Mamah Maria, Satu-satunya Stand OAP dalam Bazar HUT ke-81 TNI di Nabire

NABIRE – Perayaan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Kabupaten Nabire diwarnai dengan pelaksanaan bazar murah yang digelar di Markas Kodim (Makodim) 1705/Nabire, Karang Tumaritis, Selasa (22/9/2026).

Bazar tersebut melibatkan sekitar 16 stand yang terdiri dari kelompok tani, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pengusaha perseorangan, serta sejumlah pelaku usaha lainnya. Mereka menjajakan berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari sembako, sayur-mayur, buah-buahan, makanan olahan (cemilan) hingga minuman.

Namun, dari 16 stand yang berpartisipasi, hanya satu stand yang dikelola oleh Orang Asli Papua (OAP), yakni stand milik Mamah Maria Tigi yang menjual hasil bumi berupa seledri dan tomat.

“Saya berasal dari kelompok tani Samabusa, kami dibimbing menanam seledri dan tomat menggunakan polibag sebagai media tanam, “ujarnya.

Ia menjual satu polibag berisi seledri seharga Rp 25.000, dan tomat Rp 25.000 per kilogram.

Minimnya keterlibatan pelaku usaha OAP tersebut mendapat perhatian dari Komandan Korem (Danrem) 173/PVB Mayjen TNI Vivin Alivianto. Ia mengatakan, pihaknya sebenarnya sangat mengharapkan keterlibatan lebih banyak pedagang dan pelaku UMKM OAP dalam kegiatan bazar yang digelar sehari itu.

Menurut Vivin, sosialisasi mengenai pelaksanaan bazar telah dilakukan sejak jauh hari dan disampaikan kepada para pelaku usaha, baik OAP maupun non OAP.

“Jauh-jauh hari pengusaha UMKM sudah kami rangkul. Keterlibatan pedagang OAP sebenarnya sangat kami harapkan,” ujar Vivin disela – sela meninjau sejumlah stand bazar.

Danrem 173/PVB, Mayjen TNI Vivin Alivianto (kiri). Dandim 1705/Nbr, Letkol Arh. Dwi Palwanto (kananan)

Danrem menambahkan, sejumlah anak-anak OAP yang tersebar di berbagai batalyon pembekalan dan angkutan (Yonbekang) telah mendapatkan pelatihan kewirausahaan. Karena itu, ia menyayangkan masih minimnya keterlibatan mereka dalam bazar tersebut.

Vivin mengatakan, TNI terus berupaya membangun hubungan yang lebih baik dan humanis dengan masyarakat Papua. Salah satunya melalui kegiatan yang dapat membuka ruang interaksi dan pemberdayaan masyarakat.

Ia pun menyampaikan keinginannya untuk menghapus stereotip negatif terhadap TNI di mata masyarakat Papua melalui pendekatan yang lebih terbuka dan kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Ditemui secara terpisah, Dandim 1705/Nabire Letkol Inf. Dwi Palwanto mengatakan, bazar murah tersebut digelar sebagai bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 TNI sekaligus membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.

“Di HUT TNI ke-81, kami pihak TNI ingin berbagi kemeriahan dan kegembiraan kepada masyarakat. Ayo datang di Bazar Kodim dan berbelanja dengan harga yang lebih murah dari harga di pasaran,” ujar Dwi Palwanto.

Dwi menjelaskan, sebanyak 16 stand dari pelaku UMKM, kelompok tani, pengusaha perseorangan dan pelaku usaha lainnya ikut ambil bagian dalam kegiatan di Makodim tersebut.

Bermacam kebutuhan masyarakat tersedia di bazar, di antaranya sembako, sayur-mayur, buah-buahan, makanan dan minuman olahan serta sejumlah kebutuhan lainnya.

Kegiatan bazar murah tersebut sekaligus menjadi ruang bagi TNI untuk berbagi dengan masyarakat dalam momentum peringatan HUT ke-81 TNI. TNI kuat bersama rakyat, Indonesia bermartabat, adil, dan makmur. (red-paputeng.com)

TNI-Polri Bersinergi dengan Masyarakat Bersihkan Taman Gizi

NABIRE – TNI-Polri bersama Pemerintah Kabupaten Nabire dan masyarakat melaksanakan kegiatan operasi bersih (opsih) di kawasan Taman Gizi, Nabire, Jumat (18/9/2026).

Kegiatan tersebut melibatkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP), serta masyarakat setempat. Opsih menjadi bagian dari rangkaian kegiatan dalam menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 TNI yang akan diperingati pada 5 Oktober 2026 yang akan datang.

Kawasan Taman Gizi dipilih sebagai lokasi kegiatan karena tempat tersebut direncanakan menjadi lokasi relokasi pedagang UMKM yang selama ini beraktivitas di kawasan Pantai Nabire.

Komandan Korem (Danrem) 173/Praja Vira Braja (PVB), Brigjen TNI Vivin Alivianto, melalui Kepala Seksi Teritorial (Kasiter) Kolonel Inf. Fajar Wibawa Angkasa mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bentuk kolaborasi antara TNI-Polri, pemerintah daerah dan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan, khususnya Taman Gizi.

