BPJS Kesehatan Perkuat Sinergi dengan Pemkab Mimika untuk Optimalkan Layanan JKN

MIMIKA,PAPUTENG.com –

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Mimika guna memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Kunjungan ini juga menjadi bagian dari upaya BPJS Kesehatan menyerap aspirasi pemerintah daerah agar layanan JKN di wilayah Papua, khususnya Kabupaten Mimika, dapat berjalan lebih optimal.

Prihati Pujowaskito mengatakan, penguatan kolaborasi antara BPJS Kesehatan dan pemerintah daerah merupakan langkah strategis untuk memastikan seluruh masyarakat mendapatkan perlindungan kesehatan melalui Program JKN. Menurutnya, dukungan pemerintah daerah sangat penting dalam menjaga kualitas serta pemerataan layanan kesehatan bagi peserta JKN.

“Kunjungan ini kami lakukan untuk menyerap aspirasi pemerintah daerah agar penyelenggaraan Program JKN di Papua, khususnya di Kabupaten Mimika, dapat semakin membuka akses layanan kesehatan bagi masyarakat tanpa harus khawatir biaya,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Prihati Pujowaskito juga mengunjungi RS TNI AD Tk. IV Oro Doro Enakoa Timika. Ia menegaskan bahwa penguatan layanan kesehatan tidak hanya menjadi tanggung jawab BPJS Kesehatan, tetapi juga membutuhkan dukungan pemerintah daerah melalui dinas kesehatan.

Menurutnya, dukungan tersebut mencakup peningkatan mutu layanan di fasilitas kesehatan, pemenuhan tenaga kesehatan, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, serta peningkatan kualitas pelayanan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) maupun rumah sakit.

Selain itu, pemerintah daerah juga memiliki peran penting dalam meningkatkan kepesertaan aktif masyarakat dalam Program JKN. Salah satunya melalui pendataan serta reaktivasi kepesertaan bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang sebelumnya dinonaktifkan, sehingga masyarakat yang membutuhkan tetap memperoleh perlindungan kesehatan.

“Kami berharap dukungan pemerintah daerah, termasuk melalui dinas kesehatan, dapat semakin memperkuat kualitas layanan di fasilitas kesehatan. Dengan sinergi yang kuat, masyarakat di Mimika dapat memperoleh akses layanan kesehatan yang lebih mudah, cepat, dan setara melalui Program JKN,” katanya.

Sementara itu, Bupati Mimika Johannes Rettob menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Mimika berkomitmen memastikan seluruh masyarakat memperoleh perlindungan kesehatan melalui Program JKN. Komitmen tersebut tercermin dalam target pembangunan daerah yang menempatkan kepesertaan aktif JKN sebagai salah satu indikator utama sektor kesehatan.

“Secara konsisten kami menargetkan 100 persen penduduk menjadi peserta aktif JKN. Target ini juga menjadi salah satu indikator kinerja utama pembangunan bidang kesehatan dalam RPJMD Kabupaten Mimika 2025–2029,” ujar Johannes.

Ia menambahkan, pemerintah daerah juga menyiapkan berbagai langkah untuk memastikan masyarakat tetap dapat mengakses layanan kesehatan, termasuk bagi peserta yang mengalami penonaktifan kepesertaan. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menyiapkan dukungan anggaran daerah untuk mengaktifkan kembali kepesertaan masyarakat yang membutuhkan.

“Pemerintah daerah telah menyusun strategi untuk tetap memberikan pelayanan kesehatan optimal kepada masyarakat. Selain itu, kami juga menyiapkan regulasi dan rencana aksi daerah sebagai pedoman pelaksanaan JKN agar masyarakat Mimika tetap terlindungi dalam Program JKN,” tegasnya. (julia/rls)

Ada Temuan Hasil Audit BPK di Pemkab Mimika, BPKAD Bungkam

TIMIKA, PAPUTENG –

Hasil audit pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah  memunculkan sejumlah temuan yang mengindikasikan adanya potensi penyimpangan atau ketidaksesuaian dalam pengelolaan anggaran oleh beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Namun Pemerintah daerah setempat melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) belum bersedia mengungkap OPD mana saja yang menjadi sorotan BPK.

Kepala BPKAD Mimika, Marthen Mallisa, mengakui adanya temuan dalam pemeriksaan tersebut. Namun pernyataannya terkesan normatif dan minim transparansi.

“Ada beberapa temuan juga, tapi masih ditindaklanjuti. Artinya masih dikondisikan dengan OPD-OPD yang berkaitan dengan beberapa tindak lanjut yang harus kita lakukan dalam minggu ini,”terangnya kepada pers, Senin (19/5/2025).

Lanjutnya pernyataan ini menimbulkan pertanyaan publik terkait komitmen pemerintah daerah dalam menegakkan akuntabilitas.

Ketiadaan informasi rinci mengenai OPD yang bermasalah justru membuka ruang spekulasi. Apalagi di tengah sorotan terhadap pengelolaan anggaran di berbagai daerah.

Marthen menambahkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) secara utuh dari BPK RI baru akan keluar pada bulan Juni.

