Tag: Nabire

NABIRE, PAPUTENG.com –

Maraknya praktik perjudian yang beroperasi secara terbuka di tengah masyarakat Kabupaten Nabire memicu keresahan luas dan mendapat sorotan serius dari berbagai elemen, mulai dari tokoh adat, tokoh agama, masyarakat, aparat kelurahan, hingga kalangan pemuda.

Sebagai respons atas situasi tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Nabire menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) di ruang Panitia Musyawarah (Panmus), dipimpin Ketua Komisi A, Karel Tabuni, pada 28 April 2026.

Dalam forum tersebut, muncul berbagai pandangan terkait penanganan perjudian, termasuk adanya usulan yang menyinggung legalisasi demi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, Kepala Bagian Persidangan DPRK Nabire, Davidzoon, SH, MH, menegaskan bahwa negara secara hukum tidak membenarkan praktik perjudian dalam bentuk apa pun.

Davidzoon menjelaskan, dasar hukum perjudian kini tidak lagi merujuk pada Pasal 303 KUHP lama semata, melainkan telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 426 dan Pasal 427.

“Peralihan aturan perjudian kini diatur dalam KUHP baru, yakni UU Nomor 1 Tahun 2023. Pasal 426 menegaskan penyelenggara perjudian terancam pidana penjara paling lama 9 tahun atau denda maksimal Rp2 miliar, sedangkan Pasal 427 mengatur pemain judi dapat dipidana maksimal 3 tahun penjara atau denda hingga Rp50 juta,” ujar Davidzoon, Kamis (30/4/2026).

Ia menegaskan, Pasal 426 mengatur bahwa setiap orang yang tanpa izin menyelenggarakan perjudian dapat dikenai hukuman berat, sementara Pasal 427 menyasar peserta atau pemain yang terlibat dalam aktivitas perjudian ilegal.

Menurutnya, dalam jalannya RDP, terdapat aspirasi masyarakat yang muncul karena kejenuhan terhadap maraknya perjudian, bahkan sebagian mempertanyakan kemungkinan legalisasi agar bisa menjadi sumber PAD. Namun, Davidzoon menolak tegas gagasan tersebut.

“Masyarakat mungkin sudah lelah dan bosan dengan maraknya praktik perjudian, lalu muncul pertanyaan mengapa tidak dilegalkan saja supaya ada pemasukan daerah. Saya tegaskan, tidak. Apa pun alasan dan bentuknya, perjudian tetap dilarang negara,” tegasnya.

Ia juga menyoroti bahwa pemberantasan perjudian di Nabire menghadapi tantangan serius, termasuk adanya dugaan praktik perlindungan oleh oknum tertentu yang membuat penindakan terasa seperti “menghantam tembok beton”.

DPRK Nabire bersama elemen masyarakat diharapkan dapat terus mendorong penegakan hukum yang konsisten, sehingga keresahan sosial akibat perjudian tidak semakin meluas dan merusak kehidupan masyarakat.

 

NABIRE, PAPUTENG.com –

Peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day pada 1 Mei tahun ini dimaknai lebih luas di Papua Tengah sebagai momentum refleksi sejarah 1 Mei 1963, yang disebut sebagai titik awal babak baru pembangunan serta tanggung jawab administratif di Tanah Papua.

Refleksi tersebut mengemuka dalam Seminar Wawasan Kebangsaan yang digelar di Auditorium RRI Nabire, dengan fokus pada penguatan persatuan, wawasan kebangsaan, serta komitmen pembangunan yang merata bagi seluruh masyarakat Papua.

Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa, melalui sambutan tertulis yang dibacakan Pelaksana Tugas (Plt) Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Papua Tengah, Alanthino Wiay, menegaskan bahwa momentum sejarah 1 Mei harus diterjemahkan dalam kerja nyata pembangunan yang berkeadilan.

“Momentum refleksi sejarah 1 Mei 1963, saat dimulainya babak baru pembangunan dan titik awal tanggung jawab administratif, yang saat ini harus diwujudkan dalam bentuk pemerataan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat Papua,” ujar Alanthino.

Ia menyampaikan apresiasi Pemerintah Provinsi Papua Tengah kepada Barisan Merah Putih (BMP) atas penyelenggaraan seminar tersebut, yang dinilai relevan dalam menghidupkan kembali nilai-nilai sejarah perjuangan dan komitmen kebangsaan.

