Tag: Nabire

NABIRE,PAPUTENG.com

Sebanyak 7 siswa SD Inpres Oyehe Nabire dilaporkan mengalami dugaan keracunan usai mengonsumsi program Makanan Bergizi Gratis (MBG) pada Rabu (16/4/2026).

Kepala Sekolah SD Inpres Oyehe Nabire, Yosef Panggua, saat dikonfirmasi pada Kamis (17/4), menjelaskan bahwa pembagian MBG dilakukan mulai pukul 09.00 WIT kepada siswa dan guru.

Namun beberapa jam setelah mengonsumsi makanan tersebut, sejumlah siswa mengalami gejala tidak biasa hingga akhirnya harus mendapatkan penanganan medis di klinik.

“Yang terdampak sebanyak tujuh siswa, terdiri dari enam siswa kelas VI dan satu siswa kelas II,” ungkap Yosef.

Para siswa kemudian dibawa ke Klinik Alfa Nabire untuk mendapatkan pertolongan medis lebih lanjut. Kondisi mereka dilaporkan membaik setelah mendapatkan perawatan selama beberapa jam.

Sementara itu, Koordinator Wilayah (Korwil) MBG, Marsel Asyerem, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan konfirmasi langsung ke sekolah terkait video dugaan keracunan yang beredar.

Menurutnya, berdasarkan keterangan awal dari pihak sekolah dan hasil komunikasi dengan tenaga medis, kasus tersebut diduga bukan keracunan makanan, melainkan reaksi alergi udara.

“Dari hasil konfirmasi dengan kepala sekolah, memang ada tujuh siswa, tetapi berdasarkan keterangan medis sementara itu karena alergi udara,” ujar Marsel.

Ia menambahkan pihak mitra penyedia makanan telah bertanggung jawab dan memastikan penanganan terhadap para siswa terdampak. Dari tujuh siswa tersebut, lima sempat dirawat dan dua lainnya diperbolehkan pulang setelah kondisi membaik.

“Semua sudah mendapatkan penanganan medis selama 3–4 jam dan sudah diperbolehkan pulang,” jelasnya.

Meski demikian, pihak MBG menyatakan masih akan menunggu hasil pemeriksaan medis lanjutan untuk memastikan penyebab pasti kejadian tersebut.

Kasus ini kini masih dalam perhatian pihak terkait, sembari menunggu kepastian hasil medis guna memastikan apakah insiden tersebut benar disebabkan oleh makanan atau faktor lain. (ist)

 

NABIRE, PAPUTENG. com –

Bupati Kabupaten Nabire, Mesakh Magai, menegaskan komitmennya untuk mengevaluasi sistem pembagian jasa pelayanan bagi tenaga kesehatan di BLUD RSUD Kabupaten Nabire.

Komitmen tersebut disampaikan langsung dalam kegiatan pembahasan Peraturan Bupati (Perbup) terkait jasa pelayanan yang berlangsung di Aula Poliklinik BLUD RSUD Nabire, Kamis (16/04/2026).

Sebagai pemilik sekaligus pengawas BLUD RSUD Nabire, Bupati Mesakh menekankan pentingnya menghadirkan regulasi yang adil dan transparan guna menjamin hak seluruh tenaga kesehatan.

“Kami sedang menyiapkan Perbup sebagai payung hukum yang kuat untuk mekanisme pembayaran jasa pelayanan. Ini langkah strategis agar seluruh tenaga kesehatan—baik dokter spesialis, dokter umum, perawat, hingga tenaga medis lainnya—mendapatkan hak secara adil dan transparan,” ujar Mesakh.

Kegiatan tersebut difokuskan pada sinkronisasi hak tenaga medis guna menciptakan keharmonisan dalam lingkungan kerja rumah sakit. Evaluasi ini juga dilatarbelakangi oleh sejumlah aduan terkait ketimpangan pembagian jasa, khususnya antara perawat dan dokter spesialis.

