Category: Nasional

NABIRE, PAPUTENG.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Nabire melalui Komisi B memberikan perhatian serius terhadap renovasi dan pengaktifan kembali Pasar Samabusa di Distrik Teluk Kimi. Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait yang digelar di Ruang Badan Musyawarah (Bamus) Sekretariat DPRK Nabire, Kamis (30/7/2026).

RDP dipimpin Wakil Ketua Komisi B, Marius Kayame, A.Md, Tek didampingi Anggota Komisi B, Markus Makai, S.Hut. Turut hadir Sekretaris Dewan DPRK Nabire, Hugo Martinus Karubaba, SE, M.Ec.Dev serta Kepala Bagian Persidangan, Davidzoon Manuaron, SH, MH.

Sejumlah OPD yang hadir dalam rapat tersebut antara lain perwakilan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), Kepala Distrik Teluk Kimi, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Nabire.

Dalam RDP tersebut, terdapat beberapa poin penting yang dibahas, dengan fokus utama pada renovasi dan pengaktifan kembali Pasar Samabusa yang selama ini terbengkalai. Pasar tersebut menjadi salah satu pasar yang mendapat perhatian khusus dari Komisi B DPRK Nabire bersama OPD terkait.

Pasar Samabusa diketahui sudah cukup lama tidak beroperasi. Akibatnya, sebagian besar kios dan lapak mengalami kerusakan yang cukup parah serta dipenuhi rumput liar.

“Pasar Samabusa merupakan salah satu pasar yang mendapat perhatian serius dari kami. Pemerintah daerah sudah membangun dan menyediakan fasilitas serta sarananya, namun sayangnya pasar ini vakum dalam waktu yang cukup lama,” Wakil Komisi B, Marius Kayame dalam rapat tersebut.

Berdasarkan hasil inspeksi lapangan yang dilakukan Ketua Komisi B, Poppy Amir Sawaka, dua hari sebelumnya, kondisi bangunan pasar dinilai sudah mengalami kerusakan yang cukup berat sehingga membutuhkan renovasi sebelum dapat kembali difungsikan.

Namun, pembahasan terkait renovasi pasar belum dapat dilakukan secara maksimal karena Dinas Perdagangan Kabupaten Nabire yang memiliki kewenangan terhadap pengelolaan pasar tidak menghadiri RDP tersebut dengan alasan yang belum diketahui.

“Terkait renovasi bangunan pasar merupakan kewenangan Dinas Perdagangan, namun sangat disayangkan mereka tidak hadir dalam rapat ini,” ungkapnya.

Sementara itu, Anggota Komisi B, Markus Makai, S.Hut., menilai kehadiran Dinas Perdagangan sangat penting dalam pembahasan pengelolaan pasar dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurut Markus, pengelolaan retribusi pasar tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Pendapatan Daerah, tetapi juga membutuhkan peran aktif Dinas Perdagangan dalam melihat potensi penerimaan daerah.

“Kalau Dinas Perdagangan lebih jeli melihat kondisi di lapangan, terutama terkait retribusi daerah untuk menggenjot PAD, saya menilai bukan hanya Dispenda yang memiliki peran dalam menarik retribusi,” ujarnya.

Selain persoalan renovasi pasar, DPRK Nabire juga menyoroti maraknya pedagang keliling atau yang dikenal dengan istilah pedagang serikat yang berjualan langsung di lingkungan permukiman masyarakat.

Sekretaris Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Nabire mengaku pihaknya masih menghadapi kendala terkait regulasi yang mengatur keberadaan pedagang tersebut.

“Kami dari Dispenda masih bingung, apakah para pedagang serikat ini memiliki izin atau tidak. Jika memiliki izin, siapa yang mengeluarkannya, apakah Dinas Perdagangan atau PTSP,” katanya.

Keberadaan pedagang keliling dinilai cukup memberikan dampak terhadap pendapatan para pedagang resmi yang berjualan di pasar-pasar tradisional. Masyarakat sebagai konsumen cenderung memilih membeli kebutuhan sehari-hari, seperti sayur-mayur, dari pedagang yang datang langsung ke depan rumah karena dianggap lebih praktis dan tidak memerlukan biaya transportasi untuk pergi ke pasar.

Melalui RDP ini, DPRK Nabire berharap seluruh OPD terkait dapat bersinergi dalam merumuskan solusi atas pengelolaan Pasar Samabusa, mulai dari renovasi bangunan, penataan pedagang, hingga optimalisasi penerimaan daerah dari sektor retribusi pasar.(redaksi-paputeng)

NABIRE – PAPUTENG.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Nabire merekomendasikan pengaktifan kembali Badan Musyawarah Adat Topo Dikia (BMA Todik) yang selama ini sempat vakum. Rekomendasi tersebut disampaikan usai pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama perwakilan BMA Todik dan empat kepala distrik di ruang Badan Musyawarah DPRK Nabire, Rabu (29/7/2026).

