Category: Gaya Hidup

MIMIKA,PAPUTENG.com –

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Mimika guna memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Kunjungan ini juga menjadi bagian dari upaya BPJS Kesehatan menyerap aspirasi pemerintah daerah agar layanan JKN di wilayah Papua, khususnya Kabupaten Mimika, dapat berjalan lebih optimal.

Prihati Pujowaskito mengatakan, penguatan kolaborasi antara BPJS Kesehatan dan pemerintah daerah merupakan langkah strategis untuk memastikan seluruh masyarakat mendapatkan perlindungan kesehatan melalui Program JKN. Menurutnya, dukungan pemerintah daerah sangat penting dalam menjaga kualitas serta pemerataan layanan kesehatan bagi peserta JKN.

“Kunjungan ini kami lakukan untuk menyerap aspirasi pemerintah daerah agar penyelenggaraan Program JKN di Papua, khususnya di Kabupaten Mimika, dapat semakin membuka akses layanan kesehatan bagi masyarakat tanpa harus khawatir biaya,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Prihati Pujowaskito juga mengunjungi RS TNI AD Tk. IV Oro Doro Enakoa Timika. Ia menegaskan bahwa penguatan layanan kesehatan tidak hanya menjadi tanggung jawab BPJS Kesehatan, tetapi juga membutuhkan dukungan pemerintah daerah melalui dinas kesehatan.

Menurutnya, dukungan tersebut mencakup peningkatan mutu layanan di fasilitas kesehatan, pemenuhan tenaga kesehatan, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, serta peningkatan kualitas pelayanan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) maupun rumah sakit.

Selain itu, pemerintah daerah juga memiliki peran penting dalam meningkatkan kepesertaan aktif masyarakat dalam Program JKN. Salah satunya melalui pendataan serta reaktivasi kepesertaan bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang sebelumnya dinonaktifkan, sehingga masyarakat yang membutuhkan tetap memperoleh perlindungan kesehatan.

“Kami berharap dukungan pemerintah daerah, termasuk melalui dinas kesehatan, dapat semakin memperkuat kualitas layanan di fasilitas kesehatan. Dengan sinergi yang kuat, masyarakat di Mimika dapat memperoleh akses layanan kesehatan yang lebih mudah, cepat, dan setara melalui Program JKN,” katanya.

Sementara itu, Bupati Mimika Johannes Rettob menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Mimika berkomitmen memastikan seluruh masyarakat memperoleh perlindungan kesehatan melalui Program JKN. Komitmen tersebut tercermin dalam target pembangunan daerah yang menempatkan kepesertaan aktif JKN sebagai salah satu indikator utama sektor kesehatan.

“Secara konsisten kami menargetkan 100 persen penduduk menjadi peserta aktif JKN. Target ini juga menjadi salah satu indikator kinerja utama pembangunan bidang kesehatan dalam RPJMD Kabupaten Mimika 2025–2029,” ujar Johannes.

Ia menambahkan, pemerintah daerah juga menyiapkan berbagai langkah untuk memastikan masyarakat tetap dapat mengakses layanan kesehatan, termasuk bagi peserta yang mengalami penonaktifan kepesertaan. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menyiapkan dukungan anggaran daerah untuk mengaktifkan kembali kepesertaan masyarakat yang membutuhkan.

“Pemerintah daerah telah menyusun strategi untuk tetap memberikan pelayanan kesehatan optimal kepada masyarakat. Selain itu, kami juga menyiapkan regulasi dan rencana aksi daerah sebagai pedoman pelaksanaan JKN agar masyarakat Mimika tetap terlindungi dalam Program JKN,” tegasnya. (julia/rls)

WAGHETE,PAPUTENG.COM –

Sektor kesehatan menjadi salah satu program prioritas Pemerintah Kabupaten Deiyai selain pendidikan dan ekonomi kerakyatan. Untuk mempercepat implementasi program tersebut, Bupati Deiyai Melkianus Mote melakukan perombakan pejabat di lingkungan Dinas Kesehatan.

