Tag: Deiyai

WAGHETE, PAPUTENG.com –

Pemerintah Kabupaten Kabupaten Deiyai menggelar Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Pra Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Setda Deiyai, kawasan Waghete, Rabu (8/4/2026).

Bupati Deiyai Melkianus Mote dalam sambutannya menegaskan bahwa penyusunan RKPD harus disesuaikan dengan kondisi anggaran daerah, terutama setelah adanya kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.

“Saya tahu semua dinas ingin melakukan banyak hal untuk masyarakat. Namun, kita harus realistis dengan keadaan yang ada dan menyesuaikan dengan anggaran yang diberikan pemerintah pusat ke daerah,” kata Mote.

Ia mengajak seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk meningkatkan kualitas perencanaan dengan mengedepankan pendekatan berbasis data serta kebutuhan riil masyarakat di lapangan.

“Kita ajukan kegiatan itu harus betul-betul ada datanya, bukan hanya keinginan OPD tanpa melihat kebutuhan masyarakat. Fokus pembangunan harus menyasar daba (kaum miskin), dobiyo (anak yatim dan piatu), serta miyaa (para janda dan duda). Itu wajib menjadi perhatian,” ujarnya.

Selain itu, Mote juga menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi lintas sektor antar OPD agar tidak terjadi tumpang tindih program pembangunan.

Sebagai contoh, ia menyebut program bantuan bibit ternak babi yang sudah menjadi program di Dinas Pertanian. Karena itu, dinas lain diminta tidak mengusulkan program serupa dan dapat mengajukan program berbeda yang lebih dibutuhkan masyarakat.

“Kita semua harus fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, ekonomi kerakyatan, serta pembangunan infrastruktur,” tegasnya.

Dalam arahannya, Bupati juga menekankan bahwa sektor pendidikan dan kesehatan harus menjadi prioritas pembangunan daerah. Menurutnya, dua sektor tersebut harus dibangun sejak dari tingkat dasar.

Ia menyebut pemerintah daerah akan mendorong setiap kampung memiliki fasilitas pendidikan anak usia dini seperti TK atau PAUD serta layanan kesehatan dasar seperti posyandu.

“Anak-anak harus pintar dan juga harus sehat. Dua hal ini harus berjalan seiring. Kita harus meletakkan pondasi bagi generasi muda yang cerdas dan sehat,” kata Mote.

Di akhir arahannya, Mote mengajak seluruh peserta forum untuk aktif memberikan masukan, saran, dan gagasan guna menyempurnakan rancangan awal RKPD Tahun 2027. Ia juga menegaskan bahwa program yang tidak memiliki dasar jelas atau tidak dapat dipertanggungjawabkan akan dihapus.

“Jika ada program yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, saya akan minta Bappeda Kabupaten Deiyai untuk menghapus program tersebut,” tegasnya. (PK)

WAGHETE, PAPUTENG.com –

Bupati Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua Tengah, Melkianus Mote, memimpin apel bersama seluruh Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Formasi 2024, Tenaga Honorer Kategori II (THK2), serta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di halaman Kantor Bupati Deiyai, kawasan Waghete, Rabu pagi (8/4/2026).

Dalam arahannya, Bupati Mote mengatakan apel tersebut sengaja dilaksanakan untuk menyampaikan sejumlah informasi penting terkait pelaksanaan prajabatan bagi CPNS dan THK2.

Ia menjelaskan dirinya baru saja melakukan kunjungan ke kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional di Jayapura guna berkonsultasi mengenai pelaksanaan prajabatan.

“Belum lama ini saya sudah ke kantor BKN Regional di Jayapura dan menanyakan terkait prajabatan,” kata Mote.

Berdasarkan informasi dari Badan Kepegawaian Negara yang disingkat BKN, pelaksanaan prajabatan dapat dilakukan, namun harus dibagi dalam beberapa sesi. Setiap kelompok dibatasi sekitar 45 hingga 47 peserta.

