Bupati dan Wakil Bupati Mimika Ikut Retret di IPDN Jatinangor

JATINANGOR,PAPUTENG

Untuk memperkuat semangat integritas dan memperdalam pelayanan sebagai pemimpin daerah.  Bupati Mimika Johannes Rettob dan Wakil Bupati Emanuel Kemong mengikuti kegiatan retret gelombang kedua di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Jawa Barat, sejak tanggal 22 – 26 Juni 2025.

Kegiatan merupakan bagian dari program nasional Kementerian Dalam Negeri untuk membina dan memperkuat kepemimpinan kepala daerah di seluruh Indonesia.

“Puji Tuhan, saya bersama Bapak Wakil Bupati dari 86 kepala daerah mendapatkan giliran kesempatan mengikuti retreat gelombang kedua,”tulis Bupati Johannes Rettob melalui unggahan resminya laman akun Facebook, Minggu (22/6/2025).

Sebelum menuju Jatinangor, seluruh peserta terlebih dahulu mengikuti apel penyambutan dan pengarahan di halaman Gedung Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat.

“Kami menerima arahan langsung dari Sekjen Kemendagri Bapak Tomsi Tohir. Ini menjadi momen refleksi dan penguatan bagi kami para pemimpin daerah,”terangnya.

Peserta retret kali ini terdiri dari 2 gubernur dan 3 wakil gubernur, 3 walikota dan wakil walikota, 38 bupati serta 37 wakil bupati dari berbagai daerah di Indonesia.

Meski berada jauh dari Mimika, Bupati Johannes Rettob tetap menyapa masyarakat melalui media sosial.

Dalam pesannya, ia menegaskan bahwa kegiatan ini adalah bentuk komitmen untuk terus belajar dan memperkuat pelayanan.

“Meski kelelahan sempat menyapa, langkah ini tak akan berhenti. Komitmen dan tujuan tetap jadi bahan bakar utama,” tulisnya.

Kehadiran Johannes Rettob dan Emanuel Kemong dalam ret-ret ini memperlihatkan kesungguhan Pemerintah Kabupaten Mimika untuk terus berbenah dan memperkuat kapasitas kepemimpinan demi kemajuan daerah serta pelayanan maksimal kepada masyarakat Papua Tengah.

Ret-ret ini tidak hanya menjadi ajang refleksi spiritual, tetapi juga ruang pembelajaran dan dialog antarpemimpin daerah demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih humanis, transparan, dan berintegritas. (rilis)

 

Gubernur Papua Tengah Serahkan Dua Unit Ambulance Kepada RS Polri dan RS Kesdam

TIMIKA, PAPUTENG –
Gubernur  Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa, menyerahkan dua unit mobil ambulance kepada RS Polri Bhayangkara dan RS TNI TK.IV Kesdam XVII  Cenderawasih di Mile 32 Timika, Kabupaten Mimika, Kamis (1/5/2025).
Hadir dalam penyerahan itu Kapolda Papua Tengah Brigjen Pol. Alfred Papare, Danrem 173/PVB, Brigjen TNI. Frits Pelamonia, Bupati Mimika, Johannes Rettob bersama Para  Bupati se-Papua Tengah.
Ditegaskannya pemerintah provinsi
mendukung dan memfasilitasi TNI-Polri dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Papua.
“Penyerahan mobil ambulance ini merupakan aset pertama milik Polda Papua Tengah yang Pemprov berikan ke dua rumah sakit TNI-Polri di Timika,”terangnya.
Lanjutnya dengan dukungan kendaraan mobil ambulance ini, pelayanan  kepada masyarakat dan juga kepada anggota serta keluarga bisa lebih optimal.
“Dukungan kendaraan operasional ini diharapkan sinergi antara pemda, TNI-Polri semakin kuat dalam menjaga stabilitas keamanan, kesejahteraan masyarakat di Papua Tengah dan terlebih khusus di Kabupaten Mimika,”tuturnya.
Ditempat yang sama Bupati Mimika, Johannes Rettob, menjelaskan dua unit mobil ambulance yang diserahkan ke RS Bhayangkara dan RS TK-IV Timika – Kesdam XVII/Cenderawasih siap beroperasi.
Kata Rettob pemerintah Kabupaten Mimika sudah menyiapkan semua surat administrasi kendaraan bantuan pemerintah Provinsi Papua Tengah.
“Lapor pak Gubernur, kami sudah siapkan semua administrasi kendaraan ambulance dan siap beroperasi,” kata Bupati Johannes Rettob saat mendampingi Gubernur Meki Nawipa di RS Bhayangkara Timika.(odeodata h julia)