Melalui kebijakan tersebut, Mando Mote yang sebelumnya menerima Nota Tugas sebagai pimpinan Dinas Kesehatan dipindahkan dan dipercaya menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Deiyai.

Sementara itu, terhitung sejak 19 Januari 2026, jabatan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Deiyai resmi dipercayakan kepada Fransina Rumbiak. Sebelumnya, Fransina menjabat sebagai Kepala Puskesmas Waghete.

Menjawab kepercayaan dan tanggung jawab tersebut, Fransina Rumbiak langsung mengambil langkah cepat. Pada 26 Januari 2026, ia mengumpulkan seluruh ASN Dinas Kesehatan bersama para kepala puskesmas se-Kabupaten Deiyai untuk memaparkan program prioritas kesehatan tahun 2026.

“Pertama, pemantapan sumber daya manusia (SDM) kesehatan. Kedua, penguatan pelaksanaan dan pendampingan akreditasi fasilitas kesehatan, khususnya puskesmas,” ujar Fransina dalam pertemuan tersebut.

Program prioritas ketiga, lanjut Fransina, adalah memperkuat peran puskesmas dan posyandu sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat. Sedangkan prioritas keempat difokuskan pada penurunan angka penyakit menular yang masih tinggi di Deiyai, seperti tuberkulosis (TB), HIV, infeksi menular seksual (IMS), kusta, serta penyakit lainnya, termasuk upaya eliminasi malaria.

Selain konsolidasi internal, Kadinkes Deiyai juga melakukan kunjungan kerja ke RSUD Pratama Waghete guna melihat langsung kondisi rumah sakit serta mengidentifikasi berbagai persoalan dasar yang masih dihadapi.

Usai kunjungan tersebut, Fransina menegaskan akan menertibkan disiplin seluruh tenaga kesehatan dan memastikan pembagian tugas yang jelas.

“Ke depan, seluruh gedung yang ada harus difungsikan sesuai kebutuhan secara bertahap. Selain itu, akan dilakukan inventarisasi dan optimalisasi alat kesehatan yang tersedia,” tegas Fransina Rumbiak.

Ia juga menyampaikan komitmennya untuk mendorong penguatan manajemen dan kepemimpinan rumah sakit, serta berupaya membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di Deiyai.

Setelah dari RSUD Pratama Waghete, Fransina bersama rombongan melanjutkan kunjungan ke Puskesmas Edagotadi, Distrik Tigi Timur. Selain itu, ia juga mengaktifkan sistem absensi harian di lingkungan Dinas Kesehatan sebagai langkah awal penegakan disiplin bagi seluruh ASN.(PK/Deiyai)

NABIRE, Paputeng

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Nabire pada Selasa, (1/7) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Pelaksanaan Aksi Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2025. Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, mulai tanggal 1 hingga 2 Juli 2025 ini  bertujuan memperkuat pemahaman peserta dan petugas terkait tahapan pelaksanaan aksi konvergensi penanganan stunting.

Kepala Bappeda Kabupaten Nabire, Dr. H. Mukayat dalam sambutannya mengatakan pentingnya Bimtek ini. “Bimbingan teknis ini sangat penting karena nantinya akan menjadi panduan untuk melaksanakan progres aksi-aksi penurunan stunting tim TPPS tahun 2025,” ujar Dr. Mukayat.

Pihaknya juga menjelaskan, penurunan stunting memiliki landasan hukum kuat, dimulai dari Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021. Selanjutnya, terdapat turunan peraturan seperti Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Nomor 12 Tahun 2021.

Tidak berhenti di situ, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Desa, yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, juga turut berperan karena membutuhkan kontribusi aktif dari kampung-kampung dalam penanganan stunting.

