Category: Hukum dan Kriminal

NABIRE, PAPUTENG.COM – Seorang pria berinisial Kismo (51) ditemukan tergeletak bersimbah darah di sebuah kamar rumah karaoke di kawasan Lokalisasi Samabusa, Distrik Teluk Kimi, Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Jumat (23/10/2026).

Dalam kejadian tersebut, seorang perempuan yang diduga berada bersama korban juga ditemukan dalam kondisi terluka. Perempuan tersebut mengalami luka sayatan pada bagian leher dan telapak tangan sehingga harus dilarikan ke RSUD Nabire untuk mendapatkan penanganan medis.

Kasus tersebut terungkap setelah kepolisian menerima laporan mengenai seorang pria yang ditemukan tergeletak bersimbah darah di dalam sebuah kamar di kawasan tersebut.

Menindaklanjuti laporan itu, Tim Reskrim Polres Nabire yang dipimpin Kasat Reskrim IPTU Bogi Tristanto mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) bersama anggota Reskrim yang sedang bertugas dan seorang personel opsnal.

Petugas kemudian melakukan olah TKP dengan mengumpulkan sejumlah barang bukti dan keterangan yang diperlukan untuk mengungkap rangkaian kejadian. Polisi juga memeriksa rekaman kamera pengawas (CCTV) serta meminta keterangan dari sejumlah saksi.

Kasat Reskrim Polres Nabire IPTU Bogi Tristanto mengatakan, pihaknya masih melakukan penyelidikan dan belum dapat memastikan kronologi maupun motif di balik peristiwa tersebut.

“Kami belum bisa menyimpulkan kronologi dan motif dari kejadian ini. Tim Inafis masih harus mendalami kasus ini, baik dari informasi para saksi, CCTV maupun temuan barang bukti di TKP,” ujar Bogi.

 

 

Berdasarkan informasi awal yang diperoleh penyidik, korban laki-laki dan perempuan tersebut berada di dalam kamar ketika peristiwa terjadi. Keduanya mengalami luka akibat benda tajam, namun kondisi masing-masing korban masih dalam penanganan penyidik dan tenaga medis.

Kismo diketahui pernah menjalani hukuman pidana di Lapas Nabire sejak 2016 terkait perkara pembunuhan dan mutilasi terhadap istrinya. Namun, terkait keterkaitan riwayat hukum tersebut dengan peristiwa yang terjadi saat ini, kepolisian belum memberikan kesimpulan.

Sementara itu, Kapolres Nabire AKBP Samuel Tatiratu mengimbau masyarakat agar tidak menyebarkan spekulasi mengenai kronologi maupun motif kejadian sebelum proses penyelidikan kepolisian selesai.

“Kami imbau kepada masyarakat untuk tidak berspekulasi terkait kronologi kejadian ini sebelum pihak kepolisian selesai melakukan penyelidikan hingga dapat diinformasikan kepada publik,” tegas Samuel.

Polisi masih mendalami sejumlah barang bukti, rekaman CCTV, serta keterangan saksi untuk mengungkap secara utuh rangkaian peristiwa yang menyebabkan satu orang meninggal dunia dan seorang lainnya mengalami luka-luka.(red-paputeng.com)

NABIRE – PAPUTENG.COM – Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Nabire, AKBP Samuel D. Tatiratu, membantah tudingan melakukan intimidasi, diskriminasi, dan teror terhadap pelajar yang tergabung dalam Solidaritas Pelajar West Papua (SPWP) saat menggelar aksi penolakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Papua Tengah.

Samuel menegaskan, flyer atau selebaran yang beredar di media sosial dengan narasi “Kapolres Nabire Stop Diskriminasi, Intimidasi, dan Teror terhadap Pelajar Terlibat Aksi Penolakan Program MBG” tidak sesuai dengan penanganan kepolisian di lapangan.

Pernyataan tersebut disampaikan kepada sejumlah wartawan saat memberikan klarifikasi terkait beredarnya flyer tersebut, Senin (12/10/2026).

“Flyer itu sangat bertentangan dengan penanganan yang kami lakukan saat mengawal aksi demonstrasi SPWP. Polres Nabire mengawal mereka dari titik kumpul di Pasar Karang Tumaritis hingga di depan Kantor Dinas Pendidikan Papua Tengah,” tegas Samuel.

