Author: Fibra

NABIRE, PAPUTENG – 

Ketua KONI Provinsi Papua Tengah Yosua Tipagau berkomitmen meletakkan pondasi yang kokoh bagi kemajuan olahraga termasuk menyiapkan atlet berprestasi. Hal tersebut dikatakannya baru-baru ini kepada wartawan menyusul tugas baru yang diemban Putera Intan Jaya tersebut.

Yosua Tipagau yang terpilih secara aklamasi ini merupakan lulusan sekolah Pilot swasta di Jawa Barat dan sempat berkarir di perusahaan penerbangan lokal. Dalam penyampaian visi dan misi dirinya menegaskan untuk mewujudkan KONI yang solid, independen dan profesional. “Kita akan berupaya menghadirkan sistem pembinaan yang tangguh guna meraih prestasi olahraga”, terangnya.

Lanjutnya Dia menjelaskan bahwa sejumlah misi tengah dipersiapkan guna membangun solidaritas organisasi KONI dan Pengcab-Pengcab diseluruh Papua Tengah dan menyiapkan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung organisasi dan prestasi juga merancang dan melaksanakan program pembinaan atlet secara berkesinambungan, efesien dan efektif  serta membangun kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam berbagai program peningkatan prestasi olahraga di Papua Tengah.

Untuk diketahui Yosua Tipagau, terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (Ketum KONI) Provinsi Papua Tengah. Kini dipundaknya sejumlah harapan besar untuk membawa KONI Papua Tengah menjadi organisasi sebagai Kawah Candradimuka, tempat penggodokan, penempaan dan pembinaan para atlet menuju prestasi yang membanggakan.

Dia mengatakan bahwa ketertarikn untuk masuk didunia olahraga dan organisasi bukan persoalan keinginan yang akan diraih, tetapi sebagai anak muda olahraga itu sudah ada dalam diri dan jiwa.

“Saat usia kita masih muda begini, badan masih segar dan sehat, masih enerjik, olahraga itu dengan sendirinya menjadi kegiatan sehari-hari, olahraga itu seperti jiwa yang sudah menyatu dalam tubuh,” tuturnya.

“Penjiwaan ini yang saya,rasa, saya bisa untuk masuk organisasi khususnya KONI, dan puji Tuhan saya terpilih sebagai Ketum KONI Papua Tengah,” imbuhnya.

Terkait KONI dan olahraga di Papua Tengah,Yosua Tipagau mengatakan bahwa Papua Tengah sebagai provinsi baru, langkah awal adalah meletakkan pondasi yang kokoh diberbagai bidang.Sebagai Ketum KONI yang menggeluti bidang olahraga bagaimana menterjemahkan visi misi Gubernur Papua Tengah yaitu meletakkan dan membangun pondasi yang kuat untuk olahraga.

“Bukan sekedar menargetkan medali disetiap ajang Kejurda  maupun Kejurnas tetapi yang paling penting bagaimana menyiapkan dan mengkader anak-anak asli Papua Tengah yang siap bertarung diarena,”ujarnya. Menurutnya hal tersebut merupakan  dasar yang dibangun pertama, membina, mempersiapkan anak-anak asli Papua Tengah sebagai atlet yang siap terjun di semua cabang olahraga,” ungkapnya.

“Bukan yang penting meraih medali emas tapi meyiapkan dan membina  anak-anak asli Papua Tengah untuk berprestasi dalam bidang olahraga,” tandasnya. (ing elsa)

NABIRE, PAPUTENG

Pemerintah Kabupaten Nabire terus berupaya berbenah dalam mengoptimalkan keuangan daerah dengan membenahi perencanaan dan penganggaran.

Melalui Badan Perencanaan  Pembangunan Daerah  (Bappeda) komitmen itu diwujudkan melalui kegiatan pendampingan pasca evaluasi perencanaan dan penganggaran APBD Kabupaten Nabire TA 2025.

Kegiatan yang berlangsung di Aula Bappeda, Selasa (8/7) itu menggandeng BPKB untuk menggembleng seluruh Pimpinan OPD agar dalam melakukan perencanaan dan penganggaran APBD secara benar dan efektif.