Bupati Mimika Tanggapi Aksi Demo Tuntut Diaktifkan Kembali Bandara Perintis

TIMIKA, PAPUTENG – Ratusan masyarakat Distrik Tembagapura, Alama, Jila, dan Hoya menggelar aksi demo damai di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika, Jalan Baru, Timika, Papua Tengah, Selasa (29/4/2025).

Mereka menuntut agar segera diaktifkan kembali penerbangan perintis daerah ke wilayah mereka yang sempat terhenti dikarenakan alasan keamanan.

Bupati Mimika, Johannes Rettob, merespon cepat aksi masyarakat dengan turun tangan untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

“Ya, masyarakat tadi demo di Dinas Perhubungan minta subsidi angkutan Udara perintis untuk dibuka kembali. Kita (Pemerintah) sudah selesaikan dan beberapa poin sudah langsung saya jawab,”terangnya kepada wartawan seusai mengikuti Halal Bi Halal di Lapas Timika.

Lanjutnya salah satu permintaan masyarakat agar di tahun 2025 ini segera dibangun Lapangan terbang di daerah pedalaman Kabupaten Mimika.

“Ini (Lapter) sudah dan satu sudah selesaikan pembangunan tinggal kita test landing dalam waktu dekat,”jelasnya.

Dirinya memperkirakan sebelum 100 hari kerja. Kemungkinan minggu depan. Pihaknya akan mengundang Direktorat Jenderal Perhubungan Udara untuk datang dan melakukan test landing.

Sedangkan dua lapangan terbang (Lapter) yang masyarakat tuntut untuk penerbangan ini seperti Alama dan Tsinga. Tak bisa dimasuki, dikarenakan keterbatasan armada pesawat.

“Jadi lapangan terbang harus didarati oleh pesawat jenis Pilatus. Sementara sekarang pesawat pilatus tidak ada. Untuk maskapai Susi Air tidak mau, karena pesawatnya sempat dibakar karena persoalan keamanan,”ungkapnya.

Lanjutnya masih ada beberapa masalah penerbangan perintis yang masih lanjut pembahasan bersama forkopimda terkait dengan keamanan di daerah pedalaman mimika.

“Kalau semua pihak bisa jamin keamanan dengan baik. Tentara jamin, masyarakat jamin ya kita terbang dengan baik,”tutupnya. (julia)

Tingkat Kenakalan Cukup Tinggi, Pemkab Mimika Berencana Dirikan Lapas Rehabilitasi Anak

TIMIKA, PAPUTENG –

Bupati Mimika Johannes Rettob mengakui di kabupaten yang dipimpinnya itu populasi jumlah anak – anak yang beranjak remaja dan dewasa semakin banyak dan tak jarang yang terjerat dengan kasus criminal. Seperti yang terlihat saat halal bi halal di Lapas Mimika, Selasa (29/4/2025) ada tiga remaja tanggung yang terlibat kasus pencurian sepeda motor (curanmor). Status ketiganya saat ini masih tahanan titipan  dari Kejaksaan Negeri Timika.

Sayangnya ketiganya disatukan dengan warga binaan di Lapas Kelas IIB Timika.

“Secara aturan ketika ada masalah dengan anak – anak dibawah umur ini. Ketika dihukum dan harusnya  kita masukkan di panti rehabilitasi anak. Akan tetapi kita di Mimika ini belum ada. Selama ini kita kirim ke Jayapura dan untuk selanjutnya ke Lapas Anak di Kabupaten Keerom,”terangnya.

