Tag: Papua Tengah

TIMIKA,PAPUTENG.com  –

Kapolda Papua Tengah (Paputeng), Brigjen Pol Jermias Rontini menghadiri rapat koordinasi seluruh kepala daerah se-Tanah Papua dalam rangka memperkuat implementasi Otonomi Khusus (Otsus) dengan fokus pada sinkronisasi program pembangunan, penguatan kelembagaan, serta penyaluran dana Otsus yang berkualitas dan tepat sasaran.

Rapat koordinasi dibingkai dalam Forum Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan dan Penguatan Implementasi Kebijakan Otsus Papua tersebut berlangsung di Hotel Horison Diana, Kabupaten Mimika, Senin (11/5/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri para kepala daerah, unsur Forkopimda, serta berbagai pemangku kepentingan guna menyatukan langkah dalam mendukung pembangunan yang merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah Papua.

Brigjen Pol. Jermias Rontini menegaskan komitmen Polri untuk mendukung penuh program-program pembangunan yang dijalankan pemerintah daerah di Tanah Papua.

Menurutnya, stabilitas keamanan menjadi salah satu faktor penting dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Polri siap mendukung seluruh program pembangunan di Tanah Papua, terlebih di Provinsi Papua Tengah. Kami akan memerintahkan seluruh jajaran untuk bersinergi dan mendukung kebijakan pemerintah daerah demi terciptanya Papua yang aman, maju, dan sejahtera,”tukasnya.

Kapolda Papua Tengah juga menyampaikan dukungannya terhadap pernyataan Ketua Asosiasi Kepala Daerah se-Tanah Papua, Meki Fritz Nawipa, yang menegaskan bahwa forum tersebut menjadi momentum penting untuk menyatukan arah, komitmen, dan langkah bersama dalam mempercepat pembangunan Papua yang lebih sejahtera, inklusif, dan berdaya.

“Melalui koordinasi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan seluruh elemen masyarakat menjadi kunci utama keberhasilan implementasi Otsus Papua agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat hingga ke daerah terpencil,” lugasnya.

Rakor diharapkan mampu menghasilkan langkah strategis dan konkret dalam memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan efektivitas penggunaan dana Otsus, serta mempercepat pembangunan di berbagai sektor demi mewujudkan Papua yang maju dan sejahtera. (RP)

 

NABIRE, PAPUTENG.com –

Peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day pada 1 Mei tahun ini dimaknai lebih luas di Papua Tengah sebagai momentum refleksi sejarah 1 Mei 1963, yang disebut sebagai titik awal babak baru pembangunan serta tanggung jawab administratif di Tanah Papua.

Refleksi tersebut mengemuka dalam Seminar Wawasan Kebangsaan yang digelar di Auditorium RRI Nabire, dengan fokus pada penguatan persatuan, wawasan kebangsaan, serta komitmen pembangunan yang merata bagi seluruh masyarakat Papua.

Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa, melalui sambutan tertulis yang dibacakan Pelaksana Tugas (Plt) Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Papua Tengah, Alanthino Wiay, menegaskan bahwa momentum sejarah 1 Mei harus diterjemahkan dalam kerja nyata pembangunan yang berkeadilan.

“Momentum refleksi sejarah 1 Mei 1963, saat dimulainya babak baru pembangunan dan titik awal tanggung jawab administratif, yang saat ini harus diwujudkan dalam bentuk pemerataan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat Papua,” ujar Alanthino.

Ia menyampaikan apresiasi Pemerintah Provinsi Papua Tengah kepada Barisan Merah Putih (BMP) atas penyelenggaraan seminar tersebut, yang dinilai relevan dalam menghidupkan kembali nilai-nilai sejarah perjuangan dan komitmen kebangsaan.

Menurutnya, tema seminar yang diangkat menjadi pengingat bahwa persatuan bangsa yang dirasakan saat ini lahir melalui perjalanan panjang, baik melalui diplomasi, tekanan politik, maupun operasi militer.

Dalam forum tersebut, terdapat tiga poin utama yang ditekankan kepada peserta. Pertama, menyegarkan kembali ingatan kolektif bangsa agar sejarah perjuangan para pendahulu dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak dilupakan.

Kedua, memberikan edukasi kepada generasi muda agar memahami perjalanan sejarah secara utuh, sehingga tetap terhubung dengan identitas kebangsaan.

