Author: rusyadi

NABIRE, PAPUTENGM.COM — Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Nabire, Papua Tengah, menyiapkan sebanyak 50 unit perahu fiber untuk membantu nelayan di sejumlah wilayah pesisir dan kepulauan.

Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Nabire, Anton Pekei, S.Sos., mengatakan bantuan tersebut bersumber dari Dana Otonomi Khusus (Otsus) Tahun Anggaran 2026. Hal itu disampaikannya kepada wartawan, Kamis (13/8/2026).

Dari 50 unit perahu yang disiapkan, enam unit secara khusus akan diberikan kepada enam suku pesisir terpilih. Pemberian tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap masyarakat adat pesisir dan kepulauan Nabire.

Pekei mengatakan, gagasan bantuan tersebut muncul setelah dirinya menghadiri Musyawarah Besar (Mubes) Masyarakat Adat Pesisir dan Kepulauan Nabire yang berlangsung pada 30 Juli hingga 1 Agustus 2026.

“Pada Mubes masyarakat adat pesisir dan kepulauan, kemarin saya hadir pada acara pemilihan dan saya merasa terketuk hati. Saya berpikir, kira-kira apa yang dapat saya berikan kepada mereka,” ujar Pekei.

Menurut dia, bantuan perahu motor dinilai tepat sasaran karena sebagian besar masyarakat pesisir menggantungkan kehidupan pada sektor perikanan tangkap. Dengan dukungan sarana melaut yang memadai, nelayan diharapkan dapat meningkatkan hasil tangkapan dan secara bertahap memperkuat perekonomian keluarga.

Pekei menjelaskan, perahu yang disiapkan akan menggunakan mesin dengan kapasitas tidak lebih dari 30 PK. Namun, untuk aktivitas nelayan pada zona tangkap 1 hingga 20 mil laut, mesin berkapasitas 10-15 PK dinilai sudah memadai.

“Jarak 1 sampai 20 mil merupakan medan mereka, para nelayan, untuk memancing ikan. Zona ini merupakan ladang mereka, sawah mereka. Saya kira dengan perahu kapasitas mesin 10-15 PK sudah cukup,” jelasnya.

Saat ini, Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Nabire telah melakukan verifikasi data calon penerima bantuan. Pemerintah daerah menargetkan penyaluran 50 unit perahu fiber tersebut dapat dilakukan pada Oktober atau November 2026.

Selain menyiapkan bantuan melalui anggaran Otsus Kabupaten Nabire, Pekei juga mendorong Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Papua Tengah agar memberikan dukungan serupa bagi nelayan di enam suku pesisir. Bantuan yang diharapkan antara lain perahu fiber dan mesin tempel (Johnson).

Program bantuan perahu tersebut juga disebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah merealisasikan visi pembangunan “Nabire Hebat” yang dicanangkan Bupati Nabire, Mesak Magai.

Bantuan perahu fiber direncanakan menyasar sejumlah distrik, di antaranya Wapoga, Moor, Kimi, Teluk Kimi, Nabire, Nabire Barat, Sima, dan Yaur.

Pemerintah berharap dukungan sarana produksi tersebut tidak hanya membantu mobilitas nelayan, tetapi juga meningkatkan produktivitas perikanan tangkap serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir dan kepulauan di Kabupaten Nabire.(red-paputeng)

ILAGA, PAPUA TENGAH — Sedikitnya tujuh kantor pemerintahan di Kabupaten Puncak, Papua Tengah, dibakar massa pada Selasa (11/8/2026) malam. Aksi tersebut diduga dipicu ketidakpuasan warga terhadap pembagian Dana Desa atau Dana Kampung Tahap I Tahun 2026.

Peristiwa terjadi sekitar pukul 18.45 WIT di tengah berlangsungnya acara penyerahan Dana Desa yang dilakukan Bupati Puncak, Elvis Tabuni, di Ilaga.

Kapolres Puncak, Dominggus F. Ximenes, mengatakan tujuh bangunan pemerintah yang menjadi sasaran pembakaran masing-masing Kantor Bupati Puncak, Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Kantor Keuangan, Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DMK), Kantor DPRD, Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), serta Kantor Dinas Sosial.

Selain bangunan perkantoran, satu unit mobil yang terparkir di halaman Kantor Bupati turut hangus terbakar.

Kericuhan diduga bermula dari ketidakpuasan sejumlah warga terhadap mekanisme pembagian Dana Desa Tahap I Tahun 2026. Bupati Elvis Tabuni sempat turun tangan untuk mencegah aksi anarkis, namun situasi kemudian berkembang hingga terjadi pembakaran sejumlah fasilitas pemerintah.

Pasca-kejadian, aparat keamanan langsung melakukan pengamanan di sejumlah titik yang dianggap rawan. Sedikitnya 40 personel kepolisian yang dipimpin Kasat Sabhara diterjunkan untuk mengantisipasi meluasnya aksi.