Dr. Mukayat menambahkan, ranah stunting juga mencakup Kementerian Dalam Negeri dengan beberapa peraturan penting. Diantaranya, Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang belum optimal, di mana stunting kerap terjadi karena rendahnya SPM. Enam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diwajibkan memberikan pelayanan ekstra, meliputi pendidikan, kesehatan, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), perumahan dan dinas sosial.

Lanjutnya, Permendagri Nomor 12 Tahun 2024 mewajibkan semua kegiatan stunting tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025. Bahkan, Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 mengatur bahwa setiap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus mengalokasikan dana untuk penanganan stunting.

“Maknanya apa? Stunting itu penting, karena jika suatu daerah bebas stunting, berarti Indonesia Emas 2045 dapat tercapai,” tegas Dr. Mukayat, menggarisbawahi urgensi masalah ini.

Sementara itu, Bupati Nabire, Mesak Magai, S.Sos.,M.Si, diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Nabire, Pieter Erari, SE.,M,Si, secara resmi membuka kegiatan tersebut. Erari mengungkapkan, Kabupaten Nabire menghadapi masalah kasus stunting masih cukup besar, menjadikannya isu penting yang harus ditangani serius.

“Bagaimana kita bisa menurunkan angka ini ke level terkecil? Bukan hanya satu OPD atau satu lembaga yang bertanggung jawab atas penyakit ini. Jika kita melihat kronologisnya, ini kembali kepada masyarakat kita, kemampuan, perilaku, selain mungkin ada masalah penyakit khusus atau catatan kesehatan khusus yang dialami oleh orang tua,” jelas Erari.

Oleh karena itu, penanganan stunting membutuhkan kerja sama lintas sektor dan bidang, melibatkan Satgas Stunting, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB), dan dinas kesehatan.

Bimbingan teknis ini turut dihadiri oleh tim ahli, Kepala Dinas Kesehatan Nabire, Kepala Dinas DPPKB, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Nabire, pejabat eselon III dan eselon IV serta perwakilan distrik dan OPD masing-masing, dan staf Bappeda.(iing elsa)

NABIRE,PAPUTENG –

Jaminan Sosial Institute atau Jamsos Institute mendesak Kejaksaan Negeri Nabire untuk segera melakukan penyelidikan atas dugaan penggelapan dana BPJS Ketenagakerjaan di Balai Layanan Umum (BLU) Rumah Sakit Daerah (RSUD) Kabupaten Nabire.

Laporan dari berbagai organisasi di Kabupaten Nabire terutama dari Paramedis yaitu dokter,bidan, perawat dan pegawai RSUD Nabire sebagaimana telah dilaporkan ke Kejaksaan Nabire pada bulan Mei lalu.

Direktur Eksekutif Jaminan Sosial Andy William Sinaga  mengatakan Hak jaminan sosial ketenagakerjaan terutama atas pelayanan Jaminan Kecelakaan kerja merupakan hak para pekerja sebagaimana diatur oleh UU No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU No.24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional (BPJS).

“Pointnya adalah Hak atas jaminan sosial dan negara memberikan pelayanan jaminan sosial bagi warga negara sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 28 dan Pasal 34 UUD 1945,” ujarnya saat diminta komentar oleh awak media langsung dari Jakarta.

Lanjutnya sebagai recht staat atau negara hukum, Aparatur Penegak Hukum (APH) dalam hal ini Kejaksaan Negeri perlu segera melakukan penyelidikan dan penyidikan atas pengaduan atau laporan masyarakat.

Terkait dugaan pelanggaran hukum dalam hal ini dugaan penggelapan dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang telah dibayarkan oleh kantor BPJS Ketenagakerjaan cabang Nabire kepada BLUD RSUD Nabire.

Hak Jaminan Sosial adalah hak normatif warga negara dan para pekerja telah membayarkan iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) kepada BPJS Ketenagakerjaan, sehingga ketika pihak user/pengguna dalam hal ini pihak Rumah Sakit tidak memberikan pelayanan JKK adalah suatu hal yang tidak bisa ditolerir. (ist)

Nabire, Paputeng News

Dinas Kesehatan (Dinkes) Papua Tengah tengah meningkatkan kewaspadaan terhadap varian baru COVID-19 bernama MB.1.1 yang kini mendominasi kasus di Indonesia.

