Momentum Maulid Nabi, Korem 173/PVB Perkokoh Sinergi Prajurit dan Rakyat

NABIRE – Komando Resor Militer (Korem) 173/Praja Vira Braja (PVB) menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah/2026 Masehi di Aula Makorem, Kelurahan Nabarua, Kabupaten Nabire, Selasa (1/9/2026).

Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tersebut mengusung tema, “Melalui Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 H/2026 M, Kita Mantapkan Tekad Bersama Rakyat, TNI Kuat, Siap Mewujudkan Indonesia yang Maju dan Berdaulat.”

Komandan Korem (Danrem) 173/PVB Brigjen TNI Vivin Alivianto mengatakan, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW hendaknya tidak dimaknai sebatas kegiatan seremonial tahunan. Momentum tersebut, kata dia, harus menjadi sarana untuk meneladani perjalanan hidup dan akhlak mulia Rasulullah SAW.

“Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tidak sebatas seremonial tahunan semata, tetapi harus bisa menjadi momentum guna meneladani akhlak mulia Rasulullah dan riwayat hidupnya,” kata Vivin.

Menurutnya, Nabi Muhammad SAW merupakan suri teladan sekaligus inspirasi bagi seluruh umat manusia. Rasulullah SAW dikenal memiliki sifat jujur, disiplin, sabar, amanah, bertanggung jawab, serta menjadi rahmat bagi seluruh alam.

Nilai-nilai luhur tersebut dinilai tetap relevan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk oleh prajurit TNI dalam menjalankan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara.

Vivin menekankan, setiap prajurit TNI memiliki tanggung jawab untuk menjaga persatuan, membangun hubungan baik dengan masyarakat, serta memberikan rasa aman kepada seluruh lapisan masyarakat.

“Prajurit TNI, khususnya di satuan Korem 173/PVB, senantiasa melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan penuh keikhlasan, loyalitas, profesionalisme, dan penuh tanggung jawab,” tegasnya.

Lebih lanjut, Danrem menyampaikan bahwa kekuatan TNI tidak dapat dipisahkan dari keberadaan rakyat. Menurutnya, sinergi dan kolaborasi antara TNI dan masyarakat merupakan salah satu kekuatan penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Sinergi dan kolaborasi antara TNI dan rakyat merupakan sumber kekuatan dalam menjaga persatuan dan kesatuan NKRI,” ujarnya.

Rangkaian peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Korem 173/PVB tersebut diisi dengan lantunan ayat suci Al-Qur’an dan ceramah keagamaan.

Ceramah agama disampaikan Gus Subhan Ali, pengasuh salah satu pondok pesantren di Kabupaten Blora, Jawa Tengah.

Kegiatan tersebut dihadiri prajurit TNI Angkatan Darat dari berbagai satuan, Persit Kartika Chandra Kirana, serta sejumlah tamu undangan lainnya.

Melalui peringatan tersebut, keluarga besar Korem 173/PVB diharapkan semakin memperkuat nilai keimanan dan ketakwaan sebagai landasan dalam menjalankan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara.

Momentum Maulid Nabi juga diharapkan mampu memperkokoh semangat kebersamaan serta sinergi antara prajurit TNI dan masyarakat dalam menjaga keamanan, persatuan, dan keutuhan NKRI. (Red-Paputeng)

Papua Tengah Perkuat Tata Kelola Administrasi Pemerintahan melalui Sosialisasi Naskah Dinas dan Arsip

NABIRE – Pemerintah Provinsi Papua Tengah (Paputeng) menggelar Sosialisasi Tata Cara Implementasi Peraturan Naskah Dinas dan Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah, Selasa (1/9/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Ballroom Kantor Gubernur Paputeng tersebut dibuka Staf Ahli III Gubernur Paputeng Bidang Pemerintahan, Politik, dan Hukum, Marthen Ukago, mewakili Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa. Pembukaan ditandai dengan pemukulan tifa.

Sosialisasi dijadwalkan berlangsung selama tiga hari, mulai Selasa hingga Kamis, dengan melibatkan aparatur dari lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah serta pemerintah kabupaten di wilayah Papua Tengah.

Dalam sambutan Gubernur Meki Nawipa yang dibacakan Marthen Ukago, ditegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik tidak hanya ditentukan oleh kebijakan dan dukungan pembangunan, tetapi juga ditopang oleh tertib administrasi pemerintahan.

“Penyelenggaraan pemerintahan yang baik tidak hanya ditentukan oleh kebijakan yang baik dan modal pembangunan, tetapi juga sangat ditunjang oleh tertib administrasi pemerintahan,” ujar Marthen.

