Category: Nasional

NABIRE – PAPUTENG.COM – Pemerintah Provinsi Papua Tengah resmi mengoperasikan gedung baru Kantor Dinas Perkebunan dan Peternakan yang berlokasi di kawasan PPI Sanoba, Kabupaten Nabire, Rabu (22/7/2026). Peresmian dilakukan oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Papua Tengah, Silwanus Sumule, sebagai bagian dari upaya memperkuat pelayanan publik dan mendukung pembangunan sektor strategis daerah.

Dalam sambutannya, Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa yang dibacakan oleh Pj Sekda Silwanus Sumule menyampaikan bahwa pembangunan gedung tersebut tidak sekadar menambah aset milik pemerintah daerah, tetapi juga menjadi wujud komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Peresmian ini merupakan simbol bertambahnya aset daerah Provinsi Papua Tengah sekaligus bentuk keseriusan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik,” ujar Silwanus.

Ia menjelaskan, sektor perkebunan dan peternakan memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Kedua sektor tersebut dinilai mampu meningkatkan kesejahteraan petani dan peternak, memperkuat ketahanan pangan, serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan di Papua Tengah.

Karena itu, keberadaan kantor baru Dinas Perkebunan dan Peternakan diharapkan menjadi pusat koordinasi dalam merumuskan berbagai program pembangunan yang berpihak kepada masyarakat.

“Kami berharap tempat ini menjadi pusat semangat koordinasi, inovasi, dan kolaborasi yang akan melahirkan gagasan-gagasan yang berpihak pada kepentingan masyarakat,” katanya.

Silwanus juga berpesan kepada pimpinan dan seluruh jajaran Dinas Perkebunan dan Peternakan Papua Tengah agar menjaga serta merawat sarana dan prasarana yang telah tersedia. Ia menekankan pentingnya meningkatkan kinerja dengan mengedepankan tanggung jawab, disiplin, dan profesionalisme dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pada kesempatan tersebut, Silwanus turut mengenang awal dirinya bertugas di kawasan PPI Sanoba pada tahun 2022. Saat itu, fasilitas perkantoran yang tersedia masih sangat sederhana dan terbatas. Namun, kondisi tersebut tidak menyurutkan semangat pengabdian aparatur pemerintah dalam menjalankan tugas pelayanan publik.

“Dengan segala keterbatasan yang ada waktu itu, kami tetap berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Hari ini menjadi momentum yang patut disyukuri karena kita dapat menyaksikan perkembangan dan kemajuan yang telah dicapai bersama,” ungkapnya.

Peresmian gedung baru ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan Dinas Perkebunan dan Peternakan Papua Tengah sekaligus memperkuat kontribusinya dalam pembangunan ekonomi dan ketahanan pangan di wilayah Papua Tengah.(red-paputeng)

NABIRE, PAPUTENG.COM – Gerakan Pelajar Mahasiswa Intan Jaya Se-Indonesia (GPMI-I) akan menggelar aksi unjuk rasa damai di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah (DPRP-PT), Kamis (23/7/2026). Aksi tersebut dilakukan untuk menyampaikan aspirasi terkait situasi yang terjadi di Kabupaten Intan Jaya.

Hal itu tertuang dalam surat pemberitahuan aksi bernomor 01/Aksi/GPMI-I/13/VII/2026 yang disampaikan kepada DPRP Papua Tengah. Dalam surat tersebut, GPMI-I mengangkat tema aksi “Militer Mesin Pembunuh Rakyat Intan Jaya”.

Aksi dijadwalkan dimulai pada pukul 08.00 WIT hingga selesai. Massa aksi akan berkumpul di sejumlah titik di Kota Nabire, yakni SP1, Jepara II, Pasar Karang, Siriwini, dan kawasan Universitas Satya Wiyata Mandala (USWIM), sebelum bergerak menuju Kantor DPRP Papua Tengah.