Menurut Bupati, keluhan tersebut datang dari berbagai pihak, termasuk dokter spesialis yang turut menyampaikan aspirasi secara langsung. Ia menilai, sistem kerja di rumah sakit yang bersifat kolaboratif menuntut adanya pembagian jasa yang proporsional dan berkeadilan.

“Dalam satu rangkaian pelayanan, mulai dari tindakan operasi hingga perawatan pasca-operasi, semua tenaga medis memiliki peran penting. Perbedaan persepsi terhadap beban kerja inilah yang harus kita luruskan melalui kebijakan yang tepat,” jelasnya.

Sebagai tindak lanjut, Bupati Nabire telah menginstruksikan manajemen BLUD RSUD Nabire untuk segera merancang skema pembagian jasa yang proporsional. Skema tersebut mencakup dokter spesialis, tenaga medis, tim anestesi, perawat, hingga asisten tenaga medis yang terlibat dalam tindakan operasi.

Langkah ini diharapkan mampu menciptakan rasa keadilan serta meningkatkan motivasi kerja seluruh tenaga kesehatan.

Di akhir arahannya, Bupati Mesakh juga memberikan apresiasi kepada Direktur RSUD Nabire atas transparansi dalam pengelolaan dana BLUD. Keterbukaan tersebut dinilai membantu pemerintah daerah dalam meminimalisir potensi konflik terkait pembagian jasa.

Berdasarkan hasil pembahasan, Bupati optimistis solusi yang dirumuskan dapat diterima seluruh pihak demi peningkatan mutu pelayanan kesehatan di Kabupaten Nabire.

Sementara itu, dari pantauan awak media, jalannya diskusi sempat berlangsung alot dan memanas, khususnya saat sesi penyampaian pendapat dari perwakilan tenaga medis di ruang ICU, ruang operasi, dan ruang perawatan pasca-operasi.

Direktur BLUD RSUD Nabire, Sukatemin, menjelaskan bahwa skema pembagian jasa layanan telah dipaparkan sejak awal. Ia menyebut perhitungan tersebut mengacu pada regulasi Kementerian Dalam Negeri serta perbandingan dengan sejumlah RSUD di Indonesia, termasuk di wilayah Papua.

“Pembagian jasa yang kami presentasikan merupakan hasil dari aspirasi tenaga medis saat ini, dengan tetap memperhatikan regulasi yang berlaku,” ujarnya.

Pemerintah Kabupaten Nabire berharap, melalui evaluasi dan penyusunan regulasi yang komprehensif, sistem pembagian jasa layanan di RSUD Nabire dapat berjalan lebih adil, transparan dan berkelanjutan.

 

NABIRE, PAPUTENG.com —

Pemerintah Kabupaten Nabire terus memperkuat penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai bagian dari transformasi birokrasi menuju pemerintahan digital yang efektif, efisien, transparan, dan terintegrasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Nabire, Wenz Lamere, menegaskan bahwa implementasi SPBE tidak hanya sebatas digitalisasi layanan, melainkan diarahkan menjadi ekosistem pelayanan publik berbasis teknologi yang saling terhubung. “Sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat, penyelenggaraan birokrasi harus terkoneksi antar OPD.

Karena itu, setiap OPD penting memiliki website resmi sebagai bentuk transparansi informasi kepada masyarakat,” ujar Wenz saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (15/4/2026).

Menurutnya, langkah pembenahan terus dilakukan setelah dirinya menjabat sebagai Kepala Dinas Kominfo, terutama dalam peningkatan konektivitas jaringan internet yang menjadi fondasi utama digitalisasi layanan.

Pemerintah Kabupaten Nabire menargetkan seluruh OPD sudah memiliki website resmi yang terintegrasi paling lambat tahun 2026. Saat ini, sebagian OPD telah memiliki domain sendiri, sementara lainnya masih menggunakan domain resmi pemerintah daerah (.go.id) yang terhubung dengan portal utama Pemkab Nabire.

