NABIRE – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nabire, Papua Tengah, terus mendorong digitalisasi pelayanan kesehatan. Melalui Pojok Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), masyarakat kini dapat memperoleh edukasi sekaligus mengakses sejumlah layanan rumah sakit secara digital, termasuk pendaftaran tanpa harus datang dan mengantre di loket.
Direktur RSUD Nabire, Sukatemin, mengatakan transformasi layanan tersebut dilakukan untuk mempermudah masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan secara cepat dan efisien.
Hal itu disampaikan Sukatemin di sela mengikuti Sidang Paripurna DPRK Nabire dengan agenda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026, Jumat (4/9/2026).
“Guna memberikan layanan dan edukasi kesehatan secara digital, kami di RSUD Nabire menyediakan Pojok JKN,” kata Sukatemin.
Menurutnya, masyarakat yang membutuhkan pelayanan di RSUD Nabire kini tidak selalu harus datang langsung ke rumah sakit untuk melakukan pendaftaran. Proses tersebut dapat dilakukan dari rumah melalui layanan digital yang tersedia.
“Pelayanan kesehatan di RSUD sudah bisa dilakukan secara online, seperti pendaftaran. Pasien tidak usah lagi antre di loket, pendaftaran bisa dilakukan dari rumah,” ujarnya.
Lima Layanan Digital Disiapkan
Sukatemin menjelaskan, digitalisasi pelayanan RSUD Nabire mencakup sejumlah fitur yang dirancang untuk memudahkan pasien. Layanan tersebut antara lain konsultasi dokter secara online atau telemedicine, pendaftaran dan antrean online, pengelolaan rekam medis, pembelian dan pengantaran obat, serta administrasi BPJS Kesehatan.
Namun, layanan digital tersebut diprioritaskan untuk pasien dengan kondisi nonkegawatdaruratan.
Sementara bagi pasien BPJS yang membutuhkan rujukan ke RSUD, Sukatemin mengingatkan masyarakat agar terlebih dahulu mendatangi puskesmas sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama.
Langkah itu penting untuk memastikan proses rujukan berjalan sesuai sistem dan mengurangi potensi penolakan administrasi BPJS.
“Untuk pasien yang menggunakan BPJS, kami minta melakukan pendaftaran atau konsultasi terlebih dahulu di puskesmas terdekat untuk menghindari kendala di sistem,” katanya.
Sukatemin mengungkapkan masih terdapat pasien yang mengalami kendala ketika hendak mendapatkan pelayanan menggunakan BPJS. Menurutnya, persoalan tersebut tidak selalu berasal dari pihak rumah sakit, melainkan dapat terjadi karena sistem administrasi atau rujukan.
“Masih banyak terjadi BPJS tertolak. Sebenarnya bukan rumah sakit yang menolak, tetapi sistem yang menolak,” jelasnya.
RSUD Nabire Masih Kekurangan Tiga Dokter Spesialis
Di tengah upaya meningkatkan pelayanan, RSUD Nabire saat ini didukung 27 dokter spesialis dan 28 dokter umum.
Namun, rumah sakit tersebut masih menghadapi kekurangan sejumlah dokter spesialis yang menjadi perhatian dalam program pemerintah pusat, khususnya dalam layanan KJSU, yakni kanker, jantung, stroke/saraf, dan urologi.
“Nabire sendiri belum memiliki dokter spesialis jantung, saraf, dan urologi,” ungkap Sukatemin.
Dia mengatakan pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan berpeluang memberikan dukungan tenaga dokter spesialis yang belum tersedia di Nabire. Namun, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menyiapkan fasilitas penunjang yang dipersyaratkan.
“Fasilitas yang diminta Kemenkes kami kembalikan kepada pemerintah daerah, baik kabupaten maupun provinsi,” ujarnya.
Layanan Rujukan Keluar Daerah Mulai Berkurang
Sukatemin menambahkan, dukungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah terhadap RSUD Nabire mulai memperkuat kemampuan rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan.
Sejumlah layanan yang sebelumnya harus dirujuk ke luar daerah kini sudah dapat ditangani di Nabire. Kondisi tersebut diharapkan dapat memangkas beban pasien, terutama mereka yang harus menempuh perjalanan jauh untuk memperoleh layanan kesehatan tertentu.
“Sejauh ini kami sudah menerima bantuan dari Pemerintah Provinsi Papua Tengah, sehingga layanan yang semestinya dirujuk ke luar daerah Papua sudah bisa dilayani di Nabire,” tandas Sukatemin.(red-paputeng.com)