Menurutnya, setiap surat, dokumen, keputusan, dan laporan yang dihasilkan pemerintah merupakan bagian dari rekam jejak penyelenggaraan pemerintahan. Karena itu, tata naskah dinas dan kearsipan tidak semata-mata menjadi urusan administratif, tetapi juga berkaitan erat dengan akuntabilitas, kepastian hukum, transparansi, dan kualitas pelayanan publik.

“Dalam konteks Pemerintah Provinsi Paputeng sebagai provinsi alternatif baru, kita bertanggung jawab untuk membangun sistem administrasi pemerintahan yang tertib dan profesional sejak awal,” jelasnya.

Ia mengatakan, pemerintah perlu memiliki standar dan pemahaman yang sama dalam penyusunan, penggunaan, pengendalian, pengamanan, hingga penyimpanan dokumen pemerintahan.

Hal tersebut, lanjutnya, harus berjalan seiring dengan pengelolaan arsip yang baik. Arsip, kata dia, harus dipandang sebagai aset pemerintah yang memiliki nilai penting bagi keberlangsungan kelembagaan.

“Arsip merupakan sumber informasi, bahan pengambilan keputusan, pertanggungjawaban, dan memori kelembagaan pemerintahan daerah,” imbuhnya.

Tingkatkan Pemahaman dan Keseragaman ASN

Ketua Panitia Pelaksana, Maikel Yowan Danomira, mengatakan kegiatan tersebut digelar sebagai upaya meningkatkan pemahaman dan keseragaman aparatur sipil negara (ASN) dalam menerapkan tata naskah dinas dan pengelolaan arsip di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah hingga seluruh kabupaten di wilayah tersebut.

“Sosialisasi bertujuan meningkatkan pemahaman ASN terhadap ketentuan tata naskah dinas dan kearsipan,” kata Maikel.

Selain itu, kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan tertib administrasi dan pengelolaan arsip pada perangkat daerah, mewujudkan keseragaman dalam penyusunan, penggunaan, serta pengendalian tata naskah dinas, sekaligus mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Kegiatan tersebut diikuti sekitar 150 peserta. Peserta terdiri atas sekretaris dinas, kepala bagian pada sekretariat, serta kepala subbagian yang membidangi administrasi umum dan kearsipan pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah.

Selain itu, sebanyak 32 peserta berasal dari unsur kepala bagian umum dan kepala subbagian pada sekretariat daerah kabupaten yang berada di wilayah Papua Tengah.(red-paputeng).

MRP Dorong DPRP Papua Tengah Turun Langsung ke Daerah Konflik Mimika

 

NABIRE — Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Tengah, Agustinus Anggaibak, mendorong Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Tengah untuk turun langsung ke daerah-daerah yang mengalami konflik sosial maupun konflik bersenjata.

Desakan tersebut disampaikan Anggaibak dalam jumpa pers bersama sejumlah awak media di ruang kerjanya, Selasa (2/9/2026). Ia menilai kehadiran langsung para wakil rakyat di tengah masyarakat sangat dibutuhkan, terutama menyikapi konflik sosial yang hingga kini masih terjadi di Kabupaten Mimika.

Anggaibak mengatakan, persoalan keamanan di Mimika belum sepenuhnya terselesaikan. Menurut dia, kondisi tersebut telah berlangsung dalam waktu yang cukup panjang dan membutuhkan keterlibatan langsung seluruh pemangku kepentingan.

“Selama kami terjun langsung di daerah konflik, semenjak kasus Kwamki Narama hingga kini, kasus kriminalitas di Mimika belum selesai dengan baik,” ujar Anggaibak.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah konflik horizontal di Distrik Kwamki Narama yang dipicu persoalan pribadi dan terjadi pada Oktober 2025.

Selain itu, Mimika juga menghadapi persoalan tapal batas di wilayah Kapiraya, yang berada di kawasan perbatasan Kabupaten Mimika, Dogiyai, dan Deiyai. Persoalan tersebut melibatkan masyarakat dari Suku Mee dan Kamoro.

Masalah tapal batas Kapiraya sebelumnya telah dibahas Pemerintah Provinsi Papua Tengah bersama DPRP Papua Tengah melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Agustus 2026. Namun, menurut Anggaibak, pembahasan tersebut belum menghasilkan titik terang yang diharapkan seluruh pihak.

Khawatir Konflik Semakin Meluas

Anggaibak juga menyoroti kondisi konflik sosial di wilayah Kwamki Lama, Mimika, yang dinilainya semakin mengkhawatirkan.

