Author: rusyadi

DOGIYAI, PAPUTENG.COM – Sosialisasi dan Pendampingan Manajemen Talenta, E-Kinerja, Disparitas Data Kepegawaian, dan Dokumentasi Management System (DMS) Kabupaten Dogiyai Tahun 2026 resmi ditutup pada Kamis (6/8/2026), setelah berlangsung selama sepekan sejak 31 Juli 2026.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Dogiyai, Yohan Kegakoto, SE., MAP, berharap seluruh peserta segera mengimplementasikan materi yang telah diperoleh selama kegiatan berlangsung.

Yohan mengatakan, Subbagian Kepegawaian bersama dua tenaga user pada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus segera melakukan pembenahan terhadap data kepegawaian, khususnya terkait E-Kinerja dan disparitas data ASN.

“Saya berharap setelah kegiatan ini selesai, Subbagian Kepegawaian dan dua user di masing-masing OPD benar-benar memahami materi yang telah diberikan, kemudian segera melakukan perbaikan E-Kinerja dan disparitas data yang masih terjadi di setiap OPD,” ujarnya usai penutupan kegiatan.

Menurutnya, penerapan manajemen talenta yang baik, didukung data kepegawaian yang akurat dan sistem E-Kinerja yang tertata, akan meningkatkan kualitas pelayanan kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dogiyai.

Ia optimistis, apabila seluruh OPD konsisten menerapkan hasil pendampingan tersebut, pelayanan administrasi ASN akan semakin efektif dan tidak lagi terjadi perbedaan atau disparitas data kepegawaian.

Yohan juga menyampaikan apresiasi kepada Kepala Kantor Regional IX Badan Kepegawaian Negara (BKN) Jayapura, Nur Ikhsan, beserta tim yang telah memberikan pendampingan secara intensif selama kegiatan berlangsung.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Kepala Kanreg IX BKN Jayapura beserta seluruh tim yang telah mendampingi peserta dengan sabar dan telaten selama proses sosialisasi,” katanya.

Ia menegaskan BKPSDM Dogiyai akan terus menjalin koordinasi dan konsultasi dengan BKN Regional IX Jayapura guna memastikan pendampingan terkait manajemen talenta, E-Kinerja, disparitas data kepegawaian, hingga DMS terus berlanjut demi optimalisasi pelayanan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN).

Selain itu, Yohan mengungkapkan Bupati Dogiyai, Yudas Tebai, telah menginstruksikan seluruh Subbagian Kepegawaian di OPD agar segera mengumpulkan dokumen kepegawaian seluruh ASN untuk dilakukan proses input data, khususnya bagi pejabat yang menduduki jabatan eselon II, IIIA, IIIB, dan IV.

Sementara itu, Kepala Kantor Regional IX BKN Jayapura, Nur Ikhsan, menilai kegiatan serupa perlu dilaksanakan kembali di masa mendatang agar kapasitas pengelola kepegawaian semakin meningkat serta mampu meminimalkan terjadinya disparitas data.

Menurutnya, pendampingan yang berkelanjutan akan membantu pemerintah daerah mewujudkan sistem manajemen ASN yang lebih tertib, akurat, dan profesional.(red-paputeng).

NABIRE, PAPUTENG.COM – Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Samsat Kabupaten Nabire terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan menghadirkan berbagai kemudahan bagi wajib pajak kendaraan bermotor. Selain program penghapusan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), masyarakat juga dapat mengajukan keringanan pajak serta menikmati potongan biaya mutasi kendaraan hingga 40 persen.

Kepala Samsat Kabupaten Nabire, Nicholas F. Mayor, mengatakan program pemutihan denda PKB yang dimulai sejak 1 Juli 2026 akan berakhir pada 31 Agustus 2026. Karena itu, masyarakat diimbau segera memanfaatkan kesempatan tersebut sebelum masa program berakhir.

“Program penghapusan denda PKB tinggal beberapa minggu lagi berakhir. Kami mengajak masyarakat di Kabupaten Nabire, Mimika, Paniai, hingga Mulia untuk segera melunasi pajak kendaraannya sebelum periode program selesai,” ujar Nicholas di Nabire, Rabu (5/8/2026).