Menurut Mote, pelaksanaan prajabatan di Deiyai akan menyesuaikan dengan kapasitas gedung yang tersedia di daerah tersebut.

“Karena sesuai aturan per sesi hanya 45–47 orang, sementara gedung besar di Deiyai juga terbatas, maka pelaksanaan prajabatan akan kami prioritaskan berdasarkan absensi,” tegasnya.

Ia menambahkan, peserta yang menunjukkan kedisiplinan sejak awal akan diprioritaskan mengikuti prajabatan pada gelombang pertama.

“Siapa yang rajin, saya akan utamakan. Prajabatan akan dilakukan beberapa gelombang dan saya akan memprioritaskan mereka yang disiplin sejak awal,” ujarnya.

Selain itu, pelaksanaan prajabatan juga akan menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran dalam APBD Kabupaten Deiyai Tahun 2026.

“Jadi semua harus rajin masuk sejak sekarang. Biasakan disiplin sejak masih CPNS agar nanti ketika menjadi ASN sudah terbiasa,” kata Mote.

Sementara itu, terkait tenaga kontrak, Bupati Mote menjelaskan bahwa aturan belanja pegawai maksimal 30 persen dari APBD didasarkan pada Undang‑Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Aturan tersebut wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah paling lambat pada tahun 2027.

Kebijakan tersebut bertujuan meningkatkan produktivitas daerah dengan membatasi belanja rutin serta memaksimalkan belanja modal untuk pembangunan.

Menurut Mote, berdasarkan ketentuan tersebut sebenarnya seluruh pegawai kontrak berpotensi dirumahkan. Namun, pemerintah daerah tetap berupaya memberikan kesempatan kepada warga Deiyai yang telah bekerja sebagai tenaga kontrak untuk tetap bertugas.

Ia juga menyampaikan bahwa pada awal April 2026 dirinya telah mengeluarkan surat keputusan (SK) secara kolektif untuk seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) berdasarkan usulan masing-masing kepala OPD.

“Maka itu mulai hari ini semua tenaga kontrak wajib mengurus rekening TabunganKu. Siapa saja yang tidak mengurus TabunganKu, kami anggap sudah mengundurkan diri,” tegas Mote. (PK)

 

DEIYAI,PAPUTENG.com  –

Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Deiyai, Melison Dogopia mendesak Pemerintah Provinsi Papua Tengah bersama para bupati di wilayah Meepagoo agar menepati janji yang sebelumnya disampaikan kepada masyarakat Distrik Kapiraya terkait penyelesaian persoalan tapal batas.

Desakan tersebut disampaikan menyusul adanya keluhan dari warga Kapiraya yang merasa pemerintah belum menindaklanjuti janji untuk kembali membahas persoalan tersebut.

Salah satu warga Kapiraya dalam sebuah video berdurasi 6 menit 37 detik yang beredar menyampaikan kekecewaannya terhadap pemerintah yang dinilai belum memenuhi janji untuk datang kembali membahas persoalan tersebut.

“Pada saat kunjungan, kami dijanjikan masalah ini akan dibicarakan pada tanggal 15 Maret. Namun pemerintah tidak kunjung datang, bahkan sudah lewat hampir enam belas hari,” ujar warga tersebut dalam pernyataan video yang beredar pada Senin (6/4).

Menanggapi hal itu, Ketua KNPI Deiyai, Melison Dogopia, meminta Pemerintah Provinsi Papua Tengah serta para bupati dari wilayah Meepagoo seperti Kabupaten Nabire, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Paniai dan Kabupaten Mimika segera mengambil langkah konkret agar persoalan tapal batas di Kapiraya dapat segera diselesaikan.

“Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui tim yang sudah dibentuk, termasuk tim dari masing-masing kabupaten, harus mengambil langkah cepat. Jangan hanya memberikan janji kepada masyarakat di Kapiraya,” tegas Dogopia saat ditemui di Waghete, Selasa (7/4).