Koordinator Lapangan Umum, Feri Japugau, bersama Wakil Koordinator Lapangan Yosafat Mujijau serta para penanggung jawab aksi, yakni Marthen Hagisinijau, Melianus Sondegau, dan Ayub Wandagau, menyatakan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi secara damai yang dijamin dalam sistem demokrasi.

Dalam surat pemberitahuan yang diterima, GPMI-I juga menegaskan bahwa pemberitahuan aksi dibuat sebagai langkah antisipasi terhadap potensi tindakan yang dapat menghambat jalannya penyampaian pendapat di muka umum.

Mereka berharap seluruh peserta aksi dapat menyampaikan aspirasi secara tertib dan damai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari DPRP Papua Tengah terkait rencana penerimaan aspirasi dari massa aksi tersebut.

Sementara itu, Ketua Satria Sunda Sakti Papua Tengah, H. Doris Atang Suryana menghimbau warganya untuk berhati-hati dan waspada, menghindari titik-titik kumpul serta ruas jalan yang akan dilalui para pendemo. (red-paputeng).

NABIRE, PAPUTENG.COM – Pemerintah Provinsi Papua Tengah resmi meluncurkan Program BANGKIT (Bangun Generasi dan Keluarga yang Inklusif dan Tangguh) sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dan penurunan angka stunting di wilayah Papua Tengah.

Peluncuran program tersebut digelar di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, Selasa (21/7/2026), dan menjadi salah satu program strategis pemerintah daerah yang menyasar anak usia dini dari keluarga Orang Asli Papua (OAP).

Melalui program ini, Pemerintah Provinsi Papua Tengah akan memberikan bantuan tunai sebesar Rp350 ribu per anak usia 0 hingga 4 tahun bagi penerima manfaat yang memenuhi kriteria.

Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Program BANGKIT menjadi bentuk nyata komitmen pemerintah dalam membangun kualitas generasi Papua Tengah sejak usia dini.

“Hari ini kita meluncurkan Program BANGKIT Papua Tengah,” ujar Meki Fritz Nawipa saat acara peluncuran.

Sekretaris Bersama (Sekber) Program BANGKIT, Elizer Yogi, menjelaskan bahwa pada tahap awal pelaksanaan tahun 2026, terdapat empat kabupaten yang ditetapkan sebagai pilot project, yakni Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Paniai, Kabupaten Intan Jaya, dan Kabupaten Puncak Jaya.

Menurutnya, pemilihan empat kabupaten tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa wilayah tersebut mewakili sebagian besar suku yang ada di Papua Tengah, sehingga diharapkan dapat menjadi model implementasi program sebelum diperluas ke seluruh kabupaten.

“Dana yang kami salurkan ini bersumber dari Dana Otonomi Khusus (Otsus) Tahun 2026 yang diperuntukkan bagi Orang Asli Papua (OAP). Di empat kabupaten tersebut hampir mewakili suku-suku yang ada di Papua Tengah,” kata Elizer Yogi.

Ia menambahkan, sumber pendanaan Program BANGKIT berasal dari Dana Otsus Papua Tengah Tahun Anggaran 2026. Pemerintah Provinsi Papua Tengah telah menyiapkan anggaran sekitar Rp16 miliar untuk mendukung pelaksanaan program pada tahun pertama.

Dalam pelaksanaannya, Sekretariat Bersama Provinsi Papua Tengah akan membentuk Sekber di masing-masing kabupaten penerima manfaat. Tim tersebut bertugas melakukan verifikasi dan validasi data calon penerima bantuan agar penyaluran dana tepat sasaran.

Selain itu, Sekber Provinsi juga akan memberikan pembekalan dan pendampingan teknis kepada Sekber kabupaten dengan menggandeng program SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar).

“Selain peluncuran yang telah terlaksana, kami memberikan wawasan, pembekalan, dan pendampingan kepada Sekber di kabupaten terkait teknis penyalurannya dengan menggandeng SKALA,” jelasnya.

Penyaluran dana Program BANGKIT nantinya akan dilaksanakan melalui Dinas Sosial Provinsi Papua Tengah sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ditunjuk.