Ia menyayangkan beredarnya informasi tersebut karena, menurutnya, selama pengawalan aksi berlangsung, personel Polres Nabire mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis untuk memastikan para pelajar dapat menyampaikan aspirasi mereka.

Kapolres menegaskan bahwa Polres Nabire tetap membuka ruang bagi seluruh kelompok masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi, baik melalui surat resmi maupun audiensi secara langsung.

Menurutnya, penyampaian aspirasi merupakan hak masyarakat yang dapat difasilitasi melalui mekanisme yang baik, dengan tetap mengedepankan pendekatan humanis serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

“Kami meminta kepada pihak-pihak tertentu atau oknum untuk menghentikan kegiatan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan, kenyamanan, dan ketertiban Nabire,” tandasnya.

Lebih lanjut, Samuel mengatakan Polres Nabire akan menelusuri asal-usul serta kebenaran informasi dalam flyer yang beredar tersebut.

Polisi juga akan berkoordinasi dengan dinas terkait dan koordinator lapangan untuk memastikan apakah flyer tersebut berasal dari SPWP atau ada pihak lain yang menggunakan nama kelompok pelajar tersebut.

Langkah penelusuran itu, kata dia, dilakukan untuk memperjelas persoalan sekaligus mencegah penyebaran informasi yang belum terverifikasi dan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.(Redaksi PAPUTENG.COM)

NABIRE — Sebanyak 11 jenazah korban kebakaran di Kompleks Pasar (Kompas) Lama Bapouda, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai, Papua Tengah, tiba di Nabire pada Rabu (9/9/2026) dini hari.

Kesebelas korban yang merupakan satu keluarga terdiri dari dua Kepala Keluarga (KK) dan berasal dari suku Makassar tersebut dibawa melalui jalur darat pada Selasa (8/9/2026) malam. Rombongan jenazah mendapat pengawalan dari Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Paniai selama perjalanan menuju Nabire.

Setibanya di Nabire, jenazah disemayamkan di Masjid Al-Azhar, Kampung Samabusa, Distrik Teluk Kimi. Selanjutnya, seluruh korban dimakamkan di Pemakaman Islam Kelurahan Kimi.

Pemakaman 11 korban telah selesai dilaksanakan pada Rabu.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) Kabupaten Nabire, Burhanudin Pawennari, menyampaikan keprihatinan mendalam atas musibah kebakaran yang menewaskan 11 orang tersebut.

Sebagai bentuk solidaritas dan kepedulian terhadap keluarga korban serta warga terdampak, KKSS Provinsi Papua Tengah mendirikan Posko Peduli Korban Kebakaran yang berlokasi di Masjid Baiturrahman, Oyehe, Nabire.

Burhan mengimbau masyarakat agar tidak menyampaikan pernyataan atau spekulasi mengenai penyebab kebakaran sebelum adanya keterangan resmi dari pihak berwenang.

“Pesan saya kepada masyarakat dan dipahami media untuk tidak berstatemen tanpa dasar yang kuat terkait penyebab kebakaran di Paniai Timur, sebelum ada pernyataan resmi dari pihak kepolisian,” ujar Burhan, Rabu (9/9/2026).

Mantan anggota Polres Nabire tersebut mengatakan, tim Disaster Victim Identification (DVI) dan Laboratorium Forensik (Labfor) Polda Papua telah diterjunkan ke lokasi kejadian untuk melakukan penyelidikan.

Menurutnya, proses tersebut diperlukan untuk memastikan penyebab pasti kebakaran yang mengakibatkan 11 orang meninggal dunia dan puluhan warga lainnya harus dievakuasi.

“Tim DVI dan Labfor dari Polda Papua sudah terjun ke TKP guna melakukan penyelidikan penyebab pasti kebakaran,” katanya.

Burhan juga mengajak masyarakat untuk menunjukkan kepedulian dengan membantu para korban yang terdampak kebakaran. Sebagian warga, kata dia, kini kehilangan tempat tinggal, harta benda, hingga pakaian.

Bantuan dapat disalurkan melalui Posko Peduli Korban Kebakaran di Masjid Baiturrahman, Oyehe, Nabire. Bantuan yang dibutuhkan antara lain berupa uang, makanan, maupun pakaian bekas yang masih layak pakai.

