Papua Tengah – PAPUTENG.COM – Pemerintah Provinsi Papua Tengah bergerak cepat merespons lonjakan harga bahan pokok, khususnya beras di wilayah pegunungan Kabupaten Intan Jaya yang tercatat naik hingga 9,33 persen. Selain beras, sejumlah komoditas pangan lain seperti telur, daging ayam, dan minyak goreng juga mengalami kenaikan di atas rata-rata harga nasional.
Menyikapi kondisi tersebut, Pemprov Papua Tengah menggelar rapat koordinasi pengendalian inflasi di Ruang Rapat Wakil Gubernur dengan melibatkan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), Badan Pusat Statistik (BPS), serta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) strategis.
Rapat dipimpin Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Papua Tengah, Tumiran, yang menegaskan bahwa lonjakan harga di Intan Jaya dipicu oleh sejumlah faktor utama, terutama tantangan geografis wilayah pegunungan yang sulit dijangkau.
“Faktor utama penyebab harga beras di Intan Jaya yakni kondisi geografis yang sulit diakses, tingginya biaya transportasi, serta ketergantungan pasokan dari luar daerah,” ujar Tumiran.
Sebagai langkah cepat, Pemprov Papua Tengah menyiapkan enam strategi konkret sesuai arahan Kementerian Dalam Negeri RI untuk menekan laju inflasi daerah. Langkah tersebut meliputi operasi pasar, inspeksi mendadak (sidak) ke distributor, Gerakan Pangan Murah (GPM), subsidi transportasi atau ongkos kirim, serta pengawasan ketat terhadap potensi penimbunan bahan pokok.
Menurut Tumiran, karakteristik inflasi di Papua Tengah berbeda dengan daerah lain sehingga membutuhkan pola penanganan yang lebih spesifik dan berbasis kondisi lapangan. “Intervensi harus spesifik wilayah, cepat, dan berbasis data karena Papua Tengah memiliki karakter inflasi yang khas,” tegasnya.
Selain penanganan jangka pendek, Pemprov juga menyiapkan empat strategi jangka panjang guna mengantisipasi lonjakan harga yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Strategi tersebut mencakup peningkatan produksi pangan lokal, penguatan peran TPID di setiap kabupaten, perluasan Gerakan Pangan Murah dan gerakan menanam, serta pembangunan sistem data harga berbasis real time.
Pemerintah berharap langkah terpadu tersebut tidak hanya menstabilkan harga kebutuhan pokok, tetapi juga menjaga daya beli masyarakat serta memperkuat stabilitas sosial dan ekonomi di seluruh wilayah Papua Tengah, khususnya daerah pegunungan yang rentan terhadap gejolak distribusi pangan.