Ia menyebut aksi kekerasan hingga pembunuhan masih terjadi, bahkan disebut berlangsung secara terbuka. Kondisi tersebut, menurut dia, membuat masyarakat merasa tidak aman dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

“Di Kwamki Lama Mimika, puluhan korban sudah berjatuhan. Di dalam rumah maupun di pinggir jalan, orang saling membunuh secara terang-terangan,” katanya.

Menurut Anggaibak, DPRP sebagai lembaga yang merupakan representasi masyarakat tidak seharusnya hanya menjalankan tugas dari balik meja. Para wakil rakyat, kata dia, perlu melihat secara langsung kondisi masyarakat yang berada di wilayah konflik.

“Jangan kerja sebatas dari kantor dan duduk di kursi atau berbicara lewat media, surat kabar, media sosial. Siapa yang mau dengar? Masyarakat membutuhkan kehadiran mereka,” tegasnya.

Ia meminta DPRP Papua Tengah segera melakukan kunjungan lapangan ke wilayah-wilayah yang mengalami konflik untuk mengetahui secara langsung kondisi masyarakat sekaligus mencari langkah penyelesaian bersama.

Minta Polisi Tegas Tangani Pelaku Kriminal

Selain DPRP, Anggaibak juga meminta Polda Papua Tengah dan Polres Mimika mengambil langkah tegas terhadap pelaku kriminalitas dan pembunuhan.

Ia menegaskan bahwa aksi pembunuhan merupakan persoalan hukum pidana dan tidak semestinya dibenarkan dengan alasan persoalan adat.

“Kami minta kepada Kapolda Papua Tengah segera tangkap pelaku-pelaku pembunuhan di Mimika. Karena itu persoalan kriminal, bukan persoalan adat. Tidak ada persoalan adat,” ujarnya.

Anggaibak meminta Kapolda Papua Tengah memberikan instruksi yang jelas kepada jajarannya, khususnya Polres Mimika, untuk melakukan penegakan hukum terhadap masyarakat yang terlibat dalam aksi kekerasan.

Ia menilai pendekatan persuasif semata tidak cukup untuk menghadapi aksi kriminalitas yang terus terjadi. Namun, penegakan hukum tetap harus dilakukan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku.

“Bila perlu, tangkap para pembunuh. Hukum harus ditegakkan dengan tegas oleh kepolisian di Timika saat ini. Jangan menunggu korban berjatuhan semakin banyak,” pintanya.

Singgung Potensi Pelanggaran HAM

Menanggapi kemungkinan munculnya tudingan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) apabila aparat mengambil tindakan tegas, Anggaibak mengatakan bahwa tindakan kriminal hingga pembunuhan yang dilakukan masyarakat juga merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak hidup orang lain.

Ia mengingatkan seluruh pihak agar tidak membiarkan situasi berkembang menjadi konflik yang lebih besar.

“Sudah sekitar 20 orang terbunuh, baik secara tersembunyi maupun terang-terangan. Jangan tunggu lagi sampai terjadi bencana yang lebih besar seperti perang terbuka,” katanya.

Anggaibak kembali mendesak DPRP Papua Tengah turun langsung ke lapangan dan meminta kepolisian memperkuat penegakan hukum di Mimika.

“DPRP Papua Tengah segera turun tangan ke lapangan. Kapolda harus tegas memberikan instruksi kepada bawahannya untuk melakukan tindakan nyata di lapangan, menangkap para pelaku kekerasan,” pungkasnya.(red-paputeng)

Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Nabire Fokus Perkuat PAD, Fraksi PDI-P Apresiasi Kinerja Pemerintah Nabire 

 

NABIRE –PAPUTENG.COM- Pemerintah Kabupaten Nabire memfokuskan kebijakan pengelolaan pendapatan daerah pada optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai upaya memperkuat kapasitas fiskal sekaligus mendukung keberlanjutan pembangunan daerah.

Hal tersebut disampaikan Bupati Nabire, Mesak Magai, dalam Rapat Paripurna penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) pelaksanaan APBD Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2025 di hadapan Ketua dan Anggota DPRK Nabire, Senin (31/8/2026).

Mesak mengatakan, pelaksanaan APBD Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2025 merupakan program dan kegiatan yang dirumuskan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan daerah secara berkesinambungan.

Menurutnya, kebijakan APBD Tahun Anggaran 2025 disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan daerah, termasuk dalam pengelolaan pendapatan dan belanja daerah.

“Kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan pendapatan daerah guna memperkuat pelaksanaan pembangunan yang telah tertuang dalam APBD Tahun Anggaran 2025,” ujar Mesak.

Pemkab Fokus Optimalisasi PAD

Dalam kebijakan perencanaan pendapatan daerah Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Nabire menetapkan sejumlah langkah strategis.

Pertama, mengoptimalkan pendapatan daerah yang bersumber dari PAD, meliputi pajak daerah, retribusi daerah, serta pendapatan asli daerah lainnya.

Kedua, meningkatkan penerimaan dari dana perimbangan, terutama dana bagi hasil sumber daya alam (SDA).

Ketiga, menggali dan mengembangkan potensi sumber-sumber pendapatan daerah baru yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Optimalisasi sumber-sumber pendapatan tersebut dinilai penting untuk memperkuat kemampuan fiskal daerah dalam membiayai program pembangunan dan pelayanan publik.

Selain pendapatan, Pemkab Nabire juga mengarahkan kebijakan belanja daerah pada pencapaian hasil program dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025.

“Pengelolaan belanja daerah merupakan bagian operasional modal pembangunan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan, sehingga pembangunan di Kabupaten Nabire lebih berdaya guna dan berhasil guna bagi seluruh lapisan masyarakat,” jelas Mesak.

Fraksi PDI-P Apresiasi Kinerja Bupati dan Wakil Bupati

Sementara itu, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) DPRK Nabire turut memberikan apresiasi terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Nabire di bawah kepemimpinan Bupati Mesak Magai dan Wakil Bupati Burhanudin Pawennari.

Pandangan tersebut disampaikan anggota DPRK Nabire dari Fraksi PDI-P, Mochammad Iskandar, dalam rapat paripurna tersebut.

Iskandar menilai kepemimpinan Mesak Magai dan Burhanudin Pawennari telah menunjukkan kinerja yang patut diapresiasi dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Nabire.

“Tanpa perlu banyak berkata-kata dan bersandiwara, kami mengapresiasi atas kinerja dan kerja baik yang sungguh luar biasa atas kepemimpinan Bupati Bapak Mesak Magai dan Wakilnya Bapak Burhanudin Pawennari,” tegas Iskandar.

Ia juga menyoroti capaian Pemerintah Kabupaten Nabire dalam pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Menurut Iskandar, pemerintah daerah telah berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara berturut-turut.

“Bahwa Pemerintah Daerah telah berhasil melewati pemeriksaan BPK RI secara berturut-turut dari Tahun 2016 hingga 2026 menyandang status opini Wajar Tanpa Pengecualian,” kata Iskandar.

Pembangunan Infrastruktur Mulai Dirasakan Masyarakat

Iskandar mengatakan, capaian pemerintah daerah tidak hanya terlihat dari sisi administrasi dan pengelolaan keuangan, tetapi juga mulai dirasakan langsung oleh masyarakat.

Ia mencontohkan pembangunan infrastruktur jalan yang dinilai semakin baik serta peningkatan penerangan melalui lampu jalan di wilayah perkotaan maupun kampung.

“Keberhasilan pemerintahan Mesak Magai dan Burhanudin Pawennari ini pun turut dirasakan masyarakat, seperti pembangunan jalan yang semakin bagus, penerangan lampu dalam kota maupun desa sudah bisa dinikmati,” ujarnya.

Atas berbagai capaian tersebut, Fraksi PDI-P menyampaikan ucapan selamat sekaligus apresiasi kepada Bupati, Wakil Bupati, serta seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Nabire atas kinerja selama Tahun Anggaran 2025.

“Secara garis besar Fraksi PDI-P mengucapkan selamat dan mengapresiasi setinggi-tingginya atas keberhasilan Bupati, Wakil Bupati dan jajarannya atas kinerja di tahun 2025,” pungkas Iskandar.

Lima Misi Pembangunan Nabire

Sementara itu, Bupati Mesak Magai menegaskan bahwa seluruh kebijakan pengelolaan keuangan daerah diarahkan untuk mendukung visi pembangunan Kabupaten Nabire, yakni Nabire Damai, Aman, dan Sejahtera secara Berkelanjutan.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Pemerintah Kabupaten Nabire menetapkan lima misi pembangunan, yakni:

1. Mewujudkan stabilitas, ketenteraman, dan ketertiban yang kondusif bagi kelancaran pembangunan daerah.

2. Menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, sehat, cerdas, dan unggul.

3. Mengembangkan nilai tambah perekonomian daerah berbasis pada potensi unggulan dan wilayah andalan.

4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang prima dan profesional.

