NABIRE, PAPUTENG.COM – Pemerintah Kabupaten Nabire melalui Dinas Informasi dan Komunikasi (Dis Infokom) terus memperkuat tata kelola data pemerintahan dengan menggelar Sosialisasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral, Kamis (6/8/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Nabire tersebut menghadirkan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Nabire, Dio Ginting, sebagai narasumber. Sosialisasi diikuti tiga Asisten Sekretariat Daerah, 31 pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) beserta sekretaris, pimpinan RSUD Nabire beserta sekretaris, serta 15 kepala distrik beserta sekretaris. Total peserta yang hadir mencapai 97 orang.
Data Berkualitas Dukung Indonesia Emas 2045
Dalam pemaparannya, Dio Ginting menegaskan bahwa data statistik sektoral yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.
“Data statistik sektoral yang akurat menjadi salah satu syarat dalam menyambut Indonesia Emas 2045. Tujuannya menghadirkan data pemerintah yang berkualitas, terintegrasi, dan mendukung implementasi Satu Data Indonesia,” ujarnya.
Menurut Dio, Sistem Statistik Nasional menempatkan BPS sebagai penyelenggara statistik dasar sekaligus koordinator statistik nasional. Sementara itu, kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah melalui perangkat daerah bertugas menghasilkan statistik sektoral sesuai kewenangannya.
Ia menilai kolaborasi antarlembaga menjadi faktor penting agar seluruh data memiliki standar yang sama dan dapat dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan kebijakan.
“Kolaborasi data harus terus diperkuat sehingga sistem statistik berjalan sesuai standar. Dengan begitu, data yang dimiliki Kabupaten Nabire dapat dibandingkan dengan kabupaten lain di Papua Tengah,” jelasnya.
Peran Kominfo Sebagai Wali Data
Dio juga mengingatkan bahwa penyelenggaraan statistik di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik.
Dalam implementasi Satu Data Indonesia, Dinas Kominfo memiliki fungsi strategis sebagai wali data yang mengoordinasikan pengelolaan data dari seluruh perangkat daerah.
“Peran Dinas Kominfo adalah sebagai wali data utama yang menghimpun data dari seluruh OPD. Dengan demikian, seluruh data sektoral dapat terintegrasi dalam satu sistem statistik nasional,” katanya.
Data Akurat Jadi Dasar Perencanaan Pembangunan
Sementara itu, Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Nabire, Wenzist J.J. Lamere, mengatakan ketersediaan data yang valid dan akurat menjadi syarat utama dalam penyusunan program pembangunan daerah.
Menurutnya, seluruh perangkat daerah harus memiliki komitmen yang sama dalam menghasilkan data yang berkualitas agar setiap kebijakan pembangunan benar-benar didasarkan pada kondisi riil di lapangan.
“Guna mendukung pembangunan Kabupaten Nabire ke depan, kita harus memiliki data yang akurat dan valid sehingga dapat dijadikan acuan dalam penyusunan program dan kegiatan pembangunan,” ujar Wenzist.
Melalui sosialisasi ini, Pemerintah Kabupaten Nabire berharap sinergi antara BPS, Dinas Infokom, serta seluruh OPD semakin kuat sehingga penyelenggaraan statistik sektoral mampu menghasilkan data yang berkualitas, terintegrasi, dan mendukung percepatan pembangunan daerah maupun target Indonesia Emas 2045.(red-paputeng)