Hal ini disampaikan Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Dinas Kesehatan Papua Tengah, dr. Agus M. Kes., CH.Med., CHt belum lama ini melalui rilis pers.

Dinkes Papua Tengah mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan mematuhi protokol kesehatan yang berlaku.

Varian Baru : JN.1 atau Omicron

Diterangkannya, varian ini merupakan turunan dari JN.1 atau Omicron dan menimbulkan gejala ringan seperti flu biasa.

“Gejalanya mirip dengan flu biasa, seperti batuk, pilek, sakit kepala, dan demam,” jelas Agus.

Meski belum ditemukan di Papua Tengah, potensi penularan tetap diantisipasi dengan berbagai strategi seperti penguatan surveilans, pelaporan terintegrasi pada hari Senin, 09 Juni 2025 –

Walaupun hingga saat ini belum ditemukan varian baru di Papua Tengah, Kadinkes Papua Tengah meminta kewaspadaan tetap menjadi prioritas utama guna mencegah penyebaran lebih lanjut.

Menurutnya, mobilitas penduduk melalui udara dan laut jadi perhatian khusus pihaknya. Dinkes juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk sistem peringatan dini menghadapi kemungkinan munculnya varian baru. (red/Ihin)

DEIYAI, PAPUTENG –

Tokoh Pemuda Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua Tengah Domininggus Badi, menghimbau kepada seluruh komponen masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi keamanan dan ketertiban di wilayah Deiyai.

Hal itu disampaikannya ditengah dinamika yang sedang berkembang di beberapa wilayah Papua Tengah belakangan ini.

“Saya mengajak seluruh warga masyarakat Deiyai—baik pemerintah daerah, aparat keamanan, tokoh adat, tokoh pemuda, hingga seluruh lapisan masyarakat—untuk bergandeng tangan menjaga kondisi Kabupaten Deiyai agar tetap kondusif dan aman,” ujarnya kepada redaksi. Selasa (27/5/2025).

Diingatkannya jika masyarakat tidak peduli terhadap keamanan lingkungan, maka pihak-pihak tertentu bisa memanfaatkan situasi tersebut untuk menciptakan instabilitas. Ia juga mengajak masyarakat Deiyai belajar dari konflik yang masih terjadi di beberapa kabupaten lain di Papua Tengah.

“Kita tidak boleh lengah. Kita harus bersatu dan tetap menjaga kebersamaan demi kedamaian Deiyai,”tuturnya.

Soroti Miras di Waghete

Selain isu keamanan, Domininggus juga menyoroti peredaran minuman keras (miras) yang semakin meluas di Kota Waghete dan mulai mempengaruhi perilaku generasi muda.

“Saya prihatin karena miras mulai merusak anak-anak muda kita. Ini mengganggu aktivitas masyarakat dan menciptakan keresahan. Saya mengajak semua pihak mencari solusi terbaik untuk menghentikan peredaran miras ini,”ujarnya dengan nada prihatin.

Ia berharap adanya koordinasi antara pemerintah, aparat, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen warga untuk bersama-sama mengendalikan situasi di Kota Waghete demi menjaga masa depan generasi muda dan stabilitas daerah.