Personel Satgas Operasi Damai Cartenz (ODC) bersama anggota Polsek juga disiagakan di sekitar alun-alun Ilaga dan sejumlah lokasi lainnya. Aparat turut melibatkan tokoh masyarakat dalam upaya meredam situasi dan mencegah terjadinya aksi susulan.

Pada Rabu (12/8/2026) pagi, kepolisian memasang garis polisi atau police line di sekitar puing-puing sejumlah kantor pemerintahan Kabupaten Puncak yang terbakar.

Hingga berita ini diturunkan, situasi keamanan di Ilaga dan sekitarnya dilaporkan telah terkendali dan kondusif. Aparat keamanan masih melakukan penjagaan serta pemantauan untuk memastikan kondisi tetap aman dan mencegah potensi gangguan keamanan lanjutan.(red-paputeng)

NABIRE, PAPUA TENGAH — Penerapan sistem ganjil-genap dalam pengisian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kabupaten Nabire dinilai efektif mengurangi antrean panjang kendaraan sekaligus meminimalisasi potensi kecelakaan lalu lintas.

Namun, kebijakan yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Nabire tersebut masih menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Salah satu kelompok yang terdampak adalah pengemudi ojek yang membutuhkan BBM hampir setiap hari untuk menunjang aktivitas mereka.

Polemik juga muncul terkait kebutuhan BBM bagi armada pengangkut sampah milik Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Nabire. Wakil Bupati Nabire, H. Burhanuddin Pawennari, menegaskan pemerintah daerah akan memperjuangkan agar armada pengangkut sampah tetap memperoleh BBM guna menjamin kelancaran pelayanan kebersihan kota.

Pernyataan tersebut disampaikan Burhanuddin setelah melakukan koordinasi dengan pihak Pertamina terkait kebutuhan BBM bagi kendaraan operasional DLH.

“Kemarin kami koordinasi dengan Pertamina supaya untuk DLH kuota BBM tidak boleh dibatasi,” ujar Burhanuddin saat ditemui awak media di Kantor Inspektorat, Minggu lalu.

Sementara itu, Sales Branch Manager 1 Pertamina Patra Niaga, Muhammad Reynaldi Suryanto, mengatakan pihaknya menghormati surat edaran dan instruksi Bupati Nabire terkait penerapan sistem ganjil-genap di SPBU.

Menurut Reynaldi, Pertamina tidak bermaksud membatasi pengisian BBM bagi armada pengangkut sampah. Namun, kebutuhan tersebut perlu dikoordinasikan terlebih dahulu dengan pemerintah daerah dan pihak Pertamina.

“Selama ini kami menerapkan sistem ganjil-genap sesuai dengan surat edaran dan instruksi Pak Bupati. Terkait truk sampah yang harus mendapatkan BBM, kemarin kami sudah bertemu dengan Pak Wakil Bupati dan Dinas Lingkungan Hidup guna melakukan koordinasi. Namun, hingga kini kami masih memberlakukan ganjil-genap sesuai instruksi Pak Bupati itu sendiri,” jelas Reynaldi, Selasa (11/8/2026).

Ia menegaskan, apabila terdapat hal-hal yang perlu diatur lebih lanjut dalam pelaksanaan instruksi tersebut, Pertamina siap mengikuti ketentuan berdasarkan petunjuk dan arahan pemerintah daerah.

Terkait pasokan BBM bersubsidi, Reynaldi memastikan penerapan sistem ganjil-genap tidak menyebabkan pengurangan kuota distribusi ke masing-masing SPBU.

“Kuota yang kami distribusikan ke setiap SPBU berbeda-beda, antara 10 sampai 15 kiloliter per hari. Dengan adanya ganjil-genap pun tidak memengaruhi kuota yang diberikan,” terangnya.

Di sisi lain, penerapan sistem ganjil-genap disebut berdampak terhadap panjang antrean kendaraan di SPBU. Antrean yang sebelumnya berpotensi mengganggu arus lalu lintas dan menimbulkan risiko kecelakaan kini relatif berkurang.

Meski demikian, ketersediaan BBM bersubsidi di setiap SPBU tidak selalu sama. Pada SPBU tertentu, stok BBM dapat lebih cepat habis, sementara di SPBU lainnya masih tersedia hingga batas waktu pelayanan pengisian untuk masyarakat umum.

Reynaldi juga mengungkapkan bahwa potensi penyalahgunaan atau tindak kejahatan terkait BBM bersubsidi masih perlu diwaspadai meski sistem ganjil-genap telah diberlakukan.

Ia mengimbau masyarakat yang menemukan dugaan kecurangan dalam penyaluran maupun penggunaan BBM bersubsidi agar segera melaporkannya kepada Pertamina melalui layanan kontak 135.

Dengan demikian, polemik pengisian BBM bagi armada pengangkut sampah masih membutuhkan koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Nabire dan Pertamina. Di satu sisi, pemerintah daerah berkepentingan memastikan pelayanan kebersihan tetap berjalan, sementara di sisi lain Pertamina berkewajiban menjalankan ketentuan penyaluran BBM bersubsidi sesuai regulasi dan instruksi pemerintah.(red-paputeng)

NABIRE-PAPUTENG.COM- Bupati Kabupaten Nabire, Mesak Magai, S.Sos, M.Si melakukan peletakan batu pertama pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Smoker, Kelurahan Siriwini, Nabire, Selasa (11/8/26).

