukan kebersihan di Taman Gizi yang akan dijadikan tempat para pedagang eks Pantai Nabire,” kata Fajar, Jumat (18/9/2026).

Menurutnya, kegiatan kebersihan tersebut diharapkan dapat mendukung kesiapan kawasan Taman Gizi sebelum dimanfaatkan sebagai lokasi aktivitas para pedagang.

Peduli Warakawuri dan Kemanusiaan

Kepedulian TNI dalam rangkaian HUT ke-81 juga ditujukan kepada keluarga besar TNI. Persit Kartika Chandra Kirana melaksanakan anjangsana sekaligus memberikan santunan kepada para warakawuri.

Santunan diberikan di sejumlah lokasi, di antaranya Asrama Kodim Karang Tumaritis, Asrama Kodim Siriwini dan Asrama Detasemen Zeni Tempur (Den Zipur) 12/OHH.

Kegiatan sosial tersebut menjadi bagian dari upaya mempererat tali silaturahmi sekaligus memberikan perhatian kepada keluarga besar TNI yang membutuhkan.

Di bidang kemanusiaan dan kesehatan, TNI juga menggelar kegiatan donor darah di Markas Kodim 1705/Nabire pada Minggu (20/9/2026).

Bazar Murah Perkuat Kebersamaan dengan Masyarakat

Danrem 173/PVB, Brigjen TNI Vivin Alivianto memberikan santunan kepada Purnawan TNI dan Keluarga kurang mampu dalam Bazar Murah, Selasa (22/9/26)

Kegiatan HUT TNI kemudian berlanjut melalui bazar murah yang digelar di Markas Kodim 1705/Nabire pada Selasa (22/9/2026).

Bazar tersebut menghadirkan bahan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau sekaligus memberikan ruang bagi pelaku usaha kecil dan menengah untuk memasarkan produk mereka.

Danrem 173/PVB Brigjen TNI Vivin Alivianto mengatakan, bazar murah merupakan bagian dari rangkaian HUT ke-81 TNI sekaligus bentuk kepedulian terhadap ketersediaan bahan pokok dan upaya membantu menekan inflasi.

“Dengan bazar murah ini kami peduli akan ketersediaan bahan pokok dengan harga terjangkau, sekaligus kami mewadahi para peserta UKM untuk terlibat dalam kegiatan ini,” ujar Vivin.

Vivin mengakui keterlibatan Orang Asli Papua (OAP) dalam kegiatan bazar tersebut masih belum sesuai harapan. Namun, kehadiran salah satu pelaku UKM OAP, Maria Tigi, yang menjual hasil pertanian dinilai menjadi bagian dari upaya membuka ruang keterlibatan masyarakat lokal.

Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penyerahan bantuan kepada purnawirawan TNI serta keluarga kurang mampu yang berada di sekitar lokasi kegiatan.

Sementara itu, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Papua Tengah, H. Dr. Tumiran, saat membacakan sambutan Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa, menyampaikan bahwa bazar murah tersebut menunjukkan kehadiran TNI di tengah masyarakat.

“Bazar dalam rangka memperingati HUT TNI ke-81 tahun ini merupakan bentuk kepedulian nyata dan kebersamaan TNI dan rakyat,” ujar Tumiran.

Asisten III Setda Papua Tengah, Dr. H. Tumiran memberikan sambutan dalam acara Bazar Murah di Makodim 1705/Nbr.

Menurutnya, pelaksanaan bazar murah turut membantu pemerintah dalam memenuhi kebutuhan bahan pokok masyarakat dengan harga yang lebih terjangkau.

Sosialisasi Penerimaan Prajurit TNI AD

Pasipers Kodim 1705/Nbr Kapten Inf La Samute saat sosialisasi Penerimaan Prajurit TNI AD Tahun 2027 di SMAN 1 Wanggar, Jum’at (25/9/26)

Selain kegiatan sosial, TNI tetap menjalankan program pembinaan dan perekrutan prajurit. Salah satunya melalui sosialisasi Penerimaan Prajurit TNI Angkatan Darat Gelombang I Tahun 2027.

Sosialisasi tersebut dilaksanakan di SMA Negeri Wanggar pada Jumat (25/9/2026), dipimpin Pasipers Kodim 1705/Nabire, Kapten Inf. La Samute.

