905 Kasus ISPA Menjangkiti Nabire, Kalibumi Sumbang Terbanyak

NABIRE- PAPUTENG.COM- Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) mulai dirasakan warga masyarakat Kabupaten Nabire, mulai dari jarak pandang yang masih terbatas, udara yang tercemar, debu, hingga Infeksi Saluran Pernapasan Atas (ISPA).

Dinas Kabupaten Nabire mencatat jumlah warga terserang ISPA dikisaran angka 905 kasus. Kasus terbanyak dilaporkan dari wilayah kerja puskesmas Kalibumi kampung Waroki dengan 198 kasus. Data itu merupakan laporan dari 19 Fasilitas Layanan Kesehatan (Fasyankes) dalam wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire tercatat dari 24 – 28 Agustus 2026 sekitar pukul 20.00 WIT.

Hal itu diungkap Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire, Silas Elias Numubogre, S.Kep N.S, M.Kes melalui Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Agustin Elvin, S.Kep, N.S Jum’at (27/8/26) di ruang kerjanya.

“Jumlah kasus ISPA di wilayah kerja Dinas Kabupaten Nabire dari 19 Fasyankes (puskesmas) yang melapor hingga hari ini, Jum’at 28 Agustus 2026 terekap mulai pukul 20.00 sebanyak 905 kasus, “kata Agustin.

Kasus terbanyak dilaporkan dari wilayah kerja puskesmas Kalibumi kampung Waroki yaitu 198 kasus. Waroki sendiri merupakan salah satu kelurahan dengan kasus kebakaran terhebat di Nabire sejak 21 Agustus 2026.

Kepala Dinas Kesehatan sendiri menurut Agustin, menginisiasi pembentukan Posko Kesehatan yang berada di halaman kantor. Di Posko ini masyarakat mendapatkan pelayanan pengaduan keluhan, pengarahan tindakan lebih lanjut ke tempat Fasyankes (puskesmas) terdekat, dan pemberian masker.

“Sejak terjadi kebakaran yang pertama di Kampung Waroki dan sekitarnya, bapak Kepala Dinas mewanti-wanti untuk segera mendirikan posko, puji Tuhan walau sedikit terlambat Posko pelayanan kesehatan terealisasi, “terangnya.

Dari 19 puskesmas yang melapor, 905 kasus telah dilakukan terapis dan evaluasi kasus ISPA di Nabire sementara tergolong kasus ringan, belum pada kasus berat.

Data itupun bersifat sementara karena laporan dari berbagai Puskesmas terus diterima setiap saat.

Dinas kesehatan Nabire pun memastikan stok obat -obatan dan masker di Fasyankes wilayah kerjanya mencukupi, masyarakat tidak perlu khawatir. Baru-baru ini Pemprov Paputeng (Papua Tengah) telah menyalurkan bantuan masker guna menambah ketersediaan masker yang dimiliki Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire.

Agustin mengimbau kepada masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar rumah jika tidak diperlukan. Namun andai terpaksa melakukan aktivitas di luar rumah, ia menyarankan masyarakat untuk menggunakan masker.

“Kami imbau kepada masyarakat, untuk mengurangi aktivitas di luar rumah, jika tidak ada keperluan. Jika terpaksa harus ke luar rumah jangan lupa untuk selalu memakai masker, “pungkasnya.

Kekeringan global yang melanda dampak elnino menurut beberapa pengamat cuaca belum terprediksi sampai kapan berakhir. Yang pasti udara di Nabire sudah cukup tercemar akibat terjadinya beberapa kasus kebakaran yang melanda kabupaten ini.(red-paputeng)

Tim PORA Papua Tengah Perkuat Koordinasi Pengawasan Orang Asing

PAPUA TENGAH — Pemerintah Provinsi Papua Tengah menegaskan pentingnya penguatan koordinasi lintas instansi dalam mengawasi keberadaan dan aktivitas orang asing di wilayah Papua Tengah.

Hal itu disampaikan Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa melalui sambutan yang dibacakan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Papua Tengah, H. Tumiran, dalam Rapat Tim Pengawasan Orang Asing (Tim PORA) Tingkat Provinsi Papua Tengah Tahun 2026, Rabu (26/8/2026).