GroundBreaking dilakukan orang nomor satu di kabupaten ini, diikuti Ketua DPRK Nabire, Nancy Karolina Worabay, Danrem 173/PVB, Brigjen TNI Vivin Alivianto, Dandim 1705, Letkol. Arh Dwi Palwanto, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Nabire, Anton Pekei, Perwakilan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Paputeng, Perwakilan Polres Nabire, Kepala Suku Wate, Otis Monei, dan perwakilan terkait lainnya.

“Dengan mengucap Nama Tuhan Yang Maha Kuasa, di depan para tokoh adat, agama, masyarakat, dan wartawan. Kami di sini bersama meletakkan batu pertama pembangunan Kampung Nelayan Merah sebagai jawaban atas kondisi nelayan kita di Nabire, semoga dengan dibangunnya kampung nelayan ini menjadi penggerak ekonomi masyarakat pesisir guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan, “kata Mesak sebelum melakukan ground breaking.

Sedangkan Kepala Perikanan dan Kelautan Kabupaten Nabire, Anton Pekei, S.Sos mengatakan, bahwa pembangunan kampung nelayan Merah Putih di Kelurahan Siriwini, Nabire merupakan wujud perjuangan berat dan panjang.

“Pembangunan kampung nelayan ini merupakan wujud perjuangan yang amat berat dan panjang. Sebenarnya kami mengajukan 12 kampung nelayan bisa dibangun di Kabupaten Nabire, namun hingga hari ini terealisasi baru 6 kampung nelayan, “kata Anton.

Anton Pekei yang sebenarnya sudah memasuki masa pensiun, akunya di akhir jabatan ingin memberikan kesan manis dan meninggalkan sebuah perjuangan yang teraktualisasi dalam pembangunan kampung nelayan yang modern, terpadu, dan berkelanjutan.

Di tempat ini lanjut Anton, salah satu tanah yang pernah di survei Dirjen Perikanan dan Kelautan Nasional, dan ternyata tempat ini (Siriwini) benar-benar terealisasi pembangunan kampung nelayan yang modern dan terpadu.

Apabila menyikapi dari mapping pembangunan. Kampung Nelayan Merah Putih dilengkapi dengan cold storage, pabrik es, area service kapal nelayan, SPBU mandiri bagi para nelayan, dan koperasi terpadu.

Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih merupakan program strategis Presiden Prabowo Subianto dengan Asta Citanya, keberhasilannya ini merupakan kolaborasi antara pihak pemerintah, TNI dan Forkopimda Nabire. Enam tempat yang berhasil terealisasi, yakni Siriwini, Makimi, Sanoba, Kalibobo, Sima, dan Yaur.

Dasar pembangunannya sendiri menurut Anton mengacu pada program Asta cita 2024 – 2029, bahwa salah satu upaya pemerintah untuk membangun ekonomi hilirisasi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.

“Program pembangunan kampung nelayan Merah putih merupakan program prioritas dan terobosan Kementerian Perikanan dan Kelautan untuk mewujudkan swasembada nasional, implementasi ekonomi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru, menciptakan lapangan kerja, pemerataan ekonomi, pemberantasan kemiskinan, “paparnya.

Kepala Suku Wate, Otis Monei memberikan dukungan penuh terhadap program pemerintah yang sedang dilakukan. Namun Otis berpesan pembangunan kampung nelayan tidak bersifat sementara dan hangat-hangat tai ayam.

“Kami harap pembangunan ini tidak bersifat hangat-hangat tai ayam, ramai di awal tetapi tidak jelas arah dan tujuan di tahun-tahun berikutnya. Apapun program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kami dukung sepenuhnya, “tandas Otis.(red-paputeng).

 

 

 

 

 

 

 

 

NABIRE, PAPUTENG.COM — Bupati Nabire Mesak Magai, S.Sos., M.Si., melakukan groundbreaking pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Kelurahan Siriwini, Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Selasa (11/8/2026).

Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Nabire, Sekretaris Daerah (Sekda), Ketua DPRK Nabire, Danrem 173/PVB, Dandim 1705/Nabire, anggota DPRP Papua Tengah, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan, tokoh agama, tokoh adat, organisasi kemasyarakatan, serta masyarakat setempat.

Dalam sambutannya, Mesak mengatakan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih merupakan program pemerintah pusat yang perlu mendapat dukungan seluruh pihak, khususnya pemerintah daerah dan masyarakat.

«“Pembangunan kampung nelayan ini merupakan program pemerintah pusat yang harus kita dukung. Di Papua Tengah terdapat dua wilayah pesisir yang memiliki potensi perikanan, yaitu Nabire dan Timika,” ujar Mesak.»

