20 Hari Bertahan di Hutan, Demerina Korban Penculikan KKB di Mimika Akhirnya Dievakuasi

MIMIKA,PAPUTENG.com –

Setelah sekitar 20 hari bertahan dalam kondisi sulit di tengah hutan, Demerina Uamang (23), salah satu korban penculikan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Jila, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, akhirnya berhasil dievakuasi ke Timika.

Demerina merupakan satu dari sembilan warga yang sebelumnya dilaporkan menjadi korban penculikan pada 17 Agustus 2026.

Satgas Kepolisian Operasi Damai Cartenz-2026 bersama Polres Mimika dan tokoh masyarakat menjemput Demerina dari Kampung Bela 1, Distrik Alama, Kabupaten Mimika, Senin (14/9/2026).

Dalam proses evakuasi tersebut, tim juga mendapat dukungan dari Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Tengah Agustinus Anggaibak serta kepala kampung setempat.

Bertahan 20 Hari di Tengah Hutan

Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz-2026 Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan, keberhasilan mengevakuasi Demerina merupakan hasil koordinasi antara aparat keamanan dan tokoh masyarakat.

“Alhamdulillah, hari ini Satgas Operasi Damai Cartenz bersama Polres Mimika dan dibantu oleh tokoh masyarakat yang ada di Mimika telah berhasil mengevakuasi satu korban selamat atas nama Demerina Uamang,” kata Yusuf saat dikonfirmasi, Senin (14/9/2026).

Informasi mengenai keberadaan Demerina pertama kali diterima aparat pada 7 September 2026.

Saat itu, seorang kepala kampung dari Kampung Bela 1 mendatangi Distrik Jila dan melaporkan bahwa masyarakat menemukan seorang korban selamat di wilayah Bela.

Namun, identitas korban saat itu belum diketahui.

Satgas kemudian melakukan investigasi dan identifikasi. Hasilnya, korban tersebut dipastikan merupakan Demerina, salah satu warga yang menjadi korban penculikan pada 17 Agustus 2026.

“Awalnya mereka tidak mengetahui siapa korban tersebut. Kemudian kami melakukan investigasi dan proses identifikasi. Hasilnya, benar bahwa adik Demerina Uamang merupakan korban penculikan yang terjadi pada 17 Agustus yang lalu,” jelas Yusuf.

Demerina ternyata ditemukan tidak seorang diri.

Ia bersama seorang rekannya, Yosina. Namun, saat ditemukan, kondisi Yosina sudah sangat lemah hingga akhirnya meninggal dunia.

“Adik Uamang ini tidak sendirian. Pada saat ditemukan tanggal 7 September, bersama seorang rekannya, yaitu adik Yosina. Namun, sangat disayangkan, adik Yosina ditemukan telah meninggal dunia karena kondisinya sangat kurus dan tidak mendapat asupan makanan,” ungkap Yusuf.

Menurut Yusuf, kedua korban telah bertahan sekitar 20 hari dalam kondisi yang sangat berat.

Demerina ditemukan dalam kondisi lemah. Warga Kampung Bela kemudian berinisiatif merawatnya hingga kondisinya memungkinkan untuk dievakuasi.

“Mereka berjuang selama 20 hari di hutan, tidak makan dan minum. Demikian juga adik Demerina Uamang ditemukan dalam kondisi fisik yang lemah,” katanya.

“Warga kampung yang ada di Bela berinisiatif membantu merawat sehingga adik Demerina ini bisa selamat,” lanjut Yusuf.

Empat Hari Terkendala Cuaca

Setelah mendapat informasi keberadaan Demerina, Satgas Operasi Damai Cartenz, Polres Mimika dan tokoh masyarakat langsung berkoordinasi untuk menyiapkan proses evakuasi.

Namun, upaya tersebut tidak bisa langsung dilakukan.

Kondisi cuaca buruk membuat helikopter tidak dapat mencapai lokasi tempat Demerina berada.

“Kegiatan ini menggunakan helikopter milik Satgas Operasi Damai Cartenz. Namun, setelah kita rencanakan, empat hari yang lalu kita sama sekali tidak bisa masuk ke lokasi karena faktor cuaca yang buruk, sehingga helikopter kita tidak bisa menembus ke sana,” ujar Yusuf.

Kesempatan akhirnya datang pada Senin pagi.

Cuaca dinilai cukup memungkinkan sehingga tim langsung bergerak menuju lokasi.

“Tadi pagi, Alhamdulillah, cuaca agak sedikit baik sehingga kita bisa masuk. Didukung personel Satgas Damai Cartenz dengan helikopter, didampingi tokoh masyarakat dan kepala kampung, kita melaksanakan evakuasi,” katanya.

Demerina kemudian dibawa menggunakan Helikopter Bell Polri P-3002 milik Satgas Kepolisian Operasi Damai Cartenz-2026.

