Tag: Papua Tengah

NABIRE,PAPUTENG.com –

Pemerintah Kabupaten Nabire terus memperkuat pengawasan terhadap peredaran pangan dan obat-obatan seiring meningkatnya aktivitas ekonomi dan pertumbuhan penduduk di wilayah tersebut. Sebagai ibu kota Provinsi Papua Tengah dan pintu masuk distribusi barang ke sejumlah wilayah pedalaman, Nabire dinilai memiliki posisi strategis yang mendorong arus urbanisasi serta peningkatan konsumsi masyarakat.

Kondisi ini turut berdampak pada perubahan gaya hidup dan tingginya peredaran produk pangan maupun farmasi. Menyikapi hal tersebut, Pemkab Nabire menggandeng Loka Pengawas Obat dan Makanan (Loka POM) Mimika dalam program penguatan keamanan pangan. Komitmen bersama ini ditandai melalui penandatanganan kerja sama yang digelar pada Senin, 20 April 2026.

Kepala Loka POM Mimika, Rudolf Surya Panduwinata Bonay, mengungkapkan bahwa sejumlah kasus peredaran obat ilegal masih ditemukan di wilayah Papua, termasuk di Jayapura. Produk yang beredar tanpa izin BPOM, seperti obat khusus pria dewasa dan kosmetik, berpotensi menimbulkan dampak serius bagi kesehatan.

“Di Jayapura pernah terjadi kasus penggunaan kosmetik (krim wajah) yang menyebabkan kerusakan pada kulit. Namun, korban tidak melaporkan kejadian tersebut,” ujarnya.

Ia menjelaskan, Loka POM Mimika sebagai Unit Pelaksana Teknis BPOM RI di Papua Tengah memiliki tugas utama meliputi pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, pengujian sampel, pengawasan label dan iklan, patroli siber, hingga penindakan terhadap pelanggaran pidana di bidang obat dan makanan.

Selain itu, pihaknya juga melakukan sertifikasi produk dan fasilitas produksi, serta edukasi kepada masyarakat terkait keamanan pangan. “Kami memang berkedudukan di Mimika, tetapi wilayah pengawasan mencakup seluruh Papua Tengah. Kami terus bersinergi dengan berbagai pemangku kepentingan,” tambahnya.

Dalam upaya memperkuat pengawasan, BPOM menerapkan pendekatan pentahelix yang melibatkan lima unsur, yakni pemerintah, akademisi, pelaku usaha, masyarakat, dan media. Bonay juga menyoroti kasus keracunan massal yang pernah terjadi pada sebuah jemaat gereja.

Berdasarkan hasil investigasi, kejadian tersebut disebabkan oleh kandungan racun arsenik dalam ikan yang dikonsumsi. Ia menjelaskan bahwa kontaminasi pangan dapat berasal dari berbagai sumber, seperti bahan kimia berbahaya, seperti boraks dan pewarna, bakteri seperti Salmonella dan E. coli, maupun toksin alami seperti sianida.

Untuk itu, masyarakat diimbau lebih teliti dalam memilih bahan pangan, terutama di pasar yang menjadi pusat utama distribusi. Ciri-ciri pangan aman antara lain terlihat segar, memiliki aroma alami, serta tidak berwarna mencolok.

“Masyarakat harus lebih jeli dalam memilih pangan yang aman dikonsumsi. Jika menemukan indikasi pelanggaran, segera laporkan kepada pihak berwenang,” tegasnya.

Terkait aspirasi masyarakat agar Nabire memiliki kantor BPOM sendiri, Bonay menyebutkan bahwa hal tersebut merupakan kewenangan Badan POM RI dan harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meski demikian, kehadiran kantor BPOM di Nabire dinilai akan meningkatkan efektivitas pengawasan dan perlindungan konsumen di wilayah Papua Tengah.

NABIRE, PAPUTENG.com –

Wakil Bupati Kabupaten Nabire, Burhanuddin Pawennari, secara resmi membuka Forum Konsultasi Publik yang dirangkaikan dengan kegiatan Advokasi Lintas Sektor, Senin (20/3/2026). Kegiatan ini difokuskan pada pemberdayaan masyarakat di tingkat desa, pasar, dan sekolah.

Dalam sambutannya, Burhanuddin menegaskan bahwa forum tersebut memiliki peran penting dan strategis dalam meningkatkan akses serta kualitas pelayanan publik, khususnya di bidang pengawasan obat dan makanan.