“Kami pihak TNI-Polri berkolaborasi dengan Pemda Kabupaten Nabire dan masyarakat melakukan kebersihan di Taman Gizi yang akan dijadikan tempat para pedagang eks Pantai Nabire,” kata Fajar, Jumat (18/9/2026).

Lanjut dikatakannya, kegiatan kebersihan ini diharapkan dapat mendukung kesiapan kawasan Taman Gizi sebelum dimanfaatkan sebagai lokasi aktivitas para pedagang.

Sementara itu, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kabupaten Nabire, Konstantina Waray, mengatakan pihak Satpol-PP siap menjalankan tugas sesuai kewenangan Satpol-PP sebagai penegak Peraturan Daerah (Perda).

“Kami siap mengamankan dan menjalankan perintah Bupati Nabire, sebagaimana kita ketahui bersama Taman Gizi merupakan aset Pemkab Nabire, “ujar Konstantina.

Dirinya menjelaskan, setelah kegiatan pembersihan selesai, pemerintah daerah akan melanjutkan pekerjaan dengan menggunakan alat berat berupa ekskavator untuk membongkar pagar dan tanggul di kawasan tersebut.

“Setelah bersih-bersih Taman Gizi, kemudian unit ekskavator akan melakukan perobohan pagar dan panggung sehingga view laut lepas nampak. Kami pun siap mengamankan jika terjadi hal yang mengganggu berjalannya proses perobohan,” katanya.

Kegiatan tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya penataan kawasan Taman Gizi yang aman, nyaman, dan tertib guna mendukung aktivitas perdagangan dan penataan pedagang eks Pantai Nabire.(red-paputeng.com)

Puncak Harhubnas ke-55 di Nabire Diperingati Penuh Makna dalam Duka

NABIRE – Peringatan Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) tahun 2026 tingkat Kabupaten Nabire berlangsung sederhana namun penuh khidmat. Upacara bendera yang digelar dalam rangka memperingati Harhubnas ke – 55 tersebut juga menjadi momentum untuk merefleksikan pentingnya keselamatan transportasi di tengah berbagai musibah yang terjadi pada sektor transportasi nasional.

Bupati Nabire, Mesak Magai, bertindak sebagai inspektur upacara. Dalam kesempatan itu, bupati membacakan sambutan Kementerian Perhubungan yang menyoroti berbagai peristiwa kecelakaan dan gangguan transportasi yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir.

“Peristiwa-peristiwa itu mengingatkan kita pada hal-hal mendasar dalam transportasi. Keselamatan dunia transportasi tidak boleh menjadi rutinitas administratif terhadap sistem yang diawasi dan dibangun,” ujar Mesak saat membacakan sambutan Kemenhub itu.

Menurutnya, keselamatan menjadi tanggung jawab moral yang harus menjadi bagian dari kesadaran seluruh insan perhubungan. Kesadaran terhadap keselamatan tidak cukup hanya diwujudkan melalui aturan dan prosedur administratif, tetapi harus benar-benar hidup dalam pelaksanaan tugas di lapangan.

Hal tersebut dinilai semakin penting karena jajaran perhubungan berhadapan dengan lingkungan dan kondisi yang semakin pelik. Dalam beberapa waktu terakhir, sektor transportasi harus merespons berbagai situasi darurat, mulai dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla), gempa bumi, erupsi beberapa gunung api, gangguan penerbangan hingga kecelakaan pelayaran.

“Menyikapi situasi seperti ini, keselamatan dan konektivitas harus dijaga secara bersamaan. Berani menghentikan ketika kondisi tidak aman, namun cepat mencari alternatif agar mobilitas masyarakat dan distribusi bantuan tidak terhenti , “imbuhnya.

Konektivitas untuk Masa Depan

Harhubnas Tahun 2026 mengusung tema “Menghubungkan Indonesia untuk Masa Depan Lebih Maju.” Tema tersebut menekankan pentingnya konektivitas sebagai bagian dari pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Konektivitas tidak sekedar dimaknai sebagai hubungan antarpulau dan antarkota, tetapi juga menghubungkan desa dengan kota, sentra produksi dengan pasar, serta masyarakat dengan layanan pendidikan dan kesehatan.

Transportasi juga diharapkan mampu mempertemukan masyarakat dengan lapangan kerja, memperlancar distribusi bahan pangan, mendukung pergerakan industri, serta menghadirkan pelayanan negara di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Bupati Mesak menegaskan bahwa transportasi tidak sebatas persoalan kendaraan dan infrastruktur.

“Keberadaan sebuah pelabuhan dapat mengubah kehidupan sebuah pulau. Sebuah penerbangan perintis dapat mempersingkat perjalanan dan membuat sistem logistik lebih efisien,” ujarnya.

Dengan konektivitas yang semakin baik, hasil pertanian dari masyarakat dan produk dari wilayah pesisir (nelayan) diharapkan dapat menjangkau pasar dengan biaya distribusi yang lebih efisien sehingga masyarakat memperoleh harga yang lebih wajar.

Ia juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menekankan pentingnya konektivitas antara pusat produksi dan pusat permukiman untuk menekan biaya angkutan dan logistik serta memperluas pemerataan pembangunan.

