Tag: Papua

 

NABIRE, PAPUTENG.com –

Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, dijadwalkan tiba di Bandara Douw Aturure, Nabire, Papua Tengah, pada Senin (20/4/2026).

Berdasarkan informasi yang diperoleh, setibanya di Nabire, Wapres Gibran akan langsung melakukan kunjungan kerja dengan meninjau lokasi pembangunan Gedung Perkantoran Provinsi Papua Tengah yang berada di Karadiri, Distrik Wanggar.

Usai melakukan inspeksi di kawasan tersebut, agenda dilanjutkan dengan kunjungan ke Dapur SPPG di SMAN 1 Nabire, SD Negeri 1 ‘Nabire, SD Negeri Jayanti, dan Pelabuhan Nabire. Sebagai bagian dari peninjauan program layanan publik di sektor pendidikan.

Sejumlah persiapan terus dimatangkan menjelang kedatangan orang nomor dua di Indonesia itu. Pemerintah Provinsi Papua Tengah telah menyiapkan rangkaian penyambutan secara seremonial, sementara aspek keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) akan ditangani oleh Korem 173/Praja Vira Braja.

Selain itu, peliputan kegiatan Wapres juga akan dilakukan oleh sejumlah awak media yang telah ditugaskan untuk mengikuti seluruh rangkaian agenda, mulai dari kedatangan hingga kegiatan peninjauan di lapangan.

PAPUA, PAPUTENG.com  —
Ketua Tim Mediasi Penanganan Konflik Bersenjata di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Yoakim Mujizau, mengecam keras aksi penembakan terhadap pilot dan co-pilot pesawat perintis di wilayah Boven Digoel yang diduga dilakukan kelompok bersenjata, Kamis (12/2/2026).
Menurut Yoakim, tindakan tersebut merupakan perbuatan tidak manusiawi karena pesawat perintis memiliki peran vital dalam melayani masyarakat di daerah terpencil Papua yang belum sepenuhnya terjangkau pelayanan pemerintah.
“Pesawat perintis hadir untuk menjangkau masyarakat di kampung-kampung dan distrik yang belum terlayani. Para pilot mempertaruhkan keselamatan demi mengantar kebutuhan hidup masyarakat di wilayah pelosok,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa keberadaan pesawat kecil sangat membantu distribusi bahan pokok seperti beras, gula, garam, minyak goreng, serta kebutuhan sehari-hari lainnya. Selain itu, pesawat perintis menjadi sarana transportasi utama bagi warga di daerah terisolasi.
“Melalui pesawat kecil inilah masyarakat bisa merasakan pelayanan. Pemerintah kabupaten tidak mungkin menjangkau semua distrik secara langsung. Pesawat perintis menjadi penghubung utama,” katanya.
Yoakim juga menegaskan agar konflik bersenjata tidak melibatkan warga sipil maupun tenaga pelayanan publik seperti pilot, tenaga kesehatan, guru, dan masyarakat umum. Ia mengingatkan semua pihak untuk tetap menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam setiap tindakan.
“Kemanusiaan harus di atas segala-galanya. Jangan melibatkan atau meneror warga sipil yang sedang menjalankan tugas pelayanan,” tegasnya.
Selain itu, Yoakim menyampaikan duka cita atas meninggalnya pilot dan co-pilot dalam peristiwa tersebut serta berharap keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan.
Ia juga mengimbau agar kejadian serupa tidak terulang dan semua pihak mengedepankan dialog serta perlindungan terhadap masyarakat sipil di wilayah konflik. (Red)

JAYAPURA, PAPUTENG.Com –

Kementerian Agraria bersama Pemerintah daerah sudah ada kesepakatan untuk segera membuka Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Papua Tengah, bertempat di Nabire sebagai ibukota provinsi.

“Diharapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Kemungkinan rencananya di tahun 2026, sudah ada Kanwil baru yang diresmikan di Nabire nanti. Kita akan dorong supaya segera akan direalisasikan untuk tahun depan,”ungkap

Kakanwil ATR/BPN Papua, Roy EF Wayoi saat ditemui di ruang kerjanya. Senin (10/11/2025).

Nantinya Kanwil ATR/BPN Provinsi Papua Tengah meliputi, Kantor BPN Timika, Nabire, Paniai dan Puncak Jaya.

“Kita harapkan sudah bisa beroperasi dan melayani masyarakat di Papua Tengah dari Nabire,”harapnya.

Lanjutnya proses ini mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Agraria dan juga dari pemerintah daerah setempat, dalam hal ini pemerintah provinsi, yang memberikan dukungan positif agar segera dibuka.

Dengan akan dibukanya Kantor Wilayah (Kanwil) ATR/BPN Provinsi Papua Tengah, maka persoalan yang ada keterkaitannya dengan masalah tanah bisa diselesaikan dengan hadirnya Kanwil baru di Nabire.