Ketua DPRK Nabire, Nancy Karolina Worabay, memimpin langsung jalannya RDP didampingi Sekretaris Dewan, Hugo Karubaba. RDP sedianya dipimpin Ketua Komisi A DPRK Nabire. Perubahan pimpinan rapat dilakukan karena adanya miskomunikasi dan kekeliruan koordinasi.

RDP dihadiri oleh para kepala suku, tokoh adat, serta empat kepala distrik yang berada di bawah naungan BMA Todik, yakni Distrik Uwapa, Siriwo, Dipa, dan Menao.

“Sedianya RDP dipimpin Ketua Komisi A, namun karena ada kekeliruan koordinasi dan miskomunikasi, saya sebagai ketua lembaga yang merupakan representasi rakyat mengambil alih pimpinan rapat dan akan menyampaikan aspirasi bapak-bapak ketua adat dan empat kepala distrik dari pedalaman,” ujar Nancy.

Ketua BMA Todik, Yusak Madai, menyampaikan bahwa lembaga adat tersebut telah berdiri sejak lama, namun sempat tidak aktif. Karena itu, pihaknya meminta DPRK Nabire memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah agar BMA Todik kembali diaktifkan.

“Kami BMA Todik beserta empat kepala distrik, yakni Uwapa, Siriwo, Dipa, dan Menao, beserta tokoh adat dan masyarakat merasa terhormat dengan kehadiran Ibu Ketua DPRK Nabire,” kata Yusak.

Selain meminta pengaktifan kembali BMA Todik, pihaknya juga mengusulkan pembangunan Honai atau gedung sekretariat yang terdiri dari empat kamar sebagai representasi empat distrik yang berada di bawah naungan BMA Todik.

Menanggapi aspirasi tersebut, Nancy menegaskan DPRK Nabire siap memberikan rekomendasi kepada pihak eksekutif dan mengawal proses pengaktifan kembali lembaga adat tersebut hingga memiliki payung hukum yang kuat.

“DPR merupakan representasi rakyat. Kami bagian dari bapak-bapak semua. Kami akan mendorong maksud dan tujuan bapak-bapak dengan memberikan rekomendasi pengaktifan kembali BMA Todik serta mengawal hingga memiliki payung hukum yang melindungi seluruh aktivitas kelembagaan adat,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, para kepala suku dan kepala distrik juga menyatakan dukungan terhadap pembentukan satu suku besar yang menjadi payung bersama bagi seluruh suku yang berada di wilayah adat tersebut. Mereka sepakat BMA Todik menjadi satu-satunya lembaga adat tertinggi yang menaungi empat wilayah adat dalam pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan hak hidup, sosial, dan politik masyarakat adat.

Empat Poin Kesepakatan RDP

Usai RDP, Ketua DPRK Nabire, Nancy Carolina Worabay yang didampingi Sekretaris Dewan, Hugo Karubaba mengungkapkan terdapat empat poin penting yang disepakati bersama.

Pertama, DPRK Nabire akan memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Nabire untuk mengaktifkan kembali BMA Todik sehingga dapat menjalankan roda kelembagaan adat sebagaimana mestinya.

Kedua, DPRK Nabire akan berkoordinasi dengan Bupati Nabire terkait permintaan pembangunan Honai atau gedung sekretariat yang akan menjadi pusat aktivitas BMA Todik.

Ketiga, DPRK Nabire menegaskan tidak boleh ada lembaga atau dewan adat tandingan. Hal ini didasarkan pada kesepakatan empat kepala suku dan empat kepala distrik yang hadir dalam RDP bahwa BMA Todik merupakan satu-satunya payung besar bersama masyarakat adat di wilayah tersebut.

Keempat, DPRK Nabire mendukung penuh perlindungan sumber daya alam (SDA) yang berada di empat distrik, yakni Uwapa, Siriwo, Dipa, dan Menao. Setiap pihak yang sedang maupun akan melakukan aktivitas pertambangan dan pengelolaan SDA di wilayah tersebut diwajibkan memperoleh rekomendasi dari BMA Todik.

DPRK Nabire menegaskan bahwa seluruh aktivitas pengelolaan sumber daya alam, termasuk pertambangan emas di empat distrik tersebut, harus mendapat rekomendasi dari BMA Todik sebagai lembaga adat yang memiliki kewenangan memberikan pertimbangan dan rekomendasi bagi kepentingan masyarakat adat setempat.(red-paputeng)

NABIRE – PAPUTENG.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Nabire merekomendasikan pengaktifan kembali Badan Musyawarah Adat Topo Dikia (BMA Todik) yang selama ini sempat vakum. Rekomendasi tersebut disampaikan usai pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama perwakilan BMA Todik dan empat kepala distrik di ruang Badan Musyawarah DPRK Nabire, Rabu (29/7/2026).

Ketua DPRK Nabire, Nancy Karolina Worabay, memimpin langsung jalannya RDP yang sedianya dipimpin Ketua Komisi A DPRK Nabire. Turut mendampingi Sekretaris Dewan, Hugo Karubaba. Perubahan pimpinan rapat dilakukan karena adanya miskomunikasi dan kekeliruan koordinasi.