Menurutnya, Nabire dan Timika memiliki posisi strategis dalam pengembangan sektor kelautan dan perikanan di Papua Tengah. Karena itu, pemerintah daerah bersama pemerintah provinsi perlu mencari langkah konkret untuk memberdayakan masyarakat pesisir sekaligus meningkatkan perekonomian nelayan.

Mesak menyebut sektor perikanan dan pariwisata menjadi dua potensi utama wilayah pesisir yang harus terus dikembangkan.

Ia juga menyoroti perubahan pola hidup masyarakat Papua yang menghadapi tantangan modernisasi. Menurutnya, pola hidup tradisional memiliki peran penting dalam menjaga budaya dan kearifan lokal serta kelestarian alam. Namun, perkembangan kebutuhan hidup juga menuntut adanya peningkatan produktivitas ekonomi masyarakat.

Nabire dan Timika Jadi Penopang Ekonomi Papua Tengah

Mesak mengatakan Nabire dan Timika memiliki sumber daya alam yang besar dan berpotensi menjadi penopang perekonomian bagi wilayah Papua Tengah.

«“Kabupaten Nabire dan Timika menjadi dapur bagi enam kabupaten lain di Papua Tengah. Dua kabupaten ini memiliki sumber daya alam yang luar biasa, seperti pertambangan emas, kakao, gaharu, dan berbagai potensi lainnya,” katanya.»

Ia menilai kekayaan sumber daya alam Papua merupakan modal penting untuk mendorong pembangunan ekonomi daerah. Bahkan, menurut Mesak, dampak krisis moneter yang melanda Indonesia pada 1998 hingga 2000 tidak dirasakan separah sejumlah wilayah lain di luar Papua karena karakteristik ekonomi dan sumber daya alam Papua.

Sebagai ibu kota Provinsi Papua Tengah, kata dia, Nabire memiliki posisi strategis sebagai pusat mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi. Berbagai suku hidup berdampingan di Nabire, ditambah kondisi geografis yang strategis serta situasi keamanan yang terus terpelihara.

Karena itu, kondisi tersebut harus diimbangi dengan peningkatan pembangunan, khususnya di bidang ekonomi dan pendidikan.

Produksi Pangan Lokal Harus Diperkuat

Mesak juga menekankan pentingnya pengembangan sektor perikanan, pertanian, dan peternakan yang berbasis produksi lokal.

Ia mencontohkan kebutuhan daging ayam di Nabire dan sejumlah kabupaten di Papua Tengah yang hingga kini masih belum sepenuhnya dapat dipenuhi oleh produksi lokal.

Wilayah yang menjadi pasar kebutuhan tersebut antara lain Nabire, Deiyai, Dogiyai, Paniai, Puncak, Puncak Jaya, dan Intan Jaya.

«“Hingga hari ini kita masih mengonsumsi daging ayam beku yang berasal dari Surabaya dan Makassar. Produksi ayam kita belum mampu memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat kita,” terang Mesak.»

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi pekerjaan rumah yang harus segera ditangani melalui peningkatan produksi pangan lokal sehingga ketergantungan terhadap pasokan dari luar Papua dapat dikurangi.

Pemilik Hak Ulayat Dukung Pembangunan

Sementara itu, Ketua Suku Wate sekaligus pemilik hak ulayat, Otis Monei, menyatakan dukungan penuh terhadap pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih.

Otis menilai program tersebut memiliki tujuan yang baik, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

«“Kampung nelayan ini adalah kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Apapun yang berhubungan dengan kebijakan yang berpihak kepada rakyat, kami dukung,” ujar Otis.»

Ia menegaskan masyarakat pesisir siap mendukung dan bermitra dengan pemerintah dalam pelaksanaan program tersebut.

Namun, Otis berharap pembangunan yang telah mengalokasikan anggaran besar itu dapat dimanfaatkan secara optimal dan tidak berhenti sebatas pembangunan fisik.

Menurutnya, fasilitas Kampung Nelayan Merah Putih harus memiliki fungsi dan tujuan jangka panjang sehingga mampu menjadi bagian dari pembangunan ekonomi berkelanjutan dan benar-benar memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan.(Redaksi PAPUTENG.COM)

NABIRE, PAPUTENG.COM — DPRK Nabire mendesak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) segera mengambil langkah cepat dan konkret menyikapi kasus kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan seorang remaja perempuan berinisial CKC (14) meninggal dunia.

Desakan tersebut disampaikan Ketua Komisi A DPRK Nabire, Karel Tabuni, Selasa (11/8/2026). Ia menyampaikan keprihatinan sekaligus belasungkawa mendalam kepada keluarga korban.

Karel menegaskan, peristiwa tersebut harus menjadi perhatian serius semua pihak. Menurutnya, tindakan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang tidak dapat dibenarkan dan harus diproses sesuai ketentuan hukum.

“Negara kita negara hukum. Setiap tindakan yang melanggar hukum tentu harus menerima konsekuensi. Namun, sehebat dan sedalam apa pun duka yang dialami keluarga korban, tetap harus mengedepankan etika, karena baik korban maupun pelaku sama-sama masih di bawah umur,” kata Karel.