Dalam sambutannya, Meki Nawipa mengapresiasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Papua yang telah menginisiasi dan menyelenggarakan rapat tersebut.

Menurutnya, pengawasan terhadap orang asing tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja. Diperlukan sinergi antara Imigrasi, pemerintah daerah, aparat keamanan, kementerian/lembaga, serta instansi terkait lainnya.

“Keberadaan Tim Pengawasan Orang Asing atau Tim PORA sangat penting sebagai wadah koordinasi dan pertukaran informasi antarinstansi,” demikian disampaikan dalam sambutan tersebut.

Gubernur menjelaskan, Papua Tengah memiliki wilayah yang luas dengan kondisi geografis serta karakteristik daerah yang beragam. Kondisi tersebut membutuhkan koordinasi yang kuat agar setiap informasi mengenai keberadaan maupun aktivitas orang asing dapat diketahui dan segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

Ia berharap rapat Tim PORA tidak sekadar menjadi agenda rutin, tetapi menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi dan mempercepat pertukaran informasi antarinstansi.

“Jika ditemukan persoalan di lapangan, jangan menunggu sampai berkembang menjadi masalah yang lebih besar. Segera lakukan koordinasi sesuai kewenangan masing-masing,” tegasnya.

Di sisi lain, pengawasan terhadap orang asing diminta tetap dilakukan secara profesional dan sesuai peraturan perundang-undangan. Pemerintah tetap memberikan ruang bagi orang asing yang berada dan berkegiatan secara sah, namun memastikan seluruh aktivitas mereka sesuai dengan izin dan ketentuan yang berlaku.

Gubernur juga meminta seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah mendukung pelaksanaan tugas Tim PORA, terutama dalam penyediaan data dan informasi yang dibutuhkan.

Melalui rapat tersebut, pemerintah daerah berharap tercipta kesamaan persepsi dalam pelaksanaan pengawasan orang asing di Papua Tengah, termasuk dalam hal koordinasi, pertukaran data dan informasi, serta komunikasi antarlembaga.

“Setiap instansi harus memahami tugas dan kewenangannya, sehingga ketika diperlukan tindakan di lapangan, kita dapat bergerak dengan cepat dan terkoordinasi,” ujarnya.

Ia menekankan, seluruh langkah pengawasan harus diarahkan untuk menjaga ketertiban, keamanan, serta kepentingan masyarakat dan daerah.

Pemerintah Provinsi Papua Tengah juga menyampaikan apresiasi kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Papua, kementerian/lembaga, perangkat daerah, TNI-Polri, dan seluruh anggota Tim PORA atas kerja sama yang telah dibangun.

Rapat Tim PORA Tingkat Provinsi Papua Tengah Tahun 2026 kemudian secara resmi dibuka oleh Gubernur Papua Tengah melalui sambutan yang dibacakan H. Tumiran.

Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Papua beserta jajaran, perwakilan kementerian dan lembaga yang tergabung dalam Tim PORA, unsur TNI dan Polri, pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah, serta anggota Tim PORA Tingkat Provinsi Papua Tengah.

Gubernur berharap rapat tersebut menghasilkan langkah-langkah konkret dan memperkuat sistem pengawasan orang asing di Papua Tengah melalui kerja sama lintas sektor yang lebih efektif, cepat, dan terkoordinasi.(red-paputeng)

Pemkab Nabire Pastikan Harga Telur dan Daging Ayam Stabil

NABIRE- PAPUTENG.COM- Pemerintah Kabupaten Nabire bergerak cepat (gercep) dalam menangani kasus kekeringan dengan menggandeng TNI-Polri, melakukan koordinasi dengan OPD terkait, dan seluruh Kepala Distrik. Rapat koordinasi ini pun tercipta di aula inspektorat, Rabu (26/8/26).

Rapat koordinasi yang dipimpin langsung Bupati Mesak Magai diantaranya melahirkan keputusan strategis langkah antisipatif, meliputi pembentukan Posko induk di Kantor Dinas PUPR, posko – posko di setiap distrik dan titik – titik rawan kekeringan dan kebakaran.