Menurutnya, tema seminar yang diangkat menjadi pengingat bahwa persatuan bangsa yang dirasakan saat ini lahir melalui perjalanan panjang, baik melalui diplomasi, tekanan politik, maupun operasi militer.

Dalam forum tersebut, terdapat tiga poin utama yang ditekankan kepada peserta. Pertama, menyegarkan kembali ingatan kolektif bangsa agar sejarah perjuangan para pendahulu dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak dilupakan.

Kedua, memberikan edukasi kepada generasi muda agar memahami perjalanan sejarah secara utuh, sehingga tetap terhubung dengan identitas kebangsaan.

Ketiga, memperkuat semangat nasionalisme di tengah keberagaman, dengan tetap menjaga persatuan dalam bingkai NKRI.

Meki Nawipa juga mengajak generasi muda Papua Tengah untuk tidak sekadar menjadi pendengar, tetapi menjadi pemikir yang aktif menggali pengetahuan, berdiskusi kritis, serta memahami dinamika sosial dan geopolitik yang membentuk Papua saat ini.

“Mari kita bangun tanah Papua, khususnya Papua Tengah, tidak hanya maju secara fisik, tetapi juga kuat dalam persatuan, adil dalam kesejahteraan, dan bermartabat dalam kebangsaan,” pesannya.

Ia menegaskan bahwa memahami sejarah saja tidak cukup, melainkan harus menjadikan sejarah sebagai fondasi dalam membangun masa depan Papua Tengah yang damai, maju, dan sejahtera.

 

NABIRE, PAPUTENG.com –

Komisi A DPRK Nabire menggelar rapat terbuka jajak pendapat bersama unsur masyarakat terkait aspirasi penutupan aktivitas perjudian di Kabupaten Nabire. Pertemuan berlangsung di Ruang Badan Musyawarah (Bamus) DPRK Nabire, Selasa (28/4/2026).

Rapat tersebut dihadiri berbagai elemen masyarakat, mulai dari tokoh denominasi gereja, Lembaga Musyawarah Adat (LMA), hingga para lurah dari sejumlah kelurahan di beberapa distrik di Kabupaten Nabire.

Dalam forum itu, para tokoh masyarakat secara tegas menyampaikan keberatan atas maraknya praktik perjudian seperti togel dan roulete yang dinilai semakin meresahkan warga. Salah satu tokoh masyarakat, Vabianus Tebay, menegaskan bahwa perjudian telah menjadi penyakit sosial yang harus segera dihentikan karena berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat.

“Togel adalah penyakit masyarakat yang harus segera ditutup,” tegas Vabianus. Ia menilai, berdasarkan pengamatannya selama ini, maraknya perjudian turut memicu gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk menjadi salah satu penyebab keretakan rumah tangga di wilayah Kota maupun Kabupaten Nabire.

Menanggapi aspirasi tersebut, Keta Komisi A DPRK Nabire, Karel Tabuni mengakui belum dapat memberikan solusi konkret dalam forum tersebut, namun menegaskan komitmennya sebagai wakil rakyat untuk menampung dan meneruskan seluruh aspirasi masyarakat kepada pihak berwenang.

“Kami sebagai wakil rakyat sebatas menampung dan menyampaikan aspirasi dari para pendeta, tokoh adat, dan kepala kelurahan. Selanjutnya akan kami teruskan ke tingkat eksekutif dan yudikatif,” ujar Karel.

Sebelum pelaksanaan rapat menurutnya, DPRK Nabire diketahui telah melayangkan surat resmi kepada sejumlah institusi terkait, termasuk Polda Papua Tengah, Polres Nabire, Korem, dan Kodim Nabire agar dapat hadir dalam pertemuan tersebut.

Namun, pihak-pihak yang memiliki kewenangan langsung dalam pengambilan keputusan terkait penertiban perjudian tidak dapat menghadiri rapat tersebut. Meski demikian, Komisi A DPRK Nabire berjanji akan kembali menggelar rapat lanjutan dengan menghadirkan seluruh pihak terkait guna mencari langkah konkret dalam merespons keresahan masyarakat terhadap praktik perjudian di Nabire.

