Author: Odeodata

TIMIKA,PAPUTENG.com  –

Kapolda Papua Tengah (Paputeng), Brigjen Pol Jermias Rontini menghadiri rapat koordinasi seluruh kepala daerah se-Tanah Papua dalam rangka memperkuat implementasi Otonomi Khusus (Otsus) dengan fokus pada sinkronisasi program pembangunan, penguatan kelembagaan, serta penyaluran dana Otsus yang berkualitas dan tepat sasaran.

Rapat koordinasi dibingkai dalam Forum Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan dan Penguatan Implementasi Kebijakan Otsus Papua tersebut berlangsung di Hotel Horison Diana, Kabupaten Mimika, Senin (11/5/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri para kepala daerah, unsur Forkopimda, serta berbagai pemangku kepentingan guna menyatukan langkah dalam mendukung pembangunan yang merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah Papua.

Brigjen Pol. Jermias Rontini menegaskan komitmen Polri untuk mendukung penuh program-program pembangunan yang dijalankan pemerintah daerah di Tanah Papua.

Menurutnya, stabilitas keamanan menjadi salah satu faktor penting dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Polri siap mendukung seluruh program pembangunan di Tanah Papua, terlebih di Provinsi Papua Tengah. Kami akan memerintahkan seluruh jajaran untuk bersinergi dan mendukung kebijakan pemerintah daerah demi terciptanya Papua yang aman, maju, dan sejahtera,”tukasnya.

Kapolda Papua Tengah juga menyampaikan dukungannya terhadap pernyataan Ketua Asosiasi Kepala Daerah se-Tanah Papua, Meki Fritz Nawipa, yang menegaskan bahwa forum tersebut menjadi momentum penting untuk menyatukan arah, komitmen, dan langkah bersama dalam mempercepat pembangunan Papua yang lebih sejahtera, inklusif, dan berdaya.

“Melalui koordinasi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan seluruh elemen masyarakat menjadi kunci utama keberhasilan implementasi Otsus Papua agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat hingga ke daerah terpencil,” lugasnya.

Rakor diharapkan mampu menghasilkan langkah strategis dan konkret dalam memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan efektivitas penggunaan dana Otsus, serta mempercepat pembangunan di berbagai sektor demi mewujudkan Papua yang maju dan sejahtera. (RP)

NABIRE,PAPUTENG.com

Sebanyak 7 siswa SD Inpres Oyehe Nabire dilaporkan mengalami dugaan keracunan usai mengonsumsi program Makanan Bergizi Gratis (MBG) pada Rabu (16/4/2026).

Kepala Sekolah SD Inpres Oyehe Nabire, Yosef Panggua, saat dikonfirmasi pada Kamis (17/4), menjelaskan bahwa pembagian MBG dilakukan mulai pukul 09.00 WIT kepada siswa dan guru.

Namun beberapa jam setelah mengonsumsi makanan tersebut, sejumlah siswa mengalami gejala tidak biasa hingga akhirnya harus mendapatkan penanganan medis di klinik.

“Yang terdampak sebanyak tujuh siswa, terdiri dari enam siswa kelas VI dan satu siswa kelas II,” ungkap Yosef.

Para siswa kemudian dibawa ke Klinik Alfa Nabire untuk mendapatkan pertolongan medis lebih lanjut. Kondisi mereka dilaporkan membaik setelah mendapatkan perawatan selama beberapa jam.

Sementara itu, Koordinator Wilayah (Korwil) MBG, Marsel Asyerem, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan konfirmasi langsung ke sekolah terkait video dugaan keracunan yang beredar.

Menurutnya, berdasarkan keterangan awal dari pihak sekolah dan hasil komunikasi dengan tenaga medis, kasus tersebut diduga bukan keracunan makanan, melainkan reaksi alergi udara.

“Dari hasil konfirmasi dengan kepala sekolah, memang ada tujuh siswa, tetapi berdasarkan keterangan medis sementara itu karena alergi udara,” ujar Marsel.

Ia menambahkan pihak mitra penyedia makanan telah bertanggung jawab dan memastikan penanganan terhadap para siswa terdampak. Dari tujuh siswa tersebut, lima sempat dirawat dan dua lainnya diperbolehkan pulang setelah kondisi membaik.