Keselamatan dan Teknologi digital 

Ke depan, jajaran perhubungan dituntut menjaga pelayanan transportasi keperintisan supaya masyarakat di wilayah 3T tetap terhubung. Hal itu dilakukan dengan memperkuat transportasi publik agar semakin layak, aman, dan menarik bagi masyarakat.

Selain itu, integrasi antarmoda transportasi perlu diperkuat sehingga perjalanan masyarakat antar pintu menjadi lebih mudah. Sistem logistik juga perlu terus diperbaiki agar konektivitas benar-benar memberikan nilai tambah bagi perekonomian.

Perubahan tersebut, kata bupati perlu didukung pemanfaatan teknologi. Teknologi diharapkan dapat menjadi instrumen pengawasan yang mampu membuat pelayanan publik semakin transparan dan efektif.

“Teknologi digital harus menunjukkan dan berujung pada sesuatu yang nyata: perjalanan selamat, kebutuhan lebih baik, serta sistem logistik yang lebih tertib,” imbuhnya.

Kendati begitu, ia mengingatkan bahwa kemajuan teknologi tidak dapat sepenuhnya menggantikan peran manusia dalam pelayanan publik.

“Namun secanggih apa pun sistem teknologi digital, ujung pelayanan publik tetap dikendalikan manusia. Aplikasi pengawasan yang terstruktur dengan baik berpulang kepada integritas, kepedulian, dan keberanian kita mengambil keputusan yang benar,” pungkasnya.

Karena itu, tiga citra manusia perhubungan yang selama ini menjadi pedoman, tidak boleh sekadar dihafalkan. Nilai-nilai tersebut harus diwujudkan dalam sikap dan tindakan nyata setiap insan perhubungan dalam menjalankan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. (red-paputeng.com)

SPWP Geruduk Kantor Dinas Pendidikan Papua Tengah, Desak Program MBG Dihentikan

NABIRE – Puluhan pelajar dan mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Pelajar West Papua (SPWP) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah (Paputeng), Selasa (15/9/2026).

Massa aksi berasal dari sejumlah kabupaten di Papua Tengah, di antaranya Intan Jaya, Dogiyai, Puncak, Mimika, dan Nabire. Mereka bergerak dari titik kumpul di kawasan Kios Panjang, Pasar Karang Tumaritis, Nabire, menuju Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua Tengah.

Dalam aksi tersebut, massa membawa sejumlah spanduk dan potongan kardus yang berisi tulisan penolakan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Aksi tersebut mengusung tuntutan penghentian program MBG di Papua Tengah. Para pelajar menilai kebutuhan utama anak-anak Papua bukan sebatas program makan gratis, melainkan akses pendidikan yang dinilai lebih penting untuk masa depan mereka.

“Kami para pelajar di Tanah Papua tidak membutuhkan MBG. Kami membutuhkan pendidikan gratis,” koar salah seorang perwakilan pelajar dari Kabupaten Intan Jaya di tengah aksi.

Massa yang terdiri dari pelajar tingkat SMP dan SMA serta beberapa siswa SD tersebut kemudian diterima langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah, Nurhaida Nawipa, didampingi Kepala Bidang Data, Yulianus Kuayo, serta sejumlah staf.

Dalam suasana dialogis, Nurhaida mendengarkan aspirasi yang disampaikan para peserta aksi. Ia juga menerima nota pernyataan yang berisi tuntutan SPWP terkait pelaksanaan program MBG di Papua Tengah.

Nurhaida mengatakan, aspirasi yang disampaikan massa akan diteruskan kepada pihak terkait yang memiliki kewenangan dalam pelaksanaan program MBG. Ia juga mengapresiasi aksi yang berlangsung aman dan tertib.

“Adik-adik, saya sampaikan terima kasih karena kalian semua melakukan aksi demo dengan aman dan tertib, tidak anarkis,” ujar Nurhaida.

Namun, Nurhaida menilai Kantor Dinas Pendidikan bukan merupakan pihak yang memiliki kewenangan untuk menghentikan program MBG. Menurutnya, keterlibatan Dinas Pendidikan dalam program tersebut lebih berkaitan dengan penyediaan data yang dibutuhkan pemerintah.

“Saya rasa kurang tepat adik-adik melakukan demonstrasi penghentian MBG di Dinas Pendidikan. Sangat tidak relevan. Tetapi, meskipun demikian, saya tetap menerima dan nota tuntutan ini akan saya teruskan kepada pihak yang memiliki wewenang,” jelasnya.

Khawatir MBG Diperluas ke Kabupaten Lain

Program MBG di Provinsi Papua Tengah saat ini disebut baru berjalan di dua kabupaten, yakni Nabire dan Mimika.

Meski demikian, massa SPWP mengaku khawatir program tersebut akan diperluas ke sejumlah kabupaten lain, seperti Intan Jaya, Deiyai, Dogiyai, Puncak, dan Puncak Jaya.

Mereka juga menyinggung kasus dugaan keracunan yang dialami sejumlah pelajar di Indonesia, khususnya Nabire sebagai salah satu alasan penolakan terhadap program tersebut.

Menurut massa aksi, kejadian tersebut menjadi evaluasi penting sebelum program MBG diperluas ke wilayah lain di Papua Tengah. Mereka menuntut Pemerintah Pusat kasus keracunan puluhan ribu siswa di Nusantara dijadikan sebagai bencana nasional.