NABIRE, PAPUTENG.com –

Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) Papua ke-30 di Provinsi Papua Tengah menjadi momentum penting untuk menegaskan kembali arah pemanfaatan dana otonomi daerah agar benar-benar menyentuh masyarakat asli Papua, khususnya yang berada di wilayah pedalaman dan pesisir.

Upacara peringatan yang digelar Senin (27/4/2026) berlangsung khidmat dengan dihadiri unsur Forkopimda, DPR Papua Tengah, TNI-Polri, serta para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah. Staf Ahli II Bidang Ekonomi Setda Papua Tengah, Herman Kayame, bertindak sebagai inspektur upacara.

Usai kegiatan, Ketua Komisi V DPR Papua Tengah, Naomi Kotouki, menegaskan bahwa tiga dekade pelaksanaan Otsus harus menjadi bahan evaluasi serius, terutama dalam memastikan distribusi anggaran benar-benar dirasakan masyarakat yang tinggal di daerah terpencil.

“Pada peringatan Otda ke-30 ini, yang paling penting adalah dana Otsus harus tepat sasaran dan benar-benar dirasakan masyarakat di wilayah pesisir maupun pedalaman,” ujar Naomi. Menurutnya, semangat utama Otsus merupakan bentuk keberpihakan negara dalam mempercepat pembangunan di Tanah Papua, termasuk Papua Tengah.

Karena itu, alokasi anggaran tidak boleh hanya terpusat di kawasan perkotaan, tetapi harus menyasar daerah pinggiran yang masih minim akses pembangunan. Naomi yang membidangi pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial menilai dua sektor dasar tersebut wajib menjadi prioritas utama.

Ia menekankan bahwa kualitas pendidikan dan layanan kesehatan merupakan fondasi penting dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat Papua. “Dana Otsus harus mampu membuka akses pendidikan dan kesehatan yang merata, terutama bagi masyarakat di daerah yang selama ini belum tersentuh layanan secara maksimal,” katanya.

Ia juga menyoroti pentingnya pengawasan ketat terhadap pelaksanaan program-program yang didanai melalui Otsus. DPR Papua Tengah, kata Naomi, telah melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan guna memastikan program pemerintah provinsi berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.

Hasil evaluasi sementara menunjukkan sejumlah program telah mulai tersebar di kabupaten dan kota, namun pengawasan terhadap implementasi di lapangan tetap menjadi fokus utama legislatif.

“Perencanaan boleh baik, tetapi yang paling penting adalah realisasi dan dampaknya bagi masyarakat. Dana Otsus harus dikelola dengan tanggung jawab dan integritas,” tegasnya. Selain menyoroti Otsus, Naomi turut memberi perhatian pada pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya setelah adanya laporan sejumlah pelajar di Nabire mengalami gangguan kesehatan usai mengonsumsi makanan program tersebut.

Ia meminta pemerintah memastikan dapur penyedia makanan memenuhi standar kebersihan dan sterilisasi yang ketat agar kualitas makanan tetap terjamin. “Jangan sampai program yang bertujuan baik justru menimbulkan persoalan kesehatan. Kebersihan dapur dan kualitas makanan harus menjadi prioritas,” ujarnya.

Naomi berharap evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG di ibu kota Provinsi Papua Tengah segera dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang, sekaligus memastikan kesehatan para pelajar tetap terlindungi.(charge)

NABIRE, PAPUTENG.com –

Panitia Pelantikan Paguyuban Pasundan se-Tanah Papua akan menggelar pelantikan pengurus masa bakti 2025–2030 pada Sabtu, 25 April 2026. Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung mulai pukul 09.30 WIT di Aula Padepokan PSHT, Jalan Poros Wanggar–Wonorejo, Nabire, Papua Tengah.

Pelantikan ini menjadi momentum penting bagi Paguyuban Pasundan dalam memperkuat peran organisasi sekaligus mempererat tali silaturahmi masyarakat Sunda yang bermukim di wilayah Papua.

Panitia mengundang berbagai unsur untuk hadir, mulai dari tokoh masyarakat, pengurus organisasi, hingga perwakilan pemerintah daerah. Ketua panitia pelaksana, Tobroni Bin M. Cahya, menyampaikan bahwa pelantikan ini bukan sekadar agenda seremonial, melainkan langkah strategis dalam memperkuat eksistensi organisasi di Tanah Papua.