Selain pemutihan denda, Samsat Nabire juga membuka layanan pengajuan keringanan bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak dalam jumlah besar, khususnya di kisaran Rp7 juta hingga Rp10 juta atau lebih. Permohonan dapat diajukan melalui aplikasi Samsat Online dengan alamat : www.samsat.online.

Menurut Nicholas, setiap permohonan akan diverifikasi secara langsung oleh tim Samsat dengan melakukan pengecekan lapangan guna memastikan kondisi ekonomi dan alasan wajib pajak mengajukan keringanan.

“Kami akan melihat secara langsung kondisi kehidupan wajib pajak, mulai dari tempat tinggal, tingkat penghasilan hingga faktor lainnya. Dari hasil verifikasi tersebut akan ditentukan apakah yang bersangkutan layak memperoleh keringanan pajak atau tidak,” jelasnya.

Ia menambahkan, program keringanan pajak tersebut merupakan kebijakan Pemerintah Provinsi Papua Tengah yang diberikan melalui koordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Diskon Mutasi Kendaraan Capai 40 Persen

Samsat Nabire juga memberikan potongan biaya mutasi kendaraan bermotor hingga 40 persen dari pokok pajak kendaraan bermotor, sebagai upaya mendorong pemilik kendaraan berpelat luar daerah segera memindahkan registrasi kendaraannya ke Papua Tengah.

Nicholas mengungkapkan, dalam dua bulan terakhir jumlah kendaraan yang melakukan mutasi mengalami peningkatan. Hal itu tidak terlepas dari imbauan Bupati Nabire, Mesak Magai, agar SPBU di wilayah Kabupaten Nabire tidak melayani pengisian BBM bagi kendaraan yang masih menggunakan pelat nomor luar Papua Tengah.

Menurutnya, kebijakan tersebut berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat untuk segera melakukan mutasi kendaraan sehingga pajak kendaraan dapat menjadi sumber pendapatan daerah.

“Pendapatan dari PKB akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan infrastruktur jalan, pelayanan publik, hingga berbagai program pemerintah lainnya yang manfaatnya dirasakan seluruh masyarakat,” katanya.

Ia menilai kurang tepat apabila kendaraan yang beroperasi setiap hari di Papua Tengah masih membayar pajak di daerah asal, sementara fasilitas jalan dan pelayanan publik dinikmati di wilayah Papua Tengah.

Target PAD Rp16 Miliar

Dalam pelaksanaan program tersebut, Samsat Nabire terus berkoordinasi dengan BPKAD, Bidang perencanaan dan evaluasi serta bidang pajak daerah dan retribusi.

Pemerintah menargetkan penerimaan Pajak dari Samsat Nabire, yang sebagian besar di dominasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Biaya Balik Nama (BBN) pada tahun 2026 mencapai lebih dari Rp16 miliar yang akan disetorkan ke kas daerah sebagai bagian dari peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat yang taat membayar pajak, pemerintah juga akan menggelar program door prize pada Desember 2026 dengan hadiah utama berupa mobil, sepeda motor, serta berbagai hadiah menarik lainnya.(red-paputeng)

NABIRE, PAPUTENG.COM – Pemerintah Kabupaten Nabire melalui Dinas Informasi dan Komunikasi (Dis Infokom) terus memperkuat tata kelola data pemerintahan dengan menggelar Sosialisasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral, Kamis (6/8/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Nabire tersebut menghadirkan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Nabire, Dio Ginting, sebagai narasumber. Sosialisasi diikuti tiga Asisten Sekretariat Daerah, 31 pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) beserta sekretaris, pimpinan RSUD Nabire beserta sekretaris, serta 15 kepala distrik beserta sekretaris. Total peserta yang hadir mencapai 97 orang.

Data Berkualitas Dukung Indonesia Emas 2045

Dalam pemaparannya, Dio Ginting menegaskan bahwa data statistik sektoral yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

“Data statistik sektoral yang akurat menjadi salah satu syarat dalam menyambut Indonesia Emas 2045. Tujuannya menghadirkan data pemerintah yang berkualitas, terintegrasi, dan mendukung implementasi Satu Data Indonesia,” ujarnya.

Menurut Dio, Sistem Statistik Nasional menempatkan BPS sebagai penyelenggara statistik dasar sekaligus koordinator statistik nasional. Sementara itu, kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah melalui perangkat daerah bertugas menghasilkan statistik sektoral sesuai kewenangannya.