Sementara itu, dirinya menyebut koordinasi dengan Inspektorat Daerah juga masih akan dilakukan untuk merespons hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan ini.

“Saya belum tahu persis, kita masih perlu melakukan tindak lanjut. Nanti kita kondisikan dengan Inspektorat,”terangnya.

Minimnya kejelasan dari pihak BPKAD menimbulkan kesan bahwa pemerintah daerah tidak cukup serius dalam menindaklanjuti hasil audit.

Padahal, transparansi dan akuntabilitas adalah prinsip fundamental dalam pengelolaan keuangan negara, terlebih jika menyangkut potensi penyalahgunaan anggaran publik. (Ceo)

Pemkab Mimika Turun Tangan Pulangkan Puluhan Pekerja PT HAL Yang Terlantar di Jakarta

JAKARTA, PAPUTENG –

Pemerintah Kabupaten Mimika mengambil sikap menjemput dan memulangkan 21 pekerja PT Honay Ajkwa Lorentz (HAL) yang terlantar saat mengikuti pelatihan kerja di beberapa kota dan berakhir dengan ketidakpastian di Jakarta.

Sebelumnya Bupati Mimika Johannes Rettob mengutus Plt Asisten 1 Ananias Faot dan Kepala Dinas Tenaga Kerja Paulus Yanengga bersama Tim Advokasi Victor Tsenawatme dan Ana Bala, menemui para pekerja di Asrama Mahasiswa Mimika, Jakarta, Kamis (1/5/2025).

Ketua DPRD Mimika Primus Natikapereyau dan anggota DPRD Mimika Agustinus Murib juga berkesempatan hadir di momen mengharukan itu.

Setelah audiensi singkat, para pekerja hari itu juga langsung mempersiapkan diri dan segera bertolak ke Bandara Soekarno Hatta untuk kembali ke Bumi Amungsa. Mereka akan tiba di Timika pada Jumat pagi (2/5/2025).

Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Mimika Ananias Faot mengatakan, pemerintah daerah mengambil langkah-langkah konkrit yang dibutuhkan menyikapi terlantarnya puluhan pekerja asal Mimika di Jakarta.

“Kami hanya melihat persoalan ini dari sisi kemanusiaan. Kami tahu adik-adik sedang terlantar di sini. Berkaitan dengan kronologis persoalan dan sebagainya, itu bukan menjadi ranah kami. Tugas kami bagaimana selamatkan adik-adik semua,”tegas Ananias.

Senada dengan itu Kadisnaker Mimika Paulus Yanengga mengapresiasi respon cepat mahasiswa asal Mimika yang berinisiatif menampung para pekerja di asrama mereka.

“Ini sungguh sikap yang luar biasa, melihat dari sisi kemanusiaan dengan membantu dan menyelamatkan sesama keluarga kita yang terlantar. Pemerintah daerah menyampaikan terima kasih,”pujinya.

Awalnya lebih dari 50 calon pekerja PT HAL dikirim perusahaan itu mengikuti pelatihan sejak Januari 2025. Mereka berpindah-pindah dari Surabaya, Sukoharjo hingga terakhir di Jakarta.

Selama berbulan-bulan para pekerja terlunta-lunta tanpa kepastian. Saat pelatihan, tiba-tiba dihentikan sejak Februari 2025. Puluhan pekerja itu kemudian ditampung mahasiswa asal Mimika di Jakarta.

“Tidak benar bahwa kebutuhan kami selama pelatihan telah dipenuhi perusahaan. Kami justru keluar dari penginapan yang sudah tidak dibayar Perusahaan. Kemudian kami terlantar,” ungkap para pekerja.

Sebelumnya PT Honay Ajkwa Lorentz (HAL) bersama PT Tambang Mineral Papua (TMP) groundbreaking capex site ‘HONCEN’ pembangunan pabrik semen dan keramik di Timika, Papua Tengah, pada 18 Januari 2025.

Perusahaan yang mengklaim memiliki nilai investasi mencapai Rp.3,1 triliun itu, kemudian membuka lowongan kerja. Para pencari kerja kemudian berbondong-bondong mengajukan lamaran kerja.

Belakangan, diketahui perusahaan tersebut bahkan tidak memenuhi persyaratan legal untuk beroperasi. Tidak ada satupun dokumen legal yang dimiliki, termasuk kajian akademik dan Amdal.

Mereka juga tidak pernah meminta izin perekrutan tenaga kerja ke pemerintah daerah. (tim)

Tingkat Kenakalan Cukup Tinggi, Pemkab Mimika Berencana Dirikan Lapas Rehabilitasi Anak

TIMIKA, PAPUTENG –

Bupati Mimika Johannes Rettob mengakui di kabupaten yang dipimpinnya itu populasi jumlah anak – anak yang beranjak remaja dan dewasa semakin banyak dan tak jarang yang terjerat dengan kasus criminal. Seperti yang terlihat saat halal bi halal di Lapas Mimika, Selasa (29/4/2025) ada tiga remaja tanggung yang terlibat kasus pencurian sepeda motor (curanmor). Status ketiganya saat ini masih tahanan titipan  dari Kejaksaan Negeri Timika.