“Kami akan mendirikan Posko induk di Kantor Dinas PUPR, Posko di tiap distrik dengan Kadistrik sebagai koordinator supaya penanganan cepat dan tepat, “ujarnya kepada wartawan selesai memimpin rapat.

Pemerintah pun akan menyediakan truk – truk pengangkut tangki air yang akan ditempatkan di beberapa titik yang dianggap paling rawan terdampak kekeringan dan kekurangan air bersih, seperti di beberapa kelurahan di Distrik Nabire Barat.

“Nabire Barat merupakan lokasi yang sangat membutuhkan air bersih, di sana kami akan tempatkan beberapa truk pengangkut tangki air yang akan kami tempatkan di Meridian yang mudah dijangkau masyarakat, “terang Mesak.

Selain memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan air bersih, Pemkab Nabire memastikan stok sayur – mayur di beberapa pasar tradisional tercukupi dengan harga yang stabil.

Ia mengakui selama musim kemarau yang sedang berlangsung sudah dua bulan lebih produksi sayuran petani lokal menurun karena ketersediaan air tidak mencukupi untuk masa tanam. Harga sayur – mayur baik di pasar maupun pedagang eceran tidak mengalami perubahan, namun mengalami penurunan dalam jumlah volume.

“Produksi sayuran petani kita sudah menurun, tetapi pemerintah pastikan stoknya tidak terganggu, kita bisa datangkan dari luar Nabire, untuk harga yang saya dapat dari laporan para Kepala Distrik tidak mengalami kenaikan, cuma volume dalam kemasan dan ikatan sayuran menjadi lebih sedikit, “bebernya.

Selain sayuran yang menjadi fokus Pemerintah, telur dan daging ayam merupakan komoditas yang harus tetap terjaga stok dan harganya. Segenap usaha akan ditempuh pemerintah guna menekan laju inflasi. Namun bupati sedikit mengecualikan harga daging sapi yang kemungkinan naik di tengah Kekeringan yang melanda.

Ia pun menyampaikan pesan kepada masyarakat untuk terus berhati-hati menjaga rumah dan lingkungan dengan tidak membakar lahan meskipun lahan milik pribadi, tidak membuang puntung rokok sembarangan, matikan listrik jika tidak diperlukan. “Kita patut bersyukur selama ini kebakaran tidak sampai menjalar ke rumah – rumah warga, sehingga korban jiwa dapat dihindari, “pungkasnya.(red-paputeng)

 

 

 

Menembus Dingin Kemarau Deiyai, LMA Salurkan Selimut untuk Para Lansia

DEIYAI — Di tengah balutan cuaca dingin akibat kemarau panjang yang merayap di tanah Deiyai, kehangatan hadir bagi para lanjut usia (lansia) di Kampung Wagete, Distrik Tigi, Kamis (27/8/2026).

Melalui sentuhan kepedulian nyata, Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Deiyai menyalurkan bantuan selimut yang diserahkan langsung oleh Ketua LMA Deiyai, Bernard Pekei. Langkah ini menjadi ikhtiar bersama dalam mendampingi kelompok rentan menghadapi cuaca ekstrem malam hari.

Bernard Pekei menyampaikan bahwa aksi sosial ini bukan sekadar pembagian bantuan fisik, melainkan bentuk penghormatan dan rasa terima kasih atas napak tilas perjuangan para tetua yang turut membangun Deiyai.

“Kami dari LMA hanya bisa memberikan sedikit bantuan ini. Semoga selimut ini bisa menghangatkan dan bermanfaat bagi mama-mama dan bapak-bapak. Kami selalu mendoakan agar para orang tua kita senantiasa diberikan kesehatan dan umur yang panjang,” tutur Bernard.

Pemprov Papua Tengah Perkuat Pengawasan Orang Asing, Dorong Pembangunan Kantor Imigrasi di Nabire

NABIRE, PAPUTENG.COM — Pemerintah Provinsi Papua Tengah mengambil langkah strategis untuk memperkuat pengawasan terhadap aktivitas orang asing (ORA) yang semakin meningkat di wilayah tersebut.

Langkah itu dibahas dalam rapat Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora) yang digelar di salah satu restoran di kawasan Nabire Kota, Rabu (26/8/2026).