5. Meningkatkan akses dan kualitas pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten Nabire berharap kebijakan pengelolaan pendapatan dan belanja daerah dapat semakin memperkuat kapasitas fiskal, menjaga kualitas tata kelola pemerintahan, serta memastikan pembangunan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.(red-paputeng)

DPRK Nabire Gelar Rapat Paripurna Penyampaian LPJ Bupati Tahun Anggaran 2025

NABIRE — Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Nabire menggelar Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2025.

Rapat paripurna tersebut resmi dibuka oleh Ketua DPRK Nabire, Nancy Karolina Worabay, pada Senin (31/8/2026), sekitar pukul 10.30 WIT.

Rapat dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Nabire, anggota DPRK Nabire, Sekretaris DPRK (Sekwan), Hugo Karubaba beserta jajaran, staf ahli, Sekretaris Daerah, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tokoh agama, tokoh masyarakat, serta awak media.

Dalam penyampaian LPJ tersebut, Bupati Nabire Mesak Magai mengatakan Pemerintah Kabupaten Nabire sebagai entitas pelaporan berkewajiban menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Menurutnya, laporan keuangan tersebut disusun secara sistematis dan terstruktur untuk memenuhi prinsip akuntabilitas serta transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.

“Laporan keuangan Pemerintah Daerah Nabire disusun untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan, meliputi masyarakat, lembaga-lembaga pengawas, pemeriksa, serta pihak pemberi investasi dan pinjaman kepada pemerintah,” kata Mesak.

Mesak menjelaskan, laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2025 telah melalui proses pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.

Laporan hasil pemeriksaan tersebut menjadi lampiran sekaligus bagian yang tidak terpisahkan dari rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Papua Tengah terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor 02.A/B/I/AP/C.KN-VI/Nabire/OPD.01/05/2026 tanggal 29 Mei 2026, Kabupaten Nabire kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Mesak mengatakan, opini WTP menjadi bentuk penilaian atas kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menurutnya, capaian tersebut sekaligus memperpanjang catatan positif Kabupaten Nabire yang telah memperoleh opini WTP selama 10 tahun berturut-turut sejak 2016.

“Berarti LKPD Kabupaten Nabire sudah sepuluh tahun berturut-turut memperoleh opini WTP dari BPK RI. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama melakukan perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah sehingga predikat ini dapat dipertahankan,” ujar Mesak.

Lebih lanjut, Mesak menjelaskan bahwa sejak 2021 Pemerintah Kabupaten Nabire telah menerapkan standar akuntansi pemerintahan daerah berbasis akrual sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Pemkab Nabire juga menerapkan Peraturan Bupati Nabire Nomor 33 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire.

Penerapan sistem tersebut menghasilkan sejumlah komponen laporan keuangan pemerintah daerah, di antaranya laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, serta laporan operasional.

Mengakhiri penyampaiannya, Bupati Mesak Magai menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat yang telah memberikan dukungan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Nabire.

Ia berharap dukungan seluruh pihak terus terjaga sehingga pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah dapat berjalan aman, lancar, transparan, dan akuntabel.(red-paputeng)

Gus Kikin Terpilih sebagai Ketum PBNU Periode 2026–2031

JOMBANG — Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-35 yang digelar di Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, menetapkan KH Abdul Hakim Mahfudz atau yang akrab disapa Gus Kikin sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode 2026–2031.

Gus Kikin terpilih melalui mekanisme musyawarah yang dilakukan Panitia Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA). Sebelum menetapkan ketua umum, sembilan anggota AHWA menggelar rapat tertutup di kediaman salah seorang muassis NU, KH Bisri Syansuri, di kompleks Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Jombang.

Dalam proses tersebut, AHWA menetapkan lima nama kiai sebagai kandidat Ketua Umum PBNU. Kelima kandidat tersebut masing-masing memperoleh dukungan suara, yakni KH Abdul Hakim Mahfudz sebanyak 472 suara, KH Zulfa Musthofa 262 suara, KH Abdussalam Sochib 261 suara, KH Yahya Cholil Staquf 258 suara, dan KH Abdul Ghofar Rozin 155 suara.

Setelah melalui pembahasan dalam rapat AHWA, Gus Kikin akhirnya ditetapkan sebagai Ketua Umum PBNU untuk masa khidmat 2026–2031.

“Panitia AHWA terdiri dari sembilan kiai yang melakukan rapat tertutup di kediaman KH Bisri Syansuri. Dalam rapat tersebut, lima orang kiai dicalonkan untuk menjadi Ketua Umum PBNU. Dari hasil rapat, dipilih Gus Kikin sebagai Ketua Umum PBNU periode 2026–2031,” kata KH Anwar Iskandar.

