NABIRE — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah menggelar Konsultasi Publik I penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) di Guest House Papua Tengah, Rabu (26/8/2026).
Kegiatan tersebut dibuka oleh Gubernur Papua Tengah yang diwakili Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Papua Tengah, Victor Fun. Dalam sambutannya, Victor mengatakan konsultasi publik merupakan tahapan penting dalam proses penyusunan RAD TPB/SDGs di Papua Tengah.
“Melalui forum ini kita dapat membangun kesepahaman, menghimpun masukan, dan menyatukan komitmen seluruh pemangku kepentingan guna mendukung pembangunan berkelanjutan di Provinsi Papua Tengah,” ujar Victor.

Menurutnya, TPB/SDGs merupakan komitmen bersama untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Karena itu, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana pembangunan mampu meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
Victor menyebut Papua Tengah memiliki potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang besar. Namun, provinsi tersebut juga masih menghadapi sejumlah tantangan pembangunan, antara lain kesenjangan antarwilayah, keterbatasan akses pelayanan dasar, kualitas pendidikan dan kesehatan, kemiskinan, infrastruktur, aksesibilitas, serta pengelolaan lingkungan hidup.
Ia menjelaskan, agenda SDGs merupakan agenda global Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mencakup 17 tujuan pembangunan berkelanjutan. Agenda tersebut diarahkan untuk mengakhiri kemiskinan, melindungi planet, serta memastikan kemakmuran bagi seluruh masyarakat dunia.
Karena itu, penyusunan RAD TPB/SDGs Papua Tengah diharapkan mampu menjawab persoalan dan kebutuhan nyata masyarakat. Dokumen tersebut harus disusun secara konkret, terukur, terintegrasi, partisipatif, dan dapat diimplementasikan sehingga tidak berhenti sebagai dokumen administratif.
“Penyusunan RAD menjadi instrumen penting dalam mengarahkan kebijakan dan program pembangunan di Provinsi Papua Tengah. Konsultasi publik pertama ini merupakan ruang untuk mendengarkan dan menghimpun berbagai pandangan dari seluruh pemangku kepentingan,” katanya.
Victor juga meminta seluruh peserta memberikan saran, masukan, data, informasi, serta rekomendasi yang konstruktif dalam proses penyusunan RAD.

“Pemerintah perlu memastikan setiap target dan indikator yang dituangkan dalam RAD benar-benar sesuai dengan kondisi dan kemampuan daerah,” imbuhnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan pembangunan berkelanjutan tidak dapat dilaksanakan hanya oleh pemerintah. Dibutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari Pemprov dan pemerintah kabupaten, DPR, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, media, lembaga swadaya masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, pemuda, hingga seluruh komponen masyarakat.
“Kolaborasi seluruh pihak menjadi kunci agar agenda pembangunan berkelanjutan di Papua Tengah dapat berjalan secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.(red-paputeng)