Pendampingan BPKP mengacu pada arahan Bupati dan Sekda kepada sejumlah Pimpinan OPD oleh terkait masih banyaknya kesalahan dalam menyusun dan menganggarkan APBD 2025, sehingga Bupati menginstruksikan agar Kepala Bappeda Dr. Mukayat, S.Pd., M.Pd menyelenggarakan Pendampingan dari BPKP

Mewakili Bupati Mesak Magai, Wakil Bupati Nabire H.Burhanuddin Parenwari saat menghadiri kegiatan pendampingan tersebut  mengatakan tantangan tata kelola keuangan semakin kompleks. Oleh karena itu diperlukan diperlukan sinergi, kompetensi dan komitmen kuat agar proses perencanaan dan penganggaran benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat.

Pihaknya berharap melalui kegiatan pendampingan BPKP nantinya  dapat memberikan pengetahuan mendalam dan nyata dalam penyusunan dokumen penyusunan dan penganggaran baik dari sisi keselarasan antara RKPD KUA-RPAS hingga APBD maupun dari aspek efektifitas efisiensi dan kepatuhan dari regulasi yang berlaku.

“Bupati mendorong kepada seluruh perangkat daerah untuk aktif berpartisipasi, terbuka terhadap masukan dan terus berbenah serta memperbaiki kinerja perencanaan dan pengangguran demi kemajuan Nabire”,paparnya.

Bupati Inginkan Manfaatnya Sentuh Masyarakat

Sementara itu Kepala Bappeda menyoroti masih banyaknya OPD yang belum mampu menterjemahkan keinginan Bupati/Kepala Daerah.Begitu pula perencanaan dan penganggaran yang bagus tetapi tidak menyentuh kepentingan masyarakat.

Didepan para Pimpinan OPD, Kepala BPKP Sutio menjelaskan dan memaparkan terkait perencanaan, penganggaran dan pertanggungjawaban anggaran secara terperinci agar dalam menyusun perencanaan, penganggaran, dan pertanggungjawaban anggaran sesuai standar dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. “Hal ini yang diinginkan oleh Bupati agar manfaatnya bisa menyentuh secara langsung ke masyarakat,” tuturnya.

Sejumlah temuan dari pemaparan Tim BPKP, dimana enam item perencanaan penganggaran belum memenuhi standar. “Beberapa indiKasi yang disoroti meliputi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang masih yang masih 30%, Indeks Pengendalian Resiko (IPR) 40%, Manajemen Resiko (MR) 1%, dan Maturity Rating (MR) 30%,” paparnya.

Mengacu pada hal tersebut Mukayat menjelaskan bahwa hanya satu aspek yang nilainya diatas 40% yakni Pengawasan Aparatur yang mencapai 65%.

Diterangkan Dr.Mukayat, fungsi BPKP meliputi tiga aspek pengawasan, pertama pengawasan tahap perencanaan, yang melibatkan Bappeda dan OPD, kedua pengawasan pelaksanaan , dan ketiga pengawasan pertanggungjawaban anggaran. (ing elsa)

NABIRE, PAPUTENG

Kabar gembira untuk ASN kabupaten Nabire bahwa Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) atau Tunjangan Penghasilan Tambahan segera dicairkan.  Pencairan TPP ini telah lama dinantikan, dan kini para ASN dapat bernapas lega. Wakil Bupati Nabire menjelaskan bahwa TPP akan dibayarkan sesuai dengan perhitungan dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk periode Januari hingga Juli. Ini berarti hak-hak ASN selama tujuh bulan terakhir akan segera terpenuhi. “Dalam minggu ini sesuai Perbup TPP akan didistribusikan keseluruhan perangkat daerah,” jelasnya

Namun, Bupati Mesak Magai melalui Wakil Bupati Burhanuddin Pawennari memberikan beberapa penekanan penting terkait TPP ini. Pertama, TPP bukanlah hak absolut, melainkan bentuk penghargaan dari pemerintah atas kinerja dan kedisiplinan ASN. Pembayarannya sangat bergantung pada kemampuan keuangan daerah. Jika kemampuan keuangan daerah tidak memadai, TPP bisa saja tidak dibayarkan.