“Kami mengharapkan kepedulian masyarakat untuk membantu saudara-saudara kita yang saat ini tidak memiliki rumah, harta, bahkan pakaian,” pungkasnya.(red-paputeng)

NABIRE — Seorang pegawai negeri sipil (PNS) berinisial MT (58) ditemukan meninggal dunia di sebuah warung makan yang berada dalam kawasan Cafe Star, Kelurahan Kalibobo, Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Selasa (1/9/2026).

Informasi yang dihimpun menyebutkan, korban yang merupakan warga Kelurahan Sanoba tersebut datang ke lokasi bersama anak angkatnya sekitar pukul 10.30 WIT.

Berdasarkan keterangan awal yang diperoleh pihak kepolisian, sebelum ditemukan meninggal dunia, MT sempat memesan minuman dan berbincang dengan seorang perempuan di warung makan tersebut.

Setelah itu, korban sempat meninggalkan warung dan kembali beberapa saat kemudian. MT kemudian masuk ke sebuah kamar bersama seorang perempuan.

Saat berada di dalam kamar, korban dilaporkan mengalami kejang-kejang. Tidak lama kemudian, korban dinyatakan meninggal dunia.

Menerima laporan kejadian tersebut, personel Satuan Reserse Kriminal dan (Satreskrim) Polres Nabire bersama Tim Identifikasi mendatangi tempat kejadian perkara (TKP).

Petugas kemudian melakukan olah TKP, dokumentasi, identifikasi korban serta meminta keterangan dari sejumlah saksi untuk mengungkap rangkaian kejadian secara utuh.

Jenazah MT selanjutnya dievakuasi ke RSUD Nabire untuk menjalani pemeriksaan oleh dokter di ruang jenazah. Pemeriksaan dilakukan antara lain untuk mengetahui apakah terdapat indikasi tindak kekerasan sebelum korban meninggal dunia.

Dari hasil pemeriksaan bagian luar tubuh, petugas medis tidak menemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh maupun anggota badan korban.

Kapolres Nabire AKBP Samuel D. Tatiratu mengatakan, pihaknya masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab pasti kematian MT.

“Hasil pemeriksaan sementara, tubuh korban tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Kami terus mendalami kasus ini dengan meminta keterangan dari berbagai saksi guna memastikan sebab kematian korban MT,” kata Tatiratu.

Kapolres juga mengimbau masyarakat agar tidak berspekulasi mengenai penyebab kematian korban sebelum kepolisian memperoleh hasil penyelidikan yang konkret.

“Kami meminta kepada masyarakat agar tidak berspekulasi atau menyampaikan pernyataan mengenai penyebab kematian. Serahkan penanganannya kepada pihak kepolisian,” ujarnya.

Hingga kini, Satreskrim Polres Nabire masih melakukan penyelidikan secara menyeluruh, termasuk meminta keterangan dari sejumlah saksi yang dinilai mengetahui rangkaian kejadian sebelum MT meninggal dunia.

Kapolres memastikan proses penanganan perkara dilakukan berdasarkan fakta dan temuan yang diperoleh di lapangan.(Red-Paputeng)

NABIRE — Konflik horizontal yang terjadi di Distrik Kwamki Narama, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, hingga kini belum sepenuhnya mereda. Konflik antarkelompok warga tersebut diduga berawal dari persoalan pribadi yang kemudian berkembang dan melibatkan dua kelompok suku di Mimika.

Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP), Agustinus Anggaibak, mendesak aparat kepolisian, khususnya Polda Papua Tengah dan Polres Mimika, mengambil langkah cepat dan tegas untuk menghentikan aksi kriminal yang berpotensi memperluas konflik.

Hal tersebut disampaikan Anggaibak dalam konferensi pers di ruang kerjanya, Selasa (1/9/2026). Ia menilai situasi keamanan di Mimika semakin mengkhawatirkan sehingga membutuhkan tindakan hukum yang tegas terhadap para pelaku kejahatan.

“Konflik horizontal yang terjadi antarmasyarakat di Mimika, saya minta Kapolda Papua Tengah dan Polres Mimika harus bertindak tegas terhadap para pelaku pembunuhan di sana,” kata Anggaibak.