Ketiga, memperkuat semangat nasionalisme di tengah keberagaman, dengan tetap menjaga persatuan dalam bingkai NKRI.

Meki Nawipa juga mengajak generasi muda Papua Tengah untuk tidak sekadar menjadi pendengar, tetapi menjadi pemikir yang aktif menggali pengetahuan, berdiskusi kritis, serta memahami dinamika sosial dan geopolitik yang membentuk Papua saat ini.

“Mari kita bangun tanah Papua, khususnya Papua Tengah, tidak hanya maju secara fisik, tetapi juga kuat dalam persatuan, adil dalam kesejahteraan, dan bermartabat dalam kebangsaan,” pesannya.

Ia menegaskan bahwa memahami sejarah saja tidak cukup, melainkan harus menjadikan sejarah sebagai fondasi dalam membangun masa depan Papua Tengah yang damai, maju, dan sejahtera.

NABIRE, PAPUTENG.com  –

Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Nabire, Papua Tengah menegaskan kelengkapan administrasi, khususnya data Dapodik dan sarana prasarana (sarpras), menjadi syarat utama bagi sekolah tingkat SD dan MI untuk memperoleh bantuan dana revitalisasi dari Pemerintah Pusat.

Kepala Bidang SD/MI Disdikbud Kabupaten Nabire, Albreth Sipahelut, menjelaskan bahwa pengajuan dana revitalisasi tidak hanya bergantung pada data tenaga pendidik, tenaga kependidikan, maupun peserta didik, tetapi juga harus didukung data sarana dan prasarana sekolah yang lengkap dan akurat.

“Data Dapodik bukan hanya soal kelengkapan tenaga pendidikan, kependidikan, dan peserta didik, tetapi juga harus disertai data sarana dan prasarana sekolah,” ujar Albreth. Ia menekankan kepada seluruh operator sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah di Nabire agar segera melengkapi data sarpras dalam sistem Dapodik.

Menurutnya, sekolah dengan data yang lengkap memiliki peluang lebih besar untuk diprioritaskan menerima bantuan revitalisasi. Selain itu, Albreth juga mengingatkan para kepala sekolah dan operator Dapodik agar waspada terhadap pihak-pihak tertentu yang menawarkan jasa atau meminta pekerjaan proyek rehabilitasi maupun pembangunan sarpras baru.

“Pembangunan yang sifatnya rehabilitasi maupun sarpras baru dikerjakan secara swakelola oleh pihak sekolah bersama masyarakat setempat. Jadi, ketika ada kontraktor atau pengusaha yang meminta pekerjaan dengan alasan apa pun, sebaiknya ditolak,” tegasnya.

Dari sekitar 30 sekolah SD/MI di Nabire yang telah mengajukan dana revitalisasi, hanya dua sekolah yang berhasil memperoleh bantuan tersebut, yakni SD Inpres Meydey di Kampung Meydey, Distrik Makimi, dan SD Inpres Kota Baru, Nabire. Minimnya jumlah sekolah yang lolos mendapatkan bantuan menjadi perhatian Disdikbud Nabire.

Karena itu, pihaknya kembali mengimbau seluruh operator Dapodik SD/MI agar segera melengkapi seluruh persyaratan administrasi, terutama data sarana dan prasarana, guna meningkatkan peluang mendapatkan dana revitalisasi pada pengajuan berikutnya.

NABIRE, PAPUTENG.com –

Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) Papua ke-30 di Provinsi Papua Tengah menjadi momentum penting untuk menegaskan kembali arah pemanfaatan dana otonomi daerah agar benar-benar menyentuh masyarakat asli Papua, khususnya yang berada di wilayah pedalaman dan pesisir.

Upacara peringatan yang digelar Senin (27/4/2026) berlangsung khidmat dengan dihadiri unsur Forkopimda, DPR Papua Tengah, TNI-Polri, serta para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah. Staf Ahli II Bidang Ekonomi Setda Papua Tengah, Herman Kayame, bertindak sebagai inspektur upacara.

Usai kegiatan, Ketua Komisi V DPR Papua Tengah, Naomi Kotouki, menegaskan bahwa tiga dekade pelaksanaan Otsus harus menjadi bahan evaluasi serius, terutama dalam memastikan distribusi anggaran benar-benar dirasakan masyarakat yang tinggal di daerah terpencil.