Ia menegaskan, kehadiran perwakilan Pengurus Besar (PB) Paguyuban Pasundan turut memberikan dorongan moral dan legitimasi bagi kepengurusan yang baru. “Ini bukan sekadar pelantikan, tetapi juga ajang mempererat silaturahmi serta memperkuat struktur organisasi hingga ke tingkat bawah, agar lebih solid dan mampu berkontribusi bagi masyarakat,” ujarnya.

Sebanyak lima pengurus tingkat provinsi, 18 pengurus anak cabang kabupaten/kota, serta satu pengurus ranting dijadwalkan akan dilantik dalam kegiatan tersebut. Berdasarkan informasi yang dihimpun, rombongan tamu kehormatan dari PB Paguyuban Pasundan yang akan memimpin prosesi pelantikan telah tiba di Nabire pada Rabu, 22 April 2026.

Rombongan tersebut mewakili Ketua Umum PB Paguyuban Pasundan, Prof. Dr. HM Didi Turmudzi di antaranya Mayjen TNI (Purn.) Deny K. Irawan selaku Sekretaris Dewan Pangaping, Ketua Widang Organisasi dan Pengkaderan Dr. Kunkunrat, M.Si., serta Sekretaris Widang Subaryo, S.Pd., M.Pd.

Adapun susunan acara pelantikan meliputi pembukaan, pembacaan ayat suci Al-Qur’an, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Karatagan Pasundan, laporan ketua panitia, hingga prosesi pelantikan yang ditandai dengan pembacaan ikrar dan pengukuhan oleh Pengurus Besar Paguyuban Pasundan.

Selain itu, acara juga akan diisi dengan sambutan dari para ketua cabang terpilih, Ketua Wilayah Paguyuban Pasundan se-Tanah Papua, perwakilan Pengurus Besar, serta Gubernur Papua Tengah. Kegiatan kemudian ditutup dengan doa, sesi foto bersama, dan ramah tamah.

Melalui pelantikan ini, diharapkan kepengurusan baru Paguyuban Pasundan mampu menjalankan amanah organisasi secara optimal serta berkontribusi dalam pembangunan sosial dan budaya di Tanah Papua.

Adapun lima ketua pengurus tingkat provinsi yang akan dilantik yakni Erwin Rian Eriansyah, SH (Papua Barat), Kartim, SE, M.Si (Papua), Tobroni Bin M. Cahya, SH (Papua Tengah), Entis Sutisna (Papua Pegunungan), dan Asep Surya Putra, SE (Papua Selatan). Kegiatan ini juga direncanakan dihadiri oleh Ketua Wilayah Paguyuban Pasundan se-Tanah Papua, Dr. H. Entis Sutisna, S.E., M.Ak., M.M., Ak., CA.

 

NABIRE,PAPUTENG.com  –

Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, melakukan kunjungan kerja (kunker) sehari di Provinsi Papua Tengah pada Senin (20/4/2026). Dalam kunjungan tersebut, Wapres didampingi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Djamari Chaniago, serta Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk.

Agenda kunjungan diawali dengan peninjauan di Bandara Douw Aturure, kemudian dilanjutkan ke Pelabuhan Samabusa. Di pelabuhan tersebut, Wapres memperoleh gambaran mengenai posisi strategis dan urgensi pengembangan pelabuhan dalam mendukung mobilitas barang dan jasa di Papua Tengah.

Selanjutnya, rombongan meninjau lokasi pembangunan Rumah Susun (Rusun) Aparatur Sipil Negara (ASN) di kawasan pusat pemerintahan Provinsi Papua Tengah, Karadiri, Distrik Wanggar. Kedatangan Wapres disambut oleh Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, Bupati Nabire, Mesak Magai, serta jajaran Forkopimda dan pejabat terkait lainnya.

Proyek pembangunan Rusun ASN ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah pusat dalam mendukung operasional pemerintahan di Daerah Otonomi Baru (DOB) sekaligus meningkatkan kesejahteraan ASN.