RDP dihadiri oleh para kepala suku, tokoh adat, serta empat kepala distrik yang berada di bawah naungan BMA Todik, yakni Distrik Uwapa, Siriwo, Dipa, dan Menao.

“Sedianya RDP dipimpin Ketua Komisi A, namun karena ada kekeliruan koordinasi dan miskomunikasi, saya sebagai ketua lembaga yang merupakan representasi rakyat mengambil alih pimpinan rapat dan akan menyampaikan aspirasi bapak-bapak ketua adat dan empat kepala distrik dari pedalaman,” ujar Nancy.

Ketua BMA Todik, Yusak Madai, menyampaikan bahwa lembaga adat tersebut telah berdiri sejak lama, namun sempat tidak aktif. Karena itu, pihaknya meminta DPRK Nabire memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah agar BMA Todik kembali diaktifkan.

“Kami BMA Todik beserta empat kepala distrik, yakni Uwapa, Siriwo, Dipa, dan Menao, beserta tokoh adat dan masyarakat merasa terhormat dengan kehadiran Ibu Ketua DPRK Nabire,” kata Yusak.

Selain meminta pengaktifan kembali BMA Todik, pihaknya juga mengusulkan pembangunan Honai atau gedung sekretariat yang terdiri dari empat kamar sebagai representasi empat distrik yang berada di bawah naungan BMA Todik.

Menanggapi aspirasi tersebut, Nancy menegaskan DPRK Nabire siap memberikan rekomendasi kepada pihak eksekutif dan mengawal proses pengaktifan kembali lembaga adat tersebut hingga memiliki payung hukum yang kuat.

“DPR merupakan representasi rakyat. Kami bagian dari bapak-bapak semua. Kami akan mendorong maksud dan tujuan bapak-bapak dengan memberikan rekomendasi pengaktifan kembali BMA Todik serta mengawal hingga memiliki payung hukum yang melindungi seluruh aktivitas kelembagaan adat,” ujarnya.

 

Dalam kesempatan yang sama, para kepala suku dan kepala distrik juga menyatakan dukungan terhadap pembentukan satu suku besar yang menjadi payung bersama bagi seluruh suku yang berada di wilayah adat tersebut. Mereka sepakat BMA Todik menjadi satu-satunya lembaga adat tertinggi yang menaungi empat wilayah adat dalam pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan hak hidup, sosial, dan politik masyarakat adat.

Empat Poin Kesepakatan RDP

Usai RDP, Ketua DPRK Nabire didampingi Sekwan, Hugo Karubaba mengungkapkan terdapat empat poin penting yang disepakati bersama.

Pertama, DPRK Nabire akan memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Nabire untuk mengaktifkan kembali BMA Todik sehingga dapat menjalankan roda kelembagaan adat sebagaimana mestinya.

Kedua, DPRK Nabire akan berkoordinasi dengan Bupati Nabire terkait permintaan pembangunan Honai atau gedung sekretariat yang akan menjadi pusat aktivitas BMA Todik.

Ketiga, DPRK Nabire menegaskan tidak boleh ada lembaga atau dewan adat tandingan. Hal ini didasarkan pada kesepakatan empat kepala suku dan empat kepala distrik yang hadir dalam RDP bahwa BMA Todik merupakan satu-satunya payung besar bersama masyarakat adat di wilayah tersebut.

Keempat, DPRK Nabire mendukung penuh perlindungan sumber daya alam (SDA) yang berada di empat distrik, yakni Uwapa, Siriwo, Dipa, dan Menao. Setiap pihak yang sedang maupun akan melakukan aktivitas pertambangan dan pengelolaan SDA di wilayah tersebut diwajibkan memperoleh rekomendasi dari BMA Todik.

DPRK Nabire menegaskan bahwa seluruh aktivitas pengelolaan sumber daya alam, termasuk pertambangan emas di empat distrik tersebut, harus mendapat rekomendasi dari BMA Todik sebagai lembaga adat yang memiliki kewenangan memberikan pertimbangan dan rekomendasi bagi kepentingan masyarakat adat setempat.(red-paputeng)

NABIRE – PAPUTENG.COM – Wakil Ketua IV Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Tengah, John NR Gobai, mengajak pemerintah daerah untuk memberikan dukungan terhadap gerakan literasi yang digagas mahasiswa asal Kabupaten Mimika, Tobi Bagubau, yang berencana memperluas aktivitas literasi bagi anak-anak di Kabupaten Intan Jaya.

Mewakili Ketua DPRP Papua Tengah, John NR Gobai menerima kunjungan Tobi Bagubau di Nabire. Dalam pertemuan tersebut, Tobi menyampaikan komitmennya untuk mengembangkan gerakan literasi yang selama ini dijalankannya di Kabupaten Mimika ke wilayah Intan Jaya.