Menurut Anggaibak, dalam beberapa bulan terakhir MRP turut berada di tengah sejumlah persoalan yang terjadi di wilayah Papua Tengah, termasuk konflik tapal batas Kapiraya serta sejumlah kasus kriminal yang telah menyebabkan jatuhnya korban dari kalangan masyarakat sipil.

Ia mengatakan eskalasi konflik horizontal di Mimika semakin mengkhawatirkan karena tindakan kriminal mulai dilakukan secara terbuka. Bahkan, kata dia, sejumlah aksi kekerasan tidak lagi dilakukan secara tersembunyi, tetapi dengan mendatangi kediaman korban.

‘Kami merasa khawatir tindakan kriminal yang menjurus pada kasus pembunuhan akan memicu konflik yang lebih besar,” ujarnya.

MRP: Kasus Kriminal Jangan Dibawa ke Ranah Adat

Anggaibak menilai persoalan pribadi yang kemudian menyeret masyarakat umum dapat menjadi ancaman serius terhadap keamanan dan keberlangsungan pembangunan di Kabupaten Mimika.

Ia juga menyinggung temuan dua jenazah pelajar yang sedang menjalani Praktik Kerja Lapangan (PKL) di sebuah bengkel. Kedua pelajar tersebut diduga menjadi korban pembunuhan.

“Saya minta Kapolda Papua Tengah dan Kapolres Mimika bertindak tegas. Hukum harus ditegakkan di tanah ini. Tangkap para pelaku,” tegasnya.

MRP, lanjut Anggaibak, menilai kasus pembunuhan tersebut tidak semestinya dipandang sebagai persoalan adat apabila telah memenuhi unsur tindak pidana. Menurut dia, korban dalam aksi kriminal dapat berasal dari berbagai kalangan masyarakat sipil, baik orang dewasa, remaja, maupun anak-anak.

Karena itu, ia meminta aparat kepolisian mengedepankan penegakan hukum terhadap setiap tindakan kriminal yang mengancam keselamatan masyarakat.

Minta Aparat Bertindak di Lapangan

Anggaibak juga meminta aparat kepolisian mengambil tindakan tegas ketika menemukan aksi kekerasan atau tindak pidana yang sedang berlangsung di lapangan.

“Kapolda Papua Tengah dan Polres Mimika harus berani melakukan peringatan langsung di TKP jika mendapati tindakan kriminal warga, apalagi sampai membunuh. Bila perlu, lakukan tindakan pelumpuhan dan penangkapan,” katanya.

Terkait kemungkinan munculnya tudingan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) akibat tindakan tegas aparat, Anggaibak menilai tindakan kriminal yang menghilangkan nyawa seseorang juga merupakan pelanggaran terhadap hak hidup orang lain.

Ia mengingatkan seluruh pihak agar tidak membiarkan situasi keamanan di Mimika berkembang menjadi konflik yang lebih luas.

“Sudah sekitar 20 orang terbunuh, baik secara tersembunyi maupun terang-terangan. Jangan tunggu lagi sampai terjadi bencana yang lebih besar seperti perang terbuka,” pungkasnya.(red-paputeng)

 

NABIRE — Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Tengah, Agustinus Anggaibak, mendorong Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Tengah untuk turun langsung ke daerah-daerah yang mengalami konflik sosial maupun konflik bersenjata.

Desakan tersebut disampaikan Anggaibak dalam jumpa pers bersama sejumlah awak media di ruang kerjanya, Selasa (2/9/2026). Ia menilai kehadiran langsung para wakil rakyat di tengah masyarakat sangat dibutuhkan, terutama menyikapi konflik sosial yang hingga kini masih terjadi di Kabupaten Mimika.

Anggaibak mengatakan, persoalan keamanan di Mimika belum sepenuhnya terselesaikan. Menurut dia, kondisi tersebut telah berlangsung dalam waktu yang cukup panjang dan membutuhkan keterlibatan langsung seluruh pemangku kepentingan.

“Selama kami terjun langsung di daerah konflik, semenjak kasus Kwamki Narama hingga kini, kasus kriminalitas di Mimika belum selesai dengan baik,” ujar Anggaibak.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah konflik horizontal di Distrik Kwamki Narama yang dipicu persoalan pribadi dan terjadi pada Oktober 2025.