Sayangnya ketiganya disatukan dengan warga binaan di Lapas Kelas IIB Timika.

“Secara aturan ketika ada masalah dengan anak – anak dibawah umur ini. Ketika dihukum dan harusnya  kita masukkan di panti rehabilitasi anak. Akan tetapi kita di Mimika ini belum ada. Selama ini kita kirim ke Jayapura dan untuk selanjutnya ke Lapas Anak di Kabupaten Keerom,”terangnya.

Lanjutnya ketiga bocah nanggung ini statusnya masih tahanan titipan dan belum ada putusan hukum. “Jadi kami kedepan akan buat Lapas Anak untuk rehabilitasi. Karena Tingkat kenakalan anak di Timika cukup tinggi,”akunya.

Soal pembinaan anak – anak jalanan dari Dinas Sosial, Kata Bupati Rettob yang saat wawancara didampingi Pj Sekda Mimika Petrus Yumte mengungkapkan pemerintah sendiri sudah menyiapkan Gedung. Hanya saja belum dimaksimalkan untuk rehabilitasi.

“Nanti kita mulai. Gedung sudah ada untuk panti rehabilitasi. Cuma nanti kita tinggal buat. Untuk anak – anak yang terlibat masalah langsung dimasukkan di situ,”tukasnya.

Dirinya berharap agar anak – anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana untuk tidak dititipkan di Lapas. “Supaya anak – anak tidak digabung dengan yang besar,”harapnya.

Soal BPJS

Sebelumnya Bupati Johannes Rettob saat memberikan sambutan juga menyinggung soal kepersertaan BPJS Kesehatan. Saat ini  Pemkab Mimika telah mendata para warga Binaan di Lapas Mimika. Kartu kepersertaan tinggal di bagikan.

Kepersertaan warga Mimika yang menggunakan kartu BPJS sudah mencapai 98 persen. Sedangkan warga binaan sendiri beberapa diantaranya sudah memiliki kartu BPJS dan sebagian lainnya belum memiliki. “Yang belum ini, yang kita mau isi,”imbuhnya.

Ditegaskannya Pemerintah kabupaten akan memperhatikan dan secara khusus warga binaan dan dirinya berharap mudah – mudahan sudah dicatat terkait warga binaan yang tidak mempunyai BPJS akan diberikan kartu BPJS bagi yang belum memiliki.

Selain itu juga ada keluhan selama ini jika ada warga binaan yang sakit. Mengalami kesulitan untuk membawa ke rumah sakit. Karena tidak ada ambulans.

Tahun lalu pemerintah juga membantu membangun menyelesaikan pagar, dapur dan dirinya berharap untuk tahun ini dan tahun depan dapat menyiapkan semua. Lapas dan pemerintah telah berkerjasama membuat MoU untuk bersama – sama membina warga binaan. Agar saat berobat sudah ada klinik di dalam Lapas dan juga ada tenaga Kesehatan didalamnya..

Diungkapkannya Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa telah memberikan pesan kepada dirinya. Kira – kira apa yang dibutuhkan oleh Lapas Timika.  “Mudah – mudahan dalam waktu dekat kita akan memenuhi apa yang diharapkan oleh warga binaan disini. Satu saja pesan kami. Jika kita sudah perhatikan kalian. Maka begitu  selesai habis masa pembinaan/tahanan dapat berbuat baik di masyarakat,”pungkasnya. (julia)

Humas dan Protokol Pemkab Mimika Dorong ASN Siap Tampil Profesional di Depan Publik

TIMIKA, PAPUTENG –

Pemerintah Kabupaten Mimika, Papua Tengah, terus mendorong Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk siap tampil profesional di depan publik.

Wakil Bupati Kabupaten Mimika, Emanuel Kemong, mengatakan kemampuan ASN  berkomunikasi dan memahami keprotokolan bukan hanya sekadar ketrampilan tambahan tetapi menjadi bagian penting dari citra institusi pemerintahan.

“Jadi, sosialisasi keprotokolan dan public speaking dapat meningkatkan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) serta memperoleh wawasan dan ketrampilan yang diperlukan untuk menjadi komunikator yang baik,” kata Wakil Bupati, Emanuel Kemong di Hotel Horison Diana, Timika, Papua Tengah, Jumat (11/4/2025).

Menurut Kemong, kegiatan ini juga memiliki makna penting dalam upaya membentuk ASN tidak hanya memahami subtansi birokrasi tetapi juga kemampuan komunikasi publik yang baik.

“Selian itu memahami tata cara keprotokolan yang sesuai dengan aturan yang ditentukan,” ujarnya.

Dia menjelaskan sosialisasi keprotokolan dan publik speaking yang dilaksanakan ini juga menjadi langkah nyata Pemkab Mimika dalam menciptakan sumber daya ASN yang unggul profesional dan berintegritas.

Kedepan diharapkan dapat menunjang kelancaran yang diikuti oleh kepala daerah baik di Kabupaten Mimika maupun di luar daerah.

“Sehingga kami berharap semua peserta dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk bagaimana meningkatkan kualitas publik speaking,” ujarnya. (CEO)