“Semua sudah mendapatkan penanganan medis selama 3–4 jam dan sudah diperbolehkan pulang,” jelasnya.

Meski demikian, pihak MBG menyatakan masih akan menunggu hasil pemeriksaan medis lanjutan untuk memastikan penyebab pasti kejadian tersebut.

Kasus ini kini masih dalam perhatian pihak terkait, sembari menunggu kepastian hasil medis guna memastikan apakah insiden tersebut benar disebabkan oleh makanan atau faktor lain. (ist)

PUNCAK, Paputeng.com –

Tiga warga sipil dilaporkan mengalami luka tembak akibat dugaan penyerangan yang dilakukan kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, Rabu (15/4/2026) sekitar Pukul 08.00 WIT.

Informasi mengenai kejadian tersebut disampaikan  Kepala Suku Kampung Tirineri, Dianus Enumbi. Ia melaporkan bahwa terdapat tiga korban dari masyarakat Sinak yang mengalami luka tembak dan berada di sebuah honai laki-laki milik Gerson Telenggeng saat pertama kali ditemukan.

Menindaklanjuti laporan tersebut serta permintaan masyarakat setempat, personel Satgas TNI bersama Kodim 1714/Puncak Jaya dan Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Puncak Jaya segera bergerak menuju lokasi untuk mengevakuasi para korban.

Ketiga korban kemudian dievakuasi menuju Rumah Sakit Mulia guna mendapatkan penanganan medis lebih lanjut.

Sementara itu secara terpisah Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih, Kolonel Inf. Tri Purwanto, menyampaikan keprihatinannya atas insiden kekerasan yang menimpa warga sipil tersebut.

“Warga sipil seharusnya dilindungi, bukan dijadikan sasaran kekerasan. Saat ini ketiga korban sedang dalam proses evakuasi oleh aparat TNI bersama Pemerintah Daerah Puncak Jaya untuk mendapatkan perawatan,”kata Tri.

Dirinya mengimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap situasi keamanan di wilayah tersebut serta segera melaporkan kepada aparat apabila menemukan informasi atau kejadian serupa.

Hingga saat ini, aparat keamanan masih terus melakukan pemantauan situasi di Distrik Sinak guna memastikan kondisi tetap aman bagi masyarakat setempat. (ina)

DEIYAI, PAPUTENG.com– Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Deiyai mengajak seluruh masyarakat untuk segera melakukan perekaman KTP elektronik (e-KTP) di kantor Dukcapil setempat.

Ajakan tersebut disampaikan oleh Pemanfaatan Data Inovasi Pelayanan Dukcapil Deiyai, Yulianus Madai, S.Th, kepada wartawan di Kantor Bupati Deiyai, Jumat (10/4/2026).

“Kami mengajak semua komponen untuk bekerja sama mengajak seluruh warga di Deiyai melakukan perekaman e-KTP,” ujar Madai.

Ia menjelaskan, perekaman e-KTP ditujukan bagi warga berusia 17 tahun ke atas, serta dapat dilakukan sejak usia 16 tahun untuk keperluan pendaftaran administrasi kependudukan.

Madai juga meminta peran aktif kepala distrik dan kepala kampung untuk mendukung percepatan perekaman dengan memanfaatkan sebagian dana desa guna kegiatan pelayanan administrasi kependudukan.

“Dengan bertambahnya jumlah penduduk, kita bersama mewujudkan visi Bupati Deiyai, bahwa seluruh warga harus memiliki dokumen kependudukan di akhir masa jabatan,” jelasnya.

Sementara itu, berdasarkan data resmi Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Dinas Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat, dan Kampung, jumlah penduduk Papua Tengah tercatat sebanyak 1.384.227 jiwa.

Dari jumlah tersebut, Kabupaten Deiyai menjadi daerah dengan jumlah penduduk terkecil, yakni 93.772 jiwa pada triwulan I tahun 2026.

Madai menegaskan bahwa peningkatan jumlah perekaman e-KTP menjadi penting untuk memastikan seluruh warga tercatat dalam data kependudukan secara valid.

Ia juga menyampaikan bahwa data penduduk Deiyai terus mengalami peningkatan, yakni 92.629 jiwa pada tahun 2024, meningkat menjadi 93.168 jiwa pada tahun 2025, dan kembali naik menjadi 93.772 jiwa pada triwulan I tahun 2026.