Selama kurang lebih delapan tahun, Tobi aktif sebagai penggerak komunitas literasi di Kabupaten Mimika. Kepeduliannya terhadap dunia pendidikan mendorongnya untuk menghadirkan ruang belajar dan budaya membaca bagi anak-anak di daerah yang menghadapi berbagai tantangan sosial dan keamanan.

Menurut Tobi, kondisi Kabupaten Intan Jaya yang kerap dihadapkan pada persoalan keamanan dan kemanusiaan tidak boleh menjadi alasan terabaikannya hak anak-anak untuk memperoleh pendidikan yang layak.

“Selama delapan tahun saya aktif bergerak di komunitas literasi. Menyikapi Intan Jaya yang merupakan daerah konflik, hati saya tergerak untuk membangun pendidikan dan mengenalkan literasi kepada anak-anak yang terdampak. Pendidikan adalah hak dasar yang harus terpenuhi apa pun alasan dan kondisi suatu daerah,” ujar Tobi.

Menanggapi hal tersebut, John NR Gobai menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan semangat yang ditunjukkan oleh mahasiswa asal Mimika tersebut dalam memperjuangkan pendidikan bagi anak-anak Papua.

“Dedikasi dan kepedulian mahasiswa ini terhadap pendidikan patut kita apresiasi dan kita dukung,” tegas Gobai.

Gobai menilai gagasan yang dibawa Tobi mencerminkan kepedulian generasi muda Papua terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Menurutnya, inisiatif untuk membangun gerakan literasi di Kabupaten Intan Jaya merupakan langkah strategis yang perlu mendapat dukungan dari DPRP Papua Tengah, Pemerintah Provinsi Papua Tengah, serta Pemerintah Kabupaten Intan Jaya.

Ia menambahkan, penguatan budaya literasi menjadi salah satu upaya penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus membuka akses pengetahuan bagi generasi muda di daerah yang selama ini memiliki keterbatasan layanan pendidikan.

Lebih jauh, Gobai menilai momentum tersebut dapat menjadi langkah awal kolaborasi antara pemerintah, komunitas pendidikan, dan masyarakat dalam membangun ruang-ruang belajar yang aman, nyaman, dan bermanfaat bagi anak-anak Papua.

Selain meningkatkan minat baca, gerakan literasi yang digagas diharapkan mampu menumbuhkan semangat belajar, memperluas wawasan, serta menjadi investasi jangka panjang dalam menciptakan generasi Papua yang cerdas, berkarakter, dan berdaya saing. (redaksi-paputeng)

NABIRE – PAPUTENG.COM – Wakil Ketua I Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Tengah, Paulina Marey, mengajak seluruh anak di Papua Tengah memanfaatkan berbagai program pendidikan yang disediakan pemerintah sebagai bekal meraih masa depan. Ajakan tersebut disampaikan bertepatan dengan momentum peringatan Hari Anak Nasional (HAN) 2026.

Menurut Paulina, peringatan Hari Anak Nasional menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen bersama dalam menjamin hak-hak anak, mulai dari hak hidup, pendidikan, perlindungan, hingga lingkungan yang aman dan ramah bagi tumbuh kembang mereka.

Di Papua Tengah, peringatan HAN 2026 dipusatkan di SMA Plus Kolese Pendidikan Guru (KPG), Nabire Barat. Selain itu, sejumlah kegiatan juga digelar di berbagai lokasi, di antaranya di Klinik Santo Rafael dengan rangkaian kegiatan seperti parenting, sastra, melukis, dan aktivitas edukatif lainnya.

Paulina mengapresiasi perhatian Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang dinilainya terus menunjukkan komitmen terhadap peningkatan kualitas hidup anak-anak.

“Saya merasa bangga atas peringatan Hari Anak Nasional yang digelar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah. Ini mengindikasikan betapa besarnya perhatian pemerintah terhadap keberlangsungan hidup anak-anak agar memperoleh kehidupan yang layak,” ujar Paulina, Senin (27/7/2026).

Ia menegaskan, keberhasilan pemenuhan hak anak tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan peran aktif orang tua, guru, dan masyarakat dalam memberikan pola asuh yang baik serta menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan anak.

Paulina juga memberikan apresiasi terhadap Program Sekolah Sepanjang Hari (SSH) yang dijalankan Pemerintah Provinsi Papua Tengah. Menurutnya, program berbasis pendidikan berasrama tersebut mampu menjawab harapan banyak orang tua karena memberikan pembinaan yang menyeluruh kepada peserta didik.

“Program SSH merupakan program pendidikan berbasis pola asuh dan asrama yang luar biasa. Di sana anak-anak dididik, diberikan perlindungan, jaminan makan, serta waktu istirahat yang cukup. Kami sangat mengapresiasi program ini,” katanya.

Ia menilai pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang sangat penting dalam mewujudkan Indonesia Emas sekaligus membangun Papua Tengah yang adil, maju, dan berkelanjutan.

Di sisi lain, Paulina mengingatkan para orang tua agar lebih bijak dalam mengawasi penggunaan gawai oleh anak-anak. Menurutnya, perkembangan teknologi tidak boleh menghilangkan dunia bermain yang menjadi bagian penting dari masa tumbuh kembang anak.

