Author: rusyadi

Papua Tengah – PAPUTENG.COM – Isaias Douw menegaskan komitmennya untuk memenangkan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Provinsi Papua Tengah pada Pemilu Legislatif 2029 mendatang.

Pernyataan tersebut disampaikan Isaias Douw usai dilantik sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI Papua Tengah oleh Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep, di Auditorium RRI Nabire, Kamis (7/5/2026).

Dalam sambutannya, Isaias Douw mengatakan karakter masyarakat Papua Tengah lebih menitikberatkan pada ketokohan dibandingkan partai politik dalam menentukan pilihan pada pemilu.

“Saya ini mantan Bupati Nabire dua periode, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Karena itu saya akan menjadikan Papua Tengah sebagai rumah besar PSI dan saya siap memenangkan PSI di Papua Tengah,” ujar Douw.

Mantan Bupati Kabupaten Nabire itu mengaku merasa dihargai oleh PSI di tengah situasi ketika dirinya tidak lagi dilirik oleh partai-partai politik lain. Menurutnya, kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk memimpin PSI Papua Tengah menjadi kehormatan tersendiri.

“Di saat partai-partai lain sudah tidak percaya terhadap kredibilitas saya, justru Solo memberikan kepercayaan kepada saya untuk memimpin PSI di Papua Tengah,” tegasnya. Isaias Douw juga menyinggung perjalanan politiknya yang cukup panjang di Papua.

Selain pernah menjabat Bupati Nabire selama dua periode, ia mengaku pernah membawa Partai Golkar meraih 19 kursi DPRD di Paniai serta pernah memimpin Dewan Syuro PKB dan memenangkan PKB di Nabire.

Dengan pengalaman politik tersebut, putra asal Deiyai itu optimistis PSI akan berkembang dan bersinar di Papua Tengah. Ia menilai kedekatannya dengan masyarakat serta jejaring politik yang dimiliki menjadi modal besar untuk membesarkan partai berlambang mawar tersebut.

“Mengapa saya yakin bisa memenangkan PSI, karena Mas Ketum ini putra Jokowi yang sangat dekat dengan masyarakat Papua. Menurut saya, hanya Jokowi dan Mas Kaesang yang benar-benar memberi perhatian kepada masyarakat Papua,” tutup Isaias Douw. (red-paputeng)

Papua Tengah – PAPUTENG.COM – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Papua Tengah menggelar Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) yang dipusatkan di Auditorium RRI Nabire, Jalan Merdeka, Kamis (7/5/2026).

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari konsolidasi internal partai dalam menghadapi agenda politik menuju Pemilu 2029. Ketua Umum DPP PSI, Kaesang Pangarep dijadwalkan membuka langsung rapat koordinasi partai berlambang gajah tersebut.

Kehadiran Kaesang di Papua Tengah merupakan rangkaian kunjungan kerja (kunker) setelah sebelumnya melakukan agenda politik di Jayapura, Provinsi Papua, Manokwari, Papua Barat, dan Sorong, Papua Barat Daya.

Putra Presiden ke-7 RI, Joko Widodo itu disebut tengah melakukan konsolidasi dan penguatan mesin partai di wilayah Tanah Papua sebagai persiapan menghadapi kontestasi Pemilu 2029.

Selain memimpin rakorwil PSI Papua Tengah, Kaesang juga dijadwalkan melantik jajaran pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PSI di sejumlah kabupaten.

Adapun pengurus DPD yang akan dilantik berasal dari Kabupaten Nabire, Deiyai, Dogiyai, Paniai, Puncak, Puncak Jaya, Mimika, dan Intan Jaya. Pelantikan tersebut diharapkan mampu memperkuat struktur organisasi partai hingga tingkat daerah.

Sementara itu, Kader DPD PSI asal Nabire, mengungkapkan sejumlah kendala yang dihadapi kader dalam melakukan konsolidasi partai di daerah. Salah satu persoalan utama yang dihadapi adalah keterbatasan anggaran operasional.

“PSI sebagai partai peserta pemilu yang relatif masih baru, anggaran sering menjadi masalah bagi kami para kader,” ujarnya saat mengikuti materi pengkaderan PSI. Ia berharap persoalan anggaran tidak menjadi hambatan dalam mempercepat konsolidasi dan penguatan mesin partai di Papua Tengah.

Menurutnya, kesiapan organisasi menjadi faktor penting agar PSI mampu bersaing pada Pemilu 2029 mendatang. DPW PSI Papua Tengah dipimpin bro Isaias Douw menggantikan alm. Nesco Wonda.

