Operasi Damai Cartenz Pastikan Keamanan Bandara Bilogai, Penerbangan Lancar

SUGAPA, PAPUTENG.com –
Satuan Tugas Operasi Damai Cartenz (ODC) 2026 memastikan keamanan Bandara Bilogai, Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, guna menjamin kelancaran transportasi dan distribusi logistik bagi masyarakat.
Bandara Bilogai merupakan objek vital strategis bagi warga Intan Jaya. Selain melayani transportasi penumpang, bandara ini menjadi jalur utama masuknya bahan kebutuhan pokok, obat-obatan, serta layanan kesehatan yang sangat bergantung pada akses udara di wilayah pegunungan tengah Papua.
Pengamanan dilaksanakan pada Senin (2/2/2026) di bawah pimpinan AKP Syahril Arditya,  Personel Operasi Damai Cartenz melakukan sterilisasi area bandara, pengamanan landasan pacu, serta pemantauan wilayah perbukitan di sekitar bandara guna mencegah potensi gangguan keamanan.
Kepala Operasi Damai Cartenz 2026, Brigjen Pol.  Faizal Ramadhani, menegaskan bahwa pengamanan objek vital menjadi prioritas dalam menjaga stabilitas keamanan di Papua.
“Keamanan bandara sangat penting untuk menjamin kelancaran transportasi dan logistik masyarakat. Namun, pelaksanaannya tetap mengedepankan pendekatan humanis agar masyarakat merasa aman dan nyaman,” ujarnya.
Ia menambahkan, kelancaran operasional bandara merupakan wujud kehadiran negara dalam menjamin hak dasar masyarakat, khususnya akses logistik, layanan kesehatan, dan mobilitas warga. Seluruh personel diinstruksikan bertugas secara profesional, tegas, dan humanis.
Sementara itu, Dansektor Belukar 4.0 Operasi Damai Cartenz, AKP Syahril Arditya, menyampaikan bahwa fokus pengamanan diarahkan agar seluruh aktivitas penerbangan berjalan aman tanpa gangguan.
“Keamanan Bandara Bilogai menjadi kunci agar distribusi logistik ke Sugapa tetap lancar dan harga kebutuhan pokok masyarakat dapat terjaga,” katanya.
Selain pengamanan, personel juga melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat sekitar bandara. Interaksi humanis terlihat saat personel berkomunikasi dengan warga dan anak-anak di area aman bandara.
Berkat pengamanan terpadu tersebut, seluruh aktivitas penerbangan penumpang dan kargo di Bandara Bilogai berjalan aman dan lancar. Situasi terpantau kondusif.
Operasi Damai Cartenz 2026 menegaskan komitmennya untuk terus menjaga stabilitas keamanan di Papua, khususnya pada objek vital yang menjadi penopang utama kehidupan masyarakat, demi terciptanya situasi yang aman dan damai.(rls/ode)

Konflik di Papua Tengah Harus Dibicarakan Bersama Kepala Negara

NABIRE, PAPUTENG  –

Konflik bersenjata di Provinsi Papua Tengah (PPT) yang terus melanda menandakan kegagalan pendekatan lokal untuk meredam  kekerasan di Provinsi DOB. Situasi ini mendorong para tokoh untuk menyerukan dialog bersama Presiden Republik Indonesia sebagai panglima tertinggi negara.

“Ini bukan masalah sosial biasa. Kita tidak bisa membangun jika daerah terus berada dalam konflik. Itu jelas bertentangan dengan semangat pembentukan Provinsi Papua Tengah,” kata Anggota DPR Papua Tengah  John NR Gobai dalam diskusi terbatas di Nabire beberapa waktu lalu bersama Anggota DPD RI Yoris Raweyai, Anggota DPRK Intan Jaya.

Pertemuan juga dihadiri Anggota DPRK Intan Jaya, Bartolomeus Murib, yang menekankan konflik yang terjadi telah menimbulkan korban jiwa, kerusakan harta benda, serta memicu pengungsian masyarakat.

Menanggapi kondisi tersebut, Gobai menyatakan kesiapannya untuk menjembatani dialog antara Tokoh Papua dan para pejabat tinggi negara.