Tim Pora yang melibatkan pemerintah daerah, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Papua, TNI-Polri, Badan Intelijen Strategis (Bais), serta unsur terkait lainnya memiliki fungsi penting dalam pertukaran informasi mengenai keberadaan dan aktivitas orang asing di Papua Tengah.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Papua, Samuel Toba, mengatakan pengawasan terhadap orang asing membutuhkan kolaborasi berbagai unsur, termasuk media massa dan masyarakat.

“Tim Pora merupakan kolaborasi hampir seluruh unsur yang dimiliki negeri ini, termasuk media massa hingga masyarakat umum,” kata Toba.

Menurut dia, meningkatnya aktivitas orang asing di Papua Tengah perlu diimbangi dengan pengawasan yang lebih intensif, terutama terkait kelengkapan dokumen, legalitas, serta kepatuhan terhadap ketentuan keimigrasian.

Karena itu, Papua Tengah dinilai memiliki peluang besar untuk membangun kantor imigrasi sendiri guna memperkuat pelayanan sekaligus pengawasan di daerah.

“Guna meningkatkan pengawasan, pelayanan pembuatan paspor, legalitas, dan dokumen yang diperlukan bagi orang asing, Papua Tengah sangat berpeluang untuk memiliki kantor imigrasi sendiri,” ujarnya.

Toba menjelaskan, pembangunan kantor imigrasi membutuhkan sejumlah tahapan, mulai dari kajian hingga penilaian kelayakan. Hasil kajian tersebut selanjutnya akan diteruskan kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia.

Pemprov Siapkan Lahan di Wanggar

Dukungan terhadap pembangunan kantor imigrasi juga disampaikan Pemerintah Provinsi Papua Tengah. Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Papua Tengah, H. Tumiran, mengatakan pemerintah provinsi telah menyiapkan lahan untuk pembangunan kantor imigrasi di kawasan Pusat Pemerintahan (KPP) Papua Tengah, Distrik Wanggar, Kabupaten Nabire.

Tumiran mengatakan, kawasan KPP memiliki luas sekitar 300 hektare yang telah disiapkan untuk pembangunan berbagai fasilitas pemerintahan, termasuk kantor instansi vertikal.

“KPP memiliki lahan terbatas sekitar 300 hektare, tetapi melihat master plan yang ada. Selain pembangunan kantor dinas otonom Provinsi Papua Tengah, instansi vertikal yang ada di Indonesia ini semuanya harus diberi ruang. Termasuk kantor imigrasi,” kata Tumiran.

Menurutnya, kebutuhan terhadap keberadaan kantor imigrasi semakin mendesak seiring meningkatnya aktivitas orang asing di Papua Tengah.

Data pemerintah menunjukkan terdapat 33 perusahaan yang mempekerjakan 261 tenaga kerja asing di wilayah Papua Tengah. Kondisi tersebut menjadi salah satu indikator meningkatnya aktivitas orang asing sehingga keberadaan petugas imigrasi di daerah dinilai penting untuk memperkuat pengawasan.

Tumiran menegaskan, pemerintah tidak melarang keberadaan maupun aktivitas orang asing selama dilakukan secara resmi dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Pihaknya tidak melarang aktivitas mereka (orang asing), jika aktivitas yang dilakukan resmi. Tetapi jika aktivitas mereka melanggar ketentuan perundang-undangan, pemerintah akan mengambil tindakan sesuai dengan hukum yang berlaku,” tegasnya.

Permudah Pelayanan Paspor

Selain aspek pengawasan orang asing, pembangunan kantor imigrasi di Papua Tengah juga dinilai penting untuk mendekatkan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat.

Selama ini, masyarakat Papua Tengah yang membutuhkan pelayanan paspor harus mengurusnya ke sejumlah daerah lain, seperti Biak, Timika, atau Jayapura. Kondisi tersebut dinilai membutuhkan waktu dan biaya yang relatif besar.

“Kendala tadi yang kami temukan di lapangan, sehingga Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Bapak Gubernur sangat mendukung sekali keberadaan kantor imigrasi,” terang Tumiran.

Atas dasar itu, Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa disebut akan segera merekomendasikan pembangunan kantor imigrasi di Nabire.