Massa SPWP menegaskan bahwa mereka menginginkan pemerintah lebih memprioritaskan pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi pelajar Papua dan meminta pelaksanaan program MBG di Papua Tengah dihentikan. Massa mulai membubarkan diri sekitar pukul 12. 35 WIT. (red-paputeng.com)

RRI 81 Tahun: Wadah Kritik, Aspirasi, dan Gagasan Masyarakat

NABIRE — Memasuki usia ke-81 tahun, Radio Republik Indonesia (RRI) didorong untuk semakin memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang berpihak pada kepentingan masyarakat, bukan sekadar menjadi corong pemerintah.

Pesan tersebut disampaikan dalam peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 RRI yang digelar Lembaga Penyiaran Publik (LPP) RRI Nabire di Auditorium RRI Nabire, Jumat (11/9/2026).

Mengusung tema “Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur”, peringatan tersebut dihadiri Staf Ahli Gubernur Papua Tengah Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Marthen Ukago, yang mewakili Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa.

Dalam sambutan Gubernur Papua Tengah yang dibacakannya, Marthen menyampaikan apresiasi atas kiprah RRI selama 81 tahun sebagai lembaga penyiaran publik yang dipercaya masyarakat Indonesia, termasuk RRI Nabire yang selama ini menjadi bagian penting dalam penyebarluasan informasi di Papua Tengah.

Menurutnya, di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi digital, RRI memiliki posisi strategis untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi yang akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan.

“RRI memiliki peran strategis sebagai lembaga penyiaran yang dipercaya masyarakat di tengah gencarnya arus informasi,” ujar Marthen.

Namun, ia menegaskan, peran tersebut tidak semestinya berhenti pada pemberitaan kegiatan seremonial pemerintah maupun agenda pejabat.

RRI, kata dia, harus mampu menjadi ruang publik yang memberikan tempat bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, kritik, sekaligus gagasan yang konstruktif.

“Pemerintah berharap RRI tidak sebatas menjadi corong pemerintah, mewartakan kegiatan seremonial pejabat, tetapi lebih menyasar kepada masyarakat. Sejauh mana masyarakat merasakan manfaat dari program pembangunan,” tegasnya.

Ia menilai, suara masyarakat dari lapisan bawah justru menjadi bagian penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan. Karena itu, pemberitaan mengenai dampak pembangunan harus disajikan berdasarkan fakta di lapangan, bukan sekadar berdasarkan klaim atau laporan formal pemerintah.

“Dalam menyajikan manfaat yang dirasakan masyarakat bawah, semestinya warta itu pun sesuai fakta yang ada,” katanya.

Marthen juga mendorong RRI untuk terus menjaga independensi pemberitaan sekaligus mempercepat transformasi digital agar mampu menjangkau kelompok masyarakat yang lebih luas, terutama generasi muda.

Menurutnya, perubahan pola konsumsi informasi menuntut lembaga penyiaran publik untuk tidak hanya mempertahankan eksistensi melalui siaran konvensional, tetapi juga memperkuat kehadiran di berbagai platform digital.

Di usia ke-81 tahun, RRI diharapkan semakin konsisten menjalankan mandatnya sebagai media publik—menyuarakan kepentingan masyarakat, mengawal pembangunan, membuka ruang kritik, serta menghadirkan informasi yang faktual dan berimbang.

Peringatan HUT ke-81 RRI Nabire tersebut turut dihadiri Ketua LPP RRI Nabire, unsur Forkopimda, jajaran TNI-Polri, para pensiunan pegawai RRI Nabire, sejumlah awak media, pegawai di lingkungan LPP RRI Nabire, simpatisan dan pemirsa setia RRI, serta tamu undangan lainnya.(red-paputeng.com)

RSUD Nabire Genjot Layanan Digital, Pasien Bisa Daftar dari Rumah

NABIRE – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nabire, Papua Tengah, terus mendorong digitalisasi pelayanan kesehatan. Melalui Pojok Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), masyarakat kini dapat memperoleh edukasi sekaligus mengakses sejumlah layanan rumah sakit secara digital, termasuk pendaftaran tanpa harus datang dan mengantre di loket.

Direktur RSUD Nabire, Sukatemin, mengatakan transformasi layanan tersebut dilakukan untuk mempermudah masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan secara cepat dan efisien.

Hal itu disampaikan Sukatemin di sela mengikuti Sidang Paripurna DPRK Nabire dengan agenda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026, Jumat (4/9/2026).

“Guna memberikan layanan dan edukasi kesehatan secara digital, kami di RSUD Nabire menyediakan Pojok JKN,” kata Sukatemin.

Menurutnya, masyarakat yang membutuhkan pelayanan di RSUD Nabire kini tidak selalu harus datang langsung ke rumah sakit untuk melakukan pendaftaran. Proses tersebut dapat dilakukan dari rumah melalui layanan digital yang tersedia.

“Pelayanan kesehatan di RSUD sudah bisa dilakukan secara online, seperti pendaftaran. Pasien tidak usah lagi antre di loket, pendaftaran bisa dilakukan dari rumah,” ujarnya.