“Dunia anak tidak terlepas dari bermain, tetapi kita sebagai orang tua harus bijak. Kecanduan gawai bukan hal yang wajar. Bermain boleh, namun tetap harus ada batasannya. Anak-anak harus belajar, belajar, dan terus belajar,” tegasnya.

Lebih lanjut, Paulina mengajak seluruh anak di Papua Tengah memanfaatkan berbagai program pendidikan yang telah disiapkan pemerintah, mulai dari sekolah gratis jenjang SMP, SMA/SMK, bantuan biaya kuliah, hingga kesempatan mengikuti sekolah kedinasan.

Menurutnya, kesempatan tersebut terbuka bagi seluruh anak yang tinggal di Papua Tengah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di masa depan.

“Ini kesempatan bagi anak-anak Papua, bukan hanya Orang Asli Papua (OAP), tetapi semua anak yang berada di Papua Tengah. Raihlah cita-cita kalian. Papua Tengah masih membutuhkan guru, dokter, anggota TNI, polisi, politikus, serta berbagai profesi lainnya, baik di pemerintahan maupun sektor swasta,” pungkasnya.

Paulina berharap semangat Hari Anak Nasional dapat menjadi penguat komitmen semua pihak dalam mendukung percepatan pembangunan sumber daya manusia di Papua Tengah, seiring dengan pembangunan infrastruktur yang terus dilakukan pemerintah daerah. (redaksi-paputeng)

NABIRE, PAPUTENG.COM – Wakil Ketua I Majelis Rakyat Papua (MRP), Paulina Marey, berharap pelaksanaan Musyawarah Besar (Mubes) Enam Suku Pesisir dan Kepulauan dapat segera terealisasi sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Harapan tersebut disampaikannya saat diwawancarai awak media di ruang kerjanya, Senin (27/7/2026).

Sebagai representasi masyarakat adat Papua sekaligus berasal dari wilayah pesisir, Paulina menilai Mubes Enam Suku Pesisir dan Kepulauan memiliki makna dan posisi strategis dalam memperkuat peran masyarakat pesisir untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah serta menjalin kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Nabire dan Pemerintah Provinsi Papua Tengah.

“Atas nama pribadi dan masyarakat, saya sangat berharap Mubes bisa segera terealisasi guna mendapatkan pemimpin yang akan menjadi panutan masyarakat dan mampu menakhodai kebijakan-kebijakan strategis bagi kemajuan masyarakat Papua pesisir, khususnya, dan masyarakat Papua secara keseluruhan,” ujar Paulina.

Ia menjelaskan, Mubes Enam Suku Pesisir diharapkan tidak hanya menghasilkan pemimpin adat yang representatif, tetapi juga mampu melahirkan sejumlah regulasi yang nantinya dapat diakomodasi oleh MRP bersama DPR untuk kemudian diajukan kepada pemerintah pusat.

Menurutnya, masing-masing suku diperkirakan akan mengusulkan kandidat terbaik untuk dipilih menjadi Kepala Suku Besar Enam Suku. Proses tersebut diharapkan menjadi momentum penting dalam memperkuat eksistensi dan peran masyarakat adat pesisir di tengah pesatnya pembangunan Papua Tengah.

“Kami berharap dalam Mubes nanti, selain memilih Kepala Suku Besar Enam Suku, Mubes juga dapat melahirkan peraturan atau undang-undang yang akan kami akomodir bersama DPR dan selanjutnya diajukan ke pemerintah pusat,” katanya.

Paulina menuturkan, sebagai daerah otonomi baru (DOB) dan ibu kota Provinsi Papua Tengah, Nabire saat ini tengah mengalami percepatan pembangunan di berbagai sektor. Oleh karena itu, masyarakat Orang Asli Papua (OAP) harus menjadi bagian penting dari proses pembangunan, bukan hanya menjadi penonton.

Ia mengapresiasi perhatian pemerintah daerah yang terus mendorong pembangunan di sektor kesehatan, pendidikan, dan ekonomi yang menyentuh kehidupan masyarakat Papua. Namun demikian, menurutnya, masyarakat pesisir dan kepulauan juga memiliki cita-cita besar untuk turut berkontribusi dalam memajukan daerahnya secara kultural maupun sosial.

“Nabire merupakan daerah yang majemuk dan layak disebut miniatur Nusantara. Kami ingin mendedikasikan hidup kami bersama saudara-saudara dari berbagai suku lain untuk membangun Nabire yang lebih baik,” ungkapnya.

Paulina juga menekankan pentingnya sektor pendidikan sebagai salah satu pilar utama pembangunan masyarakat Papua. Ia menilai investasi pendidikan bagi generasi muda merupakan langkah strategis yang harus menjadi perhatian seluruh pemangku kepentingan.

“Pendidikan adalah warisan yang paling penting bagi generasi penerus. Karena itu, perhatian terhadap sektor pendidikan harus terus ditingkatkan,” tambahnya.