Ia juga mengingatkan agar pemerintah tidak menunggu terjadinya konflik ataupun jatuhnya korban baru kemudian mengambil tindakan.

“Tim yang sudah dibentuk harus bekerja dengan hati untuk masyarakat. Jangan menunggu ada korban baru bergerak,” ujarnya.

Selain itu, KNPI Deiyai juga mempertanyakan perkembangan kerja dari tim yang telah dibentuk oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten untuk menangani persoalan tersebut.

“Jangan sampai konflik di masyarakat dijadikan proyek. Kerja harus sampai tuntas,” tambahnya.

KNPI Deiyai pun mendesak Pemerintah Provinsi Papua Tengah serta pemerintah kabupaten terkait, khususnya Deiyai, Dogiyai dan Mimika, agar dalam waktu dekat segera menyelesaikan persoalan tapal batas di Kapiraya guna mencegah potensi konflik yang dapat menimbulkan korban jiwa maupun kerugian harta benda. (PK)

WAGHETE, Paputeng.com — Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Deiyai resmi berganti dari Ambrosius Eria kepada Melianus Dogopia.

Serah terima jabatan (sertijab) Kepala Bappeda Kabupaten Deiyai berlangsung di ruang pertemuan Kantor Bappeda, Waghete, pada Senin pagi (2/2). Kegiatan tersebut disaksikan oleh sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta seluruh staf Bappeda Deiyai.

Sekretaris Daerah (Sekda) Deiyai, Ambrosius Eria, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bappeda, mengatakan bahwa pergantian jabatan merupakan hal yang biasa dalam pemerintahan.

“Saya dipercayakan menjadi Sekda Deiyai, sementara Saudara Melianus Dogopia ditugaskan sebagai Kepala Bappeda menggantikan saya. Ini hal yang lumrah dalam pemerintahan,” ujar Eria.

Eria menjelaskan bahwa dirinya menjabat sebagai Kepala Bappeda selama hampir 11 bulan, namun belum dapat bekerja secara maksimal karena kondisi kantor yang belum memadai.

“Oleh karena itu, saya menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh staf. Sebenarnya saya ingin banyak berbagi ilmu, khususnya terkait perencanaan daerah, namun kondisi kantor belum mendukung,” ungkapnya.

Ia juga meminta seluruh ASN di lingkungan Bappeda untuk mengikuti arahan Kepala Bappeda yang baru, karena setiap pemimpin memiliki gaya kepemimpinan dan kebijakan yang berbeda.

“Saya tetap akan melakukan pengawasan dan turun langsung membantu, khususnya di Bappeda. Hal-hal yang belum saya lakukan akan ditindaklanjuti bersama Kepala Bappeda yang baru,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Eria juga menekankan pentingnya penyelesaian dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Deiyai, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) masing-masing OPD.

“Hingga saat ini, Renstra dari setiap OPD belum diserahkan ke Bappeda. Ini harus segera diselesaikan karena Renja tahunan bersumber dari Renstra. Selain itu, RPJMD juga harus segera dirampungkan karena merupakan dokumen perencanaan wajib daerah,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Bappeda Deiyai yang baru, Melianus Dogopia, menyampaikan terima kasih kepada Bupati Deiyai atas kepercayaan dan amanah yang diberikan kepadanya.

“Saya masih baru di bidang perencanaan. Oleh karena itu, saya meminta dukungan dari sekretaris, para kepala bidang, dan seluruh staf untuk bersama-sama membangun Kabupaten Deiyai,” ujar Dogopia.

Ia menegaskan akan bekerja bersama seluruh staf sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing.