“Pada peringatan Otda ke-30 ini, yang paling penting adalah dana Otsus harus tepat sasaran dan benar-benar dirasakan masyarakat di wilayah pesisir maupun pedalaman,” ujar Naomi. Menurutnya, semangat utama Otsus merupakan bentuk keberpihakan negara dalam mempercepat pembangunan di Tanah Papua, termasuk Papua Tengah.

Karena itu, alokasi anggaran tidak boleh hanya terpusat di kawasan perkotaan, tetapi harus menyasar daerah pinggiran yang masih minim akses pembangunan. Naomi yang membidangi pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial menilai dua sektor dasar tersebut wajib menjadi prioritas utama.

Ia menekankan bahwa kualitas pendidikan dan layanan kesehatan merupakan fondasi penting dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat Papua. “Dana Otsus harus mampu membuka akses pendidikan dan kesehatan yang merata, terutama bagi masyarakat di daerah yang selama ini belum tersentuh layanan secara maksimal,” katanya.

Ia juga menyoroti pentingnya pengawasan ketat terhadap pelaksanaan program-program yang didanai melalui Otsus. DPR Papua Tengah, kata Naomi, telah melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan guna memastikan program pemerintah provinsi berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.

Hasil evaluasi sementara menunjukkan sejumlah program telah mulai tersebar di kabupaten dan kota, namun pengawasan terhadap implementasi di lapangan tetap menjadi fokus utama legislatif.

“Perencanaan boleh baik, tetapi yang paling penting adalah realisasi dan dampaknya bagi masyarakat. Dana Otsus harus dikelola dengan tanggung jawab dan integritas,” tegasnya. Selain menyoroti Otsus, Naomi turut memberi perhatian pada pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya setelah adanya laporan sejumlah pelajar di Nabire mengalami gangguan kesehatan usai mengonsumsi makanan program tersebut.

Ia meminta pemerintah memastikan dapur penyedia makanan memenuhi standar kebersihan dan sterilisasi yang ketat agar kualitas makanan tetap terjamin. “Jangan sampai program yang bertujuan baik justru menimbulkan persoalan kesehatan. Kebersihan dapur dan kualitas makanan harus menjadi prioritas,” ujarnya.

Naomi berharap evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG di ibu kota Provinsi Papua Tengah segera dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang, sekaligus memastikan kesehatan para pelajar tetap terlindungi.(charge)

 

NABIRE, PAPUTENG.com –

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah menggandeng Universitas Pendidikan Muhammadiyah (Unimuda) Sorong dalam pelaksanaan Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) jenjang Strata Satu (S1) bagi para guru di Papua Tengah.

Program ini menjadi langkah strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas tenaga pendidik sekaligus memastikan tidak ada guru yang tertinggal dalam perkembangan pendidikan. Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa, menegaskan bahwa pelaksanaan kuliah perdana Program RPL S1 merupakan momentum penting dalam upaya transformasi pendidikan di Papua Tengah melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia.

“Guru adalah poros utama peradaban yang memegang kunci masa depan generasi emas Papua Tengah. Peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru bukan lagi sekadar pilihan, melainkan prioritas utama dalam agenda pembangunan daerah,” ujar Meki dalam sambutannya, Senin (27/4/2026).

Menurutnya, program tersebut merupakan bentuk keberpihakan pemerintah kepada para guru yang selama ini telah mengabdi di garis terdepan pendidikan, namun belum sempat menyelesaikan pendidikan sarjana karena tuntutan tugas dan pengabdian. “Program ini adalah wujud komitmen pemerintah untuk memastikan tidak ada guru yang tertinggal dalam arus kemajuan pendidikan,” tegasnya.

Melalui sistem RPL, pengalaman panjang para guru dalam mengajar, dedikasi di ruang kelas, serta pengabdian kepada masyarakat diakui sebagai kredit akademik. Skema ini memungkinkan para tenaga pendidik meraih gelar sarjana tanpa harus meninggalkan tugas utama mereka di sekolah.

Gubernur juga mengingatkan seluruh peserta program agar mengikuti proses pendidikan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab hingga selesai.

“Saya berpesan kepada seluruh guru yang mengikuti kuliah RPL agar tetap serius menjalani proses ini. Gelar yang diraih nantinya bukan sekadar atribut, tetapi simbol profesionalisme dan komitmen terhadap mutu pendidikan,” katanya.