Diketahui, pelaksanaan Mubes Enam Suku Besar Pesisir dan Kepulauan telah beberapa kali mengalami penundaan akibat kendala teknis dan keterbatasan anggaran. Berdasarkan jadwal terbaru, Mubes direncanakan akan berlangsung pada 30 Juli hingga 1 Agustus 2026.

Masyarakat berharap seluruh tahapan persiapan dapat berjalan lancar sehingga agenda penting bagi masyarakat adat pesisir Papua tersebut dapat terlaksana sesuai rencana.

“Kami berdoa dan mendukung sepenuhnya pelaksanaan Mubes. Semoga dapat terlaksana sesuai jadwal yang telah ditetapkan,” tutupnya. (red-paputeng)

NABIRE – PAPUTENG.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah berkomitmen mengatasi persoalan kekurangan tenaga guru dan rendahnya tingkat kehadiran guru di ruang kelas dengan mengambil alih pengelolaan Kolese Pendidikan Guru (KPG) berbasis asrama di Nabire.

Langkah strategis tersebut disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah, Nurhaida, saat memberikan sambutan pada peringatan Hari Anak Nasional (HAN) 2026 yang digelar di SMA Negeri 1 Plus Kolese Pendidikan Guru (KPG) Nabire, Kamis (23/7/2026).

Menurut Nurhaida, dunia pendidikan di Papua Tengah masih menghadapi tantangan serius berupa minimnya ketersediaan guru serta rendahnya tingkat kehadiran guru dalam proses belajar mengajar. Kondisi ini berdampak langsung terhadap rendahnya kemampuan literasi peserta didik di sekolah.

“Masih kurangnya ketersediaan guru dan minimnya kehadiran guru di ruang kelas dipicu rendahnya keterpanggilan seorang guru dalam mendidik murid sekolah. Hal ini berdampak pada menurunnya literasi siswa,” ujar Nurhaida.

Ia menjelaskan, KPG merupakan lembaga pendidikan berbasis asrama yang dirancang untuk menjawab persoalan kekurangan guru di Papua Tengah. KPG tidak hanya mencetak tenaga pengajar, tetapi juga membentuk guru yang memiliki karakter pendidik, panggilan jiwa untuk mengabdi, serta mampu menerapkan pendidikan yang kontekstual sesuai kebutuhan masyarakat di lapangan.

Sebagai upaya konkret, Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan mengambil alih pengelolaan KPG dan mengembangkannya sebagai pusat pencetak guru untuk wilayah Papua Tengah.

Program tersebut akan dijalankan melalui sinergi dengan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang menyelenggarakan Pendidikan Profesi Guru (PPG). Fokus utamanya adalah mencetak tenaga pendidik untuk jenjang PAUD, TK, dan SD guna memenuhi kebutuhan guru di delapan kabupaten se-Papua Tengah.

Nurhaida mengatakan, kuota penerimaan peserta didik KPG akan disusun berdasarkan kapasitas asrama serta proyeksi kebutuhan guru selama 20 tahun mendatang.

Untuk tahun 2026, Pemprov Papua Tengah menetapkan kuota sebanyak 120 calon siswa KPG dengan sistem keterwakilan, yakni satu peserta dari setiap distrik di Papua Tengah.

Seleksi calon siswa akan dilakukan secara ketat dengan dua persyaratan utama. Pertama, calon peserta merupakan putra-putri asli dari distrik masing-masing yang memiliki prestasi akademik terbaik. Kedua, peserta wajib lulus tes psikologi yang mengukur panggilan jiwa sebagai guru serta komitmen untuk mengabdi di daerah asal setelah menyelesaikan pendidikan.

Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi bagian dari transformasi besar pembangunan pendidikan di Papua Tengah yang menempatkan daerah sebagai pusat pengembangan sumber daya manusia unggul.

“Meletakkan pondasi pendidikan baru di Tanah Papua Tengah membutuhkan keberanian, komitmen, dan kerja keras bersama. Memindahkan pusat penyiapan daya saing dari luar daerah ke dalam daerah kita sendiri adalah satu-satunya jalan terhormat untuk memastikan anak-anak Papua Tengah menjadi tuan di tanahnya sendiri,” tegas Nurhaida.

Melalui penguatan Kolese Pendidikan Guru, Pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap mampu mengatasi kekurangan guru secara bertahap, meningkatkan kualitas pendidikan dasar, serta melahirkan generasi pendidik yang memahami karakter sosial, budaya, dan kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah Papua Tengah.

NABIRE – PAPUTENG.COM – Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah, Jhon NR Gobay, menerima aspirasi yang disampaikan Gerakan Pelajar Mahasiswa Intan Jaya (GPMIJ) dalam aksi damai yang digelar di Nabire, Kamis (23/7/2026). Ia menyatakan komitmennya untuk mengawal tuntutan mahasiswa hingga ke tingkat nasional melalui mekanisme kelembagaan yang berlaku.