Helikopter tiba di Landasan Heli Mako Yon B Pelopor Sat Brimobda Papua Tengah sekitar pukul 09.08 WIT.

Langsung Dibawa ke Rumah Sakit

Setibanya di Timika, Demerina langsung dibawa ke RS Bhayangkara Timika untuk menjalani pemeriksaan kesehatan dan mendapatkan penanganan medis.

“Kita bawa ke Rumah Sakit Bhayangkara yang ada di Timika untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan dan pemberian obat-obatan untuk mendukung fisiknya agar kembali menjadi baik dan stabil. Sekarang masih dalam proses pemulihan,” kata Yusuf.

Namun, kondisi psikologis Demerina masih terguncang.

Polisi belum dapat meminta keterangan secara mendalam karena Demerina masih mengalami syok.

“Sementara adik Demerina belum dapat kita minta memberikan keterangan karena kondisinya memang sangat syok. Mungkin dia melihat bagaimana rekannya, adik Yosina, meninggal dunia di sampingnya,” ungkap Yusuf.

Yosina sendiri telah dimakamkan secara adat oleh masyarakat di Kampung Bela.

Tujuh Korban Lain Masih Dicari

Setelah berhasil mengevakuasi Demerina, aparat kini masih berupaya menyelamatkan tujuh korban lainnya yang disebut masih hidup.

Yusuf meminta masyarakat Timika dan sekitarnya tetap tenang serta tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi.

“Khusus kepada warga masyarakat yang ada di Timika dan sekitarnya, kami mohon agar tetap tenang, karena pihak kepolisian, Satgas Damai Cartenz dan Polres jajaran tetap akan mengupayakan mengevakuasi korban yang selamat lainnya,” ujarnya.

Kepala Operasi Damai Cartenz-2026 Irjen Pol Faizal Ramadhani mengatakan keselamatan korban menjadi prioritas dalam setiap proses evakuasi.

Menurut dia, kondisi medan dan cuaca menjadi faktor penting yang harus diperhitungkan dalam proses penyelamatan.

“Prioritas kami adalah memastikan korban dapat dijemput dan dievakuasi dengan selamat. Komunikasi dengan semua pihak menjadi kunci utama dalam menjaga kondusivitas kamtibmas,” kata Faizal.

Ia menegaskan, proses evakuasi membutuhkan koordinasi dan kesabaran agar keselamatan korban maupun tim tetap terjaga.

“Setelah berhasil dievakuasi, kami memastikan korban mendapatkan pemeriksaan dan penanganan medis terlebih dahulu,” ujarnya.

Wakaops Damai Cartenz-2026 Kombes Pol Adarma Sinaga menambahkan, proses penjemputan dilakukan secara terukur dengan mempertimbangkan keamanan, kondisi medan, cuaca, dan situasi di lapangan.

“Proses penjemputan tidak dapat dilakukan secara terburu-buru. Kami harus memastikan seluruh aspek keamanan dan keselamatan terpenuhi,” kata Adarma.

Keluarga Bersyukur Demerina Selamat

Keluarga korban menyambut lega keberhasilan evakuasi Demerina.

Nelson Mom, salah satu keluarga korban, mengatakan Demerina bersama korban lainnya mengalami kondisi yang sangat berat selama berada dalam penguasaan kelompok bersenjata.

“Selama dalam penyanderaan, kami mengalami keadaan yang sangat sulit. Kami tidak mendapatkan makanan dan kondisi sangat berat. Kami bersyukur Demerina sekarang sudah berhasil dijemput dan bisa mendapatkan pemeriksaan di Timika,” ujar Nelson.

Satgas Operasi Damai Cartenz-2026 mengimbau masyarakat yang mengetahui informasi mengenai keberadaan tujuh korban lainnya agar segera melaporkannya kepada aparat keamanan atau pihak berwenang.

Masyarakat juga diminta tidak melakukan tindakan sendiri yang dapat membahayakan keselamatan korban maupun warga lainnya.

Evakuasi Demerina menjadi langkah awal dalam upaya menyelamatkan korban lain yang masih berada dalam situasi tersebut.

Aparat bersama tokoh masyarakat berkomitmen melanjutkan pencarian dan evakuasi dengan mengutamakan keselamatan, kemanusiaan, serta koordinasi dengan berbagai pihak. (erna)

 

Kebakaran Pasar Bapouda Paniai Tewaskan 11 Orang, 148 Warga Mengungsi

PANIAI,PAPUTENG.com  –

Kebakaran melanda kawasan Pasar Kampung Bapouda, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai, Papua Tengah, Senin (7/9/2026) sekitar pukul 00.25 WIT.

Kebakaran tersebut menghanguskan 49 bangunan yang terdiri dari rumah dan kios. Sebanyak 148 warga kehilangan tempat tinggal dan terpaksa mengungsi.

Tak hanya menyebabkan kerugian materi, kebakaran itu juga menewaskan 11 orang. Para korban terdiri dari lima orang dewasa dan enam anak-anak.

