NABIRE, PAPUTENG.COM – Pemerataan pendidikan di Kabupaten Nabire dinilai masih menjadi pekerjaan rumah besar, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di wilayah terdepan, tertinggal, dan terluar(3T).
Ketimpangan distribusi tenaga pendidik serta keterbatasan sarana prasarana disebut menjadi salah satu persoalan utama yang perlu segera ditangani. Ketua Yayasan Yashaki Nabire, Davidzoon Manuaron, SH, MH, mengatakan sejumlah sekolah di wilayah perkotaan justru mengalami penumpukan tenaga guru, terutama guru mata pelajaran seperti Matematika, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris.
Sementara itu, sekolah-sekolah di wilayah terpencil masih membutuhkan tenaga pendidik yang bersedia mengabdi. Hal tersebut disampaikan Davidzoon saat ditemui awak media, Jumat (19/6/2026). Menurutnya, seorang guru tidak hanya dituntut memiliki kemampuan akademik dan ijazah sarjana, tetapi juga harus memiliki jiwa pengabdian serta kemampuan membangun hubungan sosial dengan masyarakat di tempat tugasnya.
“Menjadi seorang guru minimal ijazah yang dibutuhkan sarjana, tetapi apakah gelar sarjana itu hanya sebatas selembar ijazah, saya rasa tidak,” kata Davidzoon. Ia menilai, guru seharusnya hadir sebagai mentor dan solusi bagi persoalan pendidikan di daerah 3T, bukan justru menghindari penugasan di wilayah terpencil.
Salah satu alasan yang kerap muncul adalah keterbatasan fasilitas pendukung di daerah seperti Dipa dan Menao. Menurut Davidzoon, kondisi tersebut seharusnya tidak menjadi alasan untuk berhenti mengabdi. Guru, kata dia, perlu membaur dengan masyarakat serta ikut memahami kehidupan sosial dan ekonomi warga setempat, termasuk melalui kegiatan pertanian maupun perkebunan.
“Guru harus menjadi jawaban dengan cara membaur dengan masyarakat sekitar. Mereka bisa bersama mengolah pertanian ataupun perkebunan, agar tidak susah mencari tempat tinggal, ‘ujarnya.
Selain persoalan pemerataan guru, Davidzoon juga menyoroti pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang dinilai masih menimbulkan penumpukan pendaftar di sekolah-sekolah tertentu. Fenomena tersebut terjadi mulai dari jenjang SD hingga SMA/SMK, sementara sekolah lain justru minim peminat.
Pendiri SMK Yasaki dan KPG Nabire itu menilai persoalan distribusi tenaga pendidik maupun ketimpangan jumlah peserta didik harus dibahas secara bersama-sama oleh pemerintah daerah dan DPRK Nabire.
“Hal-hal ini, baik persoalan ketidakmerataan tenaga pendidik dan tenaga pengajar, harus bersama-sama dibahas di DPR. Begitu pun persoalan adanya penumpukan pendaftar di sekolah-sekolah tertentu, sementara sekolah yang lain sepi peminat, itu tidak boleh terjadi,” tegasnya.
Ia meminta Dinas Pendidikan untuk memperkuat manajemen pemerataan, termasuk dalam pelaksanaan SPMB. Menurutnya, sistem zonasi perlu dievaluasi secara teknis agar daya tampung sekolah tetap sesuai dengan kapasitas yang tersedia.
“Kalau yang dibutuhkan 100 murid, jangan menerima 200 murid,” katanya. Davidzoon juga mendorong organisasi perangkat daerah terkait, terutama Dinas Pendidikan dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPKSDM), agar mampu menerjemahkan arahan Bupati Nabire dalam bentuk kebijakan dan langkah nyata.
“Perintah bapak Bupati saya pikir sudah jelas, tinggal jajaran bawahnya yang harus bisa mengimplementasikan. OPD terkait, Dinas Pendidikan dan BPKSDM harus bisa menerjemahkan dan bertindak, jangan sampai DPRK Nabire memanggil meminta pertanggungjawaban,” tutupnya.
Kabupaten Nabire memiliki wilayah yang cukup luas, terdiri atas 15 distrik, 9 kelurahan dan 72 kampung. Sejumlah distrik masih masuk kategori daerah 3T sehingga membutuhkan perhatian serius, terutama dalam pemenuhan tenaga guru, fasilitas belajar, serta akses pendidikan yang layak bagi anak-anak di wilayah terpencil. (red-paputeng)