Ia menilai kolaborasi antarlembaga menjadi faktor penting agar seluruh data memiliki standar yang sama dan dapat dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan kebijakan.

“Kolaborasi data harus terus diperkuat sehingga sistem statistik berjalan sesuai standar. Dengan begitu, data yang dimiliki Kabupaten Nabire dapat dibandingkan dengan kabupaten lain di Papua Tengah,” jelasnya.

Peran Kominfo Sebagai Wali Data

Dio juga mengingatkan bahwa penyelenggaraan statistik di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik.

Dalam implementasi Satu Data Indonesia, Dinas Kominfo memiliki fungsi strategis sebagai wali data yang mengoordinasikan pengelolaan data dari seluruh perangkat daerah.

“Peran Dinas Kominfo adalah sebagai wali data utama yang menghimpun data dari seluruh OPD. Dengan demikian, seluruh data sektoral dapat terintegrasi dalam satu sistem statistik nasional,” katanya.

Data Akurat Jadi Dasar Perencanaan Pembangunan

Sementara itu, Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Nabire, Wenzist J.J. Lamere, mengatakan ketersediaan data yang valid dan akurat menjadi syarat utama dalam penyusunan program pembangunan daerah.

Menurutnya, seluruh perangkat daerah harus memiliki komitmen yang sama dalam menghasilkan data yang berkualitas agar setiap kebijakan pembangunan benar-benar didasarkan pada kondisi riil di lapangan.

“Guna mendukung pembangunan Kabupaten Nabire ke depan, kita harus memiliki data yang akurat dan valid sehingga dapat dijadikan acuan dalam penyusunan program dan kegiatan pembangunan,” ujar Wenzist.

Melalui sosialisasi ini, Pemerintah Kabupaten Nabire berharap sinergi antara BPS, Dinas Infokom, serta seluruh OPD semakin kuat sehingga penyelenggaraan statistik sektoral mampu menghasilkan data yang berkualitas, terintegrasi, dan mendukung percepatan pembangunan daerah maupun target Indonesia Emas 2045.(red-paputeng)

NABIRE, PAPUTENG.COM – Wakil Bupati Nabire, Burhanudin Pawennari, mewakili Bupati Nabire Mesak Magai, secara resmi membuka kegiatan Sosialisasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kabupaten Nabire Tahun 2026 di Aula Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Nabire, Kamis (6/8/2026).

Dalam sambutannya, Burhanudin menyampaikan apresiasi kepada Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Nabire beserta seluruh pihak yang telah menginisiasi kegiatan tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola data pembangunan yang berkualitas.

“Saya menyampaikan apresiasi kepada Badan Pusat Statistik Kabupaten Nabire beserta seluruh pihak yang telah memprakarsai kegiatan ini sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola data pembangunan yang berkualitas,” ujar Burhanudin.

Menurutnya, di era digital dan keterbukaan informasi saat ini, data merupakan aset strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan. Seluruh proses mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan pembangunan, penganggaran hingga evaluasi program harus didasarkan pada data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, dan mudah diakses.

Ia menegaskan, penyelenggaraan statistik sektoral memiliki peran penting dalam memastikan setiap perangkat daerah menghasilkan data dengan standar, kualitas, dan metodologi yang sama sehingga mampu mendukung implementasi program Satu Data Indonesia.

Burhanudin berharap kegiatan sosialisasi dan koordinasi tersebut dapat membangun kesamaan persepsi mengenai tata kelola statistik sektoral, mulai dari proses pengumpulan, pengolahan, validasi, penyebarluasan hingga pemanfaatan data sebagai dasar pengambilan keputusan.

Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Nabire terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mempercepat pembangunan di berbagai sektor. Untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan sinergi yang kuat antarperangkat daerah dalam menyediakan data yang valid dan terpercaya.

Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati juga mengajak seluruh pimpinan perangkat daerah untuk meningkatkan komitmen dalam menghasilkan data sektoral yang berkualitas, memperkuat koordinasi dengan BPS sebagai pembina statistik, mengoptimalkan peran walidata dan produsen data di setiap perangkat daerah, serta menjadikan data sebagai dasar utama dalam penyusunan kebijakan, perencanaan, dan evaluasi pembangunan daerah.