Kedua, pencairan TPP ini didasarkan pada Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2025 yang baru saja disahkan. Peraturan ini menegaskan bahwa besaran TPP dihitung berdasarkan unsur kinerja dan waktu kerja ASN. Ini menjadi poin krusial yang harus dipahami oleh seluruh ASN.

ASN Tidak Disiplin Tidak Layak Terima TPP

Lebih lanjut Bupati Mesak  Magai juga menegaskan, ASN yang tidak disiplin, tidak bekerja  dan tidak produktif maka tidak layak menerima TPP. “Dalam Perbup dijelaskan keterlambatan waktu walau hitungan jam, pulang cepat sebelum waktunya telah diatur,” pungkasnya.

Bupati Nabire juga meminta kepada seluruh ASN agar TPP dijadikan sebagai pemicu semangat kerja karena  TPP diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan, kinerja, motivasi, dan disiplin pegawai, serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. (ing elsa)

NABIRE, PAPUTENG

Angka kriminalitas  di Kabupaten Nabire akhir-akhir ini mengalami tren kenaikan. Hal itu didasarkan atas data Kepolisian Resort (Polres) Nabire. Seperti yang diterangkan Wakapolres Nabire Kompol Dr.Piter Kendek, MM dalam Rapat Koordinasi bersama Pemkab dan DPRK Nabire, Selasa (8/7) di Aula Setda Kabupaten Nabire.

“Kejahatan yang terjadi di Kota Nabire dari Bulan Januari hingga Juni 2025 mengalami tren kenaikan yang didominasi oleh kejahatan konvensional,” ungkapmnya.

Dijelaskan Wakapolres, kejahatan konvensional atau yang dikenal dengan 3C (pencurian biasa/ Curanmor, pencurian dengan pemberatan (Curat)  dan pencurian dengan kekerasan (Curas).

“Salah satunya yang kita kenal dengan begal atau jambret (itu bahasa umumnya dan kita menyebutnya Curas,” jelasnya.

Diterangkan Wakapolres, pada bulan Januari 2025 ada 55 kasus yang terjadi, di Februari ada penurunan menjadi 50 kasus, Maret naik kembali menjadi 54 kasus, di April turun drastis menjadi 38 kasus, di bulan Mei meningkat menjadi 58 kasus, dan pada Juni melonjak mencapai 76 kasus.

“Data berdasarkan data yang diperoleh.Kami memberikan abalogi dalam bentuk anatomy of crime artinya memberikan gambaran secara terperinci (detik waktu dan jam) atau dalam bahasa kriminal crime clock,” tuturnya.

Jelasnya, dalam bulan Januari ada satu kejahatan dalam 13 jam 15 menit dan 20 detik.Dalam bulan Februari satu kejahatan dalam 14 jam 15 menit dan 0 detik.Bulan Maret 13 jam 20 menit dan 0 detik satu kejahatan konvensional.April dalam 18 jam 56 menit dan 50 detik satu kejahatan terjadi.Di bulan Mei 12 jam 24 menit 04 detik.Yang paling parah terjadi pada bulan Juni, dalam setiap 2 jam 51 menit dan 21 detik terjadi satu kejahatan.

Polres Nabire membagi hari-hari kejahatan Curanmor, Curat dan Curas, pada Senin 4, Selasa 5, Rabu 4, Kamis 6, Jum’at 7, Sabtu 6 dan Minggu 5 kali kasus.

Lalu ada begal atau penjambretan yang meresahkan, Senin rata-rata 1, Selasa 2, Rabu (-). Kamis 4, Jum’t 2, Sabtu 3 dan Minggu 2 kasus.

Dari waktunya, Curanmor paling tinggi antara jam 06.00 sampai jam 10.00 wit, dari jam 10.00 – 14.00 terjadi 2 kasus, dan jambretnya 8 kali. Dari jam 14.00 – jam 18.00 tidak ada kejadian untuk Curanmor tetapi kasus jambretnya 3 kali.