Menurut La Samute, sosialisasi bertujuan memberikan pemahaman kepada para siswa mengenai mekanisme penerimaan prajurit, tahapan seleksi hingga pendidikan pembentukan.

“Kegiatan sosialisasi ini bertujuan memberikan pemahaman kepada siswa-siswi, khususnya mereka yang berada di sekolah ini bagaimana mekanisme seleksi penerimaan prajurit TNI hingga pendidikan pembentukan menjadi prajurit,” kata La Samute.

Kegiatan tersebut sekaligus menjadi ruang bagi para pelajar untuk memperoleh informasi secara langsung mengenai kesempatan mengikuti seleksi penerimaan prajurit TNI AD.

Senam Kreasi Jadi Ruang Pelestarian Budaya

Dandim 1705/Nbr, Letkol Arh Dwi Palwanto membuka Lomba Senam Kreasi di Aula RRI, Sabtu (26/9/26)

Semangat kebersamaan TNI dan masyarakat juga diwujudkan melalui kegiatan seni dan budaya.

Kodim 1705/Nabire menggelar Lomba Senam Kreasi di Aula RRI Nabire pada Sabtu (26/9/2026). Kegiatan tersebut mengangkat tema “TNI Bersama Rakyat Membangun Papua Tengah Damai dan Sejahtera dalam Bingkai Keindahan Seni Budaya.”

Kegiatan dibuka oleh Dandim 1705/Nabire, Letkol Arh. Dwi Palwanto.

Dalam sambutannya, Dwi mengatakan lomba tersebut tidak semata-mata berorientasi pada perebutan juara. Lebih dari itu, kegiatan menjadi wadah bagi generasi muda untuk menyalurkan kreativitas sekaligus melestarikan dan mengembangkan seni budaya.

“LSK ini tidak sebatas mencari pemenang, tetapi menjadi wadah menyalurkan kreativitas generasi muda, melestarikan serta mengembangkan budaya, mempererat tali persaudaraan dan kebersamaan masyarakat Nabire, membangun semangat persatuan dan kesatuan serta cinta tanah air,” ujar Dwi.

Ia menegaskan, TNI berasal dari rakyat, berjuang bersama rakyat dan hadir untuk rakyat. Karena itu, seluruh peserta diharapkan dapat menunjukkan kemampuan terbaik dengan semangat, kreativitas dan sportivitas.

Sebanyak 11 tim mengikuti lomba tersebut, yakni Andika Dance, Panda Crew, MJ WJ Polban, Wanggar, Dan Studio, Anker Dance, Ganestrom Dance, Bocil Sakti AS, AWDC Squad, Besty Polban dan Adivar Crew.

Ditutup dengan Doa Bersama

Rangkaian kegiatan peringatan HUT ke-81 TNI di Nabire kemudian ditutup dengan doa bersama yang digelar di Batalion 753/AVT pada Jumat (2/10/2026).

Berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan sepanjang rangkaian peringatan tersebut memperlihatkan bahwa perayaan HUT TNI tidak hanya ditempatkan sebagai agenda seremonial, tetapi juga diisi dengan kegiatan yang menyentuh aspek sosial, kemanusiaan, ekonomi, pendidikan serta budaya.

Semangat “TNI Bersama Rakyat Indonesia Bernartabat Adil dan Makmur” pun menjadi benang merah dari rangkaian kegiatan tersebut, dengan membangun kebersamaan melalui keterlibatan langsung bersama masyarakat dan pemerintah daerah.(red-paputeng.com)

Kapolres Nabire Tekankan Tiga Hal kepada Personel pada Peringatan Hari Kesaktian Pancasila

NABIRE, PAPUTENG.COM — Kapolres Nabire AKBP Samuel Tatiratu menekankan tiga hal penting kepada seluruh personel Polres Nabire dalam menjalankan tugas, pengabdian, dan pelayanan kepada masyarakat.

Penekanan tersebut disampaikan Tatiratu saat menjadi inspektur upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila (HKP) 2026 yang digelar di halaman Mapolres Nabire, Kamis (1/10/2026).

Dalam amanatnya, Kapolres mengingatkan seluruh anggota untuk menjadikan Pancasila sebagai landasan dalam setiap pelaksanaan tugas kepolisian. Nilai-nilai kebangsaan, kata dia, harus menjadi pedoman dalam menjaga persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pertama, seluruh personel diminta memegang teguh Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945 sebagai pedoman kehidupan berbangsa, serta semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

Anggota Polri juga diingatkan agar tidak mudah terprovokasi maupun terpengaruh paham dan ideologi yang bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan.