“Dengan demikian, seluruh program pembangunan yang kita laksanakan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan memberikan manfaat yang nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Nabire,” katanya.

Ia berharap kegiatan tersebut tidak hanya menjadi forum sosialisasi, tetapi juga menjadi momentum memperkuat kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Nabire, BPS, dan seluruh pemangku kepentingan dalam membangun sistem statistik sektoral yang terintegrasi, akurat, dan berkelanjutan.

Mengakhiri sambutannya, Burhanudin secara resmi membuka kegiatan Sosialisasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kabupaten Nabire Tahun 2026 serta berharap seluruh peserta dapat memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis data.

Sementara itu, Kepala Bidang Statistik Dinas Infokom Nabire sekaligus Ketua Panitia, Modestus Magai, S.Kom, menjelaskan bahwa kegiatan sosialisasi ini bertujuan meningkatkan pemahaman perangkat daerah mengenai fungsi dan tanggung jawab sebagai produsen data statistik.

Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan menyamakan persepsi dalam penerapan Satu Data Indonesia di tingkat Kabupaten Nabire, sekaligus meningkatkan kualitas data sektoral yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan daerah.(red-paputeng)

 

NABIRE, PAPUTENG.COM – Pemerintah Kabupaten Nabire melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Orang Asli Papua (OAP) dengan membangun 12 unit rumah layak huni yang tersebar di sejumlah wilayah Kabupaten Nabire.

Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Nabire, Kristianus Tekege, SE, mengatakan pembangunan rumah tersebut merupakan bagian dari program bantuan bagi masyarakat OAP yang masih menempati rumah tidak layak huni (RTLH).

“Atas arahan Bupati Nabire, Bapak Mesak Magai, kami membangun delapan unit rumah bagi warga OAP dengan lokus (berlokasi di Kampung Komora, Distrik Yaro,” ujar Kristianus kepada wartawan di ruang kerjanya, Rabu (5/8/2026).

Ia menjelaskan, hingga awal Agustus 2026 progres pembangunan delapan unit rumah tersebut telah memasuki tahap pengerjaan pondasi. Berdasarkan laporan dari kontraktor pelaksana, progres fisik telah mencapai sekitar 40 persen.

Rumah bantuan yang dibangun merupakan rumah permanen dengan konstruksi full tembok berukuran tipe 36 (6×6 meter), sementara fasilitas kamar mandi dan WC tidak termasuk dalam paket pembangunan.

Delapan unit rumah tersebut dibiayai melalui Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang dialokasikan untuk mendukung peningkatan kualitas hunian masyarakat OAP.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Nabire juga membangun empat unit rumah tambahan yang pendanaannya bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan DBH Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).

Empat unit rumah tersebut juga diperuntukkan bagi masyarakat OAP, dengan rincian dua unit dibangun di kawasan Karang Tumaritis, Distrik Nabire, dan dua unit lainnya di Kampung Akudiomi, Distrik Yaur.

Kristianus berharap seluruh proses pembangunan dapat diselesaikan sesuai target sehingga penyerahan kunci kepada para penerima manfaat dapat dilakukan pada Desember 2026.

‘Kami berharap seluruh 12 unit rumah ini dapat selesai pada bulan Desember 2026 sehingga segera dapat ditempati oleh masyarakat penerima manfaat,” pungkasnya.(red-paputeng)

NABIRE, PAPUTENG.COM – Program penghapusan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang berlangsung sejak 1 Juli hingga 31 Agustus 2026 akan segera berakhir. Samsat Kabupaten Nabire mengimbau masyarakat agar memanfaatkan sisa waktu yang ada untuk melunasi kewajiban pajaknya di Kantor Samsat Nabire maupun di lokasi pelayanan resmi yang telah ditetapkan.

Kepala Samsat Kabupaten Nabire, Nicholas F. Mayor, mengatakan kesempatan memperoleh pembebasan denda tinggal beberapa pekan lagi sehingga masyarakat diharapkan tidak menunda pembayaran pajak kendaraan.