Ia meminta aparat kepolisian menangani perkara tersebut secara tegas, transparan, dan adil. Namun, proses hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, kata dia, tetap harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan terkait perlindungan anak.

“Hukum harus adil, tidak memihak kepada salah satunya,” tegasnya.

DP3A Diminta Turun ke Sekolah

Karel juga meminta DP3A tidak hanya menunggu terjadinya kasus, tetapi segera melakukan langkah pencegahan dengan turun langsung ke sekolah-sekolah.

Sosialisasi mengenai bahaya perundungan (bullying) dan kekerasan, menurutnya, perlu dilakukan di seluruh jenjang pendidikan, mulai dari SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi.

“Saya rasa DP3A harus secepatnya turun melakukan sosialisasi ke semua jenjang sekolah. Berikan pemahaman tentang anti-bullying dan kekerasan di lingkungan sekolah. Ini mungkin awal dari sebuah kasus yang siapa pun yang mendengarnya tentu sangat prihatin,” tuturnya.

Menurut Karel, lingkungan pendidikan harus menjadi tempat yang aman bagi anak untuk belajar dan berkembang. Karena itu, pencegahan kekerasan harus dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan sekolah, pemerintah, keluarga dan masyarakat.

Pendidikan Agama dan Karakter Perlu Diperkuat

Selain meminta DP3A bergerak, Karel mengimbau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan lebih memperkuat pendidikan karakter, termasuk pendidikan agama di lingkungan sekolah.

Ia menilai pendidikan agama tidak cukup hanya disampaikan sebagai materi pembelajaran, tetapi harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai bagian dari pembentukan karakter anak.

“Pendidikan agama yang baik tidak sebatas dipelajari, tetapi dipraktikkan dalam lingkungan sekolah. Anak-anak perlu mengetahui batas-batas mengenai apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak,” ujarnya.

Menurutnya, anak-anak masih berada dalam tahap perkembangan dan membutuhkan pendampingan agar memahami konsekuensi dari setiap tindakan yang dilakukan.

Orang Tua Diminta Tingkatkan Pengawasan

Karel juga menekankan pentingnya peran orang tua dalam melakukan pengawasan terhadap aktivitas anak.

Menurutnya, keterlibatan, perhatian dan kepedulian orang tua serta lingkungan sekitar sangat berpengaruh terhadap pembentukan mental dan karakter anak.

Orang tua, kata dia, perlu mengetahui jadwal kegiatan belajar mengajar (KBM), lingkungan pergaulan, serta aktivitas anak setelah berada di luar rumah.

“Kecenderungan anak-anak dewasa ini yang sudah mengenal pacaran lebih dini sebaiknya menjadi perhatian. Orang tua harus mengetahui jadwal kegiatan belajar mengajar di sekolah, termasuk mengantar dan menjemput mereka. Jangan biarkan anak pulang sore bahkan sampai malam tanpa alasan yang jelas,” pungkasnya.

Polisi Gelar Rekonstruksi 45 Adegan

Sementara itu, pihak kepolisian telah melakukan rekonstruksi perkara yang melibatkan seorang anak yang berhadapan dengan hukum. Sebanyak 45 adegan diperagakan dalam rekonstruksi yang berlangsung mulai dari rumah tempat tinggal hingga lokasi kejadian perkara (TKP).

Rekonstruksi tersebut dipimpin langsung Kapolres Nabire AKBP Samuel D. Tatiratu.

Dalam kesempatan itu, Samuel mengingatkan masyarakat untuk tidak menyebarluaskan informasi yang dapat mengungkap identitas anak yang berhadapan dengan hukum.

Ia secara khusus meminta masyarakat yang menyaksikan rekonstruksi maupun berada di sekitar rumah agar tidak memposting foto, nama, nama sekolah, nama orang tua, maupun identitas lain yang dapat mengungkap identitas anak tersebut.

Imbauan tersebut disampaikan sebagai bentuk perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, sekaligus untuk mencegah penyebaran identitas anak di ruang publik.

Kasus ini diharapkan menjadi momentum bagi seluruh pihak di Kabupaten Nabire untuk memperkuat upaya pencegahan kekerasan terhadap anak, baik melalui lingkungan keluarga, sekolah maupun sistem perlindungan anak yang dijalankan pemerintah dan aparat penegak hukum.(red-paputeng)

NABIRE, PAPUTENG.COM – Massa yang tergabung dalam Front Peduli Alam dan Manusia Wilayah Simapitowa menggelar aksi penyampaian aspirasi di depan Gedung Karel Gobay (Kargo), DPR Provinsi Papua Tengah, Senin (10/8/2026).

Massa aksi bergerak dari sejumlah titik di Nabire, di antaranya Kampung Wadio, sekitar Hotel Andamans, dan kawasan Pasar Karang Tumaritis. Massa kemudian berkumpul dan menyampaikan aspirasi di depan gedung DPR Papua Tengah.