Lima Layanan Digital Disiapkan

Sukatemin menjelaskan, digitalisasi pelayanan RSUD Nabire mencakup sejumlah fitur yang dirancang untuk memudahkan pasien. Layanan tersebut antara lain konsultasi dokter secara online atau telemedicine, pendaftaran dan antrean online, pengelolaan rekam medis, pembelian dan pengantaran obat, serta administrasi BPJS Kesehatan.

Namun, layanan digital tersebut diprioritaskan untuk pasien dengan kondisi nonkegawatdaruratan.

Sementara bagi pasien BPJS yang membutuhkan rujukan ke RSUD, Sukatemin mengingatkan masyarakat agar terlebih dahulu mendatangi puskesmas sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama.

Langkah itu penting untuk memastikan proses rujukan berjalan sesuai sistem dan mengurangi potensi penolakan administrasi BPJS.

“Untuk pasien yang menggunakan BPJS, kami minta melakukan pendaftaran atau konsultasi terlebih dahulu di puskesmas terdekat untuk menghindari kendala di sistem,” katanya.

Sukatemin mengungkapkan masih terdapat pasien yang mengalami kendala ketika hendak mendapatkan pelayanan menggunakan BPJS. Menurutnya, persoalan tersebut tidak selalu berasal dari pihak rumah sakit, melainkan dapat terjadi karena sistem administrasi atau rujukan.

“Masih banyak terjadi BPJS tertolak. Sebenarnya bukan rumah sakit yang menolak, tetapi sistem yang menolak,” jelasnya.

RSUD Nabire Masih Kekurangan Tiga Dokter Spesialis

Di tengah upaya meningkatkan pelayanan, RSUD Nabire saat ini didukung 27 dokter spesialis dan 28 dokter umum.

Namun, rumah sakit tersebut masih menghadapi kekurangan sejumlah dokter spesialis yang menjadi perhatian dalam program pemerintah pusat, khususnya dalam layanan KJSU, yakni kanker, jantung, stroke/saraf, dan urologi.

“Nabire sendiri belum memiliki dokter spesialis jantung, saraf, dan urologi,” ungkap Sukatemin.

Dia mengatakan pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan berpeluang memberikan dukungan tenaga dokter spesialis yang belum tersedia di Nabire. Namun, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menyiapkan fasilitas penunjang yang dipersyaratkan.

“Fasilitas yang diminta Kemenkes kami kembalikan kepada pemerintah daerah, baik kabupaten maupun provinsi,” ujarnya.

Layanan Rujukan Keluar Daerah Mulai Berkurang

Sukatemin menambahkan, dukungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah terhadap RSUD Nabire mulai memperkuat kemampuan rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan.

Sejumlah layanan yang sebelumnya harus dirujuk ke luar daerah kini sudah dapat ditangani di Nabire. Kondisi tersebut diharapkan dapat memangkas beban pasien, terutama mereka yang harus menempuh perjalanan jauh untuk memperoleh layanan kesehatan tertentu.

“Sejauh ini kami sudah menerima bantuan dari Pemerintah Provinsi Papua Tengah, sehingga layanan yang semestinya dirujuk ke luar daerah Papua sudah bisa dilayani di Nabire,” tandas Sukatemin.(red-paputeng.com)

Bupati Nabire Resmi Buka RRI Fest 2026, Dorong Kolaborasi dan Penguatan Ekonomi Lokal

NABIRE — Bupati Nabire secara resmi membuka RRI Fest 2026 dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Radio Republik Indonesia (RRI). Kegiatan tersebut berlangsung di Kabupaten Nabire, Jumat (4/9/2026).

Dalam sambutannya, Bupati Nabire yang dibawakan Wakil Bupati Burhanudin Pawennari menyampaikan apresiasi kepada RRI yang selama ini dinilai memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi, pendidikan, hiburan, serta membangun semangat persatuan dan kesatuan bangsa.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Nabire dan seluruh masyarakat Kabupaten Nabire, saya menyampaikan selamat Hari Ulang Tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin maju, semakin dipercaya masyarakat, semakin dekat dengan rakyat, dan terus menjadi media publik yang relevan, berdampak, edukatif dan inspiratif,” ujar Bupati.

Menurutnya, RRI tidak sekadar berfungsi sebagai media penyiaran, tetapi juga memiliki tanggung jawab menghadirkan informasi yang akurat, berimbang dan mencerdaskan masyarakat.

RRI, kata dia, juga diharapkan terus menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, gagasan dan berbagai karya.

Pemda Nabire menilai pelaksanaan RRI Fest 2026 memiliki arti penting karena menjadi ruang pertemuan berbagai unsur masyarakat, mulai dari pemerintah, komunitas, dunia usaha, pelaku UMKM, generasi muda hingga pemangku kepentingan lainnya.

“Melalui kegiatan ini, kita ingin meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan, membangun persepsi positif, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai proses pembangunan,” katanya.

Dorong UMKM dan Ekonomi Kreatif

Bupati juga menekankan pentingnya memperkuat kolaborasi antara RRI, pemerintah daerah, dunia usaha, komunitas dan pelaku UMKM.