Website tersebut nantinya berfungsi sebagai pusat layanan informasi publik, sekaligus mendukung keterbukaan informasi sesuai regulasi nasional. Selain itu, penguatan SPBE juga difokuskan pada integrasi aplikasi layanan antar OPD, pengelolaan data terpusat, peningkatan keamanan siber, serta pengembangan sistem informasi publik berbasis digital.

Wenz menjelaskan, pengelolaan website secara terpusat oleh Kominfo memiliki sejumlah manfaat, di antaranya menghindari tumpang tindih sistem, mempermudah akses layanan bagi masyarakat, serta mendukung kebijakan kerja digital bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk penerapan work from home (WFH).

“Ke depan, kita akan mengandalkan sistem digital seperti e-office, absensi elektronik, hingga tanda tangan digital. Ini sekaligus mendorong budaya kerja ASN yang berbasis teknologi,” jelasnya.

Ia menambahkan, SPBE bukan hanya soal sistem, tetapi juga perubahan pola kerja birokrasi. Implementasi SPBE di Nabire diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat akses informasi, mendorong transparansi pemerintahan, serta menciptakan efisiensi anggaran dan birokrasi di era digital.

Meski demikian, penerapan SPBE di seluruh OPD pada tahun 2026 diperkirakan masih menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya keterbatasan sumber daya manusia (SDM) di bidang teknologi informasi, infrastruktur jaringan internet yang belum merata, serta kesiapan sistem di masing-masing OPD. Kondisi tersebut, lanjut Wenz, juga menjadi tantangan umum yang dihadapi sejumlah daerah di Papua dalam mengimplementasikan SPBE secara optimal.

 

NABIRE, PAPUTENG.com –

Sejumlah lampu lalu lintas (traffic light) di Kota Nabire dilaporkan mengalami kerusakan dan tidak berfungsi sejak beberapa waktu terakhir. Kerusakan tersebut diduga kuat akibat sambaran petir saat hujan lebat yang terjadi sekitar sepekan lalu.

Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Nabire, Yahya Rumere, membenarkan bahwa beberapa titik lampu merah hingga kini belum diperbaiki. “Maintenance lampu merah di beberapa titik di wilayah Nabire sepenuhnya sudah dilimpahkan ke Pemerintah Provinsi Papua Tengah. Kami dari Dishub Kabupaten Nabire hanya menangani satu titik di kawasan Pantai Nabire,” ujar Yahya, Selasa (14/4/2026).

Ia menjelaskan, sebelumnya pihaknya sempat melakukan perbaikan selama kurang lebih satu bulan. Namun, lampu merah di kawasan Pantai Nabire yang menghubungkan ruas Jalan Sisingamangaraja–Soedirman dan Sisingamangaraja –Yos Sudarso kembali mengalami kerusakan.

“Saya kira itu akibat sambaran petir. Sejak akhir Maret hingga awal April, hujan turun hampir setiap hari dengan intensitas tinggi disertai petir,” tambahnya.

Hingga berita ini diturunkan, perbaikan belum dapat dilakukan karena unit pengganti masih dalam proses pemesanan. Selain itu, distribusi barang juga terhambat libur panjang Hari Raya Idulfitri, Nyepi, dan Paskah.

Selain di pertigaan Pantai Nabire, lampu merah yang tidak berfungsi juga terdapat di pertigaan depan BLUD RSUD Nabire. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Tengah, Ewonggen Kokoya, turut membenarkan kondisi tersebut.

Ia menyebut kerusakan kemungkinan disebabkan arus pendek akibat sambaran petir. “Lampu merah di depan RSUD menjadi tanggung jawab Dishub provinsi. Untuk perbaikannya, kami masih menunggu unit pengganti tiba,” jelas Ewonggen.

Menanggapi seringnya terjadi kerusakan di sejumlah titik strategis, baik pihak Dishub Kabupaten Nabire maupun Dishub Provinsi Papua Tengah menegaskan bahwa pengadaan dan spesifikasi lampu lalu lintas telah sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Mereka juga menyebutkan bahwa perangkat lampu merah yang digunakan telah dilengkapi teknologi terkini, termasuk komponen peredam petir, sehingga pemasangan penangkal petir tambahan bukan satu-satunya solusi.