Kedua, nilai-nilai Pancasila harus diwujudkan secara nyata dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan kepolisian harus diberikan secara adil tanpa membedakan ras, suku, agama, golongan maupun kelompok.

Ketiga, seluruh jajaran Polres Nabire diminta berperan aktif menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) agar tetap kondusif.

Menurut Tatiratu, fungsi Intelkam, Samapta, Binmas, Reskrim, Lantas hingga jajaran Polsek harus terus memperkuat deteksi dini terhadap berbagai potensi gangguan kamtibmas.

Selain itu, komunikasi dengan tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda dan berbagai elemen masyarakat perlu terus dibangun sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas keamanan di wilayah Nabire.

“Setiap potensi gangguan kamtibmas, Polri harus bisa bertindak cepat dan melakukan penanganan dini dengan cara komunikasi, koordinasi, pendekatan persuasif, serta mengedepankan kearifan lokal,” ujar Tatiratu.

Ia menegaskan, setiap persoalan yang berpotensi mengganggu keamanan perlu direspons sedini mungkin. Pendekatan yang mengutamakan komunikasi dan kearifan lokal dinilai penting dalam menyelesaikan persoalan di tengah masyarakat.

Dalam amanat tersebut, Kapolres juga mengingatkan seluruh personel beserta keluarga agar bijak menggunakan media sosial.

Anggota diminta tidak menyebarkan berita bohong, ujaran kebencian, provokasi maupun konten yang berpotensi memicu perpecahan di tengah masyarakat.

Menurutnya, disiplin dan kepatuhan terhadap aturan merupakan bagian penting yang harus melekat dalam diri setiap anggota Polri.

“Pengamalan nilai-nilai luhur Pancasila harus tertanam dalam jiwa masing-masing anggota,” tegasnya.

Ia berharap peringatan Hari Kesaktian Pancasila tidak sekadar menjadi seremoni, tetapi menjadi momentum bagi seluruh personel untuk memperkuat integritas, disiplin, profesionalisme serta komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.(red-paputeng.com)

BGN Nabire Buka Dialog dengan Pelajar, Luruskan Isu Anggaran MBG

NABIRE, PAPUTENG.COM — Badan Gizi Nasional (BGN) Kabupaten Nabire memilih jalur dialog untuk merespons polemik program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sebelumnya mendapat penolakan dari kelompok pelajar di daerah tersebut.

Koordinator Wilayah BGN Nabire, Marsel Asyerem, mengundang Solidaritas Peduli Wilayah Papua (SPWP) dan kelompok pelajar untuk duduk bersama dalam forum diskusi yang dijadwalkan berlangsung Sabtu (26/9/2026).

Pertemuan tersebut menjadi ruang komunikasi untuk menjelaskan mekanisme pelaksanaan MBG sekaligus meluruskan kekhawatiran terkait sumber pembiayaan program. Sebelumnya, aksi penolakan MBG berlangsung di halaman Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah pada pertengahan September.

Salah satu isu yang menjadi perhatian massa adalah kekhawatiran bahwa pelaksanaan MBG akan mengurangi alokasi anggaran pendidikan dan berdampak terhadap pembiayaan sekolah.

Marsel menegaskan, anggaran MBG dan anggaran pendidikan berada pada pos pembiayaan yang berbeda. Karena itu, menurut dia, pelaksanaan program MBG tidak akan memotong maupun mengganggu keuangan sekolah.

“Program MBG dan anggaran pendidikan dialokasikan dari pos yang berbeda, jadi tidak akan memotong atau mengganggu keuangan sekolah. Kami ingin duduk bersama, kita diskusi demi masa depan mereka agar mekanisme ini dipahami secara menyeluruh,” tutur Marsel.

Dalam forum tersebut, BGN juga akan menjelaskan sejumlah aspek teknis penyelenggaraan MBG, mulai dari standar pemenuhan gizi, pengelolaan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), hingga mekanisme distribusi makanan kepada penerima manfaat.

Selain memberikan penjelasan, forum itu juga dibuka sebagai ruang bagi masyarakat sipil dan organisasi kepemudaan untuk menyampaikan kritik, masukan, serta aspirasi terkait pelaksanaan program di lapangan.