Menurutnya, RRI Fest dapat menjadi momentum bagi pelaku UMKM di Nabire untuk memperkenalkan produk lokal, memperluas pasar, membangun jejaring usaha sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

“Pemerintah Kabupaten Nabire akan terus mendukung ruang-ruang kreatif yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berkarya, berinovasi dan mengembangkan potensi ekonomi lokal,” ujarnya.

Selain menjadi ajang hiburan dan perayaan HUT RRI, rangkaian RRI Fest 2026 juga menghadirkan kompetisi Bintang Radio. Bupati mengingatkan para peserta agar tidak hanya berorientasi pada kemenangan, tetapi menjadikan ajang tersebut sebagai ruang pengembangan bakat dan kreativitas.

“Jadikanlah Bintang Radio sebagai ruang untuk mengembangkan bakat, membangun kepercayaan diri, menyalurkan kreativitas dan menunjukkan bahwa generasi muda Nabire memiliki potensi serta talenta yang luar biasa,” katanya.

Apresiasi untuk TNI Angkatan Laut

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Nabire turut menyampaikan ucapan selamat memperingati HUT ke-81 TNI Angkatan Laut yang juga jatuh pada 10 September 2026.

Ia memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran TNI Angkatan Laut, khususnya Lanal Nabire, atas pengabdian dan kontribusinya dalam menjaga keamanan serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, terutama di wilayah perairan Papua Tengah.

Menurut Bupati, laut memiliki posisi strategis bagi masyarakat Nabire karena tidak hanya menjadi jalur transportasi, tetapi juga menjadi sumber mata pencaharian dan bagian penting dalam pembangunan daerah.

“Pemerintah Kabupaten Nabire akan terus membangun sinergi dengan TNI, Polri, RRI, tokoh masyarakat, pemuda dan seluruh elemen masyarakat untuk menciptakan Nabire yang aman, damai, maju dan sejahtera,” tuturnya.

Ajak Masyarakat Perkuat Persatuan

Bupati kemudian mengajak seluruh masyarakat Nabire menjadikan RRI Fest 2026 sebagai momentum untuk memperkuat persatuan dan kebersamaan.

Ia juga mengingatkan pentingnya memanfaatkan media sebagai sarana menyebarkan informasi yang benar, membangun optimisme, memperkuat toleransi serta mempererat persaudaraan di tengah masyarakat.

“Mari kita bangun Nabire dengan semangat: bersama kita bisa, bersama kita kuat, bersama kita majukan Nabire,” tegasnya.

Bupati turut menyampaikan penghargaan kepada keluarga besar RRI Nabire, panitia, mitra, komunitas, pelaku UMKM serta seluruh pihak yang mendukung pelaksanaan RRI Fest 2026.

Dengan memohon penyertaan Tuhan Yang Maha Esa, Bupati Nabire kemudian secara resmi menyatakan RRI Fest 2026 dalam rangka memperingati HUT ke-81 RRI dibuka.

“Selamat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Mari rayakan dengan penuh sukacita, kebersamaan dan semangat persaudaraan,” pungkasnya.(red-paputeng)

RRI Nabire Gelar RRI Fest 2026, Libatkan TNI-Polri hingga Mama-Mama Papua Bersihkan Pantai

NABIRE — Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Radio Republik Indonesia (RRI) Nabire menggelar RRI Fest 2026 dengan mengangkat aksi kepedulian lingkungan sebagai salah satu kegiatan utama. Aksi bersih pantai tersebut melibatkan TNI-Polri, pemerintah daerah, serta masyarakat, termasuk mama-mama Papua.

Kepala LPP RRI Nabire, Surya Thalib, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 RRI yang jatuh pada 11 September 2026.

“RRI seluruh Indonesia secara serentak melaksanakan RRI Fest 2026. Untuk RRI Nabire, tahun ini kami kembali berkolaborasi dengan TNI Angkatan Laut, dalam hal ini Lanal Nabire,” kata Surya dalam sambutannya.

Kolaborasi RRI Nabire dan Lanal Nabire dilakukan karena peringatan HUT kedua institusi tersebut berdekatan. HUT Lanal diperingati pada 10 September, sedangkan HUT RRI pada 11 September.

Surya mengatakan, kegiatan peduli lingkungan bersama Lanal Nabire merupakan kolaborasi untuk kedua kalinya. Pada tahun sebelumnya, RRI Nabire bersama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nabire menggelar penanaman mangrove.

“Kalau tahun kemarin kita bersama-sama menanam mangrove bersama DLH Kabupaten, tahun ini kami bersama DLHKP Provinsi Papua Tengah melakukan aksi bersih pantai,” ujarnya.

Menurut dia, aksi tersebut tidak hanya menjadi kegiatan lingkungan, tetapi juga menjadi ruang kolaborasi lintas sektor. Unsur TNI-Polri, pemerintah daerah dan masyarakat dilibatkan untuk membangun kepedulian bersama terhadap kebersihan lingkungan.

Selain aksi bersih pantai, RRI Fest 2026 di Nabire dirangkai dengan sejumlah kegiatan lain, antara lain senam sehat bersama dalam Car Free Day (CFD), Gerakan Pangan Murah, donor darah, serta Bintang Radio.

Gerakan Pangan Murah dilaksanakan bekerja sama dengan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire, sementara kegiatan donor darah melibatkan pihak rumah sakit.