Pemerintah Provinsi Papua Tengah menargetkan program ini dapat terus berlanjut pada tahun 2027 apabila implementasi tahap pertama dinilai berhasil dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Melalui Program BANGKIT, Pemprov Papua Tengah berharap kehadiran pemerintah dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat, terutama dalam meningkatkan kualitas hidup anak-anak Papua dan memperkuat ketahanan keluarga sebagai fondasi pembangunan daerah.(red-paputeng)

NABIRE, PAPUTENG.COM – Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa, resmi menandatangani peluncuran Program Bangun Generasi dan Keluarga yang Inklusif dan Tangguh (Bangkit) Papua Tengah di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, Selasa (21/7/2026).

Program tersebut menjadi salah satu langkah strategis Pemerintah Provinsi Papua Tengah dalam upaya menekan angka stunting sekaligus mengurangi kemiskinan di wilayah Papua Tengah.

Pada tahap awal, empat kabupaten yakni Paniai, Dogiyai, Puncak Jaya, dan Intan Jaya ditetapkan sebagai daerah percontohan (pilot project) pelaksanaan Program Bangkit Papua Tengah.

“Empat kabupaten yaitu Paniai, Dogiyai, Puncak Jaya, dan Intan Jaya menjadi pilot project dari program ini. Setelah berjalan dengan baik, selanjutnya akan diterapkan di Nabire, Deiyai, Mimika, dan Puncak,” ujar Gubernur Meki Nawipa dalam sambutannya.

Menurut Nawipa, Program Bangkit merupakan program unggulan Pemprov Papua Tengah yang dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup anak-anak Papua sejak usia dini. Ia mengungkapkan bahwa konsep serupa pernah diterapkannya saat menjabat sebagai Bupati Paniai.

Namun saat itu, setiap pemerintah kabupaten yang ingin mengusulkan program kepada Pemerintah Provinsi Papua harus terlebih dahulu melakukan presentasi di hadapan gubernur.

“Waktu saya menjabat Bupati Paniai, untuk mendapatkan persetujuan program seperti ini, setiap kabupaten harus mempresentasikan terlebih dahulu di hadapan gubernur,” katanya.

Dalam tahap awal pelaksanaan, Pemerintah Provinsi Papua Tengah telah mendata sekitar 1.000 bayi usia 1 hingga 4 tahun di masing-masing kabupaten pilot project. Setiap anak yang terdaftar akan menerima bantuan sebesar Rp350 ribu per bulan.

Dengan skema tersebut, Pemprov Papua Tengah diperkirakan mengalokasikan anggaran sekitar Rp1,4 miliar setiap bulan atau mencapai Rp16,8 miliar per tahun untuk mendukung program tersebut.

Gubernur menegaskan bahwa bantuan diberikan kepada seluruh anak yang memenuhi kriteria tanpa membatasi jumlah anak dalam satu keluarga.

“Pemerintah tidak membatasi. Jika dalam satu keluarga ada dua, tiga, atau lebih anak yang memenuhi syarat, semuanya akan mendapatkan bantuan melalui Program Bangkit Papua Tengah,” tegasnya.

Ia juga menyoroti berbagai program yang telah dijalankan Pemerintah Provinsi Papua Tengah untuk meningkatkan kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP), mulai dari pendidikan gratis tingkat SMP dan SMA hingga pemberian beasiswa bagi mahasiswa Papua.

“Kami ingin masyarakat Papua, khususnya Orang Asli Papua, benar-benar merasakan kehadiran pemerintah. Pendidikan gratis sudah berjalan, bantuan pendidikan tinggi juga diberikan, dan kini melalui Program Bangkit biaya hidup anak usia 1 sampai 4 tahun turut mendapat perhatian pemerintah,” ujarnya.

Meski telah resmi diluncurkan, Nawipa menekankan pentingnya validasi data penerima manfaat agar bantuan yang disalurkan tepat sasaran.