Dishub Kabupaten Nabire dan Dishub Provinsi Papua Tengah berkomitmen untuk segera melakukan perbaikan setelah unit pengganti tiba, guna memastikan kelancaran dan keselamatan arus lalu lintas di Kota Nabire.

NABIRE, PAPUTENG.com –

Harapan baru bagi peningkatan akses transportasi dan kesejahteraan masyarakat kembali terwujud dengan dimulainya pembangunan Jembatan Perintis Garuda di titik kedua. Pembangunan tersebut ditandai dengan peletakan batu pertama di Jalan Ilaga, Kelurahan Girimulyo, Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Sabtu (11/4/2026).

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari pembangunan tahap sebelumnya yang telah berjalan dengan baik, sekaligus menjadi wujud komitmen pemerintah bersama TNI dalam membuka akses transportasi dan mempercepat pembangunan di wilayah Papua Tengah.

Program pembangunan jembatan tersebut merupakan bagian dari kebijakan strategis nasional yang digagas Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dengan pelaksanaan di lapangan melibatkan Kodim 1705/Nabire sebagai unsur pelaksana di wilayah.

Dalam sambutan Kepala Distrik Nabire yang dibacakan oleh Kepala Kelurahan Girimulyo, Ferdinan Pattiruhu, disampaikan apresiasi kepada jajaran TNI, khususnya Kodam XVII/Cenderawasih dan Kodim 1705/Nabire, atas kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan infrastruktur di daerah.

“Pembangunan jembatan ini memiliki peran strategis sebagai penghubung antarwilayah, sekaligus menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi, memperlancar mobilitas masyarakat, serta membuka akses pelayanan publik yang lebih luas,” ujarnya.

Sementara itu, Danrem 173/PVB Brigjen TNI Vivin Alivianto, S.I.P., dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Kasiter Korem 173/PVB Kolonel Inf Fajar Wibawa Angkasa, menegaskan bahwa pembangunan Jembatan Perintis Garuda bukan sekadar proyek fisik, melainkan bentuk nyata kehadiran negara dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

“Pembangunan ini merupakan langkah konkret dalam memperkuat konektivitas, meningkatkan aksesibilitas, serta mendorong pemerataan pembangunan yang berkeadilan,” ungkapnya.

Ia juga menjelaskan pada tahun 2026, Korem 173/PVB merencanakan pembangunan jembatan di empat titik, yang terdiri dari dua jembatan beton pada tahap awal dan dua jembatan aramco pada tahap lanjutan.

Keberadaan jembatan tersebut diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat, mulai dari memperlancar distribusi hasil pertanian dan perkebunan, memudahkan akses pendidikan bagi anak-anak, hingga mendukung berbagai aktivitas ekonomi dan sosial lainnya.

Pelaksanaan peletakan batu pertama ini juga menjadi simbol kuat sinergi antara pemerintah, TNI-Polri, serta masyarakat dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan di Papua.

Dengan dimulainya pembangunan di titik kedua ini, masyarakat Girimulyo menaruh harapan besar agar proyek Jembatan Perintis Garuda dapat segera rampung dan memberikan manfaat nyata, terutama dalam membuka keterisolasian wilayah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. (rls/timred)

NABIRE, PAPUTENG.com — Upaya percepatan pembangunan infrastruktur di Papua Tengah kembali menunjukkan progres nyata dengan dimulainya pembangunan Jembatan Perintis Garuda di Kampung Waroki, Distrik Kimi, Kabupaten Nabire, Rabu (8/4/2026). Kegiatan ground breaking ini menjadi tanda resmi dimulainya proyek strategis nasional tersebut.

Kegiatan dihadiri Kepala Seksi Teritorial (Kasiter) Kasrem 173/PVB, Kolonel Inf Fajar Wibawa Angkasa, mewakili Danrem 173/PVB, bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), tokoh agama, tokoh masyarakat, serta tokoh adat setempat.