Jika pembangunan kantor imigrasi penuh belum dapat direalisasikan dalam waktu dekat, pemerintah provinsi mendorong agar setidaknya dibentuk kantor pelayanan paspor sebagai langkah awal atau embrio menuju berdirinya kantor imigrasi di Provinsi Papua Tengah.

Langkah tersebut diharapkan tidak hanya memperkuat pengawasan terhadap aktivitas orang asing, tetapi juga meningkatkan kualitas pelayanan keimigrasian bagi masyarakat di wilayah Papua Tengah.(red-paputeng)

Pengawasan Orang Asing Diperketat, Libatkan Seluruh Unsur Bangsa

NABIRE — Pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas orang asing di Provinsi Papua Tengah terus diperketat. Upaya tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab jajaran imigrasi, tetapi membutuhkan sinergi seluruh unsur terkait, mulai dari pemerintah daerah, TNI-Polri, Badan Intelijen Strategis (BAIS), hingga masyarakat umum.

Hal itu disampaikan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Papua, Samuel Toba, saat berada di Nabire, Rabu (26/8/2026).

Toba mengatakan, sinergi lintas sektor tersebut dilakukan melalui Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora). Tim ini menjadi wadah koordinasi berbagai instansi dalam melakukan pengawasan, pertukaran informasi, hingga tindak lanjut terhadap keberadaan maupun aktivitas orang asing di wilayah Papua Tengah.

“Pengawasan orang asing bukan sebatas tugas imigrasi. Inilah yang kita sinergikan menjadi satu wadah, yaitu Tim Pora,” ujar Toba.

Menurutnya, Papua Tengah sebagai salah satu daerah otonomi baru (DOB) saat ini tercatat memiliki sekitar 33 perusahaan yang mempekerjakan 261 orang asing. Data tersebut menjadi salah satu dasar penting bagi pemerintah dan aparat terkait dalam memastikan keberadaan serta aktivitas tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Toba menjelaskan, Tim Pora memiliki tugas melakukan koordinasi dan pertukaran informasi untuk memperoleh data yang akurat dari berbagai sumber, termasuk informasi yang berkembang di tengah masyarakat.

Setelah informasi dinilai valid, lanjutnya, langkah tindak lanjut dapat dilakukan secara bersama-sama melalui tim gabungan.

“Informasi A1, kita bertindak bersama-sama atau tim gabungan untuk menindak keberadaan orang asing itu sendiri,” jelasnya.

Pengawasan mencakup berbagai aspek, antara lain aktivitas orang asing, kelengkapan dokumen, status keimigrasian, serta legalitas keberadaan dan kegiatan mereka di wilayah Papua Tengah.

Dua Jenis Tindakan

Terkait langkah yang akan diambil apabila ditemukan pelanggaran, Toba menyebut terdapat dua bentuk tindakan, yakni tindakan administratif keimigrasian dan tindakan pro justitia atau penegakan hukum melalui proses peradilan sesuai ketentuan yang berlaku.

Karena itu, ia menekankan pentingnya keterlibatan seluruh pihak dalam memberikan informasi kepada Tim Pora. Masyarakat maupun media massa dinilai memiliki peran penting dalam membantu menyampaikan informasi terkait aktivitas orang asing.

Meski demikian, Toba mengingatkan agar setiap informasi disampaikan dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.

“Kami harap semua bantuan dari semua pihak untuk melapor ke Tim Pora, dengan asas praduga tak bersalah. Jika terbukti bersalah, maka akan kita tindak dengan aturan yang berlaku,” katanya.

Ia menambahkan, penanganan pelanggaran juga akan disesuaikan dengan kewenangan masing-masing instansi. Apabila pelanggaran berkaitan dengan ketertiban umum, penanganannya menjadi kewenangan Polri. Sementara persoalan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan akan ditangani oleh instansi yang membidangi ketenagakerjaan.

Imigrasi Siap Tindak Penambang Ilegal

Menyinggung dugaan keberadaan penambang ilegal di wilayah Papua Tengah, Toba menegaskan bahwa pihak imigrasi siap mengambil tindakan apabila terdapat informasi dan data yang akurat.