“Hari ini kita luncurkan programnya. Selanjutnya data penerima harus divalidasi dengan baik sehingga Program Bangkit Papua Tengah benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang berhak menerima manfaat,” pungkasnya.

Program Bangkit Papua Tengah diharapkan menjadi instrumen baru dalam mempercepat penurunan angka stunting, meningkatkan kualitas kesehatan anak, serta memperkuat kesejahteraan keluarga di seluruh wilayah Papua Tengah. (red-paputeng)

NABIRE, PAPUTENG.COM – Dinas Peternakan dan Perkebunan (Disnakbun) Kabupaten Nabire menyiapkan program penyaluran sebanyak 1.000 bibit ayam kampung super (ayam kamper) kepada peternak Orang Asli Papua (OAP), baik secara individu maupun melalui kelompok ternak.

Program tersebut ditargetkan mulai direalisasikan pada Desember 2026 sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan produktivitas sektor peternakan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Sekretaris Disnakbun Kabupaten Nabire, Fransesco, mengatakan pihaknya saat ini tengah mempersiapkan sarana pendukung berupa box media ayam untuk memudahkan proses distribusi kepada para penerima manfaat.

“Secara bertahap kami mendatangkan box sebagai sarana pendukung agar mobilisasi dan pembagian ayam kepada peternak lebih mudah, praktis, dan aman,” ujar Fransesco kepada awak media, Senin (20/7/2026).

Ia menjelaskan, bibit ayam kampung super tersebut akan didatangkan dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dalam bentuk Day Old Chick (DOC) atau anak ayam umur sehari. Sebelum disalurkan kepada masyarakat, bibit tersebut akan dipelihara terlebih dahulu dengan melibatkan pihak profesional.

“Bibit yang kami terima berupa DOC. Selanjutnya akan kami besarkan dan pelihara terlebih dahulu dengan menggandeng pihak ketiga yang berpengalaman agar pertumbuhan ayam lebih optimal. Setelah berusia sekitar tiga hingga empat bulan, baru akan disalurkan kepada peternak,” jelasnya.

Menurut Fransesco, strategi tersebut dilakukan untuk menekan angka kematian ayam yang kerap terjadi saat proses distribusi maupun pemeliharaan di tingkat peternak. Selain itu, langkah ini juga diharapkan dapat meningkatkan tingkat keberhasilan program bantuan ternak yang diberikan pemerintah.

Ia menambahkan, ayam kampung super memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan ayam kampung yang umumnya dipelihara secara tradisional oleh masyarakat.

“Jenis ayam ini memiliki kualitas di atas ayam kampung yang selama ini banyak dibudidayakan secara tradisional. Kami berharap para penerima manfaat dapat mengembangkan usaha ternak ini secara berkelanjutan, baik untuk produksi daging maupun pembibitan, sehingga mampu menopang perekonomian keluarga dan kelompok,” pungkasnya.

Melalui program tersebut, Disnakbun Nabire berharap sektor peternakan rakyat semakin berkembang dan mampu menjadi salah satu sumber pendapatan yang berkelanjutan bagi masyarakat OAP di Kabupaten Nabire. (red-paputeng)

NABIRE, PAPUTENG.COM – Pemerintah Provinsi Papua Tengah akan menggelar nonton bareng (nobar) Final Piala Dunia 2026 sebagai salah satu rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-4 Provinsi Papua Tengah yang jatuh pada 25 Juli. Kegiatan tersebut dipusatkan di Halaman Kantor Gubernur Papua Tengah, kawasan Bandara Lama, Nabire Kota, pada Minggu (19/7/2026) malam hingga Senin (20/7/2026) dini hari.

Memasuki usia keempat tahun, Provinsi Papua Tengah terus menunjukkan komitmennya dalam mempercepat pembangunan di berbagai sektor. Sejumlah program strategis yang tengah berjalan antara lain sekolah gratis bagi jenjang SMP dan SMA, pembangunan sekolah MIPA Boarding School, terutama pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) yang mencakup pembangunan Kantor Gubernur, Gedung Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Tengah, rumah susun ASN, hingga rencana pelebaran kawasan Pelabuhan Samabusa dan berbagai infrastruktur pendukung lainnya.