Dalam sambutan yang dibacakan Kasiter mewakili Danrem 173/PVB, Brigjen TNI Vivin Alivianto, S.I.P., disampaikan bahwa pembangunan Jembatan Perintis Garuda bukan hanya proyek fisik, tetapi bagian dari Program Strategis Nasional yang digagas langsung oleh Presiden Republik Indonesia.

“Program ini merupakan komitmen kuat pemerintah dalam mendorong percepatan pembangunan infrastruktur, khususnya di wilayah yang masih membutuhkan akses konektivitas yang lebih baik,” bunyi sambutan tersebut.

Jembatan Perintis Garuda diharapkan menjadi penghubung vital yang mempermudah akses antarwilayah, khususnya di Distrik Kimi dan sekitarnya. Dengan terbukanya akses transportasi, aktivitas ekonomi masyarakat diyakini akan meningkat, sekaligus mendukung kesejahteraan warga.

Pada tahap awal, pembangunan mencakup empat unit jembatan, terdiri dari dua jembatan beton dan dua jembatan armaco. Proyek ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat konektivitas dan mendukung integrasi pembangunan di wilayah Papua Tengah.

Momentum ground breaking ini juga mencerminkan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, serta seluruh elemen masyarakat. Dukungan dari tokoh agama, adat, dan masyarakat menunjukkan bahwa pembangunan ini menjadi harapan bersama untuk masa depan yang lebih baik.

Dengan dimulainya pembangunan Jembatan Perintis Garuda, diharapkan tidak hanya membuka akses transportasi, tetapi juga menciptakan peluang baru bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Nabire. (Pendam Cenderawasih/red)

 

NABIRE, PAPUTENG.com –

Massa aksi yang menamakan diri Front Rakyat Bergerak menggelar demonstrasi di depan Pasar Karang Tumaritis, Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Selasa (7/4/2026). Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan sejumlah tuntutan, di antaranya penutupan PT Freeport Indonesia (PT FI) serta pembubaran Majelis Rakyat Papua (MRP).

Aksi demonstrasi ini turut dipantau langsung oleh aparat keamanan. Kapolres Nabire AKBP Samuel D. Tatiratu  bersama Dandim 1705/Nabire Letkol Arh Dwi Palwanto terlihat mendatangi lokasi untuk berdialog dengan massa aksi.

Situasi sempat memanas ketika massa bersikeras melakukan long march menuju Kantor DPR Papua Tengah. Sementara itu, berdasarkan hasil rapat koordinasi yang digelar oleh Polres Nabire bersama Forkopimda, tokoh agama, tokoh masyarakat, ketua-ketua adat, serta perwakilan paguyuban, aksi long march tidak diperbolehkan.

Pihak keamanan menawarkan solusi dengan menyiapkan kendaraan untuk mengangkut massa menuju titik aksi di depan Gedung DPR Papua Tengah. Namun tawaran tersebut ditolak oleh para demonstran.

“Kami menghendaki Gubernur Papua Tengah untuk bisa hadir di tengah-tengah kami,” ujar juru bicara aksi dalam orasinya.

Wakapolres Nabire Kompol Peter Kendek yang turun langsung menemui massa kembali mengimbau agar para demonstran tidak melakukan long march dari titik kumpul mereka.

Ia menegaskan bahwa aparat keamanan telah menyiapkan skema pengawalan menggunakan kendaraan menuju Kantor DPR Papua Tengah guna menjaga situasi tetap kondusif.

“Jika bapak-bapak memaksa melakukan long march, dengan terpaksa kami akan membubarkan aksi demo ini. Tolong dimengerti dan dihargai,” tegas Kendek.

Menurutnya, pemerintah daerah juga telah menyiapkan mekanisme penerimaan aspirasi massa di Kantor DPR Papua Tengah. Bahkan, ia menyebutkan bahwa Gubernur Papua Tengah telah berada di lokasi untuk menerima perwakilan demonstran.