“Kegiatan ini memiliki arti yang sangat penting dan strategis, khususnya dalam upaya kita bersama untuk meningkatkan akses serta kualitas pelayanan publik, terutama di bidang pengawasan obat dan makanan,” ujarnya.

Pemerintah Kabupaten Nabire turut menghadirkan Loka POM Mimika sebagai narasumber. Kehadiran lembaga ini dinilai penting dalam memastikan produk yang beredar di masyarakat aman, bermutu, dan layak konsumsi.

Forum ini menjadi wadah untuk menyerap aspirasi masyarakat, membangun komunikasi terbuka, serta memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, lembaga pengawas, dan seluruh elemen masyarakat. Dengan kolaborasi yang baik, diharapkan pelayanan publik semakin berkualitas, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati juga menyampaikan sejumlah poin penting kepada seluruh peserta. Pertama, perlunya memperkuat koordinasi dan sinergi lintas sektor. Seluruh perangkat daerah, aparat distrik, hingga pemerintah kampung diminta meningkatkan kerja sama dengan Loka POM Mimika, mengingat pengawasan obat dan makanan merupakan tanggung jawab bersama.

Kedua, peningkatan edukasi dan literasi masyarakat agar mampu memilih produk yang aman dan berkualitas. Edukasi ini perlu dilakukan secara berkelanjutan, terutama di desa, pasar, dan sekolah.

Ketiga, optimalisasi peran strategis desa, pasar, dan sekolah sebagai basis pemberdayaan dan pengawasan. Desa menjadi pusat kehidupan masyarakat, pasar sebagai jalur distribusi, dan sekolah sebagai tempat pembentukan karakter generasi muda.

Keempat, peningkatan kualitas pelayanan publik yang responsif dan mudah diakses. Pelayanan diharapkan cepat, tepat, transparan, serta memberikan kemudahan bagi masyarakat.

Kelima, membangun komitmen bersama dalam perlindungan masyarakat, tanpa toleransi terhadap peredaran obat dan makanan berbahaya.

Keenam, mendorong peran aktif kepala distrik dan kepala kampung agar selalu hadir di tengah masyarakat, menjalankan pengawasan, serta memberikan pembinaan dan pelayanan secara maksimal.

Di akhir sambutannya, Wakil Bupati menyampaikan apresiasi kepada Loka POM Mimika atas terselenggaranya kegiatan tersebut sebagai bentuk komitmen bersama dalam meningkatkan perlindungan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

 

NABIRE, PAPUTENG.com –

Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, dijadwalkan tiba di Bandara Douw Aturure, Nabire, Papua Tengah, pada Senin (20/4/2026).

Berdasarkan informasi yang diperoleh, setibanya di Nabire, Wapres Gibran akan langsung melakukan kunjungan kerja dengan meninjau lokasi pembangunan Gedung Perkantoran Provinsi Papua Tengah yang berada di Karadiri, Distrik Wanggar.

Usai melakukan inspeksi di kawasan tersebut, agenda dilanjutkan dengan kunjungan ke Dapur SPPG di SMAN 1 Nabire, SD Negeri 1 ‘Nabire, SD Negeri Jayanti, dan Pelabuhan Nabire. Sebagai bagian dari peninjauan program layanan publik di sektor pendidikan.

Sejumlah persiapan terus dimatangkan menjelang kedatangan orang nomor dua di Indonesia itu. Pemerintah Provinsi Papua Tengah telah menyiapkan rangkaian penyambutan secara seremonial, sementara aspek keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) akan ditangani oleh Korem 173/Praja Vira Braja.

Selain itu, peliputan kegiatan Wapres juga akan dilakukan oleh sejumlah awak media yang telah ditugaskan untuk mengikuti seluruh rangkaian agenda, mulai dari kedatangan hingga kegiatan peninjauan di lapangan.

NABIRE,PAPUTENG.com

Sebanyak 7 siswa SD Inpres Oyehe Nabire dilaporkan mengalami dugaan keracunan usai mengonsumsi program Makanan Bergizi Gratis (MBG) pada Rabu (16/4/2026).

Kepala Sekolah SD Inpres Oyehe Nabire, Yosef Panggua, saat dikonfirmasi pada Kamis (17/4), menjelaskan bahwa pembagian MBG dilakukan mulai pukul 09.00 WIT kepada siswa dan guru.