Penetapan tersebut menjadi bagian penting dalam rangkaian Muktamar NU ke-35 yang berlangsung di Tambakberas, Jombang, Jawa Timur.(red-paputeng)

Ribuan Massa IKT Akan Padati Pengadilan Negeri Nabire Saat Sidang Putusan Kasus ABH

NABIRE – Ribuan warga yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Toraja (IKT) Kabupaten Nabire diperkirakan akan memadati kawasan Pengadilan Negeri (PN) Nabire, Senin (31/8/2026). Aksi tersebut merupakan bentuk solidaritas terhadap korban dalam perkara anak berhadapan dengan hukum (ABH) terkait kasus pembunuhan seorang remaja putri di Waroki.

Agenda pembacaan putusan perkara tersebut diperkirakan mendapat perhatian luas dari berbagai elemen masyarakat, khususnya warga IKT. Korban diketahui merupakan bagian dari masyarakat Toraja di Nabire.

Ketua IKT Nabire, Yulianus Pasang, membenarkan adanya mobilisasi warga untuk mengikuti aksi solidaritas tersebut. Hal itu disampaikannya seusai mengikuti rapat koordinasi bersama jajaran Polres Nabire.

“Sekitar 1.000 warga kami yang akan melakukan aksi solidaritas terhadap korban CKC. Namun, panitia aksi hanya menyediakan satu unit kendaraan yang dilengkapi pengeras suara,” ujar Yulianus, Minggu (30/8/2026) malam.

Yulianus mengimbau seluruh warga yang mengikuti aksi untuk menjaga ketertiban dan tidak membawa maupun mengonsumsi minuman keras (miras). Ia meminta peserta aksi dapat bersikap dewasa, berpikir jernih, serta tidak mudah terpengaruh oleh alkohol.

“Kita hormati proses hukum. Aksi ini merupakan aksi solidaritas, bukan aksi anarkis, apalagi untuk membuat kekacauan,” tegasnya.

Berdasarkan informasi yang diterima, massa yang akan mengikuti aksi solidaritas tersebut diperkirakan mencapai sekitar 1.000 orang. Mereka akan dikoordinasikan oleh enam orang penanggung jawab dan 14 koordinator lapangan (korlap), dengan komando aksi berada di bawah Agus Rimba.

Aksi solidaritas dijadwalkan berlangsung di ruas jalan dan sekitar kawasan PN Nabire bertepatan dengan agenda pembacaan putusan perkara tersebut

Pihak IKT sebelumnya telah melakukan koordinasi dengan aparat kepolisian guna memastikan pelaksanaan aksi berjalan tertib serta tidak mengganggu jalannya proses persidangan. (red-paputeng)

BREAKING NEWS: Hari Ini DPRK Nabire Gelar Paripurna LPJ APBD 2025, Pandangan Fraksi Jadi Sorotan

NABIRE — Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Nabire hari ini, Senin (31/8/2026), menggelar Rapat Paripurna dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2025.

Rapat paripurna dijadwalkan berlangsung mulai pukul 10.00 WIT di Ruang Rapat Umum DPRK Nabire dan dipimpin langsung Ketua DPRK Nabire, T.K.H. Nancy Karolin Warabay, S.Sos., M.I.P., M.H.

Agenda ini menjadi perhatian karena tidak hanya memuat penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2025 oleh Bupati Nabire, Mesak Magai, S.Sos., M.Si., tetapi juga akan diwarnai penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRK.

Pandangan fraksi diperkirakan menjadi salah satu bagian penting dalam jalannya persidangan. Berbagai catatan, evaluasi, maupun tanggapan legislatif terhadap pelaksanaan APBD 2025 nantinya akan ditanggapi pihak eksekutif.

Dengan sejumlah agenda tersebut, rapat paripurna diprediksi berlangsung dinamis dan penuh pembahasan.

Ketua DPRK Nabire, Nancy Karolin Warabay, dalam memimpin persidangan akan didampingi Sekretaris DPRK Nabire, Hugo Martinus Karubaba, S.E., M.Dev., serta Kepala Bagian Persidangan, Davidzoon Manuaron, S.H., M.H.

Para Wakil Ketua dan anggota DPRK Nabire turut dijadwalkan mengikuti agenda tersebut.

Rapat juga akan dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) beserta jajaran Pemerintah Kabupaten Nabire, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta tamu undangan lainnya.