Dalam rangka memeriahkan peringatan HUT tahun ini, Pemerintah Provinsi Papua Tengah telah menyiapkan berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat, mulai dari perlombaan, panggung hiburan rakyat, hingga acara nobar Final Piala Dunia 2026.

Panitia menjadwalkan kegiatan nobar dimulai sekitar pukul 19.00 WIT. Selain menyaksikan laga puncak sepak bola dunia, masyarakat juga akan dihibur oleh sejumlah musisi Papua, di antaranya Trio Papua, Anarok, Vendetta Rap, serta sejumlah artis lokal Papua Tengah lainnya.

Tidak hanya itu, sejumlah pesepak bola asal Papua Tengah juga dijadwalkan hadir untuk memeriahkan acara. Mereka antara lain Patrich Wanggai, Ricky Kayame, dan Jack Kobogau yang akan berinteraksi langsung dengan masyarakat dan pecinta sepak bola yang hadir.

Mengusung tema “Dengan Boka Gembira Kita Tingkatkan Ekonomi Kerakyatan Papua Tengah”, kegiatan nobar ini juga menjadi wadah pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui keterlibatan pelaku usaha kuliner dan UMKM lokal yang akan membuka berbagai stan selama acara berlangsung.

Sebagai puncak kemeriahan, panitia telah menyiapkan berbagai hadiah menarik bagi pengunjung. Door prize utama yang akan diundi pada akhir acara berupa beberapa unit sepeda motor, selain hadiah-hadiah lainnya yang telah disiapkan untuk masyarakat yang mengikuti rangkaian kegiatan nobar tersebut.

Pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang hiburan dan kebersamaan masyarakat dalam menyaksikan Final Piala Dunia 2026, tetapi juga mampu mendorong perputaran ekonomi lokal serta memperkuat semangat persatuan dalam momentum peringatan HUT ke-4 Provinsi Papua Tengah. (red-paputeng)

NABIRE, PAPUTENG.COM – Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Nabire berhasil meringkus seorang pria yang diduga sebagai dedengkot kelompok pelaku kejahatan 3C (pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, dan pencurian kendaraan bermotor) di wilayah Kabupaten Nabire.

Terduga pelaku berinisial ADU alias MU diamankan aparat kepolisian di kawasan Jalan Pipit, Kali Harapan, Nabire, pada Rabu (16/7/2026) sekitar pukul 14.30 WIT.

Dalam penangkapan tersebut, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti milik korban berupa satu unit sepeda motor Honda Beat warna hitam-merah dan sebuah telepon genggam. Selain itu, petugas juga menyita barang bukti yang diduga digunakan pelaku saat menjalankan aksinya, yakni sebilah clurit, kapak, dan obeng.

Penangkapan ADU bermula dari laporan seorang korban yang mengalami tindak pidana pencurian dengan kekerasan (curas) di Jalan Sam Ratulangi, Oyehe, pada hari yang sama. Menindaklanjuti laporan tersebut, Satreskrim Polres Nabire segera melakukan penyelidikan dan pengembangan hingga berhasil mengidentifikasi serta menangkap terduga pelaku.

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, ADU mengaku telah terlibat dalam sedikitnya 11 aksi kejahatan yang terjadi di sejumlah lokasi berbeda di wilayah hukum Polres Nabire sepanjang Januari hingga Mei 2026.

Kapolres Nabire AKBP Samuel D. Tatiratu, S.I.K., CPHR melalui Kasat Reskrim menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengembangkan penyelidikan untuk mengungkap jaringan pelaku kejahatan 3C lainnya yang masih beroperasi serta menuntaskan berbagai kasus yang tengah ditangani.