Pembangunan dilakukan melalui skema Multi Years Contract (MYC) periode 2024–2025, dengan konsep hunian yang nyaman dan dilengkapi fasilitas penunjang serta utilitas umum. Dalam kesempatan tersebut, Wapres Gibran menekankan pentingnya penyelesaian proyek tepat waktu agar dapat segera dimanfaatkan oleh ASN.

Menurutnya, ketersediaan hunian yang layak akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik. “Pembangunan infrastruktur perumahan ini sejalan dengan arahan pemerintah untuk mempercepat pembangunan dan pemerataan kesejahteraan di seluruh wilayah tanah Papua,” ujar Wapres.

Usai peninjauan, Wapres melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Mimika untuk melaksanakan agenda lanjutan dalam rangkaian kunjungan kerja di Papua.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Papua Tengah, Ir. Yulianus Mambrasar, S.ST., M.Si. menjelaskan bahwa pembangunan kantor Gubernur, DPRD Provinsi, dan MRP Papua Tengah dibiayai melalui APBN, sedangkan pembangunan tiga tower Rusun ASN menggunakan dana APBD Provinsi Papua Tengah.

Ia menambahkan, proses pembangunan Rusun ASN saat ini memasuki tahap akhir dan direncanakan akan diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Papua Tengah pada Juni atau Juli 2026.

“Untuk proses pembangunan gedung Rusun ASN Provinsi ini direncanakan diserahkan tahun ini. Kami juga menyarankan agar ASN nantinya menempati hunian tersebut. Pak Wapres memberikan apresiasi terhadap pembangunan ini,” kata Mambrasar.

NABIRE,PAPUTENG.com –

Pemerintah Kabupaten Nabire terus memperkuat pengawasan terhadap peredaran pangan dan obat-obatan seiring meningkatnya aktivitas ekonomi dan pertumbuhan penduduk di wilayah tersebut. Sebagai ibu kota Provinsi Papua Tengah dan pintu masuk distribusi barang ke sejumlah wilayah pedalaman, Nabire dinilai memiliki posisi strategis yang mendorong arus urbanisasi serta peningkatan konsumsi masyarakat.

Kondisi ini turut berdampak pada perubahan gaya hidup dan tingginya peredaran produk pangan maupun farmasi. Menyikapi hal tersebut, Pemkab Nabire menggandeng Loka Pengawas Obat dan Makanan (Loka POM) Mimika dalam program penguatan keamanan pangan. Komitmen bersama ini ditandai melalui penandatanganan kerja sama yang digelar pada Senin, 20 April 2026.

Kepala Loka POM Mimika, Rudolf Surya Panduwinata Bonay, mengungkapkan bahwa sejumlah kasus peredaran obat ilegal masih ditemukan di wilayah Papua, termasuk di Jayapura. Produk yang beredar tanpa izin BPOM, seperti obat khusus pria dewasa dan kosmetik, berpotensi menimbulkan dampak serius bagi kesehatan.

“Di Jayapura pernah terjadi kasus penggunaan kosmetik (krim wajah) yang menyebabkan kerusakan pada kulit. Namun, korban tidak melaporkan kejadian tersebut,” ujarnya.

Ia menjelaskan, Loka POM Mimika sebagai Unit Pelaksana Teknis BPOM RI di Papua Tengah memiliki tugas utama meliputi pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, pengujian sampel, pengawasan label dan iklan, patroli siber, hingga penindakan terhadap pelanggaran pidana di bidang obat dan makanan.

Selain itu, pihaknya juga melakukan sertifikasi produk dan fasilitas produksi, serta edukasi kepada masyarakat terkait keamanan pangan. “Kami memang berkedudukan di Mimika, tetapi wilayah pengawasan mencakup seluruh Papua Tengah. Kami terus bersinergi dengan berbagai pemangku kepentingan,” tambahnya.

Dalam upaya memperkuat pengawasan, BPOM menerapkan pendekatan pentahelix yang melibatkan lima unsur, yakni pemerintah, akademisi, pelaku usaha, masyarakat, dan media. Bonay juga menyoroti kasus keracunan massal yang pernah terjadi pada sebuah jemaat gereja.