Lanjutnya ketiga bocah nanggung ini statusnya masih tahanan titipan dan belum ada putusan hukum. “Jadi kami kedepan akan buat Lapas Anak untuk rehabilitasi. Karena Tingkat kenakalan anak di Timika cukup tinggi,”akunya.

Soal pembinaan anak – anak jalanan dari Dinas Sosial, Kata Bupati Rettob yang saat wawancara didampingi Pj Sekda Mimika Petrus Yumte mengungkapkan pemerintah sendiri sudah menyiapkan Gedung. Hanya saja belum dimaksimalkan untuk rehabilitasi.

“Nanti kita mulai. Gedung sudah ada untuk panti rehabilitasi. Cuma nanti kita tinggal buat. Untuk anak – anak yang terlibat masalah langsung dimasukkan di situ,”tukasnya.

Dirinya berharap agar anak – anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana untuk tidak dititipkan di Lapas. “Supaya anak – anak tidak digabung dengan yang besar,”harapnya.

Soal BPJS

Sebelumnya Bupati Johannes Rettob saat memberikan sambutan juga menyinggung soal kepersertaan BPJS Kesehatan. Saat ini  Pemkab Mimika telah mendata para warga Binaan di Lapas Mimika. Kartu kepersertaan tinggal di bagikan.

Kepersertaan warga Mimika yang menggunakan kartu BPJS sudah mencapai 98 persen. Sedangkan warga binaan sendiri beberapa diantaranya sudah memiliki kartu BPJS dan sebagian lainnya belum memiliki. “Yang belum ini, yang kita mau isi,”imbuhnya.

Ditegaskannya Pemerintah kabupaten akan memperhatikan dan secara khusus warga binaan dan dirinya berharap mudah – mudahan sudah dicatat terkait warga binaan yang tidak mempunyai BPJS akan diberikan kartu BPJS bagi yang belum memiliki.

Selain itu juga ada keluhan selama ini jika ada warga binaan yang sakit. Mengalami kesulitan untuk membawa ke rumah sakit. Karena tidak ada ambulans.

Tahun lalu pemerintah juga membantu membangun menyelesaikan pagar, dapur dan dirinya berharap untuk tahun ini dan tahun depan dapat menyiapkan semua. Lapas dan pemerintah telah berkerjasama membuat MoU untuk bersama – sama membina warga binaan. Agar saat berobat sudah ada klinik di dalam Lapas dan juga ada tenaga Kesehatan didalamnya..

Diungkapkannya Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa telah memberikan pesan kepada dirinya. Kira – kira apa yang dibutuhkan oleh Lapas Timika.  “Mudah – mudahan dalam waktu dekat kita akan memenuhi apa yang diharapkan oleh warga binaan disini. Satu saja pesan kami. Jika kita sudah perhatikan kalian. Maka begitu  selesai habis masa pembinaan/tahanan dapat berbuat baik di masyarakat,”pungkasnya. (julia)

Ajang Car Free Day Timika Akan Jadi Agenda Rutin

TIMIKA,PAPUTENG

Ketua KORMI Provinsi Papua Tengah, Johanes Rettob sekaligus Bupati Mimika menghimbau agar kegiatan Car Free Day (CFD) menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk  olahraga bersama setiap hari Sabtu.

“Kita semua harus setiap hari luangkan waktu untuk olahraga, sehingga kita semua sehat,” ujarnya menghimbau.

Selain olahraga dan rekreasi, kata dia, pejabat dan masyarakat yang hadir harus membeli jualan mama yang ada di arena CFD.

“Jangan bawa makanan dari rumah, ini UMKM semua kita harus beli dan makan di sini. Jadi selain olahraga ya kita belanja di UMKM sini,”sarannya.

Diketahui CFD di Timika yang digelar oleh Komite Olahraga, Rekreasi, Masyarakat Indonesia (KORMI) Mimika  akan konsisten digelar setiap hari Sabtu.