Pasca-kejadian, Kapolda Papua Tengah Brigjen Pol Jermias Rontini menurunkan tim dari Polda Papua Tengah untuk membantu proses penyelidikan guna mengungkap penyebab kebakaran.

Pelaksana Tugas Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Papua Tengah Kompol Henry J Manurung mengatakan, Kapolda memerintahkan Direktur Reserse Kriminal Umum Kombes Pol Asep Sayidi Wijaya dan Direktur Reserse Kriminal Khusus Kombes Pol I Ketut Suarnaya turun langsung ke Paniai.

“Atas perintah Bapak Kapolda, kedua PJU (Pejabat Utama) datang ke Paniai untuk membantu proses penyelidikan sehingga penyebab kebakaran dapat segera diketahui,” kata Manurung kepada wartawan.

Selain dua pejabat utama tersebut, Polda Papua Tengah juga mengirim lima perwira berpangkat perwira menengah dan pertama serta anggota Reskrim untuk membantu penyelidikan di lokasi kejadian.

11 Orang Tewas

Manurung mengatakan, berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara (TKP) sementara, tercatat 49 unit bangunan berupa rumah dan kios hangus terbakar.

“Dari olah tempat kejadian perkara sementara, tercatat 49 unit bangunan, terdiri dari kios dan rumah, hangus terbakar, dan 148 orang kehilangan tempat tinggal,” ujarnya.

Sementara itu, 11 orang meninggal dunia akibat kebakaran. Lima korban merupakan orang dewasa, sedangkan enam lainnya adalah anak-anak.

Lima korban dewasa yakni Najamuddin (70), Wandi (36), Hasyim (30), Rizka Falma (28), dan Herlina (30).

Adapun enam korban anak-anak adalah Aska (9), Abie (6), Adit (5), Ardi (9), Icha (6), dan Ai Yusuf (2).

“Saat ini seluruh korban jiwa disemayamkan di RSUD Paniai. Rencana visum akan kita lakukan kepada para korban, namun kita masih menunggu izin dari pihak keluarga,” kata Manurung.

Warga Mengungsi

Sebanyak 148 warga yang kehilangan tempat tinggal telah mendapat tempat pengungsian sementara.

Kepolisian mendirikan posko pengungsian di halaman Polsek Paniai Timur. Namun, sebagian besar warga memilih tinggal sementara di rumah keluarga masing-masing.

Polisi hingga kini belum dapat memastikan penyebab kebakaran. Untuk membantu proses penyelidikan, Polda Papua Tengah akan mendatangkan tim Disaster Victim Identification (DVI) dan Laboratorium Forensik (Labfor).

“Saat ini kami belum bisa memastikan penyebab kebakaran. Upaya yang kami lakukan antara lain mendatangkan tim DVI dan Labfor dari Pusdokes Polda Papua untuk membantu penyelidikan,” ujar Manurung.

Menurut dia, penyidik masih fokus mengumpulkan barang bukti di lokasi kejadian serta memeriksa sejumlah saksi.

“Kami fokus mengumpulkan barang bukti dan meminta keterangan saksi-saksi. Sehingga kami belum bisa berandai-andai dalam mengungkap penyebab kebakaran,” katanya.

Polisi juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya.

“Kami minta masyarakat menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus ini kepada pihak kepolisian dan tidak terpancing kabar yang belum tentu benar. Jika menemukan informasi penting, laporkan kepada aparat agar dapat ditindaklanjuti,”pungkasnya. (ist)

  

Kapolda Paputeng Dukung Penguatan Otonomi Khusus dan Percepatan Pembangunan di Tanah Papua

TIMIKA,PAPUTENG.com  –

Kapolda Papua Tengah (Paputeng), Brigjen Pol Jermias Rontini menghadiri rapat koordinasi seluruh kepala daerah se-Tanah Papua dalam rangka memperkuat implementasi Otonomi Khusus (Otsus) dengan fokus pada sinkronisasi program pembangunan, penguatan kelembagaan, serta penyaluran dana Otsus yang berkualitas dan tepat sasaran.

Rapat koordinasi dibingkai dalam Forum Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan dan Penguatan Implementasi Kebijakan Otsus Papua tersebut berlangsung di Hotel Horison Diana, Kabupaten Mimika, Senin (11/5/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri para kepala daerah, unsur Forkopimda, serta berbagai pemangku kepentingan guna menyatukan langkah dalam mendukung pembangunan yang merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah Papua.

Brigjen Pol. Jermias Rontini menegaskan komitmen Polri untuk mendukung penuh program-program pembangunan yang dijalankan pemerintah daerah di Tanah Papua.