Aksi unjuk rasa yang dikomandoi Feri Japugau tersebut menyoroti persoalan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Intan Jaya yang menjadi perhatian dalam beberapa bulan terakhir. Massa aksi meminta pemerintah pusat dan para pemangku kepentingan memberikan perhatian serius terhadap situasi yang terjadi di wilayah tersebut.

Di bawah teriknya matahari, Jhon NR Gobai hadir di tengah massa aksi untuk mendengarkan secara langsung aspirasi mahasiswa sekaligus menerima dokumen tuntutan yang diserahkan oleh perwakilan GPMIJ.

Dalam kesempatan itu, Jhon Gobai menegaskan bahwa DPR Papua Tengah akan mengawal aspirasi yang disampaikan mahasiswa, termasuk mendorong pembahasannya di tingkat nasional.

Ia mengungkapkan, DPR Papua Tengah sebelumnya telah mengirimkan surat kepada Komisi I dan Komisi III DPR RI pada Mei 2026 untuk meminta pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait situasi keamanan dan kemanusiaan di sejumlah wilayah Papua Tengah.

“Kami sudah menyampaikan surat kepada DPR RI dan meminta agar dilaksanakan RDPU bersama Komisi I dan Komisi III. Harapan kami, persoalan yang terjadi di Intan Jaya, Puncak, Puncak Jaya, Paniai, dan daerah lainnya dapat dibahas secara langsung bersama pemerintah pusat,” ujar Jhon Gobai.

Selain persoalan keamanan, mahasiswa juga menyampaikan harapan agar pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap pembangunan yang berkeadilan di Papua, memperkuat keterlibatan Orang Asli Papua (OAP) dalam pengambilan kebijakan, serta membuka ruang dialog sebagai bagian dari penyelesaian berbagai persoalan yang terjadi.

Menanggapi aspirasi tersebut, Jhon Gobai mengajak seluruh peserta aksi untuk tetap mengedepankan cara-cara damai dalam menyampaikan pendapat. Menurutnya, dialog dan penyampaian data yang akurat menjadi langkah penting agar aspirasi masyarakat dapat diterima dan diperjuangkan secara efektif di tingkat nasional.

“Kita ingin semua persoalan ini diselesaikan melalui dialog. DPR Papua Tengah akan terus mengawal aspirasi masyarakat dan kembali mendorong agar DPR RI segera menjadwalkan RDPU sebagai ruang mencari solusi bersama,” katanya.

Usai menerima dokumen aspirasi, Jhon Gobai bersama unsur pimpinan dan anggota DPR Papua Tengah langsung melakukan koordinasi untuk menindaklanjuti tuntutan tersebut melalui mekanisme kelembagaan. Aspirasi yang diterima akan dibahas dalam rapat internal sebelum diteruskan kepada DPR RI sebagai bagian dari rekomendasi resmi DPR Papua Tengah.

Aksi damai GPMIJ berlangsung dengan tertib hingga selesai. Penyerahan aspirasi tersebut menjadi momentum penting yang menunjukkan komitmen mahasiswa dalam menyampaikan pendapat secara konstitusional, sekaligus membuka ruang komunikasi antara masyarakat dan wakil rakyat dalam mendorong penyelesaian berbagai persoalan di Papua Tengah. (red-paputeng)

NABIRE – Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Adrian Kabupaten Nabire bergerak cepat menangani kebocoran pipa saluran air bersih yang kembali terjadi di kawasan Jalan Merdeka, Rabu (22/7/2026). Penanganan segera dilakukan guna memastikan pelayanan air bersih kepada pelanggan dapat kembali normal dalam waktu secepatnya.

Kebocoran pipa terjadi di titik pertigaan Jalan Merdeka dan Jalan PAM, yang lokasinya berdekatan dengan titik kerusakan pipa yang sempat terjadi pada awal Juni 2026 lalu. Kondisi tersebut memerlukan penanganan teknis khusus agar perbaikan dapat dilakukan secara optimal sekaligus mencegah terulangnya kebocoran di lokasi yang sama.

Salah seorang pekerja Perumda Tirta Adrian, Wawan, mengatakan tim teknis telah dikerahkan sejak pagi hari untuk melakukan perbaikan di lapangan. Proses pengerjaan diperkirakan membutuhkan waktu sekitar satu hingga dua hari.

“Tim teknis perbaikan kami telah bekerja dari pagi sekali, kemungkinan memerlukan waktu dua harian,” ujar Wawan.

Akibat pekerjaan perbaikan tersebut, aliran air bersih ke sejumlah pelanggan di sebagian wilayah Kota Nabire untuk sementara waktu dihentikan. Perumda Tirta Adrian menyampaikan bahwa penghentian sementara distribusi air dilakukan untuk mendukung proses perbaikan pipa agar dapat berjalan dengan aman dan maksimal.

Manajemen Perumda Tirta Adrian menargetkan pengerjaan dapat diselesaikan dalam satu hingga dua hari ke depan. Pihak perusahaan juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pelanggan yang terdampak atas gangguan pelayanan yang terjadi selama proses perbaikan berlangsung.