“Jika ada data yang akurat terkait pertambangan ilegal, tentu kami akan bertindak,” tegasnya.

Ia menekankan, setiap tindakan terhadap orang asing harus didasarkan pada informasi dan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, koordinasi antarinstansi serta partisipasi masyarakat menjadi bagian penting dalam memperkuat pengawasan orang asing di Papua Tengah.

Dengan pengawasan yang dilakukan secara terpadu, keberadaan orang asing diharapkan dapat memberikan manfaat bagi daerah tanpa mengabaikan aspek hukum, keamanan, ketertiban, dan kepentingan nasional.(red-paputeng)

2.689 Ton Stok Beras Bulog Nabire Aman untuk Tiga Bulan ke Depan

NABIRE, PAPUTENG.COM — Perum Bulog Nabire memastikan ketersediaan stok beras sebanyak 2.689 ton untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di sejumlah kabupaten di Provinsi Papua Tengah hingga tiga bulan ke depan.

Asisten Manager Bulog Nabire, Nur Imamul Hakim, mengatakan stok tersebut disiapkan untuk memenuhi kebutuhan beras masyarakat, termasuk beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), jatah aparatur sipil negara (ASN), TNI-Polri, serta bantuan pangan pemerintah.

Hal itu disampaikan Imamul seusai mengikuti pertemuan bersama Bupati Nabire, Rabu (26/8/2026).

“Beras itu untuk pemenuhan beras SPHP, jatah PNS, TNI-Polri, dan bantuan pangan pemerintah,” ujar Imamul.

Menurut dia, stok beras yang tersedia masih akan ditambah. Dalam waktu dekat, Bulog Nabire akan menerima pasokan sebanyak 11 kontainer atau sekitar 271 ton.

Pasokan berikutnya juga akan didatangkan dari luar Papua, di antaranya dari Jawa dan Makassar. Penambahan stok tersebut akan dilakukan secara bertahap menyesuaikan kebutuhan di wilayah kerja Bulog Nabire.

Imamul mengatakan, ketersediaan stok juga menjadi langkah antisipasi terhadap dampak El Nino yang mulai dirasakan masyarakat di sejumlah daerah. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi kebutuhan dan ketersediaan pangan sehingga Bulog memastikan stok tetap aman.

Selain menjaga ketersediaan stok, Bulog Nabire juga telah memperoleh alokasi penyaluran bantuan pangan yang dijadwalkan mulai didistribusikan pada September 2026.

Bantuan tersebut ditujukan kepada masyarakat kurang mampu yang telah terdata dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSN).

“Kita pun telah mengalokasikan distribusi beras untuk bulan Juli, Agustus, dan September 2026. Namun, untuk masyarakat kurang mampu dan terdata di DTSN,” kata Imamul.

Khusus untuk Kabupaten Nabire, alokasi bantuan pangan beras yang akan disalurkan selama tiga bulan mencapai sekitar 763 ton.

Dengan tambahan pasokan yang akan masuk serta distribusi yang telah dialokasikan, Bulog Nabire memastikan ketersediaan beras tetap terjaga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah Papua Tengah.(red-paputeng)

Pemkab Nabire Dirikan Pos Pantau untuk Atasi Karhutla dan Kekeringan

NABIRE — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nabire menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kekeringan yang melanda sejumlah wilayah. Kondisi tersebut dinilai semakin perlu diantisipasi seiring dampak El Nino yang masih berlanjut.

Bupati Nabire, Mesak Magai, menggelar pertemuan bersama Dandim 1705/Nabire, Kapolres Nabire, Sekretaris Daerah, para kepala distrik, organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, Bulog Nabire, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.

Pertemuan yang berlangsung dalam bentuk forum diskusi dan tanya jawab itu juga diisi dengan laporan dari para kepala distrik mengenai kondisi masyarakat di wilayah masing-masing, baik di kawasan pesisir maupun pegunungan.

Dari laporan tersebut, persoalan kekeringan dan keterbatasan akses terhadap air bersih menjadi masalah yang hampir merata di sejumlah distrik.

Dampak kekeringan juga mulai dirasakan sektor pertanian. Produktivitas sejumlah tanaman hortikultura, seperti kacang-kacangan dan tomat, mengalami penurunan. Bahkan, masa panen tomat disebut tidak lagi berlangsung sesuai siklus normal.