Menurutnya, stabilitas keamanan menjadi salah satu faktor penting dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Polri siap mendukung seluruh program pembangunan di Tanah Papua, terlebih di Provinsi Papua Tengah. Kami akan memerintahkan seluruh jajaran untuk bersinergi dan mendukung kebijakan pemerintah daerah demi terciptanya Papua yang aman, maju, dan sejahtera,”tukasnya.

Kapolda Papua Tengah juga menyampaikan dukungannya terhadap pernyataan Ketua Asosiasi Kepala Daerah se-Tanah Papua, Meki Fritz Nawipa, yang menegaskan bahwa forum tersebut menjadi momentum penting untuk menyatukan arah, komitmen, dan langkah bersama dalam mempercepat pembangunan Papua yang lebih sejahtera, inklusif, dan berdaya.

“Melalui koordinasi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan seluruh elemen masyarakat menjadi kunci utama keberhasilan implementasi Otsus Papua agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat hingga ke daerah terpencil,” lugasnya.

Rakor diharapkan mampu menghasilkan langkah strategis dan konkret dalam memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan efektivitas penggunaan dana Otsus, serta mempercepat pembangunan di berbagai sektor demi mewujudkan Papua yang maju dan sejahtera. (RP)

1 Mei Jadi Momentum Refleksi Sejarah dan Penguatan Komitmen Pembangunan Papua Tengah

 

NABIRE, PAPUTENG.com –

Peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day pada 1 Mei tahun ini dimaknai lebih luas di Papua Tengah sebagai momentum refleksi sejarah 1 Mei 1963, yang disebut sebagai titik awal babak baru pembangunan serta tanggung jawab administratif di Tanah Papua.

Refleksi tersebut mengemuka dalam Seminar Wawasan Kebangsaan yang digelar di Auditorium RRI Nabire, dengan fokus pada penguatan persatuan, wawasan kebangsaan, serta komitmen pembangunan yang merata bagi seluruh masyarakat Papua.

Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa, melalui sambutan tertulis yang dibacakan Pelaksana Tugas (Plt) Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Papua Tengah, Alanthino Wiay, menegaskan bahwa momentum sejarah 1 Mei harus diterjemahkan dalam kerja nyata pembangunan yang berkeadilan.

“Momentum refleksi sejarah 1 Mei 1963, saat dimulainya babak baru pembangunan dan titik awal tanggung jawab administratif, yang saat ini harus diwujudkan dalam bentuk pemerataan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat Papua,” ujar Alanthino.

Ia menyampaikan apresiasi Pemerintah Provinsi Papua Tengah kepada Barisan Merah Putih (BMP) atas penyelenggaraan seminar tersebut, yang dinilai relevan dalam menghidupkan kembali nilai-nilai sejarah perjuangan dan komitmen kebangsaan.

Menurutnya, tema seminar yang diangkat menjadi pengingat bahwa persatuan bangsa yang dirasakan saat ini lahir melalui perjalanan panjang, baik melalui diplomasi, tekanan politik, maupun operasi militer.

Dalam forum tersebut, terdapat tiga poin utama yang ditekankan kepada peserta. Pertama, menyegarkan kembali ingatan kolektif bangsa agar sejarah perjuangan para pendahulu dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak dilupakan.

Kedua, memberikan edukasi kepada generasi muda agar memahami perjalanan sejarah secara utuh, sehingga tetap terhubung dengan identitas kebangsaan.

Ketiga, memperkuat semangat nasionalisme di tengah keberagaman, dengan tetap menjaga persatuan dalam bingkai NKRI.

Meki Nawipa juga mengajak generasi muda Papua Tengah untuk tidak sekadar menjadi pendengar, tetapi menjadi pemikir yang aktif menggali pengetahuan, berdiskusi kritis, serta memahami dinamika sosial dan geopolitik yang membentuk Papua saat ini.

“Mari kita bangun tanah Papua, khususnya Papua Tengah, tidak hanya maju secara fisik, tetapi juga kuat dalam persatuan, adil dalam kesejahteraan, dan bermartabat dalam kebangsaan,” pesannya.

Ia menegaskan bahwa memahami sejarah saja tidak cukup, melainkan harus menjadikan sejarah sebagai fondasi dalam membangun masa depan Papua Tengah yang damai, maju, dan sejahtera.

SD/MI di Nabire Ingin Dapat Dana Revitalisasi? Disdik Tekankan Kelengkapan Dapodik dan Sarpras 

NABIRE, PAPUTENG.com  –

Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Nabire, Papua Tengah menegaskan kelengkapan administrasi, khususnya data Dapodik dan sarana prasarana (sarpras), menjadi syarat utama bagi sekolah tingkat SD dan MI untuk memperoleh bantuan dana revitalisasi dari Pemerintah Pusat.

Kepala Bidang SD/MI Disdikbud Kabupaten Nabire, Albreth Sipahelut, menjelaskan bahwa pengajuan dana revitalisasi tidak hanya bergantung pada data tenaga pendidik, tenaga kependidikan, maupun peserta didik, tetapi juga harus didukung data sarana dan prasarana sekolah yang lengkap dan akurat.

