Day: May 12, 2026

Nabire – PAPUTENG.COM – Minimnya keterlibatan Orang Asli Papua (OAP) dalam pengelolaan sarana vital milik Pemerintah Provinsi Papua Tengah mendapat sorotan tajam dari Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah (DPR PT) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Selasa, 12 Mei 2026.

Anggota Komisi IV DPR Papua Tengah, Aloisius Paerong, mempertanyakan persentase keterlibatan OAP sebagai pegawai di Bandara Douw Aturure Nabire. Menurutnya, keberadaan pegawai OAP di sejumlah layanan strategis bandara masih sangat minim.

Ia menilai kondisi tersebut terlihat mulai dari ruang check-in hingga berbagai layanan publik lainnya di kawasan bandara. “Pemerintah Provinsi melalui Dinas Perhubungan yang membangun bandara dan menyediakan seluruh fasilitasnya. Namun mengapa kesempatan kerja bagi OAP masih sangat sedikit. Seharusnya kewenangan itu ada pada pemerintah,” ujarnya dalam forum RDP.

Selain sektor kepegawaian, Aloisius juga menyoroti belum adanya kios makanan maupun pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) lokal yang dikelola masyarakat asli Papua di Bandara Douw Aturure. Ia mengaku meragukan data persentase kepegawaian yang disampaikan Dinas Perhubungan Papua Tengah terkait komposisi pegawai OAP dan non-OAP.

“Saya hampir setiap hari menerima aduan masyarakat terkait kondisi kepegawaian di bandara. Jika fakta di lapangan seperti ini, tentu dapat memicu kecemburuan sosial dan memperlebar kesenjangan,” tegasnya.

Tak hanya itu, politisi Fraksi Perindo tersebut juga menyoroti pelaksanaan tender proyek di lingkungan Dinas Perhubungan Papua Tengah yang dinilai belum sepenuhnya menyentuh hak dan keterlibatan OAP.

Menurutnya, sejumlah proyek pembangunan yang bersumber dari Dinas Perhubungan masih lebih banyak dikerjakan pihak non-OAP. Ia berharap pemerintah daerah, khususnya Dinas Perhubungan, dapat lebih memprioritaskan pelibatan masyarakat asli Papua dalam berbagai program pembangunan, termasuk pengisian tenaga kerja di fasilitas strategis seperti bandara.

“Ke depan saya berharap pegawai di bandara, counter pelayanan, hingga kios-kios usaha dapat diisi oleh OAP,” katanya. Dalam kesempatan itu, Aloisius juga mendorong Dinas Perhubungan agar tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi turut mengedepankan penguatan sektor pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM).

Menurutnya, peningkatan kualitas SDM OAP penting dilakukan agar mampu bersaing dan mengisi posisi strategis di sektor transportasi darat, laut, maupun udara di Papua Tengah.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Tengah, Ewonggen Kokoya, menyampaikan bahwa pihaknya secara bertahap terus meningkatkan keterlibatan OAP di lingkungan kerja Dinas Perhubungan.

“Untuk pegawai di Kantor Dinas Perhubungan, sekitar 80 persen sudah diisi OAP. Untuk bidang lain kami sesuaikan dan lakukan secara bertahap,” ujarnya. (red-paputeng)

Nabire – PAPUTENG.COM – Praktik percaloan tiket pesawat tujuan sejumlah kabupaten di Papua Tengah masih marak terjadi. Kondisi ini mendapat sorotan serius dari Komisi IV DPR Papua Tengah (DPRPT) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Perhubungan Provinsi Papua Tengah, Selasa (12/5/2026).

Dalam rapat tersebut, anggota dewan mengungkapkan tingginya harga tiket pesawat yang dinilai tidak wajar dan memberatkan masyarakat. Selain sulit diperoleh, tiket penerbangan antarkabupaten disebut kerap dijual jauh di atas tarif normal.

Anggota Komisi IV DPRPT, Henes Sondegou, mengaku prihatin dengan lonjakan harga tiket dari Nabire menuju sejumlah daerah di Papua Tengah seperti Timika dan Deiyai. “Kadang kami bingung dengan harga tiket dari Kabupaten Nabire ke kabupaten lainnya seperti Timika dan Deiyai yang mestinya di kisaran Rp600 ribu, namun melonjak hingga tiga kali lipat,” ujarnya dalam rapat.