Kondisi serupa terjadi pada tanaman pangan alternatif seperti singkong dan ubi. Kekeringan berpotensi menghambat produksi dalam jangka panjang apabila tidak segera ditangani.

Kepala Distrik Menou, dalam laporan pada Rabu (26/8/2026), mengatakan sebagian lahan pertanian di wilayahnya sebelumnya tertimbun material longsor. Kondisi tersebut kini diperparah dengan kekeringan yang membuat petani kesulitan kembali mengolah lahan.

“Di Distrik Menou sudah lama terjadi longsor dan menimbun sebagian lahan pertanian singkong dan ubi. Sekarang petani yang panen pun cukup sekali, tidak bisa tanam lagi karena lahan kering,” ujarnya.

Ia menambahkan, dua sungai yang selama ini menjadi sumber air bersih masyarakat di Distrik Menou juga mulai mengering. Debit air kedua sungai tersebut dilaporkan mengalami penyusutan cukup signifikan.

Sementara itu, kondisi berbeda dilaporkan dari Distrik Makimi. Ketersediaan air di saluran irigasi yang digunakan untuk persawahan dan perkebunan masih terpantau, tetapi air tersebut belum dapat dimanfaatkan untuk mengairi sawah karena diduga tercemar aktivitas pertambangan di bagian hulu.

“Saya lihat air di irigasi masih ada, tetapi tidak bisa digunakan untuk mengairi sawah karena kemungkinan tercemar limbah tambang dari hulu sungai,” kata Kepala Distrik Makimi, Wendelinus Bere.

Pemkab Bangun Pos Pemantauan

Menanggapi kondisi tersebut, Bupati Nabire, Mesak Magai, mengatakan Pemkab Nabire bersama jajaran terkait akan mendirikan pos-pos strategis di setiap distrik.

Pos tersebut akan difungsikan sebagai pusat pemantauan, pemetaan, koordinasi, sekaligus pengaduan masyarakat terkait potensi karhutla dan persoalan kekeringan.

“Kami Pemerintah Nabire bersama Pak Kapolres akan mendirikan pos-pos pemantau, pemetaan, dan pengaduan langsung dari masyarakat apabila terdapat potensi kebakaran yang harus segera ditangani,” kata Mesak.

Menurutnya, keberadaan pos di setiap distrik diharapkan dapat mempercepat penyampaian informasi dari masyarakat kepada pemerintah sehingga potensi kebakaran maupun kondisi darurat lainnya dapat segera ditindaklanjuti.

Selain penanganan karhutla, Pemkab Nabire juga berupaya mencari solusi atas persoalan ketersediaan air bersih yang mulai dirasakan masyarakat.

Mesak mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Kodim 1705/Nabire yang memiliki peralatan untuk mendeteksi sumber air.

“Tadi pun saya sudah koordinasi dengan Pak Dandim, bahwa beliau (Kodim) memiliki alat deteksi. Ini cukup efektif bagi masyarakat yang kesulitan mendapatkan air bersih sebelum tindakan bor sumur dilakukan,” pungkasnya.

Pemkab Nabire berharap sinergi antara pemerintah daerah, TNI-Polri, pemerintah distrik, serta masyarakat dapat memperkuat langkah pencegahan dan penanganan karhutla sekaligus mengantisipasi dampak kekeringan di wilayah tersebut.(Red-Paputeng)

Pemprov Papua Tengah Gelar Konsultasi Publik I Penyusunan RAD TPB/SDGs

NABIRE — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah menggelar Konsultasi Publik I penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) di Guest House Papua Tengah, Rabu (26/8/2026).

Kegiatan tersebut dibuka oleh Gubernur Papua Tengah yang diwakili Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Papua Tengah, Victor Fun. Dalam sambutannya, Victor mengatakan konsultasi publik merupakan tahapan penting dalam proses penyusunan RAD TPB/SDGs di Papua Tengah.

“Melalui forum ini kita dapat membangun kesepahaman, menghimpun masukan, dan menyatukan komitmen seluruh pemangku kepentingan guna mendukung pembangunan berkelanjutan di Provinsi Papua Tengah,” ujar Victor.