“Data Dapodik bukan hanya soal kelengkapan tenaga pendidikan, kependidikan, dan peserta didik, tetapi juga harus disertai data sarana dan prasarana sekolah,” ujar Albreth. Ia menekankan kepada seluruh operator sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah di Nabire agar segera melengkapi data sarpras dalam sistem Dapodik.

Menurutnya, sekolah dengan data yang lengkap memiliki peluang lebih besar untuk diprioritaskan menerima bantuan revitalisasi. Selain itu, Albreth juga mengingatkan para kepala sekolah dan operator Dapodik agar waspada terhadap pihak-pihak tertentu yang menawarkan jasa atau meminta pekerjaan proyek rehabilitasi maupun pembangunan sarpras baru.

“Pembangunan yang sifatnya rehabilitasi maupun sarpras baru dikerjakan secara swakelola oleh pihak sekolah bersama masyarakat setempat. Jadi, ketika ada kontraktor atau pengusaha yang meminta pekerjaan dengan alasan apa pun, sebaiknya ditolak,” tegasnya.

Dari sekitar 30 sekolah SD/MI di Nabire yang telah mengajukan dana revitalisasi, hanya dua sekolah yang berhasil memperoleh bantuan tersebut, yakni SD Inpres Meydey di Kampung Meydey, Distrik Makimi, dan SD Inpres Kota Baru, Nabire. Minimnya jumlah sekolah yang lolos mendapatkan bantuan menjadi perhatian Disdikbud Nabire.

Karena itu, pihaknya kembali mengimbau seluruh operator Dapodik SD/MI agar segera melengkapi seluruh persyaratan administrasi, terutama data sarana dan prasarana, guna meningkatkan peluang mendapatkan dana revitalisasi pada pengajuan berikutnya.

Otsus Papua Harus Menjangkau Warga Pedalaman dan Pesisir, DPRP Papua Tengah Tekankan Pendidikan-Kesehatan 

NABIRE, PAPUTENG.com –

Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) Papua ke-30 di Provinsi Papua Tengah menjadi momentum penting untuk menegaskan kembali arah pemanfaatan dana otonomi daerah agar benar-benar menyentuh masyarakat asli Papua, khususnya yang berada di wilayah pedalaman dan pesisir.

Upacara peringatan yang digelar Senin (27/4/2026) berlangsung khidmat dengan dihadiri unsur Forkopimda, DPR Papua Tengah, TNI-Polri, serta para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah. Staf Ahli II Bidang Ekonomi Setda Papua Tengah, Herman Kayame, bertindak sebagai inspektur upacara.

Usai kegiatan, Ketua Komisi V DPR Papua Tengah, Naomi Kotouki, menegaskan bahwa tiga dekade pelaksanaan Otsus harus menjadi bahan evaluasi serius, terutama dalam memastikan distribusi anggaran benar-benar dirasakan masyarakat yang tinggal di daerah terpencil.

“Pada peringatan Otda ke-30 ini, yang paling penting adalah dana Otsus harus tepat sasaran dan benar-benar dirasakan masyarakat di wilayah pesisir maupun pedalaman,” ujar Naomi. Menurutnya, semangat utama Otsus merupakan bentuk keberpihakan negara dalam mempercepat pembangunan di Tanah Papua, termasuk Papua Tengah.

Karena itu, alokasi anggaran tidak boleh hanya terpusat di kawasan perkotaan, tetapi harus menyasar daerah pinggiran yang masih minim akses pembangunan. Naomi yang membidangi pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial menilai dua sektor dasar tersebut wajib menjadi prioritas utama.

Ia menekankan bahwa kualitas pendidikan dan layanan kesehatan merupakan fondasi penting dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat Papua. “Dana Otsus harus mampu membuka akses pendidikan dan kesehatan yang merata, terutama bagi masyarakat di daerah yang selama ini belum tersentuh layanan secara maksimal,” katanya.

Ia juga menyoroti pentingnya pengawasan ketat terhadap pelaksanaan program-program yang didanai melalui Otsus. DPR Papua Tengah, kata Naomi, telah melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan guna memastikan program pemerintah provinsi berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.

Hasil evaluasi sementara menunjukkan sejumlah program telah mulai tersebar di kabupaten dan kota, namun pengawasan terhadap implementasi di lapangan tetap menjadi fokus utama legislatif.

“Perencanaan boleh baik, tetapi yang paling penting adalah realisasi dan dampaknya bagi masyarakat. Dana Otsus harus dikelola dengan tanggung jawab dan integritas,” tegasnya. Selain menyoroti Otsus, Naomi turut memberi perhatian pada pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya setelah adanya laporan sejumlah pelajar di Nabire mengalami gangguan kesehatan usai mengonsumsi makanan program tersebut.