Langkah dialog tersebut mendapat respons positif dari SPWP Nabire. Perwakilan koordinator lapangan SPWP menyatakan kesiapan untuk menghadiri pertemuan sekaligus menyampaikan secara langsung aspirasi para pelajar.

“Kami siap membawa poin-poin aspirasi dan kekhawatiran kawan-kawan pelajar dalam dialog terbuka nanti, agar pemerintah mendengar langsung kondisi objektif yang dirasakan di daerah,” ujar perwakilan SPWP Nabire.

Dialog antara BGN, SPWP, dan pelajar diharapkan menjadi ruang klarifikasi sekaligus membangun pemahaman bersama mengenai pelaksanaan MBG di Kabupaten Nabire, termasuk memastikan berbagai persoalan di lapangan dapat disampaikan dan dibahas secara terbuka. (red-paputeng.com)

Rapimprov II Kadin Paputeng, Gubernur Dorong Pengusaha Kreatif dan Produktif

NABIRE – PAPUTENG.COM – Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa (Mepa) mendorong Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Papua Tengah untuk memperkuat kreativitas dan produktivitas dunia usaha melalui pengembangan produk lokal yang memiliki nilai ekonomi dan daya saing.

Hal tersebut disampaikan Meki Nawipa saat membuka Rapat Pimpinan Provinsi (Rapimprov) II Kadin Papua Tengah di Guest House, Nabire, Kamis (24/9/2026).

Dalam sambutannya, Meki menekankan pentingnya peran Kadin dalam mendorong pertumbuhan sektor usaha sekaligus menciptakan lapangan kerja melalui pengembangan produk, bukan hanya bergantung pada pemerintah.

Ia mencontohkan persoalan upah minimum regional (UMR) Papua yang berada di kisaran Rp4 juta. Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama, terutama bagi dunia usaha di Papua Tengah.

“Perumusan upah minimum regional Papua di kisaran angka Rp4 juta, kedua setelah UMR DKI Jakarta. Di sinilah peran aktif Kadin Papua, khususnya Papua Tengah, untuk melakukan kalkulasi apakah di angka Rp4 juta ini para pengusaha di Papua Tengah mampu membayarkan atau tidak,” ujar Meki.

Meki juga menyoroti kecenderungan masyarakat yang masih menjadikan pemerintah sebagai tujuan utama dalam mencari pekerjaan. Karena itu, ia mendorong Kadin yang diisi para pengusaha untuk melahirkan berbagai terobosan melalui kegiatan produksi yang memiliki nilai ekonomi.

Menurutnya, Papua Tengah memiliki sumber daya alam yang melimpah dan dapat dikembangkan menjadi komoditas unggulan. Salah satunya adalah kopi Papua yang telah memiliki pasar dan dikenal karena kualitasnya.

Ia mengatakan, daya saing produk tidak hanya ditentukan oleh kualitas bahan baku, tetapi juga branding dan kemasan yang mampu meningkatkan nilai jual produk.

“Kopi Papua telah diakui pasar dunia akan kualitasnya. Sekarang bagaimana caranya Kadin bisa memproduksi kopi lokal kita yang bisa memberikan nilai ekonomi tinggi. Letaknya ada pada kemasan,” tegasnya.

Selain pengembangan produk, Meki mengatakan pertumbuhan ekonomi Papua Tengah sangat bergantung pada pertumbuhan ekonomi di masing-masing kabupaten. Dalam hal ini, sektor swasta dinilai memiliki peran penting sebagai salah satu penggerak ekonomi masyarakat.

Untuk mendukung pembangunan daerah, ia mengingatkan para pengusaha agar memenuhi kewajiban membayar pajak dan retribusi daerah.

“Saya berpesan kepada para pengusaha untuk taat membayar pajak, tidak main di bawah meja,” tegas Meki.

Tekan Biaya Transportasi

Dalam kesempatan tersebut, Meki juga meminta Kadin Papua Tengah mencari solusi untuk menekan biaya transportasi yang masih relatif tinggi. Menurutnya, persoalan transportasi menjadi salah satu faktor yang memengaruhi daya saing komoditas lokal.

Ia mencontohkan potensi perikanan di wilayah Papua Tengah, khususnya Kabupaten Nabire dan Mimika yang memiliki wilayah laut cukup luas.

Perairan Papua dan Teluk Cenderawasih, kata dia, memiliki potensi perikanan yang besar, termasuk ikan dan kepiting yang dapat dikembangkan sebagai komoditas unggulan daerah.

