Category: Isu Sosial

JAKARTA,PAPUTENG  –

Ratusan mahasiswa asal Kabupaten Puncak seluruh Indonesia yang menamakan diri Gerakan Mahasiswa Peduli Kabupaten Puncak, menggelar aksi demo damai di depan Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Utara, Gambir, Jakarta Pusat. Selasa (15/7/2025).

Aksi demo digelar mencermati berbagai fakta terkait kejahatan terhadap warga sipil Papua di Kabupaten Puncak selama dua rezim kepemimpinan di era Pemerintahan Presiden Joko Widodo hingga memasuki masa Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Aksi demo yang mayoritas para mahasiswa ini juga menyinggung peran TNI di wilayah itu.

“Sejak awal menjadi daerah otonom baru, terutama sejak 2018 hingga 2025, Kabupaten Puncak menjadi salah satu wilayah konflik bersenjata paling parah di tanah Papua. Banyak warga sipil menjadi korban dari konflik antara aparat negara dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB),” kata Deris Murib, perwakilan unjuk rasa kepada wartawan di Jakarta.

Menurutnya, pemekaran wilayah selama ini, termasuk rencana pembentukan DOB lanjutan di tanah Papua malah dipertanyakan efektivitas dan niat sebenarnya.

Pasalnya, kehadiran DOB dan rencana pembentukan DOB susulan akan dibarengi dengan langkah operasi militer besar-besaran yang berujung terjadi peningkatan eskalasi kekerasan terhadap orang asli Papua.

Lanjutnya, era Presiden Jokowi pemerintah pusat mengusung pembangunan infrastruktur di Tanah Papua sebagai bagian dari Program Nawacita. Namun, pembangunan jalan, bandara, dan Proyek Strategis Nasional (PSN) justru dibarengi dengan operasi militer secara masif yang ditujukan ke Puncak atas nama ‘menjaga stabilitas’.

“Operasi militer di Puncak malah menghasilkan peningkatan jumlah pengungsi internal yang dalam taksasi kami sejak 2018 hingga 2024 mencapai lebih dari 60.000 orang. Sebagian besar pengungsi di Puncak berasal dari Distrik Gome, Ilaga, Beoga, dan Sinak. Penggerebekan kampung atau desa secara membabi buta, termasuk pembakaran rumah dan gedung Gereja GKII sejak Maret–April 2023 adalah contoh miris nyata,”bebernya.

Kemudian terjadi penembakan dan pembunuhan warga sipil atas nama Meton Magay (21), Derminus Waker (20), dan Wanimbo (32) di Ilaga. Selanjutnya Tarina Murib, seorang perempuan Papua tewas tertembak aparat pada 3 Maret 2023 di Desa Pamebut.

Belum lagi stigmatisasi kolektif terhadap orang asli Papua sebagai bagian dari kelompok separatisme memicu penyiksaan, penangkapan sewenang-wenang, dan trauma berkepanjangan.

“Pelibatan aparat TNI-Polri dan militerisasi kehidupan sipil tak hanya terbatas pada operasi keamanan tetapi masuk juga ke berbagai ruang publik seperti sekolah dan fasilitas kesehatan. Banyak warga takut dan mengalami kesulitan dalam akses layanan dasar. Karena kehadiran militer dianggap warga sebagai ancaman langsung, bukan menjadi pelindung masyarakat,”ujarnya.

Dirinya juga menyoroti kebijakan keamanan dengan sebutan Komando Operasi Habema era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam seratus hari kerja. Deris menyebut, Prabowo dengan latar militer melanjutkan pendekatan keamanan dengan menebalkan intensitas operasi udara.

“Berdasarkan laporan Human Rights Watch pada Mei 2025, drone dan helikopter dijadikan alat serangan di Puncak. Bom dan mortal juga dihamburkan di sekitar kampung dan gereja di Ilaga dan Beoga yang berujung pelajar berusia 18 tahun bernama Deris Kogoya tewas terkena mortir tak jauh dari gereja,”ungkapnya.

Disisi lain Laporan Human Rights Watch juga menyebut terjadi pembakaran kampung dan penguburan jenazah tanpa prosedur manusiawi seperti yang dialami Hetina Mirip. Warga di Puncak mengalami krisis kemanusiaan dan ribuan orang asli Papua terpaksa mengungsi ke Kabupaten Mimika, Nabire, Jayapura dan wilayah pegunungan lainnya.

