WAGHETE, PAPUTENG.com
Bupati Kabupaten Deiyai, Melkianus Mote, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deiyai, Rabu (7/1/2026) siang.
Sidak tersebut dilakukan untuk mengawali pelayanan pemerintahan di tahun 2026. Dalam kegiatan itu, Bupati Mote memberikan sejumlah arahan tegas kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) terkait disiplin kerja dan kehadiran pegawai.
“Mana absen? Seluruh pegawai yang saya sudah kasih jabatan, siapa saja yang selama ini tidak pernah masuk?” tanya Bupati Mote kepada ASN di setiap OPD yang dikunjunginya.
Kepada ASN eselon III dan IV yang dinilai tidak disiplin, Bupati Mote meminta agar kepala OPD melakukan evaluasi secara adil demi menjaga kebersamaan dan menghargai pegawai yang rajin masuk kantor.
Terkait rencana pelantikan, Bupati Mote menyampaikan bahwa pelantikan eselon III dan IV dijadwalkan berlangsung pada Februari 2026, dengan tetap mengacu pada sistem e-kinerja.
“BKPSDM Deiyai akan mengusulkan seluruh ASN yang akan menduduki jabatan eselon III dan IV ke BKN dan KemenPAN-RB terlebih dahulu untuk diverifikasi,” jelasnya.
Ia menegaskan, persyaratan pelantikan akan diumumkan secara resmi oleh BKPSDM Deiyai setelah dilakukan konsultasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Seluruh ASN yang bersangkutan wajib memenuhi persyaratan tersebut.
Menurut Bupati, pelantikan ini sangat penting karena akan berdampak pada kenaikan pangkat dan golongan ASN ke depan. Oleh karena itu, ia meminta seluruh ASN, khususnya eselon III dan IV, untuk mempersiapkan diri dengan baik.
Selain itu, Bupati Mote juga meminta setiap kepala OPD untuk segera menyampaikan data ASN yang telah pensiun maupun meninggal dunia kepada BKPSDM.
“Ke depan kuota CPNS akan berkurang jika hal ini tidak dilakukan sekarang. Maka setiap OPD wajib melaporkan ASN yang sudah pensiun dan meninggal ke BKPSDM,” tegasnya.
Bupati Melkianus Mote juga menekankan pentingnya kedisiplinan bagi seluruh CPNS di lingkungan Pemkab Deiyai. Ia menyebutkan bahwa rekomendasi mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan akan didasarkan pada tingkat kehadiran masing-masing CPNS.
“Jumlah CPNS baru di Deiyai lebih dari 1.000 orang. Pelaksanaan prajabatan akan dilakukan secara bertahap karena keterbatasan anggaran. Prioritas akan diberikan kepada CPNS yang aktif dan disiplin,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar tidak ada praktik saling menggantikan tanda tangan dalam daftar hadir harian.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Mote meminta setiap OPD untuk membatasi jumlah tenaga kontrak maksimal 10 orang. Tenaga kontrak yang melebihi jumlah tersebut diminta untuk dialihkan ke Dinas Lingkungan Hidup.
Sidak yang didampingi Kepala BKPSDM Deiyai dan staf Bupati itu menemukan masih banyak ASN yang belum masuk kantor, mulai dari kepala OPD, sekretaris, staf, CPNS, hingga tenaga kontrak, karena masih menjalani libur.
PK/Deiyai