Ia meminta pemerintah memastikan dapur penyedia makanan memenuhi standar kebersihan dan sterilisasi yang ketat agar kualitas makanan tetap terjamin. “Jangan sampai program yang bertujuan baik justru menimbulkan persoalan kesehatan. Kebersihan dapur dan kualitas makanan harus menjadi prioritas,” ujarnya.

Naomi berharap evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG di ibu kota Provinsi Papua Tengah segera dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang, sekaligus memastikan kesehatan para pelajar tetap terlindungi.(charge)

Pemprov Papua Tengah Gandeng Unimuda Tingkatkan Mutu Guru Lewat Program RPL S1 

 

NABIRE, PAPUTENG.com –

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah menggandeng Universitas Pendidikan Muhammadiyah (Unimuda) Sorong dalam pelaksanaan Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) jenjang Strata Satu (S1) bagi para guru di Papua Tengah.

Program ini menjadi langkah strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas tenaga pendidik sekaligus memastikan tidak ada guru yang tertinggal dalam perkembangan pendidikan. Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa, menegaskan bahwa pelaksanaan kuliah perdana Program RPL S1 merupakan momentum penting dalam upaya transformasi pendidikan di Papua Tengah melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia.

“Guru adalah poros utama peradaban yang memegang kunci masa depan generasi emas Papua Tengah. Peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru bukan lagi sekadar pilihan, melainkan prioritas utama dalam agenda pembangunan daerah,” ujar Meki dalam sambutannya, Senin (27/4/2026).

Menurutnya, program tersebut merupakan bentuk keberpihakan pemerintah kepada para guru yang selama ini telah mengabdi di garis terdepan pendidikan, namun belum sempat menyelesaikan pendidikan sarjana karena tuntutan tugas dan pengabdian. “Program ini adalah wujud komitmen pemerintah untuk memastikan tidak ada guru yang tertinggal dalam arus kemajuan pendidikan,” tegasnya.

Melalui sistem RPL, pengalaman panjang para guru dalam mengajar, dedikasi di ruang kelas, serta pengabdian kepada masyarakat diakui sebagai kredit akademik. Skema ini memungkinkan para tenaga pendidik meraih gelar sarjana tanpa harus meninggalkan tugas utama mereka di sekolah.

Gubernur juga mengingatkan seluruh peserta program agar mengikuti proses pendidikan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab hingga selesai.

“Saya berpesan kepada seluruh guru yang mengikuti kuliah RPL agar tetap serius menjalani proses ini. Gelar yang diraih nantinya bukan sekadar atribut, tetapi simbol profesionalisme dan komitmen terhadap mutu pendidikan,” katanya.

Ia berharap ilmu yang diperoleh para guru melalui program tersebut mampu menghadirkan perubahan nyata, terutama dalam menciptakan layanan pendidikan yang kreatif, inovatif, dan inspiratif bagi anak-anak Papua Tengah, termasuk di wilayah terpencil. “Menjadi guru adalah panggilan mulia untuk melayani sesama dan membangun masa depan Papua, khususnya Papua Tengah,” tambahnya.

Di akhir sambutannya, Meki Nawipa menyampaikan apresiasi kepada Unimuda Sorong serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam merealisasikan program peningkatan kualifikasi guru tersebut. Kerja sama ini diharapkan menjadi fondasi kuat dalam menciptakan tenaga pendidik yang lebih profesional, kompeten, dan siap menjawab tantangan pembangunan pendidikan di Papua Tengah. (charge)

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Robert Rouw Tinjau Irigasi Bumi Raya, Serap Aspirasi Petani Nabire 

NABIRE, PAPUTENG.com –

Wakil Ketua Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Robert Rouw, melakukan kunjungan kerja ke Daerah Irigasi Bumi Raya, Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Senin (27/4/2026), guna meninjau langsung pembangunan jaringan irigasi tersier sekaligus menyerap aspirasi masyarakat petani.

Dalam kunjungan tersebut, Robert meninjau area tersier yang telah rampung dibangun di kawasan irigasi Bumi Raya dengan cakupan lahan sekitar 6.400 hektare. Kehadiran legislator asal Papua itu menjadi bagian dari agenda pengawasan pembangunan infrastruktur pertanian sekaligus memastikan manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat.

“Saya sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Papua, termasuk Kabupaten Nabire, hari ini melakukan kunjungan langsung untuk melihat pembangunan tersier di Bumi Raya dan memantau progresnya secara langsung,” ujar Robert Rouw.

Ia menegaskan, kunjungan ke daerah pemilihan merupakan kewajiban moral dan politik seorang anggota DPR RI, bukan sekadar hadir saat masa kampanye. “Kami dari Fraksi NasDem berusaha hadir di tengah masyarakat, minimal setahun sekali. Jangan hanya datang saat meminta suara lalu menghilang setelah terpilih,” tegasnya.