Selain itu, Mimika juga menghadapi persoalan tapal batas di wilayah Kapiraya, yang berada di kawasan perbatasan Kabupaten Mimika, Dogiyai, dan Deiyai. Persoalan tersebut melibatkan masyarakat dari Suku Mee dan Kamoro.

Masalah tapal batas Kapiraya sebelumnya telah dibahas Pemerintah Provinsi Papua Tengah bersama DPRP Papua Tengah melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Agustus 2026. Namun, menurut Anggaibak, pembahasan tersebut belum menghasilkan titik terang yang diharapkan seluruh pihak.

Khawatir Konflik Semakin Meluas

Anggaibak juga menyoroti kondisi konflik sosial di wilayah Kwamki Lama, Mimika, yang dinilainya semakin mengkhawatirkan.

Ia menyebut aksi kekerasan hingga pembunuhan masih terjadi, bahkan disebut berlangsung secara terbuka. Kondisi tersebut, menurut dia, membuat masyarakat merasa tidak aman dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

“Di Kwamki Lama Mimika, puluhan korban sudah berjatuhan. Di dalam rumah maupun di pinggir jalan, orang saling membunuh secara terang-terangan,” katanya.

Menurut Anggaibak, DPRP sebagai lembaga yang merupakan representasi masyarakat tidak seharusnya hanya menjalankan tugas dari balik meja. Para wakil rakyat, kata dia, perlu melihat secara langsung kondisi masyarakat yang berada di wilayah konflik.

“Jangan kerja sebatas dari kantor dan duduk di kursi atau berbicara lewat media, surat kabar, media sosial. Siapa yang mau dengar? Masyarakat membutuhkan kehadiran mereka,” tegasnya.

Ia meminta DPRP Papua Tengah segera melakukan kunjungan lapangan ke wilayah-wilayah yang mengalami konflik untuk mengetahui secara langsung kondisi masyarakat sekaligus mencari langkah penyelesaian bersama.

Minta Polisi Tegas Tangani Pelaku Kriminal

Selain DPRP, Anggaibak juga meminta Polda Papua Tengah dan Polres Mimika mengambil langkah tegas terhadap pelaku kriminalitas dan pembunuhan.

Ia menegaskan bahwa aksi pembunuhan merupakan persoalan hukum pidana dan tidak semestinya dibenarkan dengan alasan persoalan adat.

“Kami minta kepada Kapolda Papua Tengah segera tangkap pelaku-pelaku pembunuhan di Mimika. Karena itu persoalan kriminal, bukan persoalan adat. Tidak ada persoalan adat,” ujarnya.

Anggaibak meminta Kapolda Papua Tengah memberikan instruksi yang jelas kepada jajarannya, khususnya Polres Mimika, untuk melakukan penegakan hukum terhadap masyarakat yang terlibat dalam aksi kekerasan.

Ia menilai pendekatan persuasif semata tidak cukup untuk menghadapi aksi kriminalitas yang terus terjadi. Namun, penegakan hukum tetap harus dilakukan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku.

“Bila perlu, tangkap para pembunuh. Hukum harus ditegakkan dengan tegas oleh kepolisian di Timika saat ini. Jangan menunggu korban berjatuhan semakin banyak,” pintanya.

Singgung Potensi Pelanggaran HAM

Menanggapi kemungkinan munculnya tudingan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) apabila aparat mengambil tindakan tegas, Anggaibak mengatakan bahwa tindakan kriminal hingga pembunuhan yang dilakukan masyarakat juga merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak hidup orang lain.

Ia mengingatkan seluruh pihak agar tidak membiarkan situasi berkembang menjadi konflik yang lebih besar.

“Sudah sekitar 20 orang terbunuh, baik secara tersembunyi maupun terang-terangan. Jangan tunggu lagi sampai terjadi bencana yang lebih besar seperti perang terbuka,” katanya.

Anggaibak kembali mendesak DPRP Papua Tengah turun langsung ke lapangan dan meminta kepolisian memperkuat penegakan hukum di Mimika.