Nabire – PAPUTENG.COM – Di tengah denyut pembangunan yang kian pesat di Kabupaten Nabire sebagai ibu kota Daerah Otonomi Baru (DOB), ritme kehidupan masyarakat ikut bergerak semakin cepat.

Jalanan yang padat, aktivitas ekonomi yang meningkat, hingga tuntutan pekerjaan yang tak mengenal waktu, membuat kebutuhan akan ruang istirahat yang nyaman dan praktis menjadi semakin penting.

Di tengah situasi tersebut, Homestay Irene hadir menawarkan lebih dari sekadar tempat bermalam. Ia menjadi semacam oase kecil di tengah hiruk pikuk kota—tempat di mana lelah bisa diredakan dan energi kembali dipulihkan.

Mengusung konsep kenyamanan setara hotel bintang tiga, Homestay Irene menghadirkan berbagai pilihan kamar yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan beragam tamu. Mulai dari kamar standar dengan pilihan tempat tidur single dan double, hingga President Suite dan King Suite yang menawarkan ruang lebih luas bagi mereka yang mengedepankan kualitas hidup dan privasi.

Setiap kamar didesain dengan sentuhan elegan, mengutamakan ruang yang lega serta suasana yang tenang. Bagi kalangan profesional, termasuk pekerja kantoran hingga eksekutif, Homestay Irene juga menyediakan fasilitas pendukung untuk bekerja secara fleksibel. Lengkap meja dan kursi.

Koneksi internet yang tersedia selama 24 jam serta TV Android berlayar lebar memungkinkan tamu tetap produktif, bahkan saat memilih bekerja dari kamar atau Work From Home (WFH).

Tak hanya itu, pengalaman menginap juga dilengkapi dengan layanan sarapan pagi di ruang makan yang nyaman. Di sudut lain, tamu dapat menikmati waktu santai dengan secangkir kopi sambil memandang suasana permukiman warga sekitar—sebuah pemandangan sederhana yang justru menghadirkan nuansa hangat dan nostalgia.

Lebih dari sekadar akomodasi, Homestay Irene mencoba menjawab kebutuhan masyarakat modern akan keseimbangan antara produktivitas dan istirahat. Di tengah dinamika kota Nabire yang terus berkembang, tempat ini menjadi pilihan bagi mereka yang mencari ketenangan tanpa harus meninggalkan pusat aktivitas.

Reservasi kamar sekarang juga via handphone /WhatsApp 0822 1555 5570 atau datang langsung ke Homestay Irene Jalan Sawo Nabarua Nabire, Papua Tengah. 200 meter dari pertigaan PT Hasjrat Abadi Nabire (Dealer Yamaha) dan Masjid Al-Muhajirin Nabarua Nabire. (adv)

Nabire – PAPUTENG.COM – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diusung Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka disebut menyerap anggaran besar hingga triliunan rupiah secara nasional.

Di awal Tahun 2026 untuk melayani 60-83 juta penerima manfaat diproyeksikan anggaran sekitar Rp 900 miliar – Rp 1,2 triliun per hari dengan insentif dapur mencapai Rp 6 juta rupiah per hari.

Di tingkat daerah, satu dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Nabire, Papua Tengah, bahkan dapat menghabiskan anggaran hingga ratusan juta rupiah dalam sepekan.

Hal tersebut terungkap dalam kunjungan kerja Anggota Komisi XIII DPR RI dari fraksi Partai Gerindra, Yan P Mandenas, di Nabire pada Senin (4/5/2026). Menurut Nalen Situmorang, Kepala Regional BGN Wilayah Papua Tengah kebutuhan operasional dapur sangat bergantung pada jumlah penerima manfaat.

“Anggaran MBG bersifat at cost. Di salah satu dapur bisa menghabiskan sekitar Rp45 juta per hari untuk membeli bahan baku atau bisa mencapai hingga Rp500 juta per minggu,” ujarnya.

Ia menjelaskan, besaran anggaran tersebut bersifat fluktuatif. Dalam kondisi normal, dana Rp500 juta dapat mencukupi kebutuhan hingga dua minggu. Namun, saat terjadi inflasi atau kenaikan harga bahan pokok, anggaran tersebut dapat habis hanya dalam waktu satu pekan.

Menanggapi hal itu, Yan Mandenas mengingatkan pentingnya pengelolaan anggaran secara transparan dan akuntabel. Ia menyoroti masih digunakannya sistem pencatatan manual di wilayah Papua Tengah yang berpotensi membuka celah penyimpangan.