Dilihat dari tempat/lokasi kejadian, yang paling sering terjadi Curanmor, Curat dan Curas ada di pemukiman, (kurang lebih 46 kasus), dipinggir jalan 6 kejadian, diparkiran penginapan 4 kasus, parkiran RSUD ada 2 kasus, ditempat hiburan 4, dipertokoan 6, perkantoran ada 5 kejadian.

Sementara menyinggung berdasarkan jenjang pendidikan rata-rata para pelaku adalah mereka yang putus sekolah baik jenjang SMP dan SMA meskipun angka yang cukup besar juga datang dari pelaku yang menempuh pendidikan S1 maupun  lulus sarjana.

Berdasarkan pekerjaan yang paling banyak melakukan kejahatan yang tidak mempunyai pekerjaan 18 kasus, lalu pelajar/mahasiswa 10 kasus, sementara ada juga yang melibatkan honorer sebanyak  11 kasus.

“Kalau kita lihat berdasarkan Anatomy of Crime, kita bisa katakan terjadi tren kenaikan gangguan Kamtibmas secara berkala,” ungkap Wakapolres Nabire.

Terkait adanya Pos Pengamanan yang dibangun Pemkab Nabire, Wakapolres menyatakan hal itu sangat membantu kepolisian.

Hal itu dibuktikan pada bulan Januari -Maret tren kejahatan berkurang, namun saat Pos Pengamanan dihentikan mulai Aoril-Juni tindak kejahatan mengalami kenaikan.

Wakapolres mengajak Pemkab dan DPRK untuk bersama-sama mencari solusi terbaik untuk menjaga Kamtibmas (ing elsa)

NABIRE, PAPUTENG

Pemerintah Kabupaten Nabire segera membentuk Koperasi Merah Putih di 72 kampung. Hal itu ditandai dengan penyerahan dokumen pembentukan Koperasi Merah Putih secara simbolis.

Dokumen Koperasi Merah Putih diserahkan Wakil Bupati Nabire H.Burhanuddin Parenwari kepada 3 (tiga) Kepala Kampung yang menjadi perwakilan 72 Kepala Kampung di Kabupaten Nabire.

Dikatakan Bupati Nabire, akta pendirian Koperasi Merah Putih dilakukan hari ini (Senin 7 Juli 2025).

Koperasi Merah Putih akan dilaunching pada tanggal 12 Juli 2025 bertepatan dengan HUT Koperasi secara nasional oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

Koperasi Merah Putih diperuntukkan khusus bagi Pemerintah Kampung dan Kelurahan sebagai wadah ekonomi produktif yang berbasis gotong royong dan kemandirian.

Bupati mengajak seluruh aparat kampung se-Kabupaten Nabire untuk berpartisipasi dalam mengembangkan koperasi tersebut dan menjadikan koperasi ini sebagai alat untuk memperkuat kesejahteraan ekonomi ditingkat paling dasar pemerintahan.(ing elsa)

NABIRE, PAPUTENG

Turnamen Bulutangkis dalam rangka memperingati HUT Bhayangkara ke-79  resmi telah dibuka okeh Kapolda Papua Tengah Brigjen Pol.Alfred Papare, S.IK, Senin (7/7) di GOR Kotalama Nabire.

Kapolda Papua Tengah Brigjen Pol Alfred Papare mengatakan, turnamen ini merupakan bagian dari upaya Polri mendekatkan diri dengan masyarakat apalagi bulutangkis merupakan salah satu Cabor yang paling tinggi diminati masyarakat Indonesia.

“Pemain -pemain bulutangkis baik dari internal Polri maupun umum siap terjun arena guna membuktikan diri sebagai atlet papan atas. Mereka,datang bukan sekedar meramaikan tetapi siap membuktikan diri sebagai atlet bulutangkis handal”, terangnya

Pembukaan ajang bergengsi bulutangkis yang cukup meriah yang turut dihadiri Ketua I DPR Provinsi Papua Tengah Diban Elaby, mengingat diikuti oleh pemain-pemain bulutangkis dari berbagai daerah di Tanah Papua Ketua I DPR Provinsi Papua Tengah Diben Elaby menyatakan dukungan penuh turnamen bulutangkis itu. “Ini merupakan kegiatan positif khususnya bagi generasi muda karena bisa menjauhkan dari pengaruh negatif”, tuturnya.