Karena jangkauan dan wilayah tugas lebih dekat dengan Nabire. Selain itu juga bisa memberikan perhatian kepada masyarakat adat, orang asli Papua. Maupun masyarakat lain di wilayah itu, jika mengurus berkas bisa langsung ke Kanwil Papua Tengah dan tidak perlu lagi ke Jayapura.

Sementara untuk lokasi kantor akan dipinjam pakaikan oleh Pemprov Papua Tengah, dikarenakan belum ada gedung. “Kita akan gunakan bangunan pinjaman dari pemerintah provinsi,”ungkapnya lagi.

Kemudian untuk Perangkat ASN-nya akan sharing dengan Kanwil di Jayapura dan juga dengan kantor lainnya yang ada di Papua. Akan susun formasi baru untuk dikirim ke Nabire.

“Karena Kanwil baru ini kan butuh sejumlah pejabat yang berasal dari Kanwil ataupun dari kantor kabupaten. Kita akan susun formasi, setelah ada persetujuan dulu tentang SK Pembentukkan itu akan disusun formasi jabatan yang diambil dari seputar wilayah Papua,”jelasnya.

Seluruh pegawai akan dikerahkan untuk mengisi formasi baru. Baik pegawai senior maupun yunior. Karena ada Tingkat pimpinan, Tingkat kepala kantor, kepala seksi dan juga pelaksana.

Pendidikan Khusus Agraria

Kemudian ada kesepakatan antara Pemprov Papua Tengah dan Kementerian Agraria untuk membuka program kerjasama Pendidikan khusus untuk tenaga pertanahan.

“Anak – anak akan di didik khusus di bidang pertanahan. Mereka diambil dari semua Kabupaten di Papua Tengah. Kemudian akan di kerjakan di Kanwil baru. Menggunakan dana dari Pemerintah Provinsi,”terangnya.

Selain itu juga pemerintah setempat menyiapkan sejumlah pembiayaan untuk mendukung pengembangan proyek – proyek yang berkaitan dengan pemetaan tanah adat, penyelesaian konflik dan persoalan tanah yang ada di wilayah itu, yang berkaitan dengan masyarakat adat dan juga asset – asset pemerintah. (lia)

ILAGA, PAPUTENG –

Jalani tugas selama tujuh bulan lamanya sebagai Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah (Plt. Sekda) Kabupaten Puncak. Maka pada hari Rabu, (22/10/2025) Oktober 2025 bertempat di Aula Negelar-Ilaga, Nenu Tabuni resmi dilantik Bupati Elvis Tabuni sebagai Penjabat (Pj.) Sekda Puncak.

“Izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi tingginya kepada bapak bupati Puncak yang telah memberikan kepercayaan dan amanah kepada saya untuk mengemban tugas sebagai Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Puncak,” kata Nenu mengawali sambutannya.

Dikatakannya jabatan Penjabat Sekda yang diembannya bukanlah sebuah kebanggaan pribadi, tetapi merupakan tanggung jawab besar untuk membantu bupati dan wakil bupati dalam mengoordinasikan seluruh penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Puncak.

“Saya menyadari bahwa tantangan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Puncak tidaklah ringan mulai dari pelayanan publik, pembangunan kesejahteraan peningkatan infrastruktur, masyarakat, hingga penanganan berbagai persoalan sosial dan keamanan di daerah. Namun dengan kerja sama yang solid, koordinasi yang baik, dan semangat pengabdian yang tulus, kita pasti mampu menjawab semua tantangan tersebut,”tuturnya.

Dirinya berkomitmen akan bekerja dengan penuh dedikasi, profesional dan loyalitas tinggi, serta siap mendukung sepenuhnya visi dan misi bupati dan wakil bupati Kabupaten Puncak dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih efektif dan berorientasi kesejahteraan rakyat.

“Saya juga mengajak seluruh rekan-rekan asn di lingkungan Pemerintah Kabupaten Puncak untuk meningkatkan kinerja disiplin, dan semangat melayani, agar kita bersama dapat memberikan yang terbaik bagi masyarakat puncak yang kita cintai. Akhirnya, saya mohon doa dan dukungan dari seluruh pihak agar amanah ini dapat saya jalankan dengan sebaik-baiknya demi kemajuan Kabupaten Puncak,”ucapnya.

Profil Singkat 

Nenu Tabuni, adalah putra asli Kabupaten Punca yang lahir di Ogoma, 12 Juni 1977. Dirinya dibesarkan hingga sekolah di Tanah Moni Kemandoga, tepatnya di Kampung Gegemigi/Danggebugi Maipa Pogapo, Distrik Homeyo, Kabupaten Intan Jaya.