“Laporan keuangan di Papua Tengah masih banyak yang manual. Jangan sampai terjadi praktik mark up atau penggunaan nota kosong,” tegasnya.

Untuk meminimalisir potensi penyalahgunaan anggaran, DPR RI mendorong pemerintah agar mengadopsi sistem transaksi digital dalam pengelolaan MBG. Salah satu langkah yang diusulkan adalah kerja sama dengan perbankan guna memastikan transparansi penggunaan dana.

“Kami mendorong agar belanja bahan baku menggunakan sistem digital seperti QRIS dan melibatkan perbankan, baik bank nasional maupun bank daerah. Dengan begitu, penggunaan anggaran bisa terpantau secara real time dan menghindari praktik yang tidak sesuai,” pungkas Mandenas.(Red-paputeng)

Nabire – PAPUTENG.COM – Kebakaran hebat melanda kawasan Karadiri 1, Nabire, pada Selasa (5/5/2026) malam sekitar pukul 21.20 WIT. Satu unit rumah milik warga dilaporkan habis dilalap api.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, rumah yang terbakar merupakan milik seorang anggota TNI yang bertugas di Kodim Yahukimo. Api diduga berasal dari kompor yang lupa dimatikan setelah digunakan memasak.

Saksi mata, Dewi, mengungkapkan bahwa kobaran api mulai terlihat membesar sekitar pukul 21.25 WIT dan dengan cepat menghanguskan bangunan rumah tersebut.

Tim Pemadam Kebakaran Provinsi Papua Tengah yang menerima laporan segera bergerak menuju lokasi kejadian untuk melakukan pemadaman agar api tidak merembet ke bangunan lain.

Sekitar 30 menit kemudian, petugas tiba di tempat kejadian perkara (TKP) dan langsung berupaya menjinakkan api sekaligus mengevakuasi barang-barang yang masih bisa diselamatkan.

Setelah berjibaku selama lebih dari dua jam, api akhirnya berhasil dipadamkan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian material diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Sejumlah barang berharga seperti satu unit sepeda motor, peralatan rumah tangga, serta dokumen penting turut hangus terbakar.

Pemilik rumah yang enggan disebutkan namanya mengaku mengalami trauma akibat kejadian tersebut. Pihak keamanan setempat mengimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap potensi kebakaran, khususnya dari peralatan dapur dan instalasi listrik.

“Kami mengimbau warga untuk selalu memastikan kompor sudah benar-benar mati setelah digunakan, serta mencabut peralatan listrik yang tidak dipakai guna mencegah kebakaran,” ujar salah satu sumber.

Langkah antisipatif ini diharapkan dapat mencegah terulangnya peristiwa serupa yang berpotensi merugikan masyarakat. (Red-paputeng)

Papua Tengah – PAPUTENG.COM – Ketersediaan beras untuk lima kabupaten di wilayah Papua Tengah dipastikan aman hingga tiga bulan ke depan. Badan Urusan Logistik (Bulog) Cabang Nabire mencatat stok beras di gudang mencapai 1.800 ton.

Kepala Bulog Cabang Nabire, Abdul Aziz, mengatakan stok tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Nabire, Paniai, Deiyai, Dogiyai, dan Intan Jaya.

“Stok di gudang kami saat ini 1.800 ton dan mampu mencukupi kebutuhan beras di lima kabupaten tersebut untuk tiga bulan ke depan,” ujar Aziz saat ditemui awak media, Senin (4/5/2026), di sela kunjungan kerja anggota DPR RI di Papua Tengah.

Meski demikian, distribusi beras ke wilayah pedalaman masih menghadapi sejumlah kendala, terutama faktor cuaca dan kondisi geografis. Aziz mengungkapkan pengiriman ke Kabupaten Paniai relatif berjalan lancar, meski kerap terhambat hujan deras dan medan berlumpur yang memperlambat waktu tempuh.

“Beberapa hari lalu saya turun langsung memantau distribusi ke Paniai. Secara umum aman, hanya faktor alam seperti hujan deras yang sedikit menghambat,” jelasnya.

Sementara itu, distribusi ke Kabupaten Intan Jaya dinilai lebih menantang. Selain kondisi wilayah yang sulit dijangkau, biaya transportasi udara yang terus meningkat menjadi kendala utama.

Jalur udara menjadi satu-satunya akses untuk mendistribusikan beras ke daerah tersebut. Bulog mencatat alokasi beras untuk Intan Jaya mencapai 500 ton. Namun hingga kini, baru sekitar 5 ton yang berhasil disalurkan.