CFD kali ini juga dihadiri Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa bersama Wakil Gubernur Deinas Geley turut meramaikan Car Free Day Sabtu pagi, (12/4/2025) dipusatkan di Jalan Cenderawasih Timika. Diawali jalan santai mengambil start dari lampu merah Toko Diana sampai ke lampu merah Gereja Katolik Tiga Raja.

Hadir juga Ketua TP-PKK Papua Tengah, Nurhaidah Nawipa, Wakil Ketua II DPR Papua Tengah Petrus Izaak Suripatty dan Bupati Mimika Johannes Rettob.

Usai jalan santai para pimpinan daerah ini mengikuti senam pagi dipandu KORMI  Mimika.

Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa di hadapan masyarakat Mimika mengatakan, olahraga sambil rekreasi merupakan sebuat contoh yang baik untuk masyarakatnya di Papua Tengah.

Sehingga selain di Mimika harus dilakukan juga di Nabire sebagai ibukota provinsi.

“Ini contoh yang baik, kita bisa buat di Nabire juga selain di Timika. Terus perlombaan di NTB harus meraih kemenangan, kami pemerintah dukung. Budaya sehat ini kita harus lestarikan supaya bisa sehat dan bisa kerja lagi,”ujarnya menyarankan.

Ditegaskannya sesuatu yang baik untuk masyarakat, sebagai pemerintah sangat siap untuk dukung semua. Selain Formi, yosim pancar/yospan  juga harus dihidupkan.

“Di sini Timika ada goyang sekam, Yospan juga harus dihidupkan. Papua Tengah rumah kita bersama. Yang paling penting itu sehat, bugar, gembira dan luar biasa,”tukasnya.

Gubernur mengajak seluruh masyarakat Mimika mengikuti ajang ‘Timika Night Run’ yang akan digelar pada tanggal 26 April 2025 di Mimika.

”Ingat baik-baik tanggal 26 April 2025 datang dan daftar lomba lari Timika Night Run’, ini hanya ada di Timika tidak ada ditempat lain,”pungkasnya. (CEO)

100 Hari Kerja, Bupati Mimika Akan Lakukan Pembenahan Birokrasi Secara Besar – Besaran

NABIRE, PAPUTENG

Usai dilantik Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa, Selasa (25/3/2025) Bupati Mimika Johannes Rettob mengaku dirinya sudah mempersiapkan apa yang akan dikerjakannya selama 100 hari kerja. Termasuk melakukan pembenahan besar – besar di tubuh birokrasi.

Diakuinya secara aturan penggantian OPD akan dilakukan sesudah enam bulan usai seorang kepala daerah itu dilantik.

“Tetapi kebijakan Pak Mendagri bahwa kita boleh mengganti pejabat, yang penting sesuai dan bisa mendorong kita dalam pekerjaan bersama-sama. Itu dilakukan dan dapat dilakukan. Tetapi tentunya dengan ijin dari Mendagri,”terangnya menjawab pertanyaan redaksi.

Lanjutnya program prioritas dirinya adalah pembenahan Birokrasi dan dalam 100 hari pasti dilakukannya. “Tetapi Kabupaten Mimika kami akan hilangkan masa – masa lalu. Semua terkait dengan pejabat, pemerintahan. Kami lakukan sesuai dengan UU ASN, terkait dengan manajemen ASN,”jelasnya.

Nantinya akan dilaksanakan meresturiksasi system merit yang harus dilakukan tentang bagaimana membuat pejabat itu harus sesuai dengan  kemampuannya, Integritasnya juga harus bagus, dedikasinya juga harus bagus dan tentunya pengetahuan sesuai dengan background pendidikannya.

“Jadi harus tepat. Bagaimana caranya kalau untuk pejabat eselon 2 pejabat tinggi Pratama itu kita melakukan seleksi jabatan/lelang jabatan. Untuk semuanya itu akan kita lakukan dalam 100 hari kerja. Kemudian untuk pejabat-pejabat, terutama esolon tiga tapi yang terkait seperti pimpinan daerah, pimpinan wilayah seperti kepala distrik kita akan melakukan fit and proper test,”paparnya.

