NABIRE- PAPUTENG.FOM- Pemerintah Provinsi Papua Tengah terus memacu penguatan tata kelola pemerintahan sebagai kunci mempercepat pembangunan dan menghadirkan pelayanan publik yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Upaya itu dilakukan melalui kuliah umum bertema “Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Provinsi Papua Tengah” dalam rangka Otonomi Khusus (Otsus) Jilid II di Ballroom Provinsi Papua Tengah, Rabu (12/8/2026).
Kuliah umum menghadirkan Prof. Dr. Djohermansyah Djohan, M.A. sebagai narasumber dan diikuti staf ahli gubernur, asisten sekretaris daerah, pimpinan OPD, kepala biro, serta pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemprov Papua Tengah.
Dalam pemaparannya, Djohermansyah menekankan bahwa keberhasilan pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran dan kewenangan, tetapi juga kualitas kepemimpinan, profesionalisme aparatur, integritas birokrasi, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan.
Menurutnya, kebijakan harus mampu diterjemahkan menjadi program yang tepat sasaran dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Sebagai provinsi baru, Papua Tengah masih menghadapi pekerjaan besar dalam membangun fondasi pemerintahan, mulai dari penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas aparatur, penataan aset hingga pengembangan sistem data yang kuat.
Tantangan tersebut membutuhkan birokrasi yang tidak hanya kompeten, tetapi juga mampu bekerja cepat dan efektif dalam mengeksekusi kebijakan.
Penguatan tata kelola juga menjadi semakin penting dalam pelaksanaan Otsus. Kewenangan dan dukungan fiskal yang besar harus berjalan beriringan dengan pemerintahan yang transparan, akuntabel dan adaptif terhadap kondisi daerah.
Apalagi, karakter Papua Tengah sangat beragam, dari wilayah pesisir hingga pegunungan dan pedalaman. Karena itu, pembangunan tidak bisa menggunakan satu pendekatan untuk semua wilayah. Kebijakan harus disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, kondisi sosial budaya, serta tantangan geografis masing-masing daerah.
Melalui kegiatan tersebut, Pemprov Papua Tengah mendorong lahirnya birokrasi yang semakin profesional, kelembagaan yang kuat dan pengelolaan keuangan yang lebih akuntabel.
Dengan tata kelola yang semakin solid, pemerintah daerah diharapkan mampu memperkuat pelayanan publik sekaligus mempercepat hadirnya manfaat pembangunan bagi masyarakat Papua Tengah.(red-paputeng).