“Operasi militer sama sekali tidak mematuhi prinsip dasar hukum humaniter internasional. Operasi tidak membedakan mana kombatan dan warga sipil. Perlindungan terhadap fasilitas rohani, rumah penduduk, dan sekolah diabaikan,”tukasnya.

Tolak DOB

Menurutnya, penolakan terkait rencana pembentukan DOB dan militerisasi pemekaran datang dari berbagai elemen di daerah. Penolakan bukan hanya datang dari warga tetapi tokoh gereja, adat, pemuda, perempuan, dan lain-lain.

“Militerisasi daerah otonom baru malah menambah eskalasi kekerasan dan pengungsian warga malah terjadi secara masif di tanah leluhurnya sendiri. Apalagi ditopang dengan eksploitasi lahan masyarakat adat untuk kepentingan elite ekonomi dan militer,”ujarnya beralasa.

Rencana pemekaran Puncak dalam melihat dan mencermati kondisi saat ini mubazir, berbahaya secara sosial dan dapat memperparah marginalisasi serta militerisasi terhadap orang asli Papua.

“Kami menolak dan menuntut negara dan Pemda mempertimbangkan seluruh faktor adat, sosial, ekonomi, dan budaya sebelum memaksakan agenda administratif ini. Jika anda memerlukan versi dalam bentuk surat resmi, naskah orasi atau dokumen hukum, kami akan menyiapkannya,”ucapnya.

Diketahui Kabupaten Puncak merupakan hasil pemekaran dari induknya, Kabupaten Puncak Jaya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2008.

Kabupaten Puncak resmi terbentuk pada 4 Januari 2008 dengan Ilaga sebagai ibu kota kabupaten. Puncak memiliki delapan distrik dan 80 kampung. Kabupaten ini dibentuk atas nama pemerataan pembangunan dan pelayanan publik yang dipandang lebih pro rakyat.(red)

NABIRE, PAPUTENG  –

Konflik bersenjata di Provinsi Papua Tengah (PPT) yang terus melanda menandakan kegagalan pendekatan lokal untuk meredam  kekerasan di Provinsi DOB. Situasi ini mendorong para tokoh untuk menyerukan dialog bersama Presiden Republik Indonesia sebagai panglima tertinggi negara.

“Ini bukan masalah sosial biasa. Kita tidak bisa membangun jika daerah terus berada dalam konflik. Itu jelas bertentangan dengan semangat pembentukan Provinsi Papua Tengah,” kata Anggota DPR Papua Tengah  John NR Gobai dalam diskusi terbatas di Nabire beberapa waktu lalu bersama Anggota DPD RI Yoris Raweyai, Anggota DPRK Intan Jaya.

Pertemuan juga dihadiri Anggota DPRK Intan Jaya, Bartolomeus Murib, yang menekankan konflik yang terjadi telah menimbulkan korban jiwa, kerusakan harta benda, serta memicu pengungsian masyarakat.

Menanggapi kondisi tersebut, Gobai menyatakan kesiapannya untuk menjembatani dialog antara Tokoh Papua dan para pejabat tinggi negara.

“Kami siap berkolaborasi dengan MRP, DPRP dan DPRK se-Tanah Papua untuk bertemu langsung dengan Presiden RI, Panglima TNI, dan Kapolri. Tapi tentu semua ini perlu koordinasi yang solid dan komunikasi yang intens,”tuturnya.

Langkah yang diusulkan mencakup penyelenggaraan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama lembaga-lembaga representatif di Papua Tengah dan pembentukan tim khusus, guna menyampaikan langsung aspirasi masyarakat kepada pemerintah pusat. (DP/lia)

JAKARTA, PAPUTENG –

Pemerintah Kabupaten Mimika mengambil sikap menjemput dan memulangkan 21 pekerja PT Honay Ajkwa Lorentz (HAL) yang terlantar saat mengikuti pelatihan kerja di beberapa kota dan berakhir dengan ketidakpastian di Jakarta.

Sebelumnya Bupati Mimika Johannes Rettob mengutus Plt Asisten 1 Ananias Faot dan Kepala Dinas Tenaga Kerja Paulus Yanengga bersama Tim Advokasi Victor Tsenawatme dan Ana Bala, menemui para pekerja di Asrama Mahasiswa Mimika, Jakarta, Kamis (1/5/2025).

Ketua DPRD Mimika Primus Natikapereyau dan anggota DPRD Mimika Agustinus Murib juga berkesempatan hadir di momen mengharukan itu.