“Polres Nabire akan terus bertindak tegas terhadap setiap pelaku kejahatan yang meresahkan masyarakat. Upaya pengembangan akan dilakukan untuk mengungkap jaringan yang masih terlibat sehingga situasi kamtibmas tetap aman dan kondusif,” tegasnya.

Polres Nabire juga mengimbau masyarakat yang pernah menjadi korban tindak pencurian maupun kejahatan lainnya agar segera melapor kepada pihak kepolisian. Partisipasi masyarakat dinilai sangat penting untuk membantu proses penyelidikan dan pengungkapan kasus-kasus kriminal yang masih dalam pengembangan.

Saat ini, terduga pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Mapolres Nabire untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. (red-paputeng)

NABIRE, PAPUTENG.COM – Dinas Perdagangan Kabupaten Nabire semakin mengintensifkan pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol (minol) menjelang perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia. Langkah tersebut dilakukan melalui pemantauan rutin dan inspeksi mendadak (sidak) guna menertibkan peredaran minol tanpa label resmi Pemerintah Kabupaten Nabire maupun produk yang tidak sesuai dengan manifest dan belum terdaftar.

Kepala Bidang Usaha Dinas Perdagangan Kabupaten Nabire, Yulius Wopairi, mengungkapkan bahwa pihaknya masih menemukan peredaran minuman beralkohol ilegal atau tanpa label resmi di sejumlah lokasi penjualan. Selain itu, muncul pula berbagai jenis dan merek minuman baru yang belum terdata dalam administrasi pemerintah daerah.

“Kami terus melakukan sidak ke toko-toko penjual minol, terutama distributor. Selain menyita minuman tanpa label resmi Pemda Nabire, kami juga menemukan banyak merek dan jenis minol baru yang belum terdaftar,” kata Wopairi, Kamis (17/7/2026).

Menurutnya, intensitas pengawasan sengaja ditingkatkan sepanjang Juli hingga Agustus karena konsumsi minuman beralkohol cenderung meningkat menjelang dan selama perayaan HUT RI.

“Pengawasan dan sidak kami lakukan lebih masif pada Juli dan Agustus menjelang perayaan HUT RI,” ujarnya.

Dalam sidak terbaru, petugas menemukan dua kios yang menjual minuman beralkohol tanpa label resmi Pemerintah Kabupaten Nabire. Meski demikian, pada kemasan produk ditemukan label distributor sehingga tim melakukan penelusuran lebih lanjut terkait keabsahan label tersebut.

“Kami menemukan dua kios yang menjual minol tanpa label resmi Pemda Nabire. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata label resmi Pemda ditemukan tercecer di dalam kardus sehingga kami melakukan penyelidikan lebih lanjut,” jelasnya.

Untuk menjaga efektivitas operasi, jadwal pelaksanaan sidak tidak pernah diumumkan kepada publik. Kebijakan tersebut diterapkan guna mencegah kebocoran informasi yang dapat menghambat proses penegakan aturan di lapangan.

Selain toko dan distributor, Dinas Perdagangan juga memberikan perhatian khusus terhadap tempat hiburan malam seperti karaoke dan bar yang diduga menjadi salah satu jalur peredaran minuman beralkohol tanpa label maupun merek yang belum terdaftar.

“Kami menduga tempat hiburan malam seperti karaoke dan bar menjadi lokasi strategis peredaran minol tanpa label dan produk yang belum terdaftar,” tegas Wopairi.

Ia menambahkan, peredaran minuman beralkohol nonlabel tidak hanya menyulitkan pengawasan pemerintah, tetapi juga berpotensi mengurangi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di sisi lain, kondisi tersebut dapat merugikan masyarakat karena legalitas serta asal-usul produk yang beredar sulit dipastikan.

Upaya penertiban ini mengacu pada Peraturan Bupati Nabire Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pengendalian dan Penataan Peredaran Minuman Beralkohol. Regulasi tersebut menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam memastikan peredaran minuman beralkohol berlangsung secara tertib, terkontrol, dan transparan.