“DPRP Papua Tengah segera turun tangan ke lapangan. Kapolda harus tegas memberikan instruksi kepada bawahannya untuk melakukan tindakan nyata di lapangan, menangkap para pelaku kekerasan,” pungkasnya.(red-paputeng)

NABIRE – Ribuan warga yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Toraja (IKT) Kabupaten Nabire diperkirakan akan memadati kawasan Pengadilan Negeri (PN) Nabire, Senin (31/8/2026). Aksi tersebut merupakan bentuk solidaritas terhadap korban dalam perkara anak berhadapan dengan hukum (ABH) terkait kasus pembunuhan seorang remaja putri di Waroki.

Agenda pembacaan putusan perkara tersebut diperkirakan mendapat perhatian luas dari berbagai elemen masyarakat, khususnya warga IKT. Korban diketahui merupakan bagian dari masyarakat Toraja di Nabire.

Ketua IKT Nabire, Yulianus Pasang, membenarkan adanya mobilisasi warga untuk mengikuti aksi solidaritas tersebut. Hal itu disampaikannya seusai mengikuti rapat koordinasi bersama jajaran Polres Nabire.

“Sekitar 1.000 warga kami yang akan melakukan aksi solidaritas terhadap korban CKC. Namun, panitia aksi hanya menyediakan satu unit kendaraan yang dilengkapi pengeras suara,” ujar Yulianus, Minggu (30/8/2026) malam.

Yulianus mengimbau seluruh warga yang mengikuti aksi untuk menjaga ketertiban dan tidak membawa maupun mengonsumsi minuman keras (miras). Ia meminta peserta aksi dapat bersikap dewasa, berpikir jernih, serta tidak mudah terpengaruh oleh alkohol.

“Kita hormati proses hukum. Aksi ini merupakan aksi solidaritas, bukan aksi anarkis, apalagi untuk membuat kekacauan,” tegasnya.

Berdasarkan informasi yang diterima, massa yang akan mengikuti aksi solidaritas tersebut diperkirakan mencapai sekitar 1.000 orang. Mereka akan dikoordinasikan oleh enam orang penanggung jawab dan 14 koordinator lapangan (korlap), dengan komando aksi berada di bawah Agus Rimba.

Aksi solidaritas dijadwalkan berlangsung di ruas jalan dan sekitar kawasan PN Nabire bertepatan dengan agenda pembacaan putusan perkara tersebut

Pihak IKT sebelumnya telah melakukan koordinasi dengan aparat kepolisian guna memastikan pelaksanaan aksi berjalan tertib serta tidak mengganggu jalannya proses persidangan. (red-paputeng)

NABIRE – Ketua Ikatan Keluarga Toraja (IKT) Kabupaten Nabire, Yulianus Pasang, mengungkap sejumlah fakta mengenai kondisi jenazah korban dalam persidangan perkara pembunuhan seorang remaja putri di Waroki, Kabupaten Nabire, Jumat (28/8/2026).

Kesaksian Yulianus disampaikan di hadapan majelis hakim pada persidangan hari keempat. Selain menjelaskan kondisi jenazah yang pertama kali dilihatnya di kamar mayat RSUD Nabire, ia juga mengungkap situasi emosional warga setelah identitas korban diketahui.

Yulianus mengatakan, dirinya menerima informasi mengenai keberadaan jenazah sekitar pukul 03.50 WIT dari pihak rumah sakit. Mendapat kabar tersebut, ia bersama istrinya langsung menuju RSUD Nabire untuk memastikan identitas dan kondisi korban.

“Setiap ada warga saya yang meninggal atau sakit keras, saya pasti ditelepon. Saat itu penelepon menyampaikan bahwa ada warga yang dibunuh, dibakar, dan sebelumnya diduga diperkosa,” kata Yulianus dalam persidangan.

Ungkap Kondisi Jenazah

Setibanya di kamar mayat, Yulianus mengaku melihat langsung kondisi jenazah korban yang mengalami luka bakar parah.

Menurut keterangannya, kondisi tubuh korban sangat memprihatinkan. Luka bakar yang dialami korban membuat jenazah tidak memungkinkan untuk dimandikan, menjalani proses pemulasaraan seperti biasa, maupun dikenakan pakaian.

Atas arahan petugas kamar mayat, Yulianus kemudian membeli kapas berukuran besar untuk membantu menutup dan membalut tubuh korban sebelum proses selanjutnya dilakukan.