Di sisi lain, Bupati Deiyai Melkianus Mote juga menegaskan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan bagi seluruh warga. Ia menyebutkan bahwa penyaluran bantuan ke depan akan berbasis data e-KTP.

“Ke depan, bantuan akan disalurkan berbasis e-KTP. Saya tidak akan memberikan bantuan jika tidak memiliki e-KTP. Karena itu, semua warga harus memiliki dokumen kependudukan,” tegasnya.

Pemerintah Kabupaten Deiyai berharap kerja sama semua pihak dapat meningkatkan cakupan perekaman e-KTP demi mendukung tertib administrasi kependudukan di wilayah tersebut. (PK)

NABIRE, PAPUTENG.com –

Harapan baru bagi peningkatan akses transportasi dan kesejahteraan masyarakat kembali terwujud dengan dimulainya pembangunan Jembatan Perintis Garuda di titik kedua. Pembangunan tersebut ditandai dengan peletakan batu pertama di Jalan Ilaga, Kelurahan Girimulyo, Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Sabtu (11/4/2026).

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari pembangunan tahap sebelumnya yang telah berjalan dengan baik, sekaligus menjadi wujud komitmen pemerintah bersama TNI dalam membuka akses transportasi dan mempercepat pembangunan di wilayah Papua Tengah.

Program pembangunan jembatan tersebut merupakan bagian dari kebijakan strategis nasional yang digagas Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dengan pelaksanaan di lapangan melibatkan Kodim 1705/Nabire sebagai unsur pelaksana di wilayah.

Dalam sambutan Kepala Distrik Nabire yang dibacakan oleh Kepala Kelurahan Girimulyo, Ferdinan Pattiruhu, disampaikan apresiasi kepada jajaran TNI, khususnya Kodam XVII/Cenderawasih dan Kodim 1705/Nabire, atas kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan infrastruktur di daerah.

“Pembangunan jembatan ini memiliki peran strategis sebagai penghubung antarwilayah, sekaligus menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi, memperlancar mobilitas masyarakat, serta membuka akses pelayanan publik yang lebih luas,” ujarnya.

Sementara itu, Danrem 173/PVB Brigjen TNI Vivin Alivianto, S.I.P., dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Kasiter Korem 173/PVB Kolonel Inf Fajar Wibawa Angkasa, menegaskan bahwa pembangunan Jembatan Perintis Garuda bukan sekadar proyek fisik, melainkan bentuk nyata kehadiran negara dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

“Pembangunan ini merupakan langkah konkret dalam memperkuat konektivitas, meningkatkan aksesibilitas, serta mendorong pemerataan pembangunan yang berkeadilan,” ungkapnya.

Ia juga menjelaskan pada tahun 2026, Korem 173/PVB merencanakan pembangunan jembatan di empat titik, yang terdiri dari dua jembatan beton pada tahap awal dan dua jembatan aramco pada tahap lanjutan.

Keberadaan jembatan tersebut diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat, mulai dari memperlancar distribusi hasil pertanian dan perkebunan, memudahkan akses pendidikan bagi anak-anak, hingga mendukung berbagai aktivitas ekonomi dan sosial lainnya.

Pelaksanaan peletakan batu pertama ini juga menjadi simbol kuat sinergi antara pemerintah, TNI-Polri, serta masyarakat dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan di Papua.

Dengan dimulainya pembangunan di titik kedua ini, masyarakat Girimulyo menaruh harapan besar agar proyek Jembatan Perintis Garuda dapat segera rampung dan memberikan manfaat nyata, terutama dalam membuka keterisolasian wilayah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. (rls/timred)

MULIA, PAPUTENG.com –   

Ditengah keterbatasan akses layanan kesehatan di wilayah pegunungan Papua, kehadiran Satgas Yonif 743/PSY menjadi harapan bagi masyarakat Kampung Pruleme, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah. Sabtu (11/4/2026).

Melalui kegiatan pelayanan kesehatan keliling, tim kesehatan Satgas mendatangi honai-honai warga untuk memberikan pemeriksaan kesehatan, konsultasi medis, serta pembagian obat-obatan kepada masyarakat setempat.