Dukungan senada juga dinyatakan Ketua MRP Papua Tengah Agus Anggaibak. Agus menyatakan turnamen itu dapat membentuk karakter dan jati diri karena mengandung nilai-nilai sportifitas utamanya bagi masyarakat Papua. Ketua,MRP Papua Tengah itu bahkan mengharapkan turnamen itu bisa menjadi agenda tahunan secara rutin.

Menariknya Pertandingan perdana diawali Eksibisi antar pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah ,dimana pejabat TNI Komandan Zipur 12/OHH Mayor,Czi M.Abdul Ghofur berpasangan dengan Ketua I DPR Papua Tengah Diben  Elaby  berhadapan dengan Wakapolda Papua Kombes Pol.Muhajir yang berpasangan dengan perwakilan Pengadilan Negeri Nabire. (ing)

NABIRE, Paputeng

Ketua Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah (MRP-PT) Agustinus Anggaibak, bersama Wakil Ketua I Paulina Marey  mengajukan aduan dugaan pencemaran nama baik dalam kasus pemalangan kantor MRP-PT oleh sejumlah anggotanya ke Kepolisian Daerah (Polda) Papua Tengah, Rabu (2/7).

Aduan ini disampaikan dalam bentuk surat laporan tertulis. Anggaibak menjelaskan laporan  baru dimasukan hari ini untuk segera diproses sesuai hukum yang berlaku. “Saya meminta Kapolda untuk segera memproses laporan tertulis ini sesuai hukum yang berlaku terkait pemalangan Kantor MRP dan juga pencemaran nama baik,” tuturnya dalam jumpa pers di Mapolda Papua.

Ketua MRP-PT menyatakan pentingnya pendekatan hukum dalam menyelesaikan setiap persoalan. Bahwa  bagaimana semua persoalan itu tidak harus dengan kekerasan, tetapi harus melalui jalur/proses hukum yang berlaku. “Proses hukum harus hukum harus dijalankan, laporan tertulis kami harus cepat ditindaklanjuti secara hukum dan kami percaya kepada Kapolda Papua akan bertindak secara transparan, membuktikan/membuka point-point yang menjadi tuduhan anggota-anggota MRP,” ujarnya.

Dikatakan Anggaibak, permasalahan di MRP-PT  bukan hal  baru. Pencemaran nama baik yang dilakukan oleh oknum anggota-anggota MRP telah berlangsung sudah setahun lebih sejak pemilihan ketua. “Ini bukan persoalan baru. Ini persoalan sejak  pemilihan Ketua MRP-PT. Mereka cemarkan nama baik kita,” ujarnya.

Agustinus Anggaibak  menuntut transparansi dari oknum-oknum anggota yang melontarkan tuduhan terhadap dirinya.  Jika ada bukti kuat terkait dugaan korupsi, kolusi, nepotisme, atau pelanggaran lainnya yang dilakukan oleh Pimpinan MRP, mereka diminta untuk melaporkannya kepada pihak berwajib/berwenang.

Tegasnya, tuduhan yang dilakukan oknum-oknum anggota  yang menyatakan bahwa Pimpinan MRP  melakukan tidak kejahatan berupa korupsi, kolusi, dan nepotisme, jarang datang ke kantor, dan keputusan MRP dilakukan oleh pimpinan secara sepihak.

“Bila mereka memiliki bukti/dokumen yang jelas terkait tuduhan yang mereka lontarkan, semestinya mereka melaporkannya ke pihak kepolisian untuk dilakukan proses hukum,” ungkapnya.

“Namun bila mereka tidak mampu membuktikan tuduhan mereka dengan bukti atau dokumen yang jelas, mereka harus mempertanggung jawabkannya didepan hukum,” tegasnya.