Namun beberapa jam setelah mengonsumsi makanan tersebut, sejumlah siswa mengalami gejala tidak biasa hingga akhirnya harus mendapatkan penanganan medis di klinik.

“Yang terdampak sebanyak tujuh siswa, terdiri dari enam siswa kelas VI dan satu siswa kelas II,” ungkap Yosef.

Para siswa kemudian dibawa ke Klinik Alfa Nabire untuk mendapatkan pertolongan medis lebih lanjut. Kondisi mereka dilaporkan membaik setelah mendapatkan perawatan selama beberapa jam.

Sementara itu, Koordinator Wilayah (Korwil) MBG, Marsel Asyerem, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan konfirmasi langsung ke sekolah terkait video dugaan keracunan yang beredar.

Menurutnya, berdasarkan keterangan awal dari pihak sekolah dan hasil komunikasi dengan tenaga medis, kasus tersebut diduga bukan keracunan makanan, melainkan reaksi alergi udara.

“Dari hasil konfirmasi dengan kepala sekolah, memang ada tujuh siswa, tetapi berdasarkan keterangan medis sementara itu karena alergi udara,” ujar Marsel.

Ia menambahkan pihak mitra penyedia makanan telah bertanggung jawab dan memastikan penanganan terhadap para siswa terdampak. Dari tujuh siswa tersebut, lima sempat dirawat dan dua lainnya diperbolehkan pulang setelah kondisi membaik.

“Semua sudah mendapatkan penanganan medis selama 3–4 jam dan sudah diperbolehkan pulang,” jelasnya.

Meski demikian, pihak MBG menyatakan masih akan menunggu hasil pemeriksaan medis lanjutan untuk memastikan penyebab pasti kejadian tersebut.

Kasus ini kini masih dalam perhatian pihak terkait, sembari menunggu kepastian hasil medis guna memastikan apakah insiden tersebut benar disebabkan oleh makanan atau faktor lain. (ist)

 

NABIRE, PAPUTENG.com —

Pemerintah Kabupaten Nabire terus memperkuat penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai bagian dari transformasi birokrasi menuju pemerintahan digital yang efektif, efisien, transparan, dan terintegrasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Nabire, Wenz Lamere, menegaskan bahwa implementasi SPBE tidak hanya sebatas digitalisasi layanan, melainkan diarahkan menjadi ekosistem pelayanan publik berbasis teknologi yang saling terhubung. “Sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat, penyelenggaraan birokrasi harus terkoneksi antar OPD.

Karena itu, setiap OPD penting memiliki website resmi sebagai bentuk transparansi informasi kepada masyarakat,” ujar Wenz saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (15/4/2026).

Menurutnya, langkah pembenahan terus dilakukan setelah dirinya menjabat sebagai Kepala Dinas Kominfo, terutama dalam peningkatan konektivitas jaringan internet yang menjadi fondasi utama digitalisasi layanan.

Pemerintah Kabupaten Nabire menargetkan seluruh OPD sudah memiliki website resmi yang terintegrasi paling lambat tahun 2026. Saat ini, sebagian OPD telah memiliki domain sendiri, sementara lainnya masih menggunakan domain resmi pemerintah daerah (.go.id) yang terhubung dengan portal utama Pemkab Nabire.

Website tersebut nantinya berfungsi sebagai pusat layanan informasi publik, sekaligus mendukung keterbukaan informasi sesuai regulasi nasional. Selain itu, penguatan SPBE juga difokuskan pada integrasi aplikasi layanan antar OPD, pengelolaan data terpusat, peningkatan keamanan siber, serta pengembangan sistem informasi publik berbasis digital.

Wenz menjelaskan, pengelolaan website secara terpusat oleh Kominfo memiliki sejumlah manfaat, di antaranya menghindari tumpang tindih sistem, mempermudah akses layanan bagi masyarakat, serta mendukung kebijakan kerja digital bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk penerapan work from home (WFH).

“Ke depan, kita akan mengandalkan sistem digital seperti e-office, absensi elektronik, hingga tanda tangan digital. Ini sekaligus mendorong budaya kerja ASN yang berbasis teknologi,” jelasnya.