Domininggus Badi mengakhiri pernyataannya menekankan pentingnya sinergi dalam menjaga Kabupaten Deiyai agar tetap menjadi wilayah yang damai, aman dan sejahtera. (lia)

TIMIKA, PAPUTENG –
Gubernur  Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa, menyerahkan dua unit mobil ambulance kepada RS Polri Bhayangkara dan RS TNI TK.IV Kesdam XVII  Cenderawasih di Mile 32 Timika, Kabupaten Mimika, Kamis (1/5/2025).
Hadir dalam penyerahan itu Kapolda Papua Tengah Brigjen Pol. Alfred Papare, Danrem 173/PVB, Brigjen TNI. Frits Pelamonia, Bupati Mimika, Johannes Rettob bersama Para  Bupati se-Papua Tengah.
Ditegaskannya pemerintah provinsi
mendukung dan memfasilitasi TNI-Polri dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Papua.
“Penyerahan mobil ambulance ini merupakan aset pertama milik Polda Papua Tengah yang Pemprov berikan ke dua rumah sakit TNI-Polri di Timika,”terangnya.
Lanjutnya dengan dukungan kendaraan mobil ambulance ini, pelayanan  kepada masyarakat dan juga kepada anggota serta keluarga bisa lebih optimal.
“Dukungan kendaraan operasional ini diharapkan sinergi antara pemda, TNI-Polri semakin kuat dalam menjaga stabilitas keamanan, kesejahteraan masyarakat di Papua Tengah dan terlebih khusus di Kabupaten Mimika,”tuturnya.
Ditempat yang sama Bupati Mimika, Johannes Rettob, menjelaskan dua unit mobil ambulance yang diserahkan ke RS Bhayangkara dan RS TK-IV Timika – Kesdam XVII/Cenderawasih siap beroperasi.
Kata Rettob pemerintah Kabupaten Mimika sudah menyiapkan semua surat administrasi kendaraan bantuan pemerintah Provinsi Papua Tengah.
“Lapor pak Gubernur, kami sudah siapkan semua administrasi kendaraan ambulance dan siap beroperasi,” kata Bupati Johannes Rettob saat mendampingi Gubernur Meki Nawipa di RS Bhayangkara Timika.(odeodata h julia)

NABIRE, PAPUTENG – Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi Papua Tengah, siap membentuk Relawan Kaki Abu untuk menurunkan angka HIV/AIDS sesuai visi dan misi yaitu Menuju Papua Tengah Terang.

Ketua KPA Provinsi Papua Tengah, Freny Anouw kepada wartawan di Nabire menjelaskan hal ini sesuai petunjuk Gubernur Papua Tengah.

Untuk itu dirinya berkomitmen menjalankan program kerja dalam rangka mencegah dan mengurangi penularan HIV/AIDS.

“Nanti ada tim khusus yang akan jalan mengecek dan mendata ulang masyarakat yang terjaring penyakit,”terangnya.

Namun demikian pihaknya akan terus melakukan koordinasi dengan Gubernur Papua Tengah terkait program kerja yang bakal dilaksanakan. Sementara untuk pemeriksaan, akan dilakukan dalam kurun satu atau tiga bulan sekali.

Saat ini pihaknya sudah miliki dua rumah singgah yaitu di Nabire dan Timika. Untuk itu KPA akan terus melakukan sosialisasi serta pencegahan penyakit yang belum ada obatnya ini.  Angka Hiv/Aids Papua Tengah jumlahnya cukup tinggi.

”Pencegahan yang akan dilakukan, mengingat Papua Tengah memegang rekor kasus HIV/AIDS paling tinggi di Papua, yaitu mencapai 22.868 orang,”terangnya. (Tim)

TIMIKA,PAPUTENG –

Ketua KORMI Provinsi Papua Tengah, Johanes Rettob sekaligus Bupati Mimika menghimbau agar kegiatan Car Free Day (CFD) menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk  olahraga bersama setiap hari Sabtu.

“Kita semua harus setiap hari luangkan waktu untuk olahraga, sehingga kita semua sehat,” ujarnya menghimbau.

Selain olahraga dan rekreasi, kata dia, pejabat dan masyarakat yang hadir harus membeli jualan mama yang ada di arena CFD.

“Jangan bawa makanan dari rumah, ini UMKM semua kita harus beli dan makan di sini. Jadi selain olahraga ya kita belanja di UMKM sini,”sarannya.

Diketahui CFD di Timika yang digelar oleh Komite Olahraga, Rekreasi, Masyarakat Indonesia (KORMI) Mimika  akan konsisten digelar setiap hari Sabtu.