Menurutnya, TPB/SDGs merupakan komitmen bersama untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Karena itu, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana pembangunan mampu meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Victor menyebut Papua Tengah memiliki potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang besar. Namun, provinsi tersebut juga masih menghadapi sejumlah tantangan pembangunan, antara lain kesenjangan antarwilayah, keterbatasan akses pelayanan dasar, kualitas pendidikan dan kesehatan, kemiskinan, infrastruktur, aksesibilitas, serta pengelolaan lingkungan hidup.

Ia menjelaskan, agenda SDGs merupakan agenda global Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mencakup 17 tujuan pembangunan berkelanjutan. Agenda tersebut diarahkan untuk mengakhiri kemiskinan, melindungi planet, serta memastikan kemakmuran bagi seluruh masyarakat dunia.

Karena itu, penyusunan RAD TPB/SDGs Papua Tengah diharapkan mampu menjawab persoalan dan kebutuhan nyata masyarakat. Dokumen tersebut harus disusun secara konkret, terukur, terintegrasi, partisipatif, dan dapat diimplementasikan sehingga tidak berhenti sebagai dokumen administratif.

“Penyusunan RAD menjadi instrumen penting dalam mengarahkan kebijakan dan program pembangunan di Provinsi Papua Tengah. Konsultasi publik pertama ini merupakan ruang untuk mendengarkan dan menghimpun berbagai pandangan dari seluruh pemangku kepentingan,” katanya.

Victor juga meminta seluruh peserta memberikan saran, masukan, data, informasi, serta rekomendasi yang konstruktif dalam proses penyusunan RAD.

“Pemerintah perlu memastikan setiap target dan indikator yang dituangkan dalam RAD benar-benar sesuai dengan kondisi dan kemampuan daerah,” imbuhnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan pembangunan berkelanjutan tidak dapat dilaksanakan hanya oleh pemerintah. Dibutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari Pemprov dan pemerintah kabupaten, DPR, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, media, lembaga swadaya masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, pemuda, hingga seluruh komponen masyarakat.

“Kolaborasi seluruh pihak menjadi kunci agar agenda pembangunan berkelanjutan di Papua Tengah dapat berjalan secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.(red-paputeng)

Kericuhan Warnai Sidang Perdana Kasus Pembunuhan Remaja Putri di Waroki

NABIRE — Kericuhan mewarnai sidang perdana kasus pembunuhan seorang remaja putri berinisial CKC di Kampung Waroki, Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Senin (24/8/2026).

Sidang yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Nabire tersebut berlangsung tertutup. Sementara itu, sejak pukul 08.00 WIT, warga dan simpatisan korban telah memadati ruas jalan di sekitar PN Nabire untuk menyampaikan aspirasi.

Massa secara bergantian melakukan orasi menggunakan pengeras suara. Mereka meminta majelis hakim menjalankan persidangan secara adil dan transparan serta menjatuhkan hukuman yang berat kepada terdakwa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Kami meminta Majelis Hakim untuk bertindak adil dan transparan. Tidak ada yang ditutup-tutupi,” ujar salah seorang orator.

Selain menuntut proses hukum yang adil, massa juga meminta agar persidangan berikutnya dapat dilaksanakan secara terbuka. Mereka turut meminta agar terdakwa yang nantinya telah berkekuatan hukum tetap menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Nabire.

Aksi massa mendapat pengawalan ketat dari personel Polres Nabire. Simpatisan tidak diperkenankan memasuki halaman PN Nabire sehingga mereka hanya dapat menyampaikan aspirasi dari luar pagar.

Situasi sempat memanas ketika sejumlah massa berupaya menerobos pagar yang telah ditutup dan dijaga aparat keamanan. Kericuhan terjadi setelah sebagian simpatisan melempari petugas yang berjaga di halaman pengadilan.

Situasi kemudian berhasil dikendalikan oleh Wakapolres Nabire, Piter Kendek, bersama personel kepolisian yang bertugas di lokasi.

Aksi tersebut merupakan bentuk solidaritas warga terhadap CKC, korban yang disebut merupakan seorang anak yatim.(Redaksi Paputeng)