Berdasarkan hasil investigasi, kejadian tersebut disebabkan oleh kandungan racun arsenik dalam ikan yang dikonsumsi. Ia menjelaskan bahwa kontaminasi pangan dapat berasal dari berbagai sumber, seperti bahan kimia berbahaya, seperti boraks dan pewarna, bakteri seperti Salmonella dan E. coli, maupun toksin alami seperti sianida.

Untuk itu, masyarakat diimbau lebih teliti dalam memilih bahan pangan, terutama di pasar yang menjadi pusat utama distribusi. Ciri-ciri pangan aman antara lain terlihat segar, memiliki aroma alami, serta tidak berwarna mencolok.

“Masyarakat harus lebih jeli dalam memilih pangan yang aman dikonsumsi. Jika menemukan indikasi pelanggaran, segera laporkan kepada pihak berwenang,” tegasnya.

Terkait aspirasi masyarakat agar Nabire memiliki kantor BPOM sendiri, Bonay menyebutkan bahwa hal tersebut merupakan kewenangan Badan POM RI dan harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meski demikian, kehadiran kantor BPOM di Nabire dinilai akan meningkatkan efektivitas pengawasan dan perlindungan konsumen di wilayah Papua Tengah.

NABIRE, PAPUTENG.com – 

Kasus dugaan keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dialami tujuh murid SD Inpres Oyehe menjadi sorotan publik setelah videonya tersebar luas di media sosial, khususnya TikTok.

Dalam video tersebut, terlihat para siswa mengalami gejala yang diduga akibat mengonsumsi makanan dari salah satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Menanggapi hal itu, Wakil Bupati Nabire, Burhanudin Pawennari, memberikan klarifikasi bahwa informasi yang beredar masih bersifat dugaan dan belum dapat dipastikan sebagai kasus keracunan MBG.

“Kita masih menduga itu keracunan MBG, belum bisa dipastikan siswa sakit di SD Inpres Oyehe karena keracunan MBG,” ujarnya saat dikonfirmasi usai membuka Forum Konsultasi Publik dan Advokasi Lintas Sektor di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire, Senin (20/3/26).

Burhanudin mengimbau masyarakat untuk tidak terburu-buru menarik kesimpulan dan tetap bijak dalam menyikapi informasi yang beredar di media sosial. Ia menegaskan bahwa hanya pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan yang memiliki kewenangan untuk menyampaikan kepastian terkait kasus tersebut.

Menurutnya, untuk memastikan penyebab kejadian, sampel makanan yang dikonsumsi para siswa harus melalui uji laboratorium oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

“Karena Nabire belum memiliki kantor BPOM, sampel kita kirim ke BPOM di Jayapura untuk dilakukan tes laboratorium. Hasilnya nanti akan disampaikan melalui Dinas Kesehatan,” jelasnya.

Pemerintah Kabupaten Nabire juga disebut terus berkoordinasi secara intensif dengan Badan Gizi Nasional (BGN) wilayah serta pihak SPPG guna memantau kondisi kesehatan para siswa yang terdampak.

Sementara itu Kepala seksi Pelayanan Kefarmasian dan Makanan Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire, Jeuqulime Tentua S. Si, menjelaskan bahwa pihaknya bergerak cepat saat menerima laporan kejadian. Tim langsung menuju lokasi untuk mengamankan sampel makanan dan segera mengirimkannya ke laboratorium BPOM di Jayapura.

“Setiap kejadian yang diduga keracunan makanan atau minuman, apalagi melibatkan anak sekolah, kejadian ini masuk KLB (Kejadian Luar Biasa) sampel harus segera diamankan dan diuji di laboratorium. Karena di Papua fasilitas tersebut hanya ada di BPOM Jayapura, maka sampel kami kirim ke sana,” terangnya.

Ia menegaskan, hasil uji laboratorium nantinya hanya akan disampaikan secara resmi oleh Pemerintah Kabupaten Nabire melalui Dinas Kesehatan kepada masyarakat, guna menghindari simpang siur informasi.

Pemerintah berharap masyarakat tetap tenang dan menunggu hasil resmi pemeriksaan laboratorium sebelum menyimpulkan penyebab kejadian tersebut.

NABIRE, PAPUTENG.com –

Wakil Bupati Kabupaten Nabire, Burhanuddin Pawennari, secara resmi membuka Forum Konsultasi Publik yang dirangkaikan dengan kegiatan Advokasi Lintas Sektor, Senin (20/3/2026). Kegiatan ini difokuskan pada pemberdayaan masyarakat di tingkat desa, pasar, dan sekolah.