Ia berharap ilmu yang diperoleh para guru melalui program tersebut mampu menghadirkan perubahan nyata, terutama dalam menciptakan layanan pendidikan yang kreatif, inovatif, dan inspiratif bagi anak-anak Papua Tengah, termasuk di wilayah terpencil. “Menjadi guru adalah panggilan mulia untuk melayani sesama dan membangun masa depan Papua, khususnya Papua Tengah,” tambahnya.

Di akhir sambutannya, Meki Nawipa menyampaikan apresiasi kepada Unimuda Sorong serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam merealisasikan program peningkatan kualifikasi guru tersebut. Kerja sama ini diharapkan menjadi fondasi kuat dalam menciptakan tenaga pendidik yang lebih profesional, kompeten, dan siap menjawab tantangan pembangunan pendidikan di Papua Tengah. (charge)

NABIRE, PAPUTENG.com –

Wakil Ketua Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Robert Rouw, melakukan kunjungan kerja ke Daerah Irigasi Bumi Raya, Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Senin (27/4/2026), guna meninjau langsung pembangunan jaringan irigasi tersier sekaligus menyerap aspirasi masyarakat petani.

Dalam kunjungan tersebut, Robert meninjau area tersier yang telah rampung dibangun di kawasan irigasi Bumi Raya dengan cakupan lahan sekitar 6.400 hektare. Kehadiran legislator asal Papua itu menjadi bagian dari agenda pengawasan pembangunan infrastruktur pertanian sekaligus memastikan manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat.

“Saya sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Papua, termasuk Kabupaten Nabire, hari ini melakukan kunjungan langsung untuk melihat pembangunan tersier di Bumi Raya dan memantau progresnya secara langsung,” ujar Robert Rouw.

Ia menegaskan, kunjungan ke daerah pemilihan merupakan kewajiban moral dan politik seorang anggota DPR RI, bukan sekadar hadir saat masa kampanye. “Kami dari Fraksi NasDem berusaha hadir di tengah masyarakat, minimal setahun sekali. Jangan hanya datang saat meminta suara lalu menghilang setelah terpilih,” tegasnya.

Robert juga mengingatkan masyarakat agar lebih bijak dan cerdas dalam menentukan pilihan politik, serta tidak mudah menukar suara dengan imbalan sesaat. Dalam dialog bersama warga, Robert menerima sejumlah aspirasi dari para petani di berbagai wilayah Nabire, termasuk Kelompok Tani dari Legari, Distrik Makimi, yang menyampaikan berbagai persoalan serius di sektor pertanian.

Perwakilan Kelompok Tani Kampung Biha, Distrik Makimi, Eko Wardoyo, mengungkapkan sejumlah kendala yang saat ini dihadapi petani, mulai dari keterbatasan alat dan mesin pertanian (alsintan), saluran irigasi tersumbat akibat sedimentasi, alih fungsi lahan sawah menjadi kolam ikan, hingga abrasi lahan pertanian akibat derasnya aliran Sungai Musairo.

“Kami menghadapi berbagai persoalan, mulai dari penggunaan alsintan yang tidak sesuai dengan kondisi sawah berlumpur, banyak lahan tidak tergarap karena irigasi tersumbat akibat penebangan kayu, alih fungsi lahan, hingga abrasi sekitar enam hektare akibat aliran Sungai Musairo,” ungkap Eko.

Menurutnya, sedimentasi yang menutup saluran irigasi diduga kuat dipicu aktivitas penebangan kayu oleh perusahaan tertentu, sehingga material tanah menumpuk dan menghambat distribusi air ke area persawahan.

Sementara itu, luapan Sungai Musairo saat musim hujan terus menggerus lahan produktif petani. Menanggapi keluhan tersebut, Robert Rouw memastikan persoalan para petani akan segera ditindaklanjuti bersama instansi teknis terkait, termasuk Balai Wilayah Sungai (BWS) Papua. “Segera kami akan turun melakukan peninjauan agar langkah penanganan bisa dilakukan secepatnya. Di sini juga hadir pihak BWS Papua yang memiliki kewenangan dan kompetensi untuk menangani persoalan sedimentasi maupun irigasi,” jelasnya.

Kunjungan ini diharapkan menjadi langkah awal percepatan penyelesaian berbagai persoalan pertanian di Nabire, khususnya dalam menjaga produktivitas lahan dan kesejahteraan petani di wilayah sentra pangan Papua Tengah.

