Nabire – PAPUTENG.COM – Praktik percaloan tiket pesawat tujuan sejumlah kabupaten di Papua Tengah masih marak terjadi. Kondisi ini mendapat sorotan serius dari Komisi IV DPR Papua Tengah (DPRPT) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Perhubungan Provinsi Papua Tengah, Selasa (12/5/2026).
Dalam rapat tersebut, anggota dewan mengungkapkan tingginya harga tiket pesawat yang dinilai tidak wajar dan memberatkan masyarakat. Selain sulit diperoleh, tiket penerbangan antarkabupaten disebut kerap dijual jauh di atas tarif normal.
Anggota Komisi IV DPRPT, Henes Sondegou, mengaku prihatin dengan lonjakan harga tiket dari Nabire menuju sejumlah daerah di Papua Tengah seperti Timika dan Deiyai. “Kadang kami bingung dengan harga tiket dari Kabupaten Nabire ke kabupaten lainnya seperti Timika dan Deiyai yang mestinya di kisaran Rp600 ribu, namun melonjak hingga tiga kali lipat,” ujarnya dalam rapat.
Sorotan serupa juga disampaikan anggota Komisi IV lainnya, Peter Worabay. Ia mengungkapkan harga tiket menuju Intan Jaya bahkan bisa mencapai Rp5 juta. “Ketika kami hendak memesan tiket di sebuah agen, mereka selalu bilang habis dan jika tersedia harganya jauh di atas harga tiket biasanya,” kata Peter.
Menurut DPRPT, maraknya praktik percaloan membuat masyarakat kesulitan mendapatkan tiket pesawat, terutama untuk penerbangan perintis yang menjadi akses utama antardaerah di Papua Tengah.
Menanggapi hal tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Tengah, Ewonggen Kokoya, mengatakan pihaknya akan segera memanggil seluruh pihak terkait guna mencari solusi bersama. “Kami akan memanggil para Kepala UPBU di delapan kabupaten dan agen tiket pesawat, bila perlu mengundang maskapai penerbangan untuk duduk bersama guna mencari solusi terkait harga tiket,” jelas Kokoya.
Ia juga meminta dukungan DPRPT dalam upaya memberantas praktik percaloan tiket yang diduga melibatkan oknum tertentu. “Bukan tidak mungkin praktik calo tiket ini ada oknum-oknum backing di belakangnya,” tegasnya.
Agen Tiket Ikut Disorot
Selain persoalan harga tiket, DPRPT juga menyoroti menjamurnya agen penjualan tiket pesawat di Timika dan sejumlah daerah lainnya. Keberadaan agen-agen tersebut dinilai belum tertata dengan baik.
Anggota dewan mempertanyakan legalitas agen tiket yang kini tumbuh hampir di setiap sudut kota. Mereka meminta kejelasan mengenai pihak yang berwenang mengeluarkan izin operasional agen tiket tersebut.
“Satu hal lagi yang perlu kami pertanyakan, agen penjual tiket belakangan ini menjamur. Nah, para agen ini yang memberikan izin siapa, apakah maskapai atau pihak bandara. Karena adanya agen yang bermunculan di mana-mana hemat kami terasa kurang nyaman,” ungkap Jemi Patabang dari fraksi PSI.
DPRPT berharap pemerintah daerah bersama instansi terkait dapat segera melakukan penertiban agar distribusi tiket pesawat kembali normal dan masyarakat tidak terus dirugikan oleh praktik percaloan. (red-paputeng).