Ia menambahkan, SPBE bukan hanya soal sistem, tetapi juga perubahan pola kerja birokrasi. Implementasi SPBE di Nabire diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat akses informasi, mendorong transparansi pemerintahan, serta menciptakan efisiensi anggaran dan birokrasi di era digital.

Meski demikian, penerapan SPBE di seluruh OPD pada tahun 2026 diperkirakan masih menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya keterbatasan sumber daya manusia (SDM) di bidang teknologi informasi, infrastruktur jaringan internet yang belum merata, serta kesiapan sistem di masing-masing OPD. Kondisi tersebut, lanjut Wenz, juga menjadi tantangan umum yang dihadapi sejumlah daerah di Papua dalam mengimplementasikan SPBE secara optimal.

NABIRE,PAPUTENG.com  —

Kabar baik bagi masyarakat Papua Tengah. Maskapai Batik Air dipastikan akan mulai beroperasi di wilayah tersebut pada 23 April 2026, setelah sebelumnya sempat mengalami beberapa kali penundaan jadwal.

Kepastian ini disampaikan Kepala Dinas Perhubungan Papua Tengah, Ewonggen Kokoya, saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (14/04/2026). Ia menyebutkan, informasi tersebut diperoleh langsung dari manajemen Batik Air setelah melalui proses koordinasi intensif.

“Ini menjadi jawaban atas penantian masyarakat. Kami sudah menerima konfirmasi resmi bahwa Batik Air akan mulai beroperasi pada 23 April mendatang,” ujarnya.

Maskapai tersebut akan melayani rute Ambon–Nabire (AMQ – NBX) dengan Nomor Penerbangan ID-6174, jadwal berangkat 07.10 WIT, tiba 08.55 WIT. Nabire – Ambon (NBX – AMQ) dengan Nomor Penerbangan ID-6175, jadwal berangkat 09.35 WIT, tiba 11.10 WIT.

Rute ini dinilai strategis karena membuka akses konektivitas lebih luas ke sejumlah kota besar di Indonesia, seperti Jakarta, Makassar, Surabaya, Ternate, Tual, hingga Namlea, melalui jaringan penerbangan lanjutan.

Selain itu, tiket penerbangan sudah mulai tersedia dan dapat diakses oleh masyarakat. Jadwal operasional direncanakan berlangsung empat kali dalam sepekan, yakni setiap Senin, Selasa, Kamis, dan Sabtu.

Ewonggen menegaskan, kehadiran Batik Air akan memberikan dampak signifikan bagi mobilitas masyarakat serta mendukung percepatan pembangunan di berbagai sektor, termasuk ekonomi dan pelayanan publik. Pemerintah Provinsi Papua Tengah pun menyambut baik kehadiran rute baru ini.

Meningkatnya konektivitas udara diyakini mampu menekan biaya logistik, memperlancar aktivitas bisnis dan pemerintahan, serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.

PUNCAK, Paputeng.com –

Tiga warga sipil dilaporkan mengalami luka tembak akibat dugaan penyerangan yang dilakukan kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, Rabu (15/4/2026) sekitar Pukul 08.00 WIT.

Informasi mengenai kejadian tersebut disampaikan  Kepala Suku Kampung Tirineri, Dianus Enumbi. Ia melaporkan bahwa terdapat tiga korban dari masyarakat Sinak yang mengalami luka tembak dan berada di sebuah honai laki-laki milik Gerson Telenggeng saat pertama kali ditemukan.

Menindaklanjuti laporan tersebut serta permintaan masyarakat setempat, personel Satgas TNI bersama Kodim 1714/Puncak Jaya dan Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Puncak Jaya segera bergerak menuju lokasi untuk mengevakuasi para korban.

Ketiga korban kemudian dievakuasi menuju Rumah Sakit Mulia guna mendapatkan penanganan medis lebih lanjut.

Sementara itu secara terpisah Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih, Kolonel Inf. Tri Purwanto, menyampaikan keprihatinannya atas insiden kekerasan yang menimpa warga sipil tersebut.

“Warga sipil seharusnya dilindungi, bukan dijadikan sasaran kekerasan. Saat ini ketiga korban sedang dalam proses evakuasi oleh aparat TNI bersama Pemerintah Daerah Puncak Jaya untuk mendapatkan perawatan,”kata Tri.

Dirinya mengimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap situasi keamanan di wilayah tersebut serta segera melaporkan kepada aparat apabila menemukan informasi atau kejadian serupa.