Di sisi lain, anggota DPR RI, Yan Permenas Mandenas, mendorong agar pemerintah menambah kuota bantuan beras bagi daerah pinggiran dan wilayah rawan konflik. Ia menilai kebutuhan pangan di daerah tersebut lebih tinggi dibandingkan wilayah perkotaan.

“Daerah pinggiran dan wilayah konflik membutuhkan perhatian lebih, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pangan,” ujarnya. Mandenas juga menyoroti kompleksitas distribusi logistik di Papua Tengah yang tidak bisa disamakan dengan daerah lain di Indonesia.

Menurutnya, berbagai tantangan seperti cuaca ekstrem, medan berat, keterbatasan transportasi, hingga potensi gangguan keamanan menjadi faktor yang harus dipertimbangkan secara khusus. Untuk itu, ia meminta pemerintah pusat mengevaluasi petunjuk teknis (juknis) distribusi beras yang selama ini berlaku secara nasional.

“Juknis yang ada saat ini perlu ditinjau ulang. Papua memiliki karakteristik berbeda, sehingga perlu kebijakan distribusi yang lebih adaptif dan kontekstual,” tegasnya.(Red-paputeng)

Nabire, PAPUTENG.COM – Pesan moral dan semangat nasionalisme menggema di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Nabire saat Kepala Seksi Logistik (Kasilog) Komando Resor Militer 173/Praja Vira Braja (Korem 173/PVB), Kolonel Arh. Kurniawan Fitriana, memberikan motivasi kepada warga binaan, Senin (5/5/2026).

Kehadiran Kurniawan yang akrab disapa Kang Kur tersebut merupakan bagian dari kunjungan kerja bersama Anggota Komisi XIII DPR RI, Yan P. Mandenas. Di hadapan ratusan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), ia menyampaikan pesan mendalam tentang pentingnya optimisme dan semangat menjalani kehidupan.

“Setiap perbuatan ada konsekuensinya. Namun yakinlah, ini bukan akhir dari perjalanan. Cerita hidup Anda masih panjang. Keluarga, anak, dan istri menanti di rumah,” ujar Kurniawan.

Ia menegaskan bahwa seluruh warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum, termasuk para warga binaan. Menurutnya, semangat membela negara juga merupakan hak dan kewajiban seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali.

“Kita terlahir dari rahim yang sama sebagai rakyat Indonesia. Negara kita saat ini memang aman, tetapi dunia sedang dilanda konflik. Dampaknya bisa saja sampai ke negara kita, pastinya kita akan berjuang bersama mempertahankan kedaulatan negara sampai titik darah penghabisan,” katanya.

Lebih lanjut, Kurniawan menekankan bahwa TNI berasal dari rakyat dan akan selalu bersama rakyat. Karena itu, tidak ada perbedaan perlakuan dalam nilai kemanusiaan dan kebangsaan antara warga binaan dengan masyarakat di luar lapas.

Sementara itu, Anggota DPR RI Yan P. Mandenas didampingi Kalapas Nabire, Dodi Wijaya, turut memberikan motivasi kepada para WBP agar menjalani masa hukuman dengan tabah dan penuh keikhlasan. Ia menegaskan bahwa negara tetap hadir dalam memberikan pembinaan dan perlindungan bagi warga binaan.

“Kalau kami tidak peduli, mungkin kalian sudah ditempatkan di lapas dengan pengamanan lebih berat. Namun di sini kalian masih mendapatkan makanan, pembinaan, dan pelatihan agar kelak bisa kembali ke masyarakat,” ujar Mandenas.

Ia juga mengimbau para warga binaan untuk mematuhi aturan yang berlaku di dalam lapas, menjaga fasilitas, serta tidak melakukan tindakan yang dapat memperberat masa hukuman, seperti mencoba melarikan diri.

Dalam kesempatan tersebut, Mandenas juga menyoroti kondisi sarana dan prasarana di Lapas Kelas II B Nabire yang dinilai perlu mendapat perhatian serius.

“Selama kunjungan tadi, saya melihat beberapa sarana yang kurang layak, terutama di sel laki-laki yang cukup padat. Nabire sebagai ibu kota daerah otonomi baru tentu akan mengalami peningkatan aktivitas dan jumlah penduduk, yang berdampak pada stabilitas di berbagai sektor, termasuk lapas,” jelasnya.