Kebijakan itu juga merupakan implementasi dari ketentuan yang lebih tinggi, yakni Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2014 serta Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2013 tentang pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol di Indonesia. (red-paputeng)

NABIRE – PAPUTENG.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah (DPRPT) menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025 di Gedung DPR Papua Tengah, Nabire, Rabu (15/7/2026).

Rapat paripurna tersebut menjadi bagian penting dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPR terhadap jalannya pemerintahan daerah sekaligus evaluasi atas kinerja Pemerintah Provinsi Papua Tengah selama tahun anggaran 2025.

Ketua DPR Papua Tengah, Delius Tabuni, mengatakan penyampaian rekomendasi LKPJ merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Melalui mekanisme tersebut, DPR melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang telah dilaksanakan pemerintah daerah selama satu tahun anggaran.

Menurutnya, setelah menerima dokumen LKPJ dari kepala daerah pada 17 April 2026, DPR Papua Tengah melalui komisi-komisi bersama organisasi perangkat daerah dan mitra kerja terkait melakukan pembahasan secara menyeluruh terhadap berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

“Pembahasan dilakukan dengan melihat capaian kinerja, pelaksanaan program, serta berbagai kendala yang dihadapi selama tahun anggaran berjalan. Hasil evaluasi tersebut kemudian dirumuskan menjadi sejumlah rekomendasi strategis sebagai bahan perbaikan ke depan,” ujar Delius.

Ia menegaskan, rekomendasi yang diberikan DPR bukan sekadar bentuk evaluasi, tetapi juga bertujuan mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan agar lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

DPR berharap berbagai catatan yang disampaikan dapat menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan dan program pembangunan yang lebih tepat sasaran serta mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Papua Tengah.

Selain itu, rekomendasi DPR juga diharapkan menjadi instrumen penguatan tata kelola pemerintahan yang sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

Sementara itu, mewakili Gubernur Papua Tengah, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah, dr. Silwanus Sumule, Sp.OG(K), M.Kes., menyampaikan apresiasi kepada DPR Papua Tengah atas kerja sama dan sinergi yang telah terjalin dalam proses pembahasan LKPJ.

Ia menyebut rekomendasi yang disampaikan DPR merupakan masukan konstruktif yang sangat penting bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

“Seluruh perangkat daerah harus mempelajari dan menindaklanjuti setiap rekomendasi yang telah diberikan. Catatan-catatan tersebut harus diterjemahkan menjadi langkah perbaikan yang konkret, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Silwanus.

Menurutnya, kolaborasi yang baik antara eksekutif dan legislatif menjadi faktor penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di Papua Tengah. Karena itu, hubungan kerja yang harmonis perlu terus dijaga demi mempertahankan capaian yang telah diraih sekaligus meningkatkan kinerja pemerintahan di masa mendatang.

Mengakhiri sambutannya, Silwanus menyampaikan terima kasih kepada DPR Papua Tengah atas komitmennya dalam mengawal jalannya pemerintahan daerah. Ia mengibaratkan Papua Tengah sebagai sebuah rumah besar yang harus dibangun bersama dengan fondasi dan tiang yang saling menopang.

“Pemerintah dan DPR mungkin berada pada posisi yang berbeda, namun memiliki tujuan yang sama, yaitu menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Papua Tengah,” pungkasnya.(red-paputeng)

PAPUA TENGAH – PAPUTENG.COM – Polres Nabire bersama Tim Khusus Polda Papua Tengah berhasil mengungkap sebanyak 186 kasus tindak pidana 3C (Curat, Curas, dan Curanmor) selama periode Januari hingga pertengahan Juli 2026. Dari pengungkapan tersebut, aparat kepolisian turut mengamankan 24 unit sepeda motor hasil curian serta puluhan barang bukti yang digunakan maupun diperoleh dari hasil kejahatan.