Hingga saat ini, aparat keamanan masih terus melakukan pemantauan situasi di Distrik Sinak guna memastikan kondisi tetap aman bagi masyarakat setempat. (ina)

NABIRE, PAPUTENG.com –

Harapan baru bagi peningkatan akses transportasi dan kesejahteraan masyarakat kembali terwujud dengan dimulainya pembangunan Jembatan Perintis Garuda di titik kedua. Pembangunan tersebut ditandai dengan peletakan batu pertama di Jalan Ilaga, Kelurahan Girimulyo, Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Sabtu (11/4/2026).

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari pembangunan tahap sebelumnya yang telah berjalan dengan baik, sekaligus menjadi wujud komitmen pemerintah bersama TNI dalam membuka akses transportasi dan mempercepat pembangunan di wilayah Papua Tengah.

Program pembangunan jembatan tersebut merupakan bagian dari kebijakan strategis nasional yang digagas Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dengan pelaksanaan di lapangan melibatkan Kodim 1705/Nabire sebagai unsur pelaksana di wilayah.

Dalam sambutan Kepala Distrik Nabire yang dibacakan oleh Kepala Kelurahan Girimulyo, Ferdinan Pattiruhu, disampaikan apresiasi kepada jajaran TNI, khususnya Kodam XVII/Cenderawasih dan Kodim 1705/Nabire, atas kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan infrastruktur di daerah.

“Pembangunan jembatan ini memiliki peran strategis sebagai penghubung antarwilayah, sekaligus menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi, memperlancar mobilitas masyarakat, serta membuka akses pelayanan publik yang lebih luas,” ujarnya.

Sementara itu, Danrem 173/PVB Brigjen TNI Vivin Alivianto, S.I.P., dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Kasiter Korem 173/PVB Kolonel Inf Fajar Wibawa Angkasa, menegaskan bahwa pembangunan Jembatan Perintis Garuda bukan sekadar proyek fisik, melainkan bentuk nyata kehadiran negara dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

“Pembangunan ini merupakan langkah konkret dalam memperkuat konektivitas, meningkatkan aksesibilitas, serta mendorong pemerataan pembangunan yang berkeadilan,” ungkapnya.

Ia juga menjelaskan pada tahun 2026, Korem 173/PVB merencanakan pembangunan jembatan di empat titik, yang terdiri dari dua jembatan beton pada tahap awal dan dua jembatan aramco pada tahap lanjutan.

Keberadaan jembatan tersebut diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat, mulai dari memperlancar distribusi hasil pertanian dan perkebunan, memudahkan akses pendidikan bagi anak-anak, hingga mendukung berbagai aktivitas ekonomi dan sosial lainnya.

Pelaksanaan peletakan batu pertama ini juga menjadi simbol kuat sinergi antara pemerintah, TNI-Polri, serta masyarakat dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan di Papua.

Dengan dimulainya pembangunan di titik kedua ini, masyarakat Girimulyo menaruh harapan besar agar proyek Jembatan Perintis Garuda dapat segera rampung dan memberikan manfaat nyata, terutama dalam membuka keterisolasian wilayah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. (rls/timred)

MULIA, PAPUTENG.com –   

Ditengah keterbatasan akses layanan kesehatan di wilayah pegunungan Papua, kehadiran Satgas Yonif 743/PSY menjadi harapan bagi masyarakat Kampung Pruleme, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah. Sabtu (11/4/2026).

Melalui kegiatan pelayanan kesehatan keliling, tim kesehatan Satgas mendatangi honai-honai warga untuk memberikan pemeriksaan kesehatan, konsultasi medis, serta pembagian obat-obatan kepada masyarakat setempat.

Kegiatan tersebut tidak hanya menjadi layanan medis semata, tetapi juga wujud kepedulian dan kedekatan TNI dengan masyarakat di wilayah penugasan.

Bintara Kesehatan Satgas Yonif 743/PSY, Sertu Fandi, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen pengabdian TNI kepada masyarakat, khususnya di daerah yang memiliki keterbatasan fasilitas kesehatan.

“Kami ingin hadir langsung di tengah masyarakat untuk membantu meringankan beban mereka, terutama dalam hal kesehatan. Harapannya, kehadiran kami dapat memberikan manfaat nyata sekaligus mempererat hubungan kekeluargaan antara Satgas dan warga,” ujarnya.