Kegiatan tersebut tidak hanya menjadi layanan medis semata, tetapi juga wujud kepedulian dan kedekatan TNI dengan masyarakat di wilayah penugasan.

Bintara Kesehatan Satgas Yonif 743/PSY, Sertu Fandi, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen pengabdian TNI kepada masyarakat, khususnya di daerah yang memiliki keterbatasan fasilitas kesehatan.

“Kami ingin hadir langsung di tengah masyarakat untuk membantu meringankan beban mereka, terutama dalam hal kesehatan. Harapannya, kehadiran kami dapat memberikan manfaat nyata sekaligus mempererat hubungan kekeluargaan antara Satgas dan warga,” ujarnya.

Kehadiran prajurit TNI tersebut disambut hangat oleh masyarakat Kampung Pruleme. Warga merasa sangat terbantu dengan pelayanan kesehatan yang diberikan, mengingat sulitnya akses menuju fasilitas medis di wilayah tersebut.

Tokoh masyarakat setempat, Nelius Tabuni, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas perhatian yang diberikan oleh Satgas Yonif 743/PSY kepada masyarakat.

“Kami sangat berterima kasih atas kepedulian bapak-bapak TNI. Bantuan ini sangat berarti bagi kami, terutama karena layanan kesehatan sulit kami jangkau. Semoga kegiatan seperti ini dapat terus dilaksanakan,” ungkapnya.

Melalui kegiatan ini, Satgas Yonif 743/PSY menegaskan bahwa kehadiran TNI di Papua tidak hanya untuk menjaga keamanan, tetapi juga berperan aktif dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di bidang kesehatan. (rls/ist)

NABIRE, PAPUTENG.com — Upaya percepatan pembangunan infrastruktur di Papua Tengah kembali menunjukkan progres nyata dengan dimulainya pembangunan Jembatan Perintis Garuda di Kampung Waroki, Distrik Kimi, Kabupaten Nabire, Rabu (8/4/2026). Kegiatan ground breaking ini menjadi tanda resmi dimulainya proyek strategis nasional tersebut.

Kegiatan dihadiri Kepala Seksi Teritorial (Kasiter) Kasrem 173/PVB, Kolonel Inf Fajar Wibawa Angkasa, mewakili Danrem 173/PVB, bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), tokoh agama, tokoh masyarakat, serta tokoh adat setempat.

Dalam sambutan yang dibacakan Kasiter mewakili Danrem 173/PVB, Brigjen TNI Vivin Alivianto, S.I.P., disampaikan bahwa pembangunan Jembatan Perintis Garuda bukan hanya proyek fisik, tetapi bagian dari Program Strategis Nasional yang digagas langsung oleh Presiden Republik Indonesia.

“Program ini merupakan komitmen kuat pemerintah dalam mendorong percepatan pembangunan infrastruktur, khususnya di wilayah yang masih membutuhkan akses konektivitas yang lebih baik,” bunyi sambutan tersebut.

Jembatan Perintis Garuda diharapkan menjadi penghubung vital yang mempermudah akses antarwilayah, khususnya di Distrik Kimi dan sekitarnya. Dengan terbukanya akses transportasi, aktivitas ekonomi masyarakat diyakini akan meningkat, sekaligus mendukung kesejahteraan warga.

Pada tahap awal, pembangunan mencakup empat unit jembatan, terdiri dari dua jembatan beton dan dua jembatan armaco. Proyek ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat konektivitas dan mendukung integrasi pembangunan di wilayah Papua Tengah.

Momentum ground breaking ini juga mencerminkan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, serta seluruh elemen masyarakat. Dukungan dari tokoh agama, adat, dan masyarakat menunjukkan bahwa pembangunan ini menjadi harapan bersama untuk masa depan yang lebih baik.

Dengan dimulainya pembangunan Jembatan Perintis Garuda, diharapkan tidak hanya membuka akses transportasi, tetapi juga menciptakan peluang baru bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Nabire. (Pendam Cenderawasih/red)

WAGHETE, PAPUTENG.com –

Pemerintah Kabupaten Kabupaten Deiyai menggelar Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Pra Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Setda Deiyai, kawasan Waghete, Rabu (8/4/2026).