Usai kegiatan sertijab, mantan Kepala Bappeda, Ambrosius Eria, menyerahkan bantuan 10 unit laptop dan 4 unit printer Epson untuk mendukung kelancaran pekerjaan di Kantor Bappeda Deiyai. (PK/red)

WAGHETE,PAPUTENG.COM –

Sektor kesehatan menjadi salah satu program prioritas Pemerintah Kabupaten Deiyai selain pendidikan dan ekonomi kerakyatan. Untuk mempercepat implementasi program tersebut, Bupati Deiyai Melkianus Mote melakukan perombakan pejabat di lingkungan Dinas Kesehatan.

Melalui kebijakan tersebut, Mando Mote yang sebelumnya menerima Nota Tugas sebagai pimpinan Dinas Kesehatan dipindahkan dan dipercaya menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Deiyai.

Sementara itu, terhitung sejak 19 Januari 2026, jabatan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Deiyai resmi dipercayakan kepada Fransina Rumbiak. Sebelumnya, Fransina menjabat sebagai Kepala Puskesmas Waghete.

Menjawab kepercayaan dan tanggung jawab tersebut, Fransina Rumbiak langsung mengambil langkah cepat. Pada 26 Januari 2026, ia mengumpulkan seluruh ASN Dinas Kesehatan bersama para kepala puskesmas se-Kabupaten Deiyai untuk memaparkan program prioritas kesehatan tahun 2026.

“Pertama, pemantapan sumber daya manusia (SDM) kesehatan. Kedua, penguatan pelaksanaan dan pendampingan akreditasi fasilitas kesehatan, khususnya puskesmas,” ujar Fransina dalam pertemuan tersebut.

Program prioritas ketiga, lanjut Fransina, adalah memperkuat peran puskesmas dan posyandu sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat. Sedangkan prioritas keempat difokuskan pada penurunan angka penyakit menular yang masih tinggi di Deiyai, seperti tuberkulosis (TB), HIV, infeksi menular seksual (IMS), kusta, serta penyakit lainnya, termasuk upaya eliminasi malaria.

Selain konsolidasi internal, Kadinkes Deiyai juga melakukan kunjungan kerja ke RSUD Pratama Waghete guna melihat langsung kondisi rumah sakit serta mengidentifikasi berbagai persoalan dasar yang masih dihadapi.

Usai kunjungan tersebut, Fransina menegaskan akan menertibkan disiplin seluruh tenaga kesehatan dan memastikan pembagian tugas yang jelas.

“Ke depan, seluruh gedung yang ada harus difungsikan sesuai kebutuhan secara bertahap. Selain itu, akan dilakukan inventarisasi dan optimalisasi alat kesehatan yang tersedia,” tegas Fransina Rumbiak.

Ia juga menyampaikan komitmennya untuk mendorong penguatan manajemen dan kepemimpinan rumah sakit, serta berupaya membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di Deiyai.

Setelah dari RSUD Pratama Waghete, Fransina bersama rombongan melanjutkan kunjungan ke Puskesmas Edagotadi, Distrik Tigi Timur. Selain itu, ia juga mengaktifkan sistem absensi harian di lingkungan Dinas Kesehatan sebagai langkah awal penegakan disiplin bagi seluruh ASN.(PK/Deiyai)