Sorotan serupa juga disampaikan anggota Komisi IV lainnya, Peter Worabay. Ia mengungkapkan harga tiket menuju Intan Jaya bahkan bisa mencapai Rp5 juta. “Ketika kami hendak memesan tiket di sebuah agen, mereka selalu bilang habis dan jika tersedia harganya jauh di atas harga tiket biasanya,” kata Peter.

Menurut DPRPT, maraknya praktik percaloan membuat masyarakat kesulitan mendapatkan tiket pesawat, terutama untuk penerbangan perintis yang menjadi akses utama antardaerah di Papua Tengah.

Menanggapi hal tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Tengah, Ewonggen Kokoya, mengatakan pihaknya akan segera memanggil seluruh pihak terkait guna mencari solusi bersama. “Kami akan memanggil para Kepala UPBU di delapan kabupaten dan agen tiket pesawat, bila perlu mengundang maskapai penerbangan untuk duduk bersama guna mencari solusi terkait harga tiket,” jelas Kokoya.

Ia juga meminta dukungan DPRPT dalam upaya memberantas praktik percaloan tiket yang diduga melibatkan oknum tertentu. “Bukan tidak mungkin praktik calo tiket ini ada oknum-oknum backing di belakangnya,” tegasnya.

Agen Tiket Ikut Disorot

Selain persoalan harga tiket, DPRPT juga menyoroti menjamurnya agen penjualan tiket pesawat di Timika dan sejumlah daerah lainnya. Keberadaan agen-agen tersebut dinilai belum tertata dengan baik.

Anggota dewan mempertanyakan legalitas agen tiket yang kini tumbuh hampir di setiap sudut kota. Mereka meminta kejelasan mengenai pihak yang berwenang mengeluarkan izin operasional agen tiket tersebut.

“Satu hal lagi yang perlu kami pertanyakan, agen penjual tiket belakangan ini menjamur. Nah, para agen ini yang memberikan izin siapa, apakah maskapai atau pihak bandara. Karena adanya agen yang bermunculan di mana-mana hemat kami terasa kurang nyaman,” ungkap Jemi Patabang dari fraksi PSI.

DPRPT berharap pemerintah daerah bersama instansi terkait dapat segera melakukan penertiban agar distribusi tiket pesawat kembali normal dan masyarakat tidak terus dirugikan oleh praktik percaloan. (red-paputeng).

TIMIKA,PAPUTENG.com  –

Kapolda Papua Tengah (Paputeng), Brigjen Pol Jermias Rontini menghadiri rapat koordinasi seluruh kepala daerah se-Tanah Papua dalam rangka memperkuat implementasi Otonomi Khusus (Otsus) dengan fokus pada sinkronisasi program pembangunan, penguatan kelembagaan, serta penyaluran dana Otsus yang berkualitas dan tepat sasaran.

Rapat koordinasi dibingkai dalam Forum Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan dan Penguatan Implementasi Kebijakan Otsus Papua tersebut berlangsung di Hotel Horison Diana, Kabupaten Mimika, Senin (11/5/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri para kepala daerah, unsur Forkopimda, serta berbagai pemangku kepentingan guna menyatukan langkah dalam mendukung pembangunan yang merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah Papua.

Brigjen Pol. Jermias Rontini menegaskan komitmen Polri untuk mendukung penuh program-program pembangunan yang dijalankan pemerintah daerah di Tanah Papua.

Menurutnya, stabilitas keamanan menjadi salah satu faktor penting dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Polri siap mendukung seluruh program pembangunan di Tanah Papua, terlebih di Provinsi Papua Tengah. Kami akan memerintahkan seluruh jajaran untuk bersinergi dan mendukung kebijakan pemerintah daerah demi terciptanya Papua yang aman, maju, dan sejahtera,”tukasnya.

Kapolda Papua Tengah juga menyampaikan dukungannya terhadap pernyataan Ketua Asosiasi Kepala Daerah se-Tanah Papua, Meki Fritz Nawipa, yang menegaskan bahwa forum tersebut menjadi momentum penting untuk menyatukan arah, komitmen, dan langkah bersama dalam mempercepat pembangunan Papua yang lebih sejahtera, inklusif, dan berdaya.

“Melalui koordinasi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan seluruh elemen masyarakat menjadi kunci utama keberhasilan implementasi Otsus Papua agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat hingga ke daerah terpencil,” lugasnya.

Rakor diharapkan mampu menghasilkan langkah strategis dan konkret dalam memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan efektivitas penggunaan dana Otsus, serta mempercepat pembangunan di berbagai sektor demi mewujudkan Papua yang maju dan sejahtera. (RP)