«”Periode program pemutihan denda PKB sebentar lagi berakhir. Kami mengimbau masyarakat yang belum membayar pajak kendaraan agar segera melunasi PKB langsung di Samsat Kabupaten Nabire atau tempat resmi yang telah kami tunjuk,” ujar Nicholas kepada wartawan, Rabu (5/8/2026).

Nicholas menjelaskan, Pemerintah Provinsi Papua Tengah juga memberikan berbagai kemudahan bagi wajib pajak, khususnya melalui layanan Samsat Online. Masyarakat yang merasa terbebani dengan besarnya tunggakan pajak dapat mengajukan permohonan keringanan sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurutnya, perhatian terhadap persoalan pajak kendaraan di Papua Tengah mendapat dukungan langsung dari Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa, terutama untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah yang mengalami kesulitan melunasi tunggakan PKB.

“Terkait masalah PKB di Papua Tengah, kami mendapat perhatian khusus dari Bapak Gubernur Meki Nawipa. Beliau terus memberikan dukungan dalam mengatasi kendala yang dihadapi masyarakat, terutama bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dengan memberikan bantuan keringanan, ‘katanya.

Secara umum, Gubernur memberikan insentif berupa diskon pokok tunggakan pajak kendaraan bermotor antara 10-25%. Selain diskon pajak, bagi masyarakat berpenghasilan rendah dapat mengajukan permohonan penghapusan tunggakan pajak kendaraan bermotor melalui alamat www.samsat.online.

Di samping itu, masyarakat yang melakukan pengurusan balik nama kendaraan mendapatkan diskon 10% dan mutasi masuk memperoleh diskon 40% dari pokok pajak kendaraan bermotor.

Salah seorang wajib pajak, Fani Kamiroki, mengaku sangat terbantu dengan kebijakan tersebut. Ia sebelumnya memiliki tunggakan pajak kendaraan mencapai sekitar Rp11 juta.

“Kami sempat lalai mengurus PKB sehingga tagihan pajak mencapai Rp11 juta. Setelah mengajukan keberatan melalui aplikasi Samsat Online, pemerintah memberikan potongan hampir Rp4 juta, sehingga kami hanya membayar sekitar Rp7 juta,” ungkap Fani.

Fani mengaku pengalaman tersebut menjadi pelajaran berharga agar lebih disiplin membayar pajak kendaraan setiap tahun. Ia menyadari bahwa pajak yang dibayarkan masyarakat menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan, termasuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan.

Program kemudahan pembayaran PKB ini merupakan hasil sinergi antara Pemerintah Provinsi Papua Tengah, Pemerintah Kabupaten Nabire, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta Samsat Kabupaten Nabire. Pemerintah berharap kebijakan tersebut mampu meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak sekaligus mendorong tercapainya target pendapatan daerah pada tahun 2026.(red-paputeng)

DOGIYAI, PAPUTENG.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dogiyai melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) menggelar sosialisasi dan pendampingan Manajemen Talenta, E-Kinerja, Disparitas Data Kepegawaian, serta Layanan Document Management System (DMS) Tahun 2026. Kegiatan berlangsung selama sepekan, mulai 31 Juli hingga 6 Agustus 2026.

Sosialisasi yang digelar pada Selasa (4/8/2026) ini diikuti hampir seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan distrik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dogiyai. Peserta terdiri atas pejabat dan operator yang menangani kepegawaian, disparitas data, serta pengelola kinerja ASN.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKPSDM Kabupaten Dogiyai, Yohan Kegakoto, S.Sos., M.AP, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman aparatur sipil negara (ASN) terhadap sistem manajemen talenta yang kini menjadi dasar pengelolaan karier pegawai.

Menurutnya, sistem tersebut akan mempermudah berbagai layanan kepegawaian, mulai dari promosi jabatan, kenaikan pangkat, mutasi hingga proses pensiun ASN.

“Sistem ini ibarat lemari digital bagi ASN. Di dalamnya tersimpan database pegawai, rekam jejak, serta berbagai dokumen yang dibutuhkan untuk manajemen talenta, kenaikan pangkat, mutasi hingga pengurusan pensiun,” ujar Yohan.

Ia menjelaskan, melalui sistem tersebut setiap ASN memiliki data pribadi yang tersimpan secara digital dan dapat diakses dengan lebih mudah. Kelengkapan dokumen administrasi kepegawaian, termasuk persyaratan kenaikan pangkat, juga dapat dipenuhi secara elektronik dari mana saja.