WAGHETE, PAPUATENG.com – Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Deiyai memberikan apresiasi kepada Ikatan Pelajar Mahasiswa Waghete, Mugouda, dan Yaba (IPMA-WAMUYA) atas aksi nyata peduli lingkungan yang dilakukan di Kota Waghete, ibu kota Kabupaten Deiyai.
Aksi bersih lingkungan tersebut berlangsung selama dua hari, pada 5–6 Januari 2026, dan melibatkan para pelajar serta mahasiswa Deiyai yang sedang menempuh pendidikan di Kota Studi Nabire dan Jayapura. Kegiatan difokuskan pada pembersihan sampah di area publik serta aliran kali di sekitar Kota Waghete.
Selain mengangkut sampah, para mahasiswa juga melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan menghentikan kebiasaan membuang sampah sembarangan.
Ketua IPMA-WAMUYA, Gabriel Madai, mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian dan tanggung jawab moral mahasiswa terhadap kondisi lingkungan di daerah asal mereka.
“Aksi ini bukan sekadar seremonial, tetapi lahir dari keresahan kami melihat kondisi kebersihan di Deiyai. Kami mengajak masyarakat mulai bertanggung jawab terhadap sampahnya sendiri agar lingkungan tetap asri dan sehat,” ujar Gabriel, Senin (5/1/2026).
Aksi tersebut mendapat sambutan positif dari KNPI Deiyai. Ketua KNPI Deiyai, Melison Dogopia, menyebut kegiatan yang dilakukan IPMA-WAMUYA sangat bermanfaat bagi kepentingan masyarakat luas.
“Kami KNPI Deiyai memberikan apresiasi kepada adik-adik IPMA-WAMUYA yang sudah melakukan aksi nyata untuk Deiyai. Ini contoh baik bagi generasi muda,” ujar Dogopia saat ditemui di Waghete, Kamis (8/1/2026).
Ia berharap mahasiswa Deiyai, baik yang berada di Nabire, Jayapura, maupun kota studi lainnya, terus memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah.
“Aksi ini merupakan perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pengabdian kepada masyarakat. Kami harap mahasiswa dari kota studi lain juga melakukan kegiatan serupa atau berkontribusi di bidang lain,” tambah pria yang akrab disapa Mellow itu.
KNPI Deiyai juga mendorong Pemerintah Kabupaten Deiyai melalui Dinas Lingkungan Hidup untuk lebih serius menangani persoalan sampah di wilayah tersebut.
“Kami mendukung kebijakan Bupati Deiyai yang menempatkan tenaga kontrak di Dinas Lingkungan Hidup. Ratusan tenaga ini harus dimaksimalkan agar Waghete dan Deiyai secara umum menjadi kota yang bersih dan nyaman,” tegas Dogopia.
Ia mengajak seluruh elemen masyarakat, pemuda, mahasiswa, dan pemerintah untuk bergandengan tangan membangun Deiyai sesuai peran dan tanggung jawab masing-masing. <span;>(PK/Deiyai)

WAGHETE, PAPUTENG.com– Bupati Kabupaten Deiyai, Melkianus Mote, menegaskan komitmennya membangun Kabupaten Deiyai melalui tiga program utama, yakni pendidikan, kesehatan, dan perekonomian berbasis rakyat. Dari ketiga sektor tersebut, pendidikan menjadi salah satu fokus utama demi mewujudkan Deiyai sebagai gudang intelektual di masa depan.
Menurut Bupati Mote, pembangunan dunia pendidikan harus dimulai dari dasar, khususnya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), baik dari sisi tenaga pendidik maupun infrastruktur pendukung.
Dalam rangka itu, pada tahun 2026 Bupati Mote memerintahkan Dinas Pendidikan Kabupaten Deiyai untuk pada semester pertama lebih banyak bertugas langsung di lapangan guna melihat dan mengidentifikasi seluruh persoalan pendidikan secara nyata.
“Mulai sekarang semua ASN di Dinas Pendidikan harus bertugas di lapangan. Ambil data secara riil sesuai kondisi di lapangan,” tegas Bupati Mote saat memberikan arahan kepada ASN Dinas Pendidikan, Kamis (8/1/2026).
Ia meminta agar data yang dilaporkan benar-benar sesuai fakta, karena akan menjadi acuan bagi dirinya untuk kembali turun langsung ke lapangan melakukan pengecekan.
Bupati Mote menegaskan bahwa PAUD harus menjadi prioritas utama, karena pembentukan karakter manusia dimulai sejak usia dini.
“Semua sekolah PAUD yang ada harus diperhatikan secara serius,” ujarnya.
Selain itu, Bupati juga meminta agar setiap satuan pendidikan dipastikan benar-benar menjalankan kegiatan belajar mengajar (KBM). Ia menegaskan, sekolah yang tidak melaksanakan KBM akan ditutup, termasuk satuan PAUD.
“Identifikasi setiap masalah di lapangan dengan baik. Untuk kampung yang belum memiliki PAUD, ke depan akan kita perkuat melalui sekolah Minggu di gereja,” katanya.
Terkait tenaga pendidik, Bupati Mote menegaskan agar perekrutan guru tidak dilakukan secara sembarangan. Ia meminta agar tenaga pendidik baru berasal dari lulusan Sarjana Pendidikan (S.Pd) maupun Sarjana Agama (S.Ag) yang saat ini belum bekerja.
“Untuk menghasilkan sumber daya manusia yang baik dan andal, kita akan hidupkan PAUD dan Posyandu di setiap kampung. Keduanya harus berjalan seiring. Anak harus sehat dan juga harus pintar,” jelasnya.
Ia juga meminta Dinas Pendidikan untuk terus mengikuti perkembangan kebijakan pendidikan di tingkat provinsi dan pusat, termasuk peluang program revitalisasi pendidikan yang dibuka oleh kementerian terkait.
Secara terpisah, Kepala Bidang PAUD Dinas Pendidikan Deiyai, Longginus Pekei, menyatakan kesiapan pihaknya untuk melaksanakan arahan Bupati demi memajukan pendidikan, khususnya pada satuan PAUD.
“Kami siap turun ke lapangan sesuai arahan Bupati,” ujar Pekei kepada wartawan di halaman Kantor Dinas Pendidikan Deiyai.
Ia juga mengimbau seluruh guru dan tenaga kontrak yang bertugas di satuan PAUD di Kabupaten Deiyai agar tetap menjalankan kegiatan belajar mengajar dengan penuh tanggung jawab.
*PK/Deiyai)