Ia berharap adanya peningkatan status Lapas Nabire sekaligus perbaikan sarana dan prasarana, bahkan jika diperlukan dilakukan revitalisasi secara menyeluruh.

Kunjungan ini diharapkan mampu memberikan semangat baru bagi warga binaan untuk memperbaiki diri serta mempersiapkan masa depan yang lebih baik setelah menyelesaikan masa pidana. (red-paputeng)

Nabire, PAPUTENG.COM – Sarana dan prasarana (sarpras) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Nabire dinilai perlu segera direvitalisasi secara menyeluruh. Hal tersebut mengemuka dalam kunjungan kerja Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Yan Permenas Mandenas, pada Senin (4/5/2026).

Dalam kunjungannya, Mandenas menyoroti kondisi fisik bangunan serta kamar hunian warga binaan yang dinilai sudah tidak layak. Ia menyebutkan sejumlah fasilitas mengalami kerusakan dan membutuhkan perhatian serius dari pemerintah pusat.

“Saya perhatikan banyak bagian bangunan dan kamar-kamar tahanan sudah tidak layak huni. Kami akan mendorong adanya perbaikan dan revitalisasi secara menyeluruh,” ujar Mandenas.

Menurutnya, status Nabire sebagai ibu kota Provinsi Papua Tengah yang merupakan Daerah Otonomi Baru (DOB) harus diimbangi dengan peningkatan infrastruktur di berbagai sektor, termasuk lembaga pemasyarakatan.

“Nabire sebagai ibu kota provinsi tentu akan mengalami peningkatan aktivitas dan perputaran ekonomi. Hal ini juga akan berdampak pada kapasitas dan kondisi lapas, sehingga pembenahan menjadi sangat penting,” jelasnya.

Sebelum mengakhiri kunjungan, Mandenas juga memberikan pesan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) agar menjalani masa hukuman dengan sikap ikhlas dan menjadikannya sebagai proses pembelajaran.

“Setiap tindakan memiliki konsekuensi. Jalani hukuman ini dengan ikhlas, ini bukan akhir dari kehidupan. Jika nanti mendapat kesempatan asimilasi, yakinlah keluarga dan lingkungan akan menerima kembali dengan baik,” pesannya.

Ia juga menilai bahwa perlakuan terhadap WBP di Papua relatif lebih humanis. Selama kunjungannya di Lapas Timika dan Nabire, ia melihat adanya kelonggaran bagi warga binaan dibandingkan dengan lapas di daerah lain di Indonesia yang cenderung lebih ketat.

Selain isu lapas, Mandenas turut menyoroti situasi keamanan di Papua. Ia menekankan pentingnya pendekatan teritorial dan humanis dalam setiap operasi keamanan, dengan tetap mengedepankan keselamatan masyarakat sipil.

“Negara sebesar Indonesia harus memiliki kemampuan evakuasi yang terstandar agar tidak menimbulkan korban yang tidak perlu,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia mendorong Menteri Hak Asasi Manusia untuk turun langsung ke Papua dan menggelar koordinasi bersama TNI dan Polri dalam menangani berbagai persoalan yang ada. “Kami akan mendorong Menteri HAM untuk hadir langsung di Papua. Diperlukan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah agar penanganan masalah bisa lebih efektif,” tandasnya.

Mandenas juga menegaskan bahwa DPR RI akan terus melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah dalam penanganan konflik di Papua, serta mendorong evaluasi menyeluruh guna menciptakan stabilitas dan kesejahteraan masyarakat. (red-paputeng)

Papua Tengah – Paputeng.com – Kabupaten Nabire sebagai ibu kota Provinsi Papua Tengah dinilai sudah selayaknya memiliki kantor imigrasi sendiri guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Hal ini seiring dengan meningkatnya permintaan pembuatan paspor setiap tahun.

Dorongan tersebut disampaikan anggota DPR RI, Yan Mandenas, saat melakukan kunjungan kerja ke Kantor Imigrasi Kelas II TPI Biak yang saat ini melayani wilayah Nabire, Senin (4/5/2026).

Dalam kunjungannya, Yan mengungkapkan bahwa permintaan pembuatan paspor di Nabire tergolong tinggi, dengan rata-rata mencapai 100 hingga 105 paspor per bulan. Mayoritas permohonan tersebut didominasi oleh kebutuhan perjalanan ibadah umrah.

“Jika ditaksir secara tahunan, jumlahnya bisa mencapai sekitar 1.000 paspor. Dengan angka tersebut, sudah sepatutnya Nabire memiliki kantor imigrasi sendiri,” ujarnya.