Selanjutya untuk para pejabat esalon 4 akan dilakukan asessment.  “Kenapa kita harus lakukan itu, supaya mereka harus ditempatkan di tempat yang benar dan dapat melakukan kegiatan tugas-tugas juga dengan benar,”imbuhnya.

Tak Ada Titip – Titip

Kata Rettob, harus saat ini harus diubah mindset berpikir. Mindset bahwa ASN itu adalah pelayan masyarakat.  Pemerintah adalah pelayan masyarakat, yang harus turun ke lapangan dan mengetahui persis, apa yang dibutuhkan masyarakat dan kemudian disusun dalam program-program pembangunan ke depan untuk sesuai dengan kebutuhan yang dilakukannya.

“Kami sudah punya visi misi, kami sudah buat kajian teknokrat. RPJMD dasarnya sudah ada. Tinggal kita akan lakukan sinkronisasi dengan visi misi kami dan juga dengan Asta Cita- nya Pak Prabowo secara nasional,”bebernya.

Sementara itu saat disinggung nasib ASN yang melapor ke ombudsman RI Perwakilan Papua yang dimutasi oleh mantan Bupati Mimika sebelumnya. Menurutnya itu salah satu yang telah disampaikannya, bahwa akan dilakukan pembenahan birokrasi secara besar – besaran. Sebab banyak pegawai negeri yang dari eselon 2 kemudian di non jobkan akan dikembalikan.

“Di Pemerintahan kami tidak ada titip – titip, tidak ada kawan – kawan, tidak ada keluarga. Kita akan betul – betul melakukan sesuai aturan. System Merit kita harus lakukan benar – benar. Kita tinggalkan masa lalu, Mimika itu sudah hilang proses meritisasi ini sudah lama. Sehingga kita harus kembalikan,”tukasnya.

Selain itu juga yang paling utama di dalam semua kegiatan 100 hari kerja adalah tentang lingkungan hidup. Kebersihan terkait dengan sampah. Apa yang lakukan dengan sampah. Sampah itu kami akan ubah sampah itu jadi uang, dalam 100 hari kerja,”janjinya. (odeodata)

Ini Pesan Mantan Pj Bupati Mimika Yang Juga Direktur Pelatihan Anti Korupsi di KPK Saat Sertijab

NABIRE, PAPUTENG – Selasa sore (25/3/2025) tepat Pukul 16:00 WIT  bertempat di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah telah dilaksanakan Serah Terima Jabatan Penjabat Bupati Mimika dari Yonathan Demme Tangdilintin  kepada Bupati dan Wakil Bupati Mimika Periode 2025 – 2030 Johannes Rettob – Emanuel Kemong.

Acara serah terima jabatan ini disaksikan langsung Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa bersama Wakil Gubernur Denias Geley berserta para istri.

Ada yang menarik dari Sertijab ini, dimana sempat diputarkan film documenter terkait pemberantasan korupsi oleh KPK dan juga napak tilas selama dua bulan 13 hari perjalanan Pj Bupati sebagai orang nomor satu di Bumi Amungsa.

Yonathan D Tangdilintin saat ini juga menjabat sebagai Direktur Pelatihan Anti Korupsi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam sambutannya terungkap selama dua bulan dirinya telah membuat kajian yang dikemas dalam bentuk buku yang  telah diserahkan kepada Bupati Mimika serta Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa.

Yonathan menyinggung tentang pentingnya akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas, spesifik untuk bupati dan wakil bupati Mimika dan bupati dan wakil bupati Kabupaten Puncak. “Ini spesifik menjadi tanggung jawab luar biasa yang titik beratkan juga beberapa hal itu tematik bagi saya,”tekannya.

Dihadapan tamu undangan Yonathan mengaku selama dirinya di KPK fokusnya hanya satu gitu yani Pendidikan dan Pelatihan anti korupsi. Padahal  fungsi KPK ada yang lain. Ada juga pencegahan kaitan membangun sistem dan yang terakhir penindakan.