WAGHETE, PAPUTENG.com 

Bupati Kabupaten Deiyai, Melkianus Mote, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deiyai, Rabu (7/1/2026) siang.
Sidak tersebut dilakukan untuk mengawali pelayanan pemerintahan di tahun 2026. Dalam kegiatan itu, Bupati Mote memberikan sejumlah arahan tegas kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) terkait disiplin kerja dan kehadiran pegawai.
“Mana absen? Seluruh pegawai yang saya sudah kasih jabatan, siapa saja yang selama ini tidak pernah masuk?” tanya Bupati Mote kepada ASN di setiap OPD yang dikunjunginya.
Kepada ASN eselon III dan IV yang dinilai tidak disiplin, Bupati Mote meminta agar kepala OPD melakukan evaluasi secara adil demi menjaga kebersamaan dan menghargai pegawai yang rajin masuk kantor.
Terkait rencana pelantikan, Bupati Mote menyampaikan bahwa pelantikan eselon III dan IV dijadwalkan berlangsung pada Februari 2026, dengan tetap mengacu pada sistem e-kinerja.
“BKPSDM Deiyai akan mengusulkan seluruh ASN yang akan menduduki jabatan eselon III dan IV ke BKN dan KemenPAN-RB terlebih dahulu untuk diverifikasi,” jelasnya.
Ia menegaskan, persyaratan pelantikan akan diumumkan secara resmi oleh BKPSDM Deiyai setelah dilakukan konsultasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Seluruh ASN yang bersangkutan wajib memenuhi persyaratan tersebut.
Menurut Bupati, pelantikan ini sangat penting karena akan berdampak pada kenaikan pangkat dan golongan ASN ke depan. Oleh karena itu, ia meminta seluruh ASN, khususnya eselon III dan IV, untuk mempersiapkan diri dengan baik.
Selain itu, Bupati Mote juga meminta setiap kepala OPD untuk segera menyampaikan data ASN yang telah pensiun maupun meninggal dunia kepada BKPSDM.
“Ke depan kuota CPNS akan berkurang jika hal ini tidak dilakukan sekarang. Maka setiap OPD wajib melaporkan ASN yang sudah pensiun dan meninggal ke BKPSDM,” tegasnya.
Bupati Melkianus Mote juga menekankan pentingnya kedisiplinan bagi seluruh CPNS di lingkungan Pemkab Deiyai. Ia menyebutkan bahwa rekomendasi mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan akan didasarkan pada tingkat kehadiran masing-masing CPNS.
“Jumlah CPNS baru di Deiyai lebih dari 1.000 orang. Pelaksanaan prajabatan akan dilakukan secara bertahap karena keterbatasan anggaran. Prioritas akan diberikan kepada CPNS yang aktif dan disiplin,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar tidak ada praktik saling menggantikan tanda tangan dalam daftar hadir harian.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Mote meminta setiap OPD untuk membatasi jumlah tenaga kontrak maksimal 10 orang. Tenaga kontrak yang melebihi jumlah tersebut diminta untuk dialihkan ke Dinas Lingkungan Hidup.
Sidak yang didampingi Kepala BKPSDM Deiyai dan staf Bupati itu menemukan masih banyak ASN yang belum masuk kantor, mulai dari kepala OPD, sekretaris, staf, CPNS, hingga tenaga kontrak, karena masih menjalani libur.
PK/Deiyai