Ketua MRP-PT membantah keras tuduhan bahwa dirinya melakukan penggelapan uang sebesar 10 miliar rupiah, berada di luar Nabire selama berminggu-minggu/berbulan-bulan.

“Mereka tidak bisa asal bicara. Ada yang menyampaikan bahwa ada beberapa anggota yang mengatakan bahwa saya menggelapkan uang 10 miliar, mengambil uang dan pergi tinggal berminggu-minggu/ bulan-bulan di luar dari Nabire,” tuturnya.

Hal ini harus dibuktikan dengan fakta yang jelas,” tandasnya. Sebagai warga negara yang baik di negara hukum, ia berkomitmen untuk menyelesaikan segala persoalan  perselisihan melalui jalur hukum.

“Negara kita adalah negara hukum, kita tidak bisa berbicara sembarangan tanpa bukti yang jelas.Kita tidak bisa menuduh sembarang orang tanpa bukti kongkrit.Silahkan tempuh jalur hukum karena kita hidup di negara hukum.Biar hukum yang akan membuktikannya,” paparnya.

Anggaibak berharap agar semua tuduhan yang dilontarkan oleh oknum anggota MRP dapat dibuktikan dengan fakta di hadapan hukum.

“Saya harapkan, semua tuduhan yang dilontarkan oleh oknum-oknum anggota ini, baik itu korupsi, tidak pernah masuk kantor, mengambil keputusan-keputusan MRP secara sepihak,  harus dibuktikan dengan fakta,” katanya.

“Kepolisian, kejaksaan  adalah penegak hukum. Mereka yang menentukan siapa yang salah didepan hukum.Kalau memang pimpinan itu korupsi, kolusi, dan nepotisme, ya harus diproses secara hukum,” terangnya.

Menurutnya Hukum harus ditegakkan, siapa yang bersalah, pejabat atau masyarakat biasa harus dihukum tanpa pandang bulu “Sebagai warga Negara Indonesia kita harus hormat dan patuh dihadapan hukum, karena hukum adalah panglima tertinggi,” pungkasnya. (ing elsa)

NABIRE, Paputeng

Gubernur Papua Tengah Meki F. Nawipa yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Politik dan Hukum Marthen Ukago,SE membuka Rapat Kerja Wilayah Pertama (Rakerwil I) Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Papua Tengah secara resmi pada Kamis 3 Juli (3/7) bertempat di Auditorium RRI Nabire.

Dengan mengusung tema Peranan FKUB dalam Merawat Kerukunan dan Moderasi Umat Beragama di Provinsi Papua Tengah yang Aman, Damai dan Sejahtera, kegiatan diawali dengan persembahan pujian dan lantunan kasidah.

Pada kesempatan tersebut Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Hukum Marthen Ukago menyampaikan Rakerwil tidak hanya menjadi ajang konsolidasi dan perencanaan program kerja tetapi juga wadah membangun dialog lintas iman dan merawat nilai-nilai kebersamaan dalam keberagaman serta mengutamakan kerukunan.

Kegiatan yang juga dihadiri oleh Kakanwil Kemenag Provinsi Papua Klemens Taran, Direktur Binmas Polda Kombes Pol.Deni Herdiana, SE.,SH.,MM.,MH, Kepala Kesbangpol serta  Pengurus FKUB Provinsi dan tujuh kabupaten se-Papua Tengah.

Ketua FKUB Provinsi Papua Tengah Ignatius Robertus Adii, MM.PD mengharapkan Rakerwil I menghasilkan sejumlah keputusan penting berupa rekomendasi-rekomendasi.

“Kita perkuat dulu orang-orang yang duduk di FKUB masing-masing kabupaten lalu kita,berpikir sarana dan prasarana, Buat apa kita bangun kantor misalnya kalau orangnya belum terbangun secara mental dan belum menjiwai moderasi beragama. Mereka yang akan berbicara toleransi harus punya jiwa toleran terlebih dulu,”ucapnya.