Adapun Bintang Radio diarahkan untuk memberikan ruang kepada generasi Z dalam mengembangkan bakat dan kreativitas di bidang musik.

Perkuat Peran RRI sebagai Media Publik

Surya menegaskan, RRI Fest 2026 bukan semata-mata kegiatan perayaan ulang tahun. Menurut dia, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat peran RRI sebagai media publik yang dekat dengan masyarakat dan memiliki dampak nyata.

“RRI Fest 2026 merupakan wujud perayaan semangat kebersamaan sekaligus apresiasi atas kontribusi RRI dalam memperkuat fungsi media publik untuk mendukung terwujudnya cita-cita bangsa,” katanya.

Ia mengatakan rangkaian kegiatan tersebut diharapkan semakin memperkuat posisi RRI sebagai media publik yang relevan, berdampak, dan inspiratif.

Surya juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah dan seluruh mitra yang mendukung pelaksanaan RRI Fest 2026 di Nabire.

“Kami sangat bangga kegiatan ini mendapat perhatian dari pemerintah dan para mitra kami,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Surya meminta Wakil Bupati Nabire Haji Burhanudin Pawenari memberikan amanat sekaligus membuka secara resmi RRI Fest 2026.

Sejumlah pejabat hadir dalam kegiatan tersebut, antara lain Wakil Bupati Nabire Haji Burhanudin Pawenari, Kapolres Nabire AKBP Samuel Tatiratu, Dandim 1705 Nabire Letkol Arhanud Dwi Palwanto, Ketua Pengadilan Negeri Nabire Mohamad Bekti Wibowo, M.H., Kepala Kejaksaan Negeri Nabire Muhammad Yuris Rawando, M.H., Komandan Lanal Nabire Letkol Laut Mario Marco Wainarisi, Kepala DLHKP Provinsi Papua Tengah Yan Richard Pugu, dan Kepala DLH Nabire Arfan Natan Palumpun.

Menutup sambutannya, Surya mengajak masyarakat Nabire menjadikan kepedulian terhadap lingkungan sebagai kebiasaan yang dimulai dari diri sendiri.

“Kurang ko pu sampah plastik, dimulai dari kam pu diri,” ujarnya.

Rangkaian RRI Fest 2026 di Nabire diharapkan menjadi momentum memperkuat kolaborasi antara media publik, pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat dalam menjaga lingkungan sekaligus membangun kehidupan sosial yang lebih harmonis.

“Harmoni dalam Aksi, Bersama Membangun Negeri.”(red-paputeng)

Konflik Horizontal di Kwamki Narama, MRP Desak Kapolda dan Kapolres Mimika Bertindak Tegas

NABIRE — Konflik horizontal yang terjadi di Distrik Kwamki Narama, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, hingga kini belum sepenuhnya mereda. Konflik antarkelompok warga tersebut diduga berawal dari persoalan pribadi yang kemudian berkembang dan melibatkan dua kelompok suku di Mimika.

Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP), Agustinus Anggaibak, mendesak aparat kepolisian, khususnya Polda Papua Tengah dan Polres Mimika, mengambil langkah cepat dan tegas untuk menghentikan aksi kriminal yang berpotensi memperluas konflik.

Hal tersebut disampaikan Anggaibak dalam konferensi pers di ruang kerjanya, Selasa (1/9/2026). Ia menilai situasi keamanan di Mimika semakin mengkhawatirkan sehingga membutuhkan tindakan hukum yang tegas terhadap para pelaku kejahatan.

“Konflik horizontal yang terjadi antarmasyarakat di Mimika, saya minta Kapolda Papua Tengah dan Polres Mimika harus bertindak tegas terhadap para pelaku pembunuhan di sana,” kata Anggaibak.

Menurut Anggaibak, dalam beberapa bulan terakhir MRP turut berada di tengah sejumlah persoalan yang terjadi di wilayah Papua Tengah, termasuk konflik tapal batas Kapiraya serta sejumlah kasus kriminal yang telah menyebabkan jatuhnya korban dari kalangan masyarakat sipil.

Ia mengatakan eskalasi konflik horizontal di Mimika semakin mengkhawatirkan karena tindakan kriminal mulai dilakukan secara terbuka. Bahkan, kata dia, sejumlah aksi kekerasan tidak lagi dilakukan secara tersembunyi, tetapi dengan mendatangi kediaman korban.

‘Kami merasa khawatir tindakan kriminal yang menjurus pada kasus pembunuhan akan memicu konflik yang lebih besar,” ujarnya.

MRP: Kasus Kriminal Jangan Dibawa ke Ranah Adat

Anggaibak menilai persoalan pribadi yang kemudian menyeret masyarakat umum dapat menjadi ancaman serius terhadap keamanan dan keberlangsungan pembangunan di Kabupaten Mimika.

Ia juga menyinggung temuan dua jenazah pelajar yang sedang menjalani Praktik Kerja Lapangan (PKL) di sebuah bengkel. Kedua pelajar tersebut diduga menjadi korban pembunuhan.

“Saya minta Kapolda Papua Tengah dan Kapolres Mimika bertindak tegas. Hukum harus ditegakkan di tanah ini. Tangkap para pelaku,” tegasnya.