Meki menyebut kepiting lokal Papua memiliki permintaan di pasar nasional, termasuk di Pulau Jawa. Namun, tingginya biaya transportasi dan lamanya waktu pengiriman dapat memengaruhi kualitas sekaligus harga jual komoditas tersebut.

“Dari dua pemetaan tadi, sudah cukup memberi gambaran dari mana dan bagaimana cara kita melangkah agar komoditas Papua Tengah bisa berkompetisi dari segi harga dan kualitas produksi,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Kadin Provinsi Papua Tengah Alexander Gobai mengatakan Rapimprov II menjadi momentum untuk meningkatkan pemahaman peserta mengenai struktur organisasi serta peran dan pergerakan Kadin dalam pembangunan ekonomi daerah.

Menurut Alexander, hal tersebut penting karena Kadin Papua Tengah diisi oleh talenta-talenta muda dan sejumlah anggota yang masih tergolong pemula dalam organisasi.

“Kami berharap Kadin yang diisi dengan talenta-talenta muda dan sebagian para anggota pemula, yang belum banyak memahami apa, bagaimana keberadaan dan pergerakan kami, dapat memahami organisasi ini,” ujar Alex.

Ia berharap Rapimprov II dapat memperkuat konsolidasi internal sekaligus mendorong peran Kadin dalam mendukung pembangunan dan perekonomian di Provinsi Papua Tengah.(red-paputeng.com)

Bazar Murah Bentuk Kepedulian dan Kebersamaan TNI dengan Rakyat

NABIRE, PAPUTENG.COM – Dalam rangka memperingati dan memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 TNI, Korem 173/PVB bersama Kodim 1705/Nabire menggelar bazar murah di Markas Kodim 1705/Nabire, Karang Tumaritis, Kabupaten Nabire, Selasa (22/9/2026).

Bazar murah tersebut menjadi salah satu wujud kepedulian TNI terhadap masyarakat sekaligus upaya memperkuat hubungan dan kebersamaan antara TNI dan rakyat.

Pemerintah Provinsi Papua Tengah yang diwakili Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Papua Tengah, H. Dr. Tumiran, mengatakan kegiatan tersebut merupakan wujud nyata kehadiran TNI di tengah – tengah masyarakat.

Hal itu disampaikan H. Tumiran saat membacakan sambutan Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa.

“Bazar dalam rangka memperingati HUT TNI ke-81 tahun ini merupakan bentuk kepedulian nyata dan kebersamaan TNI dan rakyat,” ujar Tumiran.

Menurut Asisten III, pelaksanaan bazar murah turut membantu pemerintah dalam memenuhi kebutuhan bahan pokok masyarakat dengan harga yang lebih terjangkau.

Danrem 173/PVB memberikan bantuan kepada purnawirawan TNI dan keluarga wakawuri

Ia menambahkan, peringatan HUT TNI tidak hanya menjadi momentum untuk mengenang pengabdian TNI kepada bangsa dan negara, tetapi juga menjadi kesempatan untuk memperkokoh hubungan antara TNI dan masyarakat.

“TNI hadir di tengah masyarakat dan turut mengambil bagian dalam kegiatan sosial sebagai bagian dari semangat gotong royong dalam membangun daerah kita yang tercinta ini,” katanya.

Sementara itu, Bupati Nabire Mesak Magai yang diwakili Wakil Bupati Nabire Burhanudin Pawennari menyampaikan apresiasi kepada seluruh Kepala Satuan TNI dan jajaran yang berada di wilayah Papua Tengah atas pelaksanaan bazar murah tersebut.

“Kami mewakili Bapak Bupati menyampaikan terima kasih atas terlaksananya bazar ini. Tentu dengan terlaksananya bazar ini masyarakat bisa mendapatkan bahan pokok dengan harga lebih murah dibandingkan harga di pasaran,” ujar Burhanudin.

Pemerintah Kabupaten Nabire berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat, khususnya dalam membantu memenuhi kebutuhan bahan pokok (bapok) dengan harga yang terjangkau.

Wakil Bupati Nabire Burhanudin Pawennari (seragam PNS)

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Danrem 173/PVB Brigjen TNI Vivin Alivianto juga menyerahkan bantuan kepada para purnawirawan TNI serta keluarga warakawuri. (red-paputeng.com)