Fokuskan Pelayanan di Lapangan

WAGHETE, PAPUTENG.com –

Bupati Kabupaten Deiyai, Melkianus Mote, memimpin Apel Perdana Tahun 2026 yang berlangsung di Kantor Bupati Deiyai, Senin (5/1/2026) pagi, bersama ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deiyai – Provinsi Papua Tengah.

Dalam amanatnya, Bupati Melkianus Mote menyampaikan bahwa sepanjang tahun 2025 dirinya telah banyak mempelajari berbagai hal, terutama terkait kinerja dan pelayanan dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Tahun 2026 ini merupakan tahun pelayanan di lapangan. Kita akan mengeksekusi semua program langsung di lapangan,” tegas Bupati Mote.

Dalam rangka mempersiapkan pelayanan kepada masyarakat, Bupati Mote memerintahkan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Deiyai untuk segera memproses pelantikan pejabat eselon.

“Saya minta mulai hari ini BKPSDM fokus mengurus pelantikan eselon. Selain itu, segera urus seluruh dokumen ASN yang telah pensiun maupun yang sudah meninggal dunia,” ujarnya.

Bupati juga menegaskan bahwa jumlah pegawai kontrak di setiap dinas wajib dikurangi hingga maksimal 10 orang. Pegawai kontrak yang melebihi jumlah tersebut diminta untuk dialihkan ke Dinas Lingkungan Hidup.

“Untuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), akan dilakukan pelatihan semi militer. Bagi anggota yang tidak mengikuti dengan baik dan tidak memenuhi syarat, akan dipindahkan ke Dinas Lingkungan Hidup,” tambahnya.

Terkait penyaluran bantuan kepada masyarakat, Bupati Mote meminta agar setiap dinas memastikan bantuan benar-benar sampai kepada daba dobiyo dan miyaa, dengan penerima yang jelas berdasarkan by name.

“Pemberian bantuan, baik dari daerah, provinsi, maupun pusat, harus dikoordinasikan terlebih dahulu agar data sinkron. Penyaluran bantuan juga akan difokuskan per wilayah, seperti Debei Dalam dan Luar, Tigi Utara, Kibitamo, Damabagata, Kokobaya, Wamuya, Bomou, Butuma, Odiyatei, Kapiraya, hingga Bouwobado,” jelasnya.

Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Deiyai ini juga menekankan bahwa sektor pendidikan dan kesehatan harus dimulai dari pelayanan dasar.

“Kepada Dinas Pendidikan, saya minta mulai sekarang fokus pelayanan langsung ke lapangan. Pantau seluruh sekolah dalam kegiatan belajar mengajar (KBM). Jika ada sekolah yang KBM-nya tidak berjalan, maka sekolah tersebut akan saya tutup. Lebih baik sekolah sedikit tetapi guru dan murid banyak, daripada banyak sekolah tetapi KBM tidak berjalan. Jangan bangun sekolah hanya untuk mengejar dana BOS,” tegasnya.