Penyerahan Keputusan Jadi Penutup

Setelah seluruh agenda persidangan berlangsung, rangkaian rapat paripurna akan ditutup dengan penyerahan keputusan DPRK Nabire oleh Ketua DPRK Nabire.

Rapat paripurna pertanggungjawaban APBD ini menjadi salah satu momentum penting bagi DPRK Nabire dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah sepanjang Tahun Anggaran 2025.(red-paputeng).

NABIRE-PAPUTENG.COM akan terus mengabarkan perkembangan jalannya Rapat Paripurna DPRK Nabire hari ini.

Ketua IKT Nabire Bersaksi, Ungkap Kondisi Jenazah Korban dan Redam Potensi Aksi Balasan

NABIRE – Ketua Ikatan Keluarga Toraja (IKT) Kabupaten Nabire, Yulianus Pasang, mengungkap sejumlah fakta mengenai kondisi jenazah korban dalam persidangan perkara pembunuhan seorang remaja putri di Waroki, Kabupaten Nabire, Jumat (28/8/2026).

Kesaksian Yulianus disampaikan di hadapan majelis hakim pada persidangan hari keempat. Selain menjelaskan kondisi jenazah yang pertama kali dilihatnya di kamar mayat RSUD Nabire, ia juga mengungkap situasi emosional warga setelah identitas korban diketahui.

Yulianus mengatakan, dirinya menerima informasi mengenai keberadaan jenazah sekitar pukul 03.50 WIT dari pihak rumah sakit. Mendapat kabar tersebut, ia bersama istrinya langsung menuju RSUD Nabire untuk memastikan identitas dan kondisi korban.

“Setiap ada warga saya yang meninggal atau sakit keras, saya pasti ditelepon. Saat itu penelepon menyampaikan bahwa ada warga yang dibunuh, dibakar, dan sebelumnya diduga diperkosa,” kata Yulianus dalam persidangan.

Ungkap Kondisi Jenazah

Setibanya di kamar mayat, Yulianus mengaku melihat langsung kondisi jenazah korban yang mengalami luka bakar parah.

Menurut keterangannya, kondisi tubuh korban sangat memprihatinkan. Luka bakar yang dialami korban membuat jenazah tidak memungkinkan untuk dimandikan, menjalani proses pemulasaraan seperti biasa, maupun dikenakan pakaian.

Atas arahan petugas kamar mayat, Yulianus kemudian membeli kapas berukuran besar untuk membantu menutup dan membalut tubuh korban sebelum proses selanjutnya dilakukan.

Dalam persidangan, Yulianus juga memberikan penjelasan terkait kondisi fisik korban untuk memperjelas keterangan saksi sebelumnya mengenai adanya cairan berwarna merah pada tubuh korban.

Ia menyatakan bahwa cairan yang dilihatnya merupakan darah. Ia juga mengaku melihat adanya luka robek pada bagian tubuh korban.

“Saya melihat dengan mata telanjang, itu adalah darah. Ada luka robek pada bagian sensitif korban. Saya melihatnya secara detail untuk memastikan kondisi tersebut,” ujarnya.

Keterangan tersebut disampaikan Yulianus sebagai kesaksiannya di persidangan dan selanjutnya menjadi bagian dari materi yang dipertimbangkan dalam proses hukum perkara tersebut.

Redam Emosi Warga

Selain kondisi jenazah, Yulianus mengungkap situasi setelah kabar kematian korban diketahui warga.

Menurut dia, sejumlah warga sempat tersulut emosi. Bahkan, beberapa orang disebut datang membawa senjata tajam berupa parang dan berpotensi melakukan aksi balasan.

Melihat situasi tersebut, Yulianus berupaya meredam emosi warga dan meminta agar persoalan tersebut tidak diselesaikan dengan tindakan kekerasan.

“Saya sampaikan kepada mereka, kalau kalian menghargai saya sebagai orang tua, stop! Saya tidak mau daerah ini kacau. Percayakan pada proses hukum yang berjalan,” ungkapnya.

Yulianus bahkan mengaku memberikan peringatan tegas kepada warga. Ia menyatakan siap mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua IKT apabila imbauannya tidak didengarkan.

“Saya bahkan menegaskan akan mengundurkan diri sebagai Ketua IKT detik itu juga jika mereka tidak mau mendengar imbauan tersebut,” katanya.

Upaya tersebut, menurut Yulianus, akhirnya berhasil meredakan situasi. Warga yang sebelumnya tersulut emosi dapat ditenangkan sehingga kondisi kembali kondusif.