Hingga berita ini diterbitkan, tim teknis masih terus melakukan pekerjaan di lokasi kebocoran. Berdasarkan informasi di lapangan, kebocoran diduga disebabkan kondisi material pipa yang sudah tidak lagi optimal dalam menahan tekanan aliran air maupun beban dari badan jalan di atasnya.

Perumda Tirta Adrian mengimbau masyarakat dan pelanggan untuk bersabar selama proses perbaikan berlangsung. Pelayanan distribusi air bersih akan kembali dinormalisasi setelah pekerjaan dinyatakan selesai dan jaringan pipa dipastikan berfungsi dengan baik. (Redaksi/Paputeng.com)

NABIRE – PAPUTENG.COM – Tunggakan pembayaran air bersih milik Dinas Perdagangan dan Dinas Koperasi Kabupaten Nabire tercatat mencapai Rp73.823. 836. Tunggakan tersebut terakumulasi sejak tahun 2019 hingga Mei 2026 dan mengakibatkan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Dharma Nusantara Kabupaten Nabire menghentikan pasokan air bersih ke kedua instansi tersebut.

Akibat pemutusan aliran air yang telah berlangsung sekitar dua bulan terakhir, aktivitas pelayanan di lingkungan kantor kedua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) itu ikut terdampak. Sejumlah pegawai dan tamu yang datang mengeluhkan tidak tersedianya air di wastafel maupun kamar mandi.

“Sudah sekitar dua bulan pasokan air bersih dari PDAM diputus,” ujar salah seorang pegawai Dinas Perdagangan yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.

Kepala Dinas Koperasi Kabupaten Nabire, Jhon Duwiri, membenarkan adanya pemutusan pasokan air oleh Perumda Dharma Nusantara. Ia mengaku cukup terkejut saat mengetahui besaran tunggakan yang ditagihkan.

Menurutnya, persoalan tersebut cukup kompleks lantaran lahan dan fasilitas sambungan air tercatat atas nama Dinas Koperasi, sementara penggunaannya juga dilakukan oleh Dinas Perdagangan yang saat ini telah menjadi OPD tersendiri.

“Lahan ini merupakan properti milik Dinas Koperasi Kabupaten Nabire. Tentu saja tagihan dan pengajuan fasilitas air bersih atas nama Dinas Koperasi, namun dalam praktiknya digunakan bersama dengan Dinas Perdagangan yang sebenarnya sudah terpisah,” jelas Jhon.

Ia menambahkan, tagihan yang disampaikan Perumda Dharma Nusantara merupakan akumulasi pemakaian sejak tahun 2019. Sementara dirinya baru menjabat sebagai Kepala Dinas Koperasi dalam kurun waktu sekitar dua hingga tiga tahun terakhir.

Jhon menilai penyelesaian tunggakan tersebut tidak bisa dilakukan secara sederhana karena menyangkut mekanisme penganggaran dalam pemerintahan daerah.

“Ini sudah melenceng dari aturan penganggaran yang berlaku. Setiap belanja di OPD harus tercantum dalam anggaran belanja pada tahun berjalan. Tidak bisa serta-merta membayar tagihan yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya,” katanya.

Untuk itu, pihaknya akan segera melakukan koordinasi dengan Dinas Perdagangan sebagai pengguna fasilitas air serta Perumda Dharma Nusantara sebagai penyedia layanan guna mencari solusi penyelesaian tunggakan.

Hal senada disampaikan Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Nabire, Yermias Anauw. Ia menegaskan bahwa selama menjabat, pihaknya selalu memprioritaskan pembayaran kebutuhan rutin kantor, termasuk tagihan air dan listrik.

“Air dan listrik merupakan kebutuhan dasar yang sifatnya rutin setiap bulan. Selama ini kami tetap melakukan pembayaran sesuai tagihan yang ada, baik secara bulanan, triwulanan maupun semester,” ujarnya.

Yermias menjelaskan, pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun untuk kebutuhan satu tahun anggaran sehingga pembayaran tunggakan dari tahun-tahun sebelumnya perlu dilakukan dengan memperhatikan ketentuan administrasi dan pengelolaan keuangan daerah.

Ia mengaku tidak ingin gegabah mengambil keputusan terkait pembayaran tunggakan tersebut. Oleh karena itu, koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Sekretaris Daerah Kabupaten Nabire, akan dilakukan untuk mencari jalan keluar yang sesuai dengan aturan.

“Kami akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Bila diperlukan, persoalan ini akan melibatkan Sekda Nabire karena penyelesaiannya cukup rumit,” pungkasnya.

Tunggakan air yang mencapai puluhan juta rupiah tersebut kini menjadi perhatian karena berdampak langsung pada pelayanan dan kenyamanan di lingkungan kantor pemerintahan. Pemerintah Kabupaten Nabire diharapkan dapat segera menemukan solusi agar pasokan air bersih dapat kembali normal tanpa menyalahi ketentuan pengelolaan keuangan daerah.(red-paputeng)