Dalam orasinya, massa menyuarakan sejumlah persoalan yang dinilai berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat adat di wilayah Simapitowa. Aspirasi tersebut mencakup perlindungan masyarakat dan tanah adat, persoalan lingkungan, serta keberadaan dan aktivitas aparat militer di wilayah tersebut.

Salah seorang orator dalam orasinya menyerukan penghentian aktivitas eksplorasi yang dinilai berpotensi mengancam alam dan lingkungan.

«“Kami masyarakat adat wilayah Simapitowa menyatakan sikap, stop eksplorasi alam dan lingkungan, tarik mundur militer organik dan nonorganik dari Papua,” lantang orator.»

Selain itu, massa meminta pihak TNI mencabut sejumlah plang yang disebut terpasang di KM 95 dan KM 102.

Mereka juga menyampaikan penolakan terhadap segala bentuk tekanan terhadap masyarakat adat, khususnya terkait pelepasan atau penguasaan tanah adat.

Tidak hanya persoalan tanah, massa turut mendesak pemerintah menghentikan rencana pembangunan kanal di Kali Bumi, KM 95, serta sejumlah kawasan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan pembangunan infrastruktur oleh perusahaan.

Menurut massa, berbagai rencana pembangunan tersebut perlu mempertimbangkan keberadaan masyarakat adat serta dampaknya terhadap lingkungan dan wilayah adat.

Pantauan PAPUTENG.COM di lokasi, sejumlah anggota DPR Papua Tengah terlihat berada di tengah-tengah massa. Mereka menyimak secara langsung aspirasi yang disampaikan para demonstran.

Sementara itu, aparat keamanan gabungan TNI-Polri terlihat melakukan pengamanan di sekitar lokasi aksi. Pengamanan dilakukan untuk memastikan penyampaian aspirasi berlangsung tertib dan tidak menimbulkan gangguan keamanan.

Dampak aksi juga terlihat pada arus lalu lintas. Pertigaan Jalan Pemuda dan Jalan Soedirman sementara ditutup untuk jalur dari Jalan Pemuda menuju Jalan Soedirman. Sementara arus dari Jalan Soedirman menuju Jalan Pemuda masih dapat dilalui dengan aman dan kondusif.

Hingga berita ini diterbitkan, aksi penyampaian aspirasi Front Peduli Alam dan Manusia Wilayah Simapitowa masih berlangsung dalam suasana damai di bawah pengamanan aparat keamanan.(red-paputeng)

NABIRE, PAPUTENG.COM — Kekeringan mulai dirasakan masyarakat di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Hujan yang tidak turun selama lebih dari sebulan menyebabkan sejumlah sumber air warga, terutama sumur, mulai mengering.

Kondisi tersebut membuat sebagian masyarakat di wilayah perkotaan dan pinggiran kota harus membeli air bersih dari penyedia swasta. Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Nabire juga berupaya membantu masyarakat dengan mendistribusikan air menggunakan armada tangki yang tersedia.

Berdasarkan data tahun 2024, rata-rata hari hujan di Kabupaten Nabire berkisar antara 19 hingga 29 hari dalam sebulan dengan intensitas sedang hingga lebat. Sementara pada 2025, kondisi cuaca ekstrem dengan curah hujan cukup tinggi bahkan sempat meningkatkan potensi banjir di Distrik Yaro dan Wanggar.

Namun, kondisi berbeda terjadi dalam beberapa pekan terakhir. Minimnya hujan membuat sejumlah sumber air warga mengalami penurunan debit.

 

Wakil Bupati Nabire, Burhanudin Pawennari, mengaku prihatin dengan kondisi kekeringan yang mulai berdampak terhadap kebutuhan dasar masyarakat, khususnya warga yang tinggal di wilayah pinggiran kota seperti Kali Semen, Bumi Raya, dan Wadiio.

Hal itu disampaikan Burhanudin kepada wartawan usai membuka kegiatan Sosialisasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kabupaten Nabire Tahun 2026, Kamis (6/8/2026).

“Sebulan lebih hujan belum turun. Saya pun ikut merasakan kesulitan mendapatkan air. Di tempat saya sendiri ada dua sumur penyedia air, tetapi debit airnya mulai berkurang,” ujar Burhanudin.

Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Nabire telah mengambil langkah cepat dengan mengoptimalkan armada yang dimiliki pemerintah, termasuk mobil tangki milik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat.

Pelayanan Air Bersih Masih Terbatas

Sementara itu, Direktur Perumda Tirta Adrian (PDAM) Nabire, Jhon Monim, mengatakan pelayanan air bersih bagi masyarakat terdampak kekeringan tetap dilakukan, khususnya di wilayah Kali Semen, Distrik Nabire Barat.

“Kami tetap melakukan pelayanan air bersih bagi warga Kali Semen, meskipun kami rasa masih kurang maksimal karena keterbatasan bak penampung,” kata Monim saat dihubungi melalui telepon.