Menurutnya, kehadiran kantor imigrasi definitif di Nabire akan memberikan kemudahan akses layanan, sekaligus mempercepat proses administrasi bagi masyarakat Papua Tengah yang membutuhkan dokumen perjalanan ke luar negeri. Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Biak, Samuel Toba, turut membenarkan urgensi pembentukan kantor imigrasi di Nabire.

Ia menilai, secara kebutuhan dan potensi layanan, wilayah tersebut sudah sangat layak berdiri sendiri tanpa harus bergantung pada Biak maupun wilayah induk lainnya. “Mudah-mudahan ini bisa segera terealisasi.

Selain didominasi paspor umrah, permintaan paspor umum juga cukup tinggi,” kata Samuel. Diharapkan, usulan ini dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat melalui instansi terkait, sehingga pelayanan keimigrasian di Papua Tengah dapat berjalan lebih efektif dan efisien. (red-paputeng)

Nabire – PAPUTENG.COM – Anggota DPR RI, Yan Mandenas, melakukan kunjungan kerja ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG 002) Gerbang Terang Timur di Jalan Sam Ratulangi, Oyehe, Nabire, Senin (4/5/2026), guna memastikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan pemerintah.

Dalam kunjungan tersebut, Yan Mandenas didampingi Asisten I Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Papua Tengah Tumiran, Wakapolda Papua Tengah Gustav Urbanus, Sekda Kabupaten Nabire Yulianus Passang, Kasilog Korem 173/PVB Kurniawan Fitriana, Kapolres Nabire Samuel Tatiratu, Kepala Regional BGN Papua Tengah, Nalen Situmorang, serta Korwil BGN Kabupaten Nabire Marsel Asyerem.

Di lokasi SPPG 002, Yan meninjau langsung aktivitas dapur, memeriksa menu makanan, sarana prasarana pendukung, hingga mencicipi hidangan yang akan didistribusikan kepada para siswa penerima manfaat. “Cita rasanya enak dan oke, bahan makanan juga segar,” ujar Yan di sela-sela kunjungannya.

Usai melakukan pemeriksaan di dapur pelayanan gizi, Yan melanjutkan agenda ke SMP Negeri 1 Nabire untuk berdialog langsung dengan para siswa kelas 8 A dan 8 B terkait pelaksanaan program MBG.

Dalam kesempatan itu, para siswa secara serempak menyampaikan bahwa makanan yang diberikan terasa enak dan cukup mengenyangkan. “Terima kasih anak-anak atas sambutan kalian. Saya senang MBG ini benar-benar bisa diterima dengan baik,” katanya.

Yan juga mengakui bahwa preferensi rasa setiap siswa bisa berbeda, namun ia menegaskan bahwa menu MBG telah dirancang berdasarkan standar nasional dengan melibatkan tenaga ahli gizi.

“Mungkin ada yang merasa kurang cocok, mungkin kurang manis atau kurang asin. Tetapi yang jelas, menu ini sudah disiapkan sesuai standar pemerintah dan dirumuskan bersama ahli gizi,” tegasnya.

Dalam dialog tersebut, Yan turut memberikan motivasi kepada para siswa agar terus belajar dengan sungguh-sungguh demi menyongsong generasi emas Indonesia yang sehat, cerdas, dan berkualitas.

“Pemerintah berharap kalian menjadi generasi masa depan yang gizinya terpenuhi dan memiliki pendidikan tinggi,” pesannya. Tak hanya berhenti di sekolah penerima manfaat resmi, Yan Mandenas juga melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke SD Negeri Inpres Nabarua untuk melihat secara langsung distribusi MBG di lapangan.

Kehadiran mendadak legislator pusat itu sempat membuat pihak sekolah terkejut. Namun dalam sidak tersebut, Yan menegaskan kepada pihak Badan Gizi Nasional (BGN) Kabupaten Nabire agar porsi dan kualitas makanan siswa tidak boleh dikurangi.

“Saya pesan, hak anak-anak jangan dikurangi. Menu di ompreng minimal harus seperti yang saya lihat sekarang. Saya juga berharap pemerintah daerah dan kepolisian ikut mengawasi jalannya program MBG,” tandasnya. Kunjungan kerja ini menjadi bagian dari pengawasan langsung DPR RI terhadap implementasi Program Makan Bergizi Gratis di daerah, sekaligus memastikan hak gizi anak-anak Papua Tengah terpenuhi secara optimal. (Red-paputeng)