Dalam persidangan, Yulianus juga memberikan penjelasan terkait kondisi fisik korban untuk memperjelas keterangan saksi sebelumnya mengenai adanya cairan berwarna merah pada tubuh korban.

Ia menyatakan bahwa cairan yang dilihatnya merupakan darah. Ia juga mengaku melihat adanya luka robek pada bagian tubuh korban.

“Saya melihat dengan mata telanjang, itu adalah darah. Ada luka robek pada bagian sensitif korban. Saya melihatnya secara detail untuk memastikan kondisi tersebut,” ujarnya.

Keterangan tersebut disampaikan Yulianus sebagai kesaksiannya di persidangan dan selanjutnya menjadi bagian dari materi yang dipertimbangkan dalam proses hukum perkara tersebut.

Redam Emosi Warga

Selain kondisi jenazah, Yulianus mengungkap situasi setelah kabar kematian korban diketahui warga.

Menurut dia, sejumlah warga sempat tersulut emosi. Bahkan, beberapa orang disebut datang membawa senjata tajam berupa parang dan berpotensi melakukan aksi balasan.

Melihat situasi tersebut, Yulianus berupaya meredam emosi warga dan meminta agar persoalan tersebut tidak diselesaikan dengan tindakan kekerasan.

“Saya sampaikan kepada mereka, kalau kalian menghargai saya sebagai orang tua, stop! Saya tidak mau daerah ini kacau. Percayakan pada proses hukum yang berjalan,” ungkapnya.

Yulianus bahkan mengaku memberikan peringatan tegas kepada warga. Ia menyatakan siap mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua IKT apabila imbauannya tidak didengarkan.

“Saya bahkan menegaskan akan mengundurkan diri sebagai Ketua IKT detik itu juga jika mereka tidak mau mendengar imbauan tersebut,” katanya.

Upaya tersebut, menurut Yulianus, akhirnya berhasil meredakan situasi. Warga yang sebelumnya tersulut emosi dapat ditenangkan sehingga kondisi kembali kondusif.

Minta Percayakan Proses Hukum

Di akhir kesaksiannya, Yulianus berharap perkara tersebut diproses secara adil, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Ia juga mengimbau keluarga korban dan masyarakat untuk menghormati seluruh proses persidangan serta tidak mengambil tindakan sendiri.

Menurutnya, penyelesaian melalui jalur hukum merupakan langkah penting untuk memperoleh keadilan sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban di Kabupaten Nabire.

“Jangan sampai persoalan ini berkembang menjadi konflik baru. Percayakan semuanya kepada proses hukum,” pesannya.(red-paputeng)

NABIRE — Pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas orang asing di Provinsi Papua Tengah terus diperketat. Upaya tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab jajaran imigrasi, tetapi membutuhkan sinergi seluruh unsur terkait, mulai dari pemerintah daerah, TNI-Polri, Badan Intelijen Strategis (BAIS), hingga masyarakat umum.

Hal itu disampaikan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Papua, Samuel Toba, saat berada di Nabire, Rabu (26/8/2026).

Toba mengatakan, sinergi lintas sektor tersebut dilakukan melalui Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora). Tim ini menjadi wadah koordinasi berbagai instansi dalam melakukan pengawasan, pertukaran informasi, hingga tindak lanjut terhadap keberadaan maupun aktivitas orang asing di wilayah Papua Tengah.

“Pengawasan orang asing bukan sebatas tugas imigrasi. Inilah yang kita sinergikan menjadi satu wadah, yaitu Tim Pora,” ujar Toba.

Menurutnya, Papua Tengah sebagai salah satu daerah otonomi baru (DOB) saat ini tercatat memiliki sekitar 33 perusahaan yang mempekerjakan 261 orang asing. Data tersebut menjadi salah satu dasar penting bagi pemerintah dan aparat terkait dalam memastikan keberadaan serta aktivitas tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Toba menjelaskan, Tim Pora memiliki tugas melakukan koordinasi dan pertukaran informasi untuk memperoleh data yang akurat dari berbagai sumber, termasuk informasi yang berkembang di tengah masyarakat.

Setelah informasi dinilai valid, lanjutnya, langkah tindak lanjut dapat dilakukan secara bersama-sama melalui tim gabungan.