Hingga berita ini diturunkan, aparat keamanan masih melakukan pendekatan persuasif kepada massa aksi agar situasi tetap terkendali dan aspirasi dapat disampaikan secara tertib. (red-paputeng)

 

NABIRE, PAPUATENG.com –

Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Nabire telah mengeluarkan himbauan terkait rencana aksi demo yang akan dilaksanakan pada Selasa, 7 April 2026 (besok), mulai pukul 09.00 WIT hingga 18.00 WIT. Dalam surat pemberitahuan demo, tidak disebutkan nama penanggung jawab, dan pihak kepolisian tidak memberikan izin untuk pelaksanaan aksi tersebut.

Meskipun demikian, pihak kepolisian memperkirakan bahwa aksi demo tetap akan dilaksanakan. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk tetap waspada dan menjaga keamanan lingkungan masing-masing.

“Kami himbau kepada masyarakat untuk tetap menjalankan kegiatan perekonomian seperti biasa, namun tetap waspada dan menjaga keamanan,” ujar Kapolres Nabire saat rakor bersama Muspida, para Kepala Suku, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan Ketua – Ketua Paguyuban, Senin, (6/4/2026).

 

Masyarakat juga diimbau untuk menutup tempat usaha di daerah yang akan dilewati oleh aksi demo, serta tidak menjual BBM di pinggir jalan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

“Jaga kekompakan, jaga lingkungan, dan jika terjadi hal yang tidak diinginkan, pukul lonceng untuk berkumpul,” tambahnya.

Kepolisian mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi, serta mematuhi instruksi dari petugas keamanan.

Dari pesan berantai di WhatsApp maupun berita viral di berbagai platform media sosial aksi demo diinisiasi Front Rakyat Bergerak dengan dua tuntutan utama Penutupan PT Freeport Indonesia (PT FI) dan Pembubaran Majelis Rakyat Papua (MRP).

Adapun yang menjadi sasaran aksi Kantor Gubernur Papua Tengah dengan Tajuk “Lumpuhkan Kota Nabire. ‘ Beberapa titik kumpul demonstrasi yang sebaiknya dihindari, yakni Pasar Karang, Jepara Indah 2, Siriwini, SP 1, dan Uswim Nabire.

 

NABIRE, PAPUTENG.com –

Perhelatan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) ke-31 tingkat Kabupaten Nabire resmi berakhir dengan pengumuman para pemenang dari berbagai cabang perlombaan.

Dalam ajang tersebut, prestasi membanggakan datang dari satu keluarga. Dua bersaudara, Adara Khairunnisa dan Zaenal Abidin Mas’ud, berhasil meraih juara pertama pada kategori yang berbeda.

Adara Khairunnisa tampil gemilang pada cabang Hafalan 1 Juz dan Tilawah Putri dengan meraih juara pertama. Prestasi ini tidak mengejutkan mengingat rekam jejaknya yang telah berpengalaman mengikuti berbagai ajang MTQ dan STQ. Ia bahkan pernah mewakili Kabupaten Nabire pada kompetisi tingkat nasional di Kendari, Sulawesi Tenggara.

Sementara itu, sang adik, Zaenal Abidin Mas’ud, juga mencatatkan prestasi membanggakan dengan meraih juara pertama pada cabang Tartil Al-Qur’an Putra. Keberhasilan ini menjadi kejutan tersendiri bagi keluarga, mengingat ini merupakan kali pertama ia mengikuti perlombaan Al-Qur’an.

 

Orang tua keduanya, Muhyiddin dan Susanti, mengaku tidak menyangka atas capaian yang diraih kedua anak mereka, terutama Zainal Abidin Mas’ud (Abid).

“Kami tidak pernah menyangka Abid bisa menjadi juara pertama, karena ini adalah pengalaman pertamanya mengikuti lomba,” ujar Muhyiddin, Senin (6/4/26).

Ia menambahkan, keikutsertaan putranya dalam lomba tersebut awalnya hanya untuk menambah pengalaman.

