NABIRE – Puluhan pelajar dan mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Pelajar West Papua (SPWP) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah (Paputeng), Selasa (15/9/2026).
Massa aksi berasal dari sejumlah kabupaten di Papua Tengah, di antaranya Intan Jaya, Dogiyai, Puncak, Mimika, dan Nabire. Mereka bergerak dari titik kumpul di kawasan Kios Panjang, Pasar Karang Tumaritis, Nabire, menuju Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua Tengah.
Dalam aksi tersebut, massa membawa sejumlah spanduk dan potongan kardus yang berisi tulisan penolakan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Aksi tersebut mengusung tuntutan penghentian program MBG di Papua Tengah. Para pelajar menilai kebutuhan utama anak-anak Papua bukan sebatas program makan gratis, melainkan akses pendidikan yang dinilai lebih penting untuk masa depan mereka.
“Kami para pelajar di Tanah Papua tidak membutuhkan MBG. Kami membutuhkan pendidikan gratis,” koar salah seorang perwakilan pelajar dari Kabupaten Intan Jaya di tengah aksi.
Massa yang terdiri dari pelajar tingkat SMP dan SMA serta beberapa siswa SD tersebut kemudian diterima langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah, Nurhaida Nawipa, didampingi Kepala Bidang Data, Yulianus Kuayo, serta sejumlah staf.
Dalam suasana dialogis, Nurhaida mendengarkan aspirasi yang disampaikan para peserta aksi. Ia juga menerima nota pernyataan yang berisi tuntutan SPWP terkait pelaksanaan program MBG di Papua Tengah.
Nurhaida mengatakan, aspirasi yang disampaikan massa akan diteruskan kepada pihak terkait yang memiliki kewenangan dalam pelaksanaan program MBG. Ia juga mengapresiasi aksi yang berlangsung aman dan tertib.
“Adik-adik, saya sampaikan terima kasih karena kalian semua melakukan aksi demo dengan aman dan tertib, tidak anarkis,” ujar Nurhaida.
Namun, Nurhaida menilai Kantor Dinas Pendidikan bukan merupakan pihak yang memiliki kewenangan untuk menghentikan program MBG. Menurutnya, keterlibatan Dinas Pendidikan dalam program tersebut lebih berkaitan dengan penyediaan data yang dibutuhkan pemerintah.

“Saya rasa kurang tepat adik-adik melakukan demonstrasi penghentian MBG di Dinas Pendidikan. Sangat tidak relevan. Tetapi, meskipun demikian, saya tetap menerima dan nota tuntutan ini akan saya teruskan kepada pihak yang memiliki wewenang,” jelasnya.
Khawatir MBG Diperluas ke Kabupaten Lain
Program MBG di Provinsi Papua Tengah saat ini disebut baru berjalan di dua kabupaten, yakni Nabire dan Mimika.
Meski demikian, massa SPWP mengaku khawatir program tersebut akan diperluas ke sejumlah kabupaten lain, seperti Intan Jaya, Deiyai, Dogiyai, Puncak, dan Puncak Jaya.
Mereka juga menyinggung kasus dugaan keracunan yang dialami sejumlah pelajar di Indonesia, khususnya Nabire sebagai salah satu alasan penolakan terhadap program tersebut.
Menurut massa aksi, kejadian tersebut menjadi evaluasi penting sebelum program MBG diperluas ke wilayah lain di Papua Tengah. Mereka menuntut Pemerintah Pusat kasus keracunan puluhan ribu siswa di Nusantara dijadikan sebagai bencana nasional.
Massa SPWP menegaskan bahwa mereka menginginkan pemerintah lebih memprioritaskan pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi pelajar Papua dan meminta pelaksanaan program MBG di Papua Tengah dihentikan. Massa mulai membubarkan diri sekitar pukul 12. 35 WIT. (red-paputeng.com)