Yohan mengatakan, salah satu tujuan utama kegiatan ini adalah memastikan seluruh ASN melakukan pembaruan biodata pada aplikasi myASN. Data tersebut selanjutnya akan terintegrasi dengan Document Management System (DMS) yang berfungsi sebagai arsip digital atau “lemari digital” bagi setiap pegawai.

Dengan sistem tersebut, data kepegawaian diharapkan tersimpan lebih aman dan mudah diakses saat dibutuhkan.

Ia menambahkan, keberadaan arsip digital juga menjadi langkah antisipasi terhadap risiko hilangnya dokumen akibat bencana maupun gangguan keamanan.

Menurutnya, kondisi keamanan di Dogiyai yang dalam beberapa kesempatan diwarnai kerusuhan dan pembakaran fasilitas umum maupun kantor pemerintahan pernah menyebabkan sejumlah arsip penting ikut terbakar. Melalui digitalisasi dokumen, risiko kehilangan data kepegawaian dapat diminimalkan.

“Selain mengantisipasi faktor alam maupun gangguan keamanan yang dapat menyebabkan arsip rusak atau hilang, sistem ini memastikan seluruh data ASN tersimpan dengan aman dan mudah diperoleh kapan pun diperlukan,” katanya.

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan, Pemkab Dogiyai menghadirkan lima narasumber dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) di bawah Kantor Regional IX.

Usai mengikuti sosialisasi, seluruh peserta diberikan waktu selama enam hari untuk melakukan perbaikan dan pemutakhiran data pada OPD masing-masing. Selanjutnya, BKPSDM akan melakukan proses profiling berdasarkan hasil pembaruan data tersebut sebagai bagian dari implementasi manajemen talenta ASN.(red-paputeng)

NABIRE, PAPUTENG.COM – Kekeringan mulai melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Kondisi ini berdampak langsung terhadap aktivitas pertanian, terutama di kawasan Satuan Permukiman (SP) 1, SP 2, dan SP 3 yang selama ini dikenal sebagai sentra produksi sayuran dan hortikultura.

Dalam sebulan terakhir, hujan yang biasanya turun hampir setiap hari tidak lagi mengguyur wilayah tersebut. Akibatnya, banyak petani kesulitan memperoleh pasokan air untuk mengolah lahan maupun mempertahankan pertumbuhan tanaman.

Salah seorang petani di SP 1 Kelurahan Bumi Raya, Distrik Nabire Barat, Narno, mengaku terpaksa menunda masa tanam karena lahan yang telah dipersiapkan tidak memiliki cukup air.

“Lahan yang sudah dicangkul terpaksa dibiarkan kosong karena belum ada hujan. Padahal sekarang sudah waktunya menanam tomat dan cabai rawit,” ujar Narno kepada wartawan, Selasa (4/8/2026).

Narno mengelola lahan pertanian hampir satu hektare yang dibagi menjadi beberapa petak. Petak pertama direncanakan ditanami tomat, petak kedua dan ketiga untuk cabai rawit, sedangkan petak keempat ditanami kacang panjang.

Menurutnya, tanaman kacang panjang yang sudah memasuki fase berbunga dan berbuah pun mengalami gangguan pertumbuhan akibat minimnya pasokan air. Daun, batang, hingga akar tanaman berkembang tidak maksimal sehingga dikhawatirkan memengaruhi hasil panen.

Untuk mempertahankan tanaman tetap hidup, Narno memanfaatkan air dari kolam penampungan yang dibuat menggunakan alat berat.

“Kebetulan sedang ada proyek pengerukan irigasi. Saya minta dibuatkan lubang penampungan air, tetapi air di situ juga sangat terbatas karena hanya mengandalkan hujan,” katanya.

Petani asal Wonosobo, Jawa Tengah, yang telah menetap di Nabire sejak 1984 itu mengaku kesulitan tidak hanya dirasakan pada sektor pertanian. Kebutuhan air bersih untuk memasak dan konsumsi sehari-hari juga semakin sulit dipenuhi sehingga ia terpaksa membeli air dari wilayah Karadiri, Distrik Wanggar.

