Gubernur Mepa Lantik Lima Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Pemprov Papua Tengah

NABIRE – Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa melantik lima Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah. Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan berlangsung di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, Senin (14/9/2026).

Dalam sambutannya, Meki Nawipa menegaskan bahwa jabatan Pimpinan Tinggi Pratama bukan sekadar posisi struktural, melainkan amanat yang harus dipertanggungjawabkan sekaligus menjadi bagian dari upaya meningkatkan kinerja pemerintahan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Pengambilan sumpah dan janji ini merupakan amanat yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, pemerintah, dan masyarakat. Bukan sebatas perpindahan dan pengisian jabatan,” ujar Meki Nawipa.

Lima pejabat yang dilantik yakni Dr. H. Tumiran, S.Sos., M.Ap. sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan; Elieser Yogi, S.STP., M.Si. sebagai Kepala Baperida; Denci Meri Nawipa, S.IP., MM. sebagai Kepala BKPSDM; Albertus Adii, ST., M.Si. sebagai Kepala Badan Kesbangpol; serta Ewonggen Kokoya, S.Th., M.Ap. sebagai Kepala Dinas Perhubungan.

Meki menjelaskan, pengisian jabatan tersebut merupakan hasil proses seleksi yang berlangsung cukup panjang dan dilaksanakan berdasarkan mekanisme serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurutnya, seluruh tahapan pengisian jabatan dilakukan melalui proses seleksi yang ketat dan transparan untuk memastikan pejabat yang terpilih memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan organisasi pemerintahan.

“Kompetensi ini telah mendapat rekomendasi dari Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui Surat Nomor 42931/R-AK.02.03/SD/F/2026 tanggal 26 Agustus 2026,” katanya.

Meki menegaskan, pejabat yang dipercaya menduduki jabatan strategis di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah harus memiliki kompetensi, integritas, rekam jejak, kapasitas kepemimpinan, serta kemampuan manajerial yang memadai.

Ia menyebutkan, keberadaan pimpinan pada jabatan strategis sangat menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan. Karena itu, para pejabat yang baru dilantik diminta tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga mampu menerjemahkan visi dan misi pemerintah ke dalam program serta kebijakan yang terukur dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Pejabat yang baru dilantik tidak sebatas menjalankan fungsi administratif semata, tetapi harus mampu mengejawantahkan visi dan misi pemerintah ke dalam program serta kebijakan yang terukur, simple, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.

Gubernur juga meminta para pejabat segera memahami tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing. Selain itu, koordinasi internal di lingkungan lembaga perlu segera diperkuat, disertai komunikasi dan sinergi dengan perangkat daerah lainnya.

“Segera melakukan koordinasi intern lembaga, koordinasi dan komunikasi dengan perangkat daerah, serta memastikan program berjalan tepat sasaran dan efektif,” pesannya.

Dengan dilantiknya lima Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama tersebut, Pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap kinerja birokrasi semakin meningkat. Penguatan sinergi dan kolaborasi antarlembaga juga diharapkan mampu mendukung pelaksanaan pemerintahan serta pembangunan menuju Papua Tengah yang lebih maju dan berkelanjutan.(red-paputeng.com)

Bupati Nabire Sesalkan Pemalangan Renovasi GOR Kotalama

 

 

NABIRE – Bupati Nabire Mesak Magai, S.Sos., M.Si. menyayangkan aksi pemalangan terhadap proyek renovasi Gedung Olahraga (GOR) Kotalama yang berada di Kelurahan Morgo, Kabupaten Nabire.

Kekecewaan itu disampaikan Mesak saat mendatangi lokasi GOR Kotalama. Di lokasi tersebut, ia terlihat merobek spanduk yang bertuliskan “Tanah ini milik GKI di Tanah Papua Jemaat Imanuel Kotalama”. Ia juga sempat berupaya membongkar plang yang terpasang tepat di depan pintu masuk GOR yang telah ditutupi seng.

Tindakan tersebut dilakukan karena Bupati Mesak menilai lahan yang digunakan untuk pembangunan GOR Bulutangkis Kotalama merupakan aset sah Pemerintah Kabupaten Nabire.

“Saya menyesal, saya menyesal telah membantu kalian, Jemaat Imanuel,” kata Mesak dengan nada kecewa.

Mesak mempertanyakan sikap Jemaat Imanuel Kotalama yang baru mempersoalkan status lahan tersebut setelah pemerintah melakukan renovasi GOR. Menurutnya, sebelum pekerjaan renovasi dimulai, tidak ada keberatan atau reaksi dari pihak jemaat terkait kepemilikan lahan.

Dalam kesempatan itu, seorang perwakilan Jemaat Imanuel bernama Hendrik menghampiri Bupati dan menyampaikan bahwa lokasi GOR berada di atas lahan yang diklaim sebagai milik Jemaat Imanuel Kotalama.

“Kami meminta pekerjaan dihentikan sementara sampai ada pembicaraan antara pihak pemerintah dengan kami,” tegas Hendrik.

Menanggapi klaim tersebut, Bupati Mesak mempersilakan pihak Jemaat Imanuel menempuh jalur hukum apabila memiliki bukti kepemilikan yang sah atas lahan tersebut.

“Kalau memang ini tanah milik Jemaat Imanuel, silakan bawa bukti-bukti. Kita selesaikan di Pengadilan Negeri,” tegas Mesak.