Ia menjelaskan, debit air dari jaringan pipa hingga kini masih relatif stabil dan belum mengalami penurunan signifikan. Kendala utama justru berada pada kapasitas bak penampungan yang digunakan.

Menurut Monim, bak penampungan yang masih menggunakan konstruksi bronjong dan terpal memiliki daya tampung terbatas. Kondisi tersebut membuat sebagian air tidak dapat ditampung secara maksimal dan berpotensi terbuang.

“Warga yang mendapat pelayanan air masih sebatas di jalur poros dan sekitar bak penampung,” jelasnya.

Monim mengatakan pihaknya sebenarnya ingin memperluas distribusi air hingga ke tengah permukiman warga. Namun, rencana tersebut terkendala kondisi armada mobil tangki yang mengalami kerusakan.

“Sebenarnya kami ingin lebih jauh lagi memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan mengangkut air ke tengah permukiman warga. Namun, mobil tangki kami rusak,” ungkapnya.

 

BPBD Distribusikan Air Setiap Hari

Sementara itu, Sekretaris BPBD Kabupaten Nabire, Charles Saroi, mengatakan pemerintah daerah telah mengambil langkah antisipatif dengan menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan.

Menurut Charles, mobil tangki BPBD setiap hari dikerahkan untuk mendistribusikan air bersih ke sejumlah lokasi. “Mobil tangki kami setiap hari memberikan bantuan air bersih kepada masyarakat. Hari ini pun sejak pagi mobil tangki sudah beroperasi,” ujar Charles.

Meski demikian, ia mengakui pelayanan belum dapat dilakukan secara maksimal. Keterbatasan armada serta tingginya permintaan masyarakat menjadi kendala dalam menjangkau seluruh wilayah yang membutuhkan.

Charles menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Nabire apabila pelayanan distribusi air bersih belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan warga.

“Kami mohon maaf kepada masyarakat karena pelayanan belum maksimal. Ini karena keterbatasan armada, sementara permintaan masyarakat yang masuk ke BPBD cukup tinggi,” katanya.

Selain mendistribusikan air bersih untuk kebutuhan masyarakat, BPBD Nabire juga mengerahkan armadanya untuk menyiram rumput dan tanaman di kawasan perkantoran Pemerintah Kabupaten Nabire serta sejumlah ruas jalan raya.

Pemerintah daerah berharap kondisi kekeringan tidak berlangsung lebih lama dan hujan segera turun, sehingga sumber-sumber air masyarakat kembali terisi dan kebutuhan air bersih warga dapat terpenuhi secara normal.(red-paputeng)

NABIRE-PAPUTENG.COM- Kapolres Nabire, AKBP Samuel D Tatiratu, S.I.K, M.H, C.P.H.R memimpin konferensi pers di Markas Kepolisian Resor (Mapolres) Nabire, Kamis 6/8/26. Kapolres mengatakan sepanjang Januari hingga awal Agustus 2026, berhasil mengungkap delapan kasus, 3 C, Curat, Curas dan Curanmor.

Selain mengungkap delapan kasus, 7 pelaku diamankan dan sebanyak 62 sepeda motor berbagai jenis, matic, bebek, hingga sport berhasil disita Satreskrim Polres Nabire.

“Keberhasilan ini merupakan bukti komitmen dan keseriusan Polres Nabire dalam menangani kasus 3 C di wilayah hukum Polres Nabire, “kata Sam. Diantara tujuh pelaku yang berhasil diamankan dua orang merupakan Genk Kapak, sepak terjangnya cukup meresahkan masyarakat. Dua orang Genk Kapak ini berhasil diringkus dalam Operasi Sikat Noken yang digelar akhir Juli – awal Agustus.

Selain mengungkap dan memamerkan 7 pelaku, Kepolisian juga menyampaikan evaluasi pola kejahatan yang digunakan para pelaku. Pola umu pelaku melancarkan aksinya, pertama didominasi dengan memanfaatkan kelengahan kelengahan masyarakat.

Pola kedua pada kasus pencurian kendaraan sepeda motor (Curanmor) masih banyak warga memarkir motor dengan kunci kontak dalam keadaan tergantung di kendaraan.

Pola ketiga kasus pencurian dengan kekerasan, pelaku beroperasi pada jam-jam rawan. Dan pola keempat, kasus pencurian dengan pemberatan, pelaku memanfaatkan situasi keamanan rumah maupun kendaraan yang di parkir di luar rumah.

Kabupaten Nabire sebagai ibukota Provinsi Papua Tengah menjadi pusat aktivitas bagi delapan kabupaten, tentu dinamika keamanan ikut berubah mobilisasi warga masyarakat meningkat diiringi meningkatnya angka kriminalitas di daerah ini.

“Kepolisian Nabire mengimbau kepada warga masyarakat untuk selalu berhati-hati dan waspada dengan dinamika keamanan yang berubah mengikuti berkembangnya kabupaten Nabire, ‘imbau Kapolres.

