Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) terus mendorong pemerataan layanan keuangan bagi masyarakat, terutama di wilayah terpencil dan kelompok ekonomi kecil seperti pelaku UMKM, petani, nelayan, hingga masyarakat adat.
Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Pleno TPAKD Provinsi Papua Tengah yang dibuka Sekretaris Daerah Papua Tengah, Silwanus Sumule di Nabire, Kamis (7/5/2026).
Dalam sambutan Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa yang dibacakan Sekda Papua Tengah, dijelaskan bahwa akses terhadap layanan keuangan formal masih menjadi tantangan pembangunan di Papua Tengah. Keterbatasan akses tersebut dinilai berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat dan pemerataan pembangunan antarwilayah.
“Melalui TPAKD, pemerintah ingin memastikan masyarakat, terutama Orang Asli Papua, dapat merasakan langsung manfaat program pembangunan ekonomi daerah,” ujar Sumule saat membacakan sambutan gubernur.
Pemerintah Provinsi Papua Tengah juga menegaskan arah pembangunan daerah yang berfokus pada penguatan ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan UMKM dan koperasi, peningkatan akses pembiayaan, serta pengembangan sektor unggulan daerah.
Selain itu, pemerintah meminta seluruh pemangku kepentingan memperluas jangkauan layanan keuangan hingga daerah terisolasi, memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, perbankan dan Otoritas Jasa Keuangan, serta meningkatkan literasi keuangan masyarakat.
Rapat pleno TPAKD tahun 2026 ini diharapkan menghasilkan langkah-langkah konkret untuk mempercepat inklusi keuangan dan memperkuat pembangunan ekonomi di Papua Tengah. (red-paputeng).