Robert juga mengingatkan masyarakat agar lebih bijak dan cerdas dalam menentukan pilihan politik, serta tidak mudah menukar suara dengan imbalan sesaat. Dalam dialog bersama warga, Robert menerima sejumlah aspirasi dari para petani di berbagai wilayah Nabire, termasuk Kelompok Tani dari Legari, Distrik Makimi, yang menyampaikan berbagai persoalan serius di sektor pertanian.

Perwakilan Kelompok Tani Kampung Biha, Distrik Makimi, Eko Wardoyo, mengungkapkan sejumlah kendala yang saat ini dihadapi petani, mulai dari keterbatasan alat dan mesin pertanian (alsintan), saluran irigasi tersumbat akibat sedimentasi, alih fungsi lahan sawah menjadi kolam ikan, hingga abrasi lahan pertanian akibat derasnya aliran Sungai Musairo.

“Kami menghadapi berbagai persoalan, mulai dari penggunaan alsintan yang tidak sesuai dengan kondisi sawah berlumpur, banyak lahan tidak tergarap karena irigasi tersumbat akibat penebangan kayu, alih fungsi lahan, hingga abrasi sekitar enam hektare akibat aliran Sungai Musairo,” ungkap Eko.

Menurutnya, sedimentasi yang menutup saluran irigasi diduga kuat dipicu aktivitas penebangan kayu oleh perusahaan tertentu, sehingga material tanah menumpuk dan menghambat distribusi air ke area persawahan.

Sementara itu, luapan Sungai Musairo saat musim hujan terus menggerus lahan produktif petani. Menanggapi keluhan tersebut, Robert Rouw memastikan persoalan para petani akan segera ditindaklanjuti bersama instansi teknis terkait, termasuk Balai Wilayah Sungai (BWS) Papua. “Segera kami akan turun melakukan peninjauan agar langkah penanganan bisa dilakukan secepatnya. Di sini juga hadir pihak BWS Papua yang memiliki kewenangan dan kompetensi untuk menangani persoalan sedimentasi maupun irigasi,” jelasnya.

Kunjungan ini diharapkan menjadi langkah awal percepatan penyelesaian berbagai persoalan pertanian di Nabire, khususnya dalam menjaga produktivitas lahan dan kesejahteraan petani di wilayah sentra pangan Papua Tengah.

Gubernur Papua Tengah Tekankan Paguyuban Pasundan Bersinergi dengan Pemerintah Daerah

NABIRE – PAPUTENG.com –

Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa, menegaskan pentingnya peran Paguyuban Pasundan sebagai mitra strategis pemerintah dalam menjaga persatuan, memperkuat harmoni sosial, serta mendukung pembangunan daerah di tengah kemajemukan masyarakat Papua Tengah.

Pesan tersebut disampaikan melalui sambutan tertulis Gubernur yang dibacakan Asisten III Setda Papua Tengah, Victor Fun, dalam Pelantikan Pengurus Paguyuban Pasundan se-Tanah Papua yang digelar di Padepokan Setia Hati Teratai (PSHT), Wadio, Distrik Nabire Barat, Sabtu (25/4/2026).

Dalam sambutannya, Gubernur menekankan Paguyuban Pasundan bukan sekadar wadah silaturahmi masyarakat Sunda di Tanah Papua, tetapi juga memiliki nilai strategis dalam merawat persatuan, budaya, serta semangat gotong royong.

“Paguyuban Pasundan tidak sebatas wadah berkumpul dan bersilaturahmi masyarakat Suku Sunda, tetapi memiliki makna strategis dalam merawat dan menjaga persatuan, budaya, serta saling membantu,” ujar Victor saat membacakan sambutan gubernur.

Gubernur juga menyoroti filosofi budaya Sunda silih asih, silih asah, dan silih asuh yang dinilai sejalan dengan kehidupan masyarakat Papua yang majemuk, terdiri dari beragam suku, bahasa, budaya, dan latar belakang. Menurutnya, meskipun hidup dalam keberagaman, seluruh elemen masyarakat Papua memiliki tujuan yang sama, yakni membangun daerah menuju kemajuan, kedamaian, dan kesejahteraan bersama.

“Keberadaan Paguyuban Pasundan di Papua Tengah kami harapkan menjadi jembatan persaudaraan yang mampu memperkuat kesatuan bangsa sekaligus menjadi mitra strategis pemerintah dalam pembangunan,” tegasnya.

Pada kesempatan tersebut, Pengurus Besar Paguyuban Pasundan melantik lima Pengurus Cabang tingkat provinsi dan 28 Pengurus Anak Cabang tingkat kabupaten se-Tanah Papua. Lima ketua pengurus wilayah yang dilantik masing-masing adalah Tabroni M. Cahya (Papua Tengah), Erwin R. Eriansyah (Papua Barat), Kartim (Papua), Entis Sutisna (Papua Pegunungan), dan Asep S. Putra (Papua Selatan), beserta jajaran pengurus di berbagai kabupaten.