Kehadiran prajurit TNI tersebut disambut hangat oleh masyarakat Kampung Pruleme. Warga merasa sangat terbantu dengan pelayanan kesehatan yang diberikan, mengingat sulitnya akses menuju fasilitas medis di wilayah tersebut.

Tokoh masyarakat setempat, Nelius Tabuni, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas perhatian yang diberikan oleh Satgas Yonif 743/PSY kepada masyarakat.

“Kami sangat berterima kasih atas kepedulian bapak-bapak TNI. Bantuan ini sangat berarti bagi kami, terutama karena layanan kesehatan sulit kami jangkau. Semoga kegiatan seperti ini dapat terus dilaksanakan,” ungkapnya.

Melalui kegiatan ini, Satgas Yonif 743/PSY menegaskan bahwa kehadiran TNI di Papua tidak hanya untuk menjaga keamanan, tetapi juga berperan aktif dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di bidang kesehatan. (rls/ist)

NABIRE, PAPUTENG.com –

Perselisihan lahan yang terjadi di wilayah Kaladiri, Distrik Wanggar, Kabupaten Nabire, hingga kini masih belum menemukan penyelesaian. Setelah beberapa kali upaya mediasi dilakukan tanpa hasil, para pihak yang merasa dirugikan akhirnya memutuskan membawa persoalan tersebut ke ranah hukum.

Sebelumnya, proses mediasi telah difasilitasi oleh Badan Musyawarah Adat (BMA) Wate bersama Polres Nabire. Namun, upaya penyelesaian melalui pendekatan adat tersebut tidak berjalan maksimal karena salah satu pihak yang bersengketa, yakni keluarga Kadepa, tidak menghadiri undangan mediasi yang telah dilayangkan sebanyak dua kali.

Kondisi tersebut membuat dialog yang diharapkan dapat menyelesaikan persoalan secara damai tidak dapat terlaksana. Akibatnya, perwakilan dari enam suku yang terdiri atas Mee, Moni, Manokwari, Bugis, Jawa, dan Buton sepakat mengambil langkah hukum sebagai jalan terakhir untuk mencari kepastian penyelesaian sengketa.

Pada Kamis, 9 Maret 2026, puluhan warga yang dipimpin Kepala Suku Simapitoa Distrik Wanggar, Petrus Degei, mendatangi Markas Polres Nabire. Kedatangan mereka bertujuan untuk berkoordinasi langsung dengan aparat kepolisian agar proses hukum terhadap sengketa lahan tersebut dapat segera diproses.

Petrus Degei menjelaskan bahwa pihaknya sebelumnya telah mengedepankan jalur kekeluargaan melalui mekanisme adat. Namun karena pihak keluarga Kadepa tidak hadir dalam dua kali pertemuan yang dijadwalkan, maka langkah hukum dianggap sebagai satu-satunya cara yang dapat ditempuh.

Ia juga berharap pihak kepolisian dapat menangani perkara tersebut secara serius dan profesional guna mencegah potensi konflik yang lebih luas di tengah masyarakat. Menurutnya, jika persoalan ini dibiarkan berlarut-larut tanpa penyelesaian, dikhawatirkan dapat memicu ketegangan sosial bahkan benturan fisik di lapangan.

Selain itu, Petrus meminta aparat keamanan turut melakukan pengawasan di lokasi sengketa, khususnya di wilayah Kaladiri 2, agar situasi tetap aman selama proses hukum berlangsung.

Pihaknya juga menegaskan bahwa mereka memiliki dasar kepemilikan atas lahan yang dipersoalkan, yang dibuktikan dengan dokumen seperti surat pelepasan adat serta sertifikat resmi. Dokumen tersebut menjadi dasar bagi mereka untuk memperjuangkan hak melalui jalur hukum.

Lebih jauh, Petrus Degei menegaskan pihaknya akan terus mengawal proses hukum hingga memperoleh kejelasan status lahan yang disengketakan. Ia juga meminta dukungan penuh dari Kapolres Nabire agar penanganan perkara tersebut berjalan transparan dan adil.

Dengan dibawanya kasus ini ke jalur hukum, diharapkan sengketa lahan di Kaladiri segera mendapatkan kepastian penyelesaian sehingga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di Distrik Wanggar tetap terjaga.