MRP, lanjut Anggaibak, menilai kasus pembunuhan tersebut tidak semestinya dipandang sebagai persoalan adat apabila telah memenuhi unsur tindak pidana. Menurut dia, korban dalam aksi kriminal dapat berasal dari berbagai kalangan masyarakat sipil, baik orang dewasa, remaja, maupun anak-anak.

Karena itu, ia meminta aparat kepolisian mengedepankan penegakan hukum terhadap setiap tindakan kriminal yang mengancam keselamatan masyarakat.

Minta Aparat Bertindak di Lapangan

Anggaibak juga meminta aparat kepolisian mengambil tindakan tegas ketika menemukan aksi kekerasan atau tindak pidana yang sedang berlangsung di lapangan.

“Kapolda Papua Tengah dan Polres Mimika harus berani melakukan peringatan langsung di TKP jika mendapati tindakan kriminal warga, apalagi sampai membunuh. Bila perlu, lakukan tindakan pelumpuhan dan penangkapan,” katanya.

Terkait kemungkinan munculnya tudingan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) akibat tindakan tegas aparat, Anggaibak menilai tindakan kriminal yang menghilangkan nyawa seseorang juga merupakan pelanggaran terhadap hak hidup orang lain.

Ia mengingatkan seluruh pihak agar tidak membiarkan situasi keamanan di Mimika berkembang menjadi konflik yang lebih luas.

“Sudah sekitar 20 orang terbunuh, baik secara tersembunyi maupun terang-terangan. Jangan tunggu lagi sampai terjadi bencana yang lebih besar seperti perang terbuka,” pungkasnya.(red-paputeng)

DPRK Nabire Terima LPJ Bupati Tahun Anggaran 2025

NABIRE — Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Nabire menerima dan menyetujui Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bupati Nabire atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Penerimaan LPJ tersebut ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRK Nabire yang berlangsung di Ruang Musyawarah Gedung DPRK Nabire, Jalan Mandala, Bumi Wonorejo, Nabire.

Ketua DPRK Nabire, Nancy Karolina Worabay, mengatakan penyampaian LPJ merupakan bagian dari kewajiban pemerintah daerah dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD kepada DPRK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Penyampaian LPJ Bupati Kabupaten Nabire sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, dan efisien,” kata Nancy dalam rapat paripurna tersebut.

Menurut dia, pembahasan LPJ menjadi bagian penting bagi DPRK untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan selama satu tahun anggaran.

Nancy juga menyampaikan apresiasi kepada Bupati Nabire beserta seluruh jajaran perangkat daerah yang telah berupaya menjalankan program pemerintahan dan pembangunan selama Tahun Anggaran 2025.

“Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bupati Nabire dan seluruh jajaran perangkat daerah yang telah bekerja maksimal dalam menjalankan program pemerintah dan pembangunan selama satu tahun anggaran,” ujarnya.

Ia berharap sinergi antara lembaga legislatif dan eksekutif terus ditingkatkan, terutama dalam pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

“Sinergi antara legislatif dan eksekutif harus terus ditingkatkan demi terwujudnya Kabupaten Nabire yang lebih baik,” kata Nancy.

DPRK Setujui LPJ untuk Ditetapkan Menjadi Perda

Keputusan DPRK Nabire mengenai penerimaan dan persetujuan LPJ Bupati tersebut dibacakan Sekretaris DPRK Nabire, Hugo Martinus Karubaba.

Dalam keputusan tersebut, DPRK Nabire menyatakan menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah.

“Surat Keputusan DPRK Nabire Nomor 1 Tahun 2026 tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2025 untuk dijadikan peraturan daerah. DPRK Nabire menerima dan menyetujui laporan pertanggungjawaban Bupati Nabire. Keputusan ini diserahkan kepada Bupati Nabire untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Hugo.

Realisasi Pendapatan Capai 99,28 Persen

Dalam penyampaian LPJ, Bupati Nabire Mesak Magai memaparkan realisasi APBD Tahun Anggaran 2025.

Ia menyebutkan, realisasi pendapatan daerah mencapai Rp1.885.074.093.276,47 atau 99,28 persen dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp1.897.066.163.174,00.

Dari jumlah tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi sebesar Rp153.054.878.767,00 atau mencapai 99,37 persen.

Sementara pada sisi pembiayaan, penerimaan pembiayaan tercatat sebesar Rp157.967.931.612,40. Adapun pengeluaran pembiayaan mencapai Rp32 miliar, sehingga pembiayaan netto tercatat sebesar Rp125.967.931.612,40.

Pada sisi belanja, Pemerintah Kabupaten Nabire merealisasikan anggaran sebesar Rp1,880 triliun atau sekitar 93,40 persen dari total anggaran sebesar Rp2,013 triliun.

Dari pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 tersebut, tercatat surplus anggaran sebesar Rp4.190.238.430,77. Sementara Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 tercatat sebesar Rp130.158.170.016,18.

Bupati Nabire berharap dukungan seluruh elemen masyarakat terhadap program pembangunan pemerintah daerah terus diperkuat.

Dukungan tersebut dinilai penting untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Nabire, yakni “Nabire Damai, Aman, dan Sejahtera secara Berkelanjutan.” (red-paputeng)