Setelah audiensi singkat, para pekerja hari itu juga langsung mempersiapkan diri dan segera bertolak ke Bandara Soekarno Hatta untuk kembali ke Bumi Amungsa. Mereka akan tiba di Timika pada Jumat pagi (2/5/2025).

Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Mimika Ananias Faot mengatakan, pemerintah daerah mengambil langkah-langkah konkrit yang dibutuhkan menyikapi terlantarnya puluhan pekerja asal Mimika di Jakarta.

“Kami hanya melihat persoalan ini dari sisi kemanusiaan. Kami tahu adik-adik sedang terlantar di sini. Berkaitan dengan kronologis persoalan dan sebagainya, itu bukan menjadi ranah kami. Tugas kami bagaimana selamatkan adik-adik semua,”tegas Ananias.

Senada dengan itu Kadisnaker Mimika Paulus Yanengga mengapresiasi respon cepat mahasiswa asal Mimika yang berinisiatif menampung para pekerja di asrama mereka.

“Ini sungguh sikap yang luar biasa, melihat dari sisi kemanusiaan dengan membantu dan menyelamatkan sesama keluarga kita yang terlantar. Pemerintah daerah menyampaikan terima kasih,”pujinya.

Awalnya lebih dari 50 calon pekerja PT HAL dikirim perusahaan itu mengikuti pelatihan sejak Januari 2025. Mereka berpindah-pindah dari Surabaya, Sukoharjo hingga terakhir di Jakarta.

Selama berbulan-bulan para pekerja terlunta-lunta tanpa kepastian. Saat pelatihan, tiba-tiba dihentikan sejak Februari 2025. Puluhan pekerja itu kemudian ditampung mahasiswa asal Mimika di Jakarta.

“Tidak benar bahwa kebutuhan kami selama pelatihan telah dipenuhi perusahaan. Kami justru keluar dari penginapan yang sudah tidak dibayar Perusahaan. Kemudian kami terlantar,” ungkap para pekerja.

Sebelumnya PT Honay Ajkwa Lorentz (HAL) bersama PT Tambang Mineral Papua (TMP) groundbreaking capex site ‘HONCEN’ pembangunan pabrik semen dan keramik di Timika, Papua Tengah, pada 18 Januari 2025.

Perusahaan yang mengklaim memiliki nilai investasi mencapai Rp.3,1 triliun itu, kemudian membuka lowongan kerja. Para pencari kerja kemudian berbondong-bondong mengajukan lamaran kerja.

Belakangan, diketahui perusahaan tersebut bahkan tidak memenuhi persyaratan legal untuk beroperasi. Tidak ada satupun dokumen legal yang dimiliki, termasuk kajian akademik dan Amdal.

Mereka juga tidak pernah meminta izin perekrutan tenaga kerja ke pemerintah daerah. (tim)

T I M I K A PAPUTENG  –

  Pemerintah Kabupaten Mimika menggelar Halal bi Halal yang dipusatkan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) kelas II B Timika, ibukota Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah. Selasa (29/4/2025). Dipilihnya Lapas ini jauh dari Kesan kemeriahan dan hingar binger. Berjalan secara sederhana namun penuh suasana keakraban.

Hadir diantaranya  Bupati Mimika Johannes Rettob bersama Forkompimda dan Kepala OPD di lingkup Pemkab Mimika bersama 300-an warga binaan turut hadir.  Diawali dengan pembacaan Ayat Suci Al’Quran dari warga binaan.

Dalam sambutannya Bupati Mimika yang akrab disapa John Rettob mengatakan momen halal bi halal adalah ajang saling memaafkan serta membangun kembali semangat kebersamaan.

“Untuk itu dalam halal bi halal ini atas nama Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Mimika, kami mengucapkan Minal Aidin Walfaidzin. Walaupun sudah lewat, tetapi suasana-nya masih terlihat,”ucapnya.

Untuk itu bagi warga binaan secara khusus dirinya meminta untuk saling memaafkan, supaya hidup di tempat ini dengan baik. Momen ini bagi warga binaan diharapkan pada tanggal 17 Agustus nanti akan mendapatkan hadiah berupa remisi. “Saya menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada semua jajaran Lapas dan semua jajaran yang telah bersedia untuk melaksanakan halal bi halal bersama warga binaan,”akunya.

Di momen itu, Bupati Rettob mengungkapkan sebelumnya semua berpikir mau menggelar halal bi halal dimana. Namun dirinya langsung memutuskan untuk menggelarnya di Lapas Mimika.