“Kami hanya mendorongnya untuk ikut sebagai ajang menambah pengalaman. Tidak ada target juara, bahkan jika mendapat juara harapan saja kami sudah bersyukur,” tambah Susanti.

MTQ ke-31 Kabupaten Nabire mempertandingkan berbagai cabang lomba, di antaranya Seni Baca Al-Qur’an (Tartil dan Tilawah), Hafalan Al-Qur’an dari 1 hingga 30 juz, Fahm Al-Qur’an, Syarh Al-Qur’an, Seni Kaligrafi, hingga Karya Tulis Ilmiah Al-Qur’an (KTIQ) dengan batasan usia berbeda pada setiap golongan.

Kegiatan tersebut mengusung tema “Aktualisasi Nilai-nilai Al-Qur’an dalam Membangun Karakter Bangsa yang Beradab.”

Ajang MTQ tidak hanya menjadi sarana kompetisi, tetapi juga sebagai wadah pembinaan generasi Qur’ani yang berkarakter, berakhlak, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan bangsa.

 

NABIRE,PAPUTENG.com –

Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN), Marcel Asyerem, menegaskan bahwa penghentian sementara operasional Dapur SPPG 2 Siriwini dilakukan berdasarkan prosedur resmi setelah melalui proses evaluasi berjenjang.

Menurut Marcel, keputusan tersebut merujuk pada surat resmi yang dikeluarkan oleh BGN Pusat setelah menerima laporan dari BGN tingkat daerah terkait dugaan pelanggaran dalam operasional dapur tersebut.

Ia menjelaskan, laporan tersebut disusun setelah adanya aduan dari masyarakat setempat mengenai aktivitas operasional dapur yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Aduan itu kemudian ditindaklanjuti melalui proses verifikasi lapangan.

Dalam proses verifikasi tersebut, ditemukan adanya penggunaan mobil box MPG yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Temuan ini juga diperkuat oleh laporan dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nabire, Arvan, yang mendapati kendaraan operasional program digunakan untuk aktivitas pembuangan sampah.

Marcel menegaskan bahwa dalam pelaksanaan program BGN, penggunaan kendaraan operasional telah diatur secara ketat melalui Standar Operasional Prosedur (SOP). Mobil box MPG dirancang khusus untuk mendukung distribusi makanan dari dapur ke sekolah-sekolah penerima manfaat.

Selain mendistribusikan makanan, kendaraan tersebut juga digunakan untuk mengangkut kembali wadah makanan atau ompreng dari sekolah ke dapur setelah proses distribusi selesai.

“Dalam SOP BGN sudah sangat jelas bahwa kendaraan tersebut tidak boleh digunakan untuk keperluan lain di luar distribusi makanan. Penggunaan mobil untuk membuang sampah merupakan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku,” ujar Marcel.

Ia menambahkan, setiap pelanggaran terhadap SOP, sekecil apa pun, berpotensi memengaruhi kualitas layanan serta kepercayaan publik terhadap program BGN. Karena itu, penghentian sementara operasional dapur dilakukan sebagai langkah korektif sekaligus evaluatif.

Langkah tersebut bertujuan untuk memastikan seluruh proses operasional berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional.

BGN, lanjut Marcel, berkomitmen menjaga integritas program serta memastikan seluruh mitra dan pelaksana di lapangan mematuhi aturan yang berlaku.

Evaluasi terhadap operasional Dapur SPPG 2 Siriwini akan terus dilakukan. Operasional dapur tersebut dapat kembali dibuka apabila seluruh temuan telah ditindaklanjuti dan dinyatakan memenuhi standar operasional yang berlaku.

Marcel berharap langkah ini menjadi pembelajaran bagi seluruh unit pelaksana program di daerah agar lebih disiplin dalam menjalankan prosedur. Selain itu, pelaksanaan program diharapkan tetap menjaga kualitas serta tujuan utama program, yakni memberikan layanan gizi yang aman, higienis, dan tepat sasaran bagi masyarakat.(red-paputeng)