NABIRE – PAPUTENG.com –

Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa, menegaskan pentingnya peran Paguyuban Pasundan sebagai mitra strategis pemerintah dalam menjaga persatuan, memperkuat harmoni sosial, serta mendukung pembangunan daerah di tengah kemajemukan masyarakat Papua Tengah.

Pesan tersebut disampaikan melalui sambutan tertulis Gubernur yang dibacakan Asisten III Setda Papua Tengah, Victor Fun, dalam Pelantikan Pengurus Paguyuban Pasundan se-Tanah Papua yang digelar di Padepokan Setia Hati Teratai (PSHT), Wadio, Distrik Nabire Barat, Sabtu (25/4/2026).

Dalam sambutannya, Gubernur menekankan Paguyuban Pasundan bukan sekadar wadah silaturahmi masyarakat Sunda di Tanah Papua, tetapi juga memiliki nilai strategis dalam merawat persatuan, budaya, serta semangat gotong royong.

“Paguyuban Pasundan tidak sebatas wadah berkumpul dan bersilaturahmi masyarakat Suku Sunda, tetapi memiliki makna strategis dalam merawat dan menjaga persatuan, budaya, serta saling membantu,” ujar Victor saat membacakan sambutan gubernur.

Gubernur juga menyoroti filosofi budaya Sunda silih asih, silih asah, dan silih asuh yang dinilai sejalan dengan kehidupan masyarakat Papua yang majemuk, terdiri dari beragam suku, bahasa, budaya, dan latar belakang. Menurutnya, meskipun hidup dalam keberagaman, seluruh elemen masyarakat Papua memiliki tujuan yang sama, yakni membangun daerah menuju kemajuan, kedamaian, dan kesejahteraan bersama.

“Keberadaan Paguyuban Pasundan di Papua Tengah kami harapkan menjadi jembatan persaudaraan yang mampu memperkuat kesatuan bangsa sekaligus menjadi mitra strategis pemerintah dalam pembangunan,” tegasnya.

Pada kesempatan tersebut, Pengurus Besar Paguyuban Pasundan melantik lima Pengurus Cabang tingkat provinsi dan 28 Pengurus Anak Cabang tingkat kabupaten se-Tanah Papua. Lima ketua pengurus wilayah yang dilantik masing-masing adalah Tabroni M. Cahya (Papua Tengah), Erwin R. Eriansyah (Papua Barat), Kartim (Papua), Entis Sutisna (Papua Pegunungan), dan Asep S. Putra (Papua Selatan), beserta jajaran pengurus di berbagai kabupaten.

Prosesi pelantikan dipimpin Mayjen TNI (Purn.) Deny K. Irawan selaku Sekretaris Dewan Pangaping mewakili Ketua Umum PB Paguyuban Pasundan, Prof. Dr. H.M. Didi Turmudzi. Ia didampingi Ketua Bidang Organisasi dan Pengkaderan Dr. Kunkunrat, M.Si., Sekretaris Bidang Subaryo, S.Pd., M.Pd., serta disaksikan Koordinator Wilayah Pasundan Tanah Papua, Dr. Entis Sutisna.

Ketua Panitia Pelaksana yang juga Ketua Paguyuban Pasundan Papua Tengah, Tabroni M. Cahya, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Papua Tengah, para tokoh adat, tokoh agama, dan seluruh tamu undangan atas dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut.

“Dengan semangat kesetiakawanan, kami telah membentuk kepengurusan wilayah di lima provinsi, yaitu Papua, Papua Selatan, Papua Barat, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah, serta kepengurusan di 18 kabupaten. Ini menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan Paguyuban Pasundan di Tanah Papua,” ujarnya.

Pelantikan ini turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), di antaranya perwakilan Kapolda Papua Tengah melalui Direktur Binmas Kombes Deni Herdiana, perwakilan Danrem 173/PVB, Ketua KKSS Papua Tengah sekaligus anggota DPR Papua Tengah Amirullah Hasyim, Ketua LMA Sicrates Sayori, serta berbagai tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan pimpinan organisasi kerukunan lainnya.

Melalui pelantikan tersebut, Paguyuban Pasundan diharapkan semakin memperkuat kontribusinya sebagai organisasi sosial budaya yang tidak hanya menjaga identitas kedaerahan, tetapi juga aktif berperan dalam mendukung pembangunan dan menjaga persatuan di Tanah Papua.