Ketua FKUB setempat juga meminta agar baik Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten menindak lanjuti Peraturan Bersama Menteri Agama dan Mendagri terkait anggaran  yang menjadi bagian penting bagi pihaknya sebagai sarana pembinaan guna mencegah berbagai konflik ditengah masyarakat, serta upaya membangun toleransi antar umat beragama. (ing elsa)

ILAGA ,  PAPUTENG

Kapolda Papua Tengah Brigjen Pol Alfred Papare menitipkan anggotanya kepada masyarakat Kabupaten Puncak. “Apabila ada hal – hal yang kurang pas atau bersingungan dengan masyarakat. Saya mohon mari kita duduk bicara baik – baik supaya tidak ada korban jiwa yang jatuh,”pesannya.

Penekanan itu disampaikannya sesaat sebelum meresmikan Gedung Mapolsek Ilaga di Kota Ilaga, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah. Kamis (3/7/2025). Acara peresmian yang juga disaksikan Danrem 173/PVB Brigjen TNI Frits Wilem Rizard Pelamonia Bupati Elvis Tabuni, Wakil Bupati Naftali Awakal, Forkompimda Kabupaten Puncak, TP PKK, Dharma Wanita, Persit KCK, Bhayangkara dan Personil Mapolsek Ilaga.

Dalam laporan singkatnya Kapolres Puncak Kompol Mardi Marpaung mengatakan Mapolsek ini dibangun sejak tahun 2024 dengan menggunakan dana DIPA Polres Puncak tahun 2024  dengan pagu Anggaran sebesar Rp. 4.907.050.000,- (Empat Milyar Sembilan Ratus Tujuh Juta, Lima Puluh Ribu Rupiah)

Pada kesempatan itu Kapolres Mardi Marpaung mengungkapkan masih ada sisa tanah lapang di samping Mapolsek.  Untuk itu dirinya meminta perhatian dari pemerintah daerah setempat dan juga Polda Papua Tengah Agar dapat dibangun barak prajurit.  Sebab selama ini anggota hanya tidur di dalam gedung aula.

Peresmian yang disaksikan masyarakat ini ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Kapolda Papua Tengah Brigjen Pol Alfred Papare. Pengguntingan pita oleh Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan,SDM dan Pengembangan Otsus  Provinsi Papua Tengah, Ukas S.Sos M.KP dan Pembukaan pintu Mapolsek oleh Bupati Puncak Elvis Tabuni. (Julia)

ILAGA, PAPUTENG

Bupati Puncak Elvis Tabuni didampingi Wakil Bupati Naftali Akawal  memberikan sambutan pada Syukuran 100 hari kerja, usai sebelumnya dilantik Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa pada tanggal 25 Maret 2025 di Nabire beberapa waktu lalu.

“Saya berdiri disini bukan karena membanggakan diri. Tetapi untuk berterima kasih dan bersaksi kepada Tuhan yang telah melakukan perkara besar kepada kita. Maka kita bersuka cita atas kasihnya yang menolong kita semua dalam perjalanan awal memimpin daerah ini,” ujarnya dihadapan tamu undangan, diantaranya Kapolda Papua Tengah Brigjen Pol Alfred Papare, Danrem 173/PVB  Brigjen TNI Frits Wilem Rizard Pelamonia, Staf Ahli Gubernur Papua Tengah Bidang Kemasyarakatan,SDM dan Pengembangan Otsus  Provinsi Papua Tengah, Ukas S.Sos M.KP, Ketua MRP Papua Tengah, Wakil Ketua DPR Papua Tengah, Forkompimda Kabupaten Puncak, Para ASN dan masyarakat yang hadir di Aula Negelar. Kamis (3/7/2025).

Selain itu Pasangan Bupati ini juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak. Baik masyarakat, pimpinan gereja, Tokoh Adat, ASN, TNI/Polri bersama seluruh elemen daerah yang telah bersama-sama menumpang pelayanan selama 100 hari kerja.

Tentunya bukan perjalanan yang  mudah. Tetapi dengan dukungan semua pihak. Elvis – Naftali dapat memulai langkah pertama dalam membangun daerah ini secara bertahap.

Pada kesempatan itu dirinya menyampaikan dalam  100 hari pertama ini sebagai pimpinan daerah fokus membangun pondasi kerja yang jelas, terarah dan menyentuh langsung kebutuhan rakyat.

