NABIRE,PAPUTENG.com —
Aparat gabungan TNI–Polri berhasil menguasai markas kelompok kriminal bersenjata (KKB) pimpinan DPO yang mengaku sebagai Panglima Kodap III, Dulla Aibon Kogoya, setelah terjadi kontak tembak pada Minggu (1/3/2026) malam sekitar pukul 22.40 WIT.
Operasi penegakan hukum tersebut melibatkan Satgas Habema, Satgas Rajawali, serta Satgas Operasi Damai Cartenz-2026. Kontak tembak terjadi saat aparat mendekati lokasi persembunyian kelompok bersenjata di wilayah Nabire, Papua Tengah.
Menurut aparat, kelompok bersenjata melakukan perlawanan ketika personel gabungan tiba di lokasi sehingga baku tembak tidak terhindarkan. Setelah beberapa waktu, kelompok tersebut melarikan diri dan meninggalkan markas beserta sejumlah perlengkapan logistik.
Ratusan Amunisi Disita
Dalam penggeledahan markas, aparat mengamankan berbagai barang bukti penting, antara lain:
- 561 butir amunisi berbagai kaliber
- 10 magazen senjata api jenis SS1 dan AK-101
- 12 unit telepon genggam
- 5 unit handy talky (HT)
- Uang tunai Rp79.900.000
Selain itu, dua telepon genggam yang ditemukan diduga milik korban aksi kekerasan sebelumnya, termasuk anggota Brimob Batalion C yang gugur dalam serangan tahun lalu serta seorang petugas keamanan dalam kasus pembakaran pos pengamanan PT Kristalin di Nabire.
Aparat Tegaskan Komitmen Jaga Keamanan
Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz-2026, Kombes Pol. Yusuf Sutejo, menegaskan operasi tersebut merupakan bentuk kehadiran negara dalam menjamin keamanan masyarakat.
Ia menyatakan aparat akan terus melakukan pengejaran terhadap kelompok bersenjata hingga mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum yang berlaku.
Sementara itu, Kepala Operasi Damai Cartenz-2026, Brigjen Pol. Faizal Ramadhani, mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi.
Penyisiran Masih Berlangsung
Hingga kini aparat gabungan masih melakukan penyisiran di sekitar lokasi guna memastikan situasi benar-benar aman sekaligus memburu anggota kelompok yang melarikan diri. Operasi penegakan hukum disebut akan terus dilakukan secara terukur dan profesional untuk menjaga stabilitas keamanan di Papua. (ER/red)