 

NABIRE,PAPUTENG.com  –

Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, melakukan kunjungan kerja (kunker) sehari di Provinsi Papua Tengah pada Senin (20/4/2026). Dalam kunjungan tersebut, Wapres didampingi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Djamari Chaniago, serta Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk.

Agenda kunjungan diawali dengan peninjauan di Bandara Douw Aturure, kemudian dilanjutkan ke Pelabuhan Samabusa. Di pelabuhan tersebut, Wapres memperoleh gambaran mengenai posisi strategis dan urgensi pengembangan pelabuhan dalam mendukung mobilitas barang dan jasa di Papua Tengah.

Selanjutnya, rombongan meninjau lokasi pembangunan Rumah Susun (Rusun) Aparatur Sipil Negara (ASN) di kawasan pusat pemerintahan Provinsi Papua Tengah, Karadiri, Distrik Wanggar. Kedatangan Wapres disambut oleh Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, Bupati Nabire, Mesak Magai, serta jajaran Forkopimda dan pejabat terkait lainnya.

Proyek pembangunan Rusun ASN ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah pusat dalam mendukung operasional pemerintahan di Daerah Otonomi Baru (DOB) sekaligus meningkatkan kesejahteraan ASN.

Pembangunan dilakukan melalui skema Multi Years Contract (MYC) periode 2024–2025, dengan konsep hunian yang nyaman dan dilengkapi fasilitas penunjang serta utilitas umum. Dalam kesempatan tersebut, Wapres Gibran menekankan pentingnya penyelesaian proyek tepat waktu agar dapat segera dimanfaatkan oleh ASN.

Menurutnya, ketersediaan hunian yang layak akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik. “Pembangunan infrastruktur perumahan ini sejalan dengan arahan pemerintah untuk mempercepat pembangunan dan pemerataan kesejahteraan di seluruh wilayah tanah Papua,” ujar Wapres.

Usai peninjauan, Wapres melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Mimika untuk melaksanakan agenda lanjutan dalam rangkaian kunjungan kerja di Papua.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Papua Tengah, Ir. Yulianus Mambrasar, S.ST., M.Si. menjelaskan bahwa pembangunan kantor Gubernur, DPRD Provinsi, dan MRP Papua Tengah dibiayai melalui APBN, sedangkan pembangunan tiga tower Rusun ASN menggunakan dana APBD Provinsi Papua Tengah.

Ia menambahkan, proses pembangunan Rusun ASN saat ini memasuki tahap akhir dan direncanakan akan diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Papua Tengah pada Juni atau Juli 2026.

“Untuk proses pembangunan gedung Rusun ASN Provinsi ini direncanakan diserahkan tahun ini. Kami juga menyarankan agar ASN nantinya menempati hunian tersebut. Pak Wapres memberikan apresiasi terhadap pembangunan ini,” kata Mambrasar.

NABIRE, PAPUTENG.com –

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah, Nurhaida, SE melakukan kunjungan kerja untuk meninjau pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) di sejumlah sekolah dasar di Kabupaten Nabire, Rabu (22/4/2026).

Kunjungan tersebut dilakukan guna memastikan pelaksanaan TKA berjalan lancar dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Adapun sekolah yang dikunjungi antara lain SD Negeri Kali Semen, SD Inpres Kalibobo, SD Agape, serta SD Negeri 01 dan 03 Nabire.

“Hari ini kami bersama rombongan melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah untuk memastikan pelaksanaan TKA berjalan dengan baik,” ujar Nurhaida di sela-sela peninjauan.

Menurutnya, kegiatan ini merupakan bentuk komitmen dan kepedulian Pemerintah Provinsi Papua Tengah dalam mendorong peningkatan kualitas pendidikan di wilayah tersebut.

Ia menegaskan bahwa pelaksanaan TKA tidak dijadikan sebagai penentu kelulusan siswa, melainkan sebagai instrumen untuk mengukur kemampuan dasar peserta didik, khususnya dalam literasi membaca, pemahaman teks, serta numerasi.

Sementara itu, Kepala SD Negeri 01 Nabire, Odi Msen, mengungkapkan bahwa pelaksanaan TKA di sekolahnya merupakan bagian dari gelombang kedua dan berlangsung selama dua hari, yakni 22 hingga 23 April 2026.