Ia menambahkan, pada tahun 2026 Pemerintah Kabupaten Deiyai akan menghidupkan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di setiap kampung.

“Bagi kampung yang belum memiliki PAUD, kita akan fokuskan melalui sekolah Minggu di gereja,” ujarnya.

Di sektor kesehatan, Bupati Mote meminta Dinas Kesehatan untuk memaksimalkan pelayanan di seluruh Puskesmas yang ada.

“Kita juga akan menghidupkan kembali para kader dan Posyandu di kampung-kampung,” katanya.

Bupati juga meminta seluruh tenaga kesehatan yang bertugas di Puskesmas untuk melaporkan langsung kepada Bupati apabila terjadi pemotongan hak oleh kepala Puskesmas.

“Puskesmas harus dihidupkan. Generasi muda harus sehat dulu baru pintar. Karena itu, pendidikan dan kesehatan harus dimulai dari dasar,” pungkasnya. (PK/Deiyai)

WAGHETE,PAPUTENG.com –

Bupati Kabupaten Deiyai – Provinsi Papua Tengah, Melkianus Mote kembali melantik penjabat (Pj) kepala kampung di Distrik Tigi, yakni Kampung Okomokebo dan Kampung Amago. Pelantikan dilaksanakan di Aula Setda Deiyai, Kamis pagi (18/12/2025).

Dua penjabat kepala kampung yang dilantik tersebut adalah Yance Ikomou sebagai Pj Kepala Kampung Okomokebo dan Frederik Kotouki sebagai Pj Kepala Kampung Amago.

Dalam sambutannya, Bupati Melkianus Mote meminta agar kedua Pj Kepala Kampung dalam menjalankan tugas pelayanan masyarakat tetap berfokus pada tiga isu utama, yaitu ekonomi kerakyatan, pendidikan, dan kesehatan.

“Ekonomi kerakyatan difokuskan pada pengembangan kopi, bawang merah, dan ternak babi. Titik fokus pelayanan harus tetap menyentuh daba, dobiyo, dan miyaa,” ujar Bupati Mote, didampingi Kepala DPMK Kabupaten Deiyai, Dr. Ferdinand Pakage.

Pada sektor pendidikan, Bupati menegaskan pentingnya penguatan TK/PAUD di setiap kampung. Apabila belum tersedia, maka pelayanan pendidikan anak usia dini harus diperkuat melalui Sekolah Minggu di gereja masing-masing kampung.

Sementara itu, di bidang kesehatan, Bupati Mote menekankan penguatan Posyandu di setiap kampung sebagai langkah awal peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat.

“Ini harus kita mulai bersama,” tegasnya.

Selain itu, Bupati Mote meminta para Pj Kepala Kampung untuk menertibkan dan memperbaiki data kependudukan agar dalam pelaksanaan program dan pengelolaan anggaran tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

“Ini waktunya kita melayani masyarakat. Data seluruh masyarakat dengan baik, sehingga semua bantuan benar-benar diterima oleh daba, dobiyo, dan miyaa,” katanya.

Ia juga menginstruksikan agar masyarakat yang belum memiliki KTP segera dibantu proses pengurusannya, sekaligus diarahkan untuk memiliki rekening bank.

“Mulai tahun depan, bantuan akan difokuskan melalui rekening masing-masing,” ujar Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Deiyai tersebut.

Bupati Mote mengajak seluruh pihak untuk menyatukan niat membangun Deiyai, dimulai dari penataan kampung yang berbasis data yang akurat, yang menjadi salah satu tugas utama kepala kampung.

Usai pelantikan, kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan Surat Keputusan (SK) kepada kedua Pj Kepala Kampung dan diakhiri dengan foto bersama. (PK/Deiyai)