“Kami selaras dengan arahan Presiden RI dan kami jabarkan melalui langkah-langkah nyata di berbagai bidang.

Bidang Pendidikan, kami percaya bahwa pendidikan adalah pondasi kemajuan kami meluncurkan  beasiswa unggulan “Puncak Cerdas” untuk mencerdaskan anak-anak asli Puncak. Agar bisa menjadi dokter, guru dan insinyur serta banyak cita-cita lainnya yang bermanfaat bagi tanah ini. Bekerjasama dengan Yayasan Mada  Papua Education untuk anak-anak Puncak juga bisa mendapat kesempatan belajar hingga ke luar negeri. Adapun beasiswa umum juga disalurkan agar tak ada anak yang putus sekolah karena sekolah-sekolah yang tutup mengingat situasi dan kondisi keamanan, yang  kini mulai aktif kembali.

Bidang kesehatan, kami tetap hadir meskipun tantangan geografis dari keamanan dan berat. Kami turun langsung di RSUD Illaga memastikan pelayanan kesehatan berjalan baik dan di Puskesmas yang mana sudah berhasil terakreditasi.

Pemerintah memberikan perhatian khusus kepada ibu hamil dan anak serta imunisasi, pemeriksaan kesehatan gratis. Selain itu juga pemerintah kabupaten telah bekerja sama dengan Poltekes. Dimana terdapat 60 mahasiswa dari Puncak  untuk dididik.

Bidang Infrastruktur, kami terus membuka akses jalan penghubung, seperti Kagoh – Aminggaru – Gome. Dihidupkan kembali.  Juga pembangkit listrik Mikrohidro, membangun rumah sehat, menyelesaikan pembangunan kantor Pelayanan Publik seperti PMK, PTSP dan menata sarana pendukung. Termasuk didalamnya  pengadaan  kendaraan dinas dan rencana pembangunan kantor bupati dan DPRK di Distrik Gome.

Juga akan dibangun Guest House untuk para tamu-tamu yang datang ke Kabupaten Puncak. Serta koordinasi lintas  wilayah yang saat ini sedang dipersiapan.

Bidang keamanan dan Ketertiban pemerintah kabupaten terus berkoordinasi dengan TNI / Polri bersama Forkompimda.  Agar situasi tetap kondusif. Patroli gabungan dilakukan dan Pos Keamanan serta kantor Koramil dibangun di titik-titik rawan.

“Kami juga sigap memberikan bantuan trauma healing  dan pangan saat terjadi bencana sosial di Kabupaten Puncak.

Bidang Pemerintahan dan birokrasi kami sudah lakukan rapat koordinasi dengan para kepala OPD dan Distrik. Membentuk alat kelengkapan DPRK, Pelantikan PKK. Hingga penanganan cepat terhadap bencana sosial di Sinak Barat, Pogoma, Bina dan Walbe. Yang mana hal ini menjadi bentuk kerja nyata.

“Tak lupa Pelatihan dan peningkatan kapasitas ASN terus kami dorong,”terangnya.

Untuk akses transportasi saat ini pihaknya diperkuat dengan peluncuran PT Aviasi Puncak Papua dengan maskapai Amule Air.

Lanjutnya 100 hari ini hanyalah langkah awal.  Masih banyak hal yang harus dikerjakan bersama.

“Kami sadar masih banyak kekurangan.Masih ada pekerjaan yang belum tersentuh dan masih ada harapan yang belum kami jawab. Tetapi kami akan terus berusaha bekerja dengan hati dan tetap berjalan bersama rakyat,”tukasnya.

Dengan visi membangun Kabupaten Puncak menjadi daerah yang Adil, Mandiri dan Sejahtera. Dengan semangat kasih mempersatukan perbedaan.

“Semua itu bisa tercapai ketika kita saling mendukung, saling menopang dan menjaga persatuan dan kesatuan. Mari kita lanjutkan perjuangan ini dengan semangat persatuan, kejujuran dan saling menopang satu sama lain,”ajaknya. (Odeodata h Julia)