“Kalian adalah warga binaan di Lapas Klas II B Timika. Kegiatan ini diselenggarakan disini Supaya kita bisa saling kenal, dekat. Supaya warga binaan yang tadinya jumlahnya 300 lebih itu bisa berkurang banyak dan jangan tambah – tambah lagi,”harapnya.

Kiranya acara ini bisa menjadi bahan refleksi bagi semua pihak. Bahwa pasti semua pernah buat salah dan momentum ini mari saling maaf memaafkan kepada seluruh warga binaan. “Saya berpesan mari kita mulai memperbaiki diri saya gembira dan senang mari kita saling menguatkan.  Saya berpesan mari kita mulai memperbaiki diri, saya gembira karena selama menjadi warga binaan banyak kreatifitas dan kerajinan yang dibuat ini membuat warga binaan menjadi positif sekali,”tukasnya.

Sementara itu  Kalapas Kelas IIB Mimika diwakili Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban (Kasi Kamtib) Mahrit Kaway mengucapkan terima kasih kepada Pemkab Mimika yang menggelar halal bi halal di Lapas. “Ini merupakan satu kebanggaan buat seluruh warga binaan yang sedang menjalani pidana di Lapas Timika,”tuturnya.

Pada kesempatan itu, Bupati Mimika juga berkesempatan memberikan bantuan perlengkapan ibadah dan juga perlengkapan untuk keperluan Masjid di lingkup Lembaga Pemasyarakatan Mimika. (Julia)

NABIRE PAPUTENG –

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Deiyai, Yusak Adii mengaku senang dan bersyukur kepada Allah. Pasalnya, pelaksanaan Tes Computer Assisted Test (CAT) bagi peserta THK2 Kabupaten Deiyai – Provinsi Papua Tengah berjalan aman dan lancar

Pelaksanaan Tes CAT bagi peserta THK2 Kabupaten Deiyai tersebut dilaksanakan di SMA Negeri 1 Nabire selama dua hari berturut-turut, Rabu (12/2/2025) – Kamis (13/2/2025).

“Puji Tuhan, dari awal pembukaan seluruh proses Tes CAT berjalan dengan aman walaupun ada kekurangan dan ada kritikan dan saran. Tapi, itu demi perbaikan dan proses untuk membenahi menuju Deiyai yang jauh lebih baik dan maju,” kata Adii.

 Dikatakannya hampir semua peserta, sudah ikut tes CAT. Bahkan, ada 3 orang kaum difable telah hadir untuk mengikuti pelaksanaan test.

“Luar biasa. Ada 3 peserta difable. Tapi, mereka sudah datang dan ikut tes CAT secara langsung. Ini luar biasa,”pujinya.

Untuk tahap selanjutnya, BKPSDM Deiyai akan lakukan proses sesuai tahapan. Maka itu, dirinya meminta agar semua pihak turut mendukung dalam doa, sehingga semua proses berjalan lancar dan cepat

“Cepat selesai dalam semua tahapan. Itu target kami. Artinya, kami juga mau supaya semua ini Klir secepat mungkin. Maka itu mohon dukungan doa dari semua pihak,”akunya.

Alumnus IPDN ini menyampaikan terimakasih kepada seluruh pihak, baik BKN Regional IX Jayapura, Pemda Deiyai, Seluruh Staf BKPSDM Deiyai, penyedia tempat CAT, keamanan, tim hingga para peserta THK2. Atas kerja sama yang baik dari semua pihak, akhirnya berakhir dengan baik

Sementara itu, kordinator THK2 Deiyai, Nahum Madai mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Deiyai, terutama kepada BKPSDM yang telah berjuang dan bekerja keras sehingga pelaksanaan Test CAT sudah berjalan

“Kami sudah desak sejak tahun lalu. Akhirnya selama dua hari ini sudah dilaksanakan tes CATnya. Kami sampaikan terimakasih banyak Pemda Deiyai, terutama BKPSDM Deiyai,”ungkapnya.

Madai berharap agar proses tahapan selanjutnya hingga penetapan SK Pegawai Negeri bisa diusahakan cepat

“Kami sangat berharap agar pemerintah kabupaten Deiyai bisa mendukung penuh kepada BKPSDM Deiyai supaya proses selanjutnya sampai kami bisa terima SK PNS bisa terlaksana cepat,”tutupnya. (PK/da liing)