“Terus terang saya penindakan pun tidak terlalu greget juga. Jujur  ini karena sebenarnya, sejatinya seharusnya pendidikan dan pelatihan itu di depan. Kami mendidik bagaimana seseorang itu menjadi penyuluh anti korupsi, ahli pembangun integritas. Tetapi faktanya itu tantangan terbesar di negara kita,”bilangnya.

Dirinya sempat bercerita  dan sangat sedih tentang kawan akrabnya Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto terjerat kasus korupsi dan ditahan Rutan KPK. Pada saat itu dirinya menjabat sebagai Kepala Biro Umum selama enam tahun. Namun karena aturan yang ketat, sehingga dirinya sebagai pegawai anti korupsi tidak diperkenankan menjenguk atau membesuk kawan lamanya itu.

“Ketentuan kami pegawai KPK tidak boleh berhubungan langsung dan tidak langsung dengan pihak yang berperkara dengan KPK,”ungkapnya.

Sertijab Bupati Mimika
Caption : Sertijab Bupati Mimika (foto : jessy)

Bagian Dari Mengasihi

Kata Yonathan, apa yang disampaikannya ini adalah bagian dari dirinya mengasihi. “Karena ini kewajiban saya. Pahit, mungkin saya menyampaikan kepada bapak/ibu. Tapi itu adalah kebaikan. Jadi saya pelajari pengalaman hidup juga dan mungkin ini menjadi bagian pembelajaran bagi saya juga.

Film documenter yang disampaikan itu adalah pesan kepada semua pihak bahwa kita harus memiliki nilai integritas dan religisitas. Karena segala sesuatu yang dijalani dalam hidup ini akan dipertanggung jawabkan di hadapan Tuhan sang pemilik kehidupan pada saatnya nanti.

Untuk itu dirinya berpesan agar dalam melaksanakan tugas dan bersama-sama menjaga integritas. Berbuat yang terbaik di bangsa ini. Karena saya relasikan dengan Undang – Undang 23 tahun 2014. Ketika saya ditunjuk jadi Penjabat Bupati Mimika, saya harus baca undang-undang ini tentang pemerintahan daerah,”akunya.

Dari seluruh isinya dirinya baru memahami bahwa adanya Pemerintah Daerah mewakili negara dengan bekerjanya pemerintah daerah menjalankan tugas dan fungsi adalah yang pertama untuk melayani, melindungi.

Selanjutnya mengayomi, memberdayakan dan tujuan akhirnya adalah mensejahterakan rakyat.

“Dua film yang baru saya minta untuk ditampilkan ini adalah bagian dari rasa sayang saya kepada Bapak Ibu sekalian. Terutama di Kabupaten Mimika dan tentunya ini akan menjadi pembelajaran hidup bagi kita semua,”harapnya.

Selama dua bulan menjabat sebagai Pj Bupati, dirinya telah berkali-kali dalam konteks pelayanan publik, dirinya lebih betah di OPD. “Saya datang ke masing-masing OPD dan saya tidak memberitahukan kepada para Kepala OPD,”terangnya.

Menurutnya pelayanan publik sangat penting, pelayanan kesehatan lebih penting dan Pendidikan. “Karena saya yakin meresonansi apa yang disampaikan dari Afrika Tengah, Senjata paling ampuh untuk merubah dunia adalah Pendidikan,”ujarnya mengingatkan.

Sementara itu Bupati Mimika Johannes Rettob saat didapuk memberikan sambutan mengucapkan terima kasih sebanyak – banyaknya kepada Mantan Pj Bupati Mimika dan meminta agar dalam waktu yang tidak terlalu lama bisa datang kembali ke kabupaten yang dipimpinnya itu untuk memberikan pelatihan anti korupsi kepada Para Kepala OPD dan ASN di lingkup pemerintah kabupaten.

Hal senada juga disampaikan oleh Gubernur Papua Tengah yang juga meminta untuk diberikan pelatihan anti korupsi kepada jajarannya. (Hermina)