Kondisi kekeringan diperparah dengan penutupan pintu air Bendung Kalibumi yang menjadi sumber irigasi bagi lahan pertanian di kawasan tersebut.

Menurut Narno, pintu air sengaja ditutup selama sekitar tujuh bulan karena sedang dilakukan revitalisasi jaringan irigasi primer, sekunder, tersier, serta pekerjaan pengaspalan jalan. Akibatnya, pasokan air ke areal persawahan dan kebun warga terhenti.

Sementara itu, Anggota Komisi B DPRK Nabire, Markus Makai, mengatakan pihaknya akan segera memanggil instansi terkait untuk membahas penanganan kekeringan yang dialami masyarakat Distrik Nabire Barat.

“Langkah kami di DPRK Nabire adalah menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan mengundang dinas dan pihak-pihak terkait untuk mencari solusi terhadap persoalan kekeringan yang dialami masyarakat,” ujar Markus melalui pesan WhatsApp.

Warga berharap pemerintah dapat segera mengambil langkah cepat agar pasokan air untuk pertanian kembali normal sehingga petani tidak mengalami gagal tanam maupun gagal panen yang berpotensi mengganggu ketahanan pangan di Kabupaten Nabire.(red-paputeng)

NABIRE, PAPUTENG.COM – Pengurus Provinsi (Pengprov) Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Papua Tengah berharap Musyawarah Kabupaten (Muskab) PBSI Nabire periode 2026–2030 mampu melahirkan kepengurusan yang solid, profesional, serta berkomitmen memajukan prestasi bulutangkis di Kabupaten Nabire.

Harapan tersebut disampaikan Ketua Pengprov PBSI Papua Tengah, Yus Baminggen, yang diwakili Wakil Ketua II Pengprov PBSI Papua Tengah, Alosius Aba, saat membuka Muskab PBSI Nabire di PB Rajawali, Minggu (2/8/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Ketua Harian KONI Kabupaten Nabire Simon Londe, Ketua PBSI Nabire periode 2022–2026 Suroso Miswan, tamu kehormatan H. Akmar, serta perwakilan dari 12 klub bulutangkis (PB) di Kabupaten Nabire.

Dalam sambutannya, Alosius Aba menegaskan bahwa musyawarah kabupaten merupakan forum strategis organisasi untuk mengevaluasi program kerja yang telah dilaksanakan sekaligus menyusun arah kebijakan dan kepengurusan baru yang lebih kuat.

“Forum organisasi ini menjadi momentum untuk mengevaluasi program kerja yang telah berjalan. Kami berharap proses pemilihan pengurus dilakukan dengan mengedepankan kebersamaan, persaudaraan, serta prinsip demokrasi dalam setiap pengambilan keputusan,” ujarnya.

Ia juga mengajak seluruh peserta Muskab dan insan bulutangkis di Kabupaten Nabire untuk memberikan dukungan penuh kepada ketua dan pengurus yang nantinya terpilih agar mampu membawa PBSI Nabire menjadi organisasi yang semakin maju.

Menurutnya, Pengprov PBSI Papua Tengah akan terus memperkuat sinergi dengan seluruh pengurus PBSI kabupaten dan kota dalam melakukan pembinaan atlet, meningkatkan kualitas pelatih dan wasit, serta menyiapkan atlet-atlet terbaik yang mampu bersaing di tingkat nasional hingga internasional.

“Kami berharap Muskab ini menghasilkan keputusan-keputusan terbaik demi kemajuan PBSI Kabupaten Nabire,” katanya.

Sementara itu, Ketua Harian KONI Kabupaten Nabire, Simon Londe, mengungkapkan bahwa pihaknya baru saja mengikuti pertemuan dengan Ketua Umum KONI Papua Tengah yang membahas persiapan menghadapi Pra Pekan Olahraga Nasional (Pra PON) dan PON mendatang.

Ia menjelaskan, berdasarkan hasil pembahasan sementara, cabang olahraga yang diprioritaskan untuk mengikuti PON adalah cabang olahraga perorangan dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran, termasuk cabang bulutangkis.

Simon meminta pengurus PBSI Nabire segera mempersiapkan atlet-atlet terbaik untuk menghadapi Pra PON yang rencananya akan digelar di Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Bali.