“Informasi A1, kita bertindak bersama-sama atau tim gabungan untuk menindak keberadaan orang asing itu sendiri,” jelasnya.

Pengawasan mencakup berbagai aspek, antara lain aktivitas orang asing, kelengkapan dokumen, status keimigrasian, serta legalitas keberadaan dan kegiatan mereka di wilayah Papua Tengah.

Dua Jenis Tindakan

Terkait langkah yang akan diambil apabila ditemukan pelanggaran, Toba menyebut terdapat dua bentuk tindakan, yakni tindakan administratif keimigrasian dan tindakan pro justitia atau penegakan hukum melalui proses peradilan sesuai ketentuan yang berlaku.

Karena itu, ia menekankan pentingnya keterlibatan seluruh pihak dalam memberikan informasi kepada Tim Pora. Masyarakat maupun media massa dinilai memiliki peran penting dalam membantu menyampaikan informasi terkait aktivitas orang asing.

Meski demikian, Toba mengingatkan agar setiap informasi disampaikan dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.

“Kami harap semua bantuan dari semua pihak untuk melapor ke Tim Pora, dengan asas praduga tak bersalah. Jika terbukti bersalah, maka akan kita tindak dengan aturan yang berlaku,” katanya.

Ia menambahkan, penanganan pelanggaran juga akan disesuaikan dengan kewenangan masing-masing instansi. Apabila pelanggaran berkaitan dengan ketertiban umum, penanganannya menjadi kewenangan Polri. Sementara persoalan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan akan ditangani oleh instansi yang membidangi ketenagakerjaan.

Imigrasi Siap Tindak Penambang Ilegal

Menyinggung dugaan keberadaan penambang ilegal di wilayah Papua Tengah, Toba menegaskan bahwa pihak imigrasi siap mengambil tindakan apabila terdapat informasi dan data yang akurat.

“Jika ada data yang akurat terkait pertambangan ilegal, tentu kami akan bertindak,” tegasnya.

Ia menekankan, setiap tindakan terhadap orang asing harus didasarkan pada informasi dan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, koordinasi antarinstansi serta partisipasi masyarakat menjadi bagian penting dalam memperkuat pengawasan orang asing di Papua Tengah.

Dengan pengawasan yang dilakukan secara terpadu, keberadaan orang asing diharapkan dapat memberikan manfaat bagi daerah tanpa mengabaikan aspek hukum, keamanan, ketertiban, dan kepentingan nasional.(red-paputeng)

NABIRE — Kericuhan mewarnai sidang perdana kasus pembunuhan seorang remaja putri berinisial CKC di Kampung Waroki, Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Senin (24/8/2026).

Sidang yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Nabire tersebut berlangsung tertutup. Sementara itu, sejak pukul 08.00 WIT, warga dan simpatisan korban telah memadati ruas jalan di sekitar PN Nabire untuk menyampaikan aspirasi.

Massa secara bergantian melakukan orasi menggunakan pengeras suara. Mereka meminta majelis hakim menjalankan persidangan secara adil dan transparan serta menjatuhkan hukuman yang berat kepada terdakwa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Kami meminta Majelis Hakim untuk bertindak adil dan transparan. Tidak ada yang ditutup-tutupi,” ujar salah seorang orator.

Selain menuntut proses hukum yang adil, massa juga meminta agar persidangan berikutnya dapat dilaksanakan secara terbuka. Mereka turut meminta agar terdakwa yang nantinya telah berkekuatan hukum tetap menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Nabire.

Aksi massa mendapat pengawalan ketat dari personel Polres Nabire. Simpatisan tidak diperkenankan memasuki halaman PN Nabire sehingga mereka hanya dapat menyampaikan aspirasi dari luar pagar.

Situasi sempat memanas ketika sejumlah massa berupaya menerobos pagar yang telah ditutup dan dijaga aparat keamanan. Kericuhan terjadi setelah sebagian simpatisan melempari petugas yang berjaga di halaman pengadilan.

Situasi kemudian berhasil dikendalikan oleh Wakapolres Nabire, Piter Kendek, bersama personel kepolisian yang bertugas di lokasi.

Aksi tersebut merupakan bentuk solidaritas warga terhadap CKC, korban yang disebut merupakan seorang anak yatim.(Redaksi Paputeng)