Putra sulung dari empat bersaudara, buah kasih ayah Jibi Tabuni (alm.) dan ibu Martha Alom. Kedua orang tuanya merupakan misionaris lokal yang berjasa di Distrik Homeyo, dengan membuka peradaban seperti membangun sekolah dan sejumlah jembatan menggerakan SDM dan ekonomi dan di wilayah itu.

Nenu memulai karier awal sebagai seorang CPNS tahun 2006 di Kabupaten Puncak Jaya sebagai staf bagian Informasi dan Komunikasi. Setelah lima tahun di Puncak Jaya, pada 26 Maret 2011, setelah Kabupaten Intan Jaya terbentuk, dirinya dilantik sebagai Kepala Seksi Cipta Karya pada Bidang Bina Marga dan Cipta Karya-Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Intan Jaya.

Karir birokrasinya semakin moncer saat dilantik menjadi Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRK oleh Bupati Intan Jaya kala itu, Natalis Tabuni. Jabatan ini diembannya hampir sepuluh tahun lamanya.

Ketika Provinsi Papua Tengah lahir, Penjabat Gubernur Dr. Ribka Haluk melihat potensi Nenu dan memanggilnya untuk menduduki jabatan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Tengah.

Bahkan, dipercayakan menjadi Penjabat Bupati Puncak sejak 20 Juni 2024 – 25 Maret 2025.

Di Provinsi Papua Tengah, Nenu mewakili representasi Suku Dani pertama menjadi kepala dinas. Ada tiga orang dari Suku Dani. Selain Nenu, ada Lambertus Wakerkwa menjabat Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Khusus Provinsi Papua Tengah dan Yopi Murib, Kepala Dinas Kependudukan.

Pada 30 Juli 2025, bertempat di Aula Kantor Gubernur, Selasa, 30 Juli 2024, Penjabat Gubernur Papua Tengah, Dr. Ribka Haluk, resmi melantik Nenu Tabuni sebagai Penjabat Bupati Puncak.

Selama kurang lebih delapan bulan bertugas, Nenu terbilang sukses. Terbukti, Nenu mampu menyelenggarakan agenda pemerintahan di Puncak, terutama sukses menggelar Pilkada dengan aman dan damai.

Setelah Bupati Elvis Tabuni dan Wakil Bupati Naftali Akawal dilantik sebagai bupati dan wakil bupati Puncak oleh Gubernur Meki Nawipa pada Selasa, 25 Maret 2025, Nenu lagi-lagi diberi kepercayaan baru sebagai sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Sekda Puncak.

Nenu Tabuni melalui pendidikan di SD Negeri Pogapo (1985-1990), lalu melanjutkkan ke SMP Negeri Sugapa, menjalani pendidikan SMA kelas 1 di SMA Negeri 1 Nabire.

Kemudian saat naik kelas 2 ia pindah ke Timika. Setelah menamatkan SMA di Timika, Nenu mendapat beasiswa dari PT Freeport melalui dana 1% yang dikelola yayasan yang sekarang dikenal dengan nama LPMAK.

Nenu adalah mahasiswa penerima beasiswa pertama dari Freeport melalui Yayasan LPMAK bekerjasama dengan Yayasan Binterbusih di Semarang. Ia kuliah bersama anak-anak dari Suku Komoro dan tujuh suku lain.

Beberapa seniornya sudah menjadi pemimpin di Papua. Diantaranya Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa, Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo dan Bupati Asmat Thomas Safanpo.

“Saat itu di Kabupaten Puncak, ada 25 orang yang dapat beasiswa Freeport. Diantaranya ada Sekretaris PTSP Paulinus Murib, Kepala Dinas Pariwisata, mantan Bupati Puncak Willem Wandik yang juga mengambil S2 di Jogjakarta, beasiswa dari Yayasan Binterbusih,”bebernya.

Belajar dari pengalaman ini, Nenu sangat senang dan antusias mendukung gebrakan Bupati Elvis Tabuni dan Wakil Bupati Naftali Akawal lewat Program Beasiswa Unggulan Puncak Cerdas. Sebab membangun Sumber Daya Manusia (SDM) adalah asset paling berharga.

“Saya bersama jajaran OPD juga siap mendukung sejumlah program kerja bapak Bupati dan Wakil Bupati, seperti pembangunan kantor bupati, kantor DPRK, guest house, DAN dinas-dinas lainnya di Gome. Saya berharap semua masyarakat mendukung dengan menjaga keamanan,” cerita Nenu yang sudah menulis dan menerbitkan tujuh buku ini. (GMR/lia)

NABIRE,PAPUTENG –

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah telah menerima dokumen evaluasi perijinan perkebunan kelapa sawit dari Pemerintah Provinsi Papua Induk, Selasa (24/6/2025).