Minta Percayakan Proses Hukum

Di akhir kesaksiannya, Yulianus berharap perkara tersebut diproses secara adil, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Ia juga mengimbau keluarga korban dan masyarakat untuk menghormati seluruh proses persidangan serta tidak mengambil tindakan sendiri.

Menurutnya, penyelesaian melalui jalur hukum merupakan langkah penting untuk memperoleh keadilan sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban di Kabupaten Nabire.

“Jangan sampai persoalan ini berkembang menjadi konflik baru. Percayakan semuanya kepada proses hukum,” pesannya.(red-paputeng)

Asap Karhutla Kepung Nabire, 905 Warga Terserang ISPA

NABIRE — Kasus Infeksi Saluran Pernapasan Atas (ISPA) di Kabupaten Nabire menunjukkan peningkatan seiring paparan polusi asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Berdasarkan laporan harian fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes), tercatat 629 kasus ISPA selama periode 24–28 Agustus 2026.

Jika digabungkan dengan 276 kasus yang tercatat pada minggu ke-32, total kasus ISPA yang tercantum dalam rekap Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire mencapai 905 kasus.

Hal itu diungkap Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire, Silas Elias Numubogre melalui Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Agustin Elvin.

Data tersebut diperbarui pada 28 Agustus 2026 sekitar pukul 18.00 WIT dan bersumber dari laporan harian fasyankes di Kabupaten Nabire.

“Kasus Tertinggi Terjadi pada 24 Agustus, dalam periode lima hari tersebut, jumlah kasus harian mengalami fluktuasi. Pada 24 Agustus tercatat 232 kasus, kemudian turun menjadi 14 kasus pada 25 Agustus, “ujar Agustin, Jum’at (28/8/26).

Kasus kembali meningkat pada 26 Agustus dengan 145 kasus, disusul 139 kasus pada 27 Agustus. Pada 28 Agustus, masih tercatat 99 kasus.

Dengan demikian, 24 Agustus menjadi hari dengan jumlah laporan kasus tertinggi dalam periode tersebut.

Wilayah Kerja Puskesmas Kalibumi Catat Kasus Terbanyak

“Dari 19 fasyankes yang tercantum dalam laporan, wilayah kerja Puskesmas Kalibumi Waroki mencatat jumlah kasus ISPA paling tinggi, yakni 198 kasus selama 24–28 Agustus 2026, “jelasnya.

Selanjutnya, Puskesmas Samabusa mencatat 70 kasus, Karang Tumaritis 45 kasus, Siriwini 35 kasus, dan Kalibobo 33 kasus.

Selain lima fasyankes tersebut, sejumlah wilayah (puskesmas) lainnya juga mencatat kasus, antara lain BMW 29 kasus, Nabarua dan Lagari masing-masing 24 kasus, Karadiri serta Nabire Kota masing-masing 19 kasus, dan SP3 Wadio sebanyak 18 kasus.

Asap Karhutla Berisiko Memperburuk Gangguan Pernapasan

Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire menjelaskan bahwa ISPA merupakan infeksi pada saluran pernapasan yang dapat menyerang bagian mulai dari hidung, tenggorokan hingga paru-paru.

Sementara itu, asap yang dihasilkan dari kebakaran hutan dan lahan mengandung partikel halus PM2.5 yang dapat masuk ke saluran pernapasan dan berpotensi mengiritasi serta memperparah gangguan pernapasan.

“Gejala ISPA yang perlu diwaspadai antara lain batuk, pilek, sesak napas, sakit tenggorokan, dan demam, “tambah Agustin.

Masyarakat yang mengalami gejala tersebut diimbau segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat, terlebih apabila mengalami keluhan sesak napas atau kondisi kesehatan memburuk.

Masyarakat Diminta Kurangi Paparan Asap

Untuk mengurangi risiko kesehatan akibat paparan asap karhutla, masyarakat diimbau menggunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah, mencuci tangan secara rutin, serta menutup pintu dan jendela saat kondisi asap cukup tebal.

Masyarakat juga dianjurkan memperbanyak minum air putih dan mengonsumsi makanan bergizi untuk menjaga kondisi tubuh.

Dinas Kesehatan turut mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan yang dapat memperburuk kualitas udara dan meningkatkan risiko gangguan kesehatan.

Dengan total 905 kasus yang tercatat, perkembangan ISPA di Nabire menjadi perhatian serius, terutama di tengah kondisi polusi asap karhutla. Masyarakat diharapkan meningkatkan kewaspadaan dan segera mendapatkan pelayanan medis apabila mengalami gejala gangguan pernapasan. (red-paputeng)