Bupati Deiyai Melkianus Mote dalam sambutannya menegaskan bahwa penyusunan RKPD harus disesuaikan dengan kondisi anggaran daerah, terutama setelah adanya kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.

“Saya tahu semua dinas ingin melakukan banyak hal untuk masyarakat. Namun, kita harus realistis dengan keadaan yang ada dan menyesuaikan dengan anggaran yang diberikan pemerintah pusat ke daerah,” kata Mote.

Ia mengajak seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk meningkatkan kualitas perencanaan dengan mengedepankan pendekatan berbasis data serta kebutuhan riil masyarakat di lapangan.

“Kita ajukan kegiatan itu harus betul-betul ada datanya, bukan hanya keinginan OPD tanpa melihat kebutuhan masyarakat. Fokus pembangunan harus menyasar daba (kaum miskin), dobiyo (anak yatim dan piatu), serta miyaa (para janda dan duda). Itu wajib menjadi perhatian,” ujarnya.

Selain itu, Mote juga menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi lintas sektor antar OPD agar tidak terjadi tumpang tindih program pembangunan.

Sebagai contoh, ia menyebut program bantuan bibit ternak babi yang sudah menjadi program di Dinas Pertanian. Karena itu, dinas lain diminta tidak mengusulkan program serupa dan dapat mengajukan program berbeda yang lebih dibutuhkan masyarakat.

“Kita semua harus fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, ekonomi kerakyatan, serta pembangunan infrastruktur,” tegasnya.

Dalam arahannya, Bupati juga menekankan bahwa sektor pendidikan dan kesehatan harus menjadi prioritas pembangunan daerah. Menurutnya, dua sektor tersebut harus dibangun sejak dari tingkat dasar.

Ia menyebut pemerintah daerah akan mendorong setiap kampung memiliki fasilitas pendidikan anak usia dini seperti TK atau PAUD serta layanan kesehatan dasar seperti posyandu.

“Anak-anak harus pintar dan juga harus sehat. Dua hal ini harus berjalan seiring. Kita harus meletakkan pondasi bagi generasi muda yang cerdas dan sehat,” kata Mote.

Di akhir arahannya, Mote mengajak seluruh peserta forum untuk aktif memberikan masukan, saran, dan gagasan guna menyempurnakan rancangan awal RKPD Tahun 2027. Ia juga menegaskan bahwa program yang tidak memiliki dasar jelas atau tidak dapat dipertanggungjawabkan akan dihapus.

“Jika ada program yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, saya akan minta Bappeda Kabupaten Deiyai untuk menghapus program tersebut,” tegasnya. (PK)

WAGHETE, PAPUTENG.com –

Bupati Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua Tengah, Melkianus Mote, memimpin apel bersama seluruh Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Formasi 2024, Tenaga Honorer Kategori II (THK2), serta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di halaman Kantor Bupati Deiyai, kawasan Waghete, Rabu pagi (8/4/2026).

Dalam arahannya, Bupati Mote mengatakan apel tersebut sengaja dilaksanakan untuk menyampaikan sejumlah informasi penting terkait pelaksanaan prajabatan bagi CPNS dan THK2.

Ia menjelaskan dirinya baru saja melakukan kunjungan ke kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional di Jayapura guna berkonsultasi mengenai pelaksanaan prajabatan.

“Belum lama ini saya sudah ke kantor BKN Regional di Jayapura dan menanyakan terkait prajabatan,” kata Mote.

Berdasarkan informasi dari Badan Kepegawaian Negara yang disingkat BKN, pelaksanaan prajabatan dapat dilakukan, namun harus dibagi dalam beberapa sesi. Setiap kelompok dibatasi sekitar 45 hingga 47 peserta.

Menurut Mote, pelaksanaan prajabatan di Deiyai akan menyesuaikan dengan kapasitas gedung yang tersedia di daerah tersebut.

“Karena sesuai aturan per sesi hanya 45–47 orang, sementara gedung besar di Deiyai juga terbatas, maka pelaksanaan prajabatan akan kami prioritaskan berdasarkan absensi,” tegasnya.

Ia menambahkan, peserta yang menunjukkan kedisiplinan sejak awal akan diprioritaskan mengikuti prajabatan pada gelombang pertama.

“Siapa yang rajin, saya akan utamakan. Prajabatan akan dilakukan beberapa gelombang dan saya akan memprioritaskan mereka yang disiplin sejak awal,” ujarnya.