Dalam sambutannya, Burhanuddin menegaskan bahwa forum tersebut memiliki peran penting dan strategis dalam meningkatkan akses serta kualitas pelayanan publik, khususnya di bidang pengawasan obat dan makanan.

“Kegiatan ini memiliki arti yang sangat penting dan strategis, khususnya dalam upaya kita bersama untuk meningkatkan akses serta kualitas pelayanan publik, terutama di bidang pengawasan obat dan makanan,” ujarnya.

Pemerintah Kabupaten Nabire turut menghadirkan Loka POM Mimika sebagai narasumber. Kehadiran lembaga ini dinilai penting dalam memastikan produk yang beredar di masyarakat aman, bermutu, dan layak konsumsi.

Forum ini menjadi wadah untuk menyerap aspirasi masyarakat, membangun komunikasi terbuka, serta memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, lembaga pengawas, dan seluruh elemen masyarakat. Dengan kolaborasi yang baik, diharapkan pelayanan publik semakin berkualitas, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati juga menyampaikan sejumlah poin penting kepada seluruh peserta. Pertama, perlunya memperkuat koordinasi dan sinergi lintas sektor. Seluruh perangkat daerah, aparat distrik, hingga pemerintah kampung diminta meningkatkan kerja sama dengan Loka POM Mimika, mengingat pengawasan obat dan makanan merupakan tanggung jawab bersama.

Kedua, peningkatan edukasi dan literasi masyarakat agar mampu memilih produk yang aman dan berkualitas. Edukasi ini perlu dilakukan secara berkelanjutan, terutama di desa, pasar, dan sekolah.

Ketiga, optimalisasi peran strategis desa, pasar, dan sekolah sebagai basis pemberdayaan dan pengawasan. Desa menjadi pusat kehidupan masyarakat, pasar sebagai jalur distribusi, dan sekolah sebagai tempat pembentukan karakter generasi muda.

Keempat, peningkatan kualitas pelayanan publik yang responsif dan mudah diakses. Pelayanan diharapkan cepat, tepat, transparan, serta memberikan kemudahan bagi masyarakat.

Kelima, membangun komitmen bersama dalam perlindungan masyarakat, tanpa toleransi terhadap peredaran obat dan makanan berbahaya.

Keenam, mendorong peran aktif kepala distrik dan kepala kampung agar selalu hadir di tengah masyarakat, menjalankan pengawasan, serta memberikan pembinaan dan pelayanan secara maksimal.

Di akhir sambutannya, Wakil Bupati menyampaikan apresiasi kepada Loka POM Mimika atas terselenggaranya kegiatan tersebut sebagai bentuk komitmen bersama dalam meningkatkan perlindungan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

 

NABIRE, PAPUTENG.com –

Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, dijadwalkan tiba di Bandara Douw Aturure, Nabire, Papua Tengah, pada Senin (20/4/2026).

Berdasarkan informasi yang diperoleh, setibanya di Nabire, Wapres Gibran akan langsung melakukan kunjungan kerja dengan meninjau lokasi pembangunan Gedung Perkantoran Provinsi Papua Tengah yang berada di Karadiri, Distrik Wanggar.

Usai melakukan inspeksi di kawasan tersebut, agenda dilanjutkan dengan kunjungan ke Dapur SPPG di SMAN 1 Nabire, SD Negeri 1 ‘Nabire, SD Negeri Jayanti, dan Pelabuhan Nabire. Sebagai bagian dari peninjauan program layanan publik di sektor pendidikan.

Sejumlah persiapan terus dimatangkan menjelang kedatangan orang nomor dua di Indonesia itu. Pemerintah Provinsi Papua Tengah telah menyiapkan rangkaian penyambutan secara seremonial, sementara aspek keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) akan ditangani oleh Korem 173/Praja Vira Braja.

Selain itu, peliputan kegiatan Wapres juga akan dilakukan oleh sejumlah awak media yang telah ditugaskan untuk mengikuti seluruh rangkaian agenda, mulai dari kedatangan hingga kegiatan peninjauan di lapangan.