Keberhasilan pengungkapan ratusan kasus tersebut disampaikan Kapolres Nabire, AKBP Samuel D. Tatiratu, S.I.K., dalam konferensi pers yang digelar di halaman Mapolres Nabire, Rabu (15/7/2026). Ia menegaskan, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya serius kepolisian dalam menekan angka kriminalitas yang masih menjadi tantangan di wilayah Kabupaten Nabire.

Menurut Kapolres, dari total 186 perkara yang berhasil diungkap, sebanyak 83 kasus telah naik ke tahap penyidikan, sementara sisanya masih dalam proses penyelidikan untuk mengumpulkan alat bukti dan mengidentifikasi para pelaku.

“Kami akan terus meningkatkan kegiatan patroli, penyelidikan, serta penegakan hukum guna menekan angka kejahatan di wilayah hukum Polres Nabire,” ujar AKBP Samuel.

Dalam operasi yang dilakukan, polisi menyita 24 unit sepeda motor hasil pencurian, yang sebagian besar merupakan kendaraan roda dua jenis matic. Dari jumlah tersebut, 10 unit telah berhasil dikembalikan kepada pemiliknya setelah melalui proses identifikasi dan verifikasi oleh Satlantas Polres Nabire.

Selain kendaraan bermotor, petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti lainnya berupa 15 parang, 11 pisau, lima kapak, dua kunci T, satu obeng, dua linggis, satu besi pemukul, serta berbagai barang hasil kejahatan seperti telepon genggam, laptop, komputer, televisi, CPU, speaker aktif, stavol, hingga peralatan pertukangan.

Khusus untuk kasus pencurian kendaraan bermotor, Polres Nabire telah menetapkan 14 orang sebagai tersangka. Seluruh tersangka saat ini menjalani proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Kapolres mengungkapkan, hasil penyelidikan menunjukkan mayoritas pelaku berada pada rentang usia produktif, yakni 17 hingga di bawah 30 tahun. Polisi juga menemukan adanya kelompok pelaku baru yang berasal dari luar Kabupaten Nabire dan diduga terlibat dalam jaringan pencurian kendaraan bermotor.

“Mayoritas pelaku bukan warga Nabire. Namun identitas dan asal daerah mereka belum dapat kami sampaikan karena masih berkaitan dengan kepentingan penyidikan yang sedang berjalan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Kapolres menilai tingginya angka kriminalitas di Nabire turut dipengaruhi oleh perkembangan daerah sebagai ibu kota Provinsi Papua Tengah yang memicu meningkatnya mobilitas penduduk serta aktivitas ekonomi.

Terkait kemungkinan penyelesaian perkara melalui mekanisme restorative justice atau Alternative Dispute Resolution (ADR), AKBP Samuel menyatakan setiap kasus akan dikaji secara objektif berdasarkan tingkat pelanggaran, dampak yang ditimbulkan, serta kepentingan penegakan hukum.

“Jika memenuhi unsur keadilan dan syarat yang ditentukan, tentu dapat dipertimbangkan. Namun untuk perkara yang berdampak luas dan menjadi perhatian masyarakat, proses hukum tetap akan berjalan sampai tuntas,” tegasnya.

Sementara itu, hasil pemetaan kepolisian menunjukkan sejumlah kawasan di Nabire yang rawan terjadi aksi pencurian kendaraan bermotor, yakni kawasan BMW, Kalibobo Putaran 1, Kalibobo Putaran 2, dan Siriwini. Dari sejumlah lokasi tersebut, kawasan BMW dan Kalibobo menjadi titik dengan tingkat kasus curanmor tertinggi.

Untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan serupa, Polres Nabire mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan dengan menggunakan kunci pengaman tambahan saat memarkir kendaraan. Warga juga diminta segera melaporkan kepada aparat kepolisian apabila mengetahui adanya tindak kriminal atau aktivitas mencurigakan di lingkungan sekitar.

“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban. Sinergi antara kepolisian dan masyarakat menjadi kunci penting dalam menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di Kabupaten Nabire,” pungkas Kapolres. (red-paputeng)