Selain itu, pelaksanaan prajabatan juga akan menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran dalam APBD Kabupaten Deiyai Tahun 2026.

“Jadi semua harus rajin masuk sejak sekarang. Biasakan disiplin sejak masih CPNS agar nanti ketika menjadi ASN sudah terbiasa,” kata Mote.

Sementara itu, terkait tenaga kontrak, Bupati Mote menjelaskan bahwa aturan belanja pegawai maksimal 30 persen dari APBD didasarkan pada Undang‑Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Aturan tersebut wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah paling lambat pada tahun 2027.

Kebijakan tersebut bertujuan meningkatkan produktivitas daerah dengan membatasi belanja rutin serta memaksimalkan belanja modal untuk pembangunan.

Menurut Mote, berdasarkan ketentuan tersebut sebenarnya seluruh pegawai kontrak berpotensi dirumahkan. Namun, pemerintah daerah tetap berupaya memberikan kesempatan kepada warga Deiyai yang telah bekerja sebagai tenaga kontrak untuk tetap bertugas.

Ia juga menyampaikan bahwa pada awal April 2026 dirinya telah mengeluarkan surat keputusan (SK) secara kolektif untuk seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) berdasarkan usulan masing-masing kepala OPD.

“Maka itu mulai hari ini semua tenaga kontrak wajib mengurus rekening TabunganKu. Siapa saja yang tidak mengurus TabunganKu, kami anggap sudah mengundurkan diri,” tegas Mote. (PK)

 

DEIYAI,PAPUTENG.com  –

Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Deiyai, Melison Dogopia mendesak Pemerintah Provinsi Papua Tengah bersama para bupati di wilayah Meepagoo agar menepati janji yang sebelumnya disampaikan kepada masyarakat Distrik Kapiraya terkait penyelesaian persoalan tapal batas.

Desakan tersebut disampaikan menyusul adanya keluhan dari warga Kapiraya yang merasa pemerintah belum menindaklanjuti janji untuk kembali membahas persoalan tersebut.

Salah satu warga Kapiraya dalam sebuah video berdurasi 6 menit 37 detik yang beredar menyampaikan kekecewaannya terhadap pemerintah yang dinilai belum memenuhi janji untuk datang kembali membahas persoalan tersebut.

“Pada saat kunjungan, kami dijanjikan masalah ini akan dibicarakan pada tanggal 15 Maret. Namun pemerintah tidak kunjung datang, bahkan sudah lewat hampir enam belas hari,” ujar warga tersebut dalam pernyataan video yang beredar pada Senin (6/4).

Menanggapi hal itu, Ketua KNPI Deiyai, Melison Dogopia, meminta Pemerintah Provinsi Papua Tengah serta para bupati dari wilayah Meepagoo seperti Kabupaten Nabire, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Paniai dan Kabupaten Mimika segera mengambil langkah konkret agar persoalan tapal batas di Kapiraya dapat segera diselesaikan.

“Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui tim yang sudah dibentuk, termasuk tim dari masing-masing kabupaten, harus mengambil langkah cepat. Jangan hanya memberikan janji kepada masyarakat di Kapiraya,” tegas Dogopia saat ditemui di Waghete, Selasa (7/4).

Ia juga mengingatkan agar pemerintah tidak menunggu terjadinya konflik ataupun jatuhnya korban baru kemudian mengambil tindakan.

“Tim yang sudah dibentuk harus bekerja dengan hati untuk masyarakat. Jangan menunggu ada korban baru bergerak,” ujarnya.

Selain itu, KNPI Deiyai juga mempertanyakan perkembangan kerja dari tim yang telah dibentuk oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten untuk menangani persoalan tersebut.

“Jangan sampai konflik di masyarakat dijadikan proyek. Kerja harus sampai tuntas,” tambahnya.

KNPI Deiyai pun mendesak Pemerintah Provinsi Papua Tengah serta pemerintah kabupaten terkait, khususnya Deiyai, Dogiyai dan Mimika, agar dalam waktu dekat segera menyelesaikan persoalan tapal batas di Kapiraya guna mencegah potensi konflik yang dapat menimbulkan korban jiwa maupun kerugian harta benda. (PK)