Diketahui, Provinsi Papua Tengah terdapat sebanyak 6 Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit tersebar di Kabupaten Mimika dan Kabupaten Nabire.

Enam IUP Kepala Sawit tersebut dikeluarkan ijin pengelolaannya oleh Pemprov Papua induk.

Assisten II Sekertaris Daerah (Setda) Papua Tengah, H. Tumiran, menjelaskan dari hasil evaluasi bersama Tim Pemprov Papua dapat dilahirkan rekomendasi bahwa enam perusahaan tersebut harus dicabut ijinnya.

Ditegaskannya tidak semua IUP dicabut begitu saja. Namun, diarahkan untuk harus melakukan perbaikan tata kelolanya.

“Di Timika ada 3 lokasi, 2 harus perbaikan tata kelola, dan satu yang dicabut ijin usahanya, demikian di Nabire , ada 3 lokasi juga, satu juga dicabut ijinnya, yang duanya juga harus perbaikan,”jelasnya.

Setelah adanya evaluasi tersebut, tambah dia, akan ditindak lanjuti dengan membentuk tim penilai usaha perkebunan yang ditunjuk oleh Gubernur, sesuai Permentan Nomor 98 dan Nomor 7.

“Tentunya tidak asal cabut perijinan juga ya, ada mekanisme yang harus di lalui,”jelasnya. (DP)

TIMIKA, PAPUTENG –

Empat Kabupaten di Provinsi Papua Tengah diantaranya Kabupaten Dogiyai, Deiyai, Intan Jaya dan Puncak ternyata belum memiliki Kantor Pertanahan.

Hal itu diungkap Kakanwil ATR/BPN Provinsi Papua Roy Wayoi kepada redaksi yang menemuinya usai pertemuan bersama Komisi II DPR RI, Gubernur Papua Tengah bersama delapan bupati di wilayah itu. Kamis (1/5/2025).

“Kita berusaha untuk seluruh wilayah Papua Tengah ini harus dipetakan. Nah, pemetaan terhadap wilayah Provinsi Papua Tengah, kita fokuskan dulu pada pendataan dan pemetaan kepada masyarakat adat, selaku pemilik ulayat,”terangnya.

Untuk bisa menjangkau daerah tersebut, maka perlu ada Kantor Pertanahan disana. Sehingga diharapkan dukungan dari bupati – bupati agar bisa memberikan peluang atau rekomendasi untuk ada kantor pertanahan di empat kabupaten tersebut.

“Rencana kami paling tidak dalam satu tahun ini sudah terbentuk kantor pertanahan empat wilayah ini,”harapnya.

Disinggung soal respon dari pejabat daerah dalam hal ini Bupati.  Dikatakan bupati Puncak dan Deiyai sudah menyetujui untuk segera dibuatkan surat rekomendasi. “Kami harapkan dua kabupaten lainnya yakni Intan Jaya dan Dogiyai bisa segera merespon untuk itu,”tuturnya.

Soal empat kabupaten yang masih menjadi daerah rawan keamanan, secara tegas Roy sapaan akrabnya mengatakan pola pendekatan penyelesaian masuk dengan kesejahteraan dan keadilan.

Pendekatan kesejahteraan keadilan, pihaknya akan masuk dalam perlindungan dan Penataan hak masyarakat adat.  “Perlindungan ini yang penting. Makanya pendekatan itu yang penting. Pengakuan keberadaan masyarakat adat itu, salah satunya lewat pemetaan tanah adat. Pengakuan itu berasal dari masyarakat dan pemerintah daerah,”paparnya.

Untuk itu ATR/BPN siap melakukan pemetaan apabila ini sudah diselesaikan.

Sebelumnya Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arae Sadikin  menjawab pertanyaan redaksi terkait masalah pertanahan/reforma agraria dimana  ada empat kabupaten di wilayah ini belum memiliki  Kantor ATR/BPN.

Kata Zulfikar, Kementerian ATR/BPN masuk dalam mitra kerja komisi. Maka dalam pertemuan tersebut dirinya juga telah menyampaikan bahwa Komisi II DPR RI siap memberikan dukungan penuh, agar Provinsi Papua Tengah segera memiliki Kanwil ATR/BPN sendiri.

Termasuk provinsi – provinsi DOB yang ada di Tanah Papua serta kabupaten/kota yang belum memiliki kantor pertanahan, diminta agar Kementerian ATR/BPN segera mewujudkan berdirinya kantor yang belum dimiliki.

Diketahui tugas Komisi II DPR RI juga menyangkut bidang Pemerintahan, Otonomi Daerah, aparatur negara dan reformasi birokrasi, kepemiluan, pertahanan dan reforma agraria. (odeodata h julia)