Nabire – PAPUTENG.COM – Ikatan Pelajar Mahasiswa Dogiyai (IPMADO) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR Papua Tengah, Senin (11/5/2026). Massa aksi sebelumnya berkumpul di sejumlah titik di Kota Nabire, di antaranya depan Kampus Uswim Nabire, Pasar Karang Tumaritis, dan seputaran Hotel Andaman Bumi Wonorejo sebelum bergerak menuju kantor DPR Papua Tengah.
Dalam orasinya, massa menuntut keadilan atas peristiwa “Dogiyai Berdarah” yang terjadi pada akhir Maret 2026 lalu. Mereka menegaskan masyarakat Dogiyai mendambakan kedamaian dan menolak segala bentuk kekerasan yang terus berulang.
“Kami masyarakat di Dogiyai mendambakan keadilan dan kedamaian, tetapi kami menolak tegas setiap tindakan kekerasan yang berujung pertumpahan darah yang terus berulang-ulang,” ujar salah satu orator aksi. Massa juga memaparkan kronologi peristiwa yang terjadi pada 30 Maret 2026.
Saat itu, sesosok mayat ditemukan di parit dekat sebuah gereja dan kemudian diidentifikasi sebagai anggota Polres Dogiyai bernama Juventus Edowai yang mengalami luka akibat senjata tajam.
Meninggalnya anggota Polres Dogiyai tersebut diduga menjadi pemicu tindakan represif aparat yang menyebabkan lima warga sipil meninggal dunia. Dalam aksi tersebut, IPMADO menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya mendesak pengusutan tuntas atas kematian anggota kepolisian dan lima warga sipil, pembentukan tim investigasi khusus, penegakan hukum yang adil dan transparan bagi seluruh pihak yang terlibat, serta penghentian pendekatan kekerasan dalam penyelesaian konflik.
Aksi unjuk rasa diterima langsung oleh Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah, Jhon NR Gobai. Di tengah penjagaan ketat aparat keamanan, massa menyerahkan peti mati dan salib sebagai simbol duka cita atas korban yang berjatuhan dalam peristiwa tersebut.
Simbol itu disebut merepresentasikan rasa kehilangan mendalam yang dirasakan masyarakat Dogiyai terhadap para korban meninggal dunia. Dalam pernyataannya di hadapan massa aksi, Jhon Gobai berjanji akan mengawal dan mengusut tuntas kasus “Dogiyai Berdarah” hingga ke akar persoalan.
Ia juga menyatakan akan mendesak Kapolda Papua Tengah agar proses hukum dilakukan secara terbuka dan transparan. Menutup pertemuan tersebut, Jhon Gobai mengingatkan Pemerintah Daerah dan DPRK Dogiyai agar bersinergi mengawal kasus tersebut hingga tuntas.
Menurutnya, penyelesaian hukum yang adil menjadi kunci utama untuk mengembalikan rasa aman dan kenyamanan bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Dogiyai. (red-paputeng)