Singgung Bantuan untuk Jemaat Imanuel

Dalam pernyataannya, Mesak juga menyinggung berbagai bentuk dukungan Pemerintah Kabupaten Nabire terhadap pembangunan Gereja Imanuel.

Ia menyebut pemerintah daerah telah mengucurkan bantuan sekitar Rp1 miliar untuk mendukung pembangunan gereja yang berada di atas lahan yang sebelumnya pernah menjadi lapangan sepak bola Persinab.

Menurut Mesak, dukungan pemerintah terhadap pembangunan rumah ibadah tidak hanya diberikan kepada Jemaat Imanuel. Pemerintah Kabupaten Nabire, kata dia, juga memberikan perhatian terhadap pembangunan gereja-gereja di wilayah kepulauan dan pesisir Nabire.

Mesak menambahkan, Pemerintah Kabupaten Nabire bahkan telah mengalokasikan anggaran melalui APBD Perubahan untuk mendukung penyelesaian pembangunan Gereja Imanuel yang hingga kini masih dalam proses pengerjaan.

Persoalan mengenai status lahan GOR Kotalama kini menjadi perhatian karena menyangkut klaim kepemilikan antara pemerintah daerah dan pihak Jemaat Imanuel. Pemerintah meminta persoalan tersebut dibuktikan melalui mekanisme hukum apabila masing-masing pihak memiliki dasar kepemilikan yang berbeda.(red-paputeng.com)

SPWP Geruduk Kantor Dinas Pendidikan Papua Tengah, Desak Program MBG Dihentikan

NABIRE – Puluhan pelajar dan mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Pelajar West Papua (SPWP) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah (Paputeng), Selasa (15/9/2026).

Massa aksi berasal dari sejumlah kabupaten di Papua Tengah, di antaranya Intan Jaya, Dogiyai, Puncak, Mimika, dan Nabire. Mereka bergerak dari titik kumpul di kawasan Kios Panjang, Pasar Karang Tumaritis, Nabire, menuju Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua Tengah.

Dalam aksi tersebut, massa membawa sejumlah spanduk dan potongan kardus yang berisi tulisan penolakan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Aksi tersebut mengusung tuntutan penghentian program MBG di Papua Tengah. Para pelajar menilai kebutuhan utama anak-anak Papua bukan sebatas program makan gratis, melainkan akses pendidikan yang dinilai lebih penting untuk masa depan mereka.

“Kami para pelajar di Tanah Papua tidak membutuhkan MBG. Kami membutuhkan pendidikan gratis,” koar salah seorang perwakilan pelajar dari Kabupaten Intan Jaya di tengah aksi.

Massa yang terdiri dari pelajar tingkat SMP dan SMA serta beberapa siswa SD tersebut kemudian diterima langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah, Nurhaida Nawipa, didampingi Kepala Bidang Data, Yulianus Kuayo, serta sejumlah staf.

Dalam suasana dialogis, Nurhaida mendengarkan aspirasi yang disampaikan para peserta aksi. Ia juga menerima nota pernyataan yang berisi tuntutan SPWP terkait pelaksanaan program MBG di Papua Tengah.

Nurhaida mengatakan, aspirasi yang disampaikan massa akan diteruskan kepada pihak terkait yang memiliki kewenangan dalam pelaksanaan program MBG. Ia juga mengapresiasi aksi yang berlangsung aman dan tertib.

“Adik-adik, saya sampaikan terima kasih karena kalian semua melakukan aksi demo dengan aman dan tertib, tidak anarkis,” ujar Nurhaida.

Namun, Nurhaida menilai Kantor Dinas Pendidikan bukan merupakan pihak yang memiliki kewenangan untuk menghentikan program MBG. Menurutnya, keterlibatan Dinas Pendidikan dalam program tersebut lebih berkaitan dengan penyediaan data yang dibutuhkan pemerintah.

“Saya rasa kurang tepat adik-adik melakukan demonstrasi penghentian MBG di Dinas Pendidikan. Sangat tidak relevan. Tetapi, meskipun demikian, saya tetap menerima dan nota tuntutan ini akan saya teruskan kepada pihak yang memiliki wewenang,” jelasnya.

Khawatir MBG Diperluas ke Kabupaten Lain

Program MBG di Provinsi Papua Tengah saat ini disebut baru berjalan di dua kabupaten, yakni Nabire dan Mimika.

Meski demikian, massa SPWP mengaku khawatir program tersebut akan diperluas ke sejumlah kabupaten lain, seperti Intan Jaya, Deiyai, Dogiyai, Puncak, dan Puncak Jaya.

Mereka juga menyinggung kasus dugaan keracunan yang dialami sejumlah pelajar di Indonesia, khususnya Nabire sebagai salah satu alasan penolakan terhadap program tersebut.

Menurut massa aksi, kejadian tersebut menjadi evaluasi penting sebelum program MBG diperluas ke wilayah lain di Papua Tengah. Mereka menuntut Pemerintah Pusat kasus keracunan puluhan ribu siswa di Nusantara dijadikan sebagai bencana nasional.

Massa SPWP menegaskan bahwa mereka menginginkan pemerintah lebih memprioritaskan pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi pelajar Papua dan meminta pelaksanaan program MBG di Papua Tengah dihentikan. Massa mulai membubarkan diri sekitar pukul 12. 35 WIT. (red-paputeng.com)