“TKA perdana bagi kami masuk dalam gelombang dua, yang dibagi menjadi tiga sesi. Sesi pertama pukul 09.00–10.45 WIT, sesi kedua pukul 11.00–13.00 WIT, dan sesi ketiga pukul 13.30–15.15 WIT,” jelas Odi.

Ia menyebutkan, sebanyak 63 siswa kelas VI mengikuti pelaksanaan TKA tersebut. Meski belum memiliki fasilitas laboratorium komputer, pihak sekolah tetap mampu menyelenggarakan TKA secara mandiri dengan memanfaatkan ruang yang tersedia.

“Kami mengoptimalkan penggunaan ruang UKS, didukung 21 unit laptop serta 5 unit cadangan, jaringan internet (Starlink) yang cukup bagus dan satu operator. Puji Tuhan, pelaksanaan TKA dapat berjalan secara mandiri,” tambahnya. Lebih lanjut, Odi menjelaskan bahwa tidak semua sekolah memiliki kemampuan untuk melaksanakan TKA secara mandiri.

Beberapa sekolah masih harus bergabung atau menyewa fasilitas di sekolah lain untuk pelaksanaan tes. Pelaksanaan TKA diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam memetakan kualitas pendidikan dasar di Papua Tengah, sekaligus sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan mutu pembelajaran ke depan.

Dikemukakan Kepala SD Negeri 01 dan 03 mereka masih kekurangan ruang kelas, ruang komputer, dan perpustakaan sebagai penunjang utama pendidikan berbasis e-learning.

Diharapkan pemerintah provinsi atau kabupaten dapat memberikan perhatian lebih terhadap kebutuhan sarana dan prasarana di kedua sekolah dasar negeri itu, guna menunjang kegiatan belajar mengajar yang lebih optimal.

 

NABIRE, PAPUTENG.com —

SD Negeri 03 Nabire melaksanakan Tes Kemampuan Akademik (TKA) untuk pertama kalinya selama empat hari berturut-turut, mulai 20 hingga 23 April 2026. Pelaksanaan tes ini bukan sebagai penentu kelulusan, tetapi lebih difokuskan pada pengukuran kemampuan literasi membaca dan memahami teks, serta numerasi konsep dan pemahaman.

Kepala SD Negeri 03 Nabire, Irianti Hasyim, S.Pd., Gr., menjelaskan bahwa TKA merupakan program dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang dilaksanakan secara nasional pada 20–30 April 2026.

“Di SD Negeri 03 Nabire, ini merupakan pelaksanaan TKA perdana sejak Senin, 20 April 2026. Sebanyak 76 siswa kelas VI mengikuti tes yang dibagi dalam dua gelombang (empat hari) dengan dua sesi setiap harinya,” ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (21/4/2026).

Ia merinci, sesi pertama berlangsung pukul 09.00–10.45 WIT, sementara sesi kedua dimulai pukul 11.015 hingga 13.00 WIT. Pada hari kedua, pelaksanaan sesi pertama diikuti 20 siswa per sesi dari gelombang 1, yang telah menyelesaikan tes Matematika pada hari pertama dan Bahasa Indonesia pada hari kedua.

Selanjutnya, pada Rabu dan Kamis (22–23 April 2026), giliran gelombang 2 yang mengikuti TKA dengan mata pelajaran yang sama. Terkait kendala, Irianti mengaku pelaksanaan TKA berjalan lancar tanpa hambatan berarti.

Namun, pembagian peserta ke dalam dua gelombang dilakukan karena keterbatasan jumlah perangkat laptop dan kapasitas ruang ujian. “Alhamdulillah, perangkat laptop cukup memadai, tetapi ruang masih terbatas. Kami menggunakan ruang UKS sebagai ruang pelaksanaan tes,” jelasnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa total jumlah siswa di SD Negeri 03 Nabire dari kelas I hingga VI mencapai 467 orang. Namun, sekolah masih menghadapi keterbatasan ruang belajar mengajar (RBM). Salah satunya, siswa kelas II harus menggunakan ruang kelas I secara bergantian dengan sistem masuk siang.

“Kami masih kekurangan ruang kelas, ruang komputer, dan perpustakaan,” tambahnya. Irianti berharap pemerintah dapat memberikan perhatian lebih terhadap kebutuhan sarana dan prasarana di SD Negeri 03 Nabire guna menunjang kegiatan belajar mengajar yang lebih optimal.