“Hal tersebut sudah kami sampaikan kepada KONI Provinsi agar segera ditindaklanjuti, termasuk pembagian kuota cabang olahraga untuk masing-masing kabupaten sebagai bagian dari persiapan,” ujarnya.

Menurut Simon, hingga saat ini pihaknya masih menunggu kepastian jumlah cabang olahraga yang akan diberangkatkan ke Pra PON. Setelah kuota ditetapkan, proses pembinaan atlet di daerah akan lebih terarah dan efektif.

“Kami berharap Muskab PBSI Nabire kali ini mampu melahirkan ketua dan jajaran pengurus yang lebih baik sehingga organisasi semakin maju dan mampu mencetak prestasi yang membanggakan,” pungkasnya.(red-paputeng)

NABIRE, PAPUTENG.COM – Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Nabire menyalurkan bantuan biaya pendidikan kepada ratusan siswa berprestasi dan kurang mampu mulai dari jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA hingga mahasiswa di sejumlah perguruan tinggi di Kabupaten Nabire.

Program bantuan tersebut merupakan hasil kolaborasi Baznas Nabire dengan Pemerintah Kabupaten Nabire melalui Program Nabire Pintar, dengan total dana hibah dari Bupati Nabire mencapai sekitar Rp500 juta.

Wakil Ketua III Baznas Nabire, Wahyu Budi Santoso, mengatakan pihaknya telah melakukan sosialisasi kepada seluruh satuan pendidikan sebelum proses penyaluran bantuan dilakukan.

“Baznas Nabire berkolaborasi dengan Pemkab Nabire. Kami telah melakukan sosialisasi bantuan pendidikan bagi siswa berprestasi dan kurang mampu untuk seluruh jenjang pendidikan, mulai SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA hingga perguruan tinggi di Kabupaten Nabire,” ujar Wahyu saat ditemui di Islamic Center Nabire, Minggu (2/8/2026).

Ia menjelaskan, bantuan pendidikan disalurkan kepada 280 siswa SD/MI, 130 siswa SMP/MTs, serta 90 siswa SMA/SMK/MA.

Besaran bantuan yang diterima masing-masing siswa berbeda sesuai jenjang pendidikan. Siswa SD/MI menerima Rp600.000, siswa SMP/MTs Rp750.000, sedangkan siswa SMA/SMK/MA memperoleh Rp900.000. Bantuan tersebut diperuntukkan bagi kebutuhan pendidikan selama satu semester, yakni periode Juli hingga Desember 2026.

Selain siswa sekolah, Baznas Nabire juga memberikan bantuan kepada 30 mahasiswa yang berasal dari enam perguruan tinggi di Kabupaten Nabire. Setiap mahasiswa menerima bantuan sebesar Rp2.500.000 per semester.

“Karena keterbatasan anggaran, untuk sementara bantuan perguruan tinggi baru diberikan kepada mahasiswa dari enam perguruan tinggi di Kabupaten Nabire,” jelas Wahyu.

Menurutnya, program bantuan pendidikan sebenarnya telah menjadi program rutin Baznas Nabire selama sekitar 10 tahun. Namun, tahun 2026 menjadi momentum penting karena untuk pertama kalinya program tersebut memperoleh dukungan dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Nabire.

Sebelum bantuan disalurkan, Baznas melakukan proses verifikasi data penerima bersama Dinas Pendidikan. Sementara untuk mahasiswa, verifikasi dilakukan langsung melalui masing-masing perguruan tinggi yang menjadi mitra program.

Secara terpisah, Ketua Baznas Kabupaten Nabire, Soleman Letsoin, menyampaikan bahwa hibah dari Bupati Nabire ini merupakan yang pertama kali diberikan secara khusus untuk mendukung program pendidikan melalui Baznas.

Ia berharap program tersebut dapat terus dilanjutkan setiap tahun sehingga semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaatnya, khususnya dalam meningkatkan akses pendidikan sekaligus membantu mengurangi angka kemiskinan.

“Kami berharap bantuan ini dapat terus berlanjut setiap tahun sehingga semakin banyak masyarakat yang terbantu melalui program pendidikan,” katanya.

Soleman juga menegaskan Baznas Nabire akan mengelola dana hibah pemerintah dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan ketepatan sasaran, sehingga manfaatnya benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.(red-paputeng).