CFD kali ini juga dihadiri Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa bersama Wakil Gubernur Deinas Geley turut meramaikan Car Free Day Sabtu pagi, (12/4/2025) dipusatkan di Jalan Cenderawasih Timika. Diawali jalan santai mengambil start dari lampu merah Toko Diana sampai ke lampu merah Gereja Katolik Tiga Raja.

Hadir juga Ketua TP-PKK Papua Tengah, Nurhaidah Nawipa, Wakil Ketua II DPR Papua Tengah Petrus Izaak Suripatty dan Bupati Mimika Johannes Rettob.

Usai jalan santai para pimpinan daerah ini mengikuti senam pagi dipandu KORMI  Mimika.

Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa di hadapan masyarakat Mimika mengatakan, olahraga sambil rekreasi merupakan sebuat contoh yang baik untuk masyarakatnya di Papua Tengah.

Sehingga selain di Mimika harus dilakukan juga di Nabire sebagai ibukota provinsi.

“Ini contoh yang baik, kita bisa buat di Nabire juga selain di Timika. Terus perlombaan di NTB harus meraih kemenangan, kami pemerintah dukung. Budaya sehat ini kita harus lestarikan supaya bisa sehat dan bisa kerja lagi,”ujarnya menyarankan.

Ditegaskannya sesuatu yang baik untuk masyarakat, sebagai pemerintah sangat siap untuk dukung semua. Selain Formi, yosim pancar/yospan  juga harus dihidupkan.

“Di sini Timika ada goyang sekam, Yospan juga harus dihidupkan. Papua Tengah rumah kita bersama. Yang paling penting itu sehat, bugar, gembira dan luar biasa,”tukasnya.

Gubernur mengajak seluruh masyarakat Mimika mengikuti ajang ‘Timika Night Run’ yang akan digelar pada tanggal 26 April 2025 di Mimika.

”Ingat baik-baik tanggal 26 April 2025 datang dan daftar lomba lari Timika Night Run’, ini hanya ada di Timika tidak ada ditempat lain,”pungkasnya. (CEO)

NABIRE,PAPUTENG –  

Jaga keselamatan warga yang berwisata ke pantai pada hari libur. Satuan Polisi Air (Sat Polair) Polres Nabire bekerja sama dengan Basarnas Kabupaten Nabire melakukan patroli laut serta memberikan himbauan keselamatan, Jumat (4/4/2025).

Kegiatan diawali apel gabungan di Mako Sat Polair, dipimpin Kasat Polairud Res Nabire, Iptu Hardiman Irianto Sirait didampingi Kepala Pos Basarnas Nabire.

Personel gabungan dari Sat Polair dan Basarnas bergerak menggunakan satu unit rubber boat dengan mesin tempel 40 PK untuk menyisir pantai-pantai wisata.

Kasat Polairud mengatakan tim patroli mengunjungi beberapa pantai wisata populer, seperti Pantai Gedo, Pantai Budi, Pantai Naomi, dan Pantai Meri, yang biasanya ramai dikunjungi saat hari libur.

“Melalui pengeras suara, petugas memberikan himbauan kepada wisatawan untuk selalu memperhatikan faktor keselamatan, seperti menggunakan jaket pelampung saat berenang atau bermain di air, mengawasi anak-anak, serta mewaspadai kondisi cuaca yang bisa berubah sewaktu-waktu,”terangnya.

Saat patroli dilakukan, pantai-pantai tersebut terpantau masih dalam kondisi aman ramai pengunjung. Cuaca juga dalam kondisi aman untuk aktivitas wisata.

“Kegiatan patroli dan himbauan keselamatan ini merupakan langkah preventif dari Kepolisian dan Basarnas guna memastikan kenyamanan serta keamanan masyarakat saat berlibur di kawasan wisata bahari Nabire,” pungkasnya. (Humas Polda Papua)