Prosesi pelantikan dipimpin Mayjen TNI (Purn.) Deny K. Irawan selaku Sekretaris Dewan Pangaping mewakili Ketua Umum PB Paguyuban Pasundan, Prof. Dr. H.M. Didi Turmudzi. Ia didampingi Ketua Bidang Organisasi dan Pengkaderan Dr. Kunkunrat, M.Si., Sekretaris Bidang Subaryo, S.Pd., M.Pd., serta disaksikan Koordinator Wilayah Pasundan Tanah Papua, Dr. Entis Sutisna.

Ketua Panitia Pelaksana yang juga Ketua Paguyuban Pasundan Papua Tengah, Tabroni M. Cahya, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Papua Tengah, para tokoh adat, tokoh agama, dan seluruh tamu undangan atas dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut.

“Dengan semangat kesetiakawanan, kami telah membentuk kepengurusan wilayah di lima provinsi, yaitu Papua, Papua Selatan, Papua Barat, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah, serta kepengurusan di 18 kabupaten. Ini menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan Paguyuban Pasundan di Tanah Papua,” ujarnya.

Pelantikan ini turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), di antaranya perwakilan Kapolda Papua Tengah melalui Direktur Binmas Kombes Deni Herdiana, perwakilan Danrem 173/PVB, Ketua KKSS Papua Tengah sekaligus anggota DPR Papua Tengah Amirullah Hasyim, Ketua LMA Sicrates Sayori, serta berbagai tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan pimpinan organisasi kerukunan lainnya.

Melalui pelantikan tersebut, Paguyuban Pasundan diharapkan semakin memperkuat kontribusinya sebagai organisasi sosial budaya yang tidak hanya menjaga identitas kedaerahan, tetapi juga aktif berperan dalam mendukung pembangunan dan menjaga persatuan di Tanah Papua.

Wapres Gibran Tinjau Infrastruktur Strategis di Papua Tengah, Tekankan Percepatan Pembangunan Rusun ASN 

 

NABIRE,PAPUTENG.com  –

Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, melakukan kunjungan kerja (kunker) sehari di Provinsi Papua Tengah pada Senin (20/4/2026). Dalam kunjungan tersebut, Wapres didampingi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Djamari Chaniago, serta Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk.

Agenda kunjungan diawali dengan peninjauan di Bandara Douw Aturure, kemudian dilanjutkan ke Pelabuhan Samabusa. Di pelabuhan tersebut, Wapres memperoleh gambaran mengenai posisi strategis dan urgensi pengembangan pelabuhan dalam mendukung mobilitas barang dan jasa di Papua Tengah.

Selanjutnya, rombongan meninjau lokasi pembangunan Rumah Susun (Rusun) Aparatur Sipil Negara (ASN) di kawasan pusat pemerintahan Provinsi Papua Tengah, Karadiri, Distrik Wanggar. Kedatangan Wapres disambut oleh Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, Bupati Nabire, Mesak Magai, serta jajaran Forkopimda dan pejabat terkait lainnya.

Proyek pembangunan Rusun ASN ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah pusat dalam mendukung operasional pemerintahan di Daerah Otonomi Baru (DOB) sekaligus meningkatkan kesejahteraan ASN.

Pembangunan dilakukan melalui skema Multi Years Contract (MYC) periode 2024–2025, dengan konsep hunian yang nyaman dan dilengkapi fasilitas penunjang serta utilitas umum. Dalam kesempatan tersebut, Wapres Gibran menekankan pentingnya penyelesaian proyek tepat waktu agar dapat segera dimanfaatkan oleh ASN.

Menurutnya, ketersediaan hunian yang layak akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik. “Pembangunan infrastruktur perumahan ini sejalan dengan arahan pemerintah untuk mempercepat pembangunan dan pemerataan kesejahteraan di seluruh wilayah tanah Papua,” ujar Wapres.

Usai peninjauan, Wapres melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Mimika untuk melaksanakan agenda lanjutan dalam rangkaian kunjungan kerja di Papua.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Papua Tengah, Ir. Yulianus Mambrasar, S.ST., M.Si. menjelaskan bahwa pembangunan kantor Gubernur, DPRD Provinsi, dan MRP Papua Tengah dibiayai melalui APBN, sedangkan pembangunan tiga tower Rusun ASN menggunakan dana APBD Provinsi Papua Tengah.

Ia menambahkan, proses pembangunan Rusun ASN saat ini memasuki tahap akhir dan direncanakan akan diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Papua Tengah pada Juni atau Juli 2026.

“Untuk proses pembangunan gedung Rusun ASN Provinsi ini direncanakan diserahkan tahun ini. Kami juga menyarankan agar ASN nantinya menempati hunian tersebut. Pak Wapres memberikan apresiasi terhadap pembangunan ini,” kata Mambrasar.