Dalam operasi tersebut, polisi juga mengamankan 62 unit sepeda motor yang diduga berkaitan dengan berbagai tindak pidana. Barang bukti itu terdiri atas 45 sepeda motor matik dan 17 sepeda motor sport atau motor besar.

Dari jumlah tersebut, tujuh laporan polisi telah memiliki barang bukti kendaraan yang berhasil diamankan. Sementara itu, sembilan unit sepeda motor lainnya ditemukan di lapangan tanpa adanya laporan kehilangan dari pemiliknya.

Kapolres mengimbau masyarakat yang merasa kehilangan kendaraan bermotor agar segera melapor ke Polres Nabire dengan membawa dokumen kepemilikan kendaraan. Langkah tersebut diperlukan agar penyidik dapat mencocokkan data kendaraan yang ditemukan dengan laporan kehilangan yang masuk sehingga proses pengembalian kepada pemilik yang sah dapat segera dilakukan.

“Kami mengajak masyarakat yang merasa kehilangan kendaraan bermotor agar segera melapor dan datang ke Polres Nabire dengan membawa dokumen kendaraan. Hal ini penting agar proses identifikasi dan pengembalian barang bukti kepada pemilik yang sah dapat segera dilakukan,” katanya.

Menurut Kapolres, keberhasilan Operasi Sikat Noken 2026 tidak lepas dari peran aktif masyarakat yang memberikan informasi kepada aparat kepolisian. Karena itu, ia mengajak masyarakat untuk terus menjalin kerja sama dengan melaporkan setiap dugaan tindak pidana melalui Call Center Polri 110, Polsek terdekat, maupun langsung ke Polres Nabire.

“Keamanan Nabire sebagai ibu kota Provinsi Papua Tengah bukan hanya menjadi tanggung jawab kepolisian, tetapi merupakan tanggung jawab kita bersama. Mari bergandengan tangan menciptakan situasi yang aman, damai, dan kondusif,” tutup Kapolres.(red-paputeng)

DOGIYAI, PAPUTENG.COM – Sosialisasi dan Pendampingan Manajemen Talenta, E-Kinerja, Disparitas Data Kepegawaian, dan Dokumentasi Management System (DMS) Kabupaten Dogiyai Tahun 2026 resmi ditutup pada Kamis (6/8/2026), setelah berlangsung selama sepekan sejak 31 Juli 2026.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Dogiyai, Yohan Kegakoto, SE., MAP, berharap seluruh peserta segera mengimplementasikan materi yang telah diperoleh selama kegiatan berlangsung.

Yohan mengatakan, Subbagian Kepegawaian bersama dua tenaga user pada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus segera melakukan pembenahan terhadap data kepegawaian, khususnya terkait E-Kinerja dan disparitas data ASN.

“Saya berharap setelah kegiatan ini selesai, Subbagian Kepegawaian dan dua user di masing-masing OPD benar-benar memahami materi yang telah diberikan, kemudian segera melakukan perbaikan E-Kinerja dan disparitas data yang masih terjadi di setiap OPD,” ujarnya usai penutupan kegiatan.

Menurutnya, penerapan manajemen talenta yang baik, didukung data kepegawaian yang akurat dan sistem E-Kinerja yang tertata, akan meningkatkan kualitas pelayanan kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dogiyai.

Ia optimistis, apabila seluruh OPD konsisten menerapkan hasil pendampingan tersebut, pelayanan administrasi ASN akan semakin efektif dan tidak lagi terjadi perbedaan atau disparitas data kepegawaian.

Yohan juga menyampaikan apresiasi kepada Kepala Kantor Regional IX Badan Kepegawaian Negara (BKN) Jayapura, Nur Ikhsan, beserta tim yang telah memberikan pendampingan secara intensif selama kegiatan berlangsung.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Kepala Kanreg IX BKN Jayapura beserta seluruh tim yang telah mendampingi peserta dengan sabar dan telaten selama proses sosialisasi,” katanya.

Ia menegaskan BKPSDM Dogiyai akan terus menjalin koordinasi dan konsultasi dengan BKN Regional IX Jayapura guna memastikan pendampingan terkait manajemen talenta, E-Kinerja, disparitas data kepegawaian, hingga DMS terus berlanjut demi optimalisasi pelayanan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN).

Selain itu, Yohan mengungkapkan Bupati Dogiyai, Yudas Tebai, telah menginstruksikan seluruh Subbagian Kepegawaian di OPD agar segera mengumpulkan dokumen kepegawaian seluruh ASN untuk dilakukan proses input data, khususnya bagi pejabat yang menduduki jabatan eselon II, IIIA, IIIB, dan IV.

Sementara itu, Kepala Kantor Regional IX BKN Jayapura, Nur Ikhsan, menilai kegiatan serupa perlu dilaksanakan kembali di masa mendatang agar kapasitas pengelola kepegawaian semakin meningkat serta mampu meminimalkan terjadinya disparitas data.

Menurutnya, pendampingan yang berkelanjutan akan membantu pemerintah daerah mewujudkan sistem manajemen ASN yang lebih tertib, akurat, dan profesional.(red-paputeng).