Lima Tahun Dampingi Pengelolaan KEE, PILI Dorong Pelestarian Alam Nabire

Direktur Yayasan Pusat Informasi Lingkungan Indonesia (PILI) Iwan Setiawan saat memberikan sambutan pada Pameran Potensi dan Hasil Kegiatan Pengelolaan KEE/Area Preservasi Kabupaten Nabire, Selasa (17/11/26)

Nabire-PAPUTENG.COM – Yayasan Pusat Informasi Lingkungan Indonesia (PILI) bersama Pemerintah Kabupaten Nabire terus memperkuat upaya pelestarian lingkungan melalui pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) dan Area Preservasi. Kolaborasi yang telah berjalan selama lima tahun di Nabire ini diarahkan tidak hanya untuk menjaga keanekaragaman hayati, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan.

Komitmen tersebut ditunjukkan melalui kegiatan Pameran Potensi dan Hasil Kegiatan Pengelolaan KEE/Area Preservasi Kabupaten Nabire Tahun 2026 dengan mengusung slogan “5 Tahun Menjaga Alam Nabire, Kolaborasi untuk KEE yang lestari, ” di halaman Kantor Bapperida Kabupaten Nabire, Selasa (17/11/2026).

Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan Monitoring dan Evaluasi (Monev) serta Rapat Koordinasi Tim Pengelola KEE. Sejumlah pihak turut terlibat, di antaranya Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah (Baperida) Kabupaten Nabire, organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), akademisi, serta perwakilan masyarakat adat dari Kampung Sima dan Wanggar Pantai.

Direktur PILI, Iwan Setiawan, menjelaskan bahwa pameran tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Nabire, PILI, dan Goodhope ASEAN Holdings. Ia menyebutkan, kerja sama PILI dengan Goodhope telah berlangsung kurang lebih selama 10 tahun dalam mendukung pengelolaan sumber daya alam di Indonesia.

“Visi kami adalah terwujudnya pengelolaan sumber daya alam Indonesia. Kami telah berkolaborasi dengan Goodhope ASEAN Holdings selama kurang lebih 10 tahun sejak program ini diluncurkan,” ujar Iwan.

Ia menjelaskan, Kawasan Ekosistem Esensial merupakan kawasan di luar Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA) yang memiliki nilai penting secara ekologis, terutama karena kekayaan keanekaragaman hayati serta perannya dalam menjaga keberlangsungan ekosistem dan kehidupan sosial masyarakat.

Menurutnya, pengelolaan KEE membutuhkan kolaborasi berbagai pihak dengan inisiatif yang berasal dari pemerintah daerah. Dalam hal ini, PILI berperan memberikan dukungan dan pendampingan agar kelestarian ekosistem tetap terjaga sekaligus mendorong pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan.

Iwan menambahkan, penetapan pengelolaan KEE di Kabupaten Nabire didasarkan pada Surat Keputusan Bupati Nabire Nomor 18 Tahun 2022. Sementara pembentukan badan pengelola KEE ditetapkan melalui SK Bupati Nabire Nomor 228 Tahun 2022.

“Jadi, kami mulai berkegiatan di KEE Nabire sejak tahun 2022,” jelasnya.

Sementara itu, Bupati Nabire Mesak Magai melalui Wakil Bupati Burhanudin Pawennari menegaskan bahwa Nabire memiliki kekayaan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati yang sangat besar. Potensi tersebut mencakup kawasan hutan, pesisir, laut, sungai, serta beragam jenis tumbuhan dan satwa yang harus dilindungi.

Menurutnya, kekayaan alam tersebut bukan semata-mata sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan saat ini, melainkan warisan berharga yang harus dijaga dan diteruskan kepada generasi mendatang.

“Pengelolaan KEE dan Area Preservasi membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan masyarakat, masyarakat adat, dunia usaha, akademisi, organisasi lingkungan serta mitra pembangunan lainnya,” demikian pesan Bupati yang disampaikan Wakil Bupati.

Ia berharap, melalui kegiatan pameran tersebut, berbagai potensi dan capaian pengelolaan KEE dapat diketahui masyarakat secara lebih luas. Selain itu, kegiatan ini diharapkan menjadi sarana evaluasi untuk melihat sejauh mana program yang telah dilaksanakan memberikan manfaat bagi lingkungan dan masyarakat.

Di kesempatan menghadiri rapat koordinasi, Kepala Baperida Kabupaten Nabire, H. Mukayat, menyampaikan apresiasi kepada PILI atas pendampingan dan dukungan yang selama ini diberikan dalam pengelolaan kawasan ekosistem esensial.

Ia mengakui bahwa pemerintah daerah belum sepenuhnya mampu melaksanakan pemberdayaan masyarakat di wilayah KEE secara maksimal. Karena itu, kegiatan monitoring dan evaluasi diharapkan menjadi dorongan bagi pemerintah untuk meningkatkan keterlibatan serta memperluas langkah nyata dalam pengelolaan kawasan konservasi dan area preservasi.

Rapat koordinasi dan evaluasi tersebut juga melibatkan PILI sebagai moderator sekaligus penyampai laporan perkembangan pemberdayaan masyarakat adat. Selain itu, forum diikuti kalangan akademisi, petugas patroli hutan hingga kelompok tani.

Melalui kolaborasi dan evaluasi berkelanjutan, pengelolaan KEE dan Area Preservasi di Kabupaten Nabire diharapkan semakin kuat, sehingga upaya menjaga kelestarian alam dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.(red-paputeng.com)

Jadikan Postingan ini Sebagai Diskusi