“Kami siap berkolaborasi dengan MRP, DPRP dan DPRK se-Tanah Papua untuk bertemu langsung dengan Presiden RI, Panglima TNI, dan Kapolri. Tapi tentu semua ini perlu koordinasi yang solid dan komunikasi yang intens,”tuturnya.

Langkah yang diusulkan mencakup penyelenggaraan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama lembaga-lembaga representatif di Papua Tengah dan pembentukan tim khusus, guna menyampaikan langsung aspirasi masyarakat kepada pemerintah pusat. (DP/lia)

DPW Perindo Paputeng Salurkan Bantuan Bagi Anak – Anak Sekolah di Intan Jaya

NABIRE, PAPUTENG –

Plt. Ketua DPW Perindo Provinsi Papua Tengah Philemon Keiya menyalurkan bantuan alat – alat keperluan sekolah seperti buku tulis, bolpen, warna, pensil, alat peraga baca dan menghitung.

“Kami salurkan bantuan ini agar anak-anak Intan Jaya yang sedang mengungsi, yang selama ini tidak belajar dengan baik bisa kembali mendapatkan pendidikan sekalipun ada di tempat pengungsian,”terangnya dalam rilis resmi yang diterima redaksi baru – baru ini.

Dijelaskannya alasan memilih untuk membantu para pelajar ini karena pendidikan sangat penting. Anak-anak jangan korban karena berbagai konflik.

DPW Partai PERINDO Provinsi Papua Tengah menolak segala bentuk konflik di Papua Tengah yang mengorbankan warga tidak berdosa. Apalagi mengakibatkan anak-anak tidak bisa belajar dengan baik.

Hal ini ancaman serius bagi masa depan dari anak-anak. Konflik harus diakhiri di Papua Tengah.  “Bantuan ini kami salurkan melalui Posko Kemanusiaan yang dibuka oleh Pemuda Katolik di Nabire,”tuturnya.

Pembagian alat sekolah ini bertempat di Posko Kemanusiaan yang dibuka Pemuda Katolik, di Gereja Katolik Kristus Sahabat Kita (KSK) Meriam, Nabire – Papua Tengah pada  hari Kamis (29/5/2025) lalu. (lia)

YLBHI Menduga Ada Pelanggaran HAM Berat di Intan Jaya

JAKARTA, PAPUTENG –

LBH-YLBHI mengeluarkan rilis resmi yang diterimaredaksi, Senin (26/5/2025). Dalam rilis itu menjelaskan konflik bersenjata antara Satgas Gabungan TNI Koops Habema dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN-PB) terjadi di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah pada sekitar hari Rabu, 14 Mei 2025.

Data terkait jumlah korban pada konflik bersenjata ini berbeda antara informasi dari Satuan Tugas (Satgas) Koops TNI Habema ataupun Bupati Intan Jaya.

Ketua YLBHI Muhammad Isnur dan Emanuel Gobai menjelaskan dari  informasi yang didapatkan dari media massa, Satgas Koops TNI Habema menyatakan adanya 18 anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang dilumpuhkan di beberapa kampung yang ada di Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, pada Rabu (14/5/2025).

Dijelaskan pihaknya mengamankan senjata api (senpi), amunisi, hingga bendera bintang kejora dan barang bukti lainnya dari operasi tersebut. Lebih lanjut, secara tertulis mereka menjelaskan bahwa operasi tersebut berlangsung sejak Pukul 04.00 WIT hingga 05.00 WIT.

Adapun kampung yang menjadi lokasi operasi KKB adalah Kampung Titigi, Ndugu Siga, Jaindapa, Sugapa Lama, dan Kampung Zanamba. (baca : https://regional.kompas.com/read/2025/05/15/173837278/tni-lumpuhkan-18-anggota-kkb-yang-diduga-kerap-berulah-di-intan-jaya).

Pada perkembangannya, Bupati Kabupaten Intan Jaya menyebutkan hanya ada tiga korban konflik bersenjata di Intan Jaya dan dalam proses evakuasi ke Timika.

Selain itu, ada tiga warga sipil dan empat orang anggota TPN-PB yang meninggal dunia. 7 orang masyarakat sipil dinyatakan hilang. (https://www.ceposonline.com/intan-jaya/1996020242/tiga-korban-konflik-bersenjata-di-intan-jaya-dievakuasi-ke-timika) .

Ketidaksesuaian data ini terlihat dari pernyataan Satgas Koops Habema yang menyatakan ada 18 orang TPN-PB yang dilumpuhkan, sedangkan menurut Bupati Intan Jaya, hanya 4 saja yang berasal dari TPN-PB.

“Kami menilai bahwa ada 14 orang yang dilumpuhkan oleh Satgas Koops Habema kemungkinan besar adalah masyarakat sipil,”ujarnya.

Untuk itu Ketua YLBHI Muhammad Isnur dan Emanuel Gobai selalu pengurus Harian YLBHI dari  beberapa sumber media, keterangan Satgas Koops Habema dan keterangan Bupati Intan Jaya, secara langsung telah menunjukan bukti bahwa pelaku penembakan terhadap anggota TPN-PB dan Masyarakat sipil yang berujung luka-luka maupun meninggal dunia ini dilakukan oleh anggota Satgas Gabungan TNI Koops Habema bentuk Kogabwilhan III yang bertugas di Kabupaten Intan jaya.

YLBHI melihat dan menjelaskan tindakan ini kemudian masuk dalam kategori dugaan pelanggaran HAM berat dengan alasan sebagai berikut :

  1. “Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu”, Pasal 30 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM;
  2. “Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya”, Pasal 9 ayat (1), UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM;
  3. Tindakan ini merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan seperti yang dimaksud pada Pasal 9 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Dimana kejadian terhadap kemanusiaan didefinisikan sebagai: “Perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil”.

Selain dugaan tindak pidana pelanggaran HAM berat, kami juga memberikan catatan atas adanya konflik bersenjata di Kabupaten Intan Jaya yang diduga terjadi karena ketidakjelasan status daerah darurat konflik :

  1. Pasal 7 ayat (4), Undang Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang berbunyi “Pelaksanaan operasi militer selain perang lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden, kecuali untuk membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam Undang-Undang”

Telah dijadikan dasar TNI untuk membentuk Satgas Koops Habema dan lebih khusus ditempatkan pada Kampung Titigi, Ndugu Siga, Jaindapa, Sugapa Lama, dan Kampung Zanamba yang masuk dalam Wilayah Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah.

  1. Dibalik pengerahan militer di lokasi tersebut, baik sebelum perubahan maupun setelah perubahan UU TNI, beberapa daerah di Papua seperti Papua tengah, Papua Pegunungan dan Papua Barat Daya telah sering terjadi konflik bersenjata antara TNI dan TPN-PB. Padahal, hingga hari ini Presiden Republik Indonesia belum memberikan kejelasan status daerah Darurat Operasi Militer atau Darurat Operasi Sipil Seperti dalam ketentuan Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 ayat (1), UU No. 3 Tahun 2025 tentang perubahan atas UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Menurut Ketua YLBHI Muhammad Isnur mengatakan berdasarkan uraian diatas, LBH-YLBHI menyatakan sikap sebagai berikut :

  1. Presiden Republik Indonesia harus segera mencabut UU Nomor 3 Tahun 2025 yang dapat digunakan sebagai dasar hukum adanya konflik bersenjata yang melahirkan Dugaan Pelanggaran HAM Berat Dalam Bentuk Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Papua;
  2. Menteri Hak Asasi Manusia segera mencari alternatif kebijakan penyelesaian persoalan politik di Papua untuk mengakhiri konflik bersenjata di Papua;
  3. Ketua Komnas HAM RI segera bentuk Tim investigasi dan melakukan penyelidikan atas adanya dugaan tindakan pidana pelanggaran HAM berat dalam bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan di Kabupaten Intan Jaya;
  4. Panglima TNI segera perintahkan Kogabwilhan III untuk memfasilitasi Komnas HAM RI agar dapat menyelidiki Anggota Satgas Gabungan TNI Koops Operasi Habema di Intan Jaya atas dugaan tindakan